LHPS SEMESTER II TAHUN 2020 KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Gambar 3.4
Entry Meeting Pembinaan dan Supervisi KPPN On Desk

Tabel 3.1
Jadwal Pembinaan dan Supervisi KPPN
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Semester II 2020

No. KPPN SUPERVISI SURAT TUGAS

On desk On the spot

1. KUNINGAN 5-6 Oktober 2020 7-9 Oktober 2020 ST-266/WPB.13/2020
Tanggal 1 Oktober 2020
2. SUKABUMI 12-13 Oktober 2020 14-16 Oktober 2020 ST-276/WPB.13/2020
Tanggal 9 Oktober 2020
3. KARAWANG 19-20 Oktober 2020 21-23 Oktober 2020 ST-282/WPB.13/2020
Tanggal 16 Oktober 2020
4. TASIKMALAYA 19-20 Oktober 2020 21-23 Oktober 2020 ST-284/WPB.13/2020
Tanggal 16 Oktober 2020
5. BOGOR 2-3 November 2020 4-6 November 2020 ST-302/WPB.13/2020
Tanggal 2 November 2020
6. CIREBON 2-3 November 2020 4-6 November 2020 ST-301/WPB.13/2020
7. BEKASI Tanggal 2 November 2020
8. GARUT 9-10 November 11-13 November ST-313/WPB.13/2020
2020 November 2020 November Tanggal 6 November 2020
9. SUMEDANG 9-10 November 11-13 November ST-312/WPB.13/2020
2020 2020 Tanggal 6 November 2020
16-17 18-20 ST-328/WPB.13/2020
2020 2020 Tanggal 13 November
2020
16-17 November 18-20 November ST-329/WPB.13/2020
10. PURWAKARTA 2020 2020 Tanggal 13 November
2020
21-22 November 23-25 November ST-346/WPB.13/2020
2020 2020 Tanggal 20 November
11. BANDUNG I 2020
ST-345/WPB.13/2020
21-22 November 23-25 November Tanggal 20 November
2020 2020 2020
12. BANDUNG II

Sumber: surat tugas pembinaan dan supervisi KPPN

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 33

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Tim Supervisi merupakan tim gabungan yang terdiri dari pejabat dan staf dari berbagai
bidang yang ada di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat yaitu Bidang
SKKI, Bidang PAPK, Bidang PPA I, Bidang PPA II, dan Bagian Umum.

3. Kertas Kerja Penilaian
Dalam Pelaksanaan supervisi, tim dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Barat dipandu dengan Kertas Kerja Penilaian sesuai dengan pedoman pembinaan yang
diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019. Kertas Kerja
Penilaian tersebut memuat poin-poin yang akan menjadi objek supervisi, pengamatan,
monitoring. Poin-poin yang termuat dalam Kertas Kerja Penilaian adalah:
a. Kertas Kerja Penilaian Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN:
1) Evaluasi Belanja Negara di Daerah oleh KPPN:
a) KPPN harus menyusun Laporan RPA tingkat KPPN yang menggambarkan:
- Kesiapan implementasi rencana kegiatan satker dari sisi keuangan dan
non keuangan;
- Perkembangan penyerapan anggaran tingkat satker
- Tingkat capaian output satker;
- Kondisi pengelolaan keuangan belanja satker yang diukur dengan IKPA
- Identifikasi masalah pelaksanaan anggaran satker;
- Solusi, rekomendasi, dan tindak lanjut terkait masalah pelaksanaan
anggaran di satker;
b) KPPN harus mempunyai contact person unit/Lembaga penyedia data terkait
penyusunan RPA, Spending Review, dan Kajian Fiskal Regional.
2) Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh Satker:
a) KPPN menyusun laporan bulanan kegiatan Treasury Management
Representative (TMR) yang ada di KPPN dalam satu semester;
b) KPPN harus mempublikasikan kegiatan pelatihan/bimtek/sosialisasi/
workshop kepada bendahara di dalam akun media sosial/website resmi
KPPN dalam periode 1 tahun terakhir;
c) KPPN melakukan evaluasi IKPA tingkat KPPN untuk periode semester
sebelumnya;
d) KPPN melakukan monitoring implementasi penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah (KKP).

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 34

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

b. Kertas Kerja Penilaian Pengelolaan Perbendaharaan Negara
1) Menjaga Likuiditas Keuangan di Daerah
a) KPPN haru melakukan monitoring RPD harian satker dan mengupayakan
supaya nilai deviasinya seminimal mungkin;
2) Penatausahaan Pengeluaran Negara
a) Monitoring jumlah penolakan substantif atas SPM dalam satu periode
pembinaan;
b) Monitoring, pengawasan pelaksanaan prosedur penerbitan SP2D (SOP
Penerbitan SP2D pada KPPN);
c) Monitoring akurasi penyaluran dana SP2D melalui aplikasi OMSPAN;
d) Tingkat ketepatan waktu penyampaian data kontrak non multiyear;
3) Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara
a) Tingkat ketepatan waktu updating data perubahan rekening di aplikasi
SPRINT oleh KPPN;
b) Ketepatan waktu penyampaian laporan rekapitulasi daftar saldo rekening ke
Kanwil;
c) Tindak lanjut atas kesalahan data penerimaan negara yang tercatat pada
Modul Penerimaan OMSPAN;
d) Tingkat penyelesaian retur SP2D;
e) Kepatuhan Bank Persepsi melalui monitoring uji petik kepatuhan Bank
Persepsi;
4) Verifikasi dan Akuntansi
a) Pelaksanaan rekonsiliasi internal (antara Seksi Vera, PD, dan Bank);
b) Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal oleh UAKPA dengan KPPN
c) Tindak lanjut adanya pengenaan saksi oleh KPPN kepada satker;
d) Nilai kualitas Laporan Keuangan UAKBUN Daerah (KPPN selaku Kuasa
BUN) yang dikeluarkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Barat (Bidang PAPK);

c. Kertas Kerja Penilaian Representasi Kementerian Keuangan di Daerah
1) Ruang diskusi perspektif baru perbendaharaan
a) KPPN melakukan Inisiasi kegiatan diskusi lintas lembaga dengan tema
perbendaharaan, keuangan negara, perekonomian daerah dalam bentuk
FGD/sharing session/seminar yang melibatkan lembaga/instansi pemerintah
lainnya;

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 35

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

b) KPPN melakukan inisiasi kegiatan diskusi lingkup internal yang melibatkan
seluruh pegawai KPPN dalam bentuk FGD/seminar/sharing session dengan
tema perbendaharaan, keuangan negara, dan perekonomian daerah;

c) Karya tulis pegawai bertema perbendaharaan/keuangan
negara/perekonomian di daerah yang dimuat di media massa;

2) Penyaluran Dana Transfer ke Daerah
a) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
b) Penyampaian laporan DAK Fisik dan Dana Desa;

3) Peran KPPN dalam peningkatan penerimaan negara di daerah
a) KPPN memfasilitasi/menginisiasi kegiatan pembinaan kepatuhan pajak
kepada bendahara satker berupa sharing session;
b) KPPN membuat Kajian/analisis Potensi PNBP di daerah;

4) Penyediaan Layanan Bersama (co-location)
KPPN menyediakan fasilitas layanan bersama untuk produk layanan sesama
unit kerja Kementerian Keuangan/unit pemerintah lainnya

5) Peran KPPN dalam akuntabilitas pelaksanaan registrasi hibah
Monitoring prosedur pelaksanaan SOP penerbitan MPHL-BJS

d. Kertas Kerja Penilaian Pengelolaan Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)
1) Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
a) Peningkatan kapasitas SDM satker BLU/BLUD di wilayah kerja KPPN;
b) Pengesahan penggunaan dana satker BLU (SOP Penerbitan SP2B);
2) Menjaga Ketepatan Sasaran Kredit Program
a) Legalitas operator Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi penyaluran dan
pembiayaan (SK Pengguna Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi yang
ditetapkan oleh KPPN);
b) Ketepatan data debitur UMi;
c) Ketepatan waktu pelaporan monitoring dan evaluasi;

e. Kertas Kerja Penilaian Tata Kelola Internal
1) Nilai Kinerja Organisasi
a) KPPN telah melakukan perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan
tepat;
b) Seluruh pegawai KPPN telah melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja;
c) KPPN telah menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Triwulanan secara
tepat waktu;

