Tata Gereja GPIB

Pasal 17 Pasal 16:2.t : Cukup jelas
Hak dan Kewajiban GPIB

1. Hak GPIB:

a. Memberikan Pekerjaan atau

perintah yang layak kepada Pasal 17 : Cukup jelas
: Cukup jelas
Pegawai baik tertulis atau pun : Cukup jelas
: Cukup jelas
lisan. : Cukup jelas

b. Menugaskan Pegawai untuk Pasal 17:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
bekerja lembur dengan Pasal 17:1.a : Cukup jelas

memperhatikan peraturan

yang berlaku.

c. Menetapkan suatu prestasi

kerja (performance) sesuai Pasal 17:1.b

dengan standar/target yang

telah ditetapkan dan

memberikan penilaian atas

prestasi tersebut. Pasal 17:1.c

d. Menetapkan peraturan atau

tata tertib dalam GPIB sesuai

dengan Undang-undang yang

berlaku.

e. Menempatkan Pegawai di

seluruh lokasi atau Pasal 17:1.d

lingkungan kerja yang

terdapat di GPIB.

f. Memutuskan hubungan kerja

dengan Pegawai dengan Pasal 17:1.e

memperhatikan keadaan

GPIB dan ketentuan

perundang-undangan yang

berlaku. Pasal 17:1.f

2. Kewajiban GPIB;

Hal. 401

a. Memberikan petunjuk dan

pengarahan pada Pegawai

dalam bekerja.

b. Memberikan upah, upah Pasal 17:2 : Cukup jelas
: Cukup jelas
lembur dan tunjangan- Pasal 17:2.a : Cukup jelas

tunjangan lain sesuai dengan : Cukup jelas

peraturan yang ditetapkan : Cukup jelas
: Cukup jelas
GPIB. Pasal 17:2.b

c. Memperhatikan, memelihara

keselamatan dan kesehatan

kerja Pegawai.

d. Memberikan hak-hak

Pegawai sesuai dengan Pasal 17:2.c

peraturan yang ada.

e. Memberikan kesempatan

kepada setiap Pegawai untuk

meningkatkan kinerja dan Pasal 17:2.d

karirnya.

f. Menyediakan peralatan dan Pasal 17:2.e

atau perlengkapan kerja.

BAB IV Pasal 17:2.f : Cukup jelas
LARANGAN, PELANGGARAN

DAN TINDAKAN DISIPLIN

Pasal 18
Larangan

Disamping harus memenuhi Pasal 18 : Cukup jelas
kewajibannya, Pegawai dilarang:
1. Meminjamkan, mengaryakan

atau mengambil barang-barang
milik GPIB yang dipercayakan

Hal. 402

kepadanya, tanpa ijin tertulis dari Pasal 18:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
pimpinan GPIB. : Cukup jelas

2. Melakukan Pekerjaan untuk : Cukup jelas
: Cukup jelas
pihak ketiga tanpa ijin tertulis
: Cukup jelas
dari Majelis Sinode/Majelis : Cukup jelas
: Cukup jelas
Jemaat. Pasal 18:2

3. Menjual/memperdagangkan

barang-barang apapun, atau

mengedar daftar sumbangan,

menempelkan atau mengedarkan Pasal 18:3

poster dan informasi-informasi

yang tidak ada hubungannya

dengan Pekerjaan tanpa ijin

tertulis dari pimpinan GPIB.

4. Membawa senjata api, kimia atau

senjata tajam tanpa ijin tertulis

dari pimpinan GPIB.

5. Melakukan tindakan asusila di Pasal 18:4

dalam lingkungan GPIB, minum-

minuman keras/mabuk di tempat

kerja, membawa atau menyimpan Pasal 18:5

dan menyalahgunakan obat-obat

terlarang, narkoba dan

sejenisnya.

6. Melakukan perjudian di tempat

kerja.

7. Bertengkar atau berkelahi dengan

sesama Pegawai, pimpinan GPIB

dan pelanggan. Pasal 18:6

8. Menyebarkan isu-isu yang

berkaitan dengan suku, agama, Pasal 18:7

ras, dan antar golongan baik

secara lisan ataupun melalui

media sosial yang menimbulkan Pasal 18:8

Hal. 403

rasa kebencian, permusuhan

individu atau masyarakat

tertentu.

9. Meminta atau menerima uang

atau barang dari pihak ketiga

yang karena jabatannya, sehingga

dapat mempengaruhi tindakan

atau hubungan dengan pihak Pasal 18:9 : Cukup jelas

tersebut yang berakibat Pasal 18:10 : Cukup jelas
Pasal 18:11 : Cukup jelas
merugikan kepentingan GPIB.
Pasal 18:12 : Termasuk KDRT,
10. Menyalahgunakan jabatan untuk Pasal 18:13 terlibat narkoba.
Pasal 18:14
kepentingan / keuntungan pribadi Pasal 18:15 : Cukup jelas
: Cukup jelas
atau kelompok. : Cukup jelas

11. Perbuatan-perbuatan lain sejenis

di atas yang membahayakan

kesehatan dan keselamatan pihak

lain yang merugikan dan merusak

nama baik GPIB.

12. Melakukan hal-hal yang

menurunkan martabat dan

kehormatan gereja, jemaat dan

pegawai.

13. Menyalahgunakan wewenang

untuk kepentingan apapun.

14. Menyalahgunakan aset dan uang

gereja.

15. Melakukan tindakan yang

bersifat ancaman langsung atau

tidak langsung yang

membahayakan orang lain.

16. Bertindak sewenang-wenang

terhadap bawahan.

17. Menghalangi berjalannya tugas

pekerjaan.

Hal. 404

18. Membocorkan dan/atau Pasal 18:16 : Cukup jelas
Pasal 18:17 : Cukup jelas
mempergunakan data/dokumen Pasal 18:18 : Cukup jelas

rahasia gereja/anggota jemaat. Pasal 18:19 : Cukup jelas

19. Bertindak selaku perantara baik

langsung atau tidak langsung

dengan pemberi kerja untuk

memperoleh imbalan atau

keuntungan pribadi.

Pasal 19
Pelanggaran Dan Tindakan

Disiplin

1. Setiap Pegawai yang melakukan Pasal 19 : Cukup jelas
: Cukup jelas
pelanggaran terhadap

kewajibannya dan atau tata tertib

kerja, hukum serta

keberlangsungan GPIB dapat Pasal 19:1

dikenakan tindakan disiplin

berupa:

a. Peringatan lisan sebagai

peringatan pertama.

Peringatan atau Teguran

Lisan atas pelanggaran

ringan disampaikan secara Pasal 19:1.a : Harus dicatat

langsung kepada pegawai. apakah pegawai

yang bersangkutan

menerima dan sadar

atas

pelanggarannya

atau tidak menerima

peringatan tersebut.

Harus dicatat

apakah pegawai

Hal. 405

yang bersangkutan

menerima dan sadar

atas

pelanggarannya

b. Peringatan tertulis pertama. atau tidak menerima
Masa berlakunya 3 (tiga)
bulan. Apabila dalam waktu peringatan tersebut.
3 bulan tersebut pegawai
melakukan pelanggaran yang Pasal 19:1.b : Surat Peringatan
sama atau sejenis, maka
Surat Peringatan harus
ditingkatkan menjadi Surat
Peringatan ke II. ditandatangani oleh

pegawai yang

bersangkutan pada

Surat Peringatan

tersebut. Dalam hal

pegawai tidak mau

menerima/menanda

tangani, maka

atasan pegawai

tersebut

mengundang rekan

sejawat yang sama

atau lebih tinggi

sebanyak 2 orang

untuk menjadi saksi

dan kedua saksi

menandatangani

c. Peringatan tertulis kedua. pada surat

Masa berlakunya lebih lama peringatan tersebut.

yaitu 6 (enam) bulan. Pasal 19:1.c : Surat Peringatan

Apabila dalam waktu 6 bulan harus

tersebut pegawai melakukan ditandatangani oleh

pelanggaran yang sama atau pegawai yang

sejenis, maka Surat bersangkutan pada

Peringatan ditingkatkan Surat Peringatan

tersebut. Dalam hal

Hal. 406

menjadi Surat Peringatan ke pegawai tidak mau
III.
menerima/

menandatangani,

maka atasan

pegawai tersebut

mengundang rekan

sejawat yang sama

atau lebih tinggi

sebanyak 2 orang

untuk menjadi saksi

dan kedua saksi

menandatangani

pada surat

d. Peringatan tertulis ketiga dan peringatan tersebut.

terakhir. Pasal 19:1.d : Pada prinsipnya

Masa berlakunya 1 tahun. semua pegawai

Apabila dalam waktu 1 tahun yang mendapat

pegawai melakukan jenis peringatan perlu

pelanggaran apa pun, maka digembalakan, akan

hukuman akan ditingkatkan tetapi Peringatan

berupa Pemutusan Hubungan tersebut sebenarnya

Kerja dengan tidak hormat. sudah merupakan

penggembalaan.

