Tata Gereja GPIB

Pasal 11 Pasal 11
Ketentuan Penutup

1. Peraturan Nomor 1 ini mulai Pasal 11:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
berlaku sejak tanggal
: Cukup jelas
ditetapkan;
: Cukup jelas
2. Dengan ditetapkannya : Cukup jelas
: Cukup jelas
Peraturan ini, maka semua Pasal 11:2 : Cukup jelas

ketentuan mengenai Presbiter,

Pemendetaan dan Tata Cara

Pemilihan Diaken dan Penatua

yang bertentangan dengan

peraturan ini dinyatakan tidak

berlaku.

3. Apabila ada hal-hal yang belum Pasal 11:3

diatur oleh peraturan ini, maka

Majelis Sinode dapat menyusun

dan menetapkannya dalam

Sidang Majelis Sinode

sepanjang tidak bertentangan

dengan Tata Gereja yang

berlaku dan melaporkannya

kepada Persidangan Sinode

yang terdekat.

4. Perubahan Peraturan ini hanya Pasal 11:4

dapat dilaksanakan di dalam

dan oleh Persidangan Sinode

Raya bila:

a. Diusulkan oleh lebih dari 2/3 Pasal 11:4.a

jumlah Jemaat atau;

b. Diusulkan oleh Majelis Pasal 11:4.b

Sinode setelah disetujui oleh

lebih dari 2/3 jumlah Jemaat;

Pasal 11:4.c

Hal. 151

c. Usul-usul perubahan

disampaikan selambat-

lambatnya 1 (satu) tahun

sebelum Persidangan Sinode

Raya.

Hal. 152

Hal. 153

PERATURAN NOMOR 2
TENTANG

MAJELIS JEMAAT

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1 Pasal 1
Majelis Jemaat

1. Majelis Jemaat adalah Pasal 1:1 : Cukup jelas
persekutuan kerja para Pasal 1:2 : Cukup jelas
presbiter yang merupakan
pimpinan GPIB di lingkup
Jemaat;

2. Persekutuan kerja ini adalah
perwujudan dari Sistem
Presbiterial Sinodal yang
nampak dalam sidang majelis
jemaat.

Pasal 2 Pasal 2 : Cukup jelas
Tugas Majelis Jemaat

Tugas Majelis Jemaat adalah : Pasal 2:1 : Cukup jelas
1. Menjabarkan keputusan dan Pasal 2:2 : Cukup jelas

ketetapan Persidangan Sinode
GPIB dan tugas-tugas yang
dipercayakan oleh Majelis
Sinode dengan berpedoman
pada Visi dan Misi GPIB;
2. Membuat rencana kerja
anggaran dan menetapkan
Program Kerja dan Anggaran

Hal. 154

(PKA) yang mengacu pada Pasal 2:3 : Cukup jelas
KUPPG Pasal 2:4 : Cukup jelas
3. Membuat laporan tahunan Pasal 2:5 : Cukup jelas
kepada Majelis Sinode GPIB; Pasal 2:6 : Cukup jelas
4. Menetapkan penatalayanan : Cukup jelas
jemaat dan mengawasi
pelaksanaannya; : Cukup jelas
5. Memberdayakan Unit-Unit : Cukup jelas
Misioner; : Cukup jelas
6. Menjaga kemurnian ajaran : Cukup jelas
GPIB.

Pasal 3 Pasal 3

Wewenang Majelis Jemaat

Wewenang Majelis Jemaat

adalah:

1. Memilih Pelaksana Harian

Majelis Jemaat (PHMJ)

melalui SMJ dan Pasal 3:1

melaporkan kepada Majelis

Sinode untuk ditetapkan;

2. Menetapkan langkah-

langkah dan melaksanakan Pasal 3:2

tindakan disiplin gereja

terhadap warga jemaat;

3. Mengangkat dan

memberhentikan Pengurus Pasal 3:3

dan Anggota Unit Misioner

di lingkup Jemaat.

4. Mengusulkan pengangkatan

dan pemberhentian pegawai Pasal 3:4

GPIB kepada Majelis

Sinode;

Hal. 155

5. Peraturan Pelaksanaan Pasal 3.5 : Bila dalam waktu 3
Majelis Jemaat disahkan
oleh SMJ setelah disetujui (tiga) bulan belum
oleh MS
disetujui maka yang
6. Mengelola sumber daya Pasal 3:6
perbendaharaan gereja di berlaku adalah PPMJ
jemaat sesuai dengan tata
cara pengelolaan yang lama sampai
perbendaharaan;
dengan adanya
7. Mengangkat pegawai lokal Pasal 3:7
(honorer); persetujuan dari

8. a. Menetapkan / mengutus Pasal 3:8a Majelis Sinode
presbiter ke Persidangan
Sinode; : Cukup jelas

: Cukup jelas

: Presbiter yang diutus

ke Persidangan

Sinode ataupun

tugas-tugas Sinodal

lainnya wajib

memberikan laporan

pertanggungjawaban

dalam Sidang

Majelis Jemaat.

b. Meminta laporan Pasal 3:8b : Cukup jelas

pertang-gungjawaban

dari Presbiter yang diutus

tersebut melalui

Pelaksana Harian Majelis

Jemaat.

9. Memilih dan mengusulkan Pasal 3:9 : a. Pendeta Jemaat
dapat diusulkan
seorang Presbiter sebagai selaku pelaksana
tugas KMJ;
pelaksana tugas Ketua

Majelis Jemaat untuk

Hal. 156

dilaporkan kepada Majelis Apabila di jemaat itu
Sinode guna mendapatkan
penetapannya dengan surat hanya 1 orang
keputusan Majelis Sinode
jika terjadi kekosongan pendeta / KMJ maka
jabatan KMJ.
SMJ memilih salah

seorang Penatua dari

PHMJ untuk

menjadi pelaksana

tugas KMJ.

Pasal 4 Pasal 4 : Cukup jelas
Sidang Majelis Jemaat

1. Sidang Majelis Jemaat Pasal 4:1 : Cukup jelas

disingkat SMJ adalah

perwujudan presbiterial

sinodal dan merupakan wadah

pengambilan keputusan serta

kebijakan di jemaat;

2. SMJ dilaksanakan setiap 3

(tiga) bulan; Pasal 4:2 : Cukup jelas
: Cukup jelas
3. SMJ khusus dapat : Cukup jelas

dilaksanakan apabila Pasal 4:3

dianggap perlu;

4. SMJ dapat dilaksanakan Pasal 4:4

dengan kehadiran fisik atau

secara virtual dalam jaringan

dengan menggunakan

teknologi digital atau

dilaksanakan dengan cara lain

yang efektif dan efisien sesuai

situasi dan kebutuhan.

5. Ketentuan lebih rinci tentang Pasal 4:5 : Cukup jelas

SMJ diatur lebih lanjut dalam

PPMJ.

Hal. 157

Pasal 5 Pasal 5 : Cukup jelas
Ketua Majelis Jemaat
: Cukup jelas
Ketua Majelis Jemaat adalah : Cukup jelas
pendeta yang ditugaskan oleh : Cukup jelas
Majelis Sinode dalam jabatan
struktural, sekaligus Ketua
Pelaksana Harian Majelis Jemaat.

