Tata Gereja GPIB

Peraturan Pokok No. II Pasal 5

ayat 1.a.

2. Calon harus memenuhi Pasal 11:2 : Cukup jelas

persyaratan sebagai berikut :

a. Kualitatif. Pasal 11:2.a : Cukup jelas

1. Presbiter GPIB; Pasal 11:2.a.1 : Cukup jelas

2. Memiliki sifat Gembala; Pasal 11:2.a.2 : Cukup jelas

3. Memiliki kepemimpinan Pasal 11:2.a.3 : Cukup jelas

visioner dan

penatalayanan gerejawi;

4. Memiliki dedikasi dan Pasal 11:2.a.4 : Cukup jelas

kesetiaan kepada GPIB;

5. Memiliki wawasan yang Pasal 11:2.a.5 : Cukup jelas

cukup (baik) mengenai

GPIB, Oikumene dan

masyarakat;

6. Sehat rohani dan Pasal 11:2.a.6 : Cukup jelas

jasmani.

b. Administratif Pasal 11:2.b : Cukup jelas

1. Berijazah sekurang - Pasal 11:2.b.1 : Cukup Jelas

kurangnya S1;

2. Menyatakan Pasal 11:2.b.2 : Cukup jelas

kesediaannya secara

tertulis;

3. Belum menjalani dua Pasal 11:2.b.3 : Cukup jelas

kali masa tugas sebagai

fungsionaris Majelis

Sinode;

4. Yang bersangkutan Pasal 11:2.b.4 : Cukup jelas

bukan anggota Panitia

Pemilihan;

5. Bagi Pendeta, dalam 15 Pasal 11:2.b.5 : Sebagai Ketua

tahun pernah menjabat Majelis Jemaat

sebagai Ketua Majelis

Hal. 201

Jemaat minimal di 2 minimal 3 (tiga)

(dua) Mupel yang tahun.

berbeda atau telah

menjalani tugas

kependetaan dari GPIB

selama 15 (lima belas)

tahun di lintas ruang

(Jemaat, Departemen

lingkup Sinodal, Kantor

Majelis Sinode,

Lembaga Pendidikan,

Lembaga Keesaan,

Lembaga Negara dan

Lembaga Non Gereja

lainnya) dan pernah

menjabat sebagai Ketua

Majelis Jemaat;

6. Usia bagi Pendeta

minimal 40 tahun dan Pasal 11:2.b.6 : Cukup jelas

belum mencapai 60

tahun pada saat

pemilihan dan pernah

mengikuti Persidangan

Sinode sebelumnya baik

sebagai peserta utusan

Jemaat atau sebagai

Undangan Majelis

Sinode;

7. Bagi Diaken dan

Penatua, usia minimal 40 Pasal 11:2.b.7 : Cukup Jelas

tahun dan belum

mencapai 60 tahun pada

saat pemilihan.

Menjalani masa

Hal. 202

pelayanan sebagai

Presbiter minimal di

masa tugas kedua dan

pernah / sedang menjabat

sebagai fungsionaris

PHMJ di masa tugas

kedua PHMJ atau

pernah/menjabat sebagai

Fungsionaris Majelis

Sinode / BPPG. Pernah

mengikuti Persidangan

Sinode minimal 1 (satu)

kali sebagai utusan

Jemaat atau sebagai

undangan Majelis

Sinode;

8. Harus hadir dalam

ruangan pemilihan pada Pasal 11:2.b.8 : Cukup jelas

saat proses pemilihan

berlangsung.

Pasal 12 Pasal 12 : Cukup jelas
Pemilih

Pemilih adalah utusan jemaat dalam
Persidangan Sinode Raya, sesuai
Peraturan Pokok No II Pasal 5 ayat 1
butir a1, a2 dan a3, Majelis Sinode
dan BPPG.

Pasal 13

Pasal 13 : Cukup jelas

Hal. 203

Tata Cara Pemilihan
Fungsionaris Majelis Sinode

Sidang Paripurna untuk memilih Pasal 13:1 : Hasil pemeriksaan
fungsionaris Majelis Sinode
dipimpin oleh Panitia Pemilihan. panitia Kredensi
Proses Pemilihan dilaksanakan
melalui 4 (empat) tahap yaitu :
1. Tahap I : Pemeriksaan keabsahan

peserta oleh Panitia Kredensi.

diserahkan kepada

Majelis Ketua

untuk disahkan

dalam sidang

2. Tahap II : Pencalonan paripurna.

a. Panitia pemilihan Pasal 13:2 : Cukup jelas

mengumumkan nama-nama Pasal 13:2.a : Cukup jelas

calon yang sudah disahkan

oleh Paripurna;

b. Setiap Jemaat berhak

memilih satu orang calon Pasal 13:2.b : Cukup jelas

dari daftar yang diumumkan,

bagi setiap jabatan secara

tertulis. Nama yang ditulis di

luar daftar nama yang

direkomendasikan

dinyatakan gugur;

c. Panitia pemilihan

mengumpulkan nama-nama Pasal 13:2.c : Cukup jelas
: Cukup jelas
calon yang diajukan oleh

setiap Jemaat;

d. Panitia Pemilihan

menanyakan kesediaan para Pasal 13:2.d

calon dan jabatan yang

Hal. 204

disanggupinya secara tertulis

hanya untuk 2 jabatan;

e. Untuk setiap jabatan, panitia

mengajukan 3 (tiga) nama Pasal 13:2.e : Cukup jelas

calon yang mendapat suara

terbanyak;

f. Panitia Pemilihan

menyampaikan daftar nama Pasal 13:2.f : Cukup jelas

calon untuk masing-masing

jabatan kepada Persidangan

Sinode;

g. Setiap calon dapat

dicalonkan oleh Panitia Pasal 13:2.g : Cukup jelas

untuk 2 (dua) jabatan.

3. Tahap III : Pemilihan

a. Persidangan Sinode Raya Pasal 13:3 : Cukup jelas

memilih untuk tiap jabatan Pasal 13:3.a : Cukup jelas

Majelis Sinode dari daftar

calon yang diajukan oleh

Panitia Pemilihan Majelis

Sinode;

b. 1. Cara pemungutan suara

dilakukan secara Pasal 13.3.b.1 : Cukup jelas.

langsung, bebas, rahasia

dan tertulis baik secara

elektronik atau secara

manual;

2. Jika pemilihan

dilaksanakan secara Pasal 13.3.b.2 : Cukup jelas

elektronik maka sistem

Pemilihan harus

dipersiapkan oleh

Majelis Sinode minimal

2 tahun sebelum PSR.

Hal. 205

3. Apabila terjadi situasi

tertentu maka sistem Pasal 13:3.b.3 : yang dimaksud

pemilihan secara situasi tertentu

elektronik yang adalah situasi

disiapkan oleh Majelis memaksa (selain

Sinode termasuk tahap kahar) seperti
sosialisasi ke seluruh
pandemi covid’19

jemaat dapat dilakukan atau bencana non

minimal 2 (dua) bulan alam lainnya yang

sebelum PSR. tidak

memungkinkan

penyiapan sistem

pemilihan

dilakukan dalam

jangka waktu 2

tahun sebelum

c. Untuk jabatan Ketua Umum PSR.

dilaksanakan Pemilihan Pasal 13:3.c : dasar teologi dari

secara bertahap 2 kali : Primus Interparest

yaitu yang pertama

diantara yang

1. Untuk mendapatkan 2 setara.

(dua) calon dari 3 (tiga) Pasal 13:3.c.1 : Cukup jelas

calon yang diusulkan

Panitia;

2. Untuk mendapatkan satu

orang yang terpilih dari 2 Pasal 13:3.c.2 : Cukup jelas

(dua) calon tersebut;

3. Calon yang mendapatkan

jumlah suara lebih dari ½ Pasal 13:3.c.3 : Cukup jelas

(setengah) tambah 1

(satu) pada pemilihan

tahap pertama langsung

dinyatakan terpilih;

Hal. 206

d. Calon yang mendapatkan

suara terbanyak dinyatakan

terpilih; Pasal 13:3.d : Cukup jelas
: Cukup jelas
e. Kalau ternyata ada calon- : Cukup jelas
: Cukup jelas
calon yang mendapatkan : Cukup jelas

suara yang sama maka Pasal 13:3.e : Cukup jelas

diadakan Pemilihan ulang

khusus untuk calon tersebut;

f. Bila jumlah suara tetap sama,

maka dilakukan musyawarah

antara yang bersangkutan Pasal 13:3.f

untuk menentukan yang

menjadi calon tetap.

