Tata Gereja GPIB

2. Dalam melakukan tugasnya Pasal 7:2 : Cukup jelas
: Cukup jelas
apabila dianggap perlu oleh : Cukup jelas
: Cukup jelas
kedua belah pihak BPPJ dan
: Cukup jelas
Majelis Jemaat yang
: Cukup jelas
bersangkutan bisa : Cukup jelas

menggunakan jasa BPPG.

3. Dalam melakukan Pasal 7:3

pemeriksaan di Jemaat, BPPG

dan BPPJ dapat bekerjasama

dengan cara sesuai kesepakatan

kedua belah pihak.

4. Hasil pemeriksaan dan Pasal 7:4

konsultasi dimaksud pada ayat

2 diinformasikan baik kepada

Majelis Sinode maupun kepada

PHMJ.

5. Dalam hal pelatihan keahlian Pasal 7:5

Pengelolaan Perbendaharaan

yang diselenggarakan oleh

Majelis Sinode / Majelis

Jemaat maka BPPG / BPPJ bisa

dimintakan perannya secara

langsung.

6. a. Untuk melaksanakan tugas Pasal 7:6.a

sehari-hari seperti

dokumentasi, surat -

menyurat, pengolahan data

maka BPPG / BPPJ dapat

memperoleh fasilitas kerja

berupa :

1) Ruang kerja dan Pasal 7:6.a.1

peralatannya.

2) Honor dan tunjangan. Pasal 7:6.a.2

Hal. 251

3) Biaya Perjalanan

Dinas. Pasal 7:6.a.3 : Cukup jelas
: Cukup jelas
4) Bantuan tenaga Pasal 7:6.a.4
: Cukup jelas
karyawan dari kantor : Cukup jelas

Majelis Sinode /

Majelis Jemaat

sewaktu-waktu bila

diperlukan.

b. Fasilitas kerja untuk BPPJ Pasal 7:6.b

disesuaikan dengan

kondisi di Jemaat yang

bersangkutan

c. Honor dan tunjangan Pasal 7:6.c

BPPG/BPPJ diatur dalam

Program Kerja Anggaran

(PKA) Majelis

Sinode/Majelis Jemaat.

Pasal 8 Pasal 8

Kewenangan BPPG dan BPPJ

1. BPPG / BPPJ berwenang untuk Pasal 8:1 : Mengacu pasal 6
melakukan pemeriksaan baik ayat 1
diminta maupun tidak terhadap
perbendaharaan. : Cukup jelas

2. BPPG / BPPJ berwenang Pasal 8:2 : Khusus untuk unit-
memasuki ruang, gedung, unit misioner yang
rumah, gudang dan tempat melakukan
lainnya milik GPIB untuk
kepentingan pemeriksaan.

3. BPPG / BPPJ berwenang Pasal 8:3
melihat dan meneliti
pembukuan, dokumen dan
memeriksa dan mencocokkan

Hal. 252

keadaan uang kas dan lain-lain pengelolaan secara
tersendiri.
serta meminta keterangan yang

wajib diberikan oleh

fungsionaris Majelis Sinode /

Majelis Jemaat termasuk unit-

unit misioner baik di lingkup

Sinodal maupun di lingkup

Jemaat.

4. a. BPPG wajib menyerahkan

hasil kerjanya kepada Pasal 8:4.a : Cukup jelas

Majelis Sinode dan

melaporkannya kepada

Persidangan Sinode.

c. BPPJ wajib menyerahkan

hasil kerjanya kepada Pasal 8:4.b : Untuk menjaga

PHMJ yang kemudian transparansi maka

dilaporkan oleh PHMJ BPPJ dapat

kepada Sidang Majelis diundang untuk

Jemaat. memberikan

penjelasan dalam

SMJ.

5. Apabila dalam pemeriksaan Pasal 8:5 : Cukup jelas
ditemukan adanya bukti-bukti
yang dapat dijadikan dasar : Cukup jelas
pelanggaran yang secara
material merugikan GPIB,
maka BPPG / BPPJ dapat
mengambil langkah sebagai
berikut :
a. Temuan dilaporkan kepada
Majelis Sinode / Majelis Pasal 8:5.a
Jemaat untuk ditindak
lanjuti.

Hal. 253

b. Apabila dalam kurun Pasal 8:5.b : Cukup jelas
: Cukup jelas
waktu tahun berjalan : Cukup jelas

Majelis Sinode/Majelis

Jemaat tidak juga

menindaklanjuti maka

BPPG/BPPJ dapat

menyampaikan teguran /

peringatan kepada Majelis

Sinode/Majelis Jemaat.

c. Bila ternyata Majelis

Sinode tidak dapat juga Pasal 8:5.c

menyelesaikan temuan

dimaksud maka BPPG

menyampaikan

permasalahannya pada

Persidangan Sinode

Tahunan.

d. Bila ternyata Majelis

Jemaat tidak dapat Pasal 8:5.d

menyelesaikan

permasalahan yang

ditemukan BPPJ maka

BPPJ menyampaikannya

kepada Majelis Sinode.

Pasal 9 Pasal 9
Standar Pemeriksaan

1. Para fungsionaris BPPG / BPPJ Pasal 9:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
melakukan tugasnya

berdasarkan pembagian tugas

yang ditetapkan oleh mereka.

2. Untuk dapat melaksanakan Pasal 9:2

tugasnya dengan lancar, maka

Hal. 254

tata usaha perbendaharaan

Majelis Sinode / Majelis

Jemaat dan unit-unit misioner

harus tersedia pada tiap hari

kerja untuk sewaktu-waktu

dapat diperiksa oleh BPPG /

BPPJ .

3. Pihak yang diperiksa wajib

memberikan segala keterangan Pasal 9:3 : Cukup jelas
: Cukup jelas
yang diperlukan beserta bukti
: Cukup jelas
dan dukungan kepada BPPG / : Cukup jelas

BPPJ pada saat pemeriksaan.

4. Pemeriksaan formal atas

keseluruhan laporan keuangan Pasal 9:4

dan pertanggungjawaban

keuangan Majelis Sinode /

Majelis Jemaat, dilakukan 4

(empat) kali setahun

bersamaan dengan penyusunan

laporan keuangan Majelis

Sinode / Majelis Jemaat yang

dilakukan setiap Triwulan.

5. Pemeriksaan keberadaan dari

uang Kas / Bank dan harta Pasal 9:5

milik lainnya yang berada di

bawah penguasaan Majelis

Sinode / Majelis Jemaat

dilakukan sewaktu-waktu

menurut kebutuhan minimal 1

(satu) kali setahun yakni pada

akhir tahun buku.

6. Pelaksanaan Pengawasan

melekat yang dilakukan oleh Pasal 9:6

fungsionaris Majelis Sinode /

Hal. 255

Majelis Jemaat, hasilnya dapat

digunakan oleh BPPG / BPPJ

untuk dijadikan dasar

pemeriksaan keseluruhan

pertanggungjawaban keuangan

Majelis Sinode / Majelis

Jemaat.

7. Hasil Pengawasan Pasal 9:7 : Cukup jelas

sebagaimana dalam ayat 6

tersebut diatas dibahas dalam

rapat BPPG / BPPJ untuk

dirumuskan selanjutnya berupa

kesimpulan / pendapat BPPG /

BPPJ dan disampaikan kepada

Majelis Sinode/Majelis Jemaat,

untuk dibahas guna

merumuskan pandangan

Majelis Sinode / Majelis

Jemaat maupun BPPG/BPPJ.