Pasal 6 Pasal 6

Tugas Ketua Majelis Jemaat

Tugas Ketua Majelis Jemaat Pasal 6:1

adalah:

1. Membina, mengembangkan,

meningkatkan, dan

memelihara kelembagaan dan

ketatalayanan jemaat

berdasarkan ketentuan GPIB;

2. Memimpin,

mengoordinasikan, Pasal 6:2

mendorong kerja sama, dan

mencermati seluruh

pelaksanaan kegiatan dalam

penyelenggaraan panggilan

dan pengutusan-Nya dalam

persekutuan bersama Majelis

Jemaat;

3. Menggembalakan, Pasal 6:3

membimbing, dan menjaga

kehidupan berjemaat yang

tenang, damai, dan

berwibawa;

Hal. 158

4. Memimpin SMJ dan rapat- Pasal 6:4 : Cukup jelas
: Cukup jelas
rapat;

5. Melaksanakan disiplin gereja Pasal 6:5

terhadap penatua, diaken, dan

terhadap warga jemaat yang

dilakukan bersama-sama

dengan majelis jemaat;

6. Menandatangani surat-surat Pasal 6:6 : Cukup jelas

gerejawi (surat baptis, surat

sidi, dan surat kawin);

7. Mengkoordinasikan Pasal 6:7 : Yang dimaksud

pembuatan laporan rutin laporan adalah

kepada SMJ dan kepada informasi

Majelis Sinode; pelaksanaan

kegiatan di jemaat.

8. Membuat laporan akhir Pasal 6:8 : - Laporan akhir
jabatan kepada Majelis
Sinode. jabatan terdiri atas

Laporan awal

masa jabatan,

perkembangan-

perkembangan

yang dicapai dari

tahun ketahun

sesuai

pembidangan dan

refleksi tentang

kecenderungan-

kecenderungan ke

masa depan.

- Format laporan

akhir jabatan

disiapkan oleh

Majelis Sinode

Hal. 159

Pasal 7 Pasal 7 : Cukup jelas
Pelaksana Harian Majelis : Cukup jelas

Jemaat

1. Pelaksana Harian Majelis Pasal 7:1

Jemaat (PHMJ) adalah

representasi harian dari

Majelis Jemaat;

2. PHMJ dipilih dari

fungsionaris Majelis Jemaat Pasal 7:2 : Cukup jelas

melalui SMJ, kecuali Ketua

Majelis Jemaat;

3. Pemilihan PHMJ dapat Pasal 7:3 : Mekanisme

dilaksanakan secara Pemilihan PHMJ

elektronik atau virtual dalam secara elektronik

jaringan dengan atau virtual atau cara

menggunakan teknologi lainnya tetap

digital atau dilaksanakan dilaksanakan dengan

dengan cara lain yang efektif memakai ketentuan

dan efisien sesuai situasi dan yang sama dengan

kebutuhan. Pemilihan dengan

kehadiran fisik.

4. Untuk menjadi fungsionaris Pasal 7:4 : Jika tidak ada lagi

PHMJ, minimal pernah Diaken /Penatua

menjabat sebagai yang memenuhi

Penatua/Diaken selama 1 persyaratan bersedia

(satu) masa tugas PHMJ (2,5 untuk dipilih, maka

tahun), kecuali jemaat yang Diaken/Penatua

baru dilembagakan.; yang baru menjalani

masa tugas dapat

dipilih sebagai

Fungsionaris PHMJ.

Harus dilengkapi

dengan Surat

Hal. 160

5. Ketua dan Sekretaris Pasal 7:5 Pernyataan Tidak
mewakili Majelis Jemaat Bersedia Dipilih dari
keluar dan kedalam. Diaken / Penatua
yang memenuhi
persyaratan untuk
dipilih.
: Cukup jelas

Pasal 8 Pasal 8 : Jumlah fungsionaris
Susunan Pelaksana Harian
PHMJ disesuaikan
Majelis Jemaat
dengan Petunjuk

Pelaksanaan

PHMJ terdiri atas sekurang- Pemilihan PHMJ
kurangnya seorang ketua,
seorang sekretaris, dan seorang dari Majelis Sinode
bendahara.
dan atau disesuaikan

dengan kebutuhan

Majelis Jemaat

sekurang-kurangnya

3 (tiga) orang dan

maksimal 11

(sebelas) orang

fungsionaris.

Pasal 9 Pasal 9
Tugas Pelaksana Harian

Majelis Jemaat

Tugas PHMJ adalah: : Cukup jelas
1. Menjabarkan keputusan SMJ : Cukup jelas

dan mengatur penatalayanan Pasal 9:1
di jemaat;
2. Mengelola administrasi dan Pasal 9:2
perbendaharaan jemaat;

Hal. 161

3. Menyiapkan SMJ, sidang- Pasal 9:3 : Rapat PHMJ, rapat
sidang, atau rapat-rapat yang
dianggap perlu, serta rapat dan pertemuan
pertemuan Warga Sidi
Jemaat; Warga Sidi Jemaat

dapat dilaksanakan

dengan kehadiran

fisik atau virtual

dalam jaringan

menggunakan

teknologi digital atau

dilaksanakan dengan

cara lain yang efektif

dan efisien sesuai

situasi dan

kebutuhan.

4. Memutuskan dan Pasal 9:4 : Cukup jelas

menyelesaikan hal-hal yang

mendesak, sepanjang tidak

bertentangan dengan Tata

Gereja yang berlaku, dan

melaporkannya kepada SMJ

terdekat;

5. Mewakili Majelis Jemaat ke

dalam dan ke luar jemaat; Pasal 9:5 : Cukup jelas
: Cukup jelas
6. Membuat dan menyampaikan
: Cukup jelas
laporan berkala kepada SMJ Pasal 9:6 : Cukup jelas

tentang penyelenggaraan

persekutuan, pelayanan, dan

kesaksian;

7. Membuat dan menyampaikan

laporan kegiatan tahunan Pasal 9:7

kepada Majelis Sinode atas

nama Majelis Jemaat;

8. Menyampaikan tembusan

Laporan kegiatan tahunan Pasal 9:8

Hal. 162

untuk Majelis Sinode di
teruskan ke BP Mupel
setempat untuk di kompilasi
sebagai laporan BP Mupel
dalam PST.

Pasal 10 Pasal 10
Pembagian Tugas PHMJ

Tugas para ketua bidang PHMJ Pasal 10:1 : Cukup jelas
mengikuti pembidangan dalam Pasal 10:1.a
PKUPPG. : Meliputi Bidang
1. Ketua Majelis Jemaat

membidangi:
a. Teologi;

Iman, Ajaran,

Ibadah, Musik

Gereja dan

b. Persidangan Gerejawi Pengkajian Teologi
2. Ketua I membidangi :
Pasal 10:1.b : Cukup jelas
Pelayanan dan Kesaksian Pasal 10:2
: meliputi bidang

Pengembangan dan

Penatalayan Pos

Pelkes, PMKI,

Diakonia, Unit

Penanggulangan

Bencana, Satgas

Penanggulangan

Bencana.

3. Ketua II membidangi : Pasal 10:3 : GERMASA
Gereja, Masyarakat dan
Agama-Agama mencakup : Keesaan
(GERMASA)
Gereja (oikumene),

Kemasyarakatan :

Hak Asasi Manusia

Hal. 163

(HAM), Hukum,

Lingkungan Hidup

dan Lintas Agama-

Agama.

4. Ketua III membidangi : Pasal 10:4 : Cukup jelas
a. Pembinaan dan Pasal 10:4.a
Pengembangan Sumber : Meliputi bidang
Daya Insani (PPSDI);
Pembinaan dan

Pengembangan

Warga Gereja

(Warga Jemaat,

Kategorial dan

Presbiter)

Pasal 10:4.b : Peningkatan Peran

b. Peningkatan Peran Keluarga (Anak,

Keluarga yang terjabarkan Teruna, Pemuda,

dalam Pelayanan Perempuan, Bapak

Kategorial (PELKAT) dan Kaum Lanjut

Usia), Kelompok

Profesi dan

Fungsional.

5. Ketua IV membidangi : Pasal 10:5 : Meliputi

Pembangunan Ekonomi Perbendaharaan

Gereja GPIB (Anggaran,

Keuangan,

Pencatatan dan Harta

Milik), Pemanfaatan

dan Pengembangan

Harta Milik Gereja,

Badan Usaha/Badan

Hukum GPIB.