Untuk pegawai

yang menerima

Peringatan butir

1:b.3 dan 1:b.4

perlu

penggembalaan

khusus agar

pegawai tersebut

sadar, sehingga

hukuman yang lebih

berat dapat dicegah.

Hal. 407

e. Peringatan Pertama dan Pasal 19:1.e : Cukup jelas

terakhir. : Cukup jelas

Masa berlakunya 1 tahun : Cukup jelas

diberikan kepada pegawai : Bisa lebih dari 1
tahun apabila yang
yang melakukan pelanggaran bersangkutan tidak
menunjukan
berat tetapi tidak berada pada perubahan positif
sehingga pimpinan
masa Surat Peringatan I atau memutuskan
demikian.
II.

f. Penundaan kenaikan Pasal 19:1.f

golongan.

Penundaan Kenaikan

Golongan minimal 6 bulan,

dan apabila pegawai yang

bersangkutan menunjukkan

perubahan positif maka

kenaikan golongan dapat

segera di tetapkan, tetapi

tidak berlaku surut.

g. Penurunan golongan. Pasal 19:1.g

Penurunan Golongan, hanya

1(satu) tingkat dan berlaku

untuk jangka waktu minimal

1 tahun, atau tergantung

penilaian pimpinan.

h. Pembebasan dari jabatan. Pasal 19:1.h

Pembebasan dari jabatan

dikenakan kepada pegawai

yang terancam hukuman

pemutusan hubungan kerja

dan masalahnya masih dalam

pertimbangan Majelis

Sinode/Majelis Jemaat. Juga

dalam hal keterlibatan

pegawai dalam perselisihan

Hal. 408

(conflict) antar jemaat, dalam : Cukup jelas
jemaat, antar sesama : Cukup jelas
pegawai atau dengan Majelis
Sinode/ Majelis Jemaat;
sampai permasalahannya
selesai.
i. Pemberhentian sementara Pasal 19:1.i
(skorsing).
Pemberhentian Sementara
(skorsing) adalah karena
adanya dugaan pelanggaran
berat, atau juga sebagai
hukuman yang ditingkatkan
dari butir 1.d. di atas. Masa
skorsing maksimal adalah 6
(enam) bulan. Selama
pemberhentian sementara,
pegawai menerima 50% dari
Gaji Bersih dan kendaraan
dinas dikembalikan. Apabila
pegawai dikembalikan
statusnya sisa gaji dibayar
seperti semula.
j. Pemutusan Hubungan Kerja. Pasal 19:1.j
Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) adalah tindakan
pemecatan yang dilakukan
sebagai hukuman/tindakan
disiplin. Pegawai yang
dikenakan PHK
diberhentikan dengan tidak
hormat hanya menerima
uang pisah sesuai dengan

Hal. 409

ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Pasal 19:1.k : Cukup jelas
: Cukup jelas
k. Tuntutan ganti rugi. Pasal 19:2

2. Setiap bentuk peringatan akan

berlaku selama 6 (enam) bulan,

dan apabila dalam masa 6 (enam)

bulan yang bersangkutan

melakukan pelanggaran lagi,

sejenis ataupun pelanggaran lain,

dapat dikenakan sanksi yang

lebih berat, yang pelaksanaannya

berpedoman pada peraturan

perundangan yang berlaku. Pasal 19:3 : Cukup jelas

3. GPIB dapat melakukan

pemutusan hubungan kerja

dengan alasan mendesak jika

Pegawai terbukti melakukan

pelanggaran atau kesalahan-

kesalahan berat sebagai berikut: Pasal 19:3.a : Bila telah ada

a. Penipuan, pencurian dan atau putusan yang

penggelapan barang/uang mempunyai

milik GPIB, pimpinan, teman kekuatan hukum

kerja. tetap atau

pengakuan dari

yang bersangkutan.

Pasal 19:3.b : Cukup jelas
b. Memberikan keterangan
: Cukup jelas
palsu atau yang dipalsukan
sehingga merugikan GPIB
dan atau kepentingan negara. Pasal 19:3.c
c. Mabuk, meminum minuman
keras yang memabukkan,
madat, memakai obat-obat
terlarang atau obat-obat

Hal. 410

perangsang lainnya di tempat

kerja yang dilarang oleh

peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pasal 19:3.d : Cukup jelas
: Cukup jelas
d. Melakukan perbuatan asusila
: Cukup jelas
atau melakukan perjudian di : Cukup jelas
: Cukup jelas
tempat kerja. Pasal 19:3.e : Cukup jelas

e. Menyerang, mengintimidasi

atau menipu pimpinan GPIB

atau teman sekerja dan

memperdagangkan barang

terlarang baik dalam

lingkungan GPIB dan

maupun di luar lingkungan

GPIB. Pasal 19:3.f

f. Menganiaya, mengancam

secara fisik atau mental,

menghina secara kasar

pimpinan GPIB atau

keluarganya, teman sekerja

dan pelanggan. Pasal 19:3.g

g. Membujuk pimpinan GPIB,

teman sekerja untuk

melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan hukum

atau kesusilaan serta

perundang-undangan yang

berlaku. Pasal 19:3.h

h. Dengan sengaja atau karena

kecerobohannya

mengakibatkan kerusakan,

kerugian atau pun kehilangan

barang-barang miliki GPIB,

milik Pegawai lain. Pasal 19:3.i

Hal. 411

i. Melakukan perkelahian di

tempat kerja dengan siapa

pun dan atau mengancam,

mencegah Pegawai lain yang

datang untuk bekerja. Pasal 19:3.j : Cukup jelas
Pasal 19:3.k : Cukup jelas
j. Bertindak atau bersikap yang Pasal 19:3.l : Cukup jelas

berakibat membahayakan Pasal 19:3.m : Cukup jelas

keamanan pimpinan GPIB,

Pegawai lain, pelanggan atau

merusak nama baik GPIB.

k. Meminta atau menerima uang

atau barang dari pihak ketiga

yang karena jabatan,

sehingga dapat

mempengaruhi tindakan atau

hubungan dengan pihak

tersebut yang merugikan

kepentingan GPIB.

l. Pemutusan hubungan kerja

yang disebabkan oleh

perbuatan atau kesalahan

berat yang disebutkan di atas,

dan perbuatan atau tindakan-

tindakan sejenis dapat

dilaksanakan Sesuai dengan

peraturan perundangan yang

berlaku.

m. GPIB dapat melakukan

Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) apabila Pegawai

Tidak cakap atau tidak dapat

melaksanakan Pekerjaan

yang menjadi tanggung

jawabnya setelah diberikan

Hal. 412

pengarahan dan atau surat

peringatan terakhir.

Pelaksanaannya sesuai

dengan Peraturan

Perundangan yang berlaku. Pasal 19:4 : Cukup jelas
: Cukup jelas
4. GPIB dapat memberikan
: Cukup jelas
peringatan Ke tiga pada Pegawai : Cukup jelas
: Cukup jelas
yang melakukan kesalahan atau : Cukup jelas

pelanggaran sebagai berikut: Pasal 19.4.a

a. Tidak melaksanakan atau

tidak cakap melaksanakan

kewajibannya setelah

diberikan pengarahan dan

peringatan pertama secara

tertulis. Pasal 19:4.b

b. Membawa senjata api, kimia

atau senjata tajam tanpa ijin

tertulis dari pimpinan GPIB. Pasal 19:4.c

c. Menolak perintah tugas yang

wajar dari pimpinan atau

atasan langsung, walaupun

telah diberikan peringatan

sebelumnya. Pasal 19:4.d

d. Menyebarkan isu-isu atau

memperdebatkan hal-hal

yang berkaitan dengan suku,

agama, ras atau antar

golongan. Pasal 19:4.e

e. Akibat kelalaian Pegawai,

tidak mengikuti SOP / Sisdur

kerja; dan atau terjadi

penyimpangan, kekurangan

barang atau keuangan GPIB

sehingga GPIB mengalami

Hal. 413

kerugian material maupun

non material Pasal 19:4.f : Cukup jelas

f. Melakukan kegiatan yang

tidak berhubungan dengan

Pekerjaan di dalam

lingkungan kantor dan

mengganggu Pekerjaan. Pasal 19:4.g : Cukup jelas

g. Perbuatan-perbuatan atau

tindakan-tindakan lain sejenis

setara dengan pelanggaran

ayat 4 (a) sampai dengan 4

(f). Pasal 19:5 : Termasuk Pegawai

5. GPIB dapat memberikan Pendeta yang

Peringatan Pertama kepada ditugaskan di

pegawai non Pendeta sebagai Kantor Majelis

berikut: Sinode.

Pasal 19:5.a : Cukup jelas

a. Prestasi kerja tidak

memenuhi harapan atau

standar yang diberikan GPIB.

b. Pegawai tidak menunjukkan Pasal 19:5.b : Cukup jelas
: Cukup jelas
sikap yang serius, malas atau

tertidur pada waktu kerja.

c. Terlambat datang dari waktu Pasal 19:5.c

yang telah ditentukan atau

pulang/meninggalkan

Pekerjaan lebih cepat dari

waktu yang telah ditentukan

tanpa ijin dari pimpinan atau

atasan langsung.

d. Pegawai meninggalkan Pasal 19:5.d : Cukup jelas

tempat kerja tanpa ijin dari

pimpinan atau atasan

langsungnya.

Hal. 414

e. Mengganggu karyawan lain Pasal 19:5.e : Cukup jelas
yang sedang bekerja. : Cukup jelas
: Cukup jelas
f. Lambat atau melakukan tugas Pasal 19:5.f : Cukup jelas
secara serampangan.
: Cukup jelas
g. Makan, minum atau merokok Pasal 19:5.g
di tempat dan waktu yang : Cukup jelas
dilarang.
: Termasuk Pegawai
h. Mengeluarkan kata-kata Pasal 19:5.h
kasar atau tidak sopan Pendeta yang
terhadap karyawan lain atau
pelanggan. ditempatkan di

i. Tidak memakai atau Pasal 19:5.i Kantor Majelis
melengkapi pakaian seragam
atau atribut lainnya, dan tidak Sinode.
menjaga kebersihan dan
kerapiannya. : Cukup jelas

j. Perbuatan-perbuatan atau Pasal 19:5.j : Cukup jelas
tindakan-tindakan lain yang
setara dengan ayat 5 (a)
sampai dengan 5 (i).

6. GPIB dapat memberikan Pasal 19:6
Peringatan Kedua Pegawai non
Pendeta sebagai berikut:

a. Mengulang Perbuatan yang Pasal 19:6.a
diatur dalam Peringatan
Pertama

b. Melakukan perbuatan yang Pasal 19:6.b
membahayakan diri sendiri
atau orang lain dalam
lingkungan GPIB.

Hal. 415

7. GPIB dapat mengajukan tuntutan Pasal 19:7 : Termasuk Pegawai

ganti rugi kepada Pegawai non Pendeta yang

Pendeta yang terbukti melakukan ditempatkan di

pelanggaran-pelanggaran atau Kantor Majelis

kesalahan-kesalahan berikut, Sinode.

sebesar kerugian yang diderita

GPIB dengan tetap

mengindahkan peraturan

perundang-undangan yang

berlaku karena pelanggaran atau

kesalahan berikut:

a. Sengaja merusak atau karena Pasal 19:7.a : Cukup jelas
: Cukup jelas
kecerobohannya : Cukup jelas

mengakibatkan kerusakan

pada peralatan atau barang-

barang milik GPIB.

b. Karena dengan sengaja atau Pasal 19:7.b

ceroboh mengakibatkan

hilangnya uang, peralatan

atau barang-barang lain milik

GPIB.

c. Meminta atau menerima Pasal 19:7.c

uang/barang dari pihak ketiga

dengan mengaitkan dengan

jabatannya, sehingga dapat

mempengaruhi tindakan atau

hubungan dengan pihak

tersebut yang merugikan

GPIB.

d. Perbuatan-perbuatan atau Pasal 19:7.d : Cukup jelas
: Cukup jelas
tindakan-tindakan lain yang

setara dengan ayat 6 (a)

sampai dengan 6 (c).

Pasal 19:8

Hal. 416

8. Pimpinan di setiap bagian baik di

Kantor Majelis Sinode maupun di

Kantor Majelis Jemaat

berkewajiban melakukan

pembinaan, pengawasan dan

bertanggungjawab penuh atas

pelaksanaan tata tertib GPIB dan

tegaknya disiplin kerja untuk

menunjang kelancaran aktivitas

GPIB.

Pasal 20

Pasal 20

Tingkat Hukuman Disiplin

Pasal 20:1 : Cukup jelas

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri

atas : Pasal 20:1.a : Cukup jelas

a. hukuman disiplin ringan; Pasal 20:1.b : Cukup jelas

b. hukuman disiplin sedang; Pasal 20:1.c : Catatan: akan

c. hukuman disiplin berat. dijabarkan tentang

pengertian tingkat

hukuman.

Pasal 20:2 a.Yang dimaksud
2. Semua jenis hukuman disiplin,
Pejabat berwenang
disampaikan oleh pejabat yang
berwenang, yang ditetapkan bagi Pegawai
secara tertulis.
Pendeta adalah

Majelis Sinode.

b.Percakapan Pastoral

yang dimaksud

adalah setara

dengan percakapan

bepatrid dalam

Peraturan

Perundang-

Hal. 417

Pasal 20:3 undangan
Ketenagakerjaan
RI.
: Cukup jelas

3. Penyampaian hukuman disiplin Pasal 20:4 : Cukup jelas
dilakukan secara tertutup.

4. Hukuman disiplin yang
dijatuhkan berlaku sejak tanggal
disampaikan oleh pejabat yang
berwenang.

BAB V
CUTI DAN IJIN

Pasal 21 Pasal 21:1 : Perhitungan cuti
Cuti Tahunan

adalah sesuai

1. Setiap pegawai berhak atas cuti dengan tanggal dan
tahunan.
bulan pengangkatan

sebagai pegawai

GPIB. Cuti harus

diambil pada tahun

yang bersangkutan

dan dinyatakan

hangus bila

melewati tahun

tersebut

Pasal 21:1.a : Cukup jelas

1.a. Pegawai non Pendeta yang
bekerja tidak terputus
selama 12 bulan berhak

Hal. 418

untuk Cuti Tahunan selama

12 hari kerja, tidak

dihitung di dalamnya hari Pasal 21:1.b : Cukup jelas

libur dan hari libur resmi. : Cukup jelas
: Cukup jelas
1.b. Pegawai Pendeta yang : Cukup jelas
: Cukup jelas
bekerja tidak terputus
: Cukup jelas
selama 12 bulan berhak
: Cukup jelas
untuk Cuti Tahunan selama

18 hari kerja, tidak

dihitung di dalamnya hari Pasal 21:2

libur dan hari libur resmi.

2. Permohonan Cuti Tahunan harus

diajukan selambat-lambatnya 1 Pasal 21:3

(satu)bulan sebelumnya.

3. Surat permohonan cuti ditujukan

kepada masing-masing instansi di

mana seorang pegawai bertugas. Pasal 21:4

4. Hari-hari cuti tidak boleh

dikumpulkan dengan hari-hari

cuti dari tahun sebelumnya. Pasal 21:5

5. Pegawai yang tidak lagi

mempunyai hari-hari cuti

tahunan karena dipotong dan

diperhitungkan ijin-ijin

sebelumnya termasuk panjar cuti;

pegawai tetap mengajukan surat

permohonan cuti. Pasal 21:6

6. Hak cuti tahunan yang tidak

diambil dalam jangka waktu 3

bulan sesudah tanggal jatuh

tempo, maka cuti tersebut

dianggap hangus, akan tetapi

tunjangan cuti tahunan tetap

dibayarkan. Pasal 21:7

Hal. 419

7. Besarnya Tunjangan Cuti

Tahunan adalah 1 (satu) kali Gaji

Bersih. Pasal 21:8 : Cukup jelas
: Cukup jelas
8. Pelaksanaan Cuti yang : Cukup jelas
: Cukup jelas
dilaksanakan melebihi waktu cuti : Cukup jelas

yang diberikan maka dapat

diperhitungkan di hari cuti

tahunan periode berikutnya.