4. Tahap IV : Pelaporan

a. Panitia Pemilihan

menyampaikan laporan

tertulis dilengkapi dengan Pasal 13:4

nama-nama calon yang Pasal 13:4.a

terpilih maupun tidak terpilih

berikut perolehan suara

dalam setiap tahap

Pemilihan, sebagai Hasil

Persidangan Sinode Raya

sesuai dengan Pasal 6 ayat 2

dalam peraturan ini

mengenai proses dan hasil

kerjanya kepada Persidangan

Sinode;

b. Panitia Pemilihan langsung

dibubarkan sesudah

Persidangan Sinode Raya

menerima dan mengesahkan Pasal 13:4.b

laporan hasil Pemilihannya.

Hal. 207

5. Penetapan hasil pemilihan

Majelis Sinode. Panitia

Pemilihan berdasarkan Berita Pasal 13:5 : Cukup jelas

Acara Pemilihan dengan

lampiran data perolehan suara

urutan terpilih, mengumumkan

dan mengesahkan hasil

pemilihan, selanjutnya

menyerahkan kepada Majelis

Ketua untuk ditetapkan oleh

Persidangan.

Pasal 14 Pasal 14 : 1 : Dalam hal
Pengisian Kekosongan Jabatan
penggantian
1. Apabila terjadi kekosongan
jabatan Majelis Sinode, karena Fungsionaris
yang bersangkutan berhalangan
tetap, maka pengisian lowongan Majelis Sinode
tersebut dilaksanakan dalam
Persidangan Sinode Tahunan karena berhalangan
terdekat dan dilanjutkan dengan
peneguhan anggota Majelis tetap, maka
Sinode terpilih dengan
memperhatikan Berita Acara Presbiter yang
Pemilihan Anggota Majelis
Sinode. menggantikan

dengan menjabat

kurang dari

setengah masa

tugas tidak dihitung

sudah menjalankan

1 (satu) kali masa

2. Dalam hal calon sesuai urutan tugas
Hasil Pemilihan di dalam Berita Pasal 14 : 2
Acara Pemilihan Anggota : Cukup Jelas
Fungsionaris Majelis Sinode di
Persidangan Sinode Raya yang
sebelumnya tidak bersedia atau

Hal. 208

berhalangan tetap maka akan
dilaksanakan pemilihan kembali
dipimpin oleh Majelis Ketua.

Tata Cara Pemilihan
Fungsionaris Badan Pemeriksa

Perbendaharaan Gereja

Pasal 15 Pasal 15 : Cukup jelas
Ketentuan Umum : Cukup jelas
Pemilihan Fungsionaris BPPG : Cukup jelas
dilakukan oleh dan di dalam
Persidangan Sinode Raya dengan
sistem pemungutan suara secara
bebas dan rahasia atau dengan
bantuan alat elektronik.

Pasal 16 Pasal 16
Panitia Pemilihan

Pemilihan fungsionaris BPPG
dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan
yang dibentuk sebagaimana diatur
dalam Pasal 10 peraturan ini.

Pasal 17 Pasal 17
Pemilih

Pemilih adalah utusan jemaat dalam
Persidangan Sinode Raya, sesuai
Peraturan Pokok No II Pasal 5 ayat 1
butir a1, a2 dan a3, Majelis Sinode
dan BPPG.

Hal. 209

Pasal 18 Pasal 18
Persyaratan Calon Fungsionaris

BPPG

Calon-calon fungsionaris Badan

Pemeriksa Perbendaharaan Gereja

(BPPG);

1. Calon anggota BPPG adalah

Presbiter peserta Persidangan Pasal 18.1 : Cukup Jelas.

Sinode Raya yang adalah Utusan

Jemaat dan anggota BPPG serta

Fungsionaris Majelis Sinode

sesuai dengan Peraturan Pokok

No II Pasal 5 ayat 1 butir a1, a2

dan a3.

2. Calon harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut: Pasal 18.2 : Cukup jelas

a. Kualitatif.

1. Memiliki sifat jujur, teliti

dan bertanggungjawab Pasal 18.2.a : Cukup jelas

atas hasil kerjanya; Pasal 18.2.a.1 : Cukup jelas

2. Tidak pernah menjalani

penggembalaan khusus;

3. Memiliki kemampuan Pasal 18.2.a.2 : Cukup jelas

manajerial/

penatalayanan gerejawi Pasal 18.2.a.3 : Cukup jelas

4. Memiliki dedikasi dan

kesetiaan kepada GPIB;

5. Memiliki wawasan yang Pasal 18.2.a.4 : Cukup jelas

cukup mengenai GPIB,

Oikumene dan Pasal 18.2.a.5 : Cukup jelas

masyarakat;

6. Sehat rohani dan

jasmani;

Hal. 210

7. Berdomisili di sekitar Pasal 18.2.a.6 : Cukup jelas

wilayah domisili Majelis

Sinode. Pasal 18.2.a.7 : Cukup jelas

b. Administratif

1. Berijazah serendah-

rendahnya S1; Pasal 18.2.b : Cukup jelas

2. Berlatarbelakang/berpen Pasal 18.2.b.1 : Cukup jelas

galaman di bidang

perbendaharaan, yang Pasal 18.2.b.2 : Cukup jelas

terdiri dari Keuangan,

Akuntansi dan Harta

Milik, dengan

pengalaman minimal 3

tahun di bidang audit;

3. Menyatakan

kesediaannya secara

tertulis; Pasal 18.2.b.3 : Cukup jelas

4. Belum menjalani dua

kali masa tugas berturut-

turut sebagai Pasal 18.2.b.4 : Cukup jelas

fungsionaris BPPG

(Badan Pemeriksa

Perbendaharaan Gereja);

5. Yang bersangkutan

bukan anggota Panitia

Pemilihan Fungsionaris Pasal 18.2.b.5 : Cukup jelas

BPPG (Badan Pemeriksa

Perbendaharaan Gereja);

6. Usia minimal 40 tahun

dan belum mencapai 65

tahun pada saat Pasal 18.2.b.6 : Cukup jelas

pemilihan.

Pasal 19

Hal. 211

Tata Cara Pemilihan fungsionaris

BPPG Pasal 19

Sidang Paripurna dipimpin oleh

Panitia Pemilihan untuk

melaksanakan Pemilihan BPPG

melalui Pemungutan Suara yang

berlangsung dalam 4 (empat) tahap:

1. Tahap I : Pemeriksaan keabsahan

dari seluruh persyaratan peserta

oleh Panitia Kredensi. Pasal 19.1 : Cukup jelas
Pasal 19.2 : Cukup jelas
2. Tahap II : Pencalonan Pasal 19.2.a : Cukup jelas

a. Setiap Mupel mengajukan Pasal 19.2.b : Cukup jelas
Pasal 19.2.c : Cukup jelas
maksimal 3 (tiga) orang Pasal 19.2.d : Cukup jelas

calon secara tertulis, dengan Pasal 19.2.e : Cukup jelas

memperhatikan Pasal 18 ayat

2.a butir 7 pada peraturan ini;

b. Panitia pemilihan

mengumpulkan nama-nama

calon yang diajukan oleh

setiap Mupel;

c. Panitia pemilihan meneliti

persyaratan dari calon-calon

yang diajukan;

d. Panitia Pemilihan

menanyakan kesediaan para

calon dan jabatan yang

disanggupinya secara

tertulis;

e. Panitia mengajukan 6 (enam)

nama calon yang mendapat

suara terbanyak;

f. Panitia Pemilihan

menyampaikan daftar nama

Hal. 212

calon BPPG (Badan

Pemeriksa Perbendaharaan

Gereja) kepada Persidangan Pasal 19.2.f : Cukup jelas

Sinode; : Cukup jelas

g. Apabila hanya 3 (tiga) orang : Cukup jelas
: Cukup jelas
yang bersedia, maka tidak : Cukup jelas
: Cukup jelas
perlu lagi pelaksanaan tahap : Cukup jelas

Pemilihan dan ketiga orang

tersebut dinyatakan sah Pasal 19.2.g

sebagai fungsionaris BPPG

(Badan Pemeriksa

Perbendaharaan Gereja).

