LHPS SEMESTER II TAHUN 2020 KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

supervisi KPPN meliputi 6 (enam) unsur, yaitu Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan
APBN, Pengelolaan Perbendaharaan Negara, Representasi Kementerian Keuangan di
Daerah, Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission), Tata Kelola Internal,
dan Inovasi Prestasi. Perdirjen Perbendaharaan ini adalah hal yang baru karena
implementasinya pada periode semester II 2020.
5. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah mempersiapkan KPPN untuk bisa memenuhi
kriteria yang telah ditetapkan dalam unsur-unsur pembinaan tersebut. Bentuk atau upaya
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan KPPN adalah dengan membuat
inovasi yang sesuai dengan unsur-unsur pembinaan. Betuk inovasi tersebut antara lain
format teknis penyusunan RPA Tingkat KPPN, format kajian dan analisis PNBP,
pelaksanaan management meeting, pembagian smartbook pembinaan ke seluruh KPPN
di lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi
dalam pelaksanaan kinerja seperti video conference dan pelayanan secara online.
6. Berdasarkan hasil analisis atas Kertas Kerja Penilaian KPPN, terdapat banyak temuan
permasalahan pada unsur pembinaan Tata Kelola Internal. Penyebab ditemukannya
banyak temuan tersebut adalah pengaruh dari pandemi COVID-19 yang menghambat
koordinasi antara pimpinan dengan pegawai, antara pegawai dengan pegawai lainnya,
dan/atau antar bidang dalam melakukan tugasnya. Selain itu, karena sebagian besar
pegawai diwajibkan untuk melakukan WFH, pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN seperti
Update Capaian Mutu/Arsip dan kegiatan lainnya seperti pengamanan dan pemeliharaan
BMN menjadi terhambat.
7. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat terhadap
Pelaksanaan tugas kepatuhan internal di KPPN Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Jawa
Barat Triwulan IV tahun 2020 dan penilaian sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan
nomor: Kep-239/PB/2020 tentang pedoman penilaian pelaksanaan tugas KI
dilingkungan dapat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, nilai tertinggi dicapai oleh
KPPN Bandung II diikuti KPPN Cirebon dan KPPN Garut, sedangkan nilai terendah
ditempati oleh KPPN Sumedang.
8. Berdasarkan hasil monitoring TIK yang dilaksanakan pada seluruh KPPN pada bulan
Oktober dan November 2020, secara umum seluruh KPPN telah memiliki perangkat TIK
sesuai standar yang ditetapkan serta jumlah yang memadai. Lalu, Standart Operating
Procedure (SOP) terkait pengelolaan TIK telah dilaksanakan sesuai prosedur dan
ketentuan berlaku yang telah diatur oleh Kantor Pusat. Selain itu, terdapat permasalahan

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 200

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

berupa hardware berupa PC, server atau UPS yang sudah lama, sehingga perlu di-
update.

B. REKOMENDASI
Berdasarkan analisis atas permasalahan yang terjadi di KPPN, Kanwil DJPb Provinsi

Jawa Barat mengusulkan beberapa rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti oleh KPPN,
antara lain:
1. KPPN harus turut serta aktif dalam pembinaan dan supervisi yang dilakukan oleh Kanwil

DJPb Provinsi Jawa Barat. Selain itu, KPPN juga harus berkoordinasi dengan Kanwil
DJPb Provinsi Jawa Barat dalam bentuk konsultasi maupun fasilitasi dalam rangka
pemahaman mengenai pembinaan dan supervisi KPPN agar output berupa kualitas
kinerja KPPN juga meningkat.
2. KPPN harus membuat daftar inovasi KPPN yang disusun dengan format: nama inovasi,
penjelasan singkat inovasi, serta dampak dari sebelum dan setelah diberlakukannya
Inovasi. KPPN harus melakukan modifikasi secara berkala sehingga inovasi tersebut
dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Kemudian KPPN harus
mereplikasi inovasi yang ditemukan agar manfaatnya dapat terjangkau ke
masyarakat/stakeholder yang lebih luas. Contohnya KPPN mereplikasi aplikasi Three-
pass yang dicetuskan oleh KPPN Sukabumi. Aplikasi tersebut bermanfaat untuk
mencegah terjadinya retur SP2D.
3. KPPN diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan inovasi serta prestasi
pada periode berikutnya di masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan teknologi
untuk menjalankan tugas dengan baik. Dengan hal ini, KPPN diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pelayanan publik maupun pelayanan non publik seiring dengan
prestasi-prestasi yang akan diperoleh.
4. KPPN harus mempersiapkan diri untuk pembinaan dan supervisi pada periode
berikutnya. Inovasi yang telah dibuat oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat harus
dipelajari dan diimplementasikan dengan baik untuk meningkatkan kualitas dan nilai
kinerja KPPN.
5. KPPN harus melaksanakan seluruh solusi yang telah diberikan oleh Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat atas permasalahan yang terjadi di KPPN.
6. KPPN harus mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya walaupun dihadapkan
dengan pandemi COVID-19. Demi mempertahankan dan meningkatkan kinerja,
diperlukan koordinasi yang baik antar pegawai dan/atau antar bagian. KPPN harus tetap
melakukan kordinasi seperti Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Forum Group

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 201

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Disscussion (FGD), Gugus Kendali Mutu (GKM) selama masa pandemi COVID-19.
Kanwil merekomendasikan penggunaan aplikasi video conference seperti Zoom dan
Google Meet untuk rapat koordinasi antara pimpinan dengan pegawai dan antar pegawai
KPPN.
7. KPPN harus tetap mempertahankan dan meningkatkan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan
Internalnya walaupun sedang menghadapi masa pandemi COVID-19. Poin-poin
penilaian seperti penerapan manajemen risiko, pelaksanaan pemantauan pengendalian
intern, kode etik/disiplin pegawai, pengendalian gratifikasi, dan pengelolaan pengaduan
dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional harus
dimaksimalkan.
8. KPPN harus tetap melaksanakan pengelolaan TIK dalam implementasi SPAN maupun
Non SPAN sesuai dengan SOP yang telah diatur oleh Kantor Pusat. Selain itu, KPPN
harus segera melakukan update perangkat hardware atau PC, server dan UPS-nya.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 202

TIM PENYUSUN

LAPORAN HASIL PEMBINAAN
DAN SUPERVISI KPPN

KEPALA BIDANG SKKI

RIYADI

KEPALA SEKSI

1.NANANG TRIMANTA
2. ARIYANTO
3.AGUS NUGROHO

STAFF

1.EUIS DARTINI
2.MARLINA NUR ANANTI
3.SITI DJURAIDAH

STAFF

1. PURWANINGSIH
2.VIPY DWIRAHMAYANTI
3.EJA SUTEJA

STAFF

1.IMAN ROHENDIAWAN
2.FITRI KARTIKASARI
3.MEIKA RIA
4.AHMAD KOSASIH

STAFF

1.SAMUEL KURNIA ADI WIJAYA
2.RASYD HARDIANSYAH
3.MELANI VIRA ANISSA NURUL HIDAYAH
4.GISELA ANDRIANI
5.KAMELIA ULFA

GALERI FOTO
Sinergi Tim Penyusun LHPS

GALERI FOTO
Sinergi Tim Penyusun LHPS

Lampiran - Lampiran

MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT

Monumen ini dirancang oleh arsitek asal Bandung Slamet
Wirasonjaya dan seniman Sunaryo. Pembangunan dimulai secara
bertahap pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1995. Monumen
ini dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Jawa Barat dalam
mempertahankan Kemerdekaan. Demi melanjutkan perjuangan para
pahlawan mempertahankan kemerdekaan, Kementerian Keuangan

bekerja untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

DEGUNG

Kata “degung” berasal dari kata "ngadeg" (berdiri) dan “agung” (megah) atau
“pangagung” (bangsawan), yang mengandung pengertian bahwa kesenian ini
digunakan bagi keagungan martabat bangsawan. dalam bahasa Sunda kata
berakhiran “gung” mewakili sebuah kedudukan tinggi dan terhormat misalnya
Panggung, Agung, dan Tumenggung. Sebagaimana Kementerian Keuangan yang
selalu menjaga kehormatan dan martabatnya melalui penerapan nilai-nilai
Kementerian Keuangan.

PROFIL KPPN

KAREDOK

Karedok adalah salah satu makanan khas Sunda
di Indonesia. Karedok dibuat dengan bahan-
bahan sayuran mentah antara lain; mentimun,
taoge, kol, kacang panjang, ubi, daun kemangi,
dan terong atau leunca

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

PROFIL KPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor
Wilayah. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat membawahi 12 (dua belas)
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di 11 kota dan siap
melayani satuan kerja di tingkat provinsi dan 28 kabupaten/kota.

