LHPS SEMESTER II TAHUN 2020 KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN PERIODE TSAEHMUENST2E0R2I0I

"Tetap Berprestasi di Masa Pandemi"

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas berkat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan
penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN
Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat Periode Semester II Tahun 2020. Kami selalu
berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam melaksanakan
segala tugas dan tanggung jawab kami, walaupun di dalam situasi
pandemi COVID-19 dengan tetap mematuhi protol kesehatan.

Laporan ini berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019 Tentang Pedoman dan
Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Di dalam laporan
ini memuat pembinaan dan supervisi KPPN yang meliputi pelaksanaan pembinaan dan
supervisI KPPN, hasil pembinaan dan supervisI KPPN, serta permasalahan yang ditemukan.
Selanjutnya dilakukan analisis hasil pembinaan dan supervisi KPPN serta simpulan dan
rekomendasi yang diberikan.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui kondisi yang diharapkan
dari pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN di lingkup Kanwil DJPb Jawa Barat. Dari
hasil pembinaan dan supervisi tersebut akan diketahui permasalahan yang terjadi dan
kemudian dianalisis dengan teknik kuantitatif, kualitatif, maupun campuran untuk
mendapatkan hal-hal penting yang disimpulkan dan mendapatkan rekomendasi atas
permasalahan tersebut.

Tema Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN ini mengacu kepada tema “Tetap
Berprestasi di Masa Pandemi”. Kita telah mendapat capaian tertinggi dalam penilaian
integritas yaitu predikat WBBM walaupun di masa pandemi ini. Pengusungan tema ini juga
diharapkan dapat membuat instansi vertikal lingkup Kanwil DJPb Jawa Barat senantiasa
berinovasi dalam pengelolaan APBN di tengah pandemi COVID-19. Pengelolaan APBN di
masa pandemi tentunya memiliki tantangan yang lebih besar, oleh karena itu Direktorat
Jenderal Perbendaharaan membutuhkan pengamalan penuh nilai-nilai Kementerian
Keuangan terutama nilai sinergi dan profesionalisme. Sehingga pengelolaan APBN tetap
efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan.

Kami berusaha maksimal dalam menyusun laporan ini walaupun mengalami berbagai
tantangan dan keterbatasan karena adanya pandemi COVID-19 dan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB). Harapan kami laporan ini dapat memberikan dampak positif bagi
internal Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dan pihak eksternal secara umum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan
mendukung penyusunan laporan ini.

Bandung, Januari 2021
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

Djoko Hendratto

HALAMAN PERNYATAAN

Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN
Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat
Periode Semester II Tahun 2020

Disusun dengan penuh tanggung jawab, kebenaran data
dan dapat dipertanggungjawabkan

Nama : Dr. Djoko Hendratto, M.B.A.
NIP : 196111141988101001

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah
Tanda Tangan:

Bandung, 07 Januari 2021

2020

DASHBOARD LHPS

PAGU ANGGARAN : 61,823,837,587,000
REALISASI : 59,073,122,690,574

PENYERAPAN 95.55%

JUMLAH PEGAWAI KPPN 128 177
DI JAWA BARAT : 305 PEGAWAI PEGAWAI
PEGAWAI PEREMPUAN LAKI-LAKI

survei kepuasan internal : 98.91

survei kepuasan pengguna layanan : 96.8 NILAI KINERJA : 9.42

KANWIL DJPB PROVINSI JAWA BARAT



DAFTAR ISI

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN PERIODE SEMESTER II TAHUN 2020

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GRAFIK ix

BAB I PENDAHULUAN 1
1
A. Latar Belakang 2
2
B. Tujuan 3

C. Ruang Lingkup

D. Dasar Hukum

BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

A. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 8
B. Pengelolaan Perbendaharaan Negara 11
C. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah 12
D. Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission) 14
E. Tata Kelola Internal 15
F. Inovasi dan Prestasi 18

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN 28
30
A. Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi KPPN 32
1. Pembinaan 34
2, Supervisi 39
3. Kertas Kerja Penilaian 40
4. Penilaian Kinerja 40
41
B. Hasil Pembinaan dan Supervisi 42
1. Ringkasan Hasil Konsultasi 139
2. Ringkasan Hasil Fasilitasi 151
3. Supervisi KPPN
4. Hasil Penilaian Kinerja KPPN 165

C. Permasalahan

BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

A. Analisis Pengaruh Tata Kelola Internal Terhadap Hasil
Penilaian Kinerja Pembinaan dan Supervisi KPPN

B. Analisis Hasil Penilaian Kinerja KPPN 170

DAFTAR ISI

C. Analisis Kinerja KPPN dengan Pendekatan Balanced 176

Score Card (BSC) 193
D. Analisis Tambahan

E. Analisis Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas 194

Kepatuhan Internal

F. Analisis Hasil Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi 196

dan Komunikasi

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 199
201
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Unsur-unsur Pembinaan dan Supervisi 7

Tabel 2.2 Capaian IKPA KPPN selaku Kuasa BUN 8

Tabel 2.3 Implementasi KKP pada KPPN Wilayah Kanwil DJPb

Provinsi Jawa Barat 9

Tabel 2.4 Realisasi Pengeluaran Negara 11

Tabel.2.5 Data Realisasi Penerimaan Negara 11

Tabel.2.6 Data Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 12

Tabel 2.7 Data Penyaluran DAK FISIK Tahun 2020 13

Tabel 2.8 Data Debitur UMi pada KPPN Lingkup Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat 15

Tabel 2.9 Pencapaian IKU KPPN Triwulan III Tahun 2020 17

Tabel 2.10 Capaian Prestasi KPPN Semester II Tahun 2020 19

Tabel 2.11 Daftar Inovasi KPPN 20

Tabel 3.1 Jadwal Pembinaan dan Supervisi KPPN Kanwil DJPb

Provinsi Jawa Barat Semester II 2020 33

Tabel 3.2 Ringkasan Hasil Konsultasi 41

Tabel 3.3 Ringkasan Hasil Fasilitasi 42

Tabel 3.4 Rangkuman Hasil Supervisi 43

Tabel 3.5 Matriks Hasil Supervisi Kanwil Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Periode II

Tahun 2020 70

Tabel 3.6 Ringkasan Hasil Penilaian Kinerja KPPN 139

Tabel 3.7 Rekapitulasi Penilaian Kinerja KPPN Kanwil DJPb

Provinsi Jawa Barat Periode II Tahun 2020 141

Tabel 3.8 Daftar Permasalahan 151

Tabel. 4.1 Data Variabel Independen dan Dependen 166

Tabel. 4.2 Hasil Uji Deskripsi Statistik 167

Tabel. 4.3 Uji Normalitas, Uji Korelasi, Uji T (T.Test) 168

Tabel 4.4 Hasil Penilaian Kinerja KPPN 171

Tabel 4.5 Hasil Penilaian Balance Scorecard KPPN 181

Tabel 4.6 Perbandingan Total Nilai BSC KPPN Tahun 2019 dan 2020 191

DAFTAR GAMBAR 19

Gambar 2.1 Piagam Penghargaan WBBM Kanwil DJPb 28
Provinsi Jawa Barat 29
30
Gambar 3.1 Sosialisasi Perdirjen Nomor PER-24/PB/2019
Kepada KPPN 33
40
Gambar 3.2 Bentuk Kegiatan Pembinaan 41
Gambar 3.3 Bentuk Kegiatan Supervisi
Gambar 3.4 Entry Meeting Pembinaan dan Supervisi

KPPN On Desk
Gambar 3.5 Penilaian Kinerja KPPN
Gambar 3.6 Kegiatan Fasilitasi Kepada KPPN

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Realisasi KKP Tahun 2020 Pada KPPN Lingkup 10
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
10
Grafik 2.2 Progres Implementasi KKP Pada KPPN Lingkup
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 s.d. 2020 14
15
Grafik 2.3 Penyaluran DAK Fisik secara Periodik 140
Tahun 2018-2020 163
172
Grafik 2.4 Penyaluran Umi di Jawa Barat 173
Grafik 3.1 Grafik Hasil Penilaian Kinerja KPPN Semester II 2020 173
Grafik 3.2 Jumlah Temuan Permasalahan KPPN
Grafik 4.1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 174
Grafik 4.2 Pengelolaan Perbendaharaan Negara 175
Grafik 4.3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah 176
Grafik 4.4 Tugas Khusus Pengelolaan Perbendaharaan Lainnya / 187
188
Special Mission 189
Grafik 4.5 Tata Kelola Internal 190
Grafik 4.6 Inovasi dan Prestasi 192
Grafik 4.7 Skor Perspektif Keuangan
Grafik 4.8 Skor Perspektif Pelanggan
Grafik 4.9 Skor Perspektif Proses Internal Bisnis
Grafik 4.10 Skor Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Grafik 4.11 Perbandingan Total Nilai BSC Tahun 2019 dan 2020

PENJELASAN GAMBAR

Batik Mega Mendung

Berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Kami menggunakan motif Batik ini
pada bagian cover dan sebagai watermark pada bagian isi dan
lampiran. Motif khas pada Batik Mega Mendung berbentuk awan yang
mengandung makna Ketuhanan dengan lengkungan halus beragam
warna. Filosofi penggunaan Batik Mega Mendung yaitu menjadi
terlihat megah, berwibawa, namun tetap teduh dan kalem.

Si cepot

Diciptakan oleh Dalang Asep Sunandar Sunarya. Tokoh wayang ini
kami sajikan pada bagian cover LHPS. Si Cepot memiliki karakter
yang unik, berlogat Sunda dengan tetap menggunakan blangkon di
kepalanya serta memiliki tubuh yang berwarna merah. Cepot selalu
tampil dengan guyonan dan sentilan khas masyarakat Sunda dari
kalangan menengah hingga ke bawah.

Gedung Dwi Warna

Dibangun pada tahun 1940. Gedung Dwi Warna kami sajikan
di bagian cover LHPS. Gedung ini pernah berfungsi sebagai
gedung DPR Negara Pasundan kemudian menjadi gedung
Sekretariat Konferensi Asia Afrika I tahun 1955. Kini, gedung
Dwi Warna digunakan sebagai Kantor Wilayah DJPb Prov. Jawa
Barat. Kami juga menyajikan foto 12 KPPN yang menjadi mitra
kerja Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat pada lampiran bagian
profil.