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 36

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

d) KPPN telah melakukan evaluasi capaian kinerja secara internal dan
menyusun dokumentasi/laporan atas kegiatan tersebut;

e) Kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pemahaman
pegawai KPPN terhadap prosedur SOP;

f) KPPN melakukan internalisasi/evaluasi mandiri atas penerapan SOP
melalui kegiatan GKM/kegiatan internal lainnya;

g) Implementasi SMM ISO 9001:2015 berupa penyusunan dokumen induk
(Pedoman Mutu, Konteks Organisasi, Kebijakan Mutu);

h) KPPN meng-update Catatan Mutu/Arsip;
i) KPPN melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara periodik;
2) Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
a) KPPN melakukan mutasi internal sesuai dengan kompetensi pegawai;
b) KPPN melakukan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai (capacity

building, transfer knowledge) secara berkala;
c) KPPN memastikan telah memberikan kesempatan yang sama kepada

seluruh pegawai untuk mengikuti program pembelajaran/program beasiswa
maupun pengembangan kompetensi lainnya;
d) KPPN mendokumentasikan hasil capaian kinerja individu dan
menjadikannya sebagai salah satu dasar pemberian reward pegawai;
e) KPPN memastikan ketepatan penggunaan user SPAN oleh orang yang tepat
sesuai surat penunjukan oleh Kepala KPPN;
f) KPPN memastikan ketepatan penyampaian laporan kepegawaian sesuai
ketentuan;
g) Ketertiban administrasi dan layanan SDM yang dilakukan oleh KPPN;
h) Kelengkapan dosir kepegawaian;
3) Manajemen Keuangan
a) Kesesuaian antara rencana kerja dan RKA K/L pada KPPN selaku satker;
b) KPPN selalu melakukan update/penyesuaian rencana kegiatan yang
didokumentasikan dengan baik;
c) Pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai KPPN;
d) Selaku satker KPPN menyampaikan RPD kepada KPPN selaku kuasa BUN;
e) Ketepatan penyelesaian tagihan pada transaksi pengadaan barang/jasa dan
pendokumentasian yang baik (kelengkapan bukti tagihan);

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 37

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

f) Kesesuaian SPP, SPM, dan dokumen pendukungnya dan penatausahaan
dokumen SPP dan SPM;

g) Posisi Kas Tunai dan pencatatan saldo di Bendahara Pengeluaran sesuai
dengan ketentuan;

h) Ketepatan penyampaian LPJ Bendahara;
i) Rekonsiliasi laporan keuangan dengan Kuasa BUN;
4) Tata Usaha dan Rumah Tangga
a) KPPN telah mengadministrasikan pencatatan barang persediaan dengan

baik sesuai ketentuan;
b) Dokumentasi perikatan yang dilakukan oleh PPK telah dilakukan dengan

baik, tertib sesuai peraturan;
c) Temuan dan tindak lanjut atas temuan aparat pemeriksa;
d) KPPN memastikan sarana dan prasarana sesuai standardisasi;
e) Pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN);
5) Kepatuhan Internal
a) KPPN telah melakukan penunjukan petugas pemantauan pengendalian

internal:
b) KPPN telah melakukan kegiatan pemantauan pengendalian internal dan

menyampaikan laporannya secara tepat waktu;
c) KPPN memastikan bahwa temuan dari aparat pemeriksa telah

ditatausahakan dengan baik serta 100% telah ditindaklanjuti;
6) Komunikasi dan koordinasi pimpinan

a) Kepala KPPN memastikan telah ada koordinasi dengan baik secara internal
dalam tata kelola pencairan dana;

b) Kepala KPPN telah memantau proses verifikasi transaksi keuangan dan
akuntansi, rekonsiliasi dan penyusunan LKPP;

c) Kepala KPPN telah melakukan koordinasi penyelesaian LHP aparat
pemeriksa;

d) Kepala KPPN telah melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan sarana dan
prasarana kantor;

e) Kepala KPPN telah melakukan pembinaan dan bimbingan pegawai dalam
rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja;

f) Kepala KPPN telah menjalin komunikasi dengan aparat penegak hukum di
wilayah kerjanya;

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 38

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

g) Kepala KPPN menyelenggarakan forum koordinasi dengan satker di wilayah
kerjanya;

h) KPPN mempunyai contact person dengan satker, mitra kerja, dan
pemerintah daerah di wilayah kerjanya;

i) KPPN menyelenggarakan kegiatan formal dan non formal bersama mitra
kerja/satker/pimpinan daerah;

j) KPPN selalu meng-update media sosial resmi yang dimilikinya;
k) Survei kepuasan pegawai (internal);
7) Peningkatan kualitas pelayanan publik
a) KPPN harus meng-update informasi/kegiatan di media sosial/website resmi

KPPN yang memuat standar ketentuan keterbukaan informasi publik;
b) KPPN melakukan survei kepuasan kepada mitra kerja (indeks Kepuasan

Masyarakat/IKM);
c) KPPN memastikan adanya unit pengelola pengaduan;
d) KPPN telah melakukan public campaign pengendalian gratifikasi;
f. Kertas Kerja Penilaian Inovasi dan Prestasi
1) Inovasi
a) Inovasi yang telah dibuat memberi dampak terhadap pelayanan KPPN

kepada stakeholder;
b) Inovasi yang telah dibuat juga memberi dampak peningkatan kinerja internal

KPPN
c) Adanya perluasan manfaat/adanya replikasi dari inovasi yang telah dibuat

oleh KPPN;
d) Adanya modifikasi dari inovasi yang telah dibuat sebelumnya.
2) Prestasi
KPPN mampu mempertahankan/meningkatkan prestasi yang diraih periode
sebelumnya

4. Penilaian Kinerja KPPN
Tim Pembinaan dan Supervisi menyusun Hasil Penilaian Kinerja KPPN berdasarkan
rekapitulasi kertas kerja penilaian yang telah dibuat. Penilaian kinerja KPPN meliputi
komponen pembinaan dan supervisi dengan bobot penilaian sebagai berikut:

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 39

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Gambar 3.5
Penilaian Kinerja KPPN

Sumber: Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019

B. Hasil Pembinaan dan Supervisi
Proses pembinaan dan supervisi dilakukan selama periode semester II tahun 2020. Hasil
dari pembinaan adalah Ringkasan Hasil Konsultasi dan Fasilitasi. Sedangkan hasil dari
supervisi KPPN dituangkan dalam Matriks Hasil Supervisi dan Rekapitulasi Penilaian Kinerja
KPPN.
1. Ringkasan Hasil Konsultasi
Selama periode Semester II tahun 2020, terdapat 8 Ringkasan Hasil konsultasi baik
melalui metode tatap muka (on the spot) atau melalui nota dinas. Konsultasi melalui
metode tatap muka diperoleh pada saat ada kunjungan tim Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat ke KPPN. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
ke KPPN dalam rangka konsultasi mengenai berbagai macam materi tentang
pelaksanaan tugas KPPN dan perkembangan informasi terbaru di lingkup Ditjen
Perbendaharaan. Pertanyaan/konsultasi yang diajukan kepada tim Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dituangkan dalam Ringkasan Hasil Konsultasi.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 40

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Tabel 3.2
Ringkasan Hasil Konsultasi

No. KPPN Waktu Materi Pihak Yang terlibat
Pelaksanaan
1. BOGOR Mekanisme pembayaran 1. Kepala KPPN Bogor
21 s.d. 23 Juli 2020 Gaji Induk melalui 2. Kepala Kanwil DJPb
2. CIREBON rekening Bendahara
3. PURWAKARTA 24 September 2020 Pengeluaran Prov. Jawa Barat
3. Kepala Bidang SKKI
29 s.d. 30 1. Aplikasi SAKTI 4. Kepala Seksi SPB
September 2020 2. Pemberkasan SP2D di
1.Kepala KPPN Cirebon
masa Pandemi 2.Kepala Seksi MSKI
3. Ketentuan norma 3.Kasubag Umum
4.Kepala Bidang SKKI
waktu penyelesaian
pekerjaan 1. Staf seksi VeraKI
4. Aplikasi eDJPb dan KPPN Purwakarta
SiLAP
5. Dokumen WBK/WBBM 2. Anggota Tim Kanwil
Aplikasi ProUKI

Verifikasi dan Akuntansi 1. Kepala seksi Vera
KPPN Kuningan
4 KUNINGAN 8 Oktober 2020
2. Tim Kanwil

Sumber: Ringkasan Hasil Konsultasi Semester II 2020

2. Ringkasan Hasil Fasilitasi
Selama periode Semester II tahun 2020, terdapat 14 (empat belas) Ringkasan Hasil
Fasilitasi baik melalui metode tidak langsung menggunakan sarana video conference
dan metode tatap muka (on the spot). Fasilitasi melalui metode tatap muka diperoleh
pada saat ada kunjungan tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat ke
KPPN. Sesuai yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019
bahwa kegiatan fasilitasi adalah kegiatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Barat dalam rangka memberi dukungan sarana/prasarana dan kegiatan
sosialisasi/bimtek/pendampingan kepada KPPN. Kegiatan fasilitasi ini tidak hanya
melibatkan pihak dari KPPN tetapi juga bisa melibatkan pihak lain antara lain pihak
satuan kerja atau stakeholder lainnya.
Gambar 3.6
Kegiatan Fasilitasi Kepada KPPN

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 41

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Tabel 3.3
Ringkasan Hasil Fasilitasi