3. Tahap III : Pemilihan

a. Persidangan Sinode Raya

memilih 3 (tiga) orang dari 6

(enam) dari daftar calon yang

diajukan oleh Panitia Pasal 19.3

Pemilihan BPPG; Pasal 19.3.a

b. Cara pemungutan suara

dilakukan secara langsung,

bebas, rahasia dan tertulis

atau dengan alat elektronik;

c. 3 (tiga) calon yang Pasal 19.3.b

mendapatkan suara

terbanyak dinyatakan

terpilih;

d. Kalau ternyata ada calon- Pasal 19.3.c

calon yang mendapatkan

suara yang sama maka

diadakan pemilihan ulang

khusus untuk calon tersebut; Pasal 19.3.d

e. Bila jumlah suara tetap sama,

maka dilakukan musyawarah

antara yang bersangkutan

Hal. 213

untuk menentukan yang

menjadi calon tetap; Pasal 19.3.e : Cukup jelas
: Cukup jelas
f. Ketua dan Sekretaris BPPG : Cukup jelas
: Cukup jelas
dipilih oleh dan dari antara
: Cukup jelas
fungsionaris BPPG yang

terpilih.

4. Tahap IV : Pelaporan

a. Panitia Pemilihan Pasal 19.3.f

menyampaikan laporan

tertulis dilengkapi dengan

nama-nama calon baik yang

terpilih maupun yang tidak Pasal 19.4

terpilih berikut perolehan Pasal 19.4.a

suara dalam setiap tahap

Pemilihan, sebagai Hasil

Persidangan Sinode Raya

sesuai dengan Pasal 6 ayat 2

dalam peraturan ini

mengenai proses dan hasil

kerjanya kepada Persidangan

Sinode Raya;

b. Penetapan hasil pemilihan

BPPG.

Panitia Pemilihan

berdasarkan Berita Acara

Pemilihan dengan lampiran

data perolehan suara urutan Pasal 19.4.b

terpilih, mengumumkan dan

mengesahkan hasil

pemilihan, selanjutnya

menyerahkan kepada Majelis

Ketua untuk ditetapkan oleh

Persidangan.

Hal. 214

Pasal 20
Pengisian Kekosongan Jabatan

Apabila kemudian terjadi Pasal 20 : Dalam hal
kekosongan akibat fungsionaris
BPPG ada yang berhalangan tetap, penggantian
maka pengisian kekosongan
dilakukan dalam Persidangan Sinode Fungsionaris BPPG
Tahunan terdekat dengan
memperhatikan Berita Acara karena berhalangan
Pemilihan Fungsionaris BPPG.
tetap, maka

Presbiter yang

menggantikan

dengan menjabat

kurang dari

setengah masa

Akhir Persidangan tugas tidak dihitung

sudah menjalankan

Pasal 21 1 (satu) kali masa
Hasil Persidangan
tugas

Seluruh hasil Persidangan sudah Pasal 21 : Diperbanyak dalam
harus dibagikan kepada peserta, bentuk softcopy
sebelum peserta Sidang kembali ke (CD)
jemaat masing-masing.

Pasal 22
Ketetapan Hasil Persidangan

1. Setiap Ketetapan Persidangan : Cukup jelas
Sinode dibacakan dan Pasal 22
diterbitkan berita acara dengan
ditandatangani oleh Majelis
Ketua dan Sekretaris Pasal 22.1
Persidangan;

Hal. 215

2. Buku Ketetapan hasil : Cukup jelas
Persidangan Sinode Raya beserta
lampiran / dokumen Berita Acara
diselesaikan secara lengkap dan
menyeluruh oleh Majelis Sinode Pasal 22.2
terpilih selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan untuk disampaikan
kepada setiap Majelis Jemaat
GPIB.

Pasal 23
Serah Terima Majelis Sinode dan

BPPG

1. Acara Serah Terima Majelis Pasal 23

Sinode dan BPPG masa bakti

yang baru dilakukan dalam

Sidang Paripurna Penutupan

Persidangan Sinode melalui Pasal 23.1 : Penyerahan fisik

pembacaan Ketetapan dari kelengkapan

Persidangan Sinode dan dokumen dokumen

penandatanganan Berita Acara serah terima

Serah Terima; dilakukan selambat

lambatnya 30 (tiga

puluh) hari setelah

tanggal penutupan

2. Majelis Ketua membacakan Persidangan Sinode
Keputusan Persidangan Sinode
tentang pengakhiran masa bakti Raya (PSR).
Majelis Sinode dan BPPG lama Pasal 23.2
sebelum Penandatanganan Berita : Cukup jelas
Acara Serah Terima;

3. Ketua Umum Majelis Sinode dan
Ketua BPPG yang lama dan baru

Hal. 216

menyampaikan sambutan alih : Cukup jelas
tugas di hadapan Persidangan Pasal 23.3 : Cukup jelas
Sinode. : Cukup jelas
: Cukup jelas
Pasal 24
Penutupan Persidangan

1. Majelis Ketua menyampaikan Pasal 24

pertanggungjawaban

pelaksanaan Sidang kepada

Ketua Umum Majelis Sinode Pasal 24.1

terpilih dan atas nama GPIB

menyerahkan Pimpinan Rapat

Paripurna Acara Penutupan

Persidangan kepada Ketua

Umum Majelis Sinode terpilih;

2. Ibadah Syukur Penutupan

Persidangan dilakukan dan

dihadiri oleh seluruh peserta dan

undangan umum lainnya, yang Pasal 24.2

diatur oleh Panitia Pelaksana

Penyelenggara Persidangan

Sinode;

3. Dalam Ibadah syukur Penutupan,

dilaksanakan Upacara

Peneguhan Majelis Sinode dan

perkenalan fungsionaris BPPG Pasal 24.3

yang baru. Pelayanan Firman dan

Perjamuan Kudus dalam Ibadah

peneguhan dilayani oleh Pendeta

peserta Persidangan yang paling

senior usianya.

Pasca Persidangan

Hal. 217

Pasal 25
Serah Terima Fisik

1. Majelis Sinode dan BPPG yang : Cukup jelas
berakhir masa baktinya, Pasal 25
membuat memori akhir jabatan : Serah terima fisik
dengan mengacu pada PKUPPG; dilakukan dalam
acara khusus di
2. Seluruh kelengkapan serah Pasal 25.1 kantor Majelis
terima baik administratif Sinode dengan
maupun keuangan, fisik dan dihadiri seluruh
sarana kerja yang sebelumnya fungsionaris
telah diperiksa oleh BPPG, serta Majelis Sinode
memori akhir jabatan, dilakukan Pasal 25.2 lama dan baru.
2 (dua) minggu atau selambat-
lambatnya 1(satu) bulan setelah : Cukup jelas
Persidangan Sinode Raya
berakhir. : Cukup jelas

Pasal 26
Ketentuan Penutup

1. Peraturan Nomor 5 ini mulai

berlaku sejak tanggal ditetapkan;

2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pasal 26

ini, maka semua ketentuan

mengenai Mekanisme

Persidangan Sinode yang Pasal 26.1

bertentangan dengan peraturan

ini dinyatakan tidak berlaku.

3. Apabila ada hal-hal yang belum Pasal 26.2

diatur oleh peraturan ini, maka

Majelis Sinode dapat menyusun

dan menetapkannya dalam

Hal. 218

Sidang Majelis Sinode sepanjang

tidak bertentangan dengan Tata

Gereja yang berlaku dan Pasal 26.3 : Cukup jelas

melaporkannya kepada : Cukup jelas
: Cukup jelas
Persidangan Sinode yang : Cukup jelas

terdekat.

4. Perubahan Peraturan ini hanya

dapat dilaksanakan di dalam dan

oleh Persidangan Sinode Raya

bila :

a. Diusulkan oleh lebih dari 2/3

jumlah Jemaat atau;

b. Diusulkan oleh Majelis Pasal 26.4

Sinode setelah disetujui oleh

lebih dari 2/3 jumlah Jemaat;

c. Usul-usul perubahan

disampaikan selambat- Pasal 26.4.a

lambatnya 1 (satu) tahun

sebelum Persidangan Sinode Pasal 26.4.b

Raya.

