Tata Gereja GPIB

Jaminan Sosial

1. GPIB mengikut sertakan

Pegawainya dalam Program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

yang penyelenggaraannya

dilaksanakan oleh BPJS

Ketenagakerjaan, dengan

berpedoman kepada

ketentuan yang berlaku, yang

meliputi : Pasal 43
Pasal 43:1
a. Jaminan Kecelakaan
Pasal 43:1.a
Kerja (JKK) Pasal 43:1.b
Pasal 43:1.c
b. Jaminan Kematian (JKM) Pasal 43:1.d : Cukup jelas
Pasal 43:1.e
c. Jaminan Hari Tua (JHT) : Cukup jelas
: Cukup jelas
d. Jaminan pensiun (JP) : Cukup jelas
: Cukup jelas
e. Jaminan pemeliharaan : Cukup jelas

kesehatan yang

diselenggarakan sendiri

dengan manfaat yang

lebih baik disamping

BPJS Kesehatan.

2. Iuran Jaminan Kecelakaan

Kerja dan Jaminan Kematian

ditanggung sepenuhnya oleh

GPIB.

3. Iuran Jaminan Hari Tua

ditanggung oleh GPIB dan

Pegawai.

Pasal 44
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 43:2 : Cukup jelas

Hal. 451

1. GPIB dapat memberikan Jaminan

pemeliharaan kesehatan kepada

Pegawai dan keluarganya yang

diselenggarakan sendiri dengan Pasal 43:3 : Cukup jelas

manfaat yang lebih baik : Cukup jelas

Meskipun Pegawai di : Cukup jelas
: Cukup jelas
ikutsertakan pada program BPJS : Cukup jelas
: Cukup jelas
Kesehatan, yang meliputi: Pasal 44 : Cukup jelas
: Cukup jelas
a. Rawat Inap.
: Cukup jelas
b. Rawat Jalan.
: Cukup jelas
c. Perawatan Kehamilan. Pasal 44:1

d. Perawatan Gigi.

e. Perawatan Mata.

2. Jaminan pemeliharaan kesehatan

yang dimaksud adalah dalam

bentuk penggantian biaya

pemeriksaan, pengobatan dan

perawatan dan lain-lain.

3. Besarnya penggantian biaya Pasal 44:1.a

pengobatan Pegawai ditentukan Pasal 44:1.b

sendiri dalam Surat Keputusan Pasal 44:1.c

Majelis Sinode/Majelis Jemaat. Pasal 44:1.d

4. Kewajiban GPIB sebagai Pasal 44:1.e

pemberi kerja dan kewajiban Pasal 44:2

pegawai dalam kaitan besaran

iuran dirumuskan oleh Majelis

Sinode sesuai dengan undang-

undang yang berlaku, dan

dihitung dari Gaji Dasar atau Pasal 44:3

sesuai ketentuan BPJS

Ketenagakerjaan (TK) dan BPJS

Kesehatan.

5. Pendeta dan Keluarga di Pasal 44:4

masukkan kedalam Kelas

Hal. 452

Perawatan 1, sedangkan

karyawan non Pendeta di

masukkan dalam kelas Perawatan

sesuai dengan Gaji yang

bersangkutan dan ketentuan yang

berlaku di BPJS Kesehatan.

6. Pihak GPIB tidak menanggung

biaya pengobatan dan perawatan

untuk kasus sebagai berikut : Pasal 44:5 : Cukup jelas

a. Penyakit atau cedera yang : Cukup jelas
: Cukup jelas
diakibatkan karena : Cukup jelas
: Cukup jelas
kesengajaan. : Cukup jelas
: Cukup jelas
b. Penyakit yang diakibatkan

oleh alkohol, narkotik atau

obat-obatan terlarang,

penyakit kelamin dan AIDS.

c. Pemeriksaan kesehatan Pasal 44:6

umum / berkala.

d. Transplantasi organ tubuh.

e. Pemeriksaan dan tindakan Pasal 44:6.a

untuk mendapatkan

kesuburan atau kecantikan

f. Penyakit kanker, Pasal 44:6.b

hemodialisis dan epilepsi.

g. Penyakit bawaan, penyakit

berat yang timbul sebelum

karyawan yang bersangkutan Pasal 44:6.c

bekerja selama satu tahun.