No. KPPN Waktu Materi Pihak Yang terlibat
Pelaksanaan
1. Seluruh Kepala KPPN
Seluruh KPPN Sosialisasi Pengelolaan Lingkup Kanwil DJPb
BLU (Monitoring dan Provinsi Jawa Barat
1. lingkup Kanwil 6 Juli 2020 Evaluasi)
DJPb Provinsi 2. Satker BLU lingkup
Prov. Jawa Barat
Jawa Barat
3. Kepala Bidang PPA I
2 Purwakarta 11-12 Agustus 2020 Pendampingan ISO 4. Kepala Bidang SKKI
9001:2015 1. Tim Kanwil
2. Manajemen ISO KPPN

Seluruh KPPN a. Sosialisasi Pedoman 1. Seluruh Kepala KPPN
Pembinaan dan Lingkup Kanwil DJPb
3. lingkup Kanwil 13 Agustus 2020 Supervisi KPPN Provinsi Jawa Barat
DJPb Provinsi
b. Penyusunan RPA 2. Kanwil DJPb Provinsi
Jawa Barat Tingkat KPPN Jawa Barat

c. Penyusunan Kajian
Potensi PNBP

10 September 2020 a. Serifikasi Bendahara 1. Subbag Umum KPPN
Garut
b. Implementasi WBK
2. Tim Kanwil
4. Garut c. Peningkatan Kapasitas
1. Subag Umum
5 Tasikmalaya TIK 2. Tim Kanwil
6 Cirebon
7 Purwakarta 11 September 2020 d. Koordinasi Inovasi 1. Subag Umum
8 Purwakarta 2. Tim Kanwil
a. Penigkatan Kapasitas
1. Subag Umum
14 September 2020 TIK 2. Tim Kanwil
1. Subag Umum
b. Koordinasi Inovasi 2. Tim Kanwil
1. Subag Umum
a. Peningkatan kapasitas 2. Tim Kanwil

24 September 2020 TIK

b. Koordinasi Inovasi

29 September 2020 Peningkatan Kapasitas
TIK

29 September 2020 Koordinasi Inovasi

9 Karawang 22-23 September Pendampingan
2020 Implementasi Zona
Integritas WBBM

Sumber: Surat Tugas Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

3. Supervisi KPPN

Kegiatan supervisi KPPN dilakukan menggunakan metode on desk dan on the spot.

Metode on desk dilakukan melalui monitoring data KPPN yang diperoleh dari aplikasi-

aplikasi yang ada serta analisis laporan-laporan yang telah dikirimkan KPPN ke Kanwil

DJPb Provinsi Jawa Barat. Hasil dari supervisi KPPN dituangkan dalam Matriks Hasil

Supervisi terlampir. Tabel 3.4 merupakan rangkuman hasil supervisi dari KPPN-KPPN

lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Periode Semester II Tahun

2020.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 42

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Tabel 3.4
Rangkuman Hasil Supervisi

No. Hasil Temuan/Implementasi KPPN

Unsur Pembinaan Uraian temuan Hasil temuan ini
ditemukan pada:
Efektivitas dan Laporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja 1. KPPN Karawang
1 Akuntabilitas tingkat KPPN belum disusun sesuai PMK 2. KPPN Tasikmalaya
195/PMK.05/2018. Laporan hasil pemantauan dan 3. KPPN Cirebon
Pelaksanaan APBN evaluasi kinerja tingkat KPPN berupa laporan RPA 4. KPPN Bekasi
tingkat KPPN disusun dengan sistematika: 5. KPPN Bandung II
I. Pendahuluan
II. Overview Hasil temuan ini
III. Analisis kendala umum pelaksanaan ditemukan pada:
1. KPPN Kuningan
anggaran 2. KPPN Bogor
IV. Rencana tindak lanjut
Hasil temuan ini
Rencana kegiatan keuangan telah dilakukan, ditemukan pada:
namun rencana kegiatan non keuangan belum 1. KPPN Karawang
dilaksanakan. 2. KPPN Tasikmalaya
3. KPPN Bogor
Trend akurasi penyaluran dana SP2D masih 4. KPPN Cirebon
berfluktuatif 5. KPPN Bekasi
6. KPPN Bandung I
7. KPPN Bandung II

Berdasarkan monitoring Modul Penerimaan pada Hasil temuan ini
OM SPAN diperoleh informasi kesalahan data ditemukan pada:
yang disebabkan kesalahan potong dan/atau 1. KPPN Tasikmalaya
kesalahan jenis dokumen 2. KPPN Cirebon
3. KPPN Bandung II

Pengelolaan Pada Laporan Rekap Penolakan SPM Periode Hasil temuan ini
2 Perbendaharaan Semester II 2020 terdapat data mengenai ditemukan pada:
penolakan substantif 1. KPPN Kuningan
Negara 2. KPPN Tasikmalaya
Penyampaian saldo rekening bendahara satker 3. KPPN Bogor
K/L menyampaikan laporan ke KPPN, melampaui 4. KPPN Cirebon
batas waktu penyampaian ke KPPN 5. KPPN Bandung II

Hasil temuan ini
ditemukan pada:
1. KPPN Kuningan

Terdapat satker-satker yang uang di brankas lebih Hasil temuan ini
dari Rp50.000.000,00 ditemukan pada:
1. KPPN Kuningan

Masih ada kontrak yang telah ditandatangani Hasil temuan ini
terlambat disampaikan ke KPPN lebih dari 10 hari ditemukan pada:
kerja 1. KPPN Bandung I

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 43

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Hasil Temuan/Implementasi KPPN
No.
Hasil temuan ini
Unsur Pembinaan Uraian Temuan ditemukan pada:
1. KPPN Kuningan
Selama masa pandemi COVID-19, layanan Co 2. KPPN Karawang
Location tidak berjalan dengan aktif. 3. KPPN Tasimalaya
4. KPPN Cirebon
Sampai pada periode Semester II Tahun 2020 5. KPPN Bekasi
6. KPPN Purwakarta
belum ada karya tulis pejabat atau pegawai 7. KPPN Bandung II
Hasil temuan ini
dengan topik keuangan negara/Perbendaharaan ditemukan pada:
1. KPPN Kuningan
Representasi yang dimuat di media nasional atau lokal 2. KPPN Karawang
3. KPPN Bogor
3 Kementerian 4. KPPN Bekasi
5. KPPN Purwakarta
Keuangan di Daerah 6. KPPN Bandung II
Hasil temuan ini
FGD atau sharing session KPPN dengan instansi ditemukan pada:
eksternal belum dilakukan 1. KPPN Kuningan
2. KPPN Bogor

Pembinaan atau sharing session kepatuhan pajak Hasil temuan ini
kepada bendahara satker belum dilakukan ditemukan pada:
1. KPPN Kuningan
2. KPPN Bogor

Hasil temuan ini

Pemetaan dan kajian/analisis potensi PNBP belum ditemukan pada:

dilakukan 1. KPPN Bogor

Tugas Khusus Terimplementasi pada semua KPPN
Perbendaharaan
4 Lainnya (Special
Mission)

Setiap kegiatan KPPN yang melibatkan pimpinan, Hasil temuan ini
pejabat, pegawai belum terdokumentasikan ditemukan pada:
dengan baik 1. KPPN Tasikmalaya
2. KPPN Cirebon
3. KPPN Bandung II

5 Tata Kelola Internal Hasil temuan ini
RTM baru dilaksanakan satu kali ditemukan pada:
1. KPPN Sukabumi
2. KPPN Karawang
3. KPPN Tasikmalaya
4. KPPN Bogor
5. KPPN Cirebon
6. KPPN Bekasi
7. KPPN Garut
8. KPPN Purwakarta
9. KPPN Bandung II

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 44

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Hasil Temuan/Implementasi KPPN
No.
Hasil temuan ini
Unsur Pembinaan Uraian Temuan ditemukan pada:
1. KPPN Sukabumi
Update sosial media KPPN dan website secara 2. KPPN Tasikmalaya
umum belum ter-update dengan informasi dan 3. KPPN Cirebon
kegiatan terbaru 4. KPPN Bandung II
Hasil temuan ini
Evaluasi atas capaian kinerja internal (pegawai) ditemukan pada:
yang dilakukan secara bulanan baru sampai 1. KPPN Bekasi
dengan triwulan I tahun 2. KPPN Purwakarta

Update capaian mutu atau arsip, catatan mutu, Hasil temuan ini
dan checklist kantor ter-update dengan kondisi ditemukan pada:
terkini sebesar 75% 1. KPPN Karawang

Kesesuaian pengamanan dan pemeliharaan BMN Hasil temuan ini
75%; kesesuaian laporan BMN dengan bukti ditemukan pada:
mutasi barang (BAST, kuitansi, SK, penghapusan, 1. KPPN Karawang
dll) baru 75%

Kurang lengkapnya pendokumentasian kegiatan Hasil temuan ini
khususnya kegiatan FGD yang bersifat informal ditemukan pada:
1. KPPN Kuningan
Komunikasi yang baik dan intens dengan aparat 2. KPPN Bogor
penegak hukum belum dilaksanakan
Hasil temuan ini
ditemukan pada:
1. KPPN Kuningan

Pengembangan kompetensi pegawai (Capacity Hasil temuan ini
building/Transfer knowledge) dilakukan, namun ditemukan pada:
tidak setiap bulan 1. KPPN Bogor