Pasal 26.4.c : Cukup jelas

Hal. 219

PERATURAN NOMOR 6
TENTANG

PERBENDAHARAAN GPIB

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1 Pasal 1 : Cukup Jelas
Pengertian

1. Perbendaharaan GPIB Pasal 1.1 : Cukup Jelas
Pasal 1.1.a : Cukup Jelas
meliputi : Pasal 1.1.b.1 : Cukup Jelas

a. Penatalayanan Anggaran, Pasal 1.1.b.2 : Cukup Jelas
Pasal 1.1.c : Cukup Jelas
keuangan dan Pencatatan
Pasal 1.2 : Cukup Jelas
Pembukuan

b. 1. Seluruh harta milik

GPIB baik harta

bergerak atau tidak

bergerak yang sudah

bersertifikat ataupun

yang belum bersertifikat

adalah yang diperoleh

atas beban biaya GPIB.

2. Meliputi harta milik

GPIB yang diperoleh

dengan cara lain secara

sah menurut hukum.

c. Meliputi seluruh kekayaan

intelektual milik GPIB

yang ada di lingkup

Jemaat maupun lingkup

Sinodal.

2. Semua harta-milik tidak

bergerak, yang ada di GPIB, adalah

atas nama GPIB.

Hal. 220

Pasal 2 Pasal 2 : Cukup Jelas
Fungsi Perbendaharaan

Perbendaharaan GPIB berfungsi
sebagai salah satu alat penunjang
pelayanan dalam melaksanakan
panggilan dan pengutusan secara
tepat sasaran (efektif) dan tepat
guna (efisien).

Pasal 3 Pasal 3 : Cukup Jelas
Ruang Lingkup Kegiatan

Perbendaharaan

Ruang lingkup kegiatan

perbendaharaan GPIB untuk

lingkup Sinodal dan lingkup Jemaat

meliputi:

1. Keuangan :

a. Menyusun, memutakhirkan Pasal 3:1 : Cukup jelas
Pasal 3:1.a : Cukup jelas
dan mengimplementasikan
Pasal 3:1.b : Cukup jelas
anggaran penerimaan dan Pasal 3:1.c : Cukup jelas

pengeluaran serta

memantau varian-varian

yang terjadi antara anggaran

dan realisasi;

b. Menerima, menyimpan dan

mengeluarkan uang,

termasuk uang di bank dan

pengaturan pemanfaatan

dan pengelolaannya;

c. Menyimpan, memelihara

dan mengelola

Hal. 221

perbendaharaan termasuk

dokumen pendukungnya

dengan cermat,

bertanggung jawab dan

bijaksana;

d. Menata dengan cermat Pasal 3:1.d : Cukup jelas

kewajiban/utang dan : Cukup jelas

piutang GPIB, termasuk : Cukup jelas
: Cukup jelas
kewajiban penjamin. : Cukup jelas
: Cukup jelas
e. Menyelenggarakan : Cukup jelas

manajemen resiko,

termasuk menyusun dan

memelihara sistem Pasal 3:1.e

pengendalian internal untuk

mengamankan

perbendaharaan GPIB;

f. Menyelenggarakan catatan

pembukuan yang

memenuhi ketentuan yang Pasal 3:1.f

berlaku;

g. Menyusun laporan

keuangan yang tepat waktu Pasal 3:1.g

dan relevan sebagai materi

Sidang Majelis Jemaat.

2. Harta Milik :

a. Pendataan dan pencatatan Pasal 3:2

harta tidak bergerak serta Pasal 3:2.a

membuat daftar Inventaris.

b. Melakukan penyelesaian

permasalahan tanah milik Pasal 3:2.b

GPIB dengan cara sesuai

ketentuan Tata Gereja dan

peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Hal. 222

c. Melakukan proses

pensertifikatan Tanah, Pasal 3:2.c : Cukup jelas

proses Balik Nama dan : Cukup jelas
: Cukup jelas
pengurusan Izin

Mendirikan Bangunan oleh

Majelis Sinode/Majelis

Jemaat.

d. Pemanfaatan harta tidak Pasal 3:2.d

bergerak milik GPIB baik di

lingkup Sinodal maupun di

Lingkup Jemaat.

3. Melakukan pendaftaran Pasal 3:3

terhadap kekayaan intelektual

milik GPIB.

Pasal 4 Pasal 4 : Cukup jelas
Tata Laksana Pengelolaan

1. Harta milik GPIB berupa harta Pasal 4:1 : Pengelolaan harta
milik GPIB yang
bergerak dan tak bergerak, baik telah ada sejak
kesepakatan
yang telah ada sejak Jemaat-jemaat
pada tanggal 31
kesepakatan Jemaat-jemaat di Oktober 1948
tetap
wilayah pelayanan GPI tanggal dilaksanakan oleh
Jemaat tersebut.
31 Oktober 1948 sebagai Gereja
Harta milik GPIB
bagian berdiri sendiri keempat yang masih atas
nama pribadi
(GPIB) yang kewenangannya harus dibalik

secara hukum,

pengorganisasian dan

pengelolaan harta, maupun

yang diperoleh kemudian oleh

Majelis Sinode/Majelis Jemaat,

dinyatakan dalam sertifikat /

bukti kepemilikan atas nama

GPIB sesuai ketentuan

Hal. 223

perundang-undangan yang nama menjadi
atas nama GPIB.
berlaku : Cukup jelas

2. Dalam melakukan pengurusan : Cukup jelas

sertifikat dan proses Balik Pasal 4:2 : Di akhir Triwulan
4 Majelis Jemaat
Nama dan pengurusan Izin dapat melihat
sewaktu-waktu.
Mendirikan Bangunan oleh
: Cukup jelas
Majelis Sinode/Majelis Jemaat,

dengan menggunakan Surat

Kuasa dari Majelis Sinode,

untuk dan atas nama GPIB.

3. Penyimpanan sertifikat

kepemilikan harta tak bergerak Pasal 4:3

sebagaimana dimaksud dalam

butir (2), baik yang berada

dalam penggunaan,

pengelolaan, penguasaan

maupun yang tidak berada

dalam penguasaan Majelis

Sinode/Majelis Jemaat,

termasuk namun tidak terbatas

yang dikelola oleh Yayasan

yang didirikan oleh GPIB harus

dilakukan oleh Majelis Sinode;

4. Pengurusan dan penyimpanan Pasal 4:4

dokumen tanda kepemilikan

harta bergerak di lingkup

Sinodal/Jemaat dilakukan oleh

Majelis Sinode/Majelis Jemaat;

5. Pemeliharaan harta milik GPIB Pasal 4:5

yang digunakan atau dikelola

oleh Majelis Sinode atau

Majelis Jemaat atau Pengurus

Yayasan menjadi tanggung

jawab masing-masing;

Hal. 224

6. Pemeliharaan harta milik GPIB Pasal 4:6 : Cukup jelas

berupa harta tak bergerak yang : Cukup Jelas

belum dapat digunakan, wajib : Cukup jelas

menjadi tanggung jawab : Pemanfaatan yang
dimaksud adalah
Majelis Sinode; pemanfaatan yang
dapat
7. Majelis Jemaat wajib Pasal 4:7 mengakibatkan
hak kepemilikan
melakukan pengamanan fisik, beralih

pengamanan administrasi dan : Cukup jelas

pengamanan hukum atas Harta

tidak Bergerak untuk GPIB

yang ada di wilayahnya.

8. Wajib melakukan pengamanan Pasal 4:8

atas Harta milik GPIB yang

masih tertulis atas nama pihak

lain, dengan cara

mengupayakan surat

Pernyataan dan akta hibah serta

mengupayakan untuk menjadi

atas nama GPIB. Pasal 4:9

9. Pemanfaatan harta tidak

bergerak milik GPIB baik di

lingkup Sinodal maupun di

Lingkup Jemaat yang berkaitan

dengan pihak lain dilaksanakan

melalui Persetujuan

Persidangan sinode.