Pasal 44:6.d

Pasal 45 Pasal 44:6.e

Uang Duka Cita

1. Jika Pegawai meninggal dunia, Pasal 44:6.f : Cukup jelas
GPIB akan memberikan sejumlah

Hal. 453

uang kepada ahli warisnya Pasal 44:6.g : Cukup jelas

berupa: : Cukup jelas
: Cukup jelas
a. Uang duka sesuai dengan : Cukup jelas
: Cukup jelas
ketentuan dan kebijaksanaan
: Cukup jelas
Pimpinan. : Cukup jelas
: Cukup jelas
b. Gaji pada bulan yang Pasal 45

bersangkutan meninggal

dunia.

c. Uang pisah, jika sudah Pasal 45:1

memenuhi syarat untuk

mendapatkan uang pisah dan

ganti kerugian yang besarnya

serendah-rendahnya sesuai Pasal 45:1.a

dengan ketentuan

perundang-undangan yang

berlaku. Pasal 45:1.b

d. Uang santunan.

e. Jaminan Kematian &

manfaat Jaminan hari tua dari Pasal 45:1.c

BPJS Ketenagakerjaan.

2. Apabila anggota keluarga dekat

(Isteri/Suami, Anak, Orang tua)

Pegawai meninggal dunia, pihak

GPIB akan memberikan

sumbangan turut berdukacita

sebesar sesuai dengan

kebijaksanaan pimpinan GPIB. Pasal 45:1.d

Pasal 45:1.e

Pasal 46

Tunjangan Hari Raya

Pasal 45:2

1. Setiap setahun sekali Pegawai

diberikan Tunjangan Hari Raya

Hal. 454

Keagamaan menjelang hari raya

Kegamaan.

2. Pemberian Tunjangan Hari Raya

berpedoman kepada ketentuan

Perundang-undangan yang Pasal 46

berlaku.

3. Besarnya Tunjangan Hari Raya

adalah sebagai berikut : Pasal 46:1 : Cukup jelas

a. Masa kerja satu tahun atau : Cukup jelas

lebih minimal sebesar 1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
(satu) bulan gaji. : Cukup jelas
: Cukup jelas
b. Masa kerja kurang dari satu Pasal 46:2

tahun diberikan secara

proporsional.

4. Pegawai yang masa kerjanya

kurang dari 1 (satu) bulan tidak Pasal 46:3

berhak atas Tunjangan Hari Raya

Keagamaan. Pasal 46:3.a

5. Masa kerja dimaksud diatas

adalah terhitung sejak mulai

bekerja di GPIB termasuk masa Pasal 46:3.b

percobaan sampai dengan jatuh

tempo Hari Raya Keagamaan

Pegawai yang bersangkutan. Pasal 46:4

BAB X Pasal 46:5 : Cukup jelas
PEMUTUSAN HUBUNGAN

KERJA

Pasal 47
Dasar Pemutusan Hubungan

Kerja

Hal. 455

1. Pemutusan hubungan kerja antara
Pegawai dengan GPIB dapat
terjadi oleh karena sebab-sebab
sebagai berikut:
Pasal 47

a. Pegawai mengundurkan diri.

b. Pegawai meninggal dunia.

c. Pegawai tidak lulus masa Pasal 47:1 : Dilakukan setelah

percobaan. menjalankan

d. Berakhirnya masa Perjanjian percakapan pastoral

Kerja waktu tertentu yang adalah setara

(PKWT) dengan istilah

e. Pegawai non Pendeta tidak bepatrid.

mencapai standar prestasi Pasal 47:1.a : Cukup jelas

kerja. Pasal 47:1.b : Cukup jelas

f. Pegawai sakit lebih dari 12 Pasal 47:1.c : Cukup jelas

(dua belas) bulan atau

mengalami cacat yang tidak Pasal 47:1.d : Cukup jelas

memungkinkan lagi untuk

bekerja (medical unfit).

g. Pegawai memasuki usia Pasal 47:1.e : Cukup jelas

pensiun.

h. Pelanggaran berat terhadap

GPIB dan pihak lain. Pasal 47:1.f : Cukup jelas

i. Kondisi Keuangan GPIB

(Efisiensi).