The Highland Park Resort

Berlokasi di Jalan Raya Ciapus Curug
Nangka, Ciapus, Bogor, Jawa Barat.
Keindahan hotel ini kami tampilkan di
bagian cover LHPS.

Hotel ini juga menawarkan suasana menginap yang tidak
biasa dengan konsep Glamping (Glamour Camping) sehingga
kita dapat menginap di sini dengan suasana seperti berkemah
tetapi tetap dengan fasiitas hotel.

BAB I

PENDAHULUAN

Observatorium Bosscha yang berada OBSERVATORIUM
di Lembang ini merupakan
observatorium terbesar di Indonesia. BOSSCHA
Observatorium ini digunakan sebagai LEMBANG - BANDUNG
sarana pendidikan dan pelatihan di
bidang astronomi. Seperti Kementerian
Keuangan yang memiliki fungsi
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
di bidang keuangan negara.

ANGKLUNG

Angklung merupakan salah
satu warisan budaya Nusantara
yang berasal dari daerah Jawa

Barat. Alat musik ini terbuat
dari bambu yang keras dan
kokoh. Angklung yang kokoh
menggambarkan manusia yang
harus selalu berpikir, berkata,
berperilaku dan bertindak
dengan baik dan benar serta
memegang teguh kode etik dan
prinsip prinsip moral. Sama
seperti Kementerian Keuangan
yang selalu menerapkan nilai

Integritas dalam bekerja.

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB I PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Kementerian Keuangan mempunyai agenda besar yaitu terus berupaya untuk

mewujudkan sebuah organisasi yang ideal, unggul, terintegrasi, dan berkelas
internasional. Wujud upaya tersebut adalah digulirkannya transformasi kelembagaan yang
menuntut organisasi untuk lebih berorientasi pada proses bisnis yang terintegrasi, berbasis
pada teknologi informasi dan sumber daya manusia yang unggul.

Ditjen Perbendaharaan sebagai bagian organisasi di bawah Kementerian
Keuangan menindaklanjuti program besar tersebut dengan melaksanakan penajaman
fungsi perbendaharaan. Penajaman Fungsi Perbendaharaan meliputi penajaman fungsi
pembinaan dan supervisi, sumber daya manusia, kehumasan, dan keterbukaan informasi
publik, penajaman fungsi monitoring penyerapan pagu anggaran, penajaman fungsi
sebagai pembinaan dan supervisi, koordinasi, dan supervisi pelaksanaan
fungsi perbendaharaan. Penajaman fungsi perbendaharaan tersebut menuntut
adanya perubahan di organisasi dalam berbagai hal. Perubahan yang signifikan
tersebut menuntut perbaikan pada proses bisnis yang dijalankan dan perubahan pola pikir
para pihak yang terlibat pada proses bisnis tersebut, baik pengguna langsung dari
Kementerian Keuangan (internal) maupun dari kementerian/lembaga (eksternal).

Untuk tercapainya keberhasilan tersebut diperlukan adanya pembinaan dan
supervisi KPPN yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Hal tersebut sesuai
dengan tugas fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor PER-262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perubahan proses bisnis juga membawa
pengaruh bagi perubahan pada beberapa tugas pokok dan fungsi di KPPN. Selain
terkait perubahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, KPPN juga mengalami perubahan
struktur organisasi. Sumber daya manusia dalam setiap organisasi, meskipun sudah
melalui tahap seleksi yang baik namun dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
masih selalu menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikannya sendiri. Begitu pula
dalam pelaksanaan di KPPN. Pembinaan dan supervisi terhadap KPPN dibutuhkan dalam
memberikan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai tugas dan
tanggung jawab pekerjaan pegawai KPPN serta dalam peningkatan kualitas kinerja KPPN.

Adanya perubahan yang selalu dinamis terhadap peraturan di
bidang perbendaharaan khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi pelayanan KPPN, diperlukan suatu perubahan yang berkelanjutan dalam

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 1

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB I PENDAHULUAN

rangka meningkatkan pelayanan publik dengan didukung kemampuan sumber daya

manusia KPPN yang berkompeten dan profesional. Untuk dapat selalu mendukung dan

mengawal agar pelayanan publik yang dilakukan oleh KPPN tidak lupa

diperlukan pembinaan dan supervisi secara berkelanjutan oleh Kanwil

Ditjen Perbendaharaan.

B. TUJUAN

Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

adalah pembinaan dan supervisi yang teratur dan terprogram pada Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) yang dilaksanakan oleh para pejabat/pegawai dari

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka menjamin

terlaksananya kondisi pelayanan prima kepada masyarakat dan terwujudnya pengelolaan

keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pembinaan dan supervisi

juga dilakukan untuk memberikan motivasi dan mendorong kreativitas kantor pelayanan

untuk melakukan penyempurnaan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang profesional,

efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN

mempunyai tujuan antara lain :

1. untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh

satuan kerja di daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

2. untuk memastikan pengelolaan perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan;

3. memastikan peran KPPN selaku representasi Kementerian Keuangan di Daerah dan

pelaksanaan tugas-tugas khusus lainnya (special mission) berjalan dengan baik dan

dapat dirasakan manfaatnya dalam mendukung upaya pembangunan di daerah;

4. bahwa KPPN telah mempunyai program peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai

upaya meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan

harapan masyarakat;

5. untuk memastikan bahwa KPPN telah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung

pelayanan dan telah melaksanakan tata kelola sebagai satker dengan baik.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pembinaan dan supervisi KPPN yang dilakukan meliputi:

1. Periode : semester II tahun 2020 (Bulan Juli s.d. Desember 2020)

2. Obyek pembinaan kepada KPPN meliputi 12 KPPN wilayah Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, yaitu:

KPPN Bandung I KPPN Bekasi KPPN Tasikmalaya KPPN Karawang

KPPN Bandung II KPPN Sukabumi KPPN Kuningan KPPN Garut

KPPN Bogor KPPN Cirebon KPPN Purwakarta KPPN Sumedang

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 2

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB I PENDAHULUAN

3. Komponen pembinaan dan supervisi KPPN:
a) Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN;
b) Pengelolaan Perbendaharaan Negara;
c) Representasi Kementerian Keuangan di Daerah;
d) Tugas Khusus Perbendaharaan lainnya (Special Mission);
e) Tata Kelola Internal;
f) Inovasi dan Prestasi.

4. Kegiatan.
Tim Pembinaan dan Supervisi KPPN menyelenggarakan kegiatan antara lain:
a) Pembinaan dan supervisi yang dilaksanakan melalui on desk dan on the spot.
 Survei kepada pegawai KPPN terhadap kepuasan dukungan operasional
KPPN.
 Rapat internal Tim Pembinaan dan Supervisi KPPN dalam
rangka pembahasan dan penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan
Supervisi KPPN.
 Rapat pembahasan Tim Pembinaan dan Supervisi KPPN bersama Kepala
Kanwil Ditjen Perbendaharaan guna penyusunan Laporan Penilaian Kinerja
KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

5. Anggaran.
Pengalokasian anggaran untuk kegiatan pembinaan dan supervisi KPPN digunakan
untuk biaya perjalanan dinas Tim Pembinaan dan Supervisi yang dibebankan pada
DIPA 2020.

6. Prasarana.
Prasarana yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pembinaan dan supervisi
KPPN, antara lain meliputi ATK, laptop, printer, alat perekam suara, kamera digital,
checklist pembinaan dan supervisi KPPN, data terkait kinerja KPPN, formulir/aplikasi
Survei IKM, dll.

D. DASAR HUKUM
Dasar hukum pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN yang dilakukan oleh tim
pembina Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat adalah :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4286);

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 3

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB I PENDAHULUAN

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 4
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
178/PMK.05/2018;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.04/2014;

8. Keputusan Menteri Keuangan No. 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja
di Lingkungan Kementerian Keuangan;

9. Peraturan Menteri PAN dan RB No.10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi
Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan
Kementerian Negara/Lembaga;

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB I PENDAHULUAN

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan
Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara
Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah;

17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2012 tentang Tata
Kelola Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

18. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-241/PB/2015 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 tentang
Standard Operating Procedure (SOP) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara;

20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata
Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

21. Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-525/PB/2017 tanggal 12 Oktober 2017
tentang Pedoman Pengujian Kepatuhan di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan;

22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 940/KMK.09/2017 tentang
Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Internal dan Pedoman Pengendalian Intern
di Lingkungan Kementerian Keuangan;

23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2018 tentang
Pelaksanaan Pembayaran Menggunakan Database Gaji Terpusat;

24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018 tentang Tata
Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana;

25. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB/2018 tentang
Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara;

26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019 tentang
Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 5

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB I PENDAHULUAN

27. Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-984/PB/2019 tanggal 4
Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan
Anggaran 2020;

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 6

BAB II PEMBINAAN DAN
SUPERVISI

Gunung
Cikuray

Gunung cikuray merupakan salah satu destinasi yang cocok terletak
di Desa Dangiang, Kabupaten Garut. Menikmati sambil menjaga
keindahan alam adalah fokus utamanya. Dimana kita harus terus

menjaga kebersihan dan tidak mengotori gunung saat mendaki. Sama
halnya dengan kementerian keuangan yang selalu mengelola dan
mengawal penggunaan uang negara agar tepat sasaran dan demi
kesejahteraan masyarakat.

merupakan salah Walaupun wayang ini
terbentuk dalam waktu yang
satu ragam singkat, kebudayaan ini

kesenian wayang terkenal akan kekhasannya.

yang populer di Sama seperti kementerian

Jawa Barat. keuangan yang terkenal
dengan nilai

profesionalismenya.