Pasal 22

Pasal 22

Istirahat Melahirkan dan

Keguguran

Pegawai wanita yang akan Pasal 22:1
melahirkan anak diberi Istirahat Pasal 22:2
melahirkan dengan upah penuh yang Pasal 22:3
diatur sebagai berikut:
1. Istirahat melahirkan diberikan

tiga (3) bulan, dimulai maksimal
1,5 (satu setengah) bulan sebelum
saatnya melahirkan anak menurut
perhitungan dokter dan 1,5 (satu
setengah) bulan setelah
melahirkan anak.
2. Pegawai wanita yang mengalami
keguguran kandungan berhak
mendapat istirahat maksimal satu
setengah bulan dengan
menunjukkan surat keterangan
dokter atau bidan yang
merawatnya.
3. Cuti hamil hanya berlaku untuk
anak pertama sampai ketiga,
sedangkan untuk kelahiran

Hal. 420

selanjutnya berlaku cuti di luar

tanggungan. Pasal 22:4 : Cukup jelas
: Cukup jelas
4. Pegawai yang menjalani cuti : Cukup jelas
: Cukup jelas
hamil tetap berhak atas tunjangan : Cukup jelas
: Cukup jelas
cuti tahunan ataupun tunjangan
: Cukup jelas
cuti besar pada tahun yang sama.

Pasal 23 Pasal 23
Cuti Besar

1. Pegawai Pendeta yang bekerja Pasal 23:1
tidak terputus selama 5 tahun,
berhak menjalani cuti besar
selama 3 bulan kalender;
termasuk hari libur dan hari libur
resmi.

2. Pegawai Non Pendeta yang Pasal 23:2
bekerja tidak terputus selama 6
tahun, berhak menjalani Cuti
Besar selama 3 bulan kalender;
termasuk hari libur dan hari libur
resmi.

3. Pada tahun pelaksanaan Cuti Pasal 23:3
Besar, hak Cuti Tahunan tidak
diperoleh.

4. Surat permohonan Cuti Besar Pasal 23:4
disampaikan oleh Majelis
Jemaat/instansi di mana pegawai
bertugas untuk ditujukan kepada
Majelis Sinode dan diajukan
selambat-lambatnya 1 bulan
sebelumnya.

5. Permohonan cuti besar yang tidak Pasal 23:5
diajukan selama 3 bulan sesudah

Hal. 421

tanggal jatuh hari cuti, maka hari- : Cukup jelas
hari cuti tersebut dianggap : Cukup jelas
hangus, tetapi tunjangan cuti : Cukup jelas
besar tetap dibayarkan. : Cukup jelas
6. Besarnya Tunjangan Cuti Besar
adalah 2(dua) kali Gaji Bersih. Pasal 23:6 : Cukup jelas

Pasal 24 Pasal 24
Istirahat Sakit

1. Istirahat sakit diberikan

berdasarkan surat keterangan Pasal 24:1

dokter terhadap Pegawai yang

terganggu kesehatannya atau

penyakitnya dinyatakan

berbahaya bagi kesehatan orang

lain.

2. Maksimal jatah istirahat yang

dikuatkan dalam surat keterangan Pasal 24:2

dokter tersebut adalah selama 3

(tiga) hari, kecuali untuk rawat

inap.

3. Untuk Pegawai yang sakitnya

berkepanjangan maksimal 12 Pasal 24:3

bulan akan diatur dalam bagian

lain dari peraturan GPIB ini.

Pasal 25
Cuti di luar Tanggungan

1. Cuti di luar tanggungan adalah
ijin meninggalkan Pekerjaan Pasal 25:1
tanpa mendapat upah dari GPIB.

Hal. 422

2. Pegawai yang ingin mengambil Pasal 25:2 : Cukup jelas
cuti di luar tanggungan GPIB
untuk suatu jangka waktu : Cukup jelas
tertentu, harus mengajukan : Cukup jelas
permohonan tertulis dan disetujui : Cukup jelas
oleh pimpinan GPIB.
: Cukup jelas
3. Pegawai berhak atas cuti di luar Pasal 25:3 : Cukup jelas
tanggungan hanya 1 kali : Cukup jelas
sepanjang masa kerjanya sebagai
pegawai GPIB.

4. Cuti di luar tanggungan hanya Pasal 25:4
dapat diambil apabila seseorang
telah mempunyai masa kerja
minimal 10 tahun tanpa terputus.

5. Cuti di luar tanggungan Pasal 25:5
dilakukan atas permintaan sendiri
untuk jangka waktu paling lama 3
bulan dan dapat di perpanjang 3
bulan berikutnya atas persetujuan
Majelis Sinode

6. Selama menjalani cuti di luar Pasal 25:6
tanggungan, hak dan kewajiban
pegawai hilang sepenuhnya.

7. Apabila cuti tersebut lebih lama Pasal 25:7
dari waktu yang ditentukan maka
pegawai dinyatakan berhenti atas
permintaan sendiri.

8. Dalam hal pegawai tersebut Pasal 25:8
dinyatakan mengundurkan diri
sebagaimana butir 7 di atas, maka
GPIB akan memberhentikan
pegawai tersebut dengan hormat.

Hal. 423

Pasal 26
Cuti Bersama

1. GPIB dapat melakukan cuti

masal atau cuti bersama karena Pasal 26:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
ketentuan pihak GPIB dan atau : Cukup jelas

ketentuan Pemerintah dan akan

diperhitungkan sebagai

pengurangan jatah cuti tahunan

Pegawai.

2. Pada hari cuti bersama yang

ditetapkan oleh GPIB atau pun Pasal 26:2

Pemerintah, Pegawai tidak

diwajibkan bekerja, dengan

mendapat gaji / upah penuh

sejauh tidak melebihi ketentuan

jatah cuti yang masih ada.

3. Kecuali untuk Pekerjaan dan

jabatan tertentu, yang karena sifat Pasal 26:3

Pekerjaannya harus dilaksanakan

secara terus menerus atau yang

harus segera diselesaikan, yang

bila tidak dikerjakan, akan

mengganggu kelangsungan

GPIB, maka dalam cuti masal ini

yang bersangkutan harus datang

kerja dan jatah cutinya pun tidak

akan dipotong.

Pasal 27 Pasal 27 : Cukup jelas
Ijin Khusus

Pegawai diberikan ijin khusus
meninggalkan Pekerjaan namun tetap

Hal. 424

mendapat upah apabila dilaksanakan Pasal 27:1 : Cukup jelas
dengan mengajukan permohonan Pasal 27:2 : Cukup jelas
tertulis/lisan kepada atasan langsung Pasal 27:3 : Cukup jelas
dan hanya untuk keperluan-keperluan Pasal 27:4 : Cukup jelas
tersebut di bawah ini: Pasal 27:5 : Cukup jelas
1. Pernikahan Pegawai diberi ijin 3
Pasal 27:6 : Cukup jelas
(tiga) hari.
2. Pernikahan anak sah dari

Pegawai diberi ijin selama 2
(dua) hari.
3. Istri sah Pegawai melahirkan/
Keguguran diberi ijin 2 (dua)
hari.
4. Pembaptisan anak Pegawai
diberikan ijin selama 1 (satu)
hari.
5. Anggota keluarga, (yaitu
suami/istri, orang tua/mertua,
anak sah dan saudara kandung
Pegawai) meninggal dunia diberi
ijin selama 1 (satu) hari.
6. Pelaksanaan terhadap ijin Khusus
berlaku pada saat terjadinya
kegiatan yang dimaksud pada
poin 1 sampai dengan 5.

BAB VI
FASILITAS KERJA

Pasal 28
Peralatan Kerja

1. GPIB menyediakan peralatan
kerja yang untuk dipergunakan

Hal. 425

oleh Pegawai dalam : Cukup jelas
melaksanakan tugasnya. : Cukup jelas
2. Peralatan kerja adalah barang Pasal 28:1 : Cukup jelas
inventaris GPIB yang dipakai
untuk keperluan dinas. : Cukup jelas
3. Pegawai dilarang membawa : Cukup jelas
peralatan kerja ke luar kantor Pasal 28:2
tanpa ijin dari pimpinan GPIB. : Cukup jelas

Pasal 29 Pasal 28:3
Keselamatan Kerja

1. Dalam menjamin keselamatan
kerja Pegawai, GPIB senantiasa
akan menyediakan alat-alat
keselamatan kerja sesuai dengan
ketentuan Perundang-undangan Pasal 29:1
yang berlaku

2. Pegawai diwajibkan memakai
dan memelihara alat-alat
keselamatan kerja yang
disediakan GPIB untuk
Pekerjaan-Pekerjaan tertentu Pasal 29:2
sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang berlaku.

3. Alat-alat keselamatan kerja
merupakan pinjaman dari GPIB
dan tidak dibenarkan untuk
disalahgunakan/dipindah-
tangankan kepada yang tidak Pasal 29:3
berhak.

4. GPIB dapat membebankan ganti
kerugian sebagian atau
sepenuhnya kepada Pegawai

Hal. 426

yang bersangkutan yang karena

sengaja atau kelalaiannya terjadi Pasal 29:4 : Cukup jelas
: Cukup jelas
kehilangan maupun kerusakan : Cukup jelas
: Cukup jelas
atas alat-alat keselamatan kerja : Cukup jelas

yang disediakan untuknya.

5. Pegawai wajib ikut aktif

mengambil bagian dalam usaha

pencegahan dan penanggulangan

kecelakaan/kebakaran di

lingkungannya masing-masing. Pasal 29:5

6. GPIB berhak

menunjuk/mengangkat setiap

Pegawai untuk duduk dalam

badan-badan yang dibentuk

untuk maksud butir 5 di atas Pasal 29:6

disamping tugas-tugasnya yang

biasa.

7. Pegawai wajib melaporkan

dengan segera setiap kejadian

kecelakaan/ kebakaran di

lingkungan GPIB serta wajib

memberikan keterangan yang Pasal 29:7

benar pada petugas yang ditunjuk

oleh GPIB untuk menyelidiki

peristiwa tersebut.

8. Demi kepentingan GPIB dan

pribadinya, Pegawai diharuskan

mematuhi dan menaati

ketentuan-ketentuan yang

berlaku tentang keselamatan Pasal 29:8

kerja.

Pasal 30

Hal. 427

Pembinaan, Latihan dan
Pendidikan

1. Untuk meningkatkan

pengetahuan dan ketrampilan

Pegawai, GPIB dapat

mengadakan pembinaan, Pasal 30:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
pendidikan atau latihan yang
: Cukup jelas
dibiayai oleh GPIB.

2. Setiap Pegawai yang mengikuti

latihan atau pendidikan dengan

biaya GPIB harus bersedia

membuat pernyataan agar materi Pasal 30:2

pelatihan dan pendidikan akan

diperuntukkan bagi kepentingan

GPIB. Hal ini akan diatur lebih

terinci dalam Surat Keputusan

Majelis Sinode/Majelis Jemaat.

3. Ketentuan mengenai jenis atau

sifat latihan/pendidikan,

disesuaikan dengan kebutuhan

dan kemampuan Pegawai. Pasal 30:3

Pasal 31
Pembinaan

1. Pembinaan meliputi aktivitas

dalam rangka peningkatan

pengetahuan dan keterampilan

pegawai GPIB yang Pasal 31:1 : Cukup jelas

diselenggarakan di dalam

maupun di luar lingkungan

gereja.

Hal. 428

2. Pembinaan Pegawai dilakukan

oleh GPIB berdasarkan

kebutuhan sesuai perencanaan Pasal 31:2 : Cukup jelas
: Cukup jelas
Majelis Sinode. : Cukup jelas
: Cukup jelas
3. Pembina adalah orang yang : Cukup jelas

memiliki pengetahuan, : Cukup jelas
: Cukup jelas
keterampilan dan sikap terpuji Pasal 31:3

untuk melakukan pembinaan,

baik dari dalam GPIB atau dari

luar GPIB.

4. Pegawai dapat juga mengikuti

pembinaan di lembaga

pembinaan di luar GPIB. Pasal 31:4

5. Pembinaan khusus bagi Pendeta

pegawai GPIB dilaksanakan

secara berjenjang dalam bentuk Pasal 31:5

Kursus Dasar Pendeta (KDP) dan

Kursus Lanjutan Pendeta (KLP).

6. Biaya pembinaan ditanggung

oleh instansi/lembaga masing-

masing.

Pasal 31:6

Pasal 32

Pelatihan

1. Pelatihan adalah aktivitas untuk
meningkatkan keterampilan dan
pengetahuan praktis guna
menunjang tugas pelayanan Pasal 32:1
Pegawai di tempat tertentu.

2. Pelatihan ini dapat dilaksanakan
di dalam GPIB atau di lembaga
pendidikan di luar GPIB.
Pasal 32:2

Hal. 429

3. Biaya pelatihan dan transpor

ditanggung oleh instansi/lembaga

masing-masing. Pasal 32:3 : Cukup jelas
: Cukup jelas
4. Untuk para Pendeta di daerah

Pelkes dilakukan pelatihan

keterampilan disesuaikan dengan Pasal 32:4

kebutuhan setempat.

Pasal 33

Pendidikan

1. GPIB memberikan kesempatan

kepada Pegawai Pendeta dan

Pegawai Non Pendeta yang Pasal 33:1 : Baik dalam bidang
Teologi maupun
memenuhi persyaratan untuk non Teologi sesuai
dengan perkiraan
melanjutkan pendidikan (studi) kebutuhan GPIB
kemasa depan.
baik pendidikan formal

pencapaian gelar

Master/Magister (S2) dan gelar

Doktor (S 3) maupun pendidikan

non formal.

2. Pendidikan (studi) lanjutan : Disesuaikan dengan
tersebut harus seusai dengan
perencanaan kebutuhan jangka Pasal 33:2 PKUPPG dan
pendek dan jangka panjang.

konteks lokal di

3. Lembaga pendidikan lanjutan jemaat.

yang dituju haruslah mendapat

persetujuan Majelis Sinode. Pasal 33:3 : Cukup jelas

4. Persyaratan untuk mengikuti : Cukup jelas
studi lanjutan antara lain :
a. Masa kerja paling sedikit 5 Pasal 33:4
tahun tanpa terputus;

Hal. 430

b. Bukan fungsionaris Majelis Pasal 33:4.a : Cukup jelas
: Cukup jelas
Sinode; : Cukup jelas
: Khusus untuk S2
c. Memiliki catatan Pasal 33:4.b
dan S3
kepegawaian yang baik; : Cukup jelas

d. Lulus tes masuk perguruan Pasal 33:4.c

tinggi untuk tujuan studi

lanjut; Pasal 33:4.d

e. Memiliki kemampuan salah

satu bahasa asing setara

TOEIC/TOEFL/IELTS. Pasal 33:4.e

5. Tidak merangkap sebagai Ketua

Majelis Jemaat, maupun Pendeta

Jemaat selama masa studi. Pasal 33:5 : Dalam hal jemaat

menyetujui Pendeta

yang studi tetap

sebagai Ketua

Majelis

Jemaat/Pendeta

Jemaat, maka segala

haknya ditanggung

6. Perjanjian antara GPIB dan oleh Jemaat
pendeta yang ditetapkan untuk
mengikuti studi lanjutan antara Pasal 33:6 setempat.
lain harus mencantumkan pasal-
pasal antara lain menyatakan : : Cukup jelas
a. Setelah selesai pendidikan,
pendeta tersebut harus : Cukup jelas
kembali ke lingkungan GPIB Pasal 33:6.a
dan bersedia ditugaskan : Cukup jelas
dimana saja dalam wilayah
pelayanan GPIB;
b. Apabila melanggar perjanjian
tersebut semua biaya yang
dikeluarkan oleh GPIB harus Pasal 33:6.b

Hal. 431

dikembalikan, dan Pendeta Pasal 33:7 : Cukup jelas
yang bersangkutan akan Pasal 33:8
diberhentikan dengan tidak : Selama Pendeta
hormat. Pasal 33:9
7. Ketentuan tersebut pada Pasal 33 Pasal 33:10 menjalankan studi
butir 2, 3, 4 dan 5 berlaku juga
bagi Pendeta yang ditugaskan dengan biaya
oleh Majelis Sinode untuk
mengikuti studi lanjutan di luar sendiri dan dengan
negeri.
8. Pendidikan (studi) lanjutan yang rekomendasi GPIB,
diikuti oleh pegawai atas biaya
sendiri atau oleh sponsor dan tetap memperoleh
masih sejalan dengan rencana
kebutuhan GPIB, maka GPIB Gaji Dasar, dan
dalam hal ini dapat menyetujui
dan diintegrasikan ke dalam waktu studinya
lingkup pendidikan GPIB.
Apabila yang bersangkutan tidak bisa
mengundurkan diri sesudah studi,
maka status kepegawaiannya diperhitungkan
diakhiri.
9. Pegawai yang berkeinginan sebagai cuti di luar
untuk melanjutkan pendidikan
formal harus memperoleh Surat tanggungan GPIB
Rekomendasi Gereja (SRG) dari
Majelis Sinode. : Mereka yang studi
10. Selama menjalani studi pegawai
yang bersangkutan diwajibkan tanpa rekomendasi
melaporkan kemajuan studi
setiap semester. Apabila terdapat Majelis Sinode,
kecenderungan prestasi yang
kurang baik, Majelis Sinode kehilangan hak atas

Gaji Dasar.

: Cukup jelas

Hal. 432

berhak mengakhiri masa

studinya.

11. Selama menjalani studi pegawai

yang bersangkutan yang

ditugaskan oleh Majelis Sinode Pasal 33:11 : Cukup jelas
Pasal 33:12
untuk belajar, dan tetap : Yang dimaksud
Pasal 33:13 dengan
memperoleh Gaji Dasar Pasal 33:14 institusi/lembaga
Pasal 33:15 adalah Jemaat asal
12. Gaji Dasar pegawai yang Pasal 33:16 atau Majelis Sinode.

menjalankan studi atas biaya : Cukup jelas

sendiri dan mendapat : Cukup jelas

rekomendasi dari Majelis Sinode, : Cukup jelas

dibayar oleh instansi/lembaga; : Cukup jelas

namun tidak berhak atas cuti dan

tunjangan Hari Raya.

13. Masa studi pegawai yang

bersangkutan dihitung sebagai

masa kerja pegawai.

14. GPIB tidak menyesuaikan

pangkat/golongan secara

langsung sebagai akibat dari

keberhasilan dalam studi lanjut

dimaksud.

15. Masa studi maksimum yang

diizinkan adalah 2 kali masa

program studi yang ditempuh.

16. Hal-hal yang belum diatur,

ditetapkan dalam pedoman studi

lanjut.

Pasal 34
Perjalanan Dinas

1. Yang dimaksud dengan
perjalanan dinas adalah setiap

Hal. 433

perjalanan dalam rangka Pasal 34:1 : Cukup jelas

kepentingan Pekerjaan dan : Cukup jelas

ditugaskan oleh pimpinan GPIB. : Cukup jelas

2. Perjalanan dinas adalah : Cukup jelas
: Cukup jelas
perjalanan dinas dalam kota, luar : Cukup jelas
: Cukup jelas
kota dan perjalanan dinas luar Pasal 34:2 : Cukup jelas
: Cukup jelas
negeri.

3. Biaya perjalanan dinas

ditanggung GPIB dan

dimaksudkan sebagai pengganti: Pasal 34:3

a. Biaya transpor ke dan dari

tempat tujuan.

b. Biaya penginapan termasuk Pasal 34:3.a

pajak.

c. Biaya makan. Pasal 34:3.b

d. Biaya transpor selama di

tempat tujuan. Pasal 34:3.c

e. Uang saku. Pasal 34:3.d

4. Besarnya biaya perjalanan dinas

diatur tersendiri dalam ketentuan Pasal 34:3.e

mengenai PPMS/PPMJ. Pasal 34:4

Pasal 35
Perjalanan Dinas di Dalam Negeri

1. Perjalanan Dinas dilaksanakan : Cukup jelas
berdasarkan penugasan Majelis : Cukup jelas
Sinode untuk lingkup Sinodal Pasal 35:1
atau Majelis Jemaat untuk
lingkup Jemaat.

2. Perjalanan Dinas maksimal 30
hari kerja.

3. Laporan hasil perjalanan dinas Pasal 35:2
segera disampaikan kepada

Hal. 434

pimpinan unit kerja masing- Pasal 35:3 : Cukup jelas

masing selambat-lambatnya 2 : Cukup jelas

minggu setelah melaksanakan : Cukup jelas

tugas. : Cukup jelas
: Cukup jelas
4. Biaya-biaya perjalanan menjadi : Cukup jelas
: Cukup jelas
tanggungan instansi atau lembaga : Cukup jelas
: Cukup jelas
yang mengutus atau lembaga Pasal 35:4
: Cukup jelas
yang mengundang.

5. Biaya-biaya tersebut mencakup

aspek-aspek dibawah ini, dan

ditentukan besarnya sesuai Pasal 35:5

dengan pangkat/golongan:

a. Tiket pesawat kelas ekonomi

dan kereta api kelas eksekutif

pergi-pulang; Pasal 35:5.a

b. Biaya penginapan minimal

kamar hotel bintang 3(tiga);

c. Biaya makan; Pasal 35:5.b

d. Biaya transpor lokal;

e. Uang saku/harian Pasal 35:5.c

6. Jika tempat tujuan menyediakan Pasal 35:5.d

penginapan, makan dan transpor Pasal 35:5.e

maka kepada pegawai hanya Pasal 35:6

diberikan tiket (biaya tiket) pergi-

pulang dan uang saku.

7. Untuk memudahkan

administrasi, Majelis

Sinode/Majelis Jemaat Pasal 35:7

mengeluarkan ketetapan untuk

uang saku/harian dan untuk biaya

penginapan, makan dan transpor

menjadi satuan biaya yang

bersifat lumsum.

Hal. 435

8. Penambahan hari dinas karena

pekerjaan belum selesai dapat Pasal 35:8 : Cukup jelas

dilakukan atas persetujuan

pimpinan instansi/lembaga

masing-masing.

Pasal 36
Perjalanan Dinas ke luar Negeri

1. Setiap perjalanan dinas pegawai

Pendeta maupun non Pendeta ke Pasal 36:1 : Cukup jelas

luar negeri harus seijin Majelis : Cukup jelas
: Cukup jelas
Sinode. : Cukup jelas
: Cukup jelas
2. Kegiatan perjalanan dinas ke luar : Cukup jelas

negeri dilakukan dalam rangka : Pasal 36:2 : Cukup jelas

a. Studi banding;

b. Seminar/lokakarya/konferens

i atau kegiatan lain yang Pasal 36:2.a

sejenis; Pasal 36:2.b

c. Undangan-undangan khusus.

3. Dalam Surat Tugas yang

dikeluarkan oleh Majelis Sinode Pasal 36:2.c

harus jelas tanggal berangkat dan Pasal 36:3

tanggal kembali.

4. Penentuan tanggal berangkat dan

tanggal kembali dan jumlah hari

dinas seluruhnya didasarkan pada Pasal 36:4

lama perjalanan pergi, ditambah

1 hari persiapan pergi, ditambah

lamanya mengikuti kegiatan,

ditambah 1 hari persiapan pulang

dan lamanya perjalanan pulang.

5. Apabila pegawai menunda hari

kembali, maka harus seizin

Hal. 436

Majelis Sinode dalam hal ini

Ketua Umum atau Ketua Bidang Pasal 36:5 : Cukup jelas

terkait atau Sekretaris Umum.

Penundaan itu menjadi risiko

sepenuhnya dari pegawai

6. Biaya-biaya sepenuhnya

ditanggung GPIB, terdiri atas :

Pasal 36:6 : Petunjuk Teknis

tentang

pemberlakuan biaya

perjalanan dinas

sesuai dengan

pangkat /golongan

a. Exit permit, fiscal (bila ada) dan jarak dibuat

dan airport tax; oleh Majelis

b. Tiket pp pesawat udara kelas Sinode.

ekonomi atau kereta api kelas Pasal 36:6.a : Cukup jelas

eksekutif;

c. Biaya penginapan minimal Pasal 36:6.b : Cukup jelas

kamar hotel bintang 3;

d. Biaya makan;

e. Biaya Transport lokal; Pasal 36:6.c : Cukup jelas

f. Uang saku; : Cukup jelas
: Cukup jelas
g. Kontribusi (jika ada). Pasal 36:6.d : Cukup jelas
: Cukup jelas
7. Dalam hal memenuhi undangan, Pasal 36:6.e : Cukup jelas

biaya sepenuhnya ditanggung Pasal 36:6.f

pengundang; tetapi uang Pasal 36:6.g

saku/harian tetap diberikan Pasal 36:7

kepada pegawai.

8. Satuan jumlah biaya dari ayat 6

butir e, f dan g dan juga untuk

uang saku/harian akan ditetapkan

oleh Majelis Sinode dalam valuta Pasal 36:8 : Cukup jelas

Hal. 437

asing yaitu Dolar Amerika (US

$).

9. Penentuan satuan jumlah tersebut

berbeda berdasarkan tingkat

biaya hidup (living cost) dari

negara tujuan. Pasal 36:9 : Cukup jelas
Pasal 36:10 : Cukup jelas
10. Pegawai tidak diperkenankan

mengajukan penagihan

kekurangan atau biaya tambahan

lainnya.

BAB VII
ALIH TUGAS DAN
PENUGASAN SEMENTARA

Pasal 37
Alih Tugas

1. Ketentuan Alih Tugas Pegawai

Pendeta.

a. Alih tugas adalah bagian dari

proses pembinaan yang Pasal 37:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
dilakukan secara terencana : Cukup jelas

dan terpola. Pasal 37:1.a : Cukup jelas

b. Alih tugas sepenuhnya

merupakan hak dan

wewenang Majelis Sinode

sesuai Tata Gereja GPIB Pasal 37:1.b

(Peraturan Pokok III Pasal 4

ayat 1 butir b).

c. Tujuan dan alasan mutasi :

i. Penyegaran dan

pembinaan;

Pasal 37:1.c

Hal. 438

ii. Mengembangkan dan Pasal 37:1.c.i : Cukup jelas

menyeimbang-kan

pengalaman daerah, Pasal 37:1.c.ii : Cukup jelas

wilayah dan sifat - sifat

jemaat tertentu;

iii. Mendekatkan ke tempat

atau daerah yang

berhubungan dengan Pasal 37:1.c.iii : Cukup jelas

masa pensiun ;

iv. Sedapat mungkin sudah

5 (lima) tahun bertugas

di suatu jemaat/instansi Pasal 37:1.c.iv : Cukup jelas

GPIB lainnya, kecuali

untuk hal-hal yang

sangat mendesak dalam

rangka melaksanakan

misi Allah.

d. Hal-hal penting yang perlu

diperhatikan adalah :

i. Surat pemberitahuan Pasal 37:1.d : Cukup jelas

mutasi (alih tugas)

disampaikan secara Pasal 37:1.d.i : Cukup jelas

tertulis 3(tiga) bulan

sebelumnya kepada

Pendeta dan Jemaat

yang terkait. Pada masa

itu, biaya alih tugas

sudah harus

disampaikan kepada

Majelis Sinode untuk

diteliti dan

persetujuannya.

ii. Dengan adanya surat

pemberitahuan alih

Hal. 439

tugas, Pendeta yang Pasal 37:1.d.ii : Cukup jelas

bersangkutan segera

menyiapkan laporan

pekerjaan/pelayanan

selama masa tugasnya,

dengan melampirkan

laporan keuangan

Majelis Jemaat yang

sudah di audit.

iii. Pelaksanaan alih tugas

dilakukan selambat-

lambatnya 3 bulan Pasal 37:1.d.iii : Khusus bagi

setelah diterbitkannya Pendeta yang akan

Surat Keputusan Majelis memasuki masa

Sinode. pensiun, harus

sudah

mengosongkan

pastori selambat-

lambatnya 3 (tiga)

iv. Apabila dalam 3 (tiga) bulan setelah SK

bulan setelah Surat Pensiun diterbitkan.

Keputusan diterbitkan Pasal 37:1.d.iv : Cukup jelas

Pendeta yang

bersangkutan tidak

melaksanakan alih tugas

diakhiri kepegawaian

dan kependetaannya

dengan lebih dahulu

dilakukan pemanggilan

sebanyak 3 (tiga) kali

dengan jarak 1 (satu)

minggu per

pemanggilan.

Hal. 440

v. Bagi Pendeta mantan

fungsionaris Majelis Pasal 37:1.d.v : Cukup jelas

Sinode yang tengah

menunggu penugasan

selanjutnya,

penggajiannya menjadi

tanggung jawab Majelis

Sinode dalam statusnya

sebagai Pendeta

Pelayanan Umum.

e. Biaya alih tugas dipikul oleh

jemaat asal dan jemaat tujuan Pasal 37:1.e : Cukup jelas

masing-masing sebesar 50 %.

f. Komponen biaya alih tugas

adalah biaya pengepakan

barang, biaya pengangkutan Pasal 37:1.f : Khusus untuk biaya

barang, biaya transport dan pindah sekolah

biaya pindah sekolah anak/anak-anak

anak/anak-anak. diberikan 1 (satu)

kali Gaji Dasar.

Untuk daerah

tertentu diberikan

biaya menginap 1

2. Ketentuan Alih Tugas Pegawai (satu) malam.

Non Pendeta.

a. Kebijakan Dasar. Pasal 37:2 : Cukup jelas

i. Gereja berwenang

melakukan pemindahan Pasal 37:2.a : Cukup jelas

/ mutasi pegawai sesuai Pasal 37:2.a.i : Cukup jelas

dengan kebutuhan

Organisasi.

ii. Setiap pegawai yang

diputuskan untuk

dipindahkan/mutasi, Pasal 37:2.a.ii : Cukup jelas

Hal. 441

berkewajiban mengikuti

keputusan pemindahan

tersebut.

iii. Setiap pegawai yang

mengalami pemindahan

/ mutasi, Pasal 37:2.a.iii : Cukup jelas

status/golongan,

kedudukan dan

penghasilannya tidak

akan lebih rendah dari

yang sebelumnya,

kecuali keputusan

pemindahan / mutasi

merupakan sangsi yang

dijatuhkan atau Demosi.

b. Tujuan Pemindahan.

i. Pengisian Formasi

Jabatan. Pasal 37:2.b : Cukup jelas

ii. Pengembangan sistem Pasal 37:2.b.i : Cukup jelas

dan metode kerja

Pendayagunaan Pasal 37:2.b.ii : Cukup jelas

sumber daya manusia.

Pasal 38
Penugasan Sementara

1. Pegawai yang ditempatkan di luar

kota (detasering), kecuali atas

permintaan sendiri, diberikan Pasal 38:1 : Cukup jelas

fasilitas yang diatur dalam surat

keputusan Majelis

Sinode/Majelis Jemaat.

2. Fasilitas-fasilitas tersebut

mencakup biaya:

Hal. 442

a. Perjalanan dinas pergi Pasal 38:2 : Cukup jelas

pulang. : Cukup jelas

b. Penginapan. Pasal 38:2.a : Cukup jelas
: Cukup jelas
c. Perpindahan. : Cukup jelas

3. Ketentuan mengenai Penugasan Pasal 38:2.b

di luar kota diatur dalam Pasal 38:2.c

ketentuan mengenai Pasal 37:3

PPMS/PPMJ.

BAB VIII
PENGGAJIAN

Pasal 39 : Cukup jelas
Penetapan Gaji : Cukup jelas
: Cukup jelas
Pasal 39
1. Penetapan gaji Pegawai : Cukup jelas

didasarkan kepada kemampuan
(potensi), prestasi kerja, Pasal 39:1
kontribusi Pegawai serta
kemampuan GPIB.
2. Kenaikan gaji dapat dilakukan
secara berkala dengan
mempertimbangkan kemampuan Pasal 39:2
GPIB, laju inflasi dan hasil
evaluasi kinerja Pegawai pada
periode sebelumnya.
3. Kenaikan gaji dapat pula
dilakukan apabila terjadi promosi
Pegawai ke jenjang jabatan yang Pasal 39:3
lebih tinggi dan apabila skala gaji
sebelumnya belum mencapai
skala gaji yang terdapat pada
golongan jabatan baru.

Hal. 443

Pasal 40
Perhitungan Gaji

1. Untuk Pegawai dengan status Pasal 40 : Cukup jelas
: Cukup jelas
tertentu komponen gaji Pegawai : Cukup jelas
: Cukup jelas
terdiri atas : : Cukup jelas
: Cukup jelas
a. Gaji Pokok Pasal 40:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
b. Tunjangan Istri/Suami adalah : Cukup jelas

35% dari Gaji Pokok. : Cukup jelas

c. Tunjangan Anak masing- Pasal 40:1.a : Cukup jelas

masing 5% dari Gaji Pokok, Pasal 40:1.b : Cukup jelas

maksimal 3(tiga) orang anak.

d. Tunjangan Struktural Pasal 40:1.c

e. Tunjangan Fungsional

f. Tunjangan Tidak Tetap.

2. Pajak penghasilan (PPh-21) atas Pasal 40:1.d

gaji dan penghasilan lainnya yang Pasal 40:1.e

diterima Pegawai dari GPIB Pasal 40:1.f

ditanggung oleh GPIB sepanjang Pasal 40:2

mempunyai NPWP.

3. Tunjangan tetap adalah tunjangan

yang diberikan dalam jumlah

yang tetap setiap bulan, tidak

didasarkan atas kehadiran atau Pasal 40:3

prestasi kerja.

4. Tunjangan tidak tetap adalah

tunjangan yang diberikan

berdasarkan kehadiran atau

prestasi kerja. Pasal 40:4

5. Tunjangan Kesejahteraan adalah

bantuan yang diberikan oleh

GPIB kepada pegawai atau

bentuk bantuan kesejahteraan Pasal 40:5

lainnya yang dapat berupa usaha

Hal. 444

bersama oleh GPIB dan pegawai

untuk mendapatkan jaminan

masa depan/ hari tua.

6. Tunjangan Kesejahteraan juga

bertujuan untuk meningkatkan

kinerja dan taraf hidup pegawai

dan keluarga. Pasal 40:6 : Cukup jelas
: Cukup jelas
7. Tunjangan Kesejahteraan

meliputi Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS), Pastori,

Bantuan Kesehatan dan Pasal 40:7

Pengobatan, Bantuan Kematian,

Program Pensiun, Uang

Penghargaan Masa Kerja dan

Jaminan Perumahan Hari Tua

(JPHT).

8. Bagi Pegawai yang suami atau

istrinya bekerja di Lingkungan

GPIB maupun di luar GPIB dan

Instansi Negara atau swasta tidak Pasal 40:8 : Kecuali terhadap

mendapat Tunjangan Istri/suami suami/istri yang

dan Anak. pasangan dan anak

tidak mendapat

tunjangan dan

dibuktikan dengan

9. Tunjangan-tunjangan di kantor surat keterangan
Majelis Sinode terdiri atas
tunjangan jabatan dan fungsional. dari instansi tempat

10. Tunjangan jabatan di kantor bekerja.
Majelis Sinode diberikan kepada:
a. Kepala kantor Pasal 40:9 : Cukup jelas
b. Kepala biro Pasal 40:10
c. Ketua dan Sekretaris : Cukup jelas
Departemen.

Hal. 445

d. Kasir Pasal 40:10.a : Cukup jelas
11. Tunjangan jabatan fungsionaris Pasal 40:10.b : Cukup jelas
Pasal 40:10.c : Cukup jelas
Majelis Sinode diberikan kepada Pasal 40:10.d : Cukup jelas
seluruh fungsionaris Majelis Pasal 40:11 : Cukup jelas
Sinode, sedangkan untuk Pendeta
Pelayanan Umum di Majelis Pasal 40:12 : Cukup jelas
Sinode ditambah dengan gaji dan
tunjangan sesuai golongan/ruang Pasal 40:13 : Cukup jelas
dan pangkatnya serta tunjangan
fungsional sebagai Pendeta.
Besarnya tunjangan jabatan
fungsionaris Majelis Sinode
diatur tersendiri dalam Peraturan
Pelaksanaan Majelis Sinode
(PPMS).
12. Kecuali Pendeta fungsionaris
Majelis Sinode dan Pendeta
Pelayanan Umum yang
ditugaskan di Majelis Sinode,
maka Pendeta Pelayanan Umum
yang diperbantukan di Majelis
Sinode atau lembaga lain tidak
menerima tunjangan jabatan dari
Majelis Sinode.
13. Besarnya Tunjangan jabatan bagi
Pendeta Pelayanan Umum yang
ditugaskan di Majelis Sinode
diatur dan ditetapkan dalam
PPMS.
14. Tunjangan khusus kepala kantor
dan kasir serta tunjangan jabatan
kepala biro di Majelis Sinode,
besarannya diatur tersendiri dan
dicantumkan dalam PPMS.

Hal. 446

15. Tunjangan khusus di kantor Pasal 40:14 : Cukup jelas
Majelis Jemaat diberikan kepada Pasal 40:15 : Cukup jelas
kepala kantor dan kasir. Besarnya Pasal 40:16 : Cukup jelas
tunjangan khusus tersebut diatur Pasal 40:17 : Cukup jelas
dan dicantumkan dalam PPMJ
Pasal 40:18 : Cukup jelas
16. Tunjangan Fungsional diberikan Pasal 40:19 : Cukup jelas
kepada para Pendeta Organik Pasal 40:20 : Cukup jelas
GPIB.

17. Tunjangan Transport diberikan
kepada pegawai yang tidak
memperoleh fasilitas transport
(mobil, sepeda motor atau antar
jemput). Besarnya ditentukan
oleh Majelis Jemaat untuk
pegawai yang bekerja di Kantor
Majelis Jemaat dan Majelis
Sinode untuk pegawai yang
bekerja di Kantor Majelis Sinode.

18. Tunjangan Hari Raya diberikan
pada setiap hari Natal atau hari
besar sesuai agamanya yang
besarnya 1 (satu) bulan gaji
bersih.

19. Tunjangan Cuti Tahunan,
besarnya 1 (satu) bulan gaji
bersih.

20. Tunjangan Cuti Besar, besarnya 2
(dua) bulan gaji bersih.

21. GPIB, atas pertimbangan tertentu
dapat mencabut atau mengurangi
tunjangan tidak tetap yang
diterima Pegawai.

22. Jenis dan besarnya tunjangan
tetap maupun tunjangan tidak

Hal. 447

tetap akan diatur tersendiri dalam

Peraturan Penggajian. Pasal 40:21 : Cukup jelas
Pasal 40:22 : Cukup jelas
23. Gaji penuh akan dibayarkan Pasal 40:23 : Cukup jelas
Pasal 40:24 : Cukup jelas
kepada Pegawai yang sudah Pasal 40:25 : Cukup jelas

bekerja penuh satu bulan untuk

bulan yang bersangkutan sejak

diterima bekerja di GPIB.

24. Pegawai baru yang masa kerjanya

tidak penuh satu bulan dalam

bulan yang bersangkutan gajinya

akan diperhitungkan secara

proporsional.

25. Untuk Pegawai borongan, harian

lepas, honorer akan

diperhitungkan lain sesuai

dengan kesepakatan yang dibuat

oleh Pegawai yang bersangkutan

dengan pihak GPIB.

26. Ketentuan mengenai BPJS

Ketenagakerjaan diatur sesuai

peraturan perundangan yang

berlaku.

Pasal 41 Pasal 40:26 : Cukup jelas
Pengurangan Gaji dan Denda
Pasal 41 : Cukup jelas
1. GPIB akan memperhitungkan Pasal 41:1 : Cukup jelas
gaji Pegawai apabila Pegawai
mempunyai kewajiban kepada
GPIB yang harus dibayar.

2. Pegawai yang cuti di luar
tanggungan GPIB, atau kelebihan
masa cuti diperhitungkan dengan
gaji sebesar 1/jumlah hari kerja

Hal. 448

dari upah per bulan untuk setiap : Cukup jelas
hari cuti tersebut.
3. Pengurangan gaji juga dilakukan
karena Pegawai telah melakukan Pasal 41:2
kesalahan yang merugikan GPIB
secara langsung maupun tidak,
dengan perhitungannya sebesar
ketentuan GPIB.

Pasal 42 : Cukup jelas
Pegawai Sakit Berkepanjangan Pasal 41:3

Kepada Pegawai yang menderita

sakit berkepanjangan dan tidak

mampu bekerja, GPIB tetap

membayarkan upahnya dengan

syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pegawai harus mengajukan bukti Pasal 42 : Cukup jelas

yang dapat diterima dan dibuat Pasal 42:1 : Cukup jelas
Pasal 42:2 : Cukup jelas
oleh dokter yang

berwenang/mempunyai ijin

praktik.

2. Bila diperlukan, GPIB dapat

meminta Pegawai untuk

menghubungi dokter yang

ditunjuk oleh GPIB untuk

mendapatkan penilaiannya.

3. Pegawai yang menderita penyakit

menahun (berkepanjangan) yang

berlangsung terus menerus atau

terputus-putus yang berulang

kembali dalam tenggang waktu

kurang dari 20 hari, tetap

mendapat upah.

Hal. 449

4. Upah yang dibayarkan kepada

pekerja/buruh yang sakit Pasal 42:3 : Cukup jelas

sebagaimana dimaksud adalah : Cukup jelas
: Cukup jelas
sebagai berikut : : Cukup jelas
: Cukup jelas
a) untuk 4 (empat) bulan : Cukup jelas

pertama, dibayar 100%

(seratus perseratus) dari

upah;

b) untuk 4 (empat) bulan kedua,

dibayar 75% (tujuh puluh Pasal 42:4

lima perseratus) dari upah;

c) untuk 4 (empat) bulan ketiga,

dibayar 50% (lima puluh

perseratus) dari upah; dan Pasal 42:4.a

d) untuk bulan selanjutnya

dibayar 25% (dua puluh lima

perseratus) dari upah

sebelum pemutusan Pasal 42:4.b

hubungan kerja dilakukan

oleh pemberi kerja.

5. GPIB berhak melakukan

pemutusan hubungan kerja Pasal 42:4.c

terhadap Pegawai yang sakit

lebih dari 12 (dua belas) bulan

secara terus menerus dengan

mendapatkan hak-haknya sesuai Pasal 42:4.d

peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

BAB IX Pasal 42:5 : Cukup jelas
TUNJANGAN
KESEJAHTERAAN

Pasal 43

Hal. 450