Panitia penghapusan arsip berdasarkan SK Hasil temuan ini
Penetapan Pemusnahan Arsip dari Sekjen ditemukan pada:
Kemenkeu tidak ada 1. KPPN Bogor

Modifikasi dan perluasan manfaat terhadap inovasi Hasil temuan ini
sebelumnya belum ada ditemukan pada:
1. KPPN Kuningan
6 Inovasi dan Prestasi 2. KPPN Tasikmalaya
3. KPPN Bogor
Belum adanya peningkatan prestasi pada periode 4. KPPN Cirebon
Semester II 2020 5. KPPN Garut
6. KPPN Sumedang
Sumber: Matrik Hasil supervisi Semester II 2020 diolah 7. KPPN Bandung II

Hasil temuan ini
ditemukan pada:
1. KPPN Karawang
2. KPPN Bogor
3. KPPN Bekasi

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 45

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Penjelasan dari hasil supervisi diuraikan sebagai berikut:
a. Efektivitas dan Akuntabilitas Pengelolaan APBN

Kondisi:
1) KPPN telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja satker melalui

capaian IKPA satker pada aplikasi OMSPAN, tetapi hasil monitoring dan evaluasi
tersebut belum disusun dalam laporan RPA tingkat KPPN sesuai dengan
sistematika yang diatur dalam pedoman penyusunan RPA tingkat KPPN yang
terdiri dari: Pendahuluan, Overview/tinjauan umum pelaksanaan anggaran,
Analisis kendala umum pelaksanaan anggaran, dan rencana tindak lanjut. KPPN
yang belum menyusun laporan RPA Tingkat KPPN sesuai sistematika tersebut
antara lain: KPPN Karawang, KPPN Tasikmalaya, KPPN Cirebon, KPPN Bekasi,
KPPN Bandung II.
2) KPPN telah menyusun laporan RPA tetapi penjelasan terkait kesiapan
implementasi rencana kegiatan satker dari non keuangan tidak ada. Temuan
tersebut terdapat pada KPPN Kuningan dan KPPN Bogor.
Kriteria:
Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian
Negara/Lembaga, KPPN setiap periode harus menyusun laporan hasil pemantauan
dan evaluasi kinerja berupa Reviu Pelaksanaan Anggaran tingkat KPPN (RPA Tingkat
KPPN).
Penyebab
Kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran satker sudah
dilakukan oleh KPPN tetapi belum dituangkan dalam laporan yang tersistematis
karena kurang adanya sosialisasi/bimtek kepada para pejabat/pegawai KPPN dalam
penyusunan laporan dimaksud.
Dampak
Data perkembangan pelaksanaan anggaran satker tidak terdokumentasikan dengan
baik. Data tersebut penting dalam rangka pembinaan ke satker dan dapat dipakai
untuk memetakan kondisi satker. Hasil pemetaan tersebut dapat disusun strategi dan
metode pembinaan yang tepat kepada satker.
Rekomendasi
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah melakukan sosialisasi
penyusunan RPA tingkat KPPN bersamaan dengan sosialisasi pedoman pembinaan

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 46

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

dan supervisi KPPN. Format penyusunan RPA tingkat KPPN juga sudah dibagikan ke
KPPN, untuk itu KPPN harus secara periodik (semesteran) menyusun laporan RPA
tingkat KPPN.
b. Pengelolaan Perbendaharaan Negara
Kondisi:
1) Masih terdapat retur SP2D pada beberapa KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi

Jawa Barat di periode Semester II 2020. Hal tersebut terdapat pada KPPN
Karawang, KPPN Tasikmalaya, KPPN Bogor, KPPN Cirebon, KPPN Bekasi,
KPPN Bandung I, KPPN Bandung II.
2) Berdasarkan data dari monitoring Modul Penerimaan pada aplikasi OMSPAN
diperoleh informasi kesalahan data yang disebabkan karena salah potong
dan/atau kesalahan jenis dokumen. Hasil temuan ini terjadi pada KPPN
Tasikmalaya, KPPN Cirebon, KPPN Bandung II.
3) Masih terdapat penolakan substantif pada Laporan Rekap Penolakan SPM
Periode Semester II 2020. Temuan ini terdapat pada KPPN Kuningan, KPPN
Tasikmalaya, KPPN Bogor, KPPN Cirebon, dan KPPN Bandung II.
4) Penyampaian laporan saldo rekening bendahara satker ke KPPN melebihi batas
waktu penyampaian ke KPPN. Hal ini ditemukan pada KPPN Kuningan;
5) Dari hasil pemeriksaan terhadap LPJ Bendahara, masih ditemukan kas tunai di
bendahara pengeluaran yang lebih dari Rp. 50.000.000, yaitu pada satker di
wilayah kerja KPPN Kuningan.
6) Pada KPPN Bandung I masih ditemukan keterlambatan penyampaian data
kontrak yang telah ditandatangani ke KPPN lebih dari 10 hari kerja.
Kriteria:
1) Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013 tentang
Pengelolaan Data Supplier dan data kontrak menjelaskan bahwa data supplier
yang didaftarkan ke KPPN salah satunya adalah informasi rekening. Satker wajib
mengecek keakuratan (validitas) data sebelum disampaikan ke KPPN. Jika terjadi
perubahan data maka harus segera disampaikan ralat/perbaikan data supplier.
Jika data supplier dan perubahannya sudah tepat dan benar maka diharapkan
tidak terjadi retur SP2D yang disebabkan karena salah rekening, rekening tidak
aktif, rekening tutup.
2) Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata
Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 47

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Anggaran Negara , data penerimaan data salah satunya bersumber dari potongan
SPM. Data potongan SPM harus benar sesuai dengan ketentuan terkait kode BAS
antara lain kode Akun dan Bagian Anggaran.
3) Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-
984/PB/2019 tanggal 4 Desember 2019 hal Petunjuk Teknis Langkah-Langkah
Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 dan dalam rangka
mendukung Peningkatan Kinerja serta Kualitas Pelaksanaan Anggaran Satuan
maka penolakan formal dan substantif tagihan harus seminimal mungkin (idealnya
adalah 0).
4) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-162/PMK.05/2013 tentang
Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN,
penyampaian data saldo rekening ke KPPN adalah paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.
5) Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa uang tunai yang
berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran paling banyak
sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Penyebab
1) Retur SP2D disebabkan karena kesalahan rekening pada data supplier.
Kesalahan rekening tersebut diakibatkan karena rekening salah, rekening tutup.
Pihak satker tidak meneliti keakuratan data rekening dan KPPN tidak menvalidasi
data rekening yang diajukan.
2) Data penerimaan negara pada potongan SPM salah dibebankan karena satker
salah mencantumkan kode BAS serta ketidaktelitian petugas konversi SPM pada
FO KPPN.
3) Penolakan substantif disebabkan karena kebenaran perhitungan tagihan yang
tercantum pada SPM, ketersediaan pagu dana dalam DIPA, dan kelengkapan
dokumen tagihan yang diajukan ke KPPN.
4) Adanya saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang lebih dari Rp.50.000.000,-
karena terdapat uang dari pembayaran LS ke Bendahara Pengeluaran yang belum
diserahkan kepada penerima yang berhak.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 48

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Dampak
1) Nilai Akurasi penyaluran dana SP2D berkurang. Retur SP2D tersebut juga

menyebabkan terlambatnya dana APBN yang harus diterima oleh pihak ketiga
atau yang berhak. Keterlambatan tersebut juga dapat berdampak pada kualitas
layanan KPPN kepada stakeholder.
2) Kesalahan data penerimaan negara akan menyebabkan kualitas
pertanggungjawaban keuangan negara yang disusun dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat berkurang/rendah.
3) Penolakan substantif akan menyebabkan penyaluran dana menjadi terlambat
4) Dana yang tersimpan di Bendahara mempunyai risiko.
Rekomendasi
1) KPPN harus melaksanakan sosialisasi/bimtek kepada satuan kerja terkait
penyampaian data supplier yang benar, tepat serta jika terjadi perubahan terkait
data supplier tersebut. KPPN juga terus mengingatkan kepada satuan kerja
melalui media yang dimiliki oleh KPPN tentang kebenaran data supplier. KPPN
harus mengoptimalkan penggunaan aplikasi OM SPAN untuk memverifikasi
kebenaran data rekening pada SPM yang diajukan ke KPPN.
2) FO KPPN harus lebih teliti dalam memeriksa kebenaran data pada SPM sebelum
dikonversi ke aplikasi SPAN.
3) KPPN harus terus melakukan sosialisasi, bimtek kepada satker dalam mengisi
kebenaran data dan perhitungan pada SPM yang diajukan ke KPPN.
4) Jika terdapat saldo kas di Bendahara lebih dari Rp.50.000.00,- harus membuat
surat pernyataan dan penjelasan terkait keadaan tersebut.
c. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah
Kondisi:
1) KPPN telah membuat jadwal kegiatan Co Location bersama dengan KPKNL dan
KPP/KP2KP namun tidak berjalan dengan aktif dan optimal serta tidak
didomentasikan dengan baik. Hal ini terjadi di KPPN Kuningan, KPPN Karawang,
KPPN Tasimalaya, KPPN Cirebon, KPPN Bekasi, KPPN Purwakarta, dan KPPN
Bandung II.
2) Belum ada kegiatan FGD atau sharing session yang dilakukan di beberapa KPPN
baik FGD internal instansi maupun dengan instansi eksternal. FGD internal belum
dilakukan di KPPN Bogor sedangkan FGD eksternal belum dilakukan di KPPN
Kuningan. Selanjutnya KPPN Garut telah melakukan FGD dengan tema