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

BAB II
UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Pembinaan dan supervisi KPPN berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi

Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Pedoman ini berlaku mulai

periode semester II tahun 2020 menggantikan peraturan yang lama yaitu Kepdirjen

Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Dalam ketentuan baru ini, yang dimaksud

dengan pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya

pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selaras dengan visi dan

misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sedangkan supervisi adalah usaha, tindakan , dan

kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang

ditujukan untuk menjamin pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Unsur-unsur pembinaan dan supervisi terdiri dari 6

(enam) unsur yaitu Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN, Pengelolaan

Perbendaharaan Negara, Representasi Kementerian Keuangan di Daerah, Tugas Khusus

Perbendaharaan Lainnya, Tata Kelola Internal, dan Inovasi dan Prestasi.

Tabel 2.1

Unsur-unsur Pembinaan dan Supervisi

NO. KOMPONEN SUBKOMPONEN

1. Efektivitas dan Akuntabilitas 1. Mengawal evaluasi belanja negara di daerah

Pelaksanaan APBN 2. Quality Assurance pengelolaan APBN oleh satker

2. Pengelolaan 1. Likuiditas keuangan di daerah

Perbendaharaan Negara 2. Penatausahaan Pengeluaran Negara

3. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

4. Verifikasi Akuntansi

3. Representasi Kementerian 1. Ruang diskusi perspektif baru Perbendaharaan

Keuangan di Daerah 2. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah

3. Peran dalam peningkatan penerimaan negara di daerah

4. Peran dalam akuntabilitas pelaksanaan registrasi hibah

4. Tugas Khusus 1. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum

Perbendaharaan Lainnya 2. Menjaga ketepatan sasaran Kredit Program

(Special Mission)

5. Tata Kelola Internal 1. Kinerja Organisasi

2. Manajemen SDM

3. Manajemen Keuangan

4. Tata Usaha dan Rumah Tangga

5. Kepatuhan Internal

6. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan

7. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (dilakukan survei

eksternal)

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6. Inovasi dan Prestasi 1. Inovasi

2. Prestasi

Sumber: Perdirjen Perbendaharaan Nomor 20/PB/2019

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 7

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

A. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat harus mengawal dan memastikan
pelaksanaan penyaluran belanja negara yang dilakukan oleh KPPN terlaksana dengan
baik sesuai dengan ketentuan, efektif, berkualitas serta berdampak pada wilayah/daerah.
Indikator-indikator yang diperlukan adalah capaian IKPA KPPN selaku kuasa BUN, Reviu
RPA tingkat KPPN, implementasi KKP, pelaksanaan pembinaan/sosialisasi kepada satuan
kerja di KPPN.

Tabel 2.2
Capaian IKPA KPPN selaku Kuasa BUN

Per November 2020

Sumber: OMSPAN diolah

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen yang
ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur
untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektivitas
pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.
Sampai dengan Bulan November 2020, rata-rata nilai IKPA KPPN selaku BUN sebesar 94.75.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 8

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Nilai IKPAP tertinggi dicapai oleh KPPN Garut sebesar 97.96, sedangkan yang paling rendah

adalah KPPN Purwakarta sebesar 88.93.

Salah satu bentuk pelaksanaan APBN yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab adalah

dengan implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Pembinaan dan supervisi harus

memonitor dan melakukan evaluasi implementasi penggunaan KKP tersebut untuk satker-

satker di wilayah kerja KPPN.

Tabel 2.3
Implementasi KKP pada KPPN
Wilayah Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

NO. KPPN DATA UP REALISASI KKP TA 2020 %
1 BANDUNG I 30.099.721.883,00
SEMESTER I SEMESTER II TOTAL 24,93%
28,56%
3.167.682.671,00 4.337.537.250,00 7.505.219.921,00 8,30%
16,47%
2 BANDUNG II 17.743.407.840,00 2.433.977.531,00 2.634.020.085,00 5.067.997.616,00 8,84%
23,50%
3 CIREBON 7.593.282.000,00 302.267.092,00 328.138.321,00 630.405.413,00 35,45%
18,01%
4 BOGOR 20.827.467.000,00 1.646.544.670,00 1.784.335.919,00 3.430.880.589,00 16,22%
22,33%
5 SUKABUMI 6.465.434.000,00 189.470.637,00 382.113.282,00 571.583.919,00 43,10%
9,06%
6 BEKASI 6.902.751.000,00 716.137.081,00 905.847.568,00 1.621.984.649,00 20,93%

7 KUNINGAN 4.066.242.120,00 940.938.140,00 500.686.002,00 1.441.624.142,00

8 TASIKMALAYA 9.649.643.600,00 1.068.905.645,00 669.409.273,00 1.738.314.918,00

9 KARAWANG 3.502.233.000,00 224.408.032,00 343.727.448,00 568.135.480,00

10 GARUT 2.524.620.380,00 204.764.307,00 358.910.853,00 563.675.160,00

11 SUMEDANG 1.961.100.000,00 362.532.292,00 482.709.025,00 845.241.317,00

12 PURWAKARTA 5.749.585.500,00 311.215.124,00 209.969.579,00 521.184.703,00

TOTAL 117.085.488.323,00 11.568.843.222,00 12.937.404.605,00 24.506.247.827,00

Sumber: Aplikasi OMSPAN diolah

Berdasarkan tabel 2.3 di atas, rata-rata implementasi KKP sampai dengan periode
Semester II sebesar Rp.24.506.247.827 atau sebesar 20.93% dari jumlah total UP yang
disalurkan KPPN. Persentase terbesar dicapai oleh KPPN Sumedang yaitu 43.10%,
sedangkan yang terendah adalah KPPN Cirebon sebesar 9.30%. Jika dari sisi
jumlah/nominalnya realisasi terbesar pada KPPN Bandung I yaitu Rp.7.505.219.921.
Realisasi KKP pada semester II 2020 meningkat jika dibandingkan dengan periode semester
I 2020.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 9

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Grafik 2.1
Realisasi KKP Tahun 2020 Pada KPPN
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

REALISASI KKP T.A 2020

4,500,000,000.00
4,000,000,000.00
3,500,000,000.00
3,000,000,000.00
2,500,000,000.00
2,000,000,000.00
1,500,000,000.00
1,000,000,000.00

500,000,000.00
-

SEMESTER I SEMESTER II

Sumber: Aplikasi OMSPAN diolah

Grafik 2.2
Progres Implementasi KKP Pada KPPN
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

Tahun 2019 s.d. 2020

REALISASI KKP T.A 2019 s.d 2020

16,000,000,000
14,000,000,000
12,000,000,000
10,000,000,000

8,000,000,000
6,000,000,000
4,000,000,000
2,000,000,000

-

SEMESTER I (2019) SEMESTER II (2019) SEMESTER I (2020) SEMESTER II (2020)

Sumber: Aplikasi OMSPAN diolah

Grafik 2.1 dan Grafik 2.2 menunjukkan realisasi penggunaan KKP pada satker-satker
wilayah kerja KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan
progres perkembangannya dari tahun 2019. Sejak implementasi di periode semester II
2019, terdapat sedikit trend penurunan penggunaan KKP pada tahun 2020 jika
dibandingkan dengan periode 2019.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 10

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

B. Pengelolaan Perbendaharaan Negara
KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah harus melaksanakan tugas pengelolaan

perbendaharaan negara, antara lain meliputi penatausahaan pengeluaran negara,
penatausahaan penerimaan negara dan rekening, monitoring kepatuhan Bank Persepsi,
dan penyusunan laporan keuangan.

Tabel 2.4
Realisasi Pengeluaran Negara

No. KPPN PAGU REALISASI Persentase
(s.d. November 2020) (%)
1 PURWAKARTA 1.759.117.360.000
2 BANDUNG I 19.186.742.265.000 1.547.619.582.364 87,98%
3 BOGOR 16.755.662.216.242 87,33%
4 CIREBON 6.544.125.875.000 82,44%
5 TASIKMALAYA 3.951.759.309.000 5.395.146.732.979 82,08%
6 KARAWANG 3.848.418.267.000 3.243.421.032.394 86,36%
7 SUMEDANG 1.451.457.251.000 3.323.616.861.070 78,55%
8 BANDUNG II 1.525.236.298.000 1.140.125.107.652 89,91%
9 GARUT 13.703.678.041.000 1.371.277.812.827 78,65%
10 SUKABUMI 1.849.184.352.000 10.777.812.958.795 87,40%
11 KUNINGAN 3.079.755.815.000 1.616.151.133.741 79,60%
12 BEKASI 1.820.655.912.000 2.451.383.805.651 92,75%
2.398.683.588.000 1.688.603.033.869 84,04%
TOTAL 61.118.814.333.000 2.015.913.384.191 83,98%
Sumber: aplikasi MEBE diolah 51.326.733.661.775

Realisasi belanja negara yang disalurkan oleh KPPN di wilayah Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat sampai dengan Bulan November 2020 adalah
sebesar Rp.51.326.733.661.775,- dari Pagu DIPA sebesar Rp.61.118.814.333.000,- atau
sebesar 83,98% dari target sebesar 90%. Capaian sampai dengan Bulan November 2020
masih kurang 6,02 % dari target sampai dengan 31 Desember 2020. Kanwil terus
melakukan monitoring kepada KPPN supaya targetnya dapat tercapai bahkan terlampaui.
Persentase capaian tertinggi diraih oleh KPPN Kuningan sebesar 92.75%, sedangkan
yang terendah adalah KPPN Karawang sebesar 78.55%. Sedangkan dari jumlah nominal
KPPN Bandung I telah menyalurkan dana APBN sebesar Rp.16.755.662.216.242,-

Realisasi penerimaan negara di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Barat sampai dengan November 2020 adalah sebesar Rp.91.192.701.943.517,-.