Gambar KPPN Lingkup Kanwil Provinsi Jawa Barat

A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
NEGARA
KPPN tersebut mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan
perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban
anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan
dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka
melaksanakan tugas pokok tersebut, KPPN menyelenggarakan fungsi:
 pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
 penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
 penyaluran pembiayaan atas beban APBN;

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

 penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas

Negara;

 penyusunan laporan pelaksanaan APBN;

 pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta

pertanggungjawaban bendahara;

 pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNBP;

 pelaksanaan tugas kepatuhan internal;

 pelaksanaan manajemen mutu layanan;

 pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship

management);

 pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan

(treasury management representative);

 pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;

 pengelolaan rencana penarikan dana;

 pengelolaan rekening pemerintah;

 pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;

 pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;

 pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;

 pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;

 pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan

 pelaksanaan administrasi KPPN.

Selain hal tersebut, kehadiran KPPN adalah untuk menjaga agar kualitas

pelayanan kepada pemangku kepentingan di bidang perbendaharaan negara selalu

terjaga dan meningkat secara berkesinambungan serta dapat mengikuti tuntutan

perubahan dan kebutuhan masyarakat. Di wilayah Jawa Barat terdapat dua belas (12)

KPPN yang dibagi menjadi dua tipe yaitu Tipe A1 dan Tipe A2. Pada Kantor Wilayah

DJPb Provinsi Jawa Barat, terdapat delapan KPPN Tipe A1, yaitu:

1. KPPN Bandung 1 (022) 5. KPPN Bandung II (095)

2. KPPN Bogor (023) 6. KPPN Sukabumi (128)

3. KPPN Cirebon (024) 7. KPPN Kuningan (147)

4. KPPN Tasikmalaya (025) 8. KPPN Bekasi (171)

Pada Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Barat, terdapat empat KPPN Tipe

A2, yaitu:

1. KPPN Purwakarta (021) 3. KPPN Sumedang (095)

2. KPPN Karawang (086) 4. KPPN Garut (128)

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

Struktur organisasi KPPN lingkup Kanwil DJPb adalah sebagai berikut:
Gambar Struktur Organisasi KPPN Tipe A1

Kepala
KPPN

Kepala
Subbag
Umum

Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi
Pencairan Bank MSKI Vera
Dana

Gambar Struktur Organisasi KPPN Tipe A2

Kepala
KPPN

Kepala
Subbag
Umum

Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi
PDMS Bank Vera-KI

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk KPPN Tipe
A1 dan KPPN Tipe A2, masing-masing seksi dan subbagian mempunyai tugas sebagai
berikut :

1. Subbagian Umum
 Melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, SDM, dan keuangan,
penatausahaan user SPAN;

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

 Penyusunan bahan masukan dan konsep Renstra, Renja, RKT, PK, LAKIP
KPPN serta tata usaha, rumah tangga dan kehumasan, penyusunan dan
pelaporan beban kerja;

 Implementasi budaya organisasi, serta urusan kehumasan dan layanan
Keterbukaan Informasi Publik (KIP);

2. Seksi Pencairan Dana (PD):
 Melakukan pengujian resume tagihan dan SPM, penerbitan SP2D,
penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU;
 Penerbitan surat pengesahan atas ralat SPM dari satuan kerja dan nota dinas
kesalahan dan perbaikan SP2D hasil verifikasi pada KPPN;
 Pengelolaan data kontrak, data supplier, belanja pegawai satker dan
monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satker;

3. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI):
 Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan,
supervisi teknis SPAN dan SAKTI, asistensi teknologi informasi dan
komunikasi eksternal;
 Melakukan penyelenggaraan fungsi manajemen hubungan pengguna
layanan (customer relationship management), melakukan pelaksanaan tugas
pembina pengelola perbendaharaan (treasury management representative),
pengelolaan layanan perbendaharaan dan rencana penarikan dana;
 Melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengaduan,
kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan, melakukan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
 Penyelenggaraan manajemen mutu layanan, fasilitas sertifikasi bendahara,
fasilitas kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak lainnya;
 Monitoring penerimaan dana transfer, koordinasi pemberian keterangan
saksi/ahli keuangan negara, serta pelaksanaan program Wilayah Bebas dari
Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM);
 Monitoring proses pencairan dana, penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D), fungsi pengelolaan kas (cash management), penerbitan daftar
tagihan, pengelolaan rekening pemerintah, penatausahaan penerimaan
negara, penyelesaian retur, pengujian permintaan pengembalian penerimaan
negara, konfirmasi dan koreksi data transaksi penerimaan;
 Fungsi layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara, monitoring dan
evaluasi bank/pos persepsi, penglolaan dokumen sumber dan analisis data
penerimaan fihak ketiga (PFK), pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

 Supervisi implementasi sistem pengelolaan kas (Cash Management System)
pada rekening bendahara, serta monitoring dan evaluasi kredit program;

 Koordinasi pemberian keterangan saksi/ ahli keuangan negara;
 Pelaksanaan program Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani (WBK/WBBM).
4. Seksi Verfikasi dan Akuntansi (Vera):

 Melakukan verifikasi dokumen pembayaran, rekonsiliasi data laporan
akuntansi;

 Menyusun Laporan Keuangan Kuasa BUN tingkat Unit Akuntansi Kuasa
Bendahara Umum Negara (UAKBUN)-Daerah;

 Pelaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran, pembinaan
pertanggungjawaban bendahara, rekonsiliasi data rekening pemerintah,
penyusunan laporan saldo rekening pemerintah;

 pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang, serta
penerbitan dokumen pengembalian penerimaan.

Pada KPPN Tipe A2, Pelaksanaan tugas Manajemen Satker berada pada Seksi
Pencairan Dana dengan nomenklatur Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker
(PDMS), sementara untuk pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal menjadi
tanggungjawab Seksi Verifikasi Akuntasi dengan nomenklatur Seksi Verifikasi Akuntansi
dan Kepatuhan Internal (VeraKI).

B. GAMBARAN UMUM KPPN LINGKUP KANWIL DJPB PROVINSI JAWA BARAT.

KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat mempunyai Visi dan Misi yang
sesuai dengan Visi, Misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk mendukung serta
memberi semangat yang kuat dari seluruh elemen yang ada, masing-masing KPPN
menyusun Motto dan Janji Layanan. Visi, Misi dan Motto serta Janji Layanan KPPN
lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

Tabel Visi, Misi dan Motto serta Janji Layanan KPPN

KPPN VISI MISI MOTTO JANJI
LAYANAN
(021) Menjadi  Menjamin Kelancaran Mitra terbaik
PURWAKARTA Pengelola dalam Layanan kami ikhlas
Perbendaharaan Pencairan Dana Anggran pembangunan , tanpa biaya
Negara Di Daerah prima dalam
yang Profesional, Belanja Negara secara tepat pelayanan
Modern,
transparan dan sasaran,tepat jumlah dan
Akuntabel
tepat waktu;

 Menatausahakan

Penerimaan Negara secara

Profesional;

 Mewujudkan Pelaporan

Pertanggungjawaban APBN

yang

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

transparan,Akurat,Akuntabel

dan tepat waktu;

 Memberikan Pelayanan

Prima kepada Stakeholder

Menjadi  Mewujudkan pengelolaan Cepat,tepat, Profesional,
Pengelola transparan dan akuntabel,
Perbendaharaan Kas dan Investasi yang tanpa biaya tuntas dan ikhlas
Negara Di Daerah
yang Profesional, pruden, efisien dan akuntabel Melayani
Modern, dengan
transparan dan  Mendukung kinerja keikhlasan dan
Akuntabel ketulussan hati
Pelaksanaan anggaran yang
Pelayanan
tepat waktu,efektif dan Cepat, Tepat,
Transparan dan
(022) akuntabel; Tanpa Biaya
BANDUNG I
 Mengembangkan kapasitas Kepuasan Anda
(023) Komitmen
BOGOR pendukung perbendaharaan Pelayanan Kami

(024) yang andal, profesional dan Layanan Kami
CIREBON Jaminan
modern; Kepuasan Anda
(025)
TASIKMALAYA  Mewujudkan akuntansi dan

(086) pelaporan keuangan negara
KARAWANG
yang akuntabel, transparan

dan tepat waktu.

Menjadi  Menjamin kelancaran Pelayanan dan
informasi secara
Pengelola pencairan dana APBN secara cepat, tepat,
transparan dan
Perbendaharaan tepat sasaran, tepat waktu, bebas biaya

Negara yang dan tepat jumlah;

unggul ditingkat  Mewujudkan pengelolaan kas

regional yang efisien dan optimal;

 Mewujudkan pelaporan

pertanggungjawaban APBN

yang akurat dan tepat waktu.