10. Harta milik GPIB yang ada di

lingkup sinodal dan di lingkup

jemaat, Yayasan serta badan Pasal 4:10

hukum milik GPIB berupa harta

tak bergerak yang hendak

dialihkan hak kepemilikannya

harus mendapat persetujuan dan

Hal. 225

pengesahan oleh dan di dalam

Persidangan Sinode;

11. Pengajuan rencana

pemanfaatan dalam butir (9) Pasal 4:11 : Cukup jelas
: Cukup jelas
dan rencana pengalihan harta : Cukup jelas

milik GPIB berupa harta tak

bergerak sebagaimana

dimaksud dalam butir (10)

harus disertai dengan suatu

perencanaan secara rinci yang

berisi alasan pengalihan dan

rencana penggunaan hasil

pengalihan yang dibuat oleh

tenaga ahli di bidang tersebut

dengan didukung oleh suatu

studi kelayakan;

12. Rencana pemanfaatan dan Pasal 4:12

pengalihan harta milik GPIB

sebagaimana dimaksud dalam

butir 9 dan 10 wajib

disampaikan oleh Majelis

Jemaat kepada Majelis Sinode

selambat-lambatnya 2 (dua)

bulan sebelum Persidangan

Sinode;

13. Ketentuan dalam butir (9) , (10), Pasal 4:13

(11) dan (12) juga berlaku untuk

transaksi Tukar Guling

(Ruislag), Bangun Kelola Serah

(Build Operate Transfer) atau

BOT, BTO (Build Transfer

Operate) dan transaksi bagi

hasil lainnya dengan pihak

ketiga;

Hal. 226

14. Tanpa melalui keputusan Pasal 4:14 : Cukup jelas
Persidangan Sinode, baik Pasal 4:15 : Cukup jelas
Majelis Sinode, Majelis Jemaat Pasal 4:16 : Cukup jelas
maupun pihak lain, tidak
diperkenankan menguasai atau
mengagunkan harta milik
GPIB;

15. Setiap tindakan pelepasan atas
hak atau mengagunkan harta
milik GPIB, tanpa melalui
prosedur dan ketentuan-
ketentuan di atas akan dikenai
sanksi hukum, baik perdata
maupun pidana.

16. Harta milik GPIB berupa
gedung Gereja dan bangunan
lainnya perlu diasuransikan

Pasal 5 Pasal 5 : Cukup jelas
Tahun Program dan Anggaran

serta Sistem Pengelolaan

1. Tahun program dan anggaran

GPIB adalah tanggal 1 April Pasal 5:1 : Cukup jelas

tahun berjalan sampai dengan : Sentralisasi
terbatas adalah
31 Maret tahun berikutnya. sentralisasi di
lingkup Sinodal
2. Dalam mengelola yang memberi
wewenang kepada
perbendaharaannya, GPIB Pasal 5:2

menganut sistem sentralisasi

terbatas.

Hal. 227

3. Majelis Jemaat diwajibkan Jemaat sesuai
Peraturan GPIB
menyampaikan laporan : Cukup jelas

penerimaan dan pengeluaran Pasal 5:3 : Cukup jelas

setiap akhir triwulan kepada : Cukup jelas

Majelis Sinode, selambat- : Cukup jelas

lambatnya pada akhir bulan

berikutnya setelah diperiksa

oleh Badan Pemeriksa

Perbendaharaan Jemaat dan

disahkan dalam Sidang Majelis

Jemaat.

4. Majelis Jemaat diwajibkan

menyusun daftar kekayaan dan

utang piutang setiap akhir tahun Pasal 5:4

buku kepada Majelis Sinode

selambat-lambatnya pada akhir

bulan Mei setelah diperiksa oleh

BPPJ dan disahkan oleh SMJ.

5. Tanpa mengurangi isi dari

ketentuan dalam butir (2),

khususnya mengenai hubungan Pasal 5:5

tanggung jawab administrasi

keuangan antara Majelis Jemaat

dengan Unit-unit Misioner di

Jemaat diberlakukan sistem

sentralisasi penuh.

6. Ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam butir (3), (4)

dan (5) diatur dalam Petunjuk Pasal 5:6

Teknis.

Pasal 6 Pasal 6
Sumber Penerimaan

Hal. 228

Sumber Penerimaan di GPIB terdiri Pasal 6:1 : Cukup jelas
atas: Pasal 6:1.a : Bersifat Wajib
1. Jemaat
dan merupakan
a. Persembahan persepuluhan akumulasi dari
warga jemaat seluruh
penghasilan.
b. Persembahan Khusus Pasal 6:1.b : Persembahan
c. Persembahan lainnya. Pasal 6:1.c Syukur
: Persembahan
d. Bantuan perorangan atau dalam ibadah-
ibadah Jemaat dan
pemerintah yang tidak persembahan
yang
terikat, baik berupa uang, Pasal 6:1.d diperuntukan
untuk hal-hal
barang maupun tertentu.
: Cukup jelas
penghibahan.
: Cukup jelas.
e. Hasil investasi. : Termasuk

f. Pemberian lain-lain yang persembahan atau
pemberian dengan
tidak bertentangan dengan Pasal 6:1.e menggunakan
teknologi digital.
ketentuan GPIB dan Pasal 6:1.f : Cukup jelas
: Bersifat wajib.
ketentuan perundang- dan merupakan
akumulasi dari
undangan yang berlaku. seluruh

2. Sinodal

a. Persembahan Persepuluhan

(dari Jemaat – Jemaat). Pasal 6:2

Pasal 6:2.a

Hal. 229

penerimaan

(Persembahan

Persepuluhan,

Persembahan

Sukarela dan

Persembahan

Syukur).

b. Persembahan Khusus: Pasal 6:2.b : Persembahan

Syukur dalam

rangka HUT

GPIB, HUT

Pelkat-pelkat dan

hari-hari raya

gerejawi

c. Persembahan lainnya Pasal 6:2.c : Persembahan

yang

diperuntukan

d. Bantuan perorangan atau untuk hal-hal

pemerintah yang tidak tertentu.

terikat, baik berupa uang, Pasal 6:2.d : Cukup jelas

barang maupun

penghibahan.

e. Hasil investasi.

Pasal 6:2.e : Hasil Investasi
lingkup Sinodal
f. Pemberian lain-lain yang dan lingkup
jemaat.
tidak bertentangan dengan
: Termasuk
ketentuan GPIB dan Pasal 6:2.f persembahan atau
pemberian dengan
ketentuan perundang- menggunakan
teknologi digital.
undangan yang berlaku.

Hal. 230

Pasal 7 Pasal 7
Bendahara

1. Bendahara ialah presbiter GPIB Pasal 7:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
yang bertanggung jawab atas : Cukup jelas

pengelolaan perbendaharaan. : Cukup jelas
: Cukup jelas
2. Para Ketua Bidang di Majelis Pasal 7:2
: Cukup jelas
Jemaat/ Majelis Sinode tidak

diperkenankan merangkap

jabatan Bendahara.

3. Apabila jabatan Bendahara Pasal 7:3

menjadi lowong dan

berhalangan tetap, maka

melalui Sidang Majelis Jemaat

segera ditunjuk seorang

Pelaksana Tugas (Plt) dari

fungsionaris Majelis

Jemaat/PHMJ dengan

mendahulukan Bendahara I. Pasal 7:4

4. Bendahara bersama Ketua IV

menyusun laporan keuangan

sebagaimana dimaksud dalam

pasal 10 butir 9. Pasal 7:5

5. Pengeluaran uang oleh

Bendahara hanya dapat

dilakukan apabila telah

disetujui oleh SMJ/rapat PHMJ

dan telah memperoleh fiat

otorisasi dari Ketua Bidang Pasal 7:6

bersangkutan.

6. Uang yang disimpan pada Bank

harus atas nama Majelis

Jemaat/Majelis Sinode dan

hanya dapat dikeluarkan

Hal. 231

berdasarkan keputusan

SMJ/rapat PHMJ dan mendapat

otorisasi Ketua IV bersama

Bendahara. Apabila Ketua IV

berhalangan, maka Bendahara

dapat memberikan

persetujuannya bersama Ketua

Majelis Jemaat/Majelis Sinode.