Tabel.2.5
Data Realisasi Penerimaan Negara

NO. TAHUN PAJAK PENERIMAAN NEGARA PNBP TOTAL
BEA CUKAI 101.279.255.361.360
91.192.701.943.517
1. 2019 74.747.725.326.280 24.559.350.974.529 1.972.179.060.551
24.844.075.679.411 4.026.649.518.844
(NOVEMBER)

2. 2020 62.321.976.745.262

(NOVEMBER)

Sumber: aplikasi Dashboard MPN G3

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 11

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Realisasi penerimaan negara jika dibandingkan pada periode yang sama antara tahun
2019 dan 2020 sedikit mengalami penurunan. Tetapi untuk PNBP mengalami peningkatan.
Peran pembinaan dan supervisi KPPN inilah yang mendorong KPPN untuk melakukan
Kajian Potensi PNBP di wilayah kerjanya.
C. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-834/KMK.01/2016 tentang
Layanan Bersama Terkait Dengan Pelaksanaan Fungsi Perbendaharaan Negara,
Kekayaan Negara, dan Keuangan Negara Lainnya di Daerah, KPPN menjadi unit strategis
untuk menjalankan fungsi sebagai representasi Kementerian Keuangan di Daerah.

Fungsi-fungsi tersebut diwujudkan dalam bentuk inisiasi kegiatan diskusi tentang
perekonomian di daerah, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, peningkatan potensi
PNBP, implementasi pencatatan atas transaksi Hibah.

Tabel.2.6
Data Penyaluran Dana Desa Tahun 2020

No. Nama KPPN Nama Pemda Jumlah DIPA Total %
Desa Penyaluran

1 KPPN B O G O R KAB. BOGOR 416 507.398.217.000 506.923.429.252 99,91
381 366.011.004.000 366.011.004.000 100
2 KPPN SUKABUMI KAB. SUKABUMI 354 423.935.085.000 423.935.085.000 100
180 255.841.111.000 255.841.111.000 100
3 KPPN SUKABUMI KAB. CIANJUR 297 342.895.076.000 342.895.076.000 100
183 167.468.522.000 167.468.522.000 100
4 KPPN B E K A S I KAB. BEKASI 245 212.605.496.000 212.605.496.000 100
270 319.299.290.000 318.473.742.000 99,74
5 KPPN KARAWANG KAB. KARAWANG 270 222.389.199.000 222.389.199.000 100
421 504.941.320.000 504.941.320.000 100
6 KPPN PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA 351 399.451.057.000 399.451.057.000 100
258 260.240.548.000 260.240.548.000 100
7 KPPN PURWAKARTA KAB. SUBANG 412 452.375.165.000 452.375.165.000 100
361 303.168.088.000 303.168.088.000 100
8 KPPN BANDUNG II KAB. BANDUNG 309 390.299.016.000 390.299.016.000 100
330 391.668.514.000 391.668.514.000 100
9 KPPN SUMEDANG KAB. SUMEDANG 165 251.204.676.000 251.204.318.589 100
93 88.353.508.000 100
10 KPPN G A R U T KAB. G A R U T 16 23.265.229.000 88.353.508.000 100
23.265.229.000
11 KPPN TASIKMALAYA KAB. TASIKMALAYA

12 KPPN TASIKMALAYA KAB. CIAMIS

13 KPPN C I R E B O N KAB. CIREBON

14 KPPN KUNINGAN KAB. KUNINGAN

15 KPPN C I R E B O N KAB. INDRAMAYU

16 KPPN KUNINGAN KAB. MAJALENGKA

17 KPPN BANDUNG I KAB. BANDUNG BARAT

18 KPPN TASIKMALAYA KAB. PANGANDARAN

19 KPPN TASIKMALAYA KOTA BANJAR
Sumber: aplikasi OMSPAN diolah

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 12

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Berdasarkan data pada tabel di atas, sampai dengan periode Semester II 2020,
penyaluran Dana Desa dari KPPN ke daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagian
besar sudah tersalur 1005 kecuali untuk daerah Kabupaten Bandung (99.74%) dan
Kabupaten Bogor (99.91%). Dalam pembinaan dan supervisi, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat harus memastikan proses penyaluran Dana Desa
berjalan sesuai tahapan dan ketentuan yang telah diatur. KPPN selaku representasi
Kementerian Keuangan di Daerah harus menjadi pendamping, penyuluh bagi pemerintah
dalam pengelolaan dan kelancaran penyaluran Dana Desa.

Tabel 2.7
Data Penyaluran DAK FISIK Tahun 2020

No. Pemda Pagu Awal Pagu PMK 35/PK.07/2020 Total Realisasi %

1 Kab. Purwakarta 88,551,127,000 70,927,276,000 64,852,623,782 91.44%
2 Kab. Subang 117,921,606,000 84,200,686,000 76,366,846,746 90.70%
3 Prov. Jawa Barat 961,273,939,000 869,333,663,000 814,904,909,207 93.74%
4 Kab. Bandung Barat 136,004,486,000 114,367,326,000 94,051,139,757 82.24%
5 Kota Cimahi 49,755,707,000 45,170,237,820 90.78%
6 Kab. Bogor 56,840,924,000 91,341,351,000 83,931,585,857 91.89%
7 Kota Bogor 150,460,895,000 39,505,818,000 36,040,945,609 91.23%
8 Kota Depok 35,310,562,000 29,741,081,210 84.23%
9 Kab. Cirebon 46,949,358,000 100,060,735,000 89,126,475,112 89.07%
10 Kab. Indramayu 39,896,266,000 115,975,886,000 102,481,960,738 88.36%
11 Kota Cirebon 135,502,139,000 91,000,063,000 87,866,147,050 96.56%
12 Kab. Tasikmalaya 141,017,778,000 122,470,310,000 112,038,741,532 91.48%
13 Kab. Ciamis 92,334,748,000 97,750,502,000 94,711,963,082 96.89%
14 Kab. Pangandaran 187,469,978,000 60,975,560,000 57,409,276,738 94.15%
15 Kota Tasikmalaya 138,115,527,000 51,065,383,000 49,271,670,630 96.49%
16 Kota Banjar 93,548,798,000 16,448,495,000 13,651,875,531 83.00%
17 Kab. Karawang 85,715,224,000 66,440,896,000 58,474,171,429 88.01%
18 Kab. Sumedang 28,399,695,000 159,858,542,000 153,448,643,332 95.99%
19 Kab. Bandung 126,844,758,000 99,063,354,000 86,486,680,515 87.30%
20 Kota Bandung 191,225,552,000 59,477,995,000 44,369,604,582 74.60%
21 Kab Garut 157,310,238,000 145,448,884,000 137,818,944,744 94.75%
22 Kab. Sukabumi 80,616,263,000 95,302,377,000 92,338,858,029 96.89%
23 Kab. Cianjur 184,967,898,000 90,059,299,000 85,638,544,431 95.09%
24 Kota Sukabumi 159,364,865,000 75,211,341,000 65,482,584,685 87.06%
25 Kab. Kuningan 170,792,724,000 115,185,538,000 109,553,799,228 95.11%
26 Kab. Majalengka 85,118,197,000 113,769,614,000 105,495,925,036 92.73%
27 Kab. Bekasi 156,381,945,000 19,815,185,000 46.31%
28 Kota Bekasi 123,765,609,000 52,988,562,000 9,176,774,870 93.48%
60,264,129,000 49,531,905,970
TOTAL 74,036,735,000 3,103,110,910,000 91.83%
2,849,433,917,252
Sumber: aplikasi OMSPAN diolah 4,070,691,401,000

Berdasarkan tabel di atas, sampai dengan periode Semester II 2020 KPPN telah

melakukan penyaluran DAK Fisik. Realisasi penyaluran DAK Fisik di Jawa Barat mencapai

Rp2,85 Triliun atau sebesar 91,83% dari pagu DAK Fisik sebesar Rp4,07 Triliun yang

mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp3,10 Triliun.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 13

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Grafik 2.3 Penyaluran DAK Fisik secara Periodik Tahun 2018-2020

Penyaluran DAK Fisik secara Periodik Tahun 2018 - 2020

78.72% 91.83% 91.65%
73.24%

43.21% 90.57%

63.19%

24.04%

DAK Fisik 2018 DAK Fisik 2019 DAK Fisik 2020

Sumber: aplikasi OMSPAN diolah

Dari grafik di atas, dapat digambarkan adanya perbaikan kinerja KPPN dalam
penyaluran DAK Fisik di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.
Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan KPPN dalam melakukan
koordinasi, pembinaan, komunikasi, monitoring dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah
selaku mitra kerja menunjukkan progres yang positif.
D. Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)

Unsur Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission) menekankan tugas
KPPN dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis satuan kerja BLU/BLUD di
wilayahnya. Pembinaan terhadap BLU tidak hanya pada proses pengesahan/penerbitan
SP2B BLU saja tetapi meliputi juga proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
anggaran. Data pada Tabel 2. Menggambarkan jumlah data satker BLU di wilayah kerja
KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provisi Jawa Barat.

Selain terkait pembinaan kepada satker BLU, tugas khusus perbendaharaan lainnya
juga memonitor pelaksaan ketepatan sasaran Kredit Program khususnya terkait
pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Data pada Tabel 2. Menggambarkan jumlah data debitur
UMi pada KPPN di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provisi Jawa Barat.