Menjadi  Menjamin kelancaran 1. Penyelesaian
Pengelola
Perbendaharaan pencairan dana APBN secara SPM non Belanja
Negara Di Daerah
yang Profesional, tepat sasaran. Tepat waktu Pegawai paling
Modern,
transparan dan dan tepat jumlah; lambat 1 (satu)
Akuntabel
 Mewujudkan pengelolaan jam kerja;

kas yang efisien dan optimal; 2. Penyelesaian

 Mewujudkan pelaporan SPM Gaji Induk

pertanggungjawaban APBN paling lambat

yang akurat dan tepat waktu; tanggal 25

 Mewujudkan Sumber Daya sebelum bulan

secara optimal. pembayaran;

3. Penyelesaian

SPM Belanja

Pegawai (selain

gaji induk) paling

lambat 1 (satu)

hari kerja

4. Penyelesaian

SKPP paling

lambat 1 hari

kerja.

Menjadi  Menghasilkan Pelayanan di Cepat, Tepat,
Pengelola
Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan dan Akurat, Transparan
Negara Di Daerah
yang Profesional, Informasi Keuangan Dan Tanpa Biaya
Modern,
transparan dan yang Cepat dan Akurat
Akuntabel
 Mewujudkan Pengelolaan
Menjadi
Pengelola Kas Negara yang Transparan
Perbendaharaan
Negara Di Daerah dan Akuntabel

 Mewujudkan Pelaporan dan

Pertanggungjawaban APBN

yang Akurat dan Tepat Waktu

 Mewujudkan Pelayanan yang MANTAP
Melayani dengan
berkualitas; hati
ANti gratifikasi

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

yang Profesional,  Mewujudkan penyaluran Tepat waktu
Modern, Akurat
transparan dan dana APBN secara efisien dan Profesional
Akuntabel
efektif;
Menjadi
Pengelola  Mewujdkan pelaporan dan
Perbendaharaan
Negara Di Daerah pertanggungjawaban atas
yang Profesional,
Modern, pelaksanaan APBN yang
transparan dan
Akuntabel transparan dan akuntabel

Menjadi  Menjamin Kelancaran Layanan Prima SMARt3
Pengelola Tanpa Biaya
Perbendaharaan Pencairan Dana Anggaran .  Senyum, Salam,
Negara Di Daerah
yang Profesional, Belanja Negara Secara Tepat Melayani Sapa dalam
Modern, dengan ikhlas
transparan dan Sasaran, Tepat Jumlah dan Melayani
Akuntabel
Tepat Waktu.  Modern,
Menjadi
Pengelola  Menatausahakan menggunakan
Perbendaharaan
Negara Di Daerah Penerimaan Negara Secara Teknologi dan
yang Profesional,
Modern, Profesional. Informasi
transparan dan
Akuntabel  Mewujudkan Pelaporan Modern

(087) Menjadi Pertanggungjawaban APBN  Akuntabel, dapat
SUMEDANG Pengelola
Perbendaharaan Yang Transparan, Akurat, dipertanggung
(095) Negara Di Daerah
BANDUNG II yang Profesional, Akuntabel dan Tepat Waktu. jawabkan
Modern,
(096) transparan dan  Memberikan Pelayanan  Responsif,
GARUT Akuntabel
Prima kepada Stakeholder. Kesiapan dalama
(128)
SUKABUMI memberikan

Pelayanan

 Tepat waktu,

Transparan dan

Transfer

knowledge

 Menjamin kelancaran dana Pelayanan Cepat,

APBN secara tepat sasaran, Tepat, Akurat,

tepat waktu tepat jumlah Transparan dan

 Mengelola penerimaan Tanpa Biaya

Negara secara professional

dan akuntabel.

 Mewujudkan pelaporan

pertanggungjawaban APBN

yang akurat dan tepat waktu.

 Menjamin kelancaran dana GARUT : S SPEKTAKULER :

APBN secara tepat sasaran, Gerakan Sepenuh hati,

tepat waktu tepat jumlah. pelayanan Profesional, Efektif,

 Mengelola penerimaan dengan Akurat, Langsung,

Negara secara professional Amanah, dan Empati.

dan akuntabel. Ramah,

 Mewujudkan pelaporan Utamakan

pertanggungjawaban APBN kepuasan dan

yang akurat dan tepat waktu. Tanpa Biaya

 Mewujudkan

profesionalisme,Kemandirian

Satker dalam Pengelolaan

APBN.

 Mewujudkan pengelolaan kas Melayani dan CATAT :
memberi solusi Cepat,
dan investasi yang pruden, Transparan Tepat,
Akuntabel Tanpa
efisien dan optimal Biaya

 Mendukung kinerja

pelaksanaan anggran yang

tepat waktu,efektif dan

akuntabel

 Mewujudkan akuntansi dan

pelaporan keuangan Negara

yang akuntabel transparan

dan tepat waktu

 Mengembangkan kapasitas

pendukung sistem

perbendaharaan yang

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

andal,profesional dan

modern.

Menjadi  Mewujudkan pengelolaan Cepat Konsisten,
Pengelola
Perbendaharaan Kas dan Investasi yang Penyelesaiannya, Unggul, Ikhlas, No
Negara Di Daerah
yang Profesional, pruden, efisien dan optimal; Akurat Hasilnya, Gratifikasi,
Modern,
transparan dan  Mewujudkan kinerja Nihil Biayanya. Akuntabel dan
Akuntabel
(147) Pelaksanaan anggaran yang Nyaman
KUNINGAN
tepat waktu, efektif dan

akuntabel

 Mewujudkan akuntansi dan

pelaporan keuangan negara

yang akuntabel, transparan

dan tepat waktu.

Menjadi  Menghasilkan pelayanan di Pelayanan Melayani Dengan
Pengelola adalah Bhakti Cepat, Transparan,
Perbendaharaan bidang perbendaharaan dan Kami Akuntabel dan
Negara Di Daerah Tanpa Biaya
yang Profesional, informasi keuangan yang
Modern,
(171) transparan dan cepat tepat dan akurat;
BEKASI Akuntabel
 Mewujudkan pengelolaan kas

Negara yang transparan dan

akuntabel;

 Mewujudkan pelaporan dan

yang akurat dan tepat waktu.

Sumber Data : Profil KPPN

C. VOLUME KERJA

KPPN mengelola pagu belanja DIPA Satuan Kerja. Adapun perbandingan
volume kerja KPPN tahun 2020 sebagai berikut :

Grafik Alokasi Dana DIPA KPPN sebagai Kuasa BUN Tahun 2020

DATA PAGU KPPN

2,723,660 1,794,983 2,337,312 1,716,977
1,837,507 18,856,791
13,490,606

1,489,042 6,319,631

1,289,410
3,846,288 3,726,467

Purwakarta Bandung I Bogor Cirebon
Sumedang Bandung II
Tasikmalaya Karawang Kuningan Bekasi

Garut Sukabumi

Sumber data : OMSPAN

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

Tabel Penyerapan Anggaran Satuan Kerja pada KPPN sebagai Kuasa BUN
s.d. Semester II Tahun 2020

NO. KPPN SATKER PAGU REALISASI PENYERAPAN

1 Purwakarta 50 1,815,161,506,000 1,782,180,389,372 98.18%

2 Bandung I 187 19,395,533,142,000 18,247,647,398,653 94.08%

3 Bogor 146 6,574,030,273,000 6,264,264,563,938 95.29%

4 Cirebon 112 6,574,030,273,000 6,264,264,563,938 95.29%

5 Tasikmalaya 143 3,837,237,979,000 3,702,241,123,625 96.48%

6 Karawang 38 1,461,418,378,000 1,359,742,831,916 93.04%

7 Sumedang 39 1,588,436,489,000 1,522,884,456,329 95.87%

8 Bandung II 159 13,980,847,526,000 13,005,548,087,641 93.02%

9 Garut 34 1,850,641,431,000 1,833,428,365,191 99.07%

10 Sukabumi 85 3,073,296,558,000 2,828,978,795,497 92.05%

11 Kuningan 71 1,819,242,553,000 1,788,962,657,190 98.34%

12 Bekasi 77 2,417,710,075,000 2,304,586,096,185 95.32%

JUMLAH 1140 64,387,586,183,000 60,904,729,329,475 94.59%

Sumber data : OM SPAN s.d. November 2020

Gambar Grafik Penyerapan Anggaran Satuan Kerja pada KPPN sebagai Kuasa
BUN s.d. Semester II Tahun 2020

REALISASI PAGU PER KPPN

20,000,000,000,000
18,000,000,000,000
16,000,000,000,000
14,000,000,000,000
12,000,000,000,000
10,000,000,000,000