2. Akibat dari pemutusan hubungan

kerja tersebut di atas, segala

hutang baik cash maupun non Pasal 47:1.g : Cukup jelas
: Cukup jelas
cash harus dilunasi segera dengan : Cukup jelas

berpedoman pada peraturan Pasal 47:1.h

perundangan-undangan yang

berlaku. Pasal 47:1.i

Hal. 456

3. Pemutusan hubungan kerja : Cukup jelas
karena meninggal dunia, tidak Pasal 47:2 : Cukup jelas
lulus masa percobaan,
berakhirnya masa Perjanjian
kerja, sakit berkepanjangan
(cacat seumur hidup), tidak
mencapai standar prestasi kerja,
Pegawai memasuki usia pensiun,
pelanggaran berat dan kondisi Pasal 47:3
GPIB akan diselesaikan sesuai
dengan perundang-undangan
yang berlaku dan akan ditetapkan
dalam sistem dan prosedur
tersendiri.

Pasal 48
Mengundurkan Diri dan
Dikualifikasikan Mengundurkan

Diri

1. Pegawai dapat memutuskan : Cukup jelas
hubungan kerja dengan pihak
GPIB dengan mengajukan surat
pengunduran diri minimal 1 Pasal 48
(satu) bulan sebelum tanggal
efektif berhenti bekerja, tidak
termasuk pengambilan cuti yang
masih tersisa.

2. GPIB akan memberikan kepada Pasal 48:1
Pegawai Uang penggantian Hak
& uang pisah, serta gaji bulan
berjalan secara proporsional,
surat referensi bagi yang
memenuhi syarat. Besarnya uang

Hal. 457

pisah sesuai dengan ketentuan

tentang Uang Pisah pada pasal 50

ayat 4. Pasal 48:2 : Cukup jelas
: Cukup jelas
3. Pegawai wajib melakukan serah : Cukup jelas
: Cukup jelas
terima barang milik GPIB dan

Pekerjaan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada atasan

langsung atau petugas yang

ditunjuk.

4. Setiap Pegawai yang

mengundurkan diri dari GPIB

termasuk pemutusan hubungan Pasal 48:3

kerja yang bukan akibat

melakukan pelanggaran dan

sudah mempunyai masa kerja

lebih dari 3 (tiga) bulan, akan

diberikan surat keterangan

pengalaman kerja. Pasal 48:4

5. Pegawai non Pendeta yang

mangkir 5 (lima) hari kerja

berturut-turut tanpa keterangan

tertulis dan telah dipanggil 2

(dua) kali secara patut dan

tertulis, Maka Pegawai akan

diputus hubungan kerjanya

karena dikualifikasikan

mengundurkan diri dan Pegawai Pasal 48:5

berhak atas uang pisah sesuai

dengan ketentuan tentang Uang

Pisah pada pasal 50 ayat 4.

Pasal 49
Pegawai Ditahan

Hal. 458

1. Dalam hal Pegawai ditahan oleh

pihak berwajib karena diduga

melakukan tindak pidana, pihak

GPIB tidak berkewajiban

membayar gaji/upah.

2. Dalam hal Pegawai ditahan oleh Pasal 49

pihak yang berwajib karena

pengaduan pimpinan GPIB, tapi

selama menunggu izin Pasal 49:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
pemutusan hubungan kerja dari
: Cukup jelas
Pengadilan Hubungan Industrial : Cukup jelas
: Cukup jelas
(PHI), GPIB akan memberikan

Bantuan bagi keluarga Pegawai

yang bersangkutan Pasal 49:2

a. untuk 1 (satu) orang

tanggungan : 25% (dua puluh

lima perseratus) dari upah;

b. untuk 2 (dua) orang

tanggungan : 35% (tiga puluh

lima perseratus) dari upah;

c. untuk 3 (tiga) orang

tanggungan : 45% (empat

puluh lima perseratus) dari Pasal 49:3.a

upah;

d. untuk 4 (empat) orang

tanggungan atau lebih : 50% Pasal 49:3.b

(lima puluh perseratus) dari

upah dalam waktu paling

lama 6 (enam) bulan takwin

sejak hari pertama Pegawai Pasal 49:3.c

ditahan.

Pasal 50

Pasal 49:3.d : Cukup jelas

Hal. 459

Uang Pesangon, Uang
Penghargaan Masa Kerja dan

Uang Penggantian Hak

1. Pemutusan hubungan kerja oleh : Cukup jelas
GPIB terhadap Pegawai dalam
masa percobaan atau terhadap : Cukup jelas
karyawan dengan Perjanjian Pasal 50 : Cukup jelas
Kerja Waktu Tertentu, maka : Cukup jelas
pihak GPIB tidak berkewajiban : Cukup jelas
memberikan pesangon atau uang
penghargaan masa kerja.

2. Besarnya uang pesangon Pasal 50:1
sebagaimana yang ditetapkan
dalam Undang-Undang yang
berlaku sebagai berikut :
a. Masa kerja kurang dari 1
(satu) tahun, 1 (satu) bulan
upah;
b. Masa kerja 1 (satu) tahun
atau lebih tetapi kurang dari 2 Pasal 50:2
(dua) tahun, 2 (dua) bulan
upah;
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau
lebih tetapi kurang dari 3 Pasal 50:2.a
(tiga) tahun, 3 (tiga) bulan
upah;
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau Pasal 50:2.b
lebih tetapi kurang dari 4
(empat) tahun, 4 (empat)
bulan upah;
e. masa kerja 4 (empat) tahun Pasal 50:2.c
atau lebih tetapi kurang dari 5

Hal. 460

(lima) tahun, 5 (lima) bulan

upah; Pasal 50:2.d : Cukup jelas
: Cukup jelas
f. masa kerja 5 (lima) tahun : Cukup jelas
: Cukup jelas
atau lebih, tetapi kurang dari : Cukup jelas
: Cukup jelas
6 (enam) tahun, 6 (enam) : Cukup jelas

bulan upah; Pasal 50:2.e : Cukup jelas

g. masa kerja 6 (enam) tahun

atau lebih tetapi kurang dari 7

(tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan

upah. Pasal 50:2.f

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun

atau lebih tetapi kurang dari 8

(delapan) tahun, 8 (delapan)

bulan upah; Pasal 50:2.g

i. masa kerja 8 (delapan) tahun

atau lebih, 9 (sembilan) bulan

upah.

3. Perhitungan uang penghargaan Pasal 50:2.h

masa kerja sebagaimana

dimaksud sesuai dengan

perundang-undangan yang

berlaku ditetapkan sebagai Pasal 50:2.i

berikut:

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau

lebih tetapi kurang dari 6 Pasal 50:3

(enam) tahun, 2 (dua) bulan

upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun

atau lebih tetapi kurang dari 9

(sembilan) tahun, 3 (tiga)

bulan upah; Pasal 50:3.a

c. masa kerja 9 (sembilan)

tahun atau lebih tetapi kurang

Hal. 461

dari 12 (dua belas) tahun, 4 Pasal 50:3.b : Cukup jelas
(empat) bulan upah; Pasal 50:3.c : Cukup jelas
d. masa kerja 12 (dua belas) Pasal 50:3.d : Cukup jelas
tahun atau lebih tetapi kurang Pasal 50:3.e : Cukup jelas
dari 15 (lima belas) tahun, 5
(lima) bulan upah; Pasal 50:3.f : Cukup jelas
e. masa kerja 15 (lima belas)
tahun atau lebih tetapi kurang Pasal 50:3.g : Cukup jelas
dari 18 (delapan belas) tahun,
6 (enam) bulan upah; Pasal 50:3.h : Cukup jelas
f. masa kerja 18 (delapan belas) Pasal 50:4 : Cukup jelas
tahun atau lebih tetapi kurang Pasal 50:4.a : Cukup jelas
dari 21 (dua puluh satu)
tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
g. masa kerja 21 (dua puluh
satu) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 24 (dua puluh
empat) tahun, 8 (delapan)
bulan upah;
h. masa kerja 24 (dua puluh
empat) tahun atau lebih, 10
(sepuluh) bulan upah.
4. Uang Pisah di tentukan sebagai
berikut :
a. Masa kerja 3 – 7 tahun
sebesar 1 bulan upah.
b. Masa kerja 8 – 10 tahun
sebesar 1,5 bulan upah.
c. Masa kerja diatas 10 tahun 2
bulan upah.

Pasal 51
Pemutusan Hubungan Kerja

Hal. 462

1. Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 50:4.b : Cukup jelas
: Cukup jelas
(PHK) yang disebabkan
: Cukup jelas
Karyawan Meninggal Dunia atau Pasal 50:4.c
: Cukup jelas
sakit berkepanjangan atau : Cukup jelas
: Cukup jelas
mengalami cacat tetap dan
: Cukup jelas
dinyatakan tidak dapat bekerja Pasal 51 : Cukup jelas
: Cukup jelas
lagi berdasarkan Surat

Keterangan dari Dokter akan

diberikan: Pasal 51:1

a. Uang Pesangon sebesar 2

(dua) kali Pasal 50 ayat 2

b. Uang Penghargaan Masa

Kerja pasal 50 ayat 3

c. Uang Penggantian Hak

berupa Cuti yang belum di

ambil dan biaya kembali

ketempat dimana karyawan

di terima pertama kali. Pasal 51:1.a

2. Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) yang disebabkan Pasal 51:1.b

Karyawan Pensiun akan

diberikan: Pasal 51:1.c

a. Uang Pesangon sebesar 1,75

(satu koma tujuh puluh lima)

kali Pasal 50 ayat 2

b. Uang Penghargaan Masa

Kerja pasal 50 ayat 3 Pasal 51:2

c. Uang Penggantian Hak

berupa Cuti yang belum di

ambil dan biaya kembali

ketempat dimana karyawan Pasal 51:2.a

di terima pertama kali.

3. Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) yang disebabkan Efisiensi Pasal 51:2.b

Hal. 463

untuk Mencegah Kerugian akan

diberikan: Pasal 51:2.c : Cukup jelas

a. Uang Pesangon sebesar 1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
(satu) kali Pasal 50 ayat 2 : Cukup jelas
: Cukup jelas
b. Uang Penghargaan Masa
: Cukup jelas
Kerja pasal 50 ayat 3 : Cukup jelas
: Cukup jelas
c. Uang Penggantian Hak Pasal 51:3 : Cukup jelas

berupa Cuti yang belum di : Cukup jelas

ambil dan biaya kembali

ketempat dimana karyawan

di terima pertama kali. Pasal 51:3.a

4. Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) yang disebabkan Efisiensi Pasal 51:3.b

karena mengalami Kerugian akan

diberikan: Pasal 51:3.c

a. Uang Pesangon sebesar 0,5

(nol koma lima) kali Pasal 50

ayat 2

b. Uang Penghargaan Masa

Kerja pasal 50 ayat 3 Pasal 51:4

c. Uang Penggantian Hak

berupa Cuti yang belum di

ambil dan biaya kembali

ketempat dimana karyawan Pasal 51:4.a

di terima pertama kali.

5. Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) yang disebabkan Gereja Pasal 51:4.b

Ditutup dan mengalami Kerugian

akan diberikan: Pasal 51:4.c

a. Uang Pesangon sebesar 0,5

(nol koma lima) kali Pasal 50

ayat 2

b. Uang Penghargaan Masa

Kerja pasal 50 ayat 3 Pasal 51:5

Hal. 464

c. Uang Penggantian Hak

berupa Cuti yang belum di

ambil dan biaya kembali

ketempat dimana karyawan Pasal 51:5.a : Cukup jelas
: Cukup jelas
di terima pertama kali. : Cukup jelas

6. Pemutusan Hubungan Kerja : Cukup jelas

(PHK) yang disebabkan Keadaan Pasal 51:5.b : Cukup jelas
: Cukup jelas
Memaksa (Foce Majeur) dan : Cukup jelas

akan diberikan: Pasal 51:5.c : Cukup jelas

a. Uang Pesangon sebesar 0,75 : Cukup jelas
: Cukup jelas
(nol koma tujuh puluh lima)

kali Pasal 50 ayat 2

b. Uang Penghargaan Masa

Kerja pasal 50 ayat 3 Pasal 51:6

c. Uang Penggantian Hak

berupa Cuti yang belum di

ambil dan biaya kembali

ketempat dimana karyawan Pasal 51:6.a

di terima pertama kali.

7. Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) yang disebabkan Pekerja Pasal 51:6.b

Mengundurkan diri akan

diberikan : Pasal 51:6.c

a. Uang pisah sesuai Pasal 50

ayat 4.

b. Uang Penggantian Hak

berupa Cuti yang belum di

ambil dan biaya kembali Pasal 51:7

ketempat dimana karyawan

di terima pertama kali.

8. Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) yang disebabkan Pekerja Pasal 51:7.a

Melakukan Pelanggaran Berat

atau tidak mencapai standard Pasal 51:7.b

Hal. 465

Prestasi kerja seperti yang diatur

dalam perjanjian Kerja akan

diberikan:

a. Uang pisah sesuai Pasal 50

ayat 4. Pasal 51:8 : Cukup jelas

b. Uang Penggantian Hak : Cukup jelas
: Cukup jelas
berupa Cuti yang belum di

ambil dan biaya kembali

ketempat dimana karyawan

di terima pertama kali.

9. Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) yang disebabkan hal-hal Pasal 51:8.a

lain diatur sesuai peraturan

perundang-undangan yang Pasal 51:8.b

berlaku.

BAB XI Pasal 51:9 : Cukup jelas
LAIN-LAIN

Pasal 52
Penyelesaian Keluh Kesah

1. Penyelesaian keluh kesah di : Cukup jelas
dalam GPIB didasarkan kepada
prinsip musyawarah untuk
mufakat secara kekeluargaan dan
seyogyanya dapat diselesaikan
oleh pegawai dan atasannya tanpa Pasal 52
bantuan pihak lain;

2. Pegawai yang mempunyai keluh
kesah tentang segala sesuatu Pasal 52:1
mengenai hubungan kerja, dapat
menyampaikan keluh kesah
tersebut kepada atasannya

Hal. 466

langsung untuk dimintakan

penyelesaiannya.

3. Apabila atasannya langsung tidak

dapat menyelesaikan atau Pasal 52:2 : Cukup jelas
: Cukup jelas
Pegawai tidak puas atas : Cukup jelas
: Cukup jelas
penyelesaiannya, maka pegawai
: Cukup jelas
dapat mengajukan masalahnya

kepada atasan yang lebih tinggi.

4. Keputusan tertinggi tentang

penyelesaian suatu keluh kesah

berada pada Majelis Sinode di Pasal 52:3

lingkup Sinodal/ Majelis Jemaat

di lingkup jemaat.

5. Apabila keputusan Majelis

Sinode/Majelis Jemaat tentang

keluhan itu tidak dapat diterima

oleh Pegawai, maka persoalannya Pasal 52:4

diselesaikan menurut peraturan

perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 53 Pasal 52:5
Saran

1. GPIB memberi kesempatan
kepada Pegawai untuk
mengajukan saran sacara tertulis
melalui atasannya, yaitu berupa
usul untuk perbaikan atau
penyempurnaan kebijaksanaan Pasal 53
atau tata cara pelaksanaan yang
berkaitan dengan hubungan kerja
di GPIB atau masalah lainnya Pasal 53:1

Hal. 467

yang bermanfaat bagi kemajuan

GPIB.

2. Saran disampaikan kepada atasan

langsung atau kepada Majelis

Sinode/Majelis Jemaat,

dirumuskan dengan jelas disertai

pertimbangan dan manfaatnya

bagi GPIB.

BAB XII Pasal 53:2 : Cukup jelas
PENUTUP
: Cukup jelas
Pasal 54 : Cukup jelas
Ketentuan Penutup : Cukup jelas

1. Penafsiran terhadap

kekurangjelasan makna pada

pasal-pasal dan ayat-ayat dalam

Peraturan GPIB ini akan menjadi

hak GPIB. Pasal 54

2. Setiap Pegawai wajib untuk

mengetahui dan mematuhi

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 54:1

Peraturan GPIB ini;

3. Setiap Pegawai tidak dapat

mengelak dari tugas dan

tanggung jawabnya dengan

alasan tidak mengetahui Pasal 54:2

Peraturan GPIB ini.

4. Segala sesuatu yang tidak atau

belum cukup diatur dalam

Peraturan GPIB ini, akan diatur Pasal 54:3

dan ditetapkan kemudian dalam

petunjuk pelaksanaan yang

Hal. 468

ditetapkan dengan Surat

Keputusan Majelis

Sinode/Majelis Jemaat. Pasal 54:4 : Cukup jelas

5. Peraturan Pelaksana Nomor 10 A : Cukup jelas
: Cukup jelas
ini mulai berlaku sejak tanggal : Cukup jelas

ditetapkan.

6. Dengan ditetapkannya Peraturan

ini, maka semua ketentuan

mengenai Kepegawaian GPIB

yang bertentangan dengan

peraturan ini dinyatakan tidak Pasal 54:5

berlaku.

7. Apabila ada hal-hal yang belum

diatur oleh peraturan ini dan Pasal 54:6

dalam rangka menyesuaikan

dengan peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan yang

berlaku di Indonesia, maka

Majelis Sinode dapat menyusun

dan menetapkannya dalam Pasal 54:7

Sidang Majelis Sinode sepanjang

tidak bertentangan dengan Tata

Gereja GPIB dan melaporkannya

kepada Persidangan Sinode

terdekat dengan pengesahan dari

Kemenaker RI.

8. Setiap perubahan dalam

Peraturan GPIB ini, akan

diberitahukan kepada Pegawai

selambat-lambatnya 2 (dua)

minggu setelah diberlakukannya

ketentuan atau peraturan tersebut.

Pasal 54:8 : Cukup jelas

Hal. 469

Hal. 470