6. Ketua V membidangi : Pasal 10:6 : Cukup jelas
a. Informasi, Organisasi dan Pasal 10:6.a
Komunikasi : Meliputi bidang
(INFORKOM);
Sistem Informasi

Manajemen (SIM),

Hal. 164

Perencanaan

Organisasi dan

b. Penelitian dan Komunikasi.

Pengembangan Pasal 10:6.b : Cukup jelas

(LITBANG)

7. Sekretaris : Pasal 10:7 : Cukup jelas

a. Bersama Ketua Pasal 10:7.a : Cukup jelas

membidangi Teologi dan

Persidangan Gerejawi;

b. Bersama para Ketua Pasal 10:7.b : Cukup jelas

menetapkan kebijakan

Majelis Jemaat,

pengendalian

administrasi,

pengintegrasian kegiatan,

dan Personalia;

c. Bersama Ketua V Pasal 10:7.c : Cukup jelas

menangani Bidang yang

menjadi tanggung jawab

Ketua V.

8. Sekretaris I : Pasal 10:8 : Cukup jelas

Bersama Ketua I dan Ketua II

menangani bidang-bidang

yang menjadi tanggung jawab

Ketua I dan Ketua II

9. Sekretaris II : Pasal 10:9 : Cukup jelas

Bersama Ketua III dan Ketua

IV menangani bidang-bidang

yang menjadi tanggung jawab

Ketua III dan Ketua IV.

10.Bendahara : Pasal 10:10 : Cukup jelas

a. Perbendaharaan; Pasal 10:10.a : Cukup jelas

b. Pengelolaan Keuangan. Pasal 10:10.b : Cukup jelas

Hal. 165

11.Bendahara I : Pasal 10:11 : Cukup jelas
a. Perbendaharaan Pasal 10:11.a : Cukup jelas
b. Pembukuan Pasal 10:11.b : Cukup jelas

Pasal 11 Pasal 11 : Cukup jelas
Masa Tugas PHMJ

1. Masa tugas PHMJ adalah 2 Pasal 11:1 : Cukup jelas
(dua) tahun 6 (enam) bulan : Cukup jelas
dan dapat dipilih kembali.
: Dalam hal
2. Seseorang tidak dapat dipilih Pasal 11:2
kembali setelah menjalankan penggantian
dua kali masa tugas berturut-
turut. Fungsionaris PHMJ

3. Seseorang dapat dipilih Pasal 11:3 karena berhalangan
kembali selaku fungsionaris
PHMJ setelah melewati masa tetap, maka Presbiter
jeda selama 1(satu) kali masa
tugas.

yang menggantikan

dengan menjabat

kurang dari setengah

masa tugas tidak

dihitung sudah

menjalankan 1 (satu)

kali masa tugas.

Pasal 12 Pasal 12
Penetapan PHMJ

1. Penetapan PHMJ dilakukan Pasal 12:1 : Cukup jelas
oleh Majelis Sinode dalam
surat keputusan.

Hal. 166

2. PHMJ terpilih bertugas Pasal 12:2 : Cukup jelas
: Cukup jelas
setelah serah terima dalam : Cukup jelas
: Cukup jelas
sidang majelis jemaat. Pasal 12:3 : Cukup jelas

3. PHMJ terpilih diperkenalkan : Cukup jelas

kepada jemaat dalam ibadah

hari Minggu.

Pasal 13 Pasal 13
Pasal 13:1
Ketentuan Penutup Pasal 13:2
Pasal 13:3
1. Peraturan Nomor 2 ini mulai
Pasal 13:4
berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

2. Dengan ditetapkannya

Peraturan ini, maka semua

ketentuan mengenai Majelis

Jemaat yang bertentangan

dengan peraturan ini

dinyatakan tidak berlaku.

3. Apabila ada hal-hal yang

belum diatur oleh peraturan

ini, maka Majelis Sinode

dapat menyusun dan

menetapkannya dalam Sidang

Majelis Sinode sepanjang

tidak bertentangan dengan

Tata Gereja yang berlaku dan

melaporkannya kepada

Persidangan Sinode yang

terdekat.

4. Perubahan Peraturan ini

hanya dapat dilaksanakan di

dalam dan oleh Persidangan

Sinode Raya bila:

Hal. 167

a. Diusulkan oleh lebih Pasal 13:4.a : Cukup jelas
dari 2/3 jumlah Jemaat : Cukup jelas
atau; : Cukup jelas

b. Diusulkan oleh Majelis
Sinode setelah disetujui Pasal 13:4.b
oleh lebih dari 2/3
jumlah Jemaat;

c. Usul-usul perubahan Pasal 13:4.c
disampaikan selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun
sebelum Persidangan
Sinode Raya.

Hal. 168

PERATURAN NOMOR 3
TENTANG

UNIT-UNIT MISIONER

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1 Pasal 1
Pengertian

1. Unit Misioner adalah wadah Pasal 1:1 : Cukup jelas
Pasal 1:2
pembinaan dan pelaksana misi

GPIB dalam rangka

Pembangunan Jemaat secara

berkesinambungan dibawah

tanggung jawab Majelis Jemaat

/ Majelis Sinode;

2. Unit-unit misioner pada : Unit-unit misioner

lingkup Sinodal tertentu yang

dikoordinasikan oleh salah satu dimaksud adalah

Presbiter dan pada lingkup Departemen-

Jemaat sesuai dengan Teologi, Pelkes,

kebutuhan. Germasa, PPSDI-

PPK, Inforkom-

Litbang dan PEG

di lingkup sinodal.

Presbiter yang

dimaksudkan

adalah Diaken,

Penatua, Pendeta

yang diberikan

tugas khusus untuk

itu dan ditentukan

oleh Majelis

Sinode. Ketua dan

Hal. 169

3. Unit Misioner adalah : Pasal 1:3 Sekretaris
a. Pelayanan Kategorial; Pasal 1:3.a Departemen
b. Komisi; Pasal 1:3.b bekerja penuh
c. Panitia; Pasal 1:3.c waktu dan diatur
dalam PPMS.
d. Kelompok Kerja; Pasal 1:3.d : Cukup jelas
e. Musyawarah Pelayanan Pasal 1:3.e : Cukup jelas
: Cukup jelas
(Mupel); Pasal 1:3.f : Dilingkup Sinodal
f. Kelompok Fungsional- dan jemaat,
Pasal 1:3.g presbiter tidak
Profesional (KFP); diperbolehkan
g. Badan Usaha Milik Gereja Pasal 1:3.h menjadi panitia
pembangunan
(BUMG); karena
h. Unit-unit Usaha Milik menyangkut dana
yang besar dan
Gereja (UUMG); waktu yang lama.
i. Departemen; Pemisahan
tanggung jawab
antara pemberi
kerja dan pelaksana
kerja dari aspek
hukum
: Cukup jelas
: Cukup Jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

Pasal 1:3.i : Cukup jelas

Hal. 170

j. Unit Pemberdayaan dan Pasal 1:3.j : Cukup jelas

Pengembangan Masyarakat Pasal 1:3.k : Cukup jelas
Pasal 1:3.l : Cukup jelas
(UP2M). Pasal 1:3.m : Cukup jelas

k. Unit Penanggulangan Pasal 1:3.n : Cukup jelas
Pasal 1:3.o : Cukup jelas
Bencana (Crisis Centre). Pasal 1.4 : Cukup jelas

l. Pelayanan Masyarakat Kota

dan Industri (PMKI).

m. Yayasan (khusus yayasan

hubungan koordinatif

dengan GPIB).

n. Dana Pensiun.

o. Sesuai kebutuhan.

4. Rincian tentang setiap unit

misioner diatur dalam

peraturan tersendiri.