8,000,000,000,000
6,000,000,000,000
4,000,000,000,000
2,000,000,000,000

0

PAGU REALISASI

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

Tabel dan grafik di atas menunjukan data pagu dana APBN yang dikelola oleh
masing-masing KPPN di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, realisasi belanja,
serta tingkat penyerapan anggaran oleh satuan kerja KPPN lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat sampai dengan semester II tahun 2020. Prosentase penyerapan
terbesar sampai dengan semester II 2020 dilakukan oleh KPPN Kuningan yang
mengelola pagu dana APBN sebesar 1,81 triliyun rupiah dengan realisasi belanja
sebesar 1,78 triliyun rupiah. Sedangkan penyerapan terendah oleh KPPN Sukabumi
yang mengeloa dana APBN sebesar 3,07 triliyun rupiah dengan realisasi belanja
sebesar 2,82 triliyun rupiah. Dari data tersebut juga dapat dijelaskan bahwa tingkat
penyerapan atau realisasi belanja satuan kerja di wilayah Kanwil DJPb Provinsi Jawa
Barat sampai dengan semester II 2020 rata-rata mencapai 94,59% atau sebesar
60,90 triliyun rupiah dari total pagu anggaran sebesar 64,38 triliyun rupiah.
Sementara capaian penyerapan tertinggi diraih oleh satuan kerja di wilayah KPPN
Kuningan yang mencapai 98,34%. Sedangkan capaian terendah oleh satuan kerja di
wilayah KPPN Sukabumi yaitu sebesar 92,05%. Sampai dengan periode semester II
tahun 2020, masih terdapat beberapa satker di wilayah kerja KPPN lingkup Kanwil
DJPb Provinsi Jawa Barat yang belum melakukan kegiatan penyerapan anggaran.

Tabel Penyerapan Anggaran Satuan Kerja pada KPPN sebagai Satker
s.d. Semester II Tahun 2020

NO. KPPN PAGU REALISASI PENYERAPAN

1 Purwakarta 2,256,681,000 2,168,399,239 96.09%
2 Bandung I 2,017,717,000 1,897,991,601 94.07%
3 Bogor 2,911,319,000 2,757,374,568 94.71%
4 Cirebon 1,803,961,000 1,754,575,132 97.26%
5 Tasikmalaya 2,009,421,000 1,782,866,036 88.73%
6 Karawang 2,061,666,000 1,972,388,782 95.67%
7 Sumedang 1,773,513,000 1,751,137,427 98.74%
8 Bandung II 1,768,552,000 1,735,339,909 98.12%
9 Garut 2,014,914,000 1,995,859,370 99.05%
10 Sukabumi 1,486,740,000 1,474,928,553 99.21%
11 Kuningan 1,775,259,000 1,507,609,098 84.92%
12 Bekasi 2,464,238,000 2,423,972,622 98.37%

JUMLAH 24,343,981,000 23,222,442,337 95.39%

Sumber data : OM SPAN s.d. November 2020

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

Gambar Grafik Penyerapan Anggaran Satuan Kerja pada KPPN sebagai Satker
s.d. Semester II Tahun 2020

Realisasi Belanja T.A 2020

3,500,000,000
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000

500,000,000
-

PAGU REALISASI

Tabel dan grafik tersebut menunjukan data pagu dana APBN yang dikelola oleh
masing-masing KPPN di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, realisasi belanja,
serta tingkat penyerapan anggaran oleh satuan kerja KPPN lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat sampai dengan semester II tahun 2020. Prosentase penyerapan
terbesar sampai dengan semester II 2020 dilakukan oleh KPPN Sukabumi yang
mengelola pagu dana APBN sebesar 1,48 miliar rupiah dengan realisasi belanja
sebesar 1,47 miliar rupiah. Sedangkan penyerapan terendah oleh KPPN Kuningan
yang mengeloa dana APBN sebesar 1,77 miliar rupiah dengan realisasi belanja
sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari data tersebut juga dapat dijelaskan bahwa tingkat
penyerapan atau realisasi belanja satuan kerja di wilayah Kanwil DJPb Provinsi Jawa
Barat sampai dengan semester II 2020 rata-rata mencapai 95,39% atau sebesar
23,22 miliar rupiah dari total pagu anggaran sebesar 24,34 miliar rupiah. Sementara
capaian penyerapan tertinggi diraih oleh satuan kerja di wilayah KPPN Sukabumi
yang mencapai 99,21%. Sedangkan capaian terendah oleh satuan kerja di wilayah
KPPN Kuningan yaitu sebesar 84,92%. Sampai dengan periode semester II tahun
2020, masih terdapat beberapa satker di wilayah kerja KPPN lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat yang belum melakukan kegiatan penyerapan anggaran.

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

Gambar Profil KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

Sumber data profil KPPN: Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

D. SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI PENGGERAK ORGANISASI
Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bagian dari organisasi mempunyai peranan

yang penting dalam menunjang keberhasilan tujuan organisasi, khususnya dari aspek

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

pelayanan yang diberikan KPPN kepada mitra kerjanya. Oleh karena itu proses
peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan, baik aspek
kompetensi (soft dan hard) dan juga aspek integritas sebagai bentuk implementasi dari
perwujudan nilai-nilai kementerian keuangan.

Saat ini jumlah total sumber daya manusia KPPN lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat berjumlah 305 pegawai dengan komposisi jumlah
laki-laki sebesar 58%, sedangkan jumlah pegawai perempuan sebesar 42 %. Komposisi
pegawai KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat secara lengkap dapat
digambarkan sebagai berikut :

Tabel Komposisi Pegawai KPPN s.d. Semester II Tahun 2020

KPPN Jumlah Jenis Berdasarkan umur Berdasarkan Pendidikan
No SDM Kelamin
20-29 30-39 40-49 50-59 SD SMP SMA D1/2 D3 S1/D4 S2
1 Purwakarta LP
19 14 5 1 4 3 11 0 0 806 4 1

2 Bandung I 37 25 12 0 10 6 21 0 1 10 0 4 19 3

3 Bogor 44 17 27 0 3 15 26 0 0 19 1 4 18 2

4 Cirebon 25 12 13 0 2 6 17 0 0 9 1 4 11 0

5 Tasikmalaya 26 19 7 0 1 4 21 0 1 9 1 2 13 0

6 Karawang 22 12 10 1 0 2 19 0 0 14 0 2 4 2

7 Sumedang 18 15 3 1 2 1 14 1 0 703 6 1

8 Bandung II 30 14 16 0 9 6 15 0 0 11 3 1 14 1

9 Garut 17 11 6 1 2 2 12 0 0 602 9 0

10 Sukabumi 21 14 7 0 6 5 10 0 3 233 8 2

11 Kuningan 18 14 4 1 6 6 5 0 0 0 0 5 13 0

12 Bekasi 28 10 18 0 3 11 14 0 0 7 0 4 15 2

Jumlah 305 177 128 5 48 67 185 1 5 102 9 40 134 14

Sumber data : Profil KPPN Tahun 2020

Grafik Komposisi pegawai KPPN Semester II tahun 2020

Usia

50-59 185
40-49
30-39 67
20-29 48

5

0 50 100 150 200
20-29 30-39 40-49 50-59

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

Sumber data : Profil KPPN Tahun 2020

Melihat dari segi usia terdapat 60.66% pegawai yang berusia di atas 50 tahun,
yang dengan kematangan bekerjanya mampu bersinergi dengan pegawai berusia muda
dalam melayani dan melaksanakan tugas-tugas perbendaharaan. Mengingat sudah
sebagain besar para pegawai KPPN di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat akan
memasuki masa purna tugas, maka perlu dipikirkan strategi untuk keberlanjutan atau
pergantian tongkat estafet. Generasi muda KPPN harus siap untuk menggantikan peran
yang lebih besar untuk pelaksanaan tugas KPPN. Dari data terkait pendidikan, perlu juga
didorong para pegawai untuk melanjutkan tingkat pendidikan ke level yang lebih tinggi.
Para pegawai yang baru memiliki pendidikan tingkat Diploma I dan III diberi kesempatan
untuk melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi Strata I (S-I). Para pegawai
KPPN yang masih muda harus bersiap mengantisipisai era teknologi informasi. Para
pegawai muda harus diberi kesempatan untuk mengembangkan inovasi dan kreasi yang
mendukung pelaksanaan tugas atau pelayanan kepada masyarakat.

Terkait pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPPN lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat sampai dengan Triwulan III Tahun 2020, seluruh unsur telah
melampaui target IKU yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukan bahwa para pegawai
KPPN telah berupaya untuk berkinerja secara optimal dari target yang telah ditetapkan.
Capaian IKU banyak yang melampaui target yang telah ditetapkan sehingga secara
prosentase mencapai target di atas 100%. Indikator Kinerja Utama KPPN dapat disajikan
sebagai tabel di bawah ini :

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

Tabel Pencapaian IKU KPPN Triwulan III Tahun 2020

NO URAIAN IKU TARGET CAPAIAN IKU KEMENKEU –THREE Rata
KPPN rata
1 Nilai Kinerja pelaksanaan KPPN
anggaran K/L
PWK BDG BGR CRB TSK KRW SMD BDG GRT SKB KNG BKSI
I 2 M

88 92,4 94,4 92,9 93,5 97,4 97,8 98,6 95,8 99,3 99,4 98,1 97,1 96,39

2 Nilai LK Kuasa BUN KPPN N/A - - - - - - - - - - - - -

yang berkualitas

3 Persentase akurasi 80 93.9 88,5 95.9 97,1 99,6 96,4 100 100 100 100 99,9 88.9 74,42
perencanaan kas KPPN

4 Indeks kepuasan satker 4,55 4,84 4,73 4,57 4,67 4,71 5 5 4,85 5 5 4,92 4.81 4,46
terhadap layanan KPPN

5 Indeks efektivitas

pengelolaan pengeluaran 3 4 3,97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00

kas

6 Persentase penyelesaian 99,4 99,4 99,8 97,8 99,7 100 100 99,9 99,5 99,8 100 100 99,9 99,65
SP2D secara tepat waktu

7 Indeks Efektivitas Edukasi 87 97,7 90.0 88,5 87,9 91,9 92,5 95,1 95,7 96,3 94,9 90,2 87.3 78,17
dan Komunikasi

8 Persentase LPJ Bendahara

yang andal dan tepat 98 100 99,9 99,3 100 99,8 99,9 100 99,9 100 100 99,8 99.9 91,89

waktu

9 Nilai kinerja penyaluran 80 99 99,2 99,7 98,1 99,3 99,2 99,8 99,6 99,6 98,7 99,2 99.6 91,29
DAK dan Dana Desa

10 Persentase tingkat 60 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63,00
implementasi Aplikasi 98,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0
SAKTI N/A - - -
-- - ----- - -
11 Persentase rekonsiliasi -- - ----- - -
tingkat UAKPA secara -- - ----- - -
tepat waktu dan andal -- - ----- - -
83.6 71,8 67.7 66.4 92,5 70.3 72,8 93,6 71,6 57,98
12 Nilai rata –rata hard -- - ----- - -
competency pegawai 95,4 94,3 100 100 96,6 98,7 100 100 100 98,40
108,5 106,8 107,5 107,5 110.1 108,4 109,03 110,7 106,6 99,71
13 Nilai hasil evaluasi

pelaksanaan tugas N/A - - -

kepatuhan internal

14 Nilai kualitas pengelolaan

kinerja berbasis Strategy N/A - - -
Focused Organization

15 Nilai rata-rata N/A - - -
pelaksanaan Literasi 70 92,3 100 89,2
Perbendaharaan N/A - - -

16 Persentase pengelolaan
BMN yang optimal

17 Nilai kualitas LK tingkat
UAKPA dan UAKPB

18 Persentase kualitas 95 100 96,4 99,4
pelaksanaan anggaran

KPPN

NILAI CAPAIAN 109,9 108,2 108,
KINERJA ORGANISASI 8

Sumber Data : IKU KPPN s.d. Semester II Tahun 2020

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

E. SARANA DAN PRASARANA
Sarana dan prasarana disesuaikan dengan standar layanan yang telah ditetapkan

dalam Kepdirjen Nomor 222/PB/2012 tentang Standar Pelayanan Minimum Kantor Vertikal
Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagaimana terlihat tabel dibawah ini.

Tabel Tanah dan Gedung Bangunan KPPN s.d. Semester II Tahun 2020

KPPN Luas Luas Gedung Alamat Status Kepemilikan
Purwakarta Tanah Bangunan/
(M2) Jl. Ibrahim Singadilaga No. 45 Milik Sendiri
(M2) Jl. Asia Afrika No. 114 Dikelola oleh GKN
2.305 985 Jl. Ir. H. Juanda No. 62 Milik Sendiri
Nihil Jl. Tuparev No. 14 Milik Sendiri
Bandung I Nihil Jl. Manonjaya No. 50 Milik Sendiri
4,016 Jl. Kertabumi No. 40 Milik Sendiri
Bogor 10,345 2.285 Jl. Mayor Abdurahman No. 225 Milik Sendiri
3.290 Jl. PHH. Mustafa No. 37 Milik Sendiri
Cirebon 5.649 1.602 Jl. Ahmad Yani No. 24 Milik Sendiri
Jl. Suryakencana No. 22 Milik Sendiri
Tasikmalaya 8.179 999 Jl. Moh. Toha Milik Sendiri
3.022 Jl. Pramuka No. 63 Milik Sendiri
Karawang 5.160
533
Sumedang 3.300 980
2.520
Bandung II 4.342 1.320

Garut 2.075

Sukabumi 1.980

Kuningan 3.557

Bekasi 1.620

Sumber data : Profil KPPN

Tabel Kendaraan Dinas KPPN Semester II Tahun 2020

KPPN RODA 4 RODA 2

JUMLAH KONDISI JUMLAH KONDISI

Purwakarta 2 1 Baik 2 1 Baik
1 rusak ringan 1 rusak ringan
Bandung I 3 3
Bogor 2 Baik 1 Baik
Cirebon 3 Baik 2 Baik
Tasikmalaya 3 Baik 1 Baik
2 Baik rusak ringan
Karawang 2 1 rusak ringan 2
Sumedang 2 Baik 2 Baik
1 Baik 1 Baik
Bandung II 5 1 rusak ringan 1 1 rusak ringan
Baik 1 Rusak
Garut 2 Baik - Baik
Baik 1
Sukabumi 2 Baik 1 -
Baik Baik
Kuningan 2 Baik

Bekasi 3

Sumber data : Profil KPPN

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

Tabel Rumah Dinas KPPN s.d. Semester II Tahun 2020

KPPN Jumlah Dihuni Dihuni Yang Iddle Keterangan
Tidak
Purwakarta 15 15 Berhak 7 Dikelola oleh Kanwil
Bandung I - - - 1 rusak berat
Bogor 30 4 - 9 6 baik
Cirebon 18 6 - 13 6 rusak ringan
17 6 rusak berat
- 5 rusak berat

Tasikmalaya 10 10 - - 3 Baik, 4Rusak, 2 RB
6 baik, 3 rusak ringan
Karawang 9 7 - 2 Dikelola oleh Kanwil

Sumedang 98 - 1 8 baik
8 Baik, 1 rumah dihuni
Bandung II -- - -
oleh pensiunan
Garut 84 - 4 Baik dan ditempati

Sukabumi 88 17

Kuningan 55 - -

Bekasi -- - -

Sumber data : Profil KPPN

Tabel Fasilitas Pendukung Lainnya pada KPPN Semester II Tahun 2020

KPPN PARKIR MASJID AULA TLC SARANA
LAINNYA
Purwakarta Ada dan Ada Cukup Ada Cukup Ada Cukup Lapang Voli
Bandung I Memadai Memadai Memadai Memadai Maternity Room
Bogor Ada Cukup Ada dan Lapang Tenis
Cirebon Ada dan Ada Cukup Memadai representatif Maternity Room
Tasikmalaya Memadai Memadai Ada, cukup Ada cukup Lapang Voli
Karawang Memadai Memadai
Sumedang Ada dan Ada, sangat Ada dan Ada dan Lapang Voli
Memadai representatif representatif representatif
Ada dan Ada dan Lapang Voli
Ada Ada dan representatif representatif Maternity Room
representatif representatif Ada, cukup Ada cukup Lapang Voli
Memadai Memadai
Ada dan Ada, sangat Ada dan Ada dan Lapang Voli
representatif representatif representatif representatif Maternity Room
Lapang Voli
Ada dan Ada, cukup Ada Cukup Ada Cukup
Memadai Memadai Memadai Memadai Maternity Room
Ada dan Ada , sangat Ada dan Ada dan
representatif representatif representatif representatif Maternity Room
Ada, cukup Ada cukup
Bandung II Ada , cukup Ada sangat Memadai Memadai Lapang Voli
Ada, cukup Ada cukup
representatif representatif Memadai Memadai Maternity Room
Ada dan Ada dan
Garut Ada dan Ada , cukup representatif representatif

representatif representatif

Sukabumi Ada dan Ada, cukup

Memadai Memadai

Kuningan Ada dan Ada, cukup

Memadai Memadai

Bekasi Ada dan Ada dan

representatif representatif

Sumber Data : Profil KPPN Tahun 2019

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

F. RENCANA KERJA
Rencana kerja KPPN Tahun Anggaran 2020 beserta dapat disampaikan seperti

tabel dibawah ini :

Tabel Rencana Kerja Tahunan KPPN sampai dengan semester II Tahun 2020

NO URAIAN DAN JADWAL KEGIATAN JADWAL PIC
PELAKSANAAN

KPPN PURWAKARTA

1 Penyusunan LAKIN dan Langkah-langkah Peningkatan Februari 2020 Subbag Umum
Kinerja 2020 Februari 2020 Subbag Umum

2 Penyelenggaraan Hari Bhakti Perbendaharaan Tahun 2020

3 Dialoque Kinerja Organisasi Februari 2020 Subbag Umum
4 FGD Penyaluran Dana Desa Tahuap 2020 Februari 2020 Seksi Bank
5 Bimbingan Teknis Pendampingan Penyusunan LK Unaudited Maret 2020 Kasi PDMS

tahun 2019 April 2020 Kasi VeraKI
6 Gathering dan internal reviu terhadap WBK WBBM April 2020 Kasi Bank
7 Monev Dana Transfer April 2020 Kasi Bank
8 Dialoque Kinerja Organisasi Mei 2020 Subbag Umum
9 Capacity Building Pegawai Mei 2020 Subbag Umum
10 Persiapan Pelaksanaan Sensus BMN Kasi Bank
Juni 2020
11 Monev buka tutup Loket Penerimaan Negara pada Bank Subbag Umum
KPPN BANDUNG I April
1 Penggantian Inventaris Lama dan Pembelian Inventaris Baru Juni 2020 Seksi PD
Februari 2020
2 Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Tahun 2019 dan
Sosialisasi PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara April 2020 Seksi PD
Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
April 2020 Seksi PD
3 Monitoring dan Evaluasi Triwulanan terhadap satker-satker
yang penyerapannya rendah Juli 2020 Seski PD
Seksi Bank
4 Monitoring dan Evaluasi Triwulanan terhadap satker-satker Maret, Juni, September,
yang penyerapannya rendah Desember 2020

5 Monev Realisasi Belanja dan PNBP Mei Seksi Bank
6 Monev Dana Transfer ke Daerah Oktober 2020

7 Monev Kredit Program Maret Seksi Bank
Juni Seksi Bank
8 Monev Bank/Pos Persepsi September
Desember
9 Monev Realisasi Belanja
Monev Dana Transfer ke Daerah Juni s.d. Desenber 2020
Monev Kredit Program
Monev Bank Pos/Persepsi Juni Seksi Vera
Desember
10 Konsultasi Penyusunan LKP

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

11 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan LKP Mei Seksi Vera
12 Survey Kepuasan Pengguna Layanan Nopember 2020 Seksi MSKI
13 Program Satker expert Seksi MSKI
KPPN BOGOR Agustus
1 Sosialisasi Langkah2 Strategis Pelaksanaan Anggaran Nopember
2 Sosialisasi Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran
3 Monitoring PNBP (Dalam Kota) Maret sd. Nopember
4 Sosialisasi/Koordinasi dengan Pemda 2020
5 Sosialisasi/Koordinasi dengan LKBB
6 Sosialisasi/Koordinasi dengan Bank/Pos Februari 2020 Seksi PD
7 Monev Dana Transfer (Luar Kota) Seksi PD
8 Monev Dana Transfer (Dalam Kota) Desember 2020 Seksi PD
9 Monev Ultra Mikro/Kredit Program (Luar Kota) Seksi Bank
16 April 2020 Seksi Bank
10 Monev Ultra Mikro/Kredit Program (Duar Kota) Seksi Bank
Februari 2020 Seksi Bank
11 Monev Bank/Pos (Luar Kota) Oktober 2020 Seksi Bank
12 Monev Bank/Pos (Luar Kota) April 2020 Seksi Bank
13 Survey Kepuasan Pengguna Layanan November 2020
Oktober 2020 Seksi Bank

Januari, Juni, Juli dan Seksi Bank
November 2020 Seksi Bank
Januari, Juni, Juli dan Seksi MSKI
November 2020
Februari, April, Mei,
Agustus, Oktober dan
November 2020
Februari, April, Mei,
Agustus, Oktober dan
November 2020
Maret, Juni, September
dan Desember 2020
Maret, Juni, September
dan Desember 2020
April dan Agustus 2020

14 Sosialisasi Februari, Mei, Agustus Seksi MSKI
dan November 2020
15 Pembinaan Satker Monev KKP Seksi MSKI
Februari, April, Juni,
16 Penggandaan dalam Rangka Kepatuhan Internal Agustus dan Oktober Seksi MSKI
2020 Seksi Vera
17 Sosialisasi & Bimtek Penyusunan LK Tahunan Unaudited TA April, Juli, Oktober dan Seksi Vera
2019 Desember 2020 Seksi Vera
Januari 2020 Subbag Umum
18 Satker Wilayah Kerja KPPN Bogor (Kota Bogor, Kab. Bogor Subbag Umum
dan Kota Depok) Januari s.d. Desember Subbag Umum
2020 Subbag Umum
19 Konsultasi & Penyampaian LK-UAKBUND Januari s.d. Desember
(Kanwil DJPb Prov. Jabar) 2020
14 Januari 2020
20 Hari Bhakti Perbendaharaan Th 2020 31 Januari 2020
21 Penandatanganan Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas Th
9 Juli 2020
2020
22 Pengembangan Kapasitas Pegawai (GKM/FGD/Sharing 12 September 2020

Session)
23 Capacity Building Semester II Th 2020

24 Hari Bhakti Perbendaharaan Th 2020 14 Januari 2020 Subbag Umum

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

25 Penandatanganan Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas Th 31 Januari 2020 Subbag Umum
2020 Subbag Umum
9 Juli 2020 Subbag Umum
26 Pengembangan Kapasitas Pegawai (GKM/FGD/Sharing
Session) 12 September 2020 Seksi Vera
Kasi PD
27 Capacity Building Semester II Th 2020 Februari
KPPN CIREBON Seksi PD
1 Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Februari Seksi MSKI
Juni Kasi Bank
Negara/Lembaga September
2 Bimtek Perdirjen tentang Langkah-langkah strategis Desember Kasubbag Umum
Maret Kasi Vera
Pelaksanaan ANggaran K/L Tahun 2020 dan MEBE Kasi Vera
Kasi Bank
3 Sosialisasi SAKTI Kasubbag Umum
Kasi MSKI
4 Monev Bank Persepsi Maret Kasi MSKI
Juni Seksi Vera
5 Peningkatan Capacity Building Pegawai (GKM/Service September Kasi PD
Excelence) Desember
Maret Seksi PD
6 Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Kementcrian Agustus Seksi MSKI
Negara/Lembaga Juli Kasi Bank

7 Monev LPJ dan Rekon Juli Kasubbag Umum
Kasi Vera
8 MOnev KUR/UMI Bulanan

9 Konsuitasi dan Koordin,r;i ke Kanwil DJPb,lPemda Triwulanan

10 Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2020 November

11 Penyerahan DIPA 2021 Desember

12 Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Februari

Negara/Lembaga

13 Bimtek Perdirjen tentang Langkah-langkah strategis Februari

Pelaksanaan ANggaran K/L Tahun 2020 dan MEBE Juni

September

Desember

14 Sosialisasi SAKTI Maret

15 Monev Bank Persepsi Maret
Juni
16 Peningkatan Capacity Building Pegawai (GKM/Service September
Excelence) Desember

17 Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Kementcrian Maret
Negara/Lembaga Agustus

Juli

KPPN TASIKMALAYA Februari s.d. Nopember Subbag Umum
2020
1.  Rapat penyusunan Rencana Kerja 2019
 Rapat penyusunan laporan Capaian IKU Kemenkeu-Three
Smt. II 2019
 Rapat pembahasan tindak lanjut LHPS
 Rapat penyusunan Kontrak Kinerja 2019
 Penyusunan LAKIN Tahun 2018

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

2.  Rapat pembahasan Peta Strategi, IKU, Inisiatif Strategis, Februari s.d. Nopember Kepala KPPN
Penetapan Target dan Manual IKU, Matriks Cascading
2020 Seluruh Seksi

 Internalisasi Visi, Misi KPPN

 Rapat pembahasan RKAKL

 Sosialisasi Visi Misi KPPN pada Satuan Kerja

 GKM terkait tugas Subag Umum, Seksi PD, Seksi MSKI,

Seksi Bank dan Seksi Vera.