Realisasi Penyaluran Kredit Ultra Mikro pada periode semester II Tahun 2020
mencapai Rp449,72 miliar kepada 110.788 Debitur. Dibandingkan penyaluran KUR 2019
yang mengalami penurunan di tengah pandemi Covid-19 penyaluran UMi juga terdampak.
Untuk realisasi debitur UMi s.d. 16 Desember 2020 mengalami kontraksi sebesar 46,89%
dibandingkan tahun 2019 hanya 208,600 Debitur sedangkan realisasi penyaluran tumbuh
-39,40% dari periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp742,07 miliar. Untuk jumlah
penyaluran kredit UMi terbesar terdapat pada Kab. Bogor dengan penyaluran sebesar
Rp60,81 miliar dengan debitur sebanyak 15.313 dan terendah pada Kota Tasikmalaya
sebesar Rp1,12 miliar dengan debitur sebanyak 361 debitur.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 14

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Tabel 2.8
Data Debitur UMi pada KPPN Lingkup
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

No. KABUPATEN / KOTA Debitur Penyaluran

1 Kab. Bogor 15.313 60.831,22
2 Kab. Cianjur 10.144 39.371,63
3 Kab. Bekasi 8.011 36.208,50
4 Kab. Bandung 8.373 35.006,80
5 Kab. Karawang 7.720 31.421,74
6 Kab. Tasikmalaya 7.380 29.618,18
7 Kab. Garut 6.959 26.736,91
8 Kab. Cirebon 5.694 24.028,34
9 Kab. Sukabumi 6.190 23.386,54
10 Kab. Indramayu 5.344 22.192,35
11 Kab. Subang 4.609 20.269,53
12 Kab. Bandung Barat 4.541 17.976,69
13 Kota Depok 2.760 12.557,82
14 Kab. Sumedang 2.800 11.281,15
15 Kab. Ciamis 2.736 10.285,65
16 Kab. Majalengka 2.475 9.693,38
17 Kab. Purwakarta 2.016 8.536,02
18 Kota Bandung 1.769 6.459,60
19 Kab. Kuningan 1.534 6.339,67
20 Kab. Pangandaran 1.169 5.016,33
21 Kota Cimahi 2.584,99
22 Kota Sukabumi 595 2.312,50
23 Kota Bekasi 639 2.122,81
24 Kota Bogor 571 1.693,13
25 Kota Banjar 513 1.459,04
26 Kota Cirebon 332 1.205,11
27 Kota Tasikmalaya 240 1.119,50
361
Jumlah Total 449.715,12
110.788
Sumber: aplikasi SIKP diolah
Grafik 2.4

800.00 Penyaluran UMi di Jawa Barat 250,000
700.00 200,000
600.00 742.07 150,000
500.00 100,000
400.00 245.87 379.46 449.72 50,000
300.00 0
200.00 2017
100.00

0.00

2018 2019 2020

Penyaluran UMi Debitur

Sumber: aplikasi SIKP diolah

E. Tata Kelola Internal
Unsur pembinaan kelima adalah unsur Tata Kelola Internal. Unsur pembinaan dan

supervisi ini fokus pada kinerja KPPN sebagai organisasi vertikal di lingkup Ditjen
Perbendaharaan. Pada unsur tata kelola internal ini, pembinaan dan supervisi KPPN
dilakukan untuk memastikan hal sebagai berikut:

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 15

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

1. Pelaksanaan SOP pada KPPN;
2. Implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015;
3. Kinerja Organisasi;

a. Pengelolaan Kinerja organisasi
b. Struktur, Tugas, Fungsi dan Uraian Jabatan
c. Standar Operasional Prosedur (SOP)
d. Sistem Manajemen Mutu
4. Manajemen SDM
a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai
b. Pola Mutasi Internal
c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
d. Penetapan Kinerja Individu
e. User SPAN
f. Pengelolaan Administrasi dan Layanan SDM
g. Penatausahaan Laporan Kepegawaian
5. Manajemen Keuangan
a. Penyusunan Rencana Anggaran
b. Pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai
c. Penyelesaian Tagihan
d. Pembukuan Bendahara
e. Penatausahaan Laporan Keuangan
6. Tata Usaha dan Rumah Tangga
a. Tata Usaha
b. Pengadaan barang /Jasa
c. Pengelolaan Aset
d. Sarana Prasarana dan Tata Ruang
7. Pengendalian Internal
a. Sistem Pengendalian Internal (SPI)
b. LHP Aparat Pengawas
8. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan
a. Komunikasi dan Koordinasi Internal
b. Komunikasi dan Koordinasi Eksternal
9. Kepuasan Pegawai
a. Survei kepuasan pegawai KPPN

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 16

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Tabel 2.9 Pencapaian IKU KPPN Triwulan III Tahun 2020

NO URAIAN IKU TARGET CAPAIAN IKU KEMENKEU –THREE Rata
KPPN rata
1 Nilai Kinerja pelaksanaan KPPN
anggaran K/L
PWK BDG BGR CRB TSK KRW SM BDG GRT SKB KNG BKSI
I D 2 M

88 92,4 94,4 92,9 93,5 97,4 97,8 98,6 95,8 99,3 99,4 98,1 97,1 96,39

2 Nilai LK Kuasa BUN KPPN N/A - - - - - - - - - - - - -

yang berkualitas

3 Persentase akurasi 80 93.9 88,5 95.9 97,1 99,6 96,4 100 100 100 100 99,9 88.9 74,42
perencanaan kas KPPN 5
4
4 Indeks kepuasan satker 4,55 4,84 4,73 4,57 4,67 4,71 100 5 4,85 5 5 4,92 4.81 4,46
terhadap layanan KPPN
92,5
5 Indeks efektivitas 99,9
99,2
pengelolaan pengeluaran 3 4 3,97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00

kas

6 Persentase penyelesaian 99,4 99,4 99,8 97,8 99,7 100 99,9 99,5 99,8 100 100 99,9 99,65
SP2D secara tepat waktu 95,1 95,7 96,3 94,9 90,2 87.3 78,17

7 Indeks Efektivitas Edukasi 87 97,7 90.0 88,5 87,9 91,9
dan Komunikasi

8 Persentase LPJ Bendahara

yang andal dan tepat 98 100 99,9 99,3 100 99,8 100 99,9 100 100 99,8 99.9 91,89

waktu

9 Nilai kinerja penyaluran 80 99 99,2 99,7 98,1 99,3 99,8 99,6 99,6 98,7 99,2 99.6 91,29
DAK dan Dana Desa

10 Persentase tingkat 60 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63,00
implementasi Aplikasi
SAKTI 98,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0

11 Persentase rekonsiliasi N/A - - - - - - ----- - -
tingkat UAKPA secara
tepat waktu dan andal

12 Nilai rata –rata hard
competency pegawai

13 Nilai hasil evaluasi

pelaksanaan tugas N/A - - - - - - ----- - -
-
kepatuhan internal

14 Nilai kualitas pengelolaan

kinerja berbasis Strategy N/A - - - - - ----- - -
Focused Organization

15 Nilai rata-rata N/A - - - - - - ----- - -
pelaksanaan Literasi
Perbendaharaan 70 92,3 100 89,2 83.6 71,8 67.7 66.4 92,5 70.3 72,8 93,6 71,6 57,98

16 Persentase pengelolaan N/A - - - - - - ----- - -
BMN yang optimal

17 Nilai kualitas LK tingkat
UAKPA dan UAKPB

18 Persentase kualitas 95 100 96,4 99,4 95,4 94,3 100 100 96,6 98,7 100 100 100 98,40
pelaksanaan anggaran

KPPN

NILAI CAPAIAN 109,9 108,2 108, 108,5 106,8 107,5 107,5 110.1 108,4 109,03 110,7 106,6 99,71
KINERJA ORGANISASI 8

Sumber Data : IKU KPPN s.d. Triwulan III Tahun 2020

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 17

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Terkait pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPPN lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat sampai dengan Triwulan III Tahun 2020, seluruh unsur telah
melampaui target IKU yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa para
pegawai KPPN telah berupaya untuk berkinerja secara optimal dari target yang
telah ditetapkan. Capaian IKU banyak yang melampaui target yang telah ditetapkan
sehingga secara persentase mencapai target di atas 100%.
F. Inovasi dan Prestasi

Inovasi yang dibuat oleh KPPN harus dapat meningkatkan pelayanan publik. Produk
inovasi KPPN dapat berupa model inovasi administrasi negara, prototype, desain,
arsitektur, karya/konsep inovasi, sistem, rancang bangun, dan lain sebagainya. Inovasi
dalam lingkup KPPN, jenis-jenisnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) inovasi
proses; (2) inovasi metode; (3) inovasi produk; (4) inovasi konseptual; (5) inovasi teknologi;
(6) inovasi struktur organisasi; (7) inovasi hubungan; dan (8) inovasi sumber daya manusia.
Inovasi pelayanan kepada stakeholder pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembinaan dan supervisi
terhadap unsur inovasi diharapkan mampu memberikan motivasi kepada KPPN agar terus
membangun dan menumbuh kembangkan inovasi untuk mempercepat dan mempermudah
proses, mekanisme pelayanan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia
aparatur pelayanan. Target yang ingin dicapai adalah: mempercepat peningkatan kualitas
pelayanan publik, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan
mendorong terciptanya inovasi pelayanan publik pada KPPN.

Pembinaan dan supervisi dalam hal prestasi adalah untuk mendorong KPPN dapat
mencapai prestasi yang lebih baik lagi dan bahkan bisa meraih prestasi-prestasi yang baru.
Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu KESEMPURNAAN.
Pembinaan dan supervisi terhadap unsur prestasi diharapkan mampu memberikan
motivasi kepada KPPN untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah
diperoleh dari bidang pelayanan publik maupun non pelayanan publik serta prestasi yang
diperoleh.

Sebagai capaian prestasi KPPN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM). Dalam capaian prestasi KPPN periode semester II Tahun 2020, seluruh KPPN
di provinsi Jawa Barat telah memperoleh predikat WBK dan 3 (tiga) KPPN telah
memperoleh predikat WBBM. Sedangkan untuk Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat selaku
pembina KPPN sebagai pemberi teladan dan contoh kepada seluruh KPPN di wilayah

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 18

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

provinsi Jawa Barat juga telah memperoleh predikat WBK serta WBBM. Berikut merupakan
daftar tabel apresiasi dan penghargaan KPPN atas capaian prestasi Zona Integritas di
lingkup provinsi Jawa Barat:

Tabel 2.10 Capaian Prestasi KPPN Semester II Tahun 2020

No. KPPN Capaian Zona Integritas

WBK WBBM

1 KPPN Kuningan √√
2 KPPN Sukabumi √√

3 KPPN Bandung II √√

4 KPPN Purwakarta √-
5 KPPN Bandung I √-

6 KPPN Bogor √-

7 KPPN Cirebon √-

8 KPPN Tasikmalaya √-
9 KPPN Karawang √-

10 KPPN Sumedang √-

11 KPPN Garut √-
12 KPPN Bekasi √-

Sumber: Kemenpan RB diolah

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat sebagai percontohan dan teladan bagi seluruh

KPPN di wilayah kerjanya telah meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM). Berikut adalah piagam penghargaan WBBM dari Kemenpan RB:

Gambar 2.1 Piagam Penghargaan WBBM Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

Sumber: Kemenpan RB diolah 19

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Inovasi-inovasi yang telah dibuat oleh KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan

provinsi Jawa Barat untuk mendukung pelayanan internal maupun eksternal (stakeholder).

Tabel 2.11 menjelaskan daftar inovasi pada KPPN serta dampak yang dihasilkannya.

Tabel 2.11
Daftar Inovasi KPPN

NO. KPPN INOVASI URAIAN INOVASI

1. PURWAKARTA 1. Si Adul (Aplikasi Pengaduan Si Adul (Aplikasi Pengaduan Online) adalah
Online)
inovasi yang diciptakan oleh KPPN
2. PELANGI (Pelayanan Siang
Hari) Purwakarta untuk memudahkan stakeholder

3. Priority Card atau pemangku kepentingan dalam

4. SIMPING UP (Sistem penyampaian aduan atau keluhan terkai
Monitoring Revolving UP)
pelayanan, kode etik dan disiplin pegawai
5. PELUS (Pegawai Nu Alus)
KPPN Purwakarta
6. SI GALATIK (Sanksi
Pelanggaran Kode Etik) PELANGI (Pelayanan Siang Hari) adalah

Inovasi yang diciptakan oleh KPPN

Purwakarta dengan memberikan layanan

kepada satker dan atau pihak lain selaku

penerima layanan pada saat jam istirahat

siang hari yaitu Pukul 12.00 sd 13.00 WIB

Priority Card adalah kartu prioritas yang

dibuat dan diserahkah kepada satuan kerja

sebagai wujud apresiasi karena telah

berprestasi dalam pengelolaan IKPA

(Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran).

Kartu prioritas tersebut dibuat dan

diserahkan ke satker setiap periode

penilaian IKPA yaitu semesteran. Kartu

prioritas tersebut selain berfungsi sebagai

kartu bebas antrean, juga dapat digunakan

sebagai KIPS untuk pengajuan SPM

SIMPING UP (Sistem Monitoring Revolving

UP) adalah early warning system kepada

satker melalui media tercepat (WAG) terkait

pengajuan SPM GUP yang akan jatuh tempo

PELUS (Pegawai Nu Alus) adalah Sistem

Pemilihan Pegawai terbaik yang

dilaksanakan secara online sehingga lebih

mudah dan cepat serta lebih hemat kertas.

Sistem ini menggunakan mekanisme

pengisian data melalui google form yang

dapat diakses melalui internet baik

menggunakan Handphone maupun

Komputer

SI GALATIK (Sanksi Pelanggaran Kode Etik)

adalah inovasi untuk menegakkan kode etik

dan disiplin pegawai KPPN Purwakarta

dengan menerapkan sanksi berupa denda

sesuai jenis pelanggarannya. Latar belakang

dibuat inovasi ini karena masih terdapat

pegawai yang melakukan pelanggaran

seperti tidak memakai name tag dan

memakai sandal saat jam kerja

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 20

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

NO. KPPN INOVASI URAIAN INOVASI

2. BANDUNG I 1. SP2D SAKURA (Satu Jam Layanan peningkatan secara bertahap jumlah
Kurang) batch PPR (Payment Process Request) dari 2
kali, 4 kali, 5 kali, hingga saat ini menjadi 8 kali
2. SKPP YES (Yakin Esok Selesai) dalam satu (1) hari dengan harapan dapat
3. Loket khusus SPM KURMA lebih meningkat layanan kepada satker mitra
kerja KPPN. Peningkatan jumlah PPR dalam 1
4. Program Bimtek Satker hari dapat ditingkatkan lagi menjadi lebih dari
Expert 8 kali sehingga penerbitan SP2D dapat
mencapai dengan waktu kurang dari satu jam
Memudahkan satker untuk mengurus
pegawai yang pindah atau pensiun sehingga
SKPP yang diterbitkan oleh KPPN
Dibuat untuk satker ketika akan mengajukan
SPM ke KPPN untuk satker yang akan
mengajukan SPM di bawah 5 (lima) SPM,
pada menu aplikasi antrean disediakan
menu untuk mengambil tiket antrean SPM
kurang dari lima
Masih terdapat banyak kesalahan pada data
keuangan satker yang disampaikan ke KPPN

5. Tim SARTI Ingin memberi layanan spesial untuk satker
6. E- Bandros pada saat jam istirahat vice at rest time
Didalam penyampaian data kontrak satker
7. SPM SERASI ke KPPN Alamat email penyampaian data
kontrak/adendum kontrak merupakan
sarana korespondensi antara satuan kerja
dengan KPPN Bandung I, Satker dapat
menyampaikan ADK Kontrak/adendum
kontrak apabila telah mendaftarkan alamat
email-nya

a. Petugas satker perlu datang lagi ke

KPPN Bandung I untuk mengambil
SPM Lembar kedua dan data
pendukungnya.

b. Agar satker lebih menghemat biaya
perjalanan dan BBM

8. WASERBA Masih terbatasnya sarana komunikasi
dengan satker

9. Kartu bebas antrean untuk Memberi penghargaan bagi satker yang

Satker berprestasi berprestasi dalam kinerjanya

10. Layanan Laporan dan a. Masih sedikitnya sarana pengaduan
Pengaduan via email yang ada
([email protected]) b. Menambah sarana pengaduan

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 21

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

NO. KPPN INOVASI URAIAN INOVASI

3. BOGOR 1. Early Warning System Batas Inovasi pemberitahuan Jatuh Tempo
Pertanggungjawaban Uang
4. CIREBON Persediaan/TUP Revolving UP/GUP adalah inovasi layanan

2. Gasker Lounge untuk satker dengan metode
3. Aplikasi Survei Layanan
pemberitahuan lewat email ke satker
INSAN PRIMA ((Indeks
Kepuasan Layanan PRIMA) tentang 1 (satu) minggu sebelum jatuh
4. Kahoot Edukasi
tempo satker wajib mengajukan revolving
5. Layanan Khusus Bagi
UP/ GUP. Implikasi dari keterlambatan

pengajuan revolving / GUP adalah apabila

telah melewati jatuh tempo pengajuan

revolving/GUP, maka akan dikenakan sanksi

pemotongan Uang Persediaan yang dikelola

oleh Bendahara Pengeluaran

Memberikan kenyamanan kepada petugas

satker melalui penyediaan ruang khusus di

lantai I

Memberikan kemudahan dan kecepatan

dalam menyampaikan tingkat kepuasan

layanan kepada satker termasuk informasi

pemberian saran lainnya dalam rangka

peningkatan mutu pelayanan KPPN Bogor

Memberikan layanan penyediaan instrumen

untuk meningkatkan dalam mengedukasi

pemahaman terhadap suatu regulasi atau

informasi lainnya dan hasilnya secara real

time dapat diketahui.

1. Memberikan layanan khusus bagi

Disabilitas Petugas Satuan Kerja penyandang

disabilitas/ibu hamil/petugas yang

kesulitan untuk melewati tangga ke

ruang layanan utama lantai 2

2. Pemenuhan tempat yang

memberikan kemudahan bagi

Disabilitas dengan sarana prasarana

sebagai berikut : Parkir Khusus,

Layanan FO Khusus, Toilet Khusus,

Jalur Khusus Kursi Roda, Tongkat

Bantuan)

6. Layanan Table Memberikan layanan intensif dan periodik
penyelesaian permasalahan manual aplikasi
(Troubleshooting Aplikasi dan pembelajaran/ pemahaman ketentuan,
peraturan dan produk layanan lain
Berbasis Layanan dan

Edukasi)

1. LPJ 100 (Laporan Agar satker tepat waktu dalam penyampaian
LPJ Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran di
Pertanggung jawaban mana upload LPJ dapat dilakukan di mana
saja dan kapan saja tidak terbatas pada jam
Bendahara Penerimaan/ layanan KPPN

Pengeluaran 100% dengan

menggunakan Aplikasi

SPRINT

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 22

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

NO. KPPN INOVASI URAIAN INOVASI

5. TASIKMALAYA 2. SIREDI (Strategi Rekon Dini) Rekonsiliasi gaji dilakukan 2 bulan sebelum
6. KARAWANG
pengajuan SPM

3. KOPITAM (Klaim Otomatis inovasi di mana proses pengurusan uang

Pensiun Pertama) pensiun menjadi lebih mudah dan cepat
sehingga para penerima pensiun dapat

memperoleh uang pensiun pertama tepat

waktu

4. Lapak Detik (Layar Pengingat Dengan inovasi ini para pegawai KPPN

Kode Etik dan Anti Korupsi) Cirebon akan mengingat kode etik dan

integritas dalam kegiatan tugas sehari-hari

5. Lacak Excel (Laporan Capaian Dalam rangka mengawal dan

Kinerja Excel) memastikan ketercapaian kinerja
pegawai setiap bulan

6. LEVI’S (Live Vidio Sosialisasi) Inovasi dengan menggunakan aplikasi zoom

dalam melaksanakan sosialisasi kepada

satker sehingga dapat diikuti oleh

pejabat/pegawai terkait seluruhnya

7. Aladin a. meningkatkan layanan kepada satuan

kerja
b. mempercepat penyampaian informasi

terkait penyelesaian permohonan TUP
dan SKPP
c. memastikan bahwa penyelesaian surat

sudah diterima oleh KPA atau pejabat
berwenang tidak hanya pada level
operator saja

1. Aplikasi SimangPret Aplikasi untuk layanan Rekon GPP secara
2. Loket Siaga online sebelum pengajuan SPM Gaji
1. Kertabumi Induk/GS/KG/GT
Tambahan jam layanan pada 10 hari
pertama tiap bulan untuk mengantisipasi
lonjakan volume pengajuan SPM ke KPPN
Tasikmalaya
inovasi untuk pelayanan yang dilakukan
pada hari Sabtu pertama setiap bulan.
Pelayanan diberikan untuk konsultas1
terkait aplikasi dan proses bisnis yang ada

2. Walahar WhatsApp Messenger adalah aplikasi
pesan seluler lintas platform yang
memungkinkan pemakai untuk bertukar
pesan tanpa harus membayar Short
Message Service (SMS). WhatsApp
Messenger tersedia untuk iPhone,

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 23

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

NO. KPPN INOVASI URAIAN INOVASI

BlackBerry, windows Phone, Android, dan

Nokia. Selain fitur dasar berkirim pesan,

pengguna WhatsApp dapat membuat

group, saring gambar, pesan video, dan

audio dalam jumlah tidak terbatas

3. MOHA (Monitoring Harian) Aplikasi Mobile Moha adalah sebagai,

media bagi stakeholder untuk

mengakses beberapa aplikasi monitoring

seperti OMSPAN, Sprint. e-rekon dan

simponi secara Mobile

Aplikasi MOHA juga dapat digunakan untuk

format surat dan aturan serta buku pintar

bagi, para pengelola keuangan. Selain itu

Juga dapat digunakan untuk mengakses

sarana pengaduan

4. Anggraini (Announcer Merupakan sarana untuk mengingatkan

Gratifikasi Intern) para pegawai KPPN Karawang untuk tidak
menerima apa pun maupun petugas satker

untuk tidak memberikan sesuatu kepada

pegawai KPPN. Inovasi Anggraini juga

menjadi Replika Inovasi kepada satker LP

Kabupaten Karawang.

5. Sabilulungan (Gotong Merupakan sarana untuk saling
Royong) mengingatkan akan kode etik dan anti
gratifikasi. Setiap yang diingatkan wajib
6. Loper Koran (Loket untuk memasukkan denda kedisiplinan ke
dalam kotak “Sabilulungan” secara. Hasil dari
Pelayanan Bersama, denda tersebut nantinya digunakan untuk
kegiatan spesial.
Konsultasi serta Saran) Merupakan dalam rangka memberikan one
stop service, di mana stakeholder yang
7. Konservasi (Konfirmasi datang ke KPPN Karawang Juga
Sebelum Validasi) mendapatkan pelayanan dari instansi lain
seperti KPP terkait Perpajakan, imigrasi
8. RUKO (Ruang Konsultasi) terkait paspor dan dokumen keimigrasian,
KPKNL Purwakarta terkait BMN, BPJS
9. Dashborad Kinerja terkait ,iuran kesehatan dan PT Taspen
Bulanan terkait masalah pensiun
Merupakan inovasi dalam rangka
mengurangi retur atas SP2d dan satker di
mana pihak perbankan diminta memberikan
konfirmasi atas rekening yang diajukan
Satker
Inovasi dalam rangka memberikan konsultasi
tambahan di luar layanan front office pada
jam kerja, dan petugas TMR yang selalu siap
memberikan solusi terkait aturan maupun
aplikasi
Inovasi dalam rangka memastikan bahwa
pencapaian kinerja masing-masing pegawai
dapat dipantau setiap bulannya

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 24

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

NO. KPPN INOVASI URAIAN INOVASI

7. Sumedang 10. Pembinaan UMI di Kab. Inovasi ini dengan menggandeng PT
Karawang Pegadaian. Tujuan inovasi adalah dalam
peningkatan kualitas pelaku Umi di Kab
1. Si Ratu Karawang khususnya dalam pengelolaan
ekonomi mikro
Aplikasi Rekonsiliasi Akurasi

2. SI PANGSI Aplikasi Pengaduan Instansi
3. WARUNG TAHU
a. Aplikasi Pengaduan Instansi
4. SURABI 087 S b. Wahana Ngariung Pengetahuan

Inovasi
c. Internal Untuk Sharing Knowledge

Suara Abdi Kosong 87 Sarana Untuk
Penyampaian Saran, Masukan, Pengaduan
Dll Dari Mitra Kerja

5. Sigap Assistensi Gabungan Aplikasi

6. Badega APBN Peningkatan efektivitas dan kualitas layanan
7. Co-Lacation atau partisipasi para pemangku kepentingan
8. Buku Pintar
9. Pangemut Discotik Layanan Terpadu KPPN Sumedang- PT.
10.Remis Taspen Bandung

Penyaluran Dana Desa

Pengingat Disiplin dan kode Etik Pegawai
DJPB

Refleksi Kamis

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 25

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

NO. KPPN INOVASI URAIAN INOVASI

8. BANDUNG II 1. Ladu Ketan Layanan Edukasi Berkesinambungan dan
Simultan
9. GARUT 2. Salaman Satu Layanan Beragam Manfaat
10. SUKABUMI 3. Pa Jamrudin
4. BALASTRI Pelayanan Jam di Luar Dinas

5. KABAYA PANGSI Pelayanan di bawah 5 Layanan AnTRIan SPM
6. Intens tanpa Rekonsiliasi
7. Pakosasi Kenaikan Pangkat, KGB dan Pensiun

8. Tanginas Award Integrated Accounting Service

9. Master Pendaftaran Kontrak dan Konfirmasi dalam
1. GRT48 (Garut Forty Eight) Satu E-mail Terintegrasi
Pemberian Penghargaan kepada Satker Yang
2. Jeng Sri Tanggap
Masihan Terang
1. MOCI
Penyelesaian SPM menjadi SP2D maksimal
48 menit
Aplikasi berbasis android yang
menggabungkan beberapa aplikasi untuk
memudahkan satker

MOCI Monitoring Online Cepat
Terintegrasi Merupakan aplikasi
berbasis web dan dapat diakses oleh
satker dengan menggunakan android
untuk mendapat informasi terkait
penyelesaian SP2D,SKPP,GUP dan RPD

2. Update Three PASS Update Three PASS Inovasi ini

merupakan upaya untuk meminimalisir

Retur SP2D dan Zero PMRT tahun 2020

3. Moving Class on Location Merupakan inovasi berupa strategi

untuk mendekatkan layanan kepada

satuan satker berupa pemberian bimtek

kepada beberapa satuan kerja yang

berlokasi jauh dari KPPN

4. Bintal Inovasi berupa Bimbingan Mental kepada

seluruh pegawai dengan cara mengadakan

pengajian secara periodik

5. Layanan Persetujuan TUP 1 Layanan percepatan pemberian persetujuan

hari TUP Satker

6. Easy IKPA Strategi pemberian bimbingan kepada

satker dalam mencapai target IKPA

7. Bimtek On Location Peningkatan Layanan kepada Satuan Kerja

yang secara letak geografis relatif jauh dalam

rangka mendekatkan layanan KPPN untuk

peningkatan kompetensi para petugas

Satuan Kerja dalam bentuk bimbingan teknis

on location.

8. Layanan Prioritas Inovasi ini merupakan layanan tanpa

menunggu antrean yang ditujukan kepada

penyandang disabilitas, wanita hamil dan

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 26

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB II UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI

NO. KPPN INOVASI URAIAN INOVASI

11. KUNINGAN 9. Tong Hilap Tilu Satuan Kerja yang memiliki Kartu Layanan
10. Bewara KPPN Prioritas
Aplikasi early warning bagi satker, Aplikasi
1. LEO (Lembar Evaluasi Online) ini digunakan untuk mengingatkan satker
2. SIELON terkait RPD harian, batas waktu PTUP, dan
3. EMPAL CIREMAI batas waktu GUP.
Strategi menuju pegawai yang memahami
Nilai-nilai Kementerian Keuangan, Budaya
Organisasi, Visi, Misi, Moto, Maklumat
Layanan, dan Janji Layanan serta
bertanggungjawab
Inovasi menggunakan aplikasi bi.ly dalam
rangka evaluasi kegiatan/sosialisasi
Survei Evaluasi Online yaitu Sarana untuk
survei dalam rangka evaluasi kegiatan
simplifikasi LPJ Kepala Desa

a. E-Monitoring Pelayanan Cepat,

Informatif, Responsif, Mandiri, Inovatif

b. Untuk mempermudah pelayanan

kepada Satuan Kerja (Satker)

12. BEKASI 4. SITAPE Sistem Informasi Terpadu Perbendaharaan
KPPN Kuningan
1. Inovasi “GABUS PUCUNG” Program akselerasi dan edukasi satker
antara KPPN Bekasi dan PT penuh interaksi) 2. APLIKASI SMART (Sistem
Taspen (Persero) Cabang Aplikasi Monitoring Aktivitas Satker
Bekasi Terpadu) tahun 2018 3. AGEN K171

2. Aplikasi ELAYANAN Pemanfaatan dan peningkatan sarana
3. SI KABAYAN prasarana, teknologi informasi dan
komunikasi dalam penyelenggaraan
Sumber: Hasil monev Inovasi (Seksi STA) pelayanan publik
Pemanfaatan dan peningkatan sarana
prasarana, teknologi informasi dan
komunikasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 27

BAB III
PEMBINAAN &
SUPERVISI KPPN

Orchid Forest
Cikole

Tempat wisata alam yang berlokasi di Cikole, Lembang ini
menawarkan pemandangan alam yang luar biasa mulai dari
tanaman anggreknya hingga pohon pinus. Tidak hanya
berfokus pada alamnya, wisata ini juga bersinergi dengan hal
yang diminati masyrakat luas yaitu spot foto . sama halnya
dengan kementerian keuangan yang memiliki 5 nilai, tetapi
tetap saling memenuhi satu sama lain.

Tari Topeng
Cirebon

Begitu pula dengan

kementerian keuangan yang

memerlukan sinergi untuk

Tari topeng Cirebon adalah penjabaran mencapai pelayanan yang
dari cerita Panji dimana dalam satu kelom maksimal.

pok kesenian topeng terdiri dari dalang

(yang menarasikan kisahnya) dan enam

orang pemuda yang mementaskannya

diiringi oleh empat orang musisi gamelan.

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

BAB III
PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

A. Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi KPPN
Pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN mulai Semester II tahun 2020

berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019
tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan tersebut , ruang
lingkup pembinaan dan supervisi KPPN meliputi 6 (enam) unsur, yaitu Efektivitas dan
Akuntabilitas Pelaksanaan APBN, Pengelolaan Perbendaharaan Negara, Representasi
Kementerian Keuangan di Daerah, Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special
Mission), Tata Kelola Internal, dan Inovasi Prestasi.