Pasal 2 Pasal 2 : Cukup jelas
Fungsi

Unit misioner berfungsi membantu

Majelis Sinode / Majelis Jemaat

merumuskan kebijakan,

merencanakan program dan

melaksanakan kegiatan pada

bidang-bidang kegiatan sebagai

penjabaran dan pelaksanaan

PKUPPG.

Pasal 3 Pasal 3
Tugas dan Wewenang

1. Tugas-tugas Unit Misioner Pasal 3:1 : Cukup jelas
diatur oleh Majelis Sinode /
Majelis Jemaat sesuai dengan

Hal. 171

kebijakan dan kebutuhan- Pasal 3:2 : Cukup jelas
kebutuhan yang ada
berdasarkan Tata Gereja dan Pasal 3:2.a : Cukup jelas
Peraturan Pelaksanaanya. Pasal 3:2.b
2. Dalam melaksanakan tugas- Pasal 3:2.c : Hanya untuk unit
tugasnya, Unit Misioner misioner yang
diberikan wewenang oleh membutuhkan.
Majelis Sinode / Majelis
Jemaat, untuk: : yang dimaksudkan
a. Menyusun Program Kerja dengan pihak lain
adalah pihak-pihak
dan Anggaran serta yang di luar GPIB.
Kalender kerja;
b. Mengusulkan calon
pengurus unit misioner
untuk dapat melaksanakan
tugas pokok mereka
c. Dalam hal mengadakan
Perjanjian Kerja Sama
dengan pihak lain, Unit
Misioner harus mendapat
persetujuan tertulis dari
Majelis Sinode / Majelis
Jemaat.

Pasal 4 Pasal 4
Tanggung Jawab

1. Setiap Unit Misioner Pasal 4:1 : Cukup jelas
bertanggung jawab kepada
Majelis Sinode/Majelis Jemaat
atas tugas-tugasnya, sesuai
dengan arahan dan wewenang
yang ditetapkan oleh Majelis
Sinode / Majelis Jemaat.

Hal. 172

2. Unit Misioner bertanggung Pasal 4:2. : Cukup jelas
jawab membuat laporan kepada
Majelis Sinode / Majelis
Jemaat secara berkala dan pada
akhir masa tugas.

Pasal 5 Pasal 5
Kepengurusan

1. Seluruh Fungsionaris Unit Pasal 5:1 : Cukup jelas
Misioner ditetapkan oleh Pasal 5:2
Majelis Sinode di lingkup : Pemilihan
Sinodal dan oleh Majelis
Jemaat di lingkup Jemaat; Fungsionaris Unit

2. Pemilihan Fungsionaris Unit Misioner dapat
Misioner dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang dilaksanakan
ditetapkan oleh Majelis Sinode
di lingkup sinodal dan oleh secara elektronik
Majelis Jemaat di lingkup
Jemaat; atau virtual atau

cara lainnya

dengan memakai

ketentuan yang

sama dengan

Pemilihan secara

3. Bentuk Kepengurusan Unit kehadiran fisik.
Misioner diatur lebih lanjut
sesuai dengan jenis unit Pasal 5:3 : Cukup jelas
Misioner yang dimaksud; Pasal 5:4
: Cukup jelas
4. Setiap calon fungsionaris Unit
Misioner wajib memenuhi
persyaratan kepejabatan GPIB.

Pasal 6

Hal. 173

Masa Tugas Pasal 6 : Untuk Badan

Hukum sesuai

Masa tugas Unit Misioner, kecuali dengan peraturan
Panitia dan Pokja, berlangsung
selama Masa tugas Majelis Sinode yang berlaku pada
/ Majelis Jemaat dan sewaktu-
waktu dapat ditinjau jika dianggap masing masing.
perlu.
Khusus untuk

Pelayanan

Kategorial

(Pelayanan Anak,

Persekutuan

Teruna, Gerakan

Pemuda,

Persekutuan Kaum

Perempuan,

Persekutuan Kaum

Bapak,

Persekutuan Kaum

Lanjut Usia) di

lingkup jemaat

berlangsung

Pasal 7 selama masa tugas
Program dan Anggaran
PHMJ.

1. Program dan Anggaran Unit Pasal 7
Pasal 7:1
Misioner dipadukan dengan
Pasal 7:2
program Majelis

Sinode/Majelis Jemaat, sebagai : Cukup jelas

penjabaran PKUPPG;

2. Program dan Anggaran Unit

Usaha dan Yayasan dapat

disusun dan diatur menurut

mekanisme tersendiri dan tidak : Khusus untuk

menyimpang dari aturan-aturan yayasan (yang

yang berlaku dengan berbadan hukum)

Hal. 174

memperhatikan visi dan misi setiap pengajuan
gereja.
Program Kerja dan

Anggaran, sebelum

disetujui oleh

Pembina harus

diputuskan oleh

Sidang Majelis

Sinode (SMS)

sedangkan untuk

Dana Pensiun

sesuai peraturan

dana pensiun GPIB

dan peraturan

perundangan yang

berlaku.

Pasal 8 Pasal 8
Rapat – Rapat

1. Rapat-rapat Unit Misioner Pasal 8:1 : Rapat-rapat dapat
diatur di dalam Tata Tertib
Rapat yang merupakan bagian dilaksanakan
dari Peraturan Pelaksanaan
Majelis Sinode / Majelis dengan kehadiran
Jemaat tentang Sidang / Rapat.
fisik atau secara

virtual dalam

jaringan dengan

teknologi digital

atau dilaksanakan

dengan cara lain

yang efektif dan

efisien sesuai

2. Rapat-rapat Unit-unit Misioner situasi dan
dilakukan untuk:
a. Merencanakan; kebutuhan.
b. Melaksanakan;
Pasal 8:2 : Cukup jelas

Hal. 175

c. Mengevaluasi. Pasal 8. 2.a. : Cukup jelas
3. Jenis-jenis Rapat Pasal 8. 2.b.
Pasal 8. 2.c. : Cukup jelas
a. Rapat Koordinasi internal; Pasal 8:3
b. Rapat Koordinasi dengan Pasal 8. 3.a. : Cukup jelas
Pasal 8. 3.b
Majelis Sinode/ Majelis : Cukup jelas
Jemaat; Pasal 8. 3.c.
: Cukup jelas
c. Rapat Koordinasi lintas
bidang bila dipandang : Bisa terjadi atas
perlu.
inisiatif unit

misioner yang

bersangkutan atau

atas undangan

Majelis Sinode /

Majelis Jemaat

: Cukup jelas

Pasal 9 Pasal 9 : Kecuali untuk
Surat Menyurat Badan Hukum
akan diatur dalam
Semua surat - menyurat keluar peraturan
yang dilakukan oleh Unit-unit tersendiri.
Misioner dengan sepengetahuan
Majelis Sinode / Majelis Jemaat
dan harus diarsipkan.

Pasal 10 Pasal 10
Perbendaharaan

1. Perbendaharaan di lingkungan

Unit Misioner dapat disusun Pasal 10:1 : Kecuali untuk
Yayasan atau yang
mekanismenya dengan berbadan hukum
sendiri.
berpedoman pada Peraturan

Nomor 6 Tata Gereja GPIB

Tahun 2021 tentang

Hal. 176

Perbendaharaan dan peraturan Pasal 10:2 : Cukup jelas
Tata Gereja lainnya; Pasal 10:3 : Cukup jelas
2. Kebijaksanaan Pengelolaan
Perbendaharaan Unit Misioner : Cukup jelas
di lingkup Sinodal : Cukup jelas
kewenangannya berada pada : Cukup jelas
Majelis Sinode dan dapat
dikuasakan pengelolaannya
kepada Unit Misioner;
3. Kebijaksanaan Pengelolaan
Perbendaharaan Unit Misioner
di lingkup Jemaat
kewenangannya berada pada
Majelis Jemaat dan dapat
dikuasakan pengelolaannya
kepada Unit Misioner

Pasal 11 Pasal 11
Ketentuan Penutup

1. Peraturan Nomor 3 ini mulai Pasal 11:1
Pasal 11:2
berlaku sejak tanggal
Pasal 11:3
ditetapkan;

2. Dengan ditetapkannya

Peraturan ini, maka semua

ketentuan mengenai Unit-Unit

Misioner yang bertentangan

dengan peraturan ini

dinyatakan tidak berlaku.