Pasal 10 Pasal 10
Pertanggungjawaban

1. Menjelang penyelenggaraan Pasal 10:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
Persidangan Sinode / Sidang

Majelis Jemaat, BPPG / BPPJ

membuat laporan pemeriksaan

tahunan dan laporan

pemeriksaan akhir masa

jabatan untuk disampaikan

kepada Persidangan

Sinode/Sidang Majelis Jemaat :

a. Laporan pemeriksaan Pasal 10:1.a

Tahunan kepada

Hal. 256

Persidangan Sinode /

Sidang Majelis Jemaat

perihal pelaksanaan

pengelolaan

Perbendaharaan GPIB

oleh Majelis

Sinode/Majelis Jemaat dan

unit-unit misioner selama

masa kerja yang berjalan,

untuk dijadikan bahan

pengukuran dan penilaian

kebijakan yang telah

dijalankan oleh Majelis

Sinode / Majelis Jemaat,

dan unit-unit misioner di

bidang perbendaharaan

GPIB.

b. Laporan akhir masa jabatan Pasal 10:1.b : Cukup jelas
: Cukup jelas
kepada Persidangan Sinode

/ Sidang Majelis Jemaat

tentang hasil pekerjaannya

selama masa tugasnya.

2. Dengan pemberian laporan Pasal 10:2

hasil pekerjaan kepada

Persidangan Sinode / Sidang

Majelis Jemaat pada akhir

masa jabatannya seperti yang

dimaksudkan di atas, maka

tugas pekerjaan para

fungsionaris BPPG / BPPJ

dinyatakan selesai.

Pasal 11 Pasal 11
Ketentuan Penutup

Hal. 257

1. Peraturan Nomor 7 ini mulai Pasal 11:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
berlaku sejak tanggal
: Cukup jelas
ditetapkan. Pasal 11:2
: Cukup jelas
2. Dengan ditetapkannya : Cukup jelas
: Cukup jelas
Peraturan ini, maka semua : Cukup jelas

ketentuan mengenai Badan

Pemeriksa Perbendaharaan

GPIB yang bertentangan

dengan peraturan ini Pasal 11:3

dinyatakan tidak berlaku.

3. Apabila ada hal-hal yang

belum diatur oleh peraturan ini,

maka Majelis Sinode dapat

menyusun dan menetapkannya

dalam Sidang Majelis Sinode

sepanjang tidak bertentangan

dengan Tata Gereja yang

berlaku dan melaporkannya

kepada Persidangan Sinode Pasal 11:4

yang terdekat.

4. Perubahan Peraturan ini hanya

dapat dilaksanakan di dalam

dan oleh Persidangan Sinode Pasal 11:4.a

Raya bila :

a. Diusulkan oleh lebih dari Pasal 11:4.b

2/3 jumlah Jemaat atau;

b. Diusulkan oleh Majelis

Sinode setelah disetujui

oleh lebih dari 2/3 jumlah Pasal 11:1.c

Jemaat;

c. Usul-usul perubahan

disampaikan selambat-

lambatnya 1 (satu) tahun

Hal. 258

sebelum Persidangan

Sinode Raya.

Hal. 259

PERATURAN NOMOR 8
TENTANG

PENDEWASAAN, PELEMBAGAAN, PENGGABUNGAN,
PENURUNAN STATUS, PENGAKTIFAN KEMBALI DAN

PENGHAPUSAN JEMAAT

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1 Pasal 1
Pendewasaan Jemaat

1. Pendewasaan Jemaat adalah Pasal 1:1 : Cukup jelas

proses penyiapan suatu : Cukup jelas
: Cukup jelas
persekutuan warga GPIB yang : Cukup jelas

sebelumnya telah diwadahi

dalam suatu bentuk

persekutuan seperti “sektor”

dari satu Jemaat yang sudah
melembaga atau “pos
pelayanan”, yang karena

pertumbuhannya menunjukkan

prospek yang baik, sehingga

perlu segera ditingkatkan
statusnya menjadi “Bakal
Jemaat” disingkat “ Bajem”.

2. Syarat-syarat Pendewasaan

a. Adanya pertumbuhan yang Pasal 1:2

terukur jelas dan Pasal 1:2.a

memenuhi semua

ketentuan yang

dipersyaratkan sebagai

suatu jemaat dewasa.

b. Direkomendasikan oleh Pasal 1:2.b

Jemaat Induk setelah

Hal. 260

mendengar aspirasi warga
jemaat dari “sektor” atau
“pos pelayanan” yang
bersangkutan, dengan
mempertimbangkan
sumber daya yang ada baik
sumber daya manusia
maupun sumber daya
lainnya.

Pasal 2 Pasal 2
Pelembagaan Jemaat

1. Pelembagaan Jemaat adalah

proses penyiapan suatu Bajem Pasal 2:1 : Cukup jelas

untuk ditetapkan secara hukum : Cukup jelas
: Kecuali untuk
menjadi satu jemaat mandiri.
wilayah tertentu
2. Syarat-syarat Pelembagaan:
: Cukup jelas
a. Jumlah warga jemaat Pasal 2:2
: Cukup jelas
dalam Bajem tersebut Pasal 2:2.a

sudah mencapai sekurang-

kurangnya 75 Kepala

Keluarga.

b. Pengembangan

persekutuan, pelayanan Pasal 2:2.b

dan kesaksian dalam

Bajem yang akan

dilembagakan

menunjukkan hasil

pertumbuhan yang

baik/signifikan.

c. Tersedianya Presbiter yang Pasal 2:2.c

bertanggung jawab atas

persekutuan, pelayanan

Hal. 261

dan kesaksian serta : Cukup jelas
pembinaan warga jemaat
serta pengelolaan : Cukup jelas
perbendaharaan jemaat.
d. Adanya wilayah pelayanan Pasal 2:2.d : Yang dimaksud
dimana terdapat prospek dengan istilah
terjadinya konsentrasi tetap ialah tempat
warga jemaat bermukim. yang secara rutin
e. Direkomendasikan oleh Pasal 2:2.e dipakai untuk
Jemaat Induk. beribadah baik
f. Memiliki tempat ibadah Pasal 2:2.f milik maupun
tetap termasuk fasilitas sewa.
pastori.
: Cukup jelas
3. Persiapan Pelembagaan.
: Penetapan batas
Dalam mempersiapkan Pasal 2:3 wilayah dilakukan
atas kesepakatan
pelembagaan perlu dilakukan jemaat-jemaat
yang berbatasan di
langkah-langkah sebagai bawah koordinasi
BP Mupel
berikut: setempat. Dalam
hal batas yang
a. Penelitian yang lebih tumpang tindih
atau warga yang
mendalam tentang wilayah Pasal 2:3.a

pelayanan serta jumlah

warga jemaat yang

bermukim di wilayah

tersebut.

Hal. 262

berdomisili di

wilayah jemaat

lain maka warga

jemaat tersebut

bebas menentukan

dimana dia akan

terdaftar akan

tetapi haknya

untuk menjadi

fungsionaris

pelayanan

dilaksanakan

sesuai dengan

batas wilayah.

Dengan demikian

hak untuk menjadi

fungsionaris

pelayanan di

jemaat di luar

wilayah

domisilinya

b. Penelitian tentang dinyatakan gugur.

pengembangan kemajuan Pasal 2:3.b : Cukup jelas

ekonomi warga jemaat

untuk memenuhi biaya

rutin jemaat setiap bulan.

c. Penelitian terhadap

perkembangan masyarakat Pasal 2:3.c : Cukup jelas

di wilayah tersebut

khususnya tentang tingkat

kerukunan beragama.

d. Penelitian tentang

kemungkinan pengadaan Pasal 2:3.d : Cukup jelas

tanah untuk pembangunan

Hal. 263

Gedung Gereja, Pastori,

Kantor dan lain-lain di

wilayah pelayanan

tersebut.

4. Langkah-langkah persiapan Pasal 2:4 : Cukup jelas

tersebut diatas dijadwalkan : Cukup jelas
: Cukup jelas
dalam satu program
: Cukup jelas
pelembagaan jemaat yang

disusun oleh Majelis Jemaat

Induk bersama dengan

Presbiter Bajem (bakal jemaat)

yang akan dilembagakan, dan

diarahkan serta ditetapkan oleh

Majelis Sinode.

5. Panitia Persiapan Pasal 2:5

Pelembagaan.

a. Panitia Persiapan

Pelembagaan dibentuk Pasal 2:5.a

oleh Majelis Jemaat Induk

dengan mengikutsertakan

Presbiter dan warga jemaat

dari Bajem yang akan

dilembagakan dan

ditetapkan oleh Majelis

Sinode.

b. Panitia Persiapan

Pelembagaan Pasal 2:5.b

melaksanakan tugas

berdasarkan program yang

telah ditetapkan oleh

Majelis Sinode

sebagaimana yang

tercantum pada pasal 2 ayat

3.

Hal. 264

c. Masa tugas Panitia Pasal 2:5.c : Cukup jelas
: Cukup jelas
Persiapan Pelembagaan : Cukup jelas

ditentukan sejak terbitnya

Keputusan Majelis Sinode

tentang Panitia Persiapan,

berlanjut selama

pelaksanaan program

pelembagaan dan berakhir

pada saat terlaksananya

pelembagaan.

d. Pelembagaan dilakukan Pasal 2:5.d

dalam satu ibadah minggu

dengan menggunakan tata

ibadah khusus, yang

dipimpin oleh Fungsionaris

Majelis Sinode yang adalah

Pendeta.

6. Untuk setiap pelembagaan Pasal 2:6

Majelis Sinode harus

mengeluarkan Surat Keputusan

tentang batas wilayah yang

baru dari jemaat-jemaat terkait.

Pasal 3 Pasal 3
Penurunan Status Jemaat

1. Penurunan status jemaat adalah Pasal 3:1 : Cukup jelas
suatu perubahan akibat
terjadinya penurunan jumlah
warga secara signifikan di
suatu jemaat sehingga tidak
memenuhi persyaratan sebagai
jemaat mandiri. Perubahan
status dari jemaat mandiri

Hal. 265

menjadi Pos Pelayanan atau : Cukup jelas
Sektor pelayanan dari jemaat : Cukup jelas
GPIB yang terdekat. : Cukup jelas
2. Penurunan jumlah jemaat Pasal 3:2
tersebut di atas harus : Cukup jelas
dilaporkan oleh Majelis Jemaat
yang bersangkutan kepada : Cukup jelas
Majelis Sinode. : Cukup jelas
3. Perubahan status dilakukan
oleh Majelis Sinode setelah Pasal 3:3
mendengar laporan dari
Majelis Jemaat yang
bersangkutan dan BP Mupel
setempat.
4. Perubahan status dilaporkan Pasal 3:4
oleh Majelis Sinode kepada
persidangan Sinode terdekat.

Pasal 4 Pasal 4
Penggabungan Jemaat

1. Penggabungan jemaat adalah Pasal 4:1

proses penyatuan 2 (dua)

jemaat atau lebih, karena salah

satu atau seluruhnya tidak lagi

memenuhi persyaratan sebagai

jemaat mandiri.

2. Penggabungan jemaat harus

merupakan usul dari jemaat- Pasal 4:2

jemaat yang hendak

bergabung.

3. Keberadaan presbiter sebagai Pasal 4:3

konsekuensi dari

Hal. 266

penggabungan diatur oleh

Majelis Sinode.

4. Keberadaan aset sebagai Pasal 4:4 : Cukup jelas

konsekuensi dari : Cukup jelas

penggabungan, diatur oleh : Cukup jelas
: Cukup jelas
jemaat-jemaat yang : Cukup jelas
: Cukup jelas
bersangkutan dalam asistensi

BP Mupel terkait dan

ditetapkan oleh Majelis

Sinode.

5. Majelis Sinode membentuk Pasal 4:5

panitia penggabungan dengan

mengikutsertakan Presbiter

dan warga Jemaat dari Jemaat-

Jemaat terkait dan BP Mupel

terkait.

Pasal 5 Pasal 5

Pengaktifan Kembali Jemaat

1. Pengaktifan kembali suatu Pasal 5:1
jemaat terjadi atas usul dari
Jemaat induk.

2. Usulan tersebut mengikuti Pasal 5:2
proses pelembagaan jemaat,
sesuai dengan pasal 2 peraturan
ini.

3. Hal-hal menyangkut aset Pasal 5:3
diselesaikan oleh Jemaat
setempat dalam pendampingan
oleh BP Mupel.

4. Perekrutan presbiter yang Pasal 5:4
merupakan konsekuensi dari
Pengaktifan kembali suatu

Hal. 267

jemaat diatur oleh Majelis
Sinode.

Pasal 6 Pasal 6
Penghapusan Jemaat

1. Penghapusan Jemaat Pasal 6:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
dilaksanakan apabila tidak ada : Cukup jelas
: Cukup jelas
lagi warga jemaat dalam kurun
: Cukup jelas
waktu 5 (lima) tahun di : Cukup jelas

wilayah Jemaat tersebut.

2. Penghapusan Jemaat dilakukan Pasal 6:2

berdasarkan rekomendasi BP

Mupel setempat dengan

mendengar pendapat jemaat-

jemaat yang berdekatan.

3. Penghapusan Jemaat harus Pasal 6:3

ditetapkan oleh dan di dalam

Persidangan Sinode.

4. Aset yang berhubungan dengan Pasal 6:4

penghapusan Jemaat diatur

oleh Majelis Sinode.

Pasal 7 Pasal 7
Ketentuan Penutup

1. Peraturan Nomor 8 ini mulai Pasal 7:1

berlaku sejak tanggal

ditetapkan. Pasal 7:2

2. Dengan ditetapkannya

Peraturan ini, maka semua

ketentuan mengenai

Pendewasaan, Pelembagaan,

Penggabungan, Penurunan

Hal. 268

Status, Pengaktifan Kembali

dan Penghapusan Jemaat yang

bertentangan dengan peraturan

ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7:3 : Cukup jelas

3. Apabila ada hal-hal yang : Cukup jelas
: Cukup jelas
belum diatur oleh peraturan ini, : Cukup jelas
: Cukup jelas
maka Majelis Sinode dapat

menyusun dan menetapkannya

dalam Sidang Majelis Sinode

sepanjang tidak bertentangan

dengan Tata Gereja yang

berlaku dan melaporkannya

kepada Persidangan Sinode

yang terdekat. Pasal 7:4

4. Perubahan Peraturan ini hanya

dapat dilaksanakan di dalam

dan oleh Persidangan Sinode

Raya bila: Pasal 7:4.a

a. Diusulkan oleh lebih dari

2/3 jumlah Jemaat atau;

b. Diusulkan oleh Majelis

Sinode setelah disetujui

oleh lebih dari 2/3 jumlah

Jemaat; Pasal 7:4.b

c. Usul-usul perubahan

disampaikan selambat-

lambatnya 1 (satu) tahun Pasal 7:4.c

sebelum Persidangan

Sinode Raya.

Hal. 269

PERATURAN NOMOR 9
TENTANG

STRUKTUR DAN TATA KERJA MAJELIS SINODE

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1 Pasal 1
Pengertian

1. Struktur Pasal 1.1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
Struktur adalah susunan

berdasarkan jenjang, rentang

kendali dan jabatan organisasi

dimana dalamnya terdapat

pembagian tugas dan tanggung

jawab secara jelas.

2. Tata Kerja Pasal 1.2

Tata Kerja adalah mekanisme

pelaksanaan tugas berdasarkan

jenjang, rentang kendali dalam

hal pengambilan keputusan,

baik dalam bidang masing-

masing maupun lintas bidang.

Pasal 2 Pasal 2
Struktur

Struktur Majelis Sinode meliputi : Pasal 2.1 : Cukup jelas
1. Penentu kebijakan (Majelis Pasal 2.2 : Cukup jelas
Pasal 2.3 : Cukup jelas
Sinode)
2. Pelaksana kebijakan (Unit-Unit

Misioner)
3. Pengelola administrasi (Kantor

Majelis Sinode).

Hal. 270

Pasal 3 Pasal 3
Tata Kerja

Tata Kerja Majelis Sinode,

meliputi: Pasal 3:1 : Cukup jelas
Pasal 3:2
1. Proses pengambilan keputusan : Sidang Majelis
Sinode dapat
tentang kebijakan dibangun dan dilaksanakan
dengan kehadiran
dilaksanakan sesuai sistem fisik atau secara
virtual dalam
presbiterial sinodal. jaringan
menggunakan
2. Penentuan kebijakan teknologi digital
atau dilaksanakan
dilaksanakan melalui Sidang dengan cara lain
yang efektif dan
Majelis Sinode untuk efisien sesuai
dengan situasi dan
ditindaklanjuti oleh kebutuhan.

fungsionaris Majelis Sinode. : Cukup jelas

Pasal 3:3 : Cukup jelas

3. Semua kebijakan dan
pelaksanaannya berpedoman
pada PKUPPG GPIB yang
diuraikan dalam Program Kerja
dan Anggaran dan
ditindaklanjuti oleh perangkat-
perangkat yang ada dalam Pasal 3:4

Hal. 271

koordinasi masing-masing

fungsionaris.

4. Semua pertanggungjawaban Pasal 3:5 : Cukup jelas

tugas fungsionaris Majelis

Sinode dan para pelaksana

disusun dalam bentuk laporan

tertulis.

5. Semua proses yang

berlangsung diadministrasikan Pasal 4

(dikelola) oleh Kantor Majelis

Sinode dibawah tanggung

jawab Sekretaris Umum.

Pasal 4 Pasal 4:1 : Lihat PKUPPG
Pembidangan Kegiatan Pasal 4:2 : Lihat PKUPPG
Pasal 4:3 : Lihat PKUPPG
Pembidangan kegiatan Majelis Pasal 4:4 : Lihat PKUPPG
Sinode meliputi :
1. Teologi dan Persidangan Pasal 4:5 : Lihat PKUPPG
Pasal 4:6 : Lihat PKUPPG
Gerejawi
2. Pelayanan dan Kesaksian Pasal 5 : Cukup jelas
: Cukup jelas
(Pelkes) Pasal 5:1 : Cukup jelas
3. Gereja, Masyarakat dan Pasal 5:1.a
Pasal 5:1.a.1
Agama-Agama (Germasa)
4. Pembinaan dan Pengembangan

Sumber Daya Insani (PPSDI)
serta Pelayanan Kategorial
(Pelkat)
5. Pembangunan Ekonomi Gereja
6. Informasi, Organisasi dan
Komunikasi (Inforkom) dan
Penelitian dan Pengembangan
(Litbang)

Hal. 272

Pasal 5

Uraian Tugas

Pasal 5:1.a.2 : Cukup jelas

1. Ketua Umum

a. Tugas Umum

1. Ketua umum

memimpin Sidang

Majelis Sinode dan

rapat lainnya;

2. Bersama para ketua

lainnya mengarahkan, Pasal 5.1.a.3 : Apabila Ketua

mengawasi Umum dan

pelaksanaan program Sekretaris Umum

kerja tahunan sinodal, berhalangan,

agar tetap sesuai maka diwakili

dengan tata gereja dan oleh salah satu

PKUPPG serta Ketua dan salah

keputusan persidangan; satu Sekretaris.

3. Ketua Umum dan Jikalau salah satu

Sekretaris Umum Ketua dan salah

bertindak untuk dan satu sekretaris

atas nama GPIB serta berhalangan,

mewakili GPIB. maka MS diwakili

oleh dua orang

fungsionaris yang

ditunjuk oleh

Sidang MS.

Sesuai dengan

kewenangannya

yang tercantum

dalam surat kuasa

yang tidak dapat

bertentangan

dengan Tata

Hal. 273

Gereja dan

Peraturan

perundangan yang

berlaku.

4. Menggantikan Ketua- Pasal 5:1.a.4 : Cukup jelas

Ketua lainnya apabila

berhalangan.

b. Tugas Khusus Pasal 5:1.b. : Cukup jelas

1. Bersama Departemen Pasal 5:1.b.1 : Cukup jelas

Teologi melakukan

pengkajian teologi

secara terus menerus

dalam kehidupan

bergereja;

2. Bersama Departemen

Germasa melaksanakan Pasal 5:1.b.2 : Cukup jelas

tugas-tugas yang

dibebankan kepada

Departemen Germasa

sesuai PKUPPG;

3. Bersama Sekretaris

Umum mengawasi Pasal 5:1.b.3 : Cukup jelas

ketatalaksanaan Kantor

Majelis Sinode;

4. Bersama Sekretaris

Umum dan Bendahara Pasal 5:1.b.4 :Cukup jelas

bertanggungjawab atas

perbendaharaan GPIB;

5. Bersama Sekretaris

Umum menanda- Pasal 5:1.b.5 : Cukup jelas

tangani semua:

i. Surat-surat dan

Piagam Gerejawi. Pasal 5:1.b.5.i : Cukup jelas

Hal. 274

ii. Keputusan dan Pasal 5:1.b.5.ii : Cukup jelas

Ketetapan Sidang

Majelis Sinode

6. Bersama Bendahara Pasal 5:1.b.6 : Cukup jelas

menandatangani surat-

surat yang berhubungan

dengan

perbendaharaan.

2. Ketua I. Pasal 5:2 : Cukup jelas

a. Tugas Umum Pasal 5:2.a : Cukup jelas

1. Mengarahkan dan Pasal 5:2.a.1 : Cukup jelas

mengawasi

pelaksanaan semua

keputusan persidangan

sinode yang berkaitan

dengan Pelkes dalam

koordinasi dengan

ketua umum dan ketua-

ketua lainnya;

2. Menggantikan ketua Pasal 5:2.a.2 : Cukup jelas

umum/ketua lainnya

bila berhalangan.

b. Tugas Khusus Pasal 5:2.b : Unit Misioner

Bersama Departemen Sinodal yang

Pelkes dan Unit Misioner dimaksud adalah

Sinodal di bidang Pelkes UP2M, PMKI dan

melaksanakan tugas-tugas Unit

yang dibebankan sesuai Penanggulangan

PKUPPG. Bencana GPIB.

3. Ketua II Pasal 5:3 : Cukup jelas
a. Tugas Umum : Pasal 5:3.a : Cukup jelas
1. Mengarahkan dan Pasal 5:3.a.1 : Cukup jelas
mengawasi

Hal. 275

pelaksanaan semua

keputusan persidangan

sinode yang berkaitan

dengan Gereja,

Masyarakat dan

Agama-Agama

(Germasa) dalam

koordinasi dengan

ketua umum dan ketua-

ketua lainnya;

2. Menggantikan ketua

umum/ketua lainnya Pasal 5:3.a.2 : Cukup jelas

bila berhalangan. : Cukup jelas

b. Tugas Khusus : : Cukup jelas
: Cukup jelas
Bersama Departemen Pasal 5:3.b : Cukup jelas

Germasa melaksanakan

tugas-tugas di bidang

masing-masing sesuai

PKUPPG;

4. Ketua III Pasal 5:4

a. Tugas Umum: Pasal 5:4.a

1) Mengarahkan dan Pasal 5:4.a.1

mengawasi

pelaksanaan semua

keputusan persidangan

sinode yang berkaitan

dengan Pembinaan dan

Pengembangan Sumber

Daya Insani (PPSDI)

dan Peningkatan Peran

Keluarga (PPK) yang

terjabarkan dalam

Pelayanan Kategorial

(Pelkat) yang

Hal. 276

dilaksanakan dalam

koordinasi dengan

ketua umum dan ketua-

ketua lainnya;

2) Menggantikan ketua Pasal 5:4.a.2 : Cukup jelas
: Cukup jelas
umum/ketua lainnya
: Cukup jelas
bila berhalangan. : Cukup jelas
: Cukup jelas
b. Tugas Khusus : Pasal 5:4.b
: Cukup jelas
Bersama Departemen : Cukup jelas
: Cukup Jelas
PPSDI dan Dewan Pelkat

melaksanakan tugas-tugas

yang dibebankan sesuai

PKUPPG

5. Ketua IV Pasal 5:5

a. Tugas Umum: Pasal 5:5.a

1) Mengarahkan dan Pasal 5:5.a.1

mengawasi

pelaksanaan semua

keputusan persidangan

sinode yang berkaitan

dengan Pembangunan

Ekonomi Gereja dan

Badan Usaha/Badan

Hukum GPIB dalam

koordinasi dengan

ketua umum dan ketua-

ketua lainnya;

2) Menggantikan ketua Pasal 5:5.a.2

umum/ketua lainnya

bila berhalangan.

b. Tugas Khusus :

1) Bersama Departemen Pasal 5:5.b

PEG, melaksanakan Pasal 5:5.b.1

tugas-tugas yang

Hal. 277

dibebankan sesuai

PKUPPG;

2) Bersama yayasan dan Pasal 5:5.b.2 : Cukup jelas

atau badan hukum : Cukup jelas
: Cukup jelas
GPIB melaksanakan : Cukup jelas

tugas-tugas yang : Cukup jelas
: Cukup jelas
dibebankan sesuai : Cukup jelas

PKUPPG.

6. Ketua V: Pasal 5:6

a. Tugas Umum: Pasal 5:6.a

1. Mengarahkan dan Pasal 5:6.a.1

mengawasi

pelaksanaan semua

keputusan persidangan

sinode yang berkaitan

dengan Informasi,

Organisasi dan

Komunikasi

(Inforkom) serta

Penelitian dan

Pengembangan

(Litbang) dalam

koordinasi dengan

ketua umum dan ketua-

ketua lainnya;

2. Menggantikan ketua Pasal 5:6.a.2

umum/ketua lainnya

bila berhalangan.

b. Tugas Khusus : Pasal 5:6.b

1) Bersama departemen Pasal 5:6.b.1

Informasi, Organisasi

dan Komunikasi

(Inforkom)

melaksanakan tugas -

Hal. 278

tugas yang dibebankan

sesuai PKUPPG;

2) Bersama Departemen

Penelitian dan Pasal 5:6.b.2 : Cukup jelas

Pengembangan : Cukup jelas
: Cukup jelas
(Litbang) : Cukup jelas

melaksanakan tugas- : Cukup jelas

tugas yang dibebankan : Mencakup surat,
piagam gerejawi,
sesuai PKUPPG. keputusan dan
ketetapan sidang
7. Sekretaris Umum Pasal 5:7. majelis Sinode,
dan surat surat
a. Tugas Umum : Pasal 5:7.a lainnya.

1. Bersama Ketua Umum Pasal 5:7.a.1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
menjadi

penanggungjawab

umum baik ke dalam

maupun ke luar;

2. Bersama Ketua Umum

mengawasi Pasal 5:7.a.2

ketatalaksanaan kantor

Majelis Sinode;

3. Melaksanakan tugas

Sekretaris-sekretaris Pasal 5:7.a.3

lainnya bila

berhalangan.

b. Tugas Khusus : Pasal 5:7.b

1) Memimpin dan Pasal 5:7.b.1

merencanakan

pengembangan

personalia/

kepegawaian GPIB;

Hal. 279

2) Memimpin Pasal 5:7.b.2 : Cukup jelas
Pasal 5:7.b.3 : Cukup jelas
administrasi dan kantor
Pasal 5:7.b.4 : Cukup jelas
Majelis Sinode GPIB;
Pasal 5:7.b.5 : Cukup jelas
3) Mempersiapkan konsep
Pasal 5:7.b.6 : Cukup jelas
peraturan, keputusan Pasal 5:7.b.7 : Cukup jelas
Pasal 5:7.b.8 : Cukup jelas
dan ketetapan Majelis

Sinode untuk dibahas

dalam Sidang Majelis

Sinode;

4) Bertanggungjawab atas

dokumen GPIB berupa

buku - buku keputusan,

hasil - hasil sidang dan

rapat serta konsultasi

dan musyawarah;

5) Membuat laporan

mengenai pelaksanaan

Keputusan-keputusan

Majelis Sinode yang

sudah atau belum

dilaksanakan pada

setiap akhir bulan;

6) Mendampingi Ketua

Umum dalam

melaksanakan

koordinasi bidang

kegiatannya;

7) Bersama Ketua Umum

menandatangani semua

dokumen Gerejawi.

8) Bersama Ketua V

menangani Bidang

yang menjadi tanggung

jawab Ketua V.

Hal. 280

8. Sekretaris I Pasal 5:8 : Cukup jelas
: Cukup jelas
a. Tugas Umum : Pasal 5:8.a
: Cukup jelas
1. Melaksanakan tugas : Cukup jelas
: Cukup jelas
Sekretaris-Sekretaris : Cukup jelas

lainnya bila yang : Cukup jelas

bersangkutan : Cukup jelas
: Cukup jelas
berhalangan;
: Cukup jelas
b. Tugas Khusus : Pasal 5:8.b : Cukup jelas

1) Membuat Notulen Pasal 5:8.b.1

Sidang Majelis Sinode;

2) Membina kinerja Pasal 5:8.b.2

pegawai kantor Majelis

Sinode; Pasal 5:8.b.3

3) Mendampingi Ketua I

dan Ketua II

melaksanakan

koordinasi bidang Pasal 5:8.b.4

kegiatan-nya;

4) Menyelenggarakan

pengarsipan Kantor

Majelis Sinode sesuai Pasal 5:9

bidang terkait.

9. Sekretaris II

a. Tugas Umum : Pasal 5:9.a

Melaksanakan tugas

Sekretaris lainnya bila yang

bersangkutan berhalangan.

b. Tugas Khusus : Pasal 5:9.b

1) Mendampingi Ketua III Pasal 5:9.b.1

dan Ketua IV dalam

melaksanakan

koordinasi bidang

kegiatannya;

Hal. 281

2) Mempersiapkan Pasal 5:9.b.2 : Cukup jelas

administrasi perjalanan Pasal 5:9.b.3 : Cukup jelas
Pasal 5:10 : Cukup jelas
dinas dan mengolah Pasal 5:10.a : Cukup jelas
Pasal 5:10.a.1 : Cukup jelas
laporan-laporan Pasal 5:10.a.2 : Cukup jelas

perjalanan dinas Pasal 5:10.a.3 : Cukup jelas
Pasal 5:10.a.4 : Cukup jelas
fungsionaris Majelis

Sinode, atau yang

ditugaskan oleh Majelis

Sinode;

3) Menyelenggarakan

pengarsipan Kantor

Majelis Sinode sesuai

bidang terkait.