7. Ketentuan mengenai wewenang

otorisasi pengeluaran uang Pasal 7:7 : Cukup jelas
: Cukup jelas
secara rinci sebagaimana
: Cukup jelas
dimaksud dalam butir 5, diatur

dalam Peraturan Pelaksanaan

Majelis Jemaat/Majelis Sinode

8. Mengenai kebijakan

pengelolaan perbendaharaan Pasal 7:8

pada umumnya, Bendahara

Majelis Jemaat

menyampaikannya kepada

Rapat PHMJ untuk

diinformasikan di dalam SMJ.

Pasal 8 Pasal 8
Persyaratan Bendahara

Syarat untuk dapat dipilih sebagai

Bendahara dan Bendahara I adalah

harus memenuhi kualifikasi teknis

berikut :

1. Mempunyai

pengetahuan/keahlian yang Pasal 8:1

layak dalam urusan

perbendaharaan.

2. Jujur, tekun, lugas dan akurat.

Hal. 232

3. Tidak berada dalam kesulitan Pasal 8:2 : Cukup jelas
: Cukup jelas
finansial. Pasal 8:3
: Cukup jelas
4. Tidak pernah dihukum karena
: Cukup jelas
terlibat perkara tindak pidana di Pasal 8:4

bidang keuangan.

5. Harus berpenghasilan tetap dan Pasal 8:5

mempunyai tempat tinggal

sendiri.

Pasal 9 Pasal 9
Tatalaksana Pembukuan

1. Tata Pembukuan GPIB

disesuaikan dengan sifat dan Pasal 9:1 : Cukup jelas

volume kegiatan masing- : Cukup jelas
: Cukup jelas
masing unit organisasi, namun : Cukup jelas
: Cukup jelas
harus dengan sasaran
: Cukup jelas
terjaminnya : : Cukup jelas

a. Pencatatan mutasi keuangan Pasal 9:1.a

dan harta milik GPIB secara

baik, tertib dan teratur.

b. Pemeriksaan/kontrol Pasal 9:1.b

pembukuan yang baik.

c. Penyusunan anggaran Pasal 9:1.c

penerimaan dan

pengeluaran yang efektif

dan efisien. Pasal 9:1.d

d. Penyusunan laporan

penerimaan dan

pengeluaran tepat waktu.

2. Dalam sistem pembukuan Pasal 9:2

digunakan :

a. Buku Harian (Kas, Bank Pasal 9:2.a

dan Memorial).

Hal. 233

b. Buku Besar dan Buku Pasal 9:2.b : Cukup jelas
: Cukup jelas
Pembantu. : Cukup jelas

c. Daftar Perhitungan Pasal 9:2.c : Dianggap perlu,
bila terjadi
Penerimaan dan perbedaan
pendapat tentang
Pengeluaran. hasil
pemeriksaan.
3. Setiap akhir minggu/akhir bulan Pasal 9:3
: Cukup jelas
Bendahara bersama

fungsionaris Majelis

Sinode/PHMJ lain yang

ditugaskan untuk itu,melakukan

perhitungan kas (Kas Opname)

dan memeriksa kebenaran

formal dari bukti

penerimaan/pengeluaran kas

yang telah dibukukan dan

hasilnya dimuat dalam berita

acara pemeriksaan. Pasal 9:4

4. Setiap akhir bulan, Bendahara

bersama fungsionaris Majelis

Sinode/PHMJ lain yang

ditugaskan untuk itu,

melakukan pencocokan saldo

menurut buku bank dengan

rekening koran yang diterima

dari bank.

5. Majelis Sinode/Majelis Jemaat

wajib menyusun dan Pasal 9:5

memutakhirkan daftar

inventaris GPIB yang berada di

bawah penguasaannya setiap

akhir tahun buku.

Pasal 10 Pasal 10
Laporan Keuangan

Hal. 234

1. Laporan Keuangan terdiri atas:

a. Laporan Penerimaan dan Pasal 10:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
Pengeluaran Pasal 10:1.a : Cukup jelas
: Cukup jelas
b. Laporan harta milik : Cukup jelas

bergerak dan tidak bergerak Pasal 10:1.b : Cukup jelas

c. Catatan atas laporan : Cukup Jelas.

keuangan Pasal 10:1.c : Cukup jelas

2. Laporan penerimaan dan

pengeluaran dibuat oleh Majelis Pasal 10:2

Jemaat untuk diinformasikan

secara mingguan dan bulanan

melalui warta jemaat.

3. Laporan Keuangan dibuat oleh

Majelis Jemaat setiap akhir Pasal 10:3

triwulan dan akhir tahun buku

untuk bahan Sidang Majelis

Jemaat. Laporan keuangan

untuk Majelis Sinode disertai

laporan dari BPPJ.

4. Laporan Keuangan yang telah

diperiksa oleh BPPG dibuat Pasal 10:4

oleh Majelis Sinode setiap akhir

semester dan akhir tahun buku

untuk disampaikan kepada

jemaat-jemaat. Bila dianggap

perlu Majelis Sinode dapat

meminta akuntan publik untuk

mengaudit laporan keuangan

Majelis Sinode.

5. Laporan pertanggungjawaban

keuangan dibuat oleh Majelis Pasal 10:5

Jemaat pada akhir masa

tugasnya untuk bahan Sidang

Hal. 235

Majelis Jemaat dengan disertai

laporan BPPJ.

6. Laporan Keuangan dalam

rangka alih tugas Pendeta/Ketua Pasal 10:6 : Cukup jelas
: Cukup jelas
Majelis Jemaat terdiri atas : Cukup jelas
: Cukup jelas
laporan kas dan bank, daftar : Cukup jelas
: Cukup jelas
inventaris Jemaat serta memori

akhir tugas.

7. Laporan pertanggungjawaban

yang dilakukan oleh PHMJ Pasal 10:7

lama kepada PHMJ baru harus

disertai dengan pemeriksaan

fisik sebelum penandatanganan

berita acara dilakukan.

8. Bentuk laporan penerimaan dan

pengeluaran serta laporan Pasal 10:8

keuangan, sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1, 2, 3 dan

4, diatur dalam Peraturan

Pelaksanaan.

9. Semua Laporan Keuangan di

Jemaat, ditandatangani oleh Pasal 10:9

Ketua IV dan Bendahara PHMJ.

10. Laporan keuangan tahunan

Majelis Jemaat disampaikan Pasal 10:10

kepada Majelis Sinode untuk

menjadi materi dalam

Persidangan Sinode Tahunan

11. Laporan keuangan Majelis

Sinode disampaikan setiap 3 Pasal 10:11

(tiga) bulan kepada jemaat-

jemaat dan secara tahunan pada

Persidangan Sinode Tahunan

setelah diperiksa oleh BPPG.

Hal. 236

12. Setiap akhir masa tugas. PHMJ

menyampaikan laporan Pasal 10:12 : Cukup jelas

keuangan yang telah diperiksa

BPPJ termasuk tunggakan

kewajiban-kewajiban jemaat

yang dicantumkan dalam

lampiran berita acara serah

terima

Pasal 11 Pasal 11
Sanksi

1. Apabila dalam melakukan

kegiatan sebagaimana Pasal 11:1. : Cukup jelas
: Cukup jelas
dimaksud dalam pasal 10 ayat : Cukup jelas

(3) terdapat ketidakcocokan

antara saldo fisik kas dan buku

kas, maka ditempuh

penyelesaian sebagai berikut :

a. Dalam hal terjadi kelebihan

fisik kas, maka kelebihan Pasal 11:1.a

tersebut dibukukan sebagai

penerimaan Majelis Sinode/

Majelis Jemaat.

b. Dalam hal terjadi

kekurangan fisik kas yang Pasal 11:1.b

tidak disengaja, maka

kekurangan ini dibukukan

sebagai piutang / tagihan

Majelis Sinode/Majelis

Jemaat terhadap Pemegang

Kas/Bendahara/Bendahara

I, sedangkan jangka waktu

Hal. 237

penyelesaiannya ditetapkan

oleh Majelis Sinode /PHMJ.

c. Dalam hal terjadi Pasal 11:1.c : Cukup jelas

kekurangan fisik kas atau : Lihat Peraturan
Kepegawaian
kerugian lainnya yang GPIB

disengaja dan telah terbukti : Cukup jelas

melalui pemeriksaan oleh

BPPG/ BPPJ, maka

pemegang kas diwajibkan

mengganti kekurangan atau

kerugian yang dimaksud.