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 49

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

perbendaharaan, keuangan negara, dan perekonomian daerah namun belum bisa
dibuktikan baik dengan nota dinas maupun dokumentasi lain.
3) Program “Perbendaharaan Menulis” telah diselenggarakan sejak tahun 2018,
yang melibatkan setiap pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
untuk meningkatkan kapabilitas dalam menyampaikan informasi/ide. Salah satu
Program ini meliputi penyusunan karya tulis/artikel dan penyelenggaraan lomba
menulis bertema Perbendaharaan serta menjadi kontributor media massa dengan
memuat hasil karya tulis di media cetak/elektronik lokal atau nasional. KPPN yang
belum memuat karya tulis dengan topik keuangan negara/Perbendaharaan di
media nasional dan/atau lokal sampai dengan periode Semester II Tahun 2020
antara lain: KPPN Kuningan, KPPN Karawang, KPPN Tasikmalaya, KPPN Bogor,
KPPN Bekasi, KPPN Garut, KPPN Purwakarta, dan KPPN Bandung II.
4) KPPN tidak melakukan pembinaan atau sharing session mengenai kepatuhan
atau pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada
bendahara satker. KPPN yang tidak melakukan pembinaan tersebut antara lain:
KPPN Kuningan, KPPN Bogor.
5) KPPN tidak melakukan pemetaan dan kajian analisis mengenai potensi PNBP.
KPPN yang tidak melakukan antara lain: KPPN Bogor.
Kriteria:
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-834/KMK.01/2016 tentang Layanan
Bersama Terkait Pelaksanaan Fungsi Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan
Keuangan Negara lainnya di Daerah. KPPN sebagai satker di bawah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,
Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko, Sekretariat Jenderal c.q. Tim
Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (Central
Transformation Office), dan unit eselon 1 terkait di lingkungan Kementerian
Keuangan melakukan koordinasi pelaksanaan Co Location. Layanan Co Location
yang terdapat di KPPN dilakukan oleh KPPN bersama KPKNL dan KPP setempat.
2) Surat Edaran SE-3/MK.1/2020 tentang Pelaksanaan Focus Group Discussion di
Lingkungan Kementerian Keuangan, seluruh pegawai perlu melaksanakan FGD
untuk meningkatkan komunikasi internal dan menyelaraskan pemahaman
persepsi. Seluruh pejabat administrator di lingkungan Kementerian Keuangan
diimbau untuk melaksanakan FGD setiap triwulan pada seluruh pegawai di

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 50

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

lingkungan kerjanya masing-masing. Pelaksanaan FGD dapat secara formal
maupun informal dengan materi nilai-nilai Kementerian Keuangan/ASN, kode etik
dan kode perilaku, pengelolaan keuangan negara, atau disesuaikan dengan
kebutuhan organisasi. Pelaksanaan FGD didokumentasikan dan dilaporkan
melalui e-performance pada http://e-performance.kemenkeu.go.id.
3) Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-4/PB/2018 tentang
Program Perbendaharaan Menulis di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, pejabat/pegawai KPPN harus ikut serta dalam kegiatan
pengembangan diri terkait kemampuan menulis berupa pembuatan karya tulis
yang diselenggarakan internal maupun eksternal DJPb. Karya tulis tersebut
mengusung tema perbendaharaan atau pengelolaan APBN yang selanjutnya
dimuat di media massa, baik media cetak atau media elektronik lokal/nasional.
4) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang
Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran
Pajak atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, KPPN harus melakukan pembinaan atau sharing session mengenai
sosialisasi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 kepada
bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
5) Berdasarkan Pasal 28 huruf (g); Pasal 30 ayat 4; Pasal 32 huruf (g); serta Pasal
34 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
baik KPPN Tipe A1 dan KPPN Tipe A2 harus melaksanakan pembinaan dan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
berupa pemetaan dan kajian/analisis potensi PNBP.
Penyebab
1) Kondisi pandemi COVID 19 membuat beberapa sistem layanan di kantor
disesuaikan dengan protokol kesehatan. Jumlah antrean satker dan pegawai yang
bertugas di kantor berkurang seiring dengan adanya pembagian sistem WFH
(Work From Home) dan WFO (Work From Office). Pembatasan berupa Social
Distancing juga menjadi salah satu faktor berkurangnya efektivitas layanan co-
location. Selain itu pelayanan co-location memerlukan koordinasi dari KPPN dan
instansi lain di lingkup Kementerian Keuangan, namun belum ada koordinasi yang
baik antar instansi untuk melakukan layanan co-location.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 51

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

2) Pelaksanaan FGD membutuhkan perencanaan dan pembahasan topik tertentu
yang membutuhkan alokasi waktu kerja dan mengumpulkan para pegawai.
Pelaksanaan FGD juga belum didokumentasikan dengan baik meliputi nota dinas,
notulensi, absen, foto, video, maupun informasi di media sosial.

3) Sampai pada periode Semester II Tahun 2020 belum ada karya tulis yang
bertemakan keuangan negara/Perbendaharaan yang dimuat di media
nasional/lokal karena kurangnya motivasi para pegawai untuk meningkatkan
kompetensi terkait literasi yang dibutuhkan dalam penyusunan karya tulis.
Penyebab lainnya yaitu bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi literasi
dan tata cara dalam penyusunan karya tulis bagi para pegawai KPPN masih jarang
diselenggarakan.

4) Kegiatan sharing session kepatuhan perpajakan dengan satker tidak
terimplementasi dikarenakan tidak adanya fasilitasi/inisiasi terhadap kegiatan
pembinaan kepatuhan perpajakan kepada bendahara satker.

5) Penyusunan laporan mengenai PNBP sudah dilakukan oleh KPPN, tetapi tidak
ada pemetaan dan kajian/analisis potensi PNBP.

Dampak
1) Layanan Co Location tidak berjalan secara maksimal khususnya menyangkut

pembagian jadwal layanan dan petugas yang melaksanakan pelayanan. Satker
tidak bisa mendapatkan informasi, konsultasi, dan layanan lain secara
komprehensif terkait keuangan negara yang seharusnya disediakan pada layanan
Co Location.
2) Belum adanya pelaksanaan FGD memungkinkan belum adanya upaya
pemahaman dan penyelarasan persepsi pegawai KPPN terkait tema-tema yang
seharusnya dibahas dalam FGD atau permasalahan instansi yang sedang
dihadapi.
3) Informasi mengenai keuangan negara khususnya di bidang perbendaharaan tidak
sampai menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Selain itu, kemampuan
pegawai untuk menuangkan ide atau menyuarakan informasi yang ditujukan bagi
organisasi/masyarakat umum dan kapabilitas literasi sangat diperlukan dalam
menghadapi era globalisasi tidak mengalami perkembangan.
4) Kewajiban perpajakan oleh bendahara satuan kerja lingkup mitra KPPN tidak
maksimal karena tidak adanya edukasi yang tepat dan sesuai terhadap peraturan
yang diterbitkan.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 52

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

5) Tidak adanya database yang dimiliki oleh KPPN mengenai potensi PNBP di
wilayah kerjanya membuat tidak maksimalnya potensi PNBP dikarenakan kajian
terhadap potensi PNBP tidak dilakukan dengan baik.