3.  Penugasan Khusus Pelayanan Filial (setiap Bulan) Februari s.d. Seksi Pencairan

 Monitoring Layanan Filial Nopember 2020 Dana

 Sosialisasi Persiapan Awal Tahun Anggaran

 Monev Realisasi belanja dan kinerja Satuan Kerja

 Konsultasi Ke kanwil terkait Pencairan Dana

 Koordinasi ke satuan kerja terkait kendala dalam

pencairan Dana

4.  Penandatanganan KK dan Pakta Integritas Internal Februari s.d. Seksi MSKI
 Penandatanganan KK dan Pakta Integritas Eksternal Nopember 2020

 Rakorwil Kepatuhan Internal

 Pemantauan Pengendalian Internal

 Pemantauan Pengendalian Gratifikasi

 Pemantauan Pengaduan

 Monev satuan kerja terkait pelaksanaan dan

pertanggungjawaban Anggaran (wilayah TASIKMALAYA)

 Pemantauan Kode Etik Pegawai

 LKT Triwulan III

 Konsultasi terkait Pelaksanaan Seksi MSKI

 Pemantauan Profil Risiko

 LKT Triwulan III

5.  Bimtek Aplikasi Rekening Terintegrasi Februari s.d. Nopember Seksi Bank

 Laporan PFK 2020

 Laporan Saldo Rekening Satuan Kerja

 Laporan Kepatuhan Bank Persepsi

 Monev Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

 Konsultasi Tugas dan Fungsi Seksi Bank

 Monev dan Koordinasi Penerima Kredit Program

6.  Konsultasi persiapan penyusunan LKPP Semester/Tahunan Februari s.d. Seksi Vera

 Pendampingan penyusunan LKKL tahunan tingkat satuan Nopember 2020

kerja

 LK tingkat Kuasa BUN Daerah Bulanan

 Laporan Teguran LPJ Bendahara

 Laporan Teguran Penyetoran Pajak

 Laporan Rekapitulasi Rekonsiliasi Internal

 Laporan Rekapitulasi Telaah LKKL Satuan Kerja

 Penyusunan LK BUN KPPN

 Nota Dinas Temuan Verifikasi SPM/SP2D

 Laporan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Laporan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

 Monev Penyusunan Laporan Keuangan

 Konsultasi persiapan penyusunan LKK BUN Daerah

semester I

 Monev Penyampaian LPJ dan Rekonsiliasi Satuaan Kerja

 Nota Dinas Temuan Verifikasi SPM/SP2D

 Laporan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

 Sosialisasi persiapan penyusunan LKKL tingkat Satuan

Kerja Tahun 2019

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

KPPN KARAWANG Februari 2020 Subbag Umum
1 Hari Bhakti Perbendaharaan Februari 2020
2 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Maret 2020 Seksi Vera
3 Sosialisasi Peraturan Perbendaharaan Maret 2020
4 Bimtek Paket Pinter April 2020 Seksi PDMS
5 Sosialisasi/FGD Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Seksi VERA
Seksi MSKI
WBK/WBBM
KPPN SUMEDANG Seksi PDMS
1 Gugus Kendali Mutu (GKM)
2,9,16,23 dan 30 SubbagUmum
2 Rapat Internal KPPN Sumedang Januari –Oktober 2020
Januari –Juni 2020 Subbag Umum
3 Foccus Group Discussion Seksi PDMS
Januari – Juni 2020 Seksi Bank
4 Penyelenggaraan Rapat Seksi VeraKI
5 Koordinas dan Konsultasi ke Kanwil DJPB Prop Jabar Januari – Juni 2020 Subbag Umum
6 Rapat Koordinas Lingkup Kanwil DJPB Prov Jabar) Januari – Juni 2020 Seksi PDMS
7 Penyelenggara Rapat Januari –Juni 2020 Seksi Bank
8 Belanja Keperluan Perkantoran Seksi VeraKI
9 Monev Pelaksanaan BUN di Daerah Subbag Umum
10 Pemeliharaan Kantor
11 Gugus Kendali Mutu (GKM) Subbag Umum

12 Konsultasi dan Rakor SubbagUmum

13 Pelaksanaan Operasi nal Kantor Januari –Juni 2020 SubbagUmum
14 Capacity Building
Januari –Juni 2020 SubbagUmum
KPPN BANDUNG II
1 Klaim Bank Garansi Januari –Juni 2020 Seksi Bank
2 Sosialisasi
3 Monev Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Januari –Juni 2020 SubbagUmum

Januari –Juni 2020 Seksi PDMS
Seksi Bank
Januari –Juni 2020 Seksi VeraKI
Seksi PDMS
Januari –Juni 2020 Seksi Bank
Januari –Februari 2020 Seksi VeraKI
Subbag Umum

Subbag Umum
Seksi PDMS
Seksi Bank
Seksi VeraKI

11 - 15 Januari 2020 Seksi Bank

22-Januari 2020 Seksi PD
29-Januari 2020 Seksi Bank

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

4 Monev Bank Pos/Persepsi Juni 2020 Seksi bank
Monev Dana Transfer September 2020
Monev Kredit Program Desember 2020 Seksi bank
Juli 2020 Seksi Vera
5 Rakor dan FGD DAK dan dana Desa
6 Bimtek pendampingan penyusunan laporan keuangan (LK) 12-Februari 2020

UAKPA tahun TA 2019 12-Februari 2020 Seksi PD
7 Sosialisasi Seksi MSKI
8 Sosialisasi WBBM 12 - 13 Maret 2020 Seksi Bank
9 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan
Maret 2020 (Minggu ke Seksi Bank
Dana Desa 2019 3)
10 Monev Bank Maret 2020 (minggu ke Seksi Bank
3)
11 Monev Dana Transfer Maret 2020 (minggu ke Seksi Bank
4) Seksi Bank
12 Monev Bank 12-Februari 2020 Seksi Bank
13 Studi Banding WBBM (PIC : Seksi MSKI) Seksi Bank
14 Monev Kredit Program (KUR) Juni 2020 (minggu ke 3) Seksi Bank
15 Monev Dana Transfer (PIC : Seksi Bank) Seksi Vera
18 dan 25 Juni 2020 Seksi Vera
16 FGD Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (PIC : Seksi Bank) Seksi Vera
17 Monitoring dan Evaluasi Pencairan Dana Juni 2020 (minggu ke 2)
18 Koordinasi satker2 yang memerlukan penanganan dalam Seksi Vera
Juni 2020 (minggu ke 4)
rangka tupoksi seksi vera Seksi Vera
19 Monev Bank Juli 2020 (minggu ke2)
Seksi PD
20 Monev Dana Transfer 22 - 26 Juli 2020 Seksi Vera

21 Monitoring dan Evaluasi 25 - 30 September
22 Koordinasi satker2 yang memerlukan penanganan dalam 2020
September 2020
rangka tupoksi seksi vera (minggu ke 3)
23 Monev Bank 25 - 30 September
2020
21 - 25 Oktober 2020

27 - 28 November 2020

Desember 2020 Seksi Bank

(minggu ke 1 dan ke 4)

24 Monev Dana Transfer Desember 2019 Seksi Bank
(minggu ke 4) Seksi Bank
25 Monev Kredit Program (KUR)
Desember 2020
KPPN SUKABUMI (minggu ke 1)
1 Monev dan Pendampingan ke satker untuk Rekon
Juli 2019 Seksi Vera
Desember 2019
12. Hari Bhakti Perbendaharaan Juli s.d. Desember 2019 Subbag Umum
3 Pengadaan Kendaraan Roda 4
4 Monev Bank/Pos dalam Kota Juli 2019 Subbag Umum
Juli-Juni 2019 Seksi Bank
5 Monev Realisasi Belanja dan PNBP
6 Sosialisasi PMK 195,196 Penyusunan LK, WBBM dan PUG Juli 2019 Seksi PD
Juli 2019 Semua Seksi
7 FGD Pemda lingkup KPPN Sukabumi
Agustus 2019 Seksi Bank
Seksi Vera

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

8 Sosialisasi Standar Pelayanan Survey WBBM Agustus 2019 Seksi Bank
9 Sosialisasi Kartu Kredit dan e-rekon Agustus 2019
Seksi Bank
10 Sosialisasi SAKTI dan WBBM September 2019 Seksi MSKI
Seksi Vera
11 Monev dana Transfer (FGD) Kab. Sukabumi, Cianjur Oktober 2019 Semua Seksi

KPPN GARUT 03-Jan-2020 Seksi Bank
1 Rapat Laporan Pemantauan Pengendalian Internal Triwulan 03-Jan-2020 Seksi Vera

IV Tahun 2019 Seksi Veraki

2 Dialog Kinerja Organisasi Subbag Umum
Seksi Veraki
3 Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 10-Jan-2020
2019 Subbag Umum
Subbag Umum
4 Perbendaharaan Menyapa 16-Jan-2020 Subbag Umum
Subbag Umum
5 Perbendaharaan Berbagi 17-Jan-2020
6 Perbendaharaan Peduli Lingkungan 18-Jan-2020 Subbag Umum
7 Refleksi (Tasyakuran), Hari Bakti Perbendaharaan 23-Jan-19
Seksi PDMS
8 Dialog Kinerja Organisasi 06-Feb-2020 Seksi Bank, VeraKI

9 Sosialisasi Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan anggaran 12-Feb-2020

10 FGD Penyaluran DAK Fisik dan dana Desa 16-Apr-2020

11 Kegiatan reviu pelaksanaan anggaran Triwulan I tahun 2020 5-8 Maret 2020 Seksi PDMS
Seksi PDMS
12 Kegiatan Monev Pelaksanaan Anggaran periode Tw I tahun 26 – 28 Maret 2020
2020 Seksi Bank
25-26 Maret 2020 Seksi PDMS
13 Monev kepatuhan Bank/Pos Persepsi 09-Apr-2020 Subbag Umum
Seksi Veraki
14 Sosialisasi Efektifitas Pelaksanaan Anggaran
Seksi Veraki
15 Dialog Kinerja Organisasi 08-Apr-2020
Subbag Umum
16 Rapat Laporan Pemantauan Pengendalian Internal Triwulan 09-Apr-2020 Subbag Umum
I tahun 2020 Seksi PDMS
09-Apr-2020 Seksi PDMS
17 Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 27-Apr-2020
2020 30-Apr-2020 Seksi PDMS
Seksi Bank, VeraKI
18 Capacity Building Subbag Umum
Seksi PDMS
19 Dialog Kinerja Organisasi

20 Kegiatan reviu pelaksanaan anggaran Triwulan I tahun 2020 5-8 Maret 2020

21 Kegiatan Monev Pelaksanaan Anggaran periode Tw I tahun 26 – 28 Maret 2020
2020 7-9 Mei 2020

22 Kegiatan reviu pelaksanaan anggaran Triwulan I tahun 2020

23 FGD Penyaluran DAK Fisik dan dana Desa 17-Jun-2020
24 Dialog Kinerja Organisasi 28-Jun-2020
17 – 19 Juni 2020
25 Kegiatan Monev Pelaksanaan Anggaran periode TW II
tahun 2020

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

26 Monev kepatuhan Bank/Pos Persepsi 27-28 Juni 2020 Seksi Bank
02-Jul-2020 Seksi Veraki
27 Rapat Laporan Pemantauan Pengendalian Internal Triwulan
II 03-Jul-2020 Subbag Umum

28 Dialog Kinerja Organisasi

29 Monev UMi 3-5 Juli 2020 Seksi Bank
30 Dialog Kinerja Organisasi 08-Agust-2020 Subbag Umum
31 Sosialisasi Efektifitas Pelaksanaan Anggaran 09-Jul-2020 Seksi PDMS
32 Kegiatan reviu pelaksanaan anggaran Triwulan III 2008 12-14 Agustus 2020 Seksi PDMS

33 FGD Penyaluran DAK Fisik dan dana Desa 09-Sep-2020 Seksi Bank, VeraKI

34 Dialog Kinerja Organisasi 16-Sep-2020 Subbag Umum

35 Kegiatan Monev Pelaksanaan Anggaran periode Tw III tahun 3-5 September 2020 Seksi PDMS

2020 Seksi PDMS
Seksi Veraki
36 Sosialisasi Efektifitas Pelaksanaan Anggaran 02-Okt-2020
Subbag Umum
37 Rapat Laporan Pemantauan Pengendalian Internal Triwulan 03-Okt-2020
III

38 Dialog Kinerja Organisasi 04-Okt-2020

39 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Minggu ke-2 s.d 3 Seksi Veraki
Tahun 2020 (Pseudo) Oktober 2020 Seksi Veraki

40 Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulan III 09-Okt-2020

41 Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun 2020 Awal November 2020 Seksi PDMS

42 Kegiatan Monev Pelaksanaan Anggaran periode Tw IV tahun 12 – 13 November 2020 Seksi PDMS

2020

43 Dialog Kinerja Organisasi 14-Nop-2020 Subbag Umum

44 Kegiatan reviu pelaksanaan anggaran Triwulan IV tahun 3-5 Desember 2020 Seksi PDMS

2020

45 Penyerahan DIPA Minggu ke-2 Desember Subbagian Umum,

2020 Seksi PDMS

46 FGD Penyaluran DAK Fisik dan dana Desa 12-13 Desember 2020 Seksi Bank, VeraKI

47 Dialog Kinerja Organisasi 27-Des-2020 Subbag Umum
KPPN BEKASI
1 Belanja Modal : Pembelian 2 unit televisi Februari 2020 Subbag umum
2 Belanja Barang : Pengadaan seragam PNS dan PPNPN
3 Pemeliharaan Gedung Februari dan Maret 2020 Subbag umum
4 Pemeliharaan Sarpras
Februari, Maret, April dan Subbag umum
5 ATK/Suplies Komputer Triwulanan Juni 2020
6 Kehumasan
7 Kehumasan Januari, Februari, Mei, Juni, Subbag umum
8 Kehumasan
Agustus, September,

Oktober, November dan

Desember 2020

Februari, Mei, Agustus, dan Subbag umum
November 2020

Juli 2019 Subbag umum

September 2020 Subbag umum

Maret, Juni, September Subbag umum
dan Desember 2020

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

9 Hari Oeang Oktober 2020 Semua Seksi dan
10 Hakordia Subbag
11 Peningkatan/Penguatan Integritas Desember 2020
12 Peningkatan Kualitas SDM Semua Seksi dan
13 Peningkatan Kualitas SDM Februari, Mei, Agustus Subbag
14 Kebugaran dan November 2020
15 GKM/DKO/Rapat Es.IV/One Day One Informasi Juli 2020 Semua Seksi dan
16 Layanan Perbendaharaan Subbag
17 Layanan Perbendaharaan Mei dan Oktober 2020
18 Layanan Perbendaharaan Semua Seksi dan
Januari s/d Desember Subbag
Sumber data : Rencana Kerja Tahunan KPPN 2020
Januari s/d Desember Semua Seksi dan
2020 Subbag
Februari 2020
Semua Seksi dan
Subbag

Semua Seksi dan
Subbag
Seksi PD, seksi Bank

Februari 2020 Seksi PD, seksi Bank

Februari, Mei, Seksi PD, seksi Bank
Agustus,dan November
2020

G. PENGENDALIAN INTERNAL
Pengendalian internal merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilaksanakan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai KPPN untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif,
efisien, dapat dipertangungjawabkan, serta harus sesuai peraturan perundang-undangan.
Mengingat pentingnya Salah satu sasaran Keputusan Menteri Keuangan Nomor
183/KMK.01/2013 tentang Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2024
yaitu “Berfungsinya Unit Kepatuhan dan Pengendalian Intern yang efektif”, dengan
melaksanakan langkah-langkah peningkatan penerapan tugas kepatuhan internal oleh
seluruh Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan yang selanjutnya akan dievaluasi oleh
Sekretariat Ditjen Perbendaharaan selaku UKI-E1.

Implementasi pengendalian internal di KPPN ditegaskan melalui tugas fungsi KPPN
terkait pengendalian internal. Tugas dan fungsi tersebut adalah peningkatan lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, pemantauan standar kualitas layanan KPPN, kepatuhan dan
pengendalian internal serta pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin
pegawai. Standar dan strategi Pengendalian Internal pada KPPN lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat digambarkan sebagai berikut:

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

Gambar Standar dan Strategi Pengendalian Internal

Pengelolaan pengaduan adalah salah satu layanan yang diberikan kepada mitra
kerja terkait dengan keluhan yang akan disampaikan dan menjadi tugas bidang Kepatuhan
Internal KPPN, melalui alur pengaduan sebagai berikut :

Gambar Alur Pengaduan

Tanggapan Kanwil DJPBN Penyaluran
Prov. Jawa Barat
Kantor Pusat
Pengaduan Ditjen PBN

Pengaduan Penyaluran

Pelapor

Pengaduan

KPPN Penyaluran
Tanggapan
Tanggapan

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

Sebagai upaya untuk meningkatan pelayanan kepada satuan kerja/mitra kerja dan
dalam rangka pengawasan kinerja organisasi, KPPN lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menyediakan media penyampaian
sarana/pengaduan baik secara langsung maupun melalui media pengaduan online,
sebagaimana dibawah ini:

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN PROFIL KPPN

Matriks Hasil
Supervisi

Surabi Bandung

Surabi adalah kue tradisonal khas sunda, berbentuk pancake
yang sebagian besarnya menggunakan tepung beras dan
santan. Surabi biasanya disajikan dengan tambahan irisan
kelapa.