d. Dalam hal Pemegang Kas Pasal 11:1.d

menolak bertanggungjawab

untuk mengganti

kekurangan sebagaimana

dimaksud dalam butir c,

kepadanya dilakukan

langkah-langkah pastoral

dan bila tidak terjadi

penyelesaian maka

diselesaikan menurut

ketentuan hukum yang

berlaku.

e. Dalam hal yang Pasal 11:1.e

bertanggungjawab atas

kekurangan fisik kas

sebagaimana dimaksud

dalam butir c adalah

Presbiter GPIB yang tidak

tunduk pada Peraturan

Perbendaharaan yang

berlaku, maka terhadap

yang bersangkutan berlaku

Hal. 238

ketentuan yang diatur dalam

ayat-ayat berikut. Pasal 11:2 : Yang dimaksud
dengan
2. Jika terjadi pelanggaran yang Fungsionaris
dalam ayat ini,
mengakibatkan kerugian adalah
Fungsionaris unit-
keuangan gereja/harta unit misioner

milik/kekayaan GPIB yang : Cukup jelas
: Cukup jelas
dilakukan oleh fungsionaris
: Cukup jelas
pelayanan GPIB yang tidak
: Cukup jelas
tunduk pada Peraturan yang : Cukup jelas

berlaku, dilakukan pastoral dan

diberlakukan serta dikenakan

sanksi sesuai dengan ketentuan

dalam ayat 1a,b,c.

3. Sanksi bagi Presbiter GPIB :

a. Di lingkup Jemaat yang Pasal 11:3

tidak tunduk pada Peraturan Pasal 11:3a

Perbendaharaan yang

berlaku, diputuskan oleh

Majelis Jemaat melalui

Sidang Majelis Jemaat dan

ditetapkan oleh Majelis

Sinode.

b. Di lingkup Sinodal yang

tidak tunduk pada Peraturan Pasal 11:3b

Perbendaharaan yang

berlaku, diputuskan dan

ditetapkan oleh Majelis

Sinode melalui Sidang

Majelis Sinode.

4. Langkah-langkah yang perlu

ditempuh sebelum pemberian Pasal 11:4

sanksi, diatur sebagai berikut :

a. BPPG/BPPJ secara khusus

menyurati Majelis Pasal 11:4.a

Hal. 239

Sinode/Majelis Jemaat dan

dengan tegas memberi

penjelasan dan mengenai

adanya indikasi

pelanggaran.

b. Pegawai yang bersangkutan

dinonaktifkan sementara Pasal 11:4.b : Cukup jelas

dan selama masa nonaktif : Cukup jelas

hanya berhak atas 50% gaji : Cukup jelas
: Cukup jelas
/ honor dan semua hak dan
: Cukup jelas
fasilitas lain dihentikan. : Cukup jelas
: Cukup jelas
c. Tim Pastoral dibentuk oleh : Cukup jelas

Majelis Jemaat/Majelis Pasal 11:4.c

Sinode untuk melakukan

pemeriksaan, terkait adanya

penyimpangan.

d. Pribadi yang bersangkutan

berhak untuk melakukan Pasal 11:4.d

pembelaan di hadapan Tim

Pastoral.

e. Keputusan tentang

pemberian sanksi atau Pasal 11:4.e

pembebasan diambil dalam

Sidang Majelis Jemaat /

Sidang Majelis Sinode.

5. Sanksi yang dikenakan terdiri

atas 2 (dua) pilihan Pasal 11:5

a. Diberhentikan dengan

hormat dengan mengganti Pasal 11:5.a

kerugian yang ditimbulkan.

b. Diselesaikan melalui jalur

hukum. Pasal 11:5.b

6. Jika Pegawai yang

bersangkutan terbukti tidak Pasal 11:6

Hal. 240

melakukan pelanggaran, maka : Cukup jelas
yang bersangkutan dipulihkan : Cukup jelas
kembali pada kedudukan : Cukup jelas
semula dengan hak penuh atas
segala yang menjadi haknya : Cukup jelas
dengan berlaku surut.
7. Tim Pastoral lingkup Jemaat : Cukup jelas
diangkat oleh Majelis Jemaat Pasal 11:7
yang terdiri atas Warga Jemaat
yang berintegritas tinggi.
8. Biaya Tim Pastoral dibebankan
pada anggaran Majelis Jemaat / Pasal 11:8
Majelis Sinode.
9. Sanksi yang dijatuhkan Majelis
Jemaat / Majelis Sinode bersifat Pasal 11:9
final, yang dipertegas oleh
Majelis Sinode dengan Surat
Keputusan.

Pasal 12 Pasal 12
Anggaran Penerimaan dan

Pengeluaran

1. Dalam rangka mendukung

upaya pencapaian sasaran Pasal 12:1

PKUPPG yang secara

operasional dijabarkan dalam

rencana kerja tahunan, GPIB

menyusun anggaran

tahunannya yang terdiri atas

anggaran penerimaan dan

pengeluaran.

2. Anggaran dimaksud berfungsi Pasal 12:2

sebagai alat pengendalian

Hal. 241

keuangan baik penerimaan : Cukup jelas
maupun pengeluaran, secara : Cukup jelas
efektif dan efisien dalam upaya : Cukup jelas
pencapaian hasil optimal dari
pelaksanaan rencana kerja
GPIB.
3. Tahun anggaran adalah sama Pasal 12:3
dengan tahun buku yaitu mulai
1 April sampai dengan 31 Maret
tahun berikutnya.
4. Anggaran disusun dalam Pasal 12:4
kelompok anggaran rutin, non-
rutin dan proyek.
5. Jika diperlukan, dapat diadakan Pasal 12:5
anggaran tambahan / suplesi
paling cepat setelah triwulan 2
pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 13 Pasal 13
Anggaran Majelis Sinode /

Majelis Jemaat

1. Anggaran tahunan GPIB pada Pasal 13:1 : Cukup jelas

lingkup Jemaat disusun oleh

Majelis Jemaat melalui PHMJ,

kemudian diminta

pengesahannya oleh dan di

dalam Sidang Majelis Jemaat

setiap tahun sebelum tahun

anggaran baru dimulai.

Anggaran Tahunan GPIB pada

lingkup Sinodal disusun oleh

Majelis Sinode dan disahkan

dalam PST.

Hal. 242

2. Anggaran GPIB pada lingkup Pasal 13:2 : Cukup jelas

Jemaat disusun dengan : Cukup jelas
: Cukup jelas
memperhatikan hasil PST, hasil
: Cukup jelas
Rapat Mupel, hasil Sidang : Cukup jelas
: Cukup jelas
Majelis Jemaat, dan

pendapat/usul dari warga sidi

Jemaat dalam Pertemuan Warga

Sidi jemaat serta Badan-badan

Pelaksana di dalam Jemaat.

3. Penyusunan anggaran GPIB Pasal 13:3

pada lingkup Jemaat harus

mencerminkan pemahaman

jemaat misioner melalui

rencana kerja/program kerja

unit-unit misioner.

4. Anggaran tahunan BPPG / Pasal 13:4

BPPJ disusun oleh BPPG /

BPPJ dan dimasukkan dalam

anggaran tahunan Majelis

Sinode / Majelis Jemaat untuk

disahkan pada lingkupnya

masing-masing.

Pasal 14 Pasal 14

Ketentuan Penutup

1. Peraturan Nomor 6 ini mulai Pasal 14:1

berlaku sejak tanggal

ditetapkan. Pasal 14:2

2. Dengan ditetapkannya

Peraturan ini, maka semua

ketentuan mengenai

Perbendaharaan GPIB yang

bertentangan dengan peraturan

ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14:3

Hal. 243

3. Apabila ada hal-hal yang belum

diatur oleh peraturan ini, maka

Majelis Sinode dapat menyusun

dan menetapkannya dalam

Sidang Majelis Sinode

sepanjang tidak bertentangan

dengan Tata Gereja yang

berlaku dan melaporkannya

kepada Persidangan Sinode

yang terdekat. Pasal 14:4 : Cukup jelas

4. Perubahan Peraturan ini hanya : Cukup jelas
: Cukup jelas
dapat dilaksanakan di dalam
: Cukup jelas
dan oleh Persidangan Sinode

Raya bila : Pasal 14:4.a

a. Diusulkan oleh lebih dari

2/3 jumlah Jemaat atau; Pasal 14:4.b

b. Diusulkan oleh Majelis

Sinode setelah disetujui

oleh lebih dari 2/3 jumlah

Jemaat; Pasal 14:4.c

c. Usul-usul perubahan

disampaikan selambat-

lambatnya 1 (satu) tahun

sebelum Persidangan

Sinode Raya.

Hal. 244

PERATURAN NOMOR 7
TENTANG

BADAN PEMERIKSA PERBENDAHARAAN DI GEREJA
PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1 Pasal 1 : Cukup Jelas
Ketentuan Umum

1. Pemeriksaan adalah seluruh Pasal 1 : 1 : Cukup Jelas
: Cukup Jelas
proses kegiatan untuk menilai

pengelolaan dan pengolahan

perbendaharaan Gereja /

Jemaat dengan cara

membandingkan antara

keadaan yang sebenarnya

dengan keadaan yang

seharusnya dilakukan baik

dalam bidang keuangan, Harta

Milik Gereja dan atau dalam

bidang teknis operasional.

2. Pemeriksaan dapat

dilaksanakan dengan kehadiran Pasal 1 : 2

fisik atau secara virtual dalam

jaringan menggunakan

teknologi digital atau

dilaksanakan dengan cara

lainnya yang efektif dan efisien

sesuai situasi dan kebutuhan.

Pasal 2 Pasal 2
Tempat Kedudukan

Hal. 245

1. Badan Pemeriksa Pasal 2:1 : Cukup Jelas
: Cukup jelas
Perbendaharaan Gereja
: Cukup jelas
(BPPG) berada di tempat : Cukup jelas
: Cukup jelas
kedudukan Majelis Sinode. : Cukup jelas

2. Badan Pemeriksa Pasal 2:2

Perbendaharaan Jemaat (BPPJ)

berada di tempat kedudukan

Majelis Jemaat.

Pasal 3 Pasal 3
Status dan Fungsi

1. BPPG adalah Badan Pemeriksa Pasal 3:1
pada lingkup Sinodal yang
bertanggung jawab kepada
Persidangan Sinode.

2. BPPJ adalah Badan Pemeriksa Pasal 3:2
pada lingkup Jemaat yang
bertanggung jawab kepada
Sidang Majelis Jemaat .

3. Fungsi BPPG/BPPJ adalah Pasal 3:3
mengadakan pemeriksaan
terhadap perbendaharaan

4. Dalam menjalankan fungsinya Pasal 3:4
BPPG / BPPJ melakukan
pemeriksaan secara profesional
dengan memahami panggilan
dan pengutusan Gereja.

Pasal 4 Pasal 4
Tugas dan Lingkup

Pemeriksaan

Hal. 246

1. Lingkup Pemeriksaan atas Pasal 4:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
pengelolaan Perbendaharaan
: Cukup jelas
oleh BPPG/BPPJ meliputi: : Cukup jelas
: Cukup jelas
a. Bidang Keuangan, Harta Pasal 4:1.a : Cukup jelas
: Cukup jelas
Milik GPIB, yaitu Harta : Cukup jelas

Bergerak dan Harta Tidak

Bergerak (Aset) milik

GPIB.

b. Bidang Keuangan dan

Akuntansi Gereja (yaitu

Anggaran, Keuangan dan Pasal 4:1.b

Pencatatan Pembukuan).

2. BPPG & BPPJ bertugas

memeriksa pelaksanaan

pengelolaan perbendaharaan. Pasal 4:2

3. BPPG dan BPPJ dalam

memeriksa pengelolaan

Perbendaharaan dilakukan Pasal 4:3

dengan cara :

a. Meminta penjelasan baik

lisan maupun tertulis

kepada pejabat yang terkait Pasal 4:3.a

dalam pengelolaan

Perbendaharaan.

b. Meneliti / memeriksa dan

mengungkapkan temuan

yang terjadi dalam proses Pasal 4:3.b

pengelolaan

Perbendaharaan.

c. Memberikan kesaksian /

pernyataan tentang

kebenaran formal dan Pasal 4:3.c

substansial dalam rangka

penilaian laporan

Hal. 247

keuangan dan

pertanggungjawaban

keuangan atas pengelolaan

Perbendaharaan.

d. Memberikan saran untuk

penyelesaian masalah Pasal 4:3.d : Cukup jelas
: Cukup jelas
Perbendaharaan. : Cukup jelas
: Cukup jelas
e. BPPG dan BPPJ sewaktu-
: Cukup jelas.
waktu dapat melakukan Pasal 4:3.e

pemeriksaan

Perbendaharaan.

f. Memberikan petunjuk dan

bimbingan dalam Pasal 4:3.f

pengelolaan

Perbendaharaan agar dapat

dilaksanakan menurut

sistem dan prosedur serta

ketentuan / peraturan yang

berlaku.

4. Apabila dalam pemeriksaan Pasal 4:4

ditemukan dugaan tindak

pidana atau merugikan GPIB,

maka BPPG / BPPJ

berkewajiban memberitahukan

persoalan tersebut kepada

Majelis Sinode / Pelaksana

Harian Majelis Jemaat sebelum

disampaikan dalam

Persidangan Sinode / Sidang

Majelis Jemaat Pasal 4:5

5. BPPG/BPPJ membuat analisis

mengenai perbendaharaan

Gereja / Jemaat dan

meneruskannya dalam bentuk

Hal. 248

rekomendasi kepada Majelis
Sinode / Pelaksana Harian
Majelis Jemaat.

Pasal 5 Pasal 5
Keanggotaan dan Susunan

Pengurus

1. Anggota BPPG / BPPJ adalah

seseorang yang menguasai

Bidang Perbendaharaan dan Pasal 5:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
aktif di dalam berjemaat : Cukup jelas
: Cukup jelas
(kegiatan-kegiatan
: Cukup jelas
peribadahan). : Cukup jelas

2. BPPG terdiri dari 3 (tiga) orang

yang dipilih dan diangkat oleh Pasal 5:2

Persidangan Sinode untuk

masa jabatan yang disesuaikan

dengan masa tugas Majelis

Sinode.

3. Susunan dan komposisi BPPG Pasal 5:3

dibentuk sesuai Peraturan No.

5 Tahun 2021 Pasal 19 butir 3f.

4. BPPJ terdiri dari 3 (tiga) orang, Pasal 5:4

dipilih oleh Warga Sidi Jemaat

dan diusulkan oleh Majelis

Jemaat untuk ditetapkan

Majelis Sinode dan masa

tugasnya sesuai dengan masa

tugas Majelis Jemaat.

5. Para anggota BPPJ memilih di Pasal 5:5

antara mereka sendiri Susunan

Pengurus yang terdiri atas :

a. Seorang Ketua. Pasal 5:5.a

Hal. 249

b. Seorang Sekretaris. Pasal 5:5.b : Cukup jelas
c. Seorang Anggota. Pasal 5:5.c : Cukup jelas

Pasal 6 Pasal 6
Etika Pemeriksaan

Dalam melaksanakan tugasnya

maka BPPG / BPPJ :

1. Harus terlebih dahulu Pasal 6:1 : Cukup jelas

memberitahukan kepada Pasal 6:2 : Cukup jelas
Pasal 6:3 : Cukup jelas
Majelis Sinode / Majelis Pasal 6:4 : Cukup jelas

Jemaat Pasal 6:5 : Cukup jelas

2. Harus bekerja secara kolegial Pasal 6:6 : Cukup jelas

3. Harus bersikap independen

4. Harus menyimpan rahasia

pemeriksaan maupun rahasia

jabatan.

5. Harus memiliki loyalitas tinggi

kepada GPIB. Harus memiliki

integritas tinggi.

6. Wajib mengamankan

kebijakan dan program kerja

dalam rangka menjaga

martabat GPIB.

Pasal 7 Pasal 7

Tata Kerja dan Sarana Kerja

1. Dalam melakukan tugasnya Pasal 7:1 : Cukup jelas
apabila dianggap perlu oleh
kedua belah pihak, BPPG
dengan persetujuan Majelis
Sinode dapat menggunakan
jasa kantor Akuntan Publik.

Hal. 250