Rekomendasi
1) KPPN melakukan inovasi terkait layanan Co Location dengan metode lain yang

lebih efektif di masa pandemi seperti melakukan layanan daring melalui Video
conference atau memanfaatkan media sosial. KPPN kemudian melaporkan
kegiatan secara berkala kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat.
2) KPPN melakukan FGD/sharing session Internal dengan tema perbendaharaan,
keuangan negara, perekonomian daerah sebagai sarana menambah pemahaman
mengenai tema terkait. Selanjutnya KPPN harus membuat dokumentasi yang baik
tertib terhadap setiap kegiatan yang melibatkan unsur pimpinan, pegawai,
stakeholder KPPN. Untuk melakukan dokumentasi KPPN menetapkan PIC yang
akan mengelola pendokumentasian dan media social yang selanjutnya akan
dilaporkan melalui e-performance. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat.
3) Pimpinan KPPN harus memberi semangat dan motivasi kepada Kepala Seksi dan
staf di bawahnya untuk lebih meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi
sehingga mampu menyerap pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Setiap
Pejabat Eselon III dan IV pada internal DJPb wajib menyusun dan mengirimkan
artikel minimal satu karya/artikel dalam tiga bulan. Setiap pegawai KPPN harus
secara aktif mencari informasi mengenai lomba literasi atau seminar tentang
peningkatan kompetensi literasi dengan mengaksesnya dari media informasi
internal/eksternal DJPb.
4) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah melakukan rekomendasi
terkait inisiasi kegiatan pembinaan kepatuhan pajak kepada KPPN untuk
ditindaklanjuti segera kepada bendahara satker. KPPN harus melaksanakan
kegiatan pembinaan kepatuhan pajak kepada bendahara satuan kerja lingkup
mitra KPPN dengan melibatkan instansi perpajakan (KPP atau KP2KP). Untuk itu
KPPN harus berperan dalam mendorong kepatuhan perpajakan.
5) KPPN harus melakukan pembinaan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) termasuk di dalamnya kajian serta

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 53

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

analisis potensi PNBP di wilayah kerjanya. KPPN juga wajib menuangkan kajian
dan analisis potensi PNBP pada laporan.
d. Pengelolaan Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)
Kondisi:
1) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah memfasilitasi pembinaan
dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BLU/BLUD yang menjadi satker
KPPN dengan melibatkan Bidang PPA 1, KPPN, dan satker BLU/BLUD. Seluruh
KPPN di provinsi Jawa Barat juga telah melaksanakan tata cara pengesahan dana
satker BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2) Ketepatan/akurasi sasaran kredit program baik dari segi keabsahan
pengguna/operator sistem informasi monitoring dan evaluasi (aplikasi SIKP-UMi)
serta ketepatan data debitur yang ter-update setiap semester telah sesuai dan
terlaksana dengan baik oleh seluruh KPPN di provinsi Jawa Barat.
Kriteria:
1) Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
48/PB/2016 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, KPPN telah melakukan penyempurnaan dalam rangka
tertib administrasi dalam pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum. Sehingga sebagai awal terhadap implementasi Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011
tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan
Layanan Umum, KPPN telah melakukan penyempurnaan mekanisme ralat SP3B
BLU menyesuaikan dengan peraturan mengenai mekanisme koreksi data
transaksi keuangan pada OM SPAN. Kemudian KPPN juga telah melakukan
peningkatan mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja BLU seiring
dengan meningkatkan tata tertib mekanisme ralat SP3B BLU.
2) Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang
Pembiayaan Ultra Mikro, pada bulan November 2020 KPPN telah melaksanakan
simplifikasi proses bisnis terhadap pembiayaan ultra mikro. Proses bisnis tersebut
didukung dengan kesesuaian KPPN menjalankan amanat peraturan lain yang
tertuang pada PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Monev Pembiayaan Umi;
ND-256/PB/2019 tentang SOP Pelaksanaan PER-25/PB/2018; dan ND-

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 54

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

431/PB/2019 tentang Pelaksanaan Survei Lapangan. Dengan adanya peraturan
baru pada bulan Desember 2020 berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro tentu akan ada simplifikasi
terbaru terhadap proses bisnis di periode berikutnya.
Penyebab
1) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan KPPN telah berkoordinasi
dengan baik dalam pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan
keuangan BLU/BLUD yang menjadi satker KPPN serta tata cara pengesahan
dana satker BLU telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat selalu melakukan monitoring
dan koordinasi dengan KPPN dalam menjaga ketepatan sasaran kredit program
berupa akurasi atau ketepatan data kredit program serta data keekonomian
debitur yang terekam dalam aplikasi SIKP-Umi telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Dampak
1) Kesesuaian peraturan dengan pengelolaan keuangan BLU dan pengesahan dana
satker BLU menunjukkan tingkat kinerja keuangan, kepatuhan pelaksanaan, dan
pemecahan masalah yang dialami satker BLU dapat terealisasikan dengan baik.
2) Data kredit program dan data keekonomian debitur yang terekam dalam aplikasi
SIKP-Umi memiliki tingkat akurasi yang tinggi dikarenakan kesesuaian
implementasi atas peraturan dan data di lapangan.
Rekomendasi
Dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan kualitas tugas khusus
perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum serta menjaga
ketepatan sasaran kredit program, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
telah memberikan rekomendasi kepada KPPN untuk harus mengimplementasikan
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Mengingat untuk pengelolaan
keuangan BLU terdapat perubahan peraturan untuk periode berikutnya, sehingga
KPPN dan satker BLU harus segera menyesuaikan dan mengimplementasikan
peraturan tersebut di periode berikutnya.
e. Tata Kelola Internal
Kondisi:
1) KPPN telah melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan pimpinan, pejabat, dan
pegawai di KPPN. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut belum didokumentasikan

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 55

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

dengan baik sehingga belum terdapat cukup bukti keterlibatan pimpinan dalam
berbagai kegiatannya. Hal ini terjadi pada KPPN Tasikmalaya, KPPN Cirebon, dan
KPPN Bandung II.
2) RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) merupakan salah satu kegiatan wajib yang
harus dilakukan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk meninjau
hasil implementasi SMM (Sistem Manajemen Mutu). RTM harus dilakukan
sebanyak 2 kali dalam setahun dan topik RTM pada periode tahun 2020.
Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan 151/PB/2018 tanggal 12 Maret 2018
tentang Pedoman Implementasi SMM ISO 9001:2015, Rapat Tinjauan
Majanjemen membahas 7 prinsip dalam SMM. Dalam pelaksanaannya masih
terdapat beberapa KPPN yang baru melaksanakan RTM satu kali pada periode
Semester I 2020 dan belum melaksanakan RTM pada periode Semester II 2020.
KPPN yang belum melaksanakan RTM sebanyak dua kali pada 2020 antara lain:
KPPN Sukabumi, KPPN Karawang, KPPN Tasikmalaya, KPPN Bogor, KPPN
Cirebon, KPPN Bekasi, KPPN Garut, KPPN Purwakarta, KPPN Bandung I, dan
KPPN Bandung II.
3) KPPN tidak memberikan informasi dengan maksimal khususnya pada
penyampaian informasi dan kegiatan terbaru secara terbuka melalui update social
media dan website. KPPN yang tidak memberikan informasi publik secara
maksimal antara lain KPPN Sukabumi, KPPN Tasikmalaya, KPPN Cirebon, dan
KPPN Bandung II.
4) Loket pelayanan khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang
menunjang kegiatan pelayanan. Fasilitas tersebut dapat disediakan secara
bertahap sesuai dengan kemampuan kantor. Saat ini seluruh KPPN yang berada
di wilayah kerja Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Barat sudah menyediakan
loket pelayanan khusus difabel.
5) Pelaksanaan evaluasi capaian kinerja internal (pegawai) telah dilakukan namun
hanya sampai triwulan I dalam tahun berjalan. Pelaksanaan evaluasi capaian
kinerja internal tidak secara rutin dilakukan setiap bulan sehingga KPPN tidak
menyampaikan laporan tepat waktu. Beberapa KPPN sudah melakukan evaluasi
capaian kinerja internal namun tidak terdapat dokumentasi atau laporan hasil
evaluasi. Hal ini terjadi pada KPPN Bekasi dan KPPN Purwakarta.
6) Update Catatan Mutu/Arsip KPPN merupakan salah satu faktor penilai dalam
Kertas Kerja Penilaian Tata Kelola Internal KPPN. Nilai terendah atas faktor ini

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 56

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

akan diberikan apabila Catatan Mutu dan ceklist kantor yang ter-update ≤75%. Hal
ini terjadi di KPPN Karawang, dimana Update terkini atas Catatan Mutu dan ceklist
kantor sebesar 75%.
7) Pengamanan BMN terdiri dari tiga jenis, yaitu pengamanan administrasi, fisik dan
hukum. Pemeliharaan dilakukan terhadap BMN tanpa mengubah, menambah
maupun mengurangi bentuk atau konstruksi awal. Pengamanan dan pemeliharaan
Barang Milik Negara dilaksanakan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-
masing. Kesesuaian pengamanan dan pemeliharaan BMN dengan Pedoman
Pengamanan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan untuk KPPN Karawang
kurang dari 75%. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian laporan BMN dengan
bukti mutasi barang seperti BAST, kuitansi, SK ataupun penghapusan di KPPN
Karawang belum mencapai target yaitu 100%.
8) Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) dilakukan dengan tujuan sebagai
sarana komunikasi internal efektif antara pimpinan dan pegawai, penyampaian
informasi/arahan pimpinan serta meningkatkan keterlibatan dan motivasi dalam
mencapai tujuan organisasi. KPPN yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah
DJPb Provinsi Jawa Barat sudah melaksanakan FGD secara rutin baik itu formal
maupun informal, namun pendokumentasian kegiatan FGD informal KPPN
Kuningan dan KPPN Bogor tidak lengkap. Contoh dari kegiatan informal ini adalah
Hari Bakti Perbendaharaan, Stakeholder Day, senam Bersama, dan lainnya.
9) Menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dan berkelanjutan dengan unit kerja
penegak hukum sangat diperlukan KPPN dalam memberantas tindak pidana
korupsi dan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik/disiplin, tindak lanjut hasil
pemeriksaan, pengendalian intern, serta pengelolaan risiko. Kemudian untuk
menghadapi kebijakan dan peraturan yang bersifat dinamis mengikuti kondisi yang
ada, koordinasi yang baik dengan institusi penegak hukum sangat diperlukan agar
dapat saling bekerja sama melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan
tersebut. Namun, sampai pada periode Semester II 2020 KPPN kuningan tidak
melaksanakan komunikasi yang baik dan intens dengan aparat penegak hukum.
10) KPPN telah melakukan upaya peningkatan kinerja KPPN melalui pengembangan
kompetensi pegawai. Pengembangan kompetensi pegawai berupa capacity
building atau transfer knowledge harus dilakukan secara periodik, namun terdapat

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 57

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

temuan bahwa KPPN Bogor tidak melakukan kegiatan pengembangan
kompetensi pegawai berupa transfer knowledge secara periodik (setiap bulan).
11) Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang memenuhi beberapa kriteria
berikut, antara lain tidak memiliki nilai guna, arsip tersebut telah habis retensinya,
tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan apabila arsip tidak
berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Pemusnahan arsip ini
sendiri memiliki prosedur yang harus diikuti. Prosedur tersebut mulai dari
pembentukan panitia penilai arsip kementerian keuangan, pembentukan panitia
pemusnah arsip unit/satuan kerja, penyeleksian arsip, pembuatan daftar arsip usul
musnah oleh Unit Kearsipan, penilaian oleh panitia penilai arsip Kementerian
Keuangan, permintaan persetujuan, pertimbangan tertulis, persetujuan tertulis dari
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), penetapan arsip yang akan
dimusnahkan oleh Menteri Keuangan atas nama Sekretaris Jenderal hingga
pelaksanaan pemusnahannya itu sendiri. Dalam hal pelaksanaan pemusnahan
arsip, tidak tertera panitia penghapusan arsip pada Surat Keputusan Penetapan
Pemusnahan Arsip dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk KPPN
Bogor.
Kriteria:
1) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
43/PB/2019 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan dan Penilaian Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, dan dalam rangka penguatan akuntabilitas, instansi di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan harus melibatkan pimpinan
dalam setiap kegiatannya. Keterlibatan pimpinan meliputi penyusunan
perencanaan, penyusunan penetapan kerja, dan pemantauan pencapaian kinerja
secara berkala. Keterlibatan pimpinan dalam seluruh kegiatan di KPPN dapat
dibuktikan dengan dokumentasi berupa nota dinas, notulen, absen, maupun foto
dan video.
2) Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-24/2019 Tentang Pedoman
Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara, menyatakan bahwa Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) akan
mendapatkan nilai maksimal jika dilaksanakan 2 kali dalam setahun atau
dilaksanakan semesteran. Tujuan dari dilaksanakannya rapat tinjauan manajemen
ini untuk meninjau hasil implementasi SMM (Sistem Manajemen Mutu) dalam

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 58

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

kurun waktu tertentu di hadapan Top Manajemen. Kemudian, kita dapat
melakukan tindak lanjut dari hasil manajemen yang lalu dan mengetahui langkah
perbaikan untuk meningkatkan efektivitas SMM.
3) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang
Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, KPPN telah memiliki social media dan
website yang berguna untuk mempublikasikan dan arsip dokumentasi, tetapi tidak
digunakan secara maksimal tanpa update kegiatan dan mempublikasikan
informasi terbaru pada platform social media yang dimiliki. Hasil temuan mengenai
tidak update-nya publikasi informasi yang memadai ditemukan pada KPPN
Sukabumi, KPPN Tasikmalaya, KPPN Cirebon, dan KPPN Bandung II.
4) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
650/PB/2018 tentang Standar Pelayanan pada Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, ruang pelayanan harus menyediakan fasilitas khusus
difabel seperti toilet, ruang parkir, dan ruang tunggu khusus difabel (dapat
disediakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan kantor).
5) Pengelolaan kinerja merupakan suatu upaya untuk mendukung pelaksanaan
reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan sesuai dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di
Lingkungan Kementerian Keuangan dan KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan
Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pengelolaan kinerja
terdiri atas pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan kinerja pegawai.
Dalam hal ini dilakukan penilaian atas capaian kinerja organisasi dan pegawai
untuk menghasilkan nilai kinerja. Capaian kinerja pegawai merupakan nilai
capaian IKU pada kontrak kinerja tiap pegawai. Selanjutnya Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan
dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
menjelaskan bahwa untuk mencapai tata kelola internal yang baik meliputi
pengelolaan kinerja organisasi, KPPN melakukan evaluasi capaian kinerja internal
dan menyampaikan laporan capaian kinerja internal secara tepat waktu. Evaluasi
capaian kinerja internal dilakukan rutin setiap bulan disertai dengan dokumentasi

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 59

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

dan laporan. Selanjutnya laporan capaian kinerja internal disampaikan oleh KPPN
setiap triwulan.
6) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
151/PB/2018 tanggal 12 Maret 2018 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2015 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Catatan
Mutu/Arsip KPPN adalah output dari pelaksanaan proses bisnis dan Pedoman
Mutu KPPN. Selain itu, pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan
Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, terdapat 3 (tiga) kriteria
penilaian atas Update Catatan Mutu/Arsip. Ketiga kriteria tersebut antara lain
seluruh Catatan Mutu dan ceklist monitoring kantor ter-update dengan kondisi
terkini atau 100% (nilai 10), ter-update >75% (nilai 5) dan ter-update ≤75% (nilai
0).
7) Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-32/PB/2016 tentang Standarisasi Peralatan
dan Mesin pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan
tersebut mencakup perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan.
Selain itu juga untuk menjaga BMN agar tetap dalam kondisi yang baik dan
kuantitasnya sama, perlu dilakukan pengamanan terhadap BMN tersebut.
8) Sesuai dengan PMK262/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal DJPb serta Surat Edaran Nomor SE-3/MK.1/2020 tentang Pelaksanaan
Focus Group Discussion (FGD), pelaksanaan FGD di lingkungan Kementerian
Keuangan dilakukan secara rutin setiap triwulan. Setelah melaksanakan FGD,
diwajibkan juga untuk melakukan pelaporan dengan mengunggah Laporan FGD.
Salah satu hal yang harus dilengkap dalam laporan FGD ini adalah detail kegiatan
FGD beserta data dukung kegiatan FGD berupa foto, daftar hadir dan notula
kegiatan.
9) Berdasarkan PMK Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, menyatakan bahwa dalam
pemberian keterangan saksi/ahli keuangan negara harus melakukan koordinasi
kepada institusi penegak hukum lingkup Kantor Wilayah. Kemudian berdasarkan
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019 tentang
Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 60

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Perbendaharaan Negara, KPPN harus menjalin komunikasi dan koordinasi yang
baik serta berkelanjutan dengan unit kerja penegak hukum.
10) Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, demi menjaga upaya peningkatan
kinerja, KPPN harus melakukan pengembangan kompetensi pegawai berupa
capacity building dan transfer knowledge. Bentuk-bentuk transfer knowledge
adalah Forum Group Disscussion (FGD), Gugus Kendali Mutu (GKM), morning
call, dsb. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara periodik serta KPPN harus
memberi laporan atas kegiatan berupa dokumentasi.
11) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
276/PMK.01/2014 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian
Keuangan, pemusnahan arsip dilakukan dengan beberapa prosedur salah
satunya adalah pembentukan panitia pemusnah arsip Unit/Satuan Kerja.
Pembentukan panitia pemusnahan arsip itu sendiri dibentuk dengan Keputusan
Pimpinan setinggi eselon I untuk yang berada di tingkat pusat dan dengan
Keputusan Pimpinan setingkat eselon II untuk yang berada pada kantor vertikal di
daerah.
Penyebab
1) Pendokumentasian kegiatan yang melibatkan pimpinan sering kali menggunakan
foto dan video yang diambil dari telepon genggam beberapa pegawai. Hal ini
mengakibatkan foto dan atau video tersebut tersebar di beberapa telepon
genggam atau alat penyimpanan dan belum terorganisasi dengan baik.
2) Salah satu faktor penyebab dari KPPN yang tidak menyelenggarakan RTM (Rapat
Tinjauan Manajemen) sebanyak dua kali selama periode Tahun 2020 yaitu
pandemi COVID-19. Pandemi ini sangat tidak memungkinkan untuk dapat
menyelenggarakan rapat atau pertemuan seperti RTM yang mengikutsertakan
banyak pegawai di dalam satu ruangan yang tertutup. Penyebab lainnya yaitu
kurangnya koordinasi yang baik dalam penetapan jadwal untuk melaksanakan
rapat yang bersifat wajib setiap tahunnya seperti Rapat Tinjauan Manajemen
(RTM). yang harus dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun.
3) Kegiatan update informasi secara publik pada platform social media membutuhkan
inovasi dan kreativitas terlebih dalam menyajikan informasi yang menarik bagi

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 61

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

masyarakat. Hal tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki
kemampuan seperti desain grafis yang inovatif.
4) Seluruh KPPN di wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat telah menyediakan fasilitas loket pelayanan khusus difabel.
5) KPPN tidak secara rutin melakukan evaluasi capaian kinerja internal bulanan bagi
pegawai dan bukti pelaksanaan kegiatan tidak terorganisir dengan baik. Evaluasi
setiap bulan harus disertai hasil evaluasi dan laporan sebagai bukti dari kegiatan
evaluasi.
6) Kesibukan atau jadwal yang padat dari Subbag VeraKI pada KPPN Karawang
menyebabkan update atas Catatan Mutu dan ceklist kantor tidak segera
dilaksanakan. Selain itu, Tata Kelola Internal KPPN Karawang belum tersusun
dengan baik khususnya pada bagian Sistem Manajemen Mutu.
7) Tidak dilakukannya pengamanan dan pemeliharaan BMN secara menyeluruh
sehingga persentasenya masih sebesar 75%. Selain itu tidak dilakukannya juga
pendataan secara berkala terhadap bukti mutasi barang dan kesesuaiannya
dengan BMN yang berada di KPPN. Ketidaksesuaian tersebut bisa berupa stock
opname yang tidak sesuai dengan kuantitas fisik BMN tersebut. Ketidaksesuaian
lainnya berupa kuantitas yang tertera pada Daftar Rincian Barang (DRB) lebih
banyak daripada yang seharusnya. Hal ini bisa disebabkan oleh kesalahan saat
membeli (misalnya terdapat barang yang rusak).
8) Dokumentasi kegiatan FGD informal belum dilakukan secara rutin. Pelaksanaan
FGD informal sudah dilakukan secara rutin akan tetapi dokumentasinya tidak
lengkap. Dokumentasi tersebut berupa nota dinas, notulensi, absen, foto, video,
maupun informasi lainnya.
9) Tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik serta berkelanjutan dengan
unit kerja penegak hukum dapat disebabkan karena kurangnya kegiatan atau
acara-acara informal ataupun formal yang mempertemukan KPPN dengan aparat
penegak hukum. Kemudian, adanya pandemi COVID-19 ini juga tidak
memungkinkan KPPN untuk dapat melakukan pertemuan secara langsung
dengan aparat penegak hukum yang menyebabkan kurangnya koordinasi dan
komunikasi di antara keduanya.
10) Penyebab utama KPPN Bogor tidak melakukan kegiatan transfer knowledge
setiap bulan adalah kesibukan dari para pegawai. Penyebab lainnya adalah
pandemi covid-19 yang menghambat kinerja para pegawai KPPN Bogor, dimana

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 62

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

sebagian besar pegawai diharuskan untuk melakukan kegiatan Work From Home
(WFH).
11) Tidak segera dibentuknya panitia penghapusan arsip oleh KPPN Bogor dan
diusulkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa
Barat sehingga mengakibatkan prosedur tata usaha dan rumah tangganya
terhambat dalam hal pemusnahan arsip.
Dampak
1) Data dokumentasi yang belum dikelola dengan baik akan mempengaruhi penilaian
akuntabilitas KPPN mengenai keterlibatan pimpinan dalam rangka koordinasi dan
komunikasi. Data yang tersebar juga mengakibatkan KPPN mungkin akan
mengalami kesulitan dalam pengumpulan bukti kegiatan.
2) KPPN yang hanya melaksanakan RTM satu kali dalam setahun tidak mendapat
nilai maksimal pada penilaian tata kelola internal, yaitu hanya mendapat nilai 5.
Sementara untuk KPPN yang melaksanakan RTM setiap semester atau setahun
dua kali mendapatkan poin 10. Kemudian pengimplementasian SMM (Sistem
Manajemen Mutu) ISO 9001:2015 pada KPPN tidak dapat maksimal, karena
KPPN hanya melakukan evaluasi atas pengimplementasian SMM ISO 9001:2015
pada periode semester I 2020. Sementara evaluasi SMM ISO 9001:201 pada
periode Semester II 2020 tidak dapat dilakukan karena tidak dilaksanakannya
RTM pada Semester II.
3) Tanpa adanya update social media dan website yang informatif dan inovatif
menyebabkan susahnya data yang seharusnya diakses oleh masyarakat menjadi
tidak informatif. Sehingga komunikasi pada publik dinilai kurang dan tidak terbuka.
4) Loket pelayanan khusus difabel sangat membantu sistem pelayanan KPPN.
Dengan adanya fasilitas tersebut, pengguna layanan KPPN khususnya
penyandang difabel akan merasa dimudahkan karena tidak harus menunggu
apabila terdapat antrian yang panjang.
5) Tidak dilaksanakannya evaluasi kinerja dapat menggambarkan tata kelola internal
KPPN yang belum maksimal. Hal ini karena evaluasi capaian kinerja internal dapat
menjadi sarana KPPN dalam memperbaiki kinerja internalnya secara cepat jika
terjadi masalah atau kekurangan. Evaluasi capaian kinerja harus dilakukan setiap
bulan karena jika kinerja pegawai membutuhkan peningkatan dan perbaikan maka
pegawai masih memiliki cukup waktu untuk memperbaiki kinerjanya hingga batas

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 63

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

waktu pelaporan capaian kinerja tiap triwulan. Capaian kinerja yang tidak
dievaluasi atau hasil evaluasinya buruk akan berdampak negatif bagi instansi.
6) Apabila Catatan Mutu dan ceklist kantor ter-update ≤75% maka akan
mempengaruhi implementasi SMM ISO 9001:2015 pada KPPN.
7) Apabila pengamanan tidak dilakukan secara penuh maka yang terjadi adalah
penurunan fungsi bahkan hilangnya BMN objek Pemanfaatan dan hasil
Pemanfaatan BMN. Sedangkan apabila Pemeliharaan tidak dilakukan secara
penuh maka kondisi dan pemanfaatan BMN tidak dapat terjaga dengan baik. BMN
juga tidak berada dalam kondisi siap digunakan. Jika laporan BMN tidak sesuai
dengan bukti mutasi barang, kredibilitas laporan tersebut diragukan.
8) Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa telah terselenggaranya FGD informal
sehingga kebenaran terjadinya FGD diragukan. Pada laporan mengenai
pelaksanaan FGD terdapat beberapa detail, salah satunya adalah foto. Apabila
tidak ada dokumentasi FGD, maka laporan tersebut tidak lengkap.
9) KPPN tidak dapat berkoordinasi secara intensif dengan aparat penegak hukum
untuk dapat memberantas tindak pidana korupsi dan melakukan tindak lanjut atas
ketidakpatuhan terhadap kode etik dan disiplin. Hal ini menyebabkan tidak
timbulnya efek jera bagi para pelaku korupsi dan pelanggar kode etik. Kemudian,
kurangnya koordinasi juga dapat menyebabkan peningkatan pelanggaran atau
ketidaksesuaian hasil kinerja dengan peraturan/kebijakan yang baru diberlakukan.
KPPN yang tidak melaksanakan komunikasi yang baik dan intens dengan aparat
penegak hukum, mendapat nilai 0 dan tidak mendapat nilai sempurna yaitu 10
dalam penilaian di bidang komunikasi dan koordinasi pimpinan.
10) Dampak dari tidak dilakukannya kegiatan transfer knowledge secara periodik
(setiap bulan) pada KPPN Bogor adalah berkurangnya pengetahuan pegawai
mengenai tugas dan peraturan terkini, serta koordinasi antar pegawai di setiap
bidang tidak berjalan dengan baik.
11) Tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang
pedoman kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Apabila panitia
pemusnahan arsip tidak ada, maka penghapusan arsip tidak bisa dilakukan.
Pemusnahan arsip haruslah dilakukan oleh panitia penghapusan arsip yang
tertera pada Surat Keputusan Penetapan Panitia Penghapusan Arsip.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 64

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Rekomendasi
1) KPPN harus membuat dokumentasi yang baik tertib terhadap setiap kegiatan yang

melibatkan unsur pimpinan, pegawai meliputi Nota Dinas (ND), absensi, notulen,
foto kegiatan atau video. Untuk melakukan dokumentasi KPPN menetapkan PIC
yang akan mengelola pendokumentasian dan media sosial agar dokumentasi
dapat terorganisasi dengan baik. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat telah melakukan inovasi dalam monitoring kegiatan yang
dilaksanakan oleh KPPN berupa manajemen meeting. Manajemen meeting ini
berupa laman internet yang terdiri dari laman form dan laman data. Laman form
dapat diakses melalui https://tinyurl.com/meeting dan laman data dapat diakses
melalui https://tinyurl.com/datameeting. Laman form memuat formulir informasi
kegiatan dan laman data menampilkan seluruh kegiatan yang telah diisikan dalam
laman form.
2) Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat dan ketersediaan berbagai aplikasi
untuk melakukan rapat online, pandemi COVID-19 seharusnya tidak menjadi
penghalang bagi KPPN untuk dapat melaksanakan RTM setiap semesternya.
Sehingga para pegawai KPPN tetap produktif walaupun sedang di tengah
pandemi seperti sekarang ini. Kemudian, melakukