LHPS SEMESTER II TAHUN 2020 KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

Inovasi Kanwil DJPb Prov.
Jawa Barat dalam

Pembinaan & Supervisi
KPPN

Bandros

Secara original, bandros
memiliki bahan dasar berupa

tepung terigu, santan, dan
kelapa parut, dengan rasa

gurih

SMART BOOK

Tahu Susu

PLeemncbianntag,tBahaundsuunsgu.Theakrusstumr tearahpuaintikseangat
lembut, terkenal menyehatkan, dan sangat
cocok untuk oleh-oleh

SKKI

SMART BOOK

PER-24/PB/2019

• 2020 •

Tim Pembina dan Supervisi
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

DAFTAR ISI

I. EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS
PELAKSANAAN APBN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. Mengawal Evaluasi Belanja Negara di Daerah ........................... 2
B. Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh Satker...................... 3

II. PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA . . . . . . . . . . . . 5
A. Menjaga Likuiditas Keuangan di Daerah..................................... 6
B. Penatausahaan Pengeluaran Negara ............................................ 6
C. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara .................... 7
D. Verifikasi Akuntansi ....................................................................... 9

III. REPRESENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN
DI DAERAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A. Ruang Diskusi Perspektif Baru Perbendaharaan ........................ 11
B. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah.......................................... 11
C. Peran dalam Peningkatan Penerimaan di Daerah ..................... 12
D. Peran dalam Akuntabilitas Pelaksanaan Registrasi Hibah ....... 13
E. Peran dalam Akuntabilitas Pelaksanaan Registrasi Hibah ....... 13

IV. TUGAS KHUSUS PERBENDAHARAAN LAINNYA
(SPECIAL MISSION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ........................... 16
B. Menjaga Ketepatan Sasaran Kredit Program .............................. 16

V. TATA KELOLA INTERNAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
A. Kinerja Organisasi .......................................................................... 18
B. Manajemen SDM .............................................................................. 18
C. Manajemen Keuangan .................................................................... 21
D. Tata Usaha dan Rumah Tangga ..................................................... 21
E. Kepatuhan Internal ......................................................................... 24
F. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan ......................................... 24
G. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ...................................... 26

VI. INOVASI DAN PRESTASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
A. Inovasi ............................................................................................... 31
B. Prestasi .............................................................................................. 31

SMART BOOK SKKI 2020

I.EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS
PELAKSANAAN APBN

SMART BOOK SKKI 2020

1

A. MENGAWAL EVALUASI BELANJA NEGARA
DI DAERAH

Pastikan KPPN memiliki ketersediaan support data dan terjalin
hubungan kelembagaan yang baik dengan satker dalam rangka analisis
Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA), Spending Reviu (SR), dan Kajian

Fiskal Regional (KFR).

Reviu laporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dari KPPN (RPA
tingkat KPPN), sedikitnya dapat memberikan garnbaran mengenai:
a. Kesiapan implementasi rencana kegiatan satker dari sisi keuangan
dan non-keuangan;
b. Perkembangan penyerapan anggaran tingkat satker per kegiatan
dan jenis belanja;
c. Tingkat capaian output satker;
d. Kondisi pengelolaan keuangan belanja satker yang diukur dengan
IKPA;
e. Identifikasi masalah pelaksanaan anggaran di satker;
f. Solusi, rekomendasi, dan tindak lanjut terkait masalah pelaksanaan
anggaran di satker.
KPPN telah menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja
satker (RPA tingkat KPPN)
Kesesuaian dengan perencanaan (fokus pada indikator akurasi
halaman III DIPA)
Efektivitas kegiatan (penyelesaian tagihan penyerapan anggaran,
retur SP2D)
Efisiensi kegiatan (fokus pada perencanaan kas dan pengembalian
SPM)
Kepatuhan regulasi (fokus pada pengelolaan UP, rekon LPJ, data
kontrak, dan dispensasi SPM)
Ketersediaan contact person unit/lembaga penyedia data terkait
penyusunan RPA, SR, KFR seperti Pemda, Bank Indonesia, dan BJB
Dokumentasi kegiatan yang dilakukan KPPN terkait kerjasama
kelembagaan dengan mitra daerah

SMART BOOK SKKI 2020

2

B. QUALITY ASSURANCE PENGELOLAAN
APBN OLEH SATKER

Pastikan pembinaan dan bimbingan kompetensi teknis Pejabat
Perbendaharaan Satker telah terlaksanakan dan terfasilitasi dengan

baik.

Bendahara satker memahami dan menjalankan kebijakan baru di
bidang perbendaharaan dengan baik     
Pelaksanaan asistensi dan bimbingan teknis aplikasi/IT kepada
satker
Treasury Management Representative (TMR) KPPN mampu
menjalankan tugas sesuai ketentuan dengan baik
Penyampaian laporan TMR dari KPPN paling lambat setiap tanggal
15
Mengecek pengumuman/publikasi kegiatan pelatihan/ bimtek/
sosialisasi/ workshop kepada Bendahara di dalam akun media
sosial/ website resmi/ buku profil KPPN
Memetakan satker-satker yang sekiranya masih membutuhkan
bimbingan teknis pada OM SPAN

Pastikan terdapat peningkatan kapasitas serta kualitas pengelolaan dan
pelaksanaan anggaran oleh satker untuk capaian nilai IKPA satker yang

lebih baik.

Eksistensi Tim pemantau dan evaluasi IKPA di level KPPN (baik tim
ditetapkan formal atau informal)  
Rencana kerja Tim dalam memantau kinerja anggaran satker   
Kinerja anggaran secara kuantitatif dilakukan setiap hari   
Ketercapaian target output dan target strategis secara kualitatif
Pelatihan/ bimtek/ sosialisasi/ workshop oleh KPPN
Publikasi kegiatan pelatihan/ bimtek/ sosialisasi/ workshop di
dalam akun media sosial/ website resmi KPPN
Penyusunan dan penyampaian laporan atas hasil evaluasi dan
pelatihan/ bimtek

SMART BOOK SKKI 2020

3

Pastikan KPPN mengawal implementasi simplifikasi pelaksanaan
anggaran agar meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam

bertransaksi, potensi fraud transaksi nontunai, dan cost of fund/idle
cash dari penggunaan UP, serta meningkatkan keamanan bertransaksi

Telah dilakukan sosialisasi kepada satker tentang manfaat
penggunaan KKP
Penggunaan nominal UP satker melalui KKP telah sesuai dengan
proporsi UP yang ditetapkan
Dalam hal KKP tidak dapat diimplementasikan, perlu ada Surat
Pernyataan dari KPA Satker
Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP/UP KKP dan
proporsi UP telah dicatat ke dalam Karwas UP/TUP KKP
Rekap Laporan Hasil Monev pembayaran KKP telah disusun oleh
KPPN
Rekomendasi kantor pusat telah dilakukan oleh KPPN

SMART BOOK SKKI 2020

4

II. PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN
NEGARA

SMART BOOK SKKI 2020

5

A. MENJAGA LIKUIDITAS KEUANGAN DI
DAERAH

Pastikan deviasi minimum antara penarikan dana
dengan realisasi

Penyampaian RPD Harian Satker atas rencana pengajuan SPM
dengan klasifikasi nilai transaksi besar 
Pengiriman ADK RPD Harian tingkat KPPN ke FTP SPAN      
Penerbitan Surat Dispensasi RPD
Penerbitan Penundaan Penerbitan SP2D tanpa RPD

B. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN NEGARA

Pastikan tata Kelola kepemilikan dan penggunaan KIPS oleh satker,
Data Supplier, dan Data Kontrak, penelitian dan pengujian dokumen
SPM, dan penyampaian RPD pada saat pengajuan SPM telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, serta meminimumkan potensi kerugian

negara, kurang bayar/lebih bayar di awal pengujian tagihan

Kepemilikan dan kesesuaian KIPS
Penggunaan tipe Supplier
Perubahan/penonaktifan/merge data Supplier
Pendaftaran data kontrak
Addendum/pembatalan/penutupan data kontrak
Data Kontrak non-multiyears yang terlambat diunggah
Penelitian dan pengujian manual SPM
Penyampaian RPD atas SPM dengan nilai transaksi besar
Formulir pengembalian/penolakan SPM

SMART BOOK SKKI 2020

6

Pastikan prosedur penerbitan SP2D, SP2B BLU, SPHL, SP3HL, dan
SP2D Retur telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku

1. Laporan uji kepatuhan yangdihasilkan oleh UKI-P

2. Penerbitan :

SP2D Gaji Induk SP2B BLU

SP2D UP/TUP/GUP SPHL

SP2D PTUP/GUP Nihil SP3HL

SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual SP2D Retur

SP2D atas SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM, dan SPM KPBB

Pastikan kebenaran SKPP

Permohonan pengesahan SKPP beserta lampirannya
Permohonan penonaktifan data supplier
Laporan Informasi Supplier
Karwas gaji melalui aplikasi GPP/BPP/DPP pada KPPN

C. PENATAUSAHAAN REKENING DAN
PENERIMAAN NEGARA

Pastikan kepemilikan rekening satker untuk transaksi
penerimaan/pengeluaran negara terdaftar secara resmi dan terdata
dengan jelas di KPPN serta prosedur pembukaan rekening oleh satker

telah sesuai dengan ketentuan

Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
Surat Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening

SMART BOOK SKKI 2020

7

Pastikan Daftar Saldo Rekening dalam keadaan satker
up to date setiap bulan

Daftar Saldo Rekening
Laporan Saldo Rekening
Surat Perintah/Pencabutan Blokir Rekening (apabila
tidak/Kembali menyampaikan Laporan Saldo Rekening)

Pastikan keakuratan data rekening satker
pada KPPN

Berita Acara pelaksanaan rekonsiliasi rekening antara KPPN dengan
satker dan antara KPPN dengan bank umum

Pastikan akurasi/akuntabilitas data
penerimaan negara pada Laporan Keuangan

Nota Konfirmasi Penerimaan Negara
Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara

Pastikan tindak lanjut segera dilakukan terhadap dana SP2D yang tidak
terkirim ke penerima

Surat Pemberitahuan Retur SP2D
Laporan perubahan/informasi supplier
Surat Ralat/Perbaikan Rekening
Laporan Daftar Retur SP2D
SPP/SPM

Pastikan pelayanan Bank/Pos Persepsi sesuai dengan ketentuan
perbendaharaan yang berlaku

Surat/Laporan/BA Uji Petik
Surat Teguran

SMART BOOK SKKI 2020

8

D. VERIFIKASI AKUNTANSI

Pastikan kesesuaian data transaksi pengeluaran
penerimaan negara di level KPPN

Rekapitulasi Rekonsiliasi Internal di KPPN

Pastikan kesesuaian antara saldo kas di neraca UAKPA/UAKPA BUN
dengan saldo kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan

BAR      
LHR      
Laporan Keuangan

Pastikan akuntabilitas Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah
Laporan Keuangan Kuasa BUN tingkat KPPN

Pastikan akuntabilitas
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Satker
LPJ Bendahara dan Daftar LPJ Bendahara
Surat Teguran
Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S)   
Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S)

Pastikan akurasi data pagu DIPA satker pada KPPN
Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi Anggaran Belanja Negara
SSPB
Nota Konfirmasi Penerimaan Negara
Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA
Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA

Pastikan akurasi penerbitan SKTB dan SKP4
Surat Permintaan Pengembalian Negara
SPAN Buku Besar
Daftar Penerimaan A3
SKTB
SKP4

SMART BOOK SKKI 2020

9

III. REPRESENTASI KEMENTERIAN
KEUANGAN DI DAERAH

SMART BOOK SKKI 2020

10

A. RUANG DISKUSI PERSPEKTIF BARU
PERBENDAHARAAN

Pastikan KPPN memiliki ruang diskusi perspektif baru
Perbendaharaan

Publikasi kegiatan di dalam akun media sosial/website resmi KPPN
Laporan hasil kegiatan diskusi/sharing knowledege/FGD dengan
undangan dan dokumentasi kegiatan
Inisiasi dan fasilitasi kegiatan diskusi/sharing knowledge/FGD
tentang keuangan negara dengan kondisi sosial dan perekonomian
daerah antara praktisi perbendaharaan, pemda, akademisi/fresh
graduate, private sector, atau
kelompok masyarakat

B. PENYALURAN DANA TRANSFER KE DAERAH

Pastikaan KPPN telah melakukan penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa

Persentase penyaluran DAK Fisik per bidang telah sesuai disetiap
tahapan
Kesesuaian Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Desa
(SKPRTD) dan Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa
(SKPRDD) dengan DIPA Petikan
Penyelesaian SKPRTD dan SKPRDD sesuai dengan jangka waktu
Pejabat perbendaharaan dan operator penyaluran  dan/atau
pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa sesuai pejabat definitif
Dokumen persyaratan ditandatangani oleh Kepala Daerah
Laporan perkembangan realisasi penyaluran dan penyerapan DAK
Fisik dan Dana Desa
Rekonsiliasi penyaluran transfer DAK Fisik & DD dan UAKBUN-
Daerah telah dilakukan serta diterbitkan BAR paling lambat tgl 14
atau sesuai pegaturan khusus oleh Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan

SMART BOOK SKKI 2020

11

C. PERAN DALAM PENINGKATAN
PENERIMAAN NEGARA DI DAERAH

Pastikan peran KPPN dalam peningkatan penerimaan negara
di daerah telah dilaksanakan

Ketaatan pembayaran pajak oleh instansi pemerintah, yang proses
penyaluran “dana objek pajak”-nya melalui KPPN
Ketaatan penyetoran pajak yang telah dipungut oleh bendahara
satker
Hasil publikasi kegiatan fasilitasi pembinaan ketaatan pajak oleh
satker di akun media sosial/ website resmi KPPN
Arahan/ dorongan untuk KPPN melakukan kegiatan pembinaan
dan/ atau melakukas fasilitasi kegiatan pembinaan ketaatan pajak
kepada

Pastikan KPPN telah meningkatkan potensi PBBP
untuk penerimaan negara

Menyampaikan hasil kajian/ analisis dari KPPN terkait potensi
PNBP di wilayah kerjanya ke Kanwil (jika ada)
Arahan/ dorongan untuk KPPN melakukan kajian/ analisis terkait
potensi PNBP di wilayah kerjanya dan/ atau dukungan data dan
informasi terkait kebutuhan analisis

SMART BOOK SKKI 2020

12

D. PERAN DALAM AKUNTABILITAS
PELAKSANAAN REGISTRASI HIBAH

Pastikan KPPN telah berperan dalam akuntabilitas pelaksanaan
registrasi hibah

Hasil publikasi layanan bersama di akun media sosial/ website resmi
KPPN
Kondisi kelayakan dan kenyamanan pada saat dilakukan layanan co-
location (booth/ area pelayanan dan leaflet layanan)
Review efektivitas co-location di KPPN yang bersangkutan
Inisiasi dan fasilitasi penyediaan layanan bersama (khususnya
layanan dari unit Kementerian Keuangan) kepada masyarakat

E. PERAN DALAM AKUNTABILITAS
PELAKSANAAN REGISTRASI HIBAH

Pastikan KPPN telah melakukan pencatatan dan pengesahan atas hibah
langsung uang dan barang

Dokumen laporan hasil pencatatan dan pengesahan hibah langsung
Satker menyampaikan ADK MPHL-BJS beserta kelengkapan dokumen
berupa MPHL-BJS, SP3HL-BJS, SPTJM, Surat Pernyataan telah
menerima hibah tanpa melalui KPPN
Pengecekan KIPS dan proses konversi ADK
Pengujian MPHL-BJS yang meliputi
o  kesesuaian tanda tangan pada MPHL-BJS dengan spesimen tanda
tangan di KPPN
o    pengecekan kode jenis barang/ jasa/ surat berharga telah sesuai
ketentuan
o  pengecekan nomor register hibah di MPHL-BJS dengan SP3HL-BJS
o pengecekan besaran hibah pada MPHL-BJS dengan surat
pernyataan telah menerima hibah tanpa melalui KPPN

SMART BOOK SKKI 2020

13

o  kesesuaian jumlah penerimaan dan belanja pada MPHL-BJS
o    kode BA Eselon I Satker penerima hibah merupakan kode Satker
DJPPR selaku BUN (999)
o  SP3HL-BJS telah disahkan oleh DJPPR (ada stempel DJPPR)
Tanda terima dan Memo Persetujuan Pengesahan MPHLBJS telah
dicetak dan ditandatangani
Webadi telah diunduh dari FTP Konversi dan diunggah dalam
aplikasi SPAN
Posting jurnal MPHL-BJS pada SPAN telah dilakukan
Telah dilakukan pencetakan laporan validasi jurnal
Memo Persetujuan Pengesahan MPHL-BJS telah dicetak dan
ditandatangani oleh Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi
Memo Persetujuan Pengesahan MPHL-BJS dan MPHL-BJS telah
disampaikan ke DJPPR dan Satker.

SMART BOOK SKKI 2020

14

IV. TUGAS KHUSUS PERBENDAHARAAN
LAINNYA (SPECIAL MISSION)

SMART BOOK SKKI 2020

15

A. PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM

Pastikan KPPN telah melakukan pembinaan dan bimbingan
teknis pengelolaan keuangan BLU/BLUD yang menjadi satker KPPN

Pengelolaan keuangan satker BLU sesuai dengan ketentuan
perbendaharaan yang berlaku;
Internalisasi terkait dengan perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan anggaran dan kinerja keuangan BLU, kepatuhan
pelaksanaan PK BLU, pemecahan masalah yang umum dialami satker
BLU;
Inventarisir kendala dan merekomendasikan solusinya, terkait
permasalahan pengelolaan keuangan BLU yang disampaikan oleh
satker BLU kepada KPPN.

Pastikan KPPN telah melakukan pengesahan penggunaan dana
satker BLU

Tatacara pengesahan dana satker BLU sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Menerbitkan SP2B BLU telah sesuai ketentuan.

B. MENJAGA KETEPATAN SASARAN KREDIT
PROGRAM

Pastikan KPPN telah melakukan akurasi data kredit program
Memastikan keabsahan pengguna/ operator sistem informasi Monev;
Menjaga akurasi data debitur

Pastikan KPPN telah melakukan survei lapangan debitur

Memperoleh data keekonomian debitur yang ter-update setiap
semester.

SMART BOOK SKKI 2020

16

V. TATA KELOLA INTERNAL

SMART BOOK SKKI 2020

17

A. KINERJA ORGANISASI

Pastikan KPPN telah melakukan tata kelola dalam mendukung kinerja
organisasi

Pengelolaan Kinerja Organisasi yang berbasis pada
a. Evaluasi Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NK0);
b. Ketepatan Waktu Penandatanganan Kontrak Kinerja;
c. Ketepatan waktu penyampaian laporan capaian kinerja
Triwulanan;
d. Evaluasi Capaian Kinerja Intenal.        
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diinternalisasi,
dipahami, diterapkan dan dilaksanaka
Penetapan Sistem Manajemen Mutu dalam rangkapelaksanaan tugas
dan fungsi KPPN yang sesuai dengan persyaratan ISO dan peraturan
perundang-undangan.

Pastikan KPPN telah menerapkan dan menginternalisasi SOP

SOP telah diterapkan dan dilaksanakan oleh KPPN; yang harus
Internalisasi SOP telah dilakukan oleh KPPN;
Para pegawai memahami tiap-tiap prosedur
dilaksanakan.

Pastikan KPPN telah menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus
meningkatkan kualitas sistem manajemen mutu dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN yang sesuai dengan persyaratan
ISO dan peraturan perundangundangan.

KPPN telah menetapkan dokumen yang dibutuhkan dalam penerapan
SMM ISO (Pedoman Mutu, Formulir Konteks Organisasi, Kebijakan
Mutu, Sasaran Mutu) dengan konten yang sesuai dengan ketentuan
dan kondisi terkini;   
KPPN telah melakukan pengendalian atas Catatan Mutu/Arsip KPPN
sesuai ketentuan;  
KPPN melakukan Rapat Tinjauan Manajemen, dan menindaklanjuti
Form Tindakan Perbaikan
SMM ISO 9001:2015 di KPPN sesuai dengan ceklist monitoring dan
evaluasi dalam pedoman implementasi SMM ISO 9001:2015.

SMART BOOK SKKI 2020

18

B. MANAJEMEN SDM

Pastikan KPPN telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal dan
menerapkan pola mutasi internal sesuai dengan kompetensi pegawai.
Menetapkan dan menerapkan Pola Mutasi Internal yang sesuai
dengan kompetensi pegawai:
Melakukan upaya pengembangan pegawai berbasis kompetensi.

Pastikan KPPN telah melakukan menjaga upaya peningkatan kinerja
KPPN melalui pengembangan kompetensi pegawai.

Setiap pegawai KPPN telah memiliki kesempatan mengikuti
diklat/GKM maupun bentuk pengembangan kompetensi lainnya;
Melakukan kegiatan capacity building/transfer knowledge.

Pastikan KPPN telah memiliki penilaian kinerja individu terkait dengan
kinerja organisasi dan melakukan pengukuran kinerja individu secara
periodik
Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik yang
kemudian dapat dijadikan dasar untuk pemberian reward (misal: best
employee) kepada pegawai

Pastikan KPPN telah menyesuaikan penunjukan dan perubahan User
SPAN terhadap SK Kepala Kantor

SMART BOOK SKKI 2020

19

Pastikan KPPN telah mengelola hak-hak kepegawaian para pegawai
dengan baik sesuai dengan pedoman pengelolaan administrasi dan

layanan SDM

Melengkapi dokumen kepegawaian masing-masing pegawai di
aplikasi kepegawaian;     
Tatacara pengajuan dan pemberian izin cuti dilakukan sesuai
ketentuan;
Pegawai telah memiliki Karpeg, Karis/Karsu, Kartu BPJS, Taspen.
Bagi pegawai yang belum memiliki, memastikan permohonan telah
dilakukan dengan dilampiri dokumen sesuai ketentuan;
Penerbitan KGB sesuai dengan persyaratan pegawai yang berhak
mendapatkan KGB dan dilakukan sesuai ketentuan;
UKP/Usul Pengangkatan PNS dilakukan terhadap pegawai yang
memenuhi syarat pengajuan UKP/Usul Pengangkatan PNS;
Pegawai yang akan memasuki masa pensiun telah dilakukan
pengajuan usulan pensiun sesuai ketentuan;
Pengusulan pemberian Tanda Kehormatan Satyalanca Karya Satya
(SLKS) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan;
Ijin pegawai yang akan ke luar negeri telah dilakukansesuai
ketentuan;
Pengangkatan pejabat pengganti telah dilakukan sesuai ketentuan;
Pejabat yang wajib lapor telah melaporkan LHKPN sesuai ketentuan;
Pegawai telah menyampaikan LP2P sesuai ketentuan.

Pastikan KPPN telah melakukan penatausahaan laporan kepegawaian

Data pegawai pada aplikasi kepegawaian ter-update;  
Dokumen kepegawaian masing-masing pegawai di aplikasi
kepegawaian lengkap;    
Penyampaian dokumen kepegawaian tepa waktu;    
Penyusunan laporan kepegawaian, penatausahaan, serta
pengarsipan telah dilaksanakan dengan baik.

SMART BOOK SKKI 2020

20

C. MANAJEMEN KEUANGAN

Pastikan KPPN telah melakukan Penyusunan Rencana Anggaran
Penyusunan RKA-KL sesuai dengan rencana kerja KPPN dan Daftar
Perhitungan Anggaran yang telah direkam dalam aplikasi SAKURA;
Satker KPPN telah menyusun POK sesuai dengan DIPA yang diterima;
Rencana kegiatan telah disusun dan selalu up to date.

Pastikan Pembayaran gaji/tunjangan pegawai yang tepat jumlah, tepat
waktu, dan tepat orang

Penerbitan daftar gaji sesuai dengan daftar perubahan pegawai
termasuk kebenaran perhitungan tagihan negara;
Proses pembilatan SKPP dan pengiriman telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan serta data pegawai telah dinonaktifkan;
Daftar lembur sesuai dengan SPTPL dan daftar hadir kerja lembur;
Daftar perhitungan uang makan sesuai denganrekap daftar hadir
pegawai;
Daftar Tunjangan Kinerja sesuai dengan daftar hadir pegawai,
jumlah dropping sesuai dengan permintaan dana, dan potongan PPh
Pasal 21 telah disetor, serta LPP Tunkin disampaikan ke Kantor
Pusat;

Pastikan Pengelolaan tagihan KPPN (sebagai satker) telah dilakukan
sesuai ketentuan

Rencana penarikan dana berikut pemutakhirannya telah
disampaikan ke KPPN untuk tagihan-tagihan yang menurut
ketentuan harus disertai dengan rencana penarikan dana;
Penyedia barang/jasa segera menyampaikan tagihan setelah
dilakukan penyelesaian pekerjaan (5 hari kerja setelah timbulnya hak
tagih);
Dokumen tagihan dari penyedia barang/jasa telah dilengkapi dengan
bukti-bukti, yang sah;
Dokumen SPP dengan SPM termasuk dokumen pendukungnya sesuai;

SMART BOOK SKKI 2020

21

Jangka waktu proses penyelesaian tagihan (penerbitan SPP/SPM)
tidak melebihi batas waktu yang terdapat dalam ketentuan tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN;
Penatausahaan dokumen SPP, SPM, dan dokumen pendukung
dilakukan dengan rapi dan aman;

Pastikan bahwa pembukuan bendahara dilakukan dengan akuntabel
melalui Laporan Pertanggungjawaban Bendahara KPPN

Penyampaian data UAKPA ke UAPPA-W tepat waktu;
Rekonsiliasi internal SIMAK BMN dan SAIBA telahdilakukan;
Nilai persediaan laporan keuangan semesteran dantahunan pada
aplikasi persediaan, SIMAK-BMN, dan aplikasi SAIBA telah sama;
Laporan keuangan tingkat UAKPA dilakukan sesuaiketentuan;
Laporan capaian output belanja telah disampaikan secara bulanan
melalui aplikasi Monev Kinerja Penganggaran.

D. TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

Pastikan KPPN telah melakukan tata usaha ketertiban
administrasi arsip, tata persuratan, dan barang persediaan
Penatausahaan surat masuk/ surat keluar telah diadministrasi
menggunakan aplikasi;
Barang persediaan tercatat pada aplikasi persediaan serta barang
persediaan sesuai dengan hasil catatan pada aplikasi persediaan;
Pengelolaan arsip dilakukan sesuai dengan pedoman kearsipan di
lingkungan Kementerian Keuangan.

SMART BOOK SKKI 2020

22

Pastikan KPPN melakukan proses pengadaan barang/ jasa sesuai
ketentuan

Perikatan oleh PPK telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
pengadaan barang/ jasa;        
Barang/ jasa hasil pengadaan tercatat dalam aplikasi persediaan/
aplikasi SIMAK BMN;
Dokumen pengadaan dan penerimaan barang/ jasa telah
ditatausahakan;
Tidak ada potensi kerugian negara/ lebih bayar/ kurang bayar.

Pastikan pengelolaan BMN pada KPPN telah dilakukan sesuai
ketentuan

Pengamanan dan pemeliharaan BMN sesuai dengan Pedoman
Pengamanan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan;
Penghapusan arsip dilakukan oleh Panitia Penghapusan Arsip
berdasarkan SK Penetapan Pemusnahan Arsip dari Sekjen Kemenkeu;
Laporan BMN sesuai dengan bukti mutasi barang (BAST, kuitansi, SK
Penghapusan, dan lain-lain);
Ketersediaan kendaraan operasional sesuai dengan tingkat
kebutuhan operasionalisasi KPPN;
Kondisi rumah dinas layak huni bagi pejabat/ pegawai.

Pastikan sarana prasarana dan tata ruang KPPN telah sesuai
standar pelayanan instansi vertikal DJPb.

Sarana dan prasarana yang dimiliki KPPN telah memenuhi Standar
Pelayanan, antara lain:
a) visi misi, peta strategi, Motto Layanan, dan Nilai-Nilai
Kementerian Keuangan;
b) Standar dan Maklumat Pelayanan; telah dipampangkan di KPPN;
Inventarisasi kondisi sarana dan prasarana telah dilakukan dan
sesuai dengan kondisi yang ada;
Kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi sarana dan
prasarana yang dimiliki KPPN;

SMART BOOK SKKI 2020

23

Letak sarana dan prasarana telah memenuhi tata ruang kantor
sesuai dengan estetika;
Kelayakan pencahayaan/ sirkulasi udara/ penggunaan listrik telah
memperhatikan keamanan, kesehatan, kenyarn.anan pegawai serta
mengutamakan hemat energi;
Kondisi dan tata ruang kantor telah memenuhi pedoman standar
pelayanan.

E. KEPATUHAN INTERNAL

Pastikan sarana prasarana dan tata ruang KPPN telah sesuai
standar pelayanan instansi vertikal DJPb

Pedoman/petunjuk teknis terkait implementasi SPI (Sistem
Pengendalian Internal)
SK penunjukan petugas pemantauan pengendalian internal
Laporan pemantauan pengendalian internal

Pastikan KPPN melakukan tindak lanjut atas LHP aparat
pengawas

LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)
Tindak lanjut LHP

F. KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PIMPINAN

Pastikan KPPN dapat menghindari munculnya konflik internal KPPN
baik dinas maupun pribadi

Buku pedoman Kepala KPPN
Laporan atas permasalahan internal KPPN

SMART BOOK SKKI 2020

24

Pastikan KPPN memiliki hubungan kelembagaan yang baik antara
KPPN dengan unit kerja lain dan/ atau stakeholdernya

Buku pedoman Kepala KPPN
Dokumentasi dan laporan kegiatan KPPN yang melibatkan pihak
eksternal di website/ media sosial KPPN.
Pakta Integritas dengan para stakeholder
Kontak Bupati/ Walikota, Kepala DPPKAD, Pimpinan Bank/ Pos
mitra kerja, KPA yang menjadi mitra kerja
Daftar alamat satker, beserta nomor telepon dan alamat email
Buku saku/ leaflet Profil KPPN
Kartu nama pegawai KPPN
Sarana publikasi (website, SMS Center, majalah dinding, buletin,
spanduk, banner, baliho)
Layanan Billing Corner di ruang layanan Front Office

Pastikan KPPN memiliki Indeks Kepuasan Pegawai dalam kategori
memuaskan sehingga terwujud sinergi dan integritas pegawai KPPN

Form survei kepada pegawai
Laporan pengaduan atas dugaan ketidakpuasan antar pegawai (jika
ada)

SMART BOOK SKKI 2020

25

G. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK

Pastikan Konten dalam media sosial KPPN telah sesuai dengan standar
dalam Keterbukaan Informasi Publik

Menguji website KPPN/ media informasi KPPN telah mencantumkan
Visi, Misi, Peta Strategi, Motto Layanan, dan Nilai-Nilai Kementerian
Keuangan;
Cek laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, internalisasi dan
implementasi Program Manajemen Perubahan (Change
Management), Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Budaya
Organisasi DJPb, secara semesteran dari Kepala KPPN selaku Change
Agent kepada Kanwil selaku Change Leader,
Memastikan kembali unit kerja telah menerapkan standardisasi
micro website DJPb, dengan konten paling sedikit memuat:
a) Informasi prosedur layanan;
b) notifikasi bahwa seluruh layanan DJPb bebas dari biaya (zero cost
services);
c) fitur/ tautan layanan pengaduan internal dan ekstern.al (Sipandu,
WiSe, WA/ SMS pengaduan, Alur layanan pengaduan);
Menguji informasi publik yang disampaikan dalam website/ media
sosial KPPN adalah informasi update, misalnya informasi realisasi
APBN, pengumuman kebijakan perbendaharaan terbaru;
Konten website/ media social KPPN telah memperhatikan prinsip
keamanan, dengan tidak mengunggah, like dan/ atau share konten
yang mengandung unsur pornografi, radikalisme, terorisme,
pelecehan, diskriminasi, dukungan terhadap LGBT, serta isu SARA;
Memastikan nomor telepon dan fax unit kerja yang terdaftar dan/
atau terinformasi kepada stakeholder, dapat digunakan secara aktif.
Kanwil melakukan pembinaan/ arahan tentang konten yang perlu
dicantumkan dalam website KPPN.

SMART BOOK SKKI 2020

26

Pastikan Indeks kepuasan mitra kerja KPPN dalam kategori memuaskan

Memonitor website/ media sosial KPPN terkait dengan konten
informasi peningkatan layanan.
Observasi pelayanan/ interaksi petugas FO dengan stakeholder,
KPPN melaksanakan survei, Kanwil merekap saat pembinaan atau
membantu menyelesaikan pelaksanaan survey;
Terdapat upaya perbaikan KPPN dalam menindaklanjuti
ketidakpuasan pelanggan;
Memantau dan mendorong efektivitas sarana Mini TLC unit kerja
sebagai media pengembangan kompetensi stakeholder, khususnya
bagi stakeholder yang memerlukan pembinaan secara intensif
terkait pelaksanaan tugas/ layanan perbendaharaan;
Pembentukan Liaison Officer (LO) sesuai dengan pembagian satker
K/L lingkup kerjanya, beserta grup media sosial oleh LO yang
bersangkutan.

Pastikan terdapat tata kelola pengaduan yang jelas di KPPN
Memonitor website/ media sosial KPPN telah mempublikasikan
tentang sarana pengaduan KPPN.
KPPN telah menetapkan petugas khusus/ unit yang menangani
pengelolaan pengaduan, dan aplikasi SIPANDU telah dimanfaatkan
dalam mengelola pengaduan

Pastikan KPPN berkomitmen dan secara konsisten menerapkan
pengendalian gratifikasi

Memonitor website/ media sosial KPPN telah mempublikasikan
tentang pengendalian gratifikasi.
KPPN telah menetapkan petugas khusus/ unit yang menangani
pengelolaan pengaduan, dan aplikasi SIPANDU telah dimanfaatkan
dalam mengelola pengaduan

SMART BOOK SKKI 2020

27

Pastikan KPPN berkomitmen dan secara konsisten menerapkan
pengendalian gratifikasi

a. On Desk (pengujian minimal yang dilakukan)
Memonitor website/ media sosial KPPN telah mempublikasikan
tentang pengendalian gratifikasi.

b. On the Spot (pengujian minimal yang dilakukan)
Memastikan KPPN telah membentuk Tim Kerja untuk melakukan
pembangunan ZI;
Memastikan KPPN memiliki public campaign tentangpengendalian
gratifikasi;
Memastikan KPPN telah menyusun komponenpengungkit dan
komponen hasil.

Pastikan Konten dalam media sosial KPPN telah sesuai dengan standar
dalam Keterbukaan Informasi Publik

Memonitor website/ media sosial KPPN terkait dengan konten
informasi peningkatan layanan.
Observasi pelayanan/ interaksi petugas FO dengan stakeholder,
KPPN melaksanakan survei, Kanwil merekap saat pembinaan atau
membantu menyelesaikan pelaksanaan survey;
Terdapat upaya perbaikan KPPN dalam menindaklanjuti
ketidakpuasan pelanggan;
Memantau dan mendorong efektivitas sarana Mini TLC unit kerja
sebagai media pengembangan kompetensi stakeholder, khususnya
bagi stakeholder yang memerlukan pembinaan secara intensif
terkait pelaksanaan tugas/ layanan perbendaharaan;
Pembentukan Liaison Officer (LO) sesuai dengan pembagian satker
K/L lingkup kerjanya, beserta grup media sosial oleh LO yang
bersangkutan.

SMART BOOK SKKI 2020

28

Pastikan terdapat tata kelola pengaduan yang jelas di KPPN
Memonitor website/ media sosial KPPN telah mempublikasikan
tentang sarana pengaduan KPPN.
KPPN telah menetapkan petugas khusus/ unit yang menangani
pengelolaan pengaduan, dan aplikasi SIPANDU telah dimanfaatkan
dalam mengelola pengaduan
Pastikan KPPN berkomitmen dan secara konsisten menerapkan

pengendalian gratifikasi
Memonitor website/ media sosial KPPN telah mempublikasikan
tentang pengendalian gratifikasi.
KPPN telah menetapkan petugas khusus/ unit yang menangani
pengelolaan pengaduan, dan aplikasi SIPANDU telah dimanfaatkan
dalam mengelola pengaduan

SMART BOOK SKKI 2020

29

VI. INOVASI DAN PRESTASI

SMART BOOK SKKI 2020

30

A. INOVASI

Pastikan KPPN telah meningkatan kualitas pelayanan publik.
Kualitas pelayanan publik yang optimal sehingga terdapat
peningkatan kepuasan masyarakat dan/atau kepuasan pegawai.
Diadakan survey/wawancara tentang manfaat inovasi kepada
stakeholder/ pegawai;
Adanya contoh inovasi unit lain yang dapat diterapkan di KPPN
bersangkutan.

B. PRESTASI

Pastikan KPPN telah mempertahankan/meningkatkan prestasi yang
telah dicapai

Mempertahankan prestasi unit kerja dan/atau pretasi pegawai
KPPN dalam segala bidang.
Pastikan KPPN mendorong unit kerja dan/atau pegawai KPPN untuk

berprestasi dalam segala bidang.
Mendorong unit kerja dan/atau pegawai KPPN untuk berprestasi
dalam segala bidang.

SMART BOOK SKKI 2020

31



Manajemen Meeting

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa

Barat telah melakukan inovasi dalam monitoring kegiatan

yang dilaksanakan oleh KPPN berupa manajemen

meeting. Tujuan dari dilaksanakannya manajemen

meeting yaitu menyelenggarakan pelatihan dan

pendidikan, memperoleh dan menyebarkan informasi,

memecahkan masalah internal maupun eksternal, serta

mengambil keputusan untuk suatu kebijakan atau

langkah-langkah yang harus diambil dalam hal tindak

lanjut atas permasalahan yang ada.

Manajemen meeting ini berupa laman internet yang

terdiri dari laman form dan laman data. Laman form

dapat diakses melalui https://tinyurl.com/meeting dan

laman data dapat diakses melalui

https://tinyurl.com/datameeting. Laman form memuat

formulir informasi kegiatan dan laman data

menampilkan seluruh kegiatan yang telah diisikan dalam

laman form. Dengan laman form ini juga, KPPN dapat

meng-upload dokumentasi atas pelaksanaan rapat

koordinasi, pertemuan formal maupun informal dan

acara lainnya.

form rpa

MAKANAN KHAS KOTA BOGOR,
JAWA BARAT

TAUGE
GORENG

Hidangan vegetarian Indonesia
yang bercitarasa gurih yang
dibuat dengan cara menumis
tauge (kecambah kacang hijau)
dengan sedikit air panas,
ditambah irisan tahu, ketupat
atau lontong serta mi kuning,
disirami saus atau kuah kental
gurih yang terbuat dari oncom.

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN FORM RPA

(Kop KPPN)

REVIEW PELAKSANAAN ANGGARAN TINGKAT KPPN
TRIWULAN XXXX TAHUN XXXX

A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER TRIWULAN ........ TAHUN .............
(EXECUTIVE SUMMARY)
KPPN memegang peranan yang krusial dalam pengelolaan APBN melalui kerja sama dengan

seluruh satker K/L di wilayah kerjanya. KPPN berkewajiban melakukan asistensi terhadap satker K/L
yang berpotensi mengalami perlambatan eksekusi belanja yang telah dianggarkan dalam DIPA-nya.
Berdasarkan hasil review yang telah dilaksanakan oleh KPPN............, dapat disampaikan hal-hal yang
perlu menjadi perhatian seperti:
1. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

a. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan ....... mencapai ......%;
b. Realisasi anggaran terendah terjadi pada jenis belanja ............ sebesar .............%. Realisasi

anggaran terendah berdasarkan sumber dana terjadi pada anggaran yang bersumber dari
......... sebesar ...........%;
c. Berdasarkan capaian output strategis, capaian terendah terjadi pada output .............. dengan
nilai realisasi output sebesar ...........%
d. Nilai IKPA di triwulan .......... mencapai ......... . Indikator IKPA dengan nilai terendah dan
memerlukan penanganan terjadi pada indikator ..................................
2. Penyelesaian Kontrak.
a. Jumlah kontrak mencapai .................. kontrak dengan nilai sebesar Rp....................;
b. Kontrak yang jatuh tempo dan belum tertagih di triwulan ........ mencapai ............ kontrak dengan
nilai sebesar Rp....................
3. Permasalahan Utama yang Akan Ditindaklanjuti
a. .............................
b. .............................
c. dst
4. Rencana Tindak Lanjut dan Target Penyelesaian
a. .............................
b. .............................
c. dst

B. PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN ............. TAHUN ...........

Bagian ini digunakan untuk menjelaskan tentang perkembangan realisasi belanja APBN di
wilayah pembayaran KPPN ............ Dari hasil pemetaan yang dilakukan, KPPN diharapkan untuk
melakukan investigasi tentang faktor penyebab terjadinya penyerapan anggaran yang rendah. Terdapat
2 (dua) jenis pemetaan yang dilakukan, yaitu:

1. Perkembangan Realisasi Belanja APBN Menurut Jenis Belanja
Sebagai Kuasa BUN di daerah pada wilayah bayarnya, data tentang faktor yang mempengaruhi

lambatnya penyerapan anggaran merupakan bahan input yang krusial dalam menentukan strategi

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN FORM RPA

percepatan realisasi anggaran maupun strategi pembinaan satker. Selain data tentang penyerapan
anggaran, margin kontribusi menjadi alat tambahan yang diperlukan untuk memberikan penilaian atas
realisasi APBN secara lebih adil dengan mempertimbangkan proporsi realisasi dalam APBN. Hasil
margin kontribusi dapat diartikan bahwa semakin kecil nilai margin kontribusi, semakin besar kontribusi
ketidakserapan anggaran pada jenis belanja tersebut terhadap penyerapan total (menjadi penyebab
rendahnya penyerapan anggaran keseluruhan).

Margin Kontribusi = -
∑ ∑

Tabel ......... Data Realisasi Belanja APBN Menurut Jenis Belanja di Wilayah Pembayaran KPPN
……. Periode Triwulan ............ Tahun ............

Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi Margin Kontribusi
A B
C D = (C/B)X100% E=(C/CC)-(B/BB)X100%
Pegawai
Barang BB CC DD
Modal
Bantuan Sosial
Total Belanja

sumber: OM SPAN, data diolah

Berdasarkan data tabel .........., realisasi anggaran paling rendah di triwulan ............ tahun
............ terjadi pada jenis belanja …………. dengan margin kontribusi sebesar ……….. .
KPPN………… telah melakukan penelusuran dan investigasi melalui wawancara maupun survei
(dapat dipilih salah satu) pada satker dengan penyerapan anggaran belanja ……….. terendah

(minimal 5 satker) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel ......... 5 (Lima) Satker dengan Realisasi Belanja ………… Terendah di Wilayah
Pembayaran KPPN …….. Periode Triwulan ............ Tahun ............

No Nama Satker Kode Penyebab
1 Kemenag Kab. …....
Satker Gagal Lelang. Saat ini sudah dilakukan lelang ulang
(hanya contoh) …….. sehingga baru didapatkan pemenang di bulan Oktober
2020. Pekerjaan diperkirakan selesai 100% di tanggal 31
Desember 2020

(hanya contoh)

2. Perkembangan Realisasi Belanja APBN Menurut Sumber Dana.

Berdasarkan klasterisasi belanja menurut sumber dana dalam data tabel .................,
penyerapan APBN terendah terjadi pada belanja negara yang bersumber dari .................. dengan
margin kontribusi sebesar ………… .