3. Apabila ada hal-hal yang belum

diatur oleh peraturan ini, maka

Majelis Sinode dapat

menyusun dan menetapkannya

dalam Sidang Majelis Sinode

Hal. 177

sepanjang tidak bertentangan

dengan Tata Gereja yang

berlaku dan melaporkannya

kepada Persidangan Sinode

yang terdekat.

4. Perubahan Peraturan ini hanya Pasal 11:4 : Cukup jelas

dapat dilaksanakan di dalam Pasal 11:4.a : Cukup jelas
Pasal 11:4.b : Cukup jelas
dan oleh Persidangan Sinode
Pasal 11:4.c : Cukup jelas
Raya bila :

a. Diusulkan oleh lebih dari

2/3 jumlah Jemaat atau;

b. Diusulkan oleh Majelis

Sinode setelah disetujui

oleh lebih dari 2/3 jumlah

Jemaat;

c. Usul-usul perubahan

disampaikan selambat-

lambatnya 1 (satu) tahun

sebelum Persidangan

Sinode Raya.

Hal. 178

PERATURAN NOMOR 4
TENTANG

PENGGEMBALAAN KHUSUS

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1 Pasal 1 : Cukup jelas
Pengertian

Penggembalaan khusus adalah
tindakan dan sikap Gerejawi untuk
menjaga kekudusan hidup,
ketertiban dan keteraturan
pelayanan, serta kemurnian ajaran.

Pasal 2 Pasal 2
Otoritas dan Dasar

1. Yesus Kristus Kepala Gereja Pasal 2:1 : Cukup jelas

memberikan otoritas kepada Pasal 2:2 : Cukup jelas
Pasal 2:2.a : Cukup jelas
Gereja selaku tubuh-Nya untuk Pasal 2:2.b : Cukup jelas
Pasal 2:2.c : Cukup jelas
menyatakan pemerintahan-Nya Pasal 2:2.d : Cukup jelas
Pasal 2:2.e : Cukup jelas
atas kehidupan umat-Nya agar

tertib dan teratur.

2. Dasar pelaksanaan

Penggembalaan Khusus adalah

:

a. Firman Allah;

b. Pengakuan Iman Gereja;

c. Pemahaman Iman GPIB;

d. Peraturan GPIB yang

berlaku;

e. Akta Gereja GPIB.

Hal. 179

Pasal 3
Tujuan Penggembalaan Khusus Pasal 3

Penggembalaan Khusus dilakukan

Gereja dengan tujuan:

1. Memelihara kekudusan hidup

umat Allah; Pasal 3:1 : Cukup jelas
Pasal 3:2 : Cukup jelas
2. Memelihara persekutuan Pasal 3:3 : Cukup jelas
Pasal 3:4 : Cukup jelas
Jemaat agar senantiasa tertib

dan teratur;

3. Membimbing Presbiter dan

Warga ke dalam pertobatan dan

menerima keselamatan;

4. Memelihara kebenaran

Pemberitaan Firman, Ajaran

Gereja dan Peraturan GPIB.

Pasal 4 Pasal 4
Pemberlakuan Penggembalaan

Khusus

1. Penggembalaan Khusus dapat Pasal 4:1 : Cukup jelas

diberlakukan bagi : Pasal 4:1.a : Cukup jelas
Pasal 4:1.b : Cukup jelas
a. Warga Gereja; Pasal 4:1.c : Cukup jelas
Pasal 4:2 : Kasus-kasus
b. Diaken / Penatua;
organisasi adalah
c. Pendeta. pelanggaran atas Tata
Gereja dan Peraturan-
2. Penggembalaan Khusus Peraturan GPIB.
Kasus – Kasus Non
diberlakukan dengan Organisasi adalah

membedakan kasus-kasus

organisasi yang memerlukan

keputusan Sidang Majelis

Jemaat dan kasus-kasus non

organisasi yang memerlukan

Hal. 180

tanggung jawab pastoral dan Pasal 4:3 pelanggaran atas
rekomendasi Pendeta / Ketua ketentuan Alkitabiah
Majelis Jemaat. Pasal 4:3.a dan Pemahaman
Pasal 4:3.b Iman GPIB.
3. Hasil Penggembalaan Khusus Pasal 4:3.c : Cukup jelas
dapat berbentuk :
a. Pembaharuan pengakuan; : Cukup jelas
b. Rekomendasi tertulis; : Cukup jelas
c. Pengakhiran jabatan bagi : Cukup jelas
fungsionaris pelayanan.

Pasal 5 Pasal 5
Pelaksana Penggembalaan

Khusus

1. Di Lingkup Jemaat

a. Pendeta, atau Pendeta Pasal 5:1 : Cukup jelas
Pasal 5:1.a : Untuk kasus-kasus
bersama Diaken dan
Pasal 5:1.b non organisasi,
Penatua menjadi Tim penggembalaan
terhadap Diaken dan
Pastoral Jemaat untuk Penatua dilaksanakan
oleh Pendeta.
melaksanakan tindakan
: Cukup jelas
disiplin gereja dan

memberikan rekomendasi

kepada Sidang Majelis

Jemaat;

b. Dalam hal pelaksanaan

disiplin memerlukan

arahan Majelis Sinode

maka Sidang Majelis

Jemaat membentuk Tim

Pastoral Jemaat dan

melaporkannya kepada

Majelis Sinode;

Hal. 181

c. Dalam hal yang Pasal 5:1.c : Cukup jelas

digembalakan adalah Pasal 5:2
Pasal 5:2.a
seorang pendeta, maka Pasal 5:2.b

Majelis Jemaat

menyerahkan proses

penggembalaannya

kepada Majelis Sinode.

2. Di Lingkup Sinodal : Cukup jelas

a. Penggembalaan khusus : Dapat dibantu oleh

terhadap Pendeta dilakukan Tim Pastoral Sinodal

oleh Majelis Sinode; (mengacu Peraturan

Pokok I pasal 17 C).

b. Penggembalaan Khusus : Penggembalaan
untuk Fungsionaris Majelis
Sinode dilakukan oleh Tim terhadap
Pastoral Sinodal .
Diaken/Penatua

menjabat sebagai

Fungsionaris Majelis

Sinode, dilakukan

oleh Tim Pastoral

Sinodal dengan

melibatkan

Pendeta/KMJ dan

anggota Majelis

Jemaat dimana

Diaken/Penatua

tersebut berjemaat.