10. Bendahara

a. Tugas Umum :

1. Bersama Ketua Umum

dan Ketua IV

bertanggungjawab atas

pengelolaan

perbendaharaan GPIB;

2. Menyusun dan

menyampaikan

Rencana Anggaran

Penerimaan dan

Pengeluaran Tahunan

Majelis Sinode untuk

ditetapkan dalam

Persidangan Sinode

Tahunan;

3. Bertanggung jawab atas

administrasi keuangan

GPIB;

4. Bersama Ketua Umum

atau Ketua IV

Hal. 282

menandatangani surat-

surat yang berhubungan

dengan perbendaharaan

dan keuangan;

5. Melaksanakan tugas Pasal 5:10.a.5 : Cukup jelas

Bendahara I bila yang

bersangkutan

berhalangan. Pasal 5:10.b : Cukup jelas

b. Tugas Khusus

1) Meneliti dan

memberikan

persetujuan atas semua

permohonan

penggunaan uang

sesuai anggaran yang Pasal 5:10.b.1 : Cukup jelas

telah ditetapkan oleh

Majelis Sinode;

2) Melaksanakan

keputusan sidang

Majelis Sinode dan

melaporkan kepada Pasal 5:10.b.2 : Cukup jelas

Majelis Sinode tentang

pengeluaran dana luar

biasa atau yang belum

dianggarkan;

3) Membuat informasi

keuangan secara

triwulanan dan tahunan Pasal 5:10.b.3 : Cukup jelas

kepada Jemaat;

4) Membuat laporan

keuangan, dan laporan

pertanggungjawaban Pasal 5:10.b.4 : Cukup jelas

anggaran dan realisasi

Hal. 283

kepada Persidangan

Sinode;

5) Menjalin hubungan dan

komunikasi yang Pasal 5:10.b.5 : Cukup jelas

intensif dengan Pasal 5:10.b.6 : Cukup jelas
Pasal 5:11 : Cukup jelas
Bendahara jemaat- Pasal 5:11.a : Cukup jelas

jemaat; Pasal 5:11.b : Cukup jelas
Pasal 5:11.b.1 : Cukup jelas
6) Menjalin hubungan dan
Pasal 5:11.b.2 : Cukup jelas
komunikasi yang
Pasal 5:11.b.3 : Cukup jelas
intensif dengan BPPG.
Pasal 5:11.b.4 : Cukup jelas
11. Bendahara I

a. Tugas Umum :

Melaksanakan tugas

Bendahara bila yang

bersangkutan berhalangan.

b. Tugas Khusus :

1. Mengawasi proses

pelaksanaan (realisasi)

anggaran;

2. Mengawasi

administrasi /

pembukuan keuangan

dan penyimpanan

bukti-bukti kas;

3. Membina administrasi

keuangan dan

perbendaharaan di

Jemaat-Jemaat GPIB;

4. Bersama Ketua IV

mengelola administrasi

pendataan dan

penelitian terhadap

inventaris/ administrasi

harta milik GPIB di

Hal. 284

Majelis Sinode (yang
bergerak maupun yang
tidak bergerak).

Pasal 6 Pasal 6

Peraturan Pelaksanaan Majelis

Sinode (PPMS)

1. PPMS mengatur mekanisme Pasal 6:1 : Cukup jelas
kerja administrasi dan teknis : Cukup jelas
Majelis Sinode beserta : Cukup jelas
penjabaran tugas Departemen- : Cukup jelas
departemen dan Unit Misioner
Sinodal lainnya. : Cukup jelas

2. PPMS merupakan bagian dari
peraturan ini dan ditetapkan Pasal 6:2
dalam Persidangan Sinode.

Pasal 7 Pasal 7
Ketentuan Penutup

1. Peraturan Nomor 9 ini mulai

berlaku sejak tanggal Pasal 7:1

ditetapkan.

2. Dengan ditetapkannya Pasal 7:2

Peraturan ini, maka semua

ketentuan mengenai Struktur

dan Tata Kerja Majelis Sinode

yang bertentangan dengan

peraturan ini dinyatakan tidak

berlaku.

3. Apabila ada hal-hal yang belum

diatur oleh peraturan ini, maka Pasal 7:3

Majelis Sinode dapat

Hal. 285

menyusun dan menetapkannya

dalam Sidang Majelis Sinode

sepanjang tidak bertentangan

dengan Tata Gereja yang

berlaku dan melaporkannya

kepada Persidangan Sinode

yang terdekat.

4. Perubahan Peraturan ini hanya Pasal 7:4 : Cukup jelas

dapat dilaksanakan di dalam : Cukup jelas
: Cukup jelas
dan oleh Persidangan Sinode : Cukup jelas

Raya bila :

a. Diusulkan oleh lebih dari Pasal 7:4.a

2/3 jumlah Jemaat atau;

b. Diusulkan oleh Majelis Pasal 7:4.b

Sinode setelah disetujui

oleh lebih dari 2/3 jumlah

Jemaat ; Pasal 7:4.c

c. Usul-usul perubahan

disampaikan selambat-

lambatnya 1 (satu) tahun

sebelum Persidangan

Sinode Raya.

Hal. 286

PERATURAN NOMOR 10
TENTANG

KEPEGAWAIAN GPIB

MEMORI PENJELASAN

Dasar dan Pengertian

Pasal 1 Pasal 1 : Cukup jelas
Dasar

Peraturan ini disusun berdasarkan
Peraturan Pokok I Pasal 16 tentang
Kepegawaian

Pasal 2 Pasal 2
Pengertian

1. Anak adalah seseorang yang Pasal 2:1 : Cukup jelas
belum pernah kawin dan tercatat Pasal 2:1.a : Cukup jelas
secara resmi pada GPIB serta Pasal 2:1.b : Cukup jelas
memenuhi syarat: Pasal 2:1.c : Cukup jelas
a. belum berumur 21 (dua puluh
satu) tahun; atau Pasal 2:1.d : Cukup jelas
b. belum berumur 25 (dua puluh
lima) tahun tetapi masih
bersekolah; atau
c. belum berumur 25 (dua puluh
lima) tahun dan tidak
bersekolah tetapi cacat tetap
dan dinyatakan demikian
secara tertulis oleh dokter
yang ditunjuk GPIB.
d. Anak terdiri atas:

Hal. 287

i. Anak kandung Pegawai Pasal 2:1.d.i : Cukup jelas

yang lahir dari suatu

Perkawinan yang sah

secara hukum dan, dalam

hal Pegawai tersebut

telah bercerai, menjadi

tanggungan Pegawai itu

berdasarkan keputusan

pengadilan yang

berwenang;

ii. Anak tiri Pegawai yang Pasal 2:1.d.ii : Cukup jelas

ada karena suatu

perkawinan yang sah

secara hukum dan

menjadi tanggungan

Pegawai;

iii. Anak angkat Pegawai

yang pengangkatannya Pasal 2:1.d.iii : Cukup jelas

dilakukan secara hukum.

2. Sakit adalah kondisi dari pegawai

sehingga tidak dapat Pasal 2:2 : Cukup jelas

melaksanakan tugasnya.

3. Fasilitas Perawatan Kesehatan

dan Pengobatan adalah bantuan Pasal 2:3 : Cukup jelas

perawatan kesehatan dan

pengobatan pada waktu sakit atau

melahirkan yang diberikan

kepada pegawai GPIB dan

keluarga.

4. Golongan adalah golongan Pasal 2:4 : Cukup jelas

pegawai yang ditentukan

berdasarkan pendidikan dan hasil

evaluasi untuk menentukan

Hal. 288

besarnya gaji yang di terima oleh : Cukup jelas
pegawai yang bersangkutan.
5. Hari Kerja atau Hari–Hari : Cukup jelas
Kerja adalah hari atau hari-hari di Pasal 2:5 : Cukup jelas
mana Pegawai harus melakukan
pekerjaan sesuai dengan jadwal : Cukup jelas
kerja Minimal 40 Jam dalam satu : Cukup jelas
Minggu atau 173 Jam dalam 1 : Cukup jelas
bulan.
6. Cuti Tahunan adalah masa
istirahat yang menjadi hak Pasal 2:6
Pegawai setelah Pegawai
menyelesaikan masa kerja 12 (dua
belas) bulan berturut-turut dengan
upah penuh.
7. Cuti Besar adalah masa istirahat
yang menjadi hak Pegawai Pasal 2:7
setelah Pegawai menyelesaikan
masa kerja berturut-turut selama
5(lima) tahun untuk pendeta dan
6 (enam) tahun untuk pegawai
non pendeta.
8. Hari Libur Resmi adalah hari
libur yang dinyatakan oleh Pasal 2:8
Pemerintah Negara Republik
Indonesia.
9. Isteri/Suami adalah 1 (satu)
orang isteri/suami Pegawai yang Pasal 2:9
sah menurut hukum dan
dicatatkan pada GPIB.
10. Janda/Duda adalah seorang
isteri/suami dari seorang Pegawai Pasal 2:10
yang meninggal dunia

Hal. 289

11. Jadwal Kerja adalah suatu Pasal 2:11 : Cukup jelas

jadwal yang ditentukan oleh : Cukup jelas
: Cukup jelas
GPIB tentang jatuhnya hari kerja
: Cukup jelas
dan hari istirahat bagi Pegawai, : Cukup jelas

waktu dan lamanya bekerja pada

hari kerja, dengan

mempertimbangkan antara lain

lokasi kerja, sifat pekerjaan dan

kelangsungan kegiatan pelayanan

dan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang

berlaku.

12. JPHT adalah Jaminan Pasal 2:12

Perumahan Hari Tua sesuai

peraturan GPIB Pasal 2:13

13. Kecelakaan adalah kecelakaan

kerja seperti didefinisikan dalam

Undang Undang No. 3 Tahun

1992 tentang Jaminan Sosial

Tenaga Kerja juncto Peraturan

Pemerintah No. 14 Tahun 1993

tentang Penyelenggaraan

Program Jamsostek dan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja

No. PER-04/MEN/1993 tentang

Jaminan Kecelakaan Kerja.

14. Keluarga adalah 1 (satu) orang Pasal 2:14

Suami atau 1 (satu) orang Istri

dan/atau paling banyak 3 (tiga)

orang Anak.

15. Kerja Lembur adalah pekerjaan

yang dilakukan Pegawai di luar Pasal 2:15

waktu kerja atau pada saat hari

Hal. 290

istirahat atau hari libur resmi Pasal 2:16 : Pimpinan
berdasarkan perintah atasan. lingkup sinodal
16. Majelis Sinode adalah pimpinan berarti Pimpinan
GPIB di lingkup sinodal. kebersamaan
Jemaat-jemaat di
17. Majelis Jemaat adalah pimpinan Pasal 2:17 GPIB.
GPIB di lingkup Jemaat Pasal 2:18
: Cukup jelas
18. Kenaikan Gaji Berkala adalah
kenaikan gaji pokok periodik dan : Kenaikan Gaji
diberitahukan oleh Majelis Berkala
Sinode secara tertulis. Besarnya dilakukan secara
kenaikan tersebut, sesuai dengan otomatis
skala gaji pegawai dan sesuai berdasarkan
kemampuan keuangan GPIB. waktunya tanpa
pengusulan
19. Pegawai dengan Perjanjian Pasal 2:19 kecuali bagi
Kerja Waktu Tidak Tertentu Pasal 2:20 pegawai yang
(PKWTT) adalah tenaga kerja terkena sanksi
tetap, baik Pendeta maupun non penundaan
Pendeta yang terikat dalam kenaikan gaji
perjanjian kerja untuk jangka berkala.
waktu yang diatur dalam
peraturan masing-masing. : Cukup jelas

20. Pegawai dengan Perjanjian : Cukup jelas
Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) adalah tenaga kerja

Hal. 291

berdasarkan perjanjian kerja

untuk waktu tertentu.

21. Pelanggaran Berat adalah Pasal 2:21 : Cukup jelas

perbuatan pelanggaran Pasal 2:22 : Cukup jelas
Pasal 2:23
sebagaimana diatur dalam : Yang ditugaskan
di Jemaat
peraturan ini dan atau dalam sebagai Ketua
Majelis Jemaat
peraturan perundang-undangan atau sebagai
Pendeta Jemaat
yang berlaku, yang apabila maupun sebagai
Pendeta GPIB
dilakukan oleh pegawai akan dalam Pelayanan
Umum (Pelum).
mengakibatkan terjadinya

Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK).

22. Pembebasan Sementara adalah

pembebasan sementara Pegawai

dari tugas-tugasnya selama

waktu tertentu yang dilakukan

GPIB terkait dengan suatu

pelanggaran yang dilakukan oleh

Pegawai.

23. Pendeta Organik adalah

Pegawai GPIB yang diteguhkan

sebagai Pelayan Firman dan

Sakramen dan ditugaskan oleh

Majelis Sinode pada jabatan

struktural GPIB.

24. Pendeta Pelayanan Umum Pasal 2:24 : Pendeta yang
adalah pegawai GPIB yang duduk di Majelis
ditahbiskan sebagai Pelayan Sinode sebagai
Firman dan Sakramen dan Fungsionaris
pejabat struktural namun maupun dengan

Hal. 292

tidak/belum ditugaskan di penugasan
Jemaat.
khusus di

lembaga-

lembaga seperti

Majelis Sinode,

PGI, GPI, dan di

lembaga lainnya

seperti unit kerja

penerbitan,

sekolah-sekolah

dan rumah sakit

serta yang

ditugaskan di

lembaga

pendidikan

teologi atau

yang ditugaskan

di lembaga-

lembaga.

25. Pendeta Non Organik adalah Pasal 2:25 : Termasuk
Pendeta GPIB namun bukan Pasal 2:26
pejabat struktural, karenanya emeritus.
tidak berstatus pegawai. Pasal 2:27
: Pegawai yang
26. Pendidikan dan Pelatihan dimaksud adalah
adalah kegiatan pendidikan atau Pendeta dan Non
pelatihan Pegawai untuk Pendeta.
memberikan, meningkatkan dan
mengembangkan keterampilan : Cukup jelas
atau keahlian dan produktivitas
Pegawai sesuai dengan jenjang,
kualifikasi jabatan atau
Pekerjaannya.

27. Penempatan Sementara adalah
penugasan Pegawai secara

Hal. 293

sementara di suatu tempat kerja : Cukup jelas
yang lain dari tempat kerja di : Cukup jelas
mana Pegawai biasa melakukan
kepegawaiannya. : Cukup jelas
28. Penilaian Kinerja adalah Pasal 2:28 : Cukup jelas
penilaian tahunan yang : Cukup jelas
dilaksanakan GPIB berdasarkan
hasil prestasi kerja setiap
pegawai.
29. Peraturan GPIB adalah Pasal 2:29
dokumen yang memuat
ketentuan-ketentuan tentang
syarat-syarat kerja dan tata tertib
GPIB bagi Pegawai tetap/waktu
tidak tertentu.
30. Peringatan Lisan adalah teguran Pasal 2:30
secara lisan atas pelanggaran
ringan.
31. Peringatan Tertulis adalah Pasal 2:31
teguran tertulis yang menurut
penilaian, wajar untuk menerima
peringatan atas pelanggaran
disiplin kerja.
32. Perjalanan Dinas adalah Pasal 2:32
perjalanan yang dilakukan oleh
Pegawai berdasarkan penugasan
dari GPIB dalam rangka
melakukan suatu urusan dinas
untuk kepentingan GPIB.
Perjalanan Dinas dapat dilakukan
di dalam maupun keluar tempat
kedudukan pegawai (baik di
dalam maupun keluar negeri).

Hal. 294

33. Perjanjian Kerja adalah suatu Pasal 2:33 : Cukup jelas

perjanjian untuk waktu tidak : Cukup jelas
: Cukup jelas
tertentu yang dibuat secara : Cukup jelas

tertulis antara GPIB dan calon

pegawai yang memuat hak dan

kewajiban para pihak serta

syarat-syarat kerja lainnya yang

ditandatangani setelah calon

Pegawai lulus seleksi

penerimaan, dinyatakan fit secara

medis berdasarkan hasil

pemeriksaan kesehatan dan telah

memenuhi syarat-syarat

administratif yang ditentukan

oleh GPIB.

34. PHK atau pemutusan hubungan

kerja adalah pengakhiran Pasal 2:34

hubungan kerja karena suatu hal

tertentu yang mengakibatkan

berakhirnya hak dan kewajiban

antara GPIB dan Pegawai.

35. Tempat Kedudukan adalah

tempat yang dianggap sebagai Pasal 2:35

tempat tinggal Pegawai yang

dicantumkan dalam Perjanjian

Kerja untuk keperluan

menentukan mulai dan/atau

berhentinya kewajiban GPIB

dalam mengganti biaya

transportasi dan sebagainya.

36. THRK atau Tunjangan Hari

Raya Keagamaan adalah Pasal 2:36

tunjangan yang diberikan kepada

pegawai dalam bentuk uang yang

Hal. 295

dibayarkan GPIB kepada Pasal 2:37 : Cukup jelas
Pegawai menjelang Hari
Keagamaan. Pasal 2:38 : Cukup jelas
37. Tindakan Disiplin adalah Pasal 2:39
tindakan penggembalaan yang Pasal 2: 40 : Cukup jelas
dilakukan GPIB dengan tujuan Pasal 2:41 : Cukup jelas
untuk memperbaiki dan : Tunjangan
mendidik Pegawai yang
melanggar tata tertib yang jabatan,
berlaku di GPIB. tunjangan
38. Gaji adalah dalam bentuk uang fungsional dan
sebagai balas jasa atau tunjangan
penghargaan atas hasil kerja setempat.
pegawai. : Cukup jelas
39. Gaji Pokok adalah gaji
berdasarkan golongan pegawai : Cukup jelas
GPIB.
40. Gaji dasar adalah gaji pokok
ditambah tunjangan istri dan
tunjangan anak.
41. Gaji Bersih adalah gaji dasar
ditambah tunjangan yang bersifat
tetap.

42. Tunjangan Kerja Lembur Pasal 2:42
adalah imbalan dalam bentuk Pasal 2:43
uang dengan perhitungan per jam
1/173 x gaji pokok

43. Izin tidak bekerja adalah hari
pegawai tidak masuk bekerja,
dan dipotong Hak Cuti ybs.

Hal. 296

44. Jabatan adalah kedudukan yang

menunjukan tugas, tanggung Pasal 2:44 : Cukup jelas
Pasal 2:45
jawab, wewenang dan hak Pasal 2:46 : Cukup jelas
Pasal 2:47
seorang pegawai dalam susunan Pasal 2:48 : Cukup jelas

suatu satuan organisasi. : Cukup jelas

45. Kenaikan Golongan Biasa : Pola Skala Gaji
GPIB mengikuti
adalah kenaikan golongan Pola Skala Gaji
Pemerintah.
pegawai yang diputuskan oleh
: Cukup jelas
Majelis Sinode karena sudah

memenuhi persyaratan antara

lain masa kerja dalam golongan,

kinerja dan tidak bermasalah.

46. Kenaikan Golongan Istimewa

adalah kenaikan golongan yang

diputuskan oleh Majelis Sinode

karena prestasi kerja yang luar

biasa.

47. Kenaikan Golongan

Penghargaan adalah kenaikan

yang diberikan satu tingkat

berdasarkan keputusan Majelis

Sinode dengan

mempertimbangkan prestasi

yang bersangkutan.

48. Skala Gaji adalah skala gaji

pokok untuk tiap golongan.

49. Masa Kerja adalah jangka waktu Pasal 2:49
berlangsungnya hubungan kerja
terhitung tanggal penerimaan
sampai berakhirnya hubungan
kerja tersebut.

Hal. 297

50. Uang Penghargaan Masa Pasal 2:50 : Cukup jelas
Kerja adalah penghargaan masa
kerja yang diberikan kepada : Cukup jelas
pegawai sesuai dengan peraturan : Cukup jelas
perundangan-undangan yang : Cukup jelas
berlaku.

Penerimaan, Hubungan Kerja
dan Status

Pasal 3 Pasal 3
Penerimaan Pegawai

1. Proses penerimaan pegawai non Pasal 3:1
Pendeta dilakukan oleh Majelis
Sinode atau Majelis Jemaat dan
keputusan pengangkatannya oleh
Majelis Sinode.

2. Persyaratan penerimaan Pegawai Pasal 3:2
Non Pendeta dan Pendeta diatur
dalam Peraturan Pelaksana
Nomor 10 A.

Pasal 4 Pasal 4
Hubungan Kerja

1. Hubungan Kerja antara pegawai Pasal 4:1
non pendeta dengan GPIB,
berlangsung setelah calon
pegawai lulus kualifikasi
sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pelaksana Nomor 10 A
dan dinyatakan dalam Surat
Keputusan Majelis Sinode.

Hal. 298

2. Penugasan pegawai dan tanggal Pasal 4:2 : Cukup jelas
dimulainya masa kerja akan : Cukup jelas
ditetapkan di dalam Perjanjian
Kerja dan tercantum dengan jelas : Cukup jelas.
dalam Surat Keputusan : Cukup jelas.
Pengangkatan. : Cukup jelas

3. Dalam hal pegawai GPIB non Pasal 4:3
pendeta menikah dengan sesama
pegawai GPIB pada kantor
Majelis Jemaat atau kantor
Majelis Sinode yang sama maka
salah satu dari keduanya harus
mengundurkan diri sebagai
pegawai GPIB.

Golongan, Pangkat, Gaji,
Tunjangan

Pasal 5 Pasal 5
Golongan

1. GPIB menganut sistem Pasal 5:1

penggolongan sebanyak 17

golongan dari golongan I A s/d

golongan IV E.

2. Penentuan penggolongan Pasal 5:2

pegawai baru adalah berdasarkan

pendidikan, tetapi dalam hal

tertentu pendidikan dan

pengalaman dapat juga

menentukan golongan bagi

pegawai tertentu.

3. Penentuan awal dan golongan Pasal 5:3

maksimal dari pegawai diatur

Hal. 299

dalam Peraturan Pelaksana
Nomor 10 A.

Pasal 6 Pasal 6
Kenaikan Golongan

1. Kenaikan golongan diberikan Pasal 6:1 : Cukup jelas

kepada pegawai yang telah : Cukup jelas

memenuhi persyaratan dan : Pegawai S1 :
golongan 3 A
diusulkan oleh Majelis Jemaat saat
pengangkatan
atau Majelis Sinode dengan dan baru bisa
naik golongan
melampirkan dokumen setelah 5 tahun.
Pegawai S2 :
pendukung antara lain, hasil golongan 3 A
saat
penilaian prestasi kerja. pengangkatan,
tetapi setelah 2,5
Mekanisme ini diatur dalam tahun bisa naik
golongan.
petunjuk pelaksanaan yang

dikeluarkan oleh Majelis Sinode.

2. Jenis kenaikan golongan adalah Pasal 6:2

sebagai berikut:

a. Kenaikan Golongan Biasa Pasal 6:2.a

(Reguler) yaitu, kenaikan

golongan satu tingkat yang

diputuskan Majelis Sinode

karena masa kerja dalam

golongan lama sudah

mencapai 5 (lima) tahun.

Hal. 300