Pedoman pembinaan dan supervisi ini adalah ketentuan yang baru dan pertama
kali dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat pada periode
Semester II Tahun 2020. Untuk itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
berinisiatif untuk mensosialisasikan ketentuan mengenai pedoman pembinaan dan supervisi
KPPN tersebut. Hal ini juga sebagai bentuk persiapan bagi KPPN, supaya bisa
mempersiapkan diri untuk memenuhi semua ketentuan atau kriteria penilaian yang diatur
dalam pedoman pembinaan tersebut. Sosialisasi kepada KPPN dilakukan pada Tanggal 13
Agustus 2020 melalui sarana Video Conference via Zoom. Materi yang disampaikan selain
dari unsur-unsur pembinaan, juga termasuk di dalamnya teknis penyusunan RPA Tingkat
KPPN (format terlampir), Kajian PNBP (format terlampir), dan management meeting. KPPN
juga dibagikan smartbook pembinaan ke semua KPPN sebagai bahan persiapan ketika
pembinaan dan supervisi mulai dilakukan (smartbook terlampir) dan sekaligus merupakan
inovasi Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat yang dapat mendukung pelaksanaan tugas.

Gambar 3.1
Sosialisasi Perdirjen Nomor PER-24/PB/2019 Kepada KPPN

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 28

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan
dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mengatur
terkait pelaksanaan kegiatan menjadi 2 bagian yaitu pembinaan dan supervisi. Pembinaan
adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya pelaksanaan tugas
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaras dengan visi dan misi Direktorat
Jenderal Perbendaharaan. Wujud dari proses pembinaan adalah adanya kegiatan konsultasi
dan fasilitasi. Konsultasi adalah tindakan atau upaya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Jawa Barat dengan memberikan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap
permasalahan penyelenggaraan tugas KPPN. Konsultasi dapat dilakukan secara tatap muka
langsung dengan dokumen bukti Ringkasan Hasil Konsultasi. Sedangkan Fasilitasi
dilakukan melalui cara atau bentuk dukungan kepada KPPN terhadap sarana dan prasarana
KPPN dan melalui asistensi, bimtek, sosialisasi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Jawa Barat di lokasi KPPN. Kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat kepada KPPN harus didokumentasikan melalui
Ringkasan Hasil Fasilitasi.

Gambar 3.2
Bentuk Kegiatan Pembinaan

Sumber: Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-24/PB/2019

Supervisi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat yang ditujukan untuk menjamin pelaksanaan tugas
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Wujud
dari pelaksaan supervisi adalah monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya kegiatan

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 29

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

monitoring dan evaluasi didukung dengan adanya Kertas Kerja untuk tim Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat yang bertugas ke KPPN. Output dari kegiatan

supervisi adalah Matriks Hasil Supervisi.

Gambar 3.3
Bentuk Kegiatan Supervisi

Sumber: Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-24/PB/2019

1. Pembinaan
Pelaksanaan pembinaan dilakukan melalui metode on desk dan on the spot selama
periode semester II 2020 (Juli s.d. Desember 2020).
a. Konsultasi
Pelaksanaan konsultasi dilakukan melalui metode on desk dan on the spot. Metode
on desk dilakukan tidak melalui tatap muka langsung tetapi konsultasi dilakukan
memakai sarana komunikasi dan nota dinas resmi dari KPPN kepada Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan metode on the spot dilakukan
bersamaan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan ke KPPN-KPPN serta
pada saat pelaksanaan supervisi.
b. Fasilitasi
Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dilakukan melalui metode on the spot yaitu tim
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan ke
beberapa KPPN untuk melaksanakan sosialisasi, pendampingan dan asistensi
tentang pelaksanaan tugas perbendaharaan.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 30

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Output dari pelaksanaan Pembinaan yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dituangkan dalam Ringkasan Hasil Konsultasi dan
Ringkasan Hasil Fasilitasi.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Barat dalam rangka kunjungan kerja ke beberapa KPPN adalah sebagai berikut:

No. KPPN Tim Kanwil Surat Tugas Output

1. PURWAKARTA a. Riyadi ST-208/WPB.13/2020 Ringkasan Hasil
tanggal 10-8-2020
NIP 196302271985031003 Fasilitasi dengan materi

11-12 Agustus b. Nanang Trimanta Pendampingan

2020 NIP 197610201999031001 Implementasi ISO

c. Fitri Kartikasari 9001:2015

NIP 197006241990122001

d. Harun

NIP 196210311985031001

2. GARUT a. Nanang Trimanta ST-232/WPB.13/2020 Ringkasan Hasil
Tanggal 08-09-2020
10-11 NIP 197610201999031001 Fasilitasi dengan materi:

September 2020 b. Vipy Dwirahmayanti - Implementasi

NIP 196501301985032001 Sertifikasi Bendahara

c. Rumse Sirait - Implementasi WBK

NIP 19621103185092001 - Jabatan Fungsional

d. Marlina Rus Ananti

NIP 196406171985032002

3. GARUT a. Arifin Setiyono ST-236/WPB.13/2020 Ringkasan Hasil
Tanggal 08-09- 2020
10-11 NIP 197104091998031002 Fasilitasi dengan materi
ST-232/WPB.13/2020
September 2020 b. Ahmad Kosasih Tanggal 08-09-2020 Peningkatan Kapasitas

NIP 196605011986021001 ST-236/WPB.13/2020 TIK
Tanggal 08-09- 2020
4. TASIKMALAYA a.Riyadi Ringkasan Hasil

14-15 NIP 196302271985031003 Fasilitasi dengan materi

September 2020 b.Iman Rohendiawan Peningkatan Kapasitas

NIP 196907271990121003 TIK dan Sosialisasi

c.Arifin Setiyono Implementasi Jabatan

NIP 197104091998031002 Fungsional

d.Ahmad Kosasih

NIP 196605011986021001

5. SUMEDANG a.Siti Djuraidah ST-232/WPB.13/2020 Ringkasan Hasil
Tanggal 08-09- 2020
17-18 NIP 196402271985032001 Fasilitasi dengan materi:

September 2020 b.Meika Ria - Implementasi

NIP 197405181994032002 Sertifikasi Bendahara

c.Euis Dartini - Implementasi WBK

NIP 196412221985032001 - Jabatan Fungsional

6. KARAWANG a.Nanang Trimanta ST-244/WPB.13/2020 Ringkasan Hasil
Tanggal 17-09- 2020
22-23 NIP 197610201999031001 Fasilitasi dengan materi:

September 2020 b.Purwaningsih - Implementasi WBBM

NIP 196408141985032002

c.Rumse Sirait

NIP 196211031985092001

d.Marlina Rus Ananti

NIP 196406171985032002

7. CIREBON a.Riyadi ST-244/WPB.13/2020 Ringkasan Hasil
Tanggal 17-09- 2020
24-25 NIP 196302271985031003 Konsultasi terkait materi

September 2020 b.Vipy Dwirahmayanti - Aplikasi SAKTI

NIP 196501301985032001 - Pelaksanaan tugas

c.Meika Ria Seksi PD di masa

NIP 197405181994032002 Pandemi

d.Harun

NIP 196210311985031001 Ringkasan Hasil

e.Arifin Setiyono ST-247/WPB.13/2020 Fasilitasi dengan materi
Tanggal 18-09-2020
NIP 19710409198031002 Peningkatan Kapasitas
ST-247/WPB.13/2020
f.Ahmad Kosasih Tanggal 18-09-2020 TIK dan koordinasi

NIP 196605011986021001 Inovasi

8 PURWAKARTA a.Arifin Setiyono Ringkasan Hasil

NIP 19710409198031002 Fasilitasi dengan materi

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 31

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

b.Ahmad Kosasih Peningkatan Kapasitas
NIP 196605011986021001 TIK dan koordinasi
Inovasi

Ringkasan Hasil

Fasilitasi dengan materi

Implementasi Jabatan

Fungsional

Konsultasi juga dilakukan melalui Nota Dinas resmi yang disampaikan oleh KPPN ke
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Konsultasi dilakukan oleh KPPN
Bogor melalui Nota Dinas Kepala KPPN Bogor Nomor ND-279/WPB.13/KP.04/2020
tanggal 21 Juli 2020 hal Permohonan Mekanisme Pembayaran Gaji Induk Melalui
Rekening Bendahara Pengeluaran atas Rekening ASN yang Diblokir Bank Berdasarkan
Permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan tanggapan atas pertanyaan/konsultasi dari
KPPN Bogor tersebut melalui Nota Dinas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Jawa Barat Nomor ND-671/WPB.13/2020 tanggal 23 Juli 2020 hal Tanggapan atas
Permasalahan Permohonan Mekanisme Pembayaran Gaji Induk Melalui Rekening
Bendahara Pengeluaran atas Rekening ASN yang Diblokir Bank Berdasarkan
Permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas konsultasi melalui nota dinas ini,
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah membuat Ringkasan Hasil
Konsultasi dilampiri dengan nota dinas dimaksud.
2. Supervisi
Pelaksanaan supervisi KPPN oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
dilakukan mulai Triwulan IV Tahun 2020 sesuai ketentuan dalam pedoman pembinaan
dan supervisi KPPN. Supervisi dilakukan menggunakan metode gabungan on desk dan
on the spot. Metode on desk dilakukan di periode awal sebelum melakukan kunjungan
ke KPPN. Metode on desk diperlukan untuk melakukan observasi, monitoring data
melalui aplikasi yang tersedia yaitu OM SPAN, MON SAKTI, Aplikasi SPRINT,
Dashboard MPN (Monev Bank Persepsi), e-SPM, e-Rekon L&K, serta menganalisis
dokumen atau laporan-laporan yang dikirim KPPN ke Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat.
Media komunikasi yang digunakan antara lain dengan menggunakan aplikasi zoom
untuk entry meeting, dan permintaan data-data yang perlu disiapkan oleh KPPN. Pada
saat entry meeting juga dibuka ruang diskusi untuk memperlancar pelaksanaan
supervisi ke KPPN. Jadwal supervisi KPPN melalui mekanisme on desk dan on the spot
lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat diatur sebagai berikut:

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 32