Pasal 6 Pasal 6
Langkah-langkah

Langkah-langkah pelaksanaan Pasal 6:1 : Cukup jelas
Penggembalaan Khusus, sebagai
berikut:
1. Bagi Warga Jemaat :

Hal. 182

a. Penggembalaan Khusus Pasal 6:1.a : Pelaksanaan
melalui pendampingan Penggembalaan
pastoral; Pasal 6:1.b Khusus mengikuti
Pasal 6:2 kesaksian Matius 18 :
b. Pemberian Sanksi Pasal 6:2.a 15-17

2. Bagi Diaken dan Penatua : : Cukup jelas
: Cukup jelas
a. Penggembalaan Khusus : Bilamana terjadi

melalui percakapan kesalahan dalam
pelaksanaan tugas.
pastoral;

b. Penggembalaan Khusus Pasal 6:2.b : Bilamana kesalahan
melanggar harmoni
melalui percakapan pastoral Pasal 6:2.c sosial (moral, ajaran
Pasal 6:3 gereja dan lain-lain).
disertai dengan Pasal 6:3.a
Pasal 6:3.b
penonaktifan sementara dari
Pasal 6:3.c
tugas pelayanan; Pasal 6:4

c. Diakhiri kepejabatannya. : Cukup jelas
: Cukup jelas
3. Bagi Pendeta : : Cukup jelas

a. Penggembalaan Khusus

melalui percakapan

pastoral; : -Tidak boleh

b. Penggembalaan Khusus melayani Firman dan

melalui percakapan pastoral Pelayanan Sakramen.

disertai dengan - Dinonaktifkan

penonaktifan sementara dari untuk waktu

tugas pelayanan; tertentu.

c. Diakhiri kepejabatan. : Cukup jelas

4. Pendampingan dan percakapan : diserahkan

pastoral dalam pertimbangannya

penggembalaan khusus dapat kepada yang

dilaksanakan dengan melakukan

kehadiran fisik atau secara penggembalaan.

virtual, dalam jaringan dengan

menggunakan teknologi

Hal. 183

digital atau dilaksanakan
dengan cara lain sesuai dengan
situasi dan kebutuhan dengan
tetap menjaga kerahasiaannya.

5. Dibuat Berita Acara tentang Pasal 6:5 : Cukup jelas
penyelesaian masalah /
penggembalaan.

Pasal 7 Pasal 7
Ketentuan Penutup

1. Peraturan Nomor 4 ini mulai Pasal 7:1 : Cukup jelas
Pasal 7:2 : Cukup jelas
berlaku sejak tanggal Pasal 7:3 : Cukup jelas

ditetapkan; Pasal 7:4 : Cukup jelas

2. Dengan ditetapkannya

Peraturan ini, maka semua

ketentuan mengenai

Penggembalaan Khusus yang

bertentangan dengan peraturan

ini dinyatakan tidak berlaku.

3. Apabila ada hal-hal yang belum

diatur oleh peraturan ini, maka

Majelis Sinode dapat

menyusun dan menetapkannya

dalam Sidang Majelis Sinode

sepanjang tidak bertentangan

dengan Tata Gereja yang

berlaku dan melaporkannya

kepada Persidangan Sinode

yang terdekat.

4. Perubahan Peraturan ini hanya

dapat dilaksanakan di dalam

Hal. 184

dan oleh Persidangan Sinode

Raya bila : Pasal 7:4.a : Cukup jelas
Pasal 7:4.b : Cukup jelas
a. Diusulkan oleh lebih Pasal 7:4.c : Cukup jelas

dari 2/3 jumlah Jemaat

atau;

b. Diusulkan oleh Majelis

Sinode setelah

disetujui oleh lebih dari

2/3 jumlah Jemaat;

c. Usul-usul perubahan

disampaikan selambat-

lambatnya 1 (satu)

tahun sebelum

Persidangan Sinode

Raya.

Hal. 185

PERATURAN NOMOR 5
TENTANG

MEKANISME PERSIDANGAN SINODE

MEMORI PENJELASAN

Mekanisme Persidangan Sinode
menyangkut Tata Tertib Persidangan
Sinode, Pemilihan fungsionaris
Majelis Sinode dan Pemilihan
fungsionaris BPPG.

Pasal 1 Pasal 1 : Persidangan Sinode
Pengertian secara virtual atau
cara lainnya
Tata Tertib Persidangan Sinode dilaksanakan
menggunakan tata
adalah pedoman tentang bagaimana tertib yang diatur
dalam peraturan ini
proses bersidang yang dilaksanakan dengan
penyesuaian
dengan kehadiran fisik atau virtual penyesuaian teknis
tanpa mengurangi
dalam jaringan dengan bobot dan kualitas
persidangan dan
menggunakan teknologi digital atau ditetapkan diawal
Persidangan.
yang dilaksanakan dengan cara lain

yang efektif dan efisien sesuai situasi

dan kebutuhan, dengan tertib dan

teratur secara gerejawi agar tercapai

tujuan Persidangan.

Pasal 2 Pasal 2 : Cukup jelas
Status

Tata Tertib ini merupakan perangkat
dari Persidangan Sinode

Hal. 186

Pasal 3 Pasal 3
Maksud dan Tujuan

Tata Tertib ini mempunyai Maksud

dan Tujuan:

1. Menjaga ketertiban dan Pasal 3:1 : Cukup jelas
Pasal 3:2 : Cukup jelas
kelancaran Persidangan; : Cukup jelas
Pasal 3:3 : Cukup jelas
2. Memberikan rambu-rambu Pasal 3:4
: Cukup jelas
kepada seluruh peserta sidang
: Cukup jelas
tentang bagaimana jalannya : Cukup jelas

Persidangan;

3. Mewujudkan etika bersidang

yang gerejawi;

4. Menjaga kelancaran dan

ketertiban proses pemilihan

anggota Majelis Sinode dan

BPPG.

Pasal 4 Pasal 4
Fungsi

Tata Tertib ini berfungsi :

1. Memberikan pedoman kepada Pasal 4:1

Pimpinan Sidang dan Peserta Pasal 4:2
Pasal 4:3
untuk bersama-sama

menciptakan suasana ketertiban

dan kelancaran Persidangan;

2. Mengawal berjalannya sidang

sesuai dengan agenda yang telah

ditetapkan;

3. Menjadi pedoman dalam proses

pemilihan fungsionaris Majelis

Sinode dan BPPG.

Hal. 187

Pasal 5 Pasal 5
Susunan

Tata Tertib ini mencakup :

1. Penanggung jawab Pasal 5:1 : Cukup jelas
Pasal 5:1.a : Cukup jelas
a. Penanggung Jawab adalah Pasal 5:1.b : Cukup jelas

Majelis Sinode; Pasal 5:2 : Cukup jelas
Pasal 5:2.a : Cukup jelas
b. Penanggung Jawab wajib Pasal 5:2.b : Cukup jelas

hadir di ruang sidang selama Pasal 5:3 : Panitia Pengarah
dipilih dari utusan
sidang berlangsung. yang berasal dari
Mupel-Mupel dan
2. Penyelenggara ditetapkan dalam
persidangan,
a. Penyelenggara adalah maksimal 5 orang

Panitia Pelaksana yang : Cukup jelas
: Cukup jelas
ditetapkan oleh Majelis
: Cukup jelas
Sinode;

b. Penyelenggara wajib

menjaga kelancaran

Persidangan Sinode sesuai

tugasnya.

3. Pengarah

Pengarah adalah Panitia yang

bertugas mengarahkan

Persidangan Sinode agar

berjalan sesuai dengan Peraturan

dan tata tertib yang berlaku.

4. Peserta Pasal 5:4

a. Peserta adalah sesuai dengan Pasal 5:4.a

Peraturan Pokok No. II

tentang Persidangan Sinode,

Pasal 5.

b. Peserta adalah mereka yang Pasal 5:4.b

telah menggumuli materi

Persidangan Sinode yang

Hal. 188

telah dikirimkan terlebih

dahulu ke Jemaat-jemaat.

c. Peserta wajib mengikuti Pasal 5:4.c : Cukup jelas

seluruh acara sesuai tugas : Cukup jelas
: Cukup jelas
dan bidang kegiatan masing-
: Unsur tetap pada
masing. pimpinan Sidang
adalah tuan rumah,
5. Pimpinan Sidang Pasal 5:5 sedangkan unsur di
luar tuan rumah
a. Pimpinan Sidang adalah Pasal 5:5.a harus ada unsur
perempuan.
Majelis Ketua yang
: Yang dimaksud
didampingi Sekretaris adalah Persidangan
Sinode menurut
Umum Majelis Sinode peraturan Pokok
Nomor II pasal 4
selaku Sekretaris tentang bentuk
sidang
Persidangan;
: Cukup jelas
b. Majelis Ketua sebanyak 5 Pasal 5:5.b
: Cukup jelas
orang yang terdiri atas unsur:

Diaken, Penatua dan

Pendeta;

c. Majelis Ketua adalah Pasal 5:5.c
Presbiter utusan Jemaat dan
sudah pernah menjadi
peserta minimal satu kali
dalam Persidangan Sinode
serta hadir dalam Paripurna
pertama; yang pengadaannya
dengan cara:
1. Diusulkan oleh Majelis Pasal 5:5.c.1
Sinode dan ditetapkan
oleh Persidangan Sinode;
2. Dipilih dan diusulkan
oleh Mupel-Mupel dan Pasal 5:5.c.2

Hal. 189

ditetapkan oleh

Persidangan Sinode.

d. Pimpinan Sidang wajib hadir Pasal 5:5.d : Cukup jelas
: Cukup jelas
dan mengawal jalannya : Cukup jelas
: Cukup jelas
sidang dan rapat sesuai : Cukup jelas

agenda agar mencapai : Cukup jelas

tujuannya.

6. Pimpinan Komisi, Seksi dan Pasal 5:6

Panitia.

a. Pimpinan Komisi, Seksi dan Pasal 5:6.a

Panitia memimpin Komisi,

Seksi dan Panitia masing-

masing, sesuai pengaturan

Pimpinan Sidang;

b. Pimpinan Komisi, Seksi dan Pasal 5:6.b

Panitia dipilih oleh dan

diantara anggota-anggota

Komisi dan Seksi;

c. Pimpinan Panitia Kredensi, Pasal 5:6.c

Panitia Pemilihan,

fungsionaris Majelis Sinode

dan BPPG ditetapkan oleh

Sidang Paripurna

Persidangan Sinode;

d. Pimpinan Komisi, Seksi dan Pasal 5:6.d

Panitia wajib hadir dan

mengawal rapat-rapat

Komisi, Seksi dan Panitia

sesuai agenda agar mencapai

tujuannya.

Pasal 6 Pasal 6 : Cukup jelas
Agenda dan Materi

Hal. 190

1. Materi yang digunakan selama Pasal 6:1 : Cukup jelas.
Persidangan Sinode adalah yang : Cukup jelas
dipersiapkan oleh Majelis : Cukup jelas
Sinode. Di luar itu adalah tidak
sah. : Cukup jelas
: Cukup jelas
2. Materi perangkat teologi, Pasal 6:2 : Cukup jelas.
misiologi dan eklesiologi GPIB
yang akan dibahas dan
ditetapkan di Persidangan
Sinode Raya dipersiapkan oleh
Panitia Materi yang dibentuk
oleh Majelis Sinode.

3. Proses persiapan materi Pasal 6:3
perangkat teologi, misiologi dan
eklesiologi GPIB harus melalui
tahap Rancangan Dasar
(Randas), Rancangan Umum
(Ranum) dan Rancangan
Ketetapan (Rantap) untuk
dijadikan Ketetapan.

4. Rancangan Ketetapan (Rantap) Pasal 6 : 4
perangkat teologi, misiologi dan
eklesiologi GPIB yang akan
disepakati dan ditetapkan di
Persidangan Sinode Raya
disampaikan oleh Majelis
Sinode.

5. Agenda Persidangan disiapkan Pasal 6:5
oleh Majelis Sinode dan
ditetapkan dalam Paripurna
pertama Persidangan Sinode.

6. Materi persidangan sudah Pasal 6:6
disampaikan oleh Majelis Sinode
kepada Jemaat paling lambat 30

Hal. 191

(tiga puluh) hari sebelum
Persidangan Sinode, dalam
bentuk softcopy.

Pasal 7 Pasal 7
Tata Cara

1. Persidangan Sinode dinyatakan Pasal 7:1 : Cukup jelas

sah dan dapat mengambil : Cukup jelas

keputusan apabila: : Cukup jelas

a. Dihadiri oleh sekurang- Pasal 7:1.a : Cukup jelas
: Agar dipersiapkan
kurangnya setengah dari
peralatan yang
jumlah Jemaat GPIB mengatur waktu
bicara maksimum.
ditambah satu; : Cukup jelas

b. Jika pada saat Persidangan Pasal 7:1.b

dibuka kuorum belum

terpenuhi maka Persidangan

ditunda paling lama 2 (dua)

jam; dan setelah masa

penundaan berakhir,

Persidangan dinyatakan sah

untuk dilanjutkan.

2. Hak Bicara dan Hak Suara Pasal 7:2

a. Setiap peserta mempunyai Pasal 7:2.a

hak bicara;

b. Supaya persidangan lancar Pasal 7:2.b
dan berlangsung efektif dan
efisien, setiap perutusan
Jemaat mempercayakan hak
bicaranya kepada 1 (satu)
orang dalam satu babak;

Hal. 192

c. Jika seorang peserta akan Pasal 7:2.c : Tempat termaksud
melakukan interupsi maka
yang bersangkutan harus disiapkan dan
berada di tempat yang
disiapkan untuk itu; diberikan tanda

khusus, dengan

demikian interupsi

tidak dilakukan di

tempat.

d. Majelis Ketua mempunyai Pasal 7:2.d : Cukup jelas

hak interupsi terhadap

pembicaraan yang

menyimpang dari pokok

pembahasan;

e. Majelis Ketua mempunyai Pasal 7:2.e : Cukup jelas
: Cukup jelas
hak memberikan izin untuk

peserta memberikan

pendapat/interupsi;

f. Setiap Jemaat, Majelis Pasal 7:2. f

Sinode dan BPPG

mempunyai 1 (satu) hak

suara dalam pengambilan

keputusan dan pemilihan.

3. Cara menggunakan Hak Bicara Pasal 7:3 : Cukup jelas
: Cukup jelas
a. Demi menjaga kelancaran Pasal 7:3.a

dan ketertiban sidang, maka

setiap peserta Persidangan

yang akan menggunakan

Hak Bicaranya,

mendaftarkan diri dan

meminta izin menggunakan

Hak Bicara kepada Pimpinan

Sidang;

b. Pembicara dapat berbicara Pasal 7:3.b : Cukup jelas

selama waktu tertentu setelah

memperoleh izin dari

Hal. 193

Pimpinan Sidang. Selama

seorang pembicara sedang

menyampaikan pendapat /

penjelasan / pokok

pikirannya, ia tidak boleh

diganggu;

c. Pimpinan Sidang harus Pasal 7:3.c : Cukup jelas

menentukan batas waktu : Cukup jelas
: Cukup jelas
berbicara bagi setiap

pembicara. Jika melewati

batas waktu yang telah

ditentukan, maka Pimpinan

Sidang berhak menegur yang

bersangkutan untuk

mengakhiri pembicaraannya;

d. Pimpinan Sidang

mempersilahkan para peserta Pasal 7:3.d

yang akan berbicara untuk

menuju tempat secara

berurutan di tempat-tempat

yang disiapkan.

e. Untuk setiap topik

pembicaraan peserta Pasal 7:3.e

menyepakati lamanya waktu

yang akan dipergunakan.

Dengan demikian ketika

waktu selesai maka bagi

mereka yang belum

memperoleh kesempatan

berbicara dianggap selesai

dan dapat masuk ke babak

berikut jika masih ada

kesempatan;

Hal. 194

f. Setiap Peserta mempunyai Pasal 7:3.f : Cukup jelas

hak interupsi dan atas : Cukup jelas

persetujuan Pimpinan Sidang : Cukup jelas

dapat digunakan untuk : Sesuai pasal 11
Peraturan Pokok
meminta penjelasan atau Nomor II tentang
Persidangan Sinode
menjelaskan duduknya

persoalan;

g. Pembicara yang Pasal 7:3.g

menggunakan kata-kata yang

mengganggu ketertiban atau

melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan hukum

atau Tata Tertib Persidangan,

diberi peringatan atau

dihentikan oleh Pimpinan

Sidang;

h. Jika pembicara tersebut tidak Pasal 7:3.h

mengindahkan peringatan

Pimpinan Sidang dalam ayat

3.f di atas, Pimpinan Sidang

dapat melarangnya

meneruskan pembicaraan,

atau mencabut hak

bicaranya.; dan bila larangan

itu tetap tidak diindahkan,

maka Pimpinan Sidang dapat

menyuruh peserta tersebut

meninggalkan ruangan

Sidang.

4. Pengambilan keputusan

dilaksanakan sebagai berikut : Pasal 7:4

Hal. 195

a. Setiap keputusan diambil Pasal 7:4.a : Cukup jelas
: Cukup jelas
berdasarkan musyawarah : Cukup jelas

untuk mufakat.

b. Apabila tidak diperoleh Pasal 7:4.b

mufakat diadakan

pemungutan suara.

c. Apabila pemungutan suara Pasal 7:4.c

belum menghasilkan

keputusan, maka

pemungutan suara diulangi

sekali lagi. Bila belum juga

diperoleh keputusan maka

keputusan akhir diserahkan

kepada Panitia Pengarah dan

Majelis Ketua. Keputusan

Panitia Pengarah dan Majelis

Ketua menjadi Keputusan

Persidangan Sinode.

Pasal 8 Pasal 8
Berita Acara Persidangan

1. Untuk setiap acara Sidang

Paripurna harus dibuat Berita Pasal 8:1 : Cukup jelas

Acara secara tertulis sesuai : Cukup jelas
: Cukup jelas
formulir Berita Acara yang : Cukup jelas

disediakan oleh Panitia

Penyelenggara Persidangan

Sinode, yang mencakup:

a. Hari, tanggal, waktu dan

tempat; Pasal 8:1.a

b. Pimpinan Sidang;

c. Materi-materi Pokok Pasal 8:1.b

Pembicaraan; Pasal 8:1.c

Hal. 196

d. Keputusan atau kesimpulan : Cukup jelas
pembicaraan setiap materi Pasal 8:1.d : Cukup jelas
pokok pembicaraan; : Cukup jelas
: Cukup jelas
e. Keterangan lain yang
dianggap perlu untuk dicatat; Pasal 8:1.e : Cukup jelas

f. Lampiran daftar hadir : Cukup jelas
peserta yang berisi : nama, : Cukup jelas
status peserta dan tanda Pasal 8:1.f
tangan.

2. Pimpinan Sidang wajib
menuangkan setiap keputusan
dalam Naskah Berita Acara Pasal 8:2
Keputusan Sidang, dan setelah
dibacakan di hadapan Sidang,
ditandatangani oleh Majelis
Ketua dan Sekretaris
Persidangan.

3. Khusus untuk Berita Acara
Pemilihan anggota Majelis
Sinode dan BPPG di samping Pasal 8:3
sebagaimana diatur pada ayat 1
(satu), dilampirkan pula Berita
Acara proses pemilihan dan
rekaman data jumlah suara untuk
tiap jabatan.

4. Setiap Naskah Berita Acara
Keputusan Sidang dibuat
Ketetapan Persidangan yang Pasal 8:4
ditandatangani oleh Majelis
Ketua dan Sekretaris
Persidangan.

5. Semua Berita Acara Keputusan,
dan Ketetapan Persidangan
adalah dokumen otentik Pasal 8:5

Hal. 197

Persidangan yang harus
diserahkan kepada Majelis
Sinode terpilih.

Tata Cara Pemilihan Anggota
Majelis Sinode

Pasal 9 Pasal 9 : Cukup jelas
Ketentuan Umum

Pemilihan Anggota Majelis Sinode
dilakukan oleh dan di dalam
Persidangan Sinode Raya dengan
sistem pemungutan suara secara
bebas dan rahasia.

Pasal 10
Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 10
1. Pemilihan fungsionaris Majelis

Sinode dilaksanakan oleh Panitia
Kredensi dan Panitia Pemilihan Pasal 10:1 : Cukup jelas
yang dibentuk sebagaimana
diatur dalam pasal ini.
2. a. Panitia Kredensi dan Panitia

Pemilihan terdiri atas peserta
Persidangan Sinode Raya.
b. Anggota Panitia Kredensi dan Pasal 10:2.a : Cukup jelas
Panitia Pemilihan terdiri atas :
1. Dua orang Presbiter

mewakili Jemaat-jemaat Pasal 10:2.b : Cukup Jelas.
dari setiap wilayah
Musyawarah Pelayanan Pasal 10:2.b.1 : Cukup jelas.
(Mupel), dan yang pernah

Hal. 198

mengikuti Persidangan

Sinode GPIB, dengan

ketentuan 1 (satu) orang

menjadi Panitia Kredensi

dan 1 (satu) orang menjadi

Panitia Pemilihan;

2. Majelis Sinode : 1 (satu)

orang;

3. BPPG : 1 (satu) orang.

4. Dalam hal Persidangan Pasal 10:2.b.2 : Cukup jelas

Sinode Raya dilaksanakan

secara virtual atau cara Pasal 10:2.b.3 : Cukup jelas

lainnya maka jumlah Pasal 10: 2.b.4 : Cukup jelas

panitia pemilihan dapat

disesuaikan dengan

kebutuhan dan ditetapkan

diawal Persidangan tanpa

mengurangi bobot dan

kualitas pemilihan.

5. Dalam hal seluruh

Fungsionaris Majelis

Sinode dan BPPG masih

dapat dipilih maka tidak Pasal 10: 2.b.5 : Cukup jelas

ada utusannya sebagai

Panitia Kredensi dan

Panitia Pemilihan.

c. Anggota Panitia Kredensi dan

Panitia Pemilihan, tidak dapat Pasal 10:2.c : Cukup jelas

dipilih menjadi fungsionaris

Majelis Sinode dan BPPG.

d. Ketua, Wakil Ketua dan

Sekretaris, Wakil Sekretaris Pasal 10:2.d : Cukup jelas

Panitia Kredensi dan Panitia

Hal. 199

Pemilihan dipilih dari dan

oleh anggotanya.

3. Panitia Pemilihan diberikan Pasal 10:3 : saksi yang

kewenangan untuk meminta dimaksud bukanlah

saksi dari utusan yang memenuhi anggota Panitia

3 (tiga) unsur Diaken, Penatua Pemilihan.

dan Pendeta.

4. Untuk mempersiapkan Pasal 10:4 : Cukup Jelas

pelaksanaan Pemilihan, maka

Sidang diskors / ditunda oleh

Majelis Ketua selama 1 (satu)

jam, sesudah itu Sidang dibuka

kembali dan Majelis Ketua

menyerahkan pimpinan Sidang

kepada Ketua Panitia Pemilihan.

5. Dalam hal Persidangan Sinode Pasal 10 : 5 : Cukup Jelas

Raya dilaksanakan secara virtual

atau cara lainnya maka

skors/tunda pada butir 4 (empat)

diatas dilaksanakan selama 30

(tiga puluh) menit.

Pasal 11 Pasal 11
Persyaratan Calon Fungsionaris

Majelis Sinode

Calon-calon Fungsionaris Majelis Pasal 11:1 : Cukup Jelas.
Sinode
1. Calon Fungsionaris Majelis

Sinode adalah Presbiter peserta
Persidangan Sinode Raya yang
adalah utusan Jemaat dan
Fungsionaris Majelis Sinode
serta anggota BPPG sesuai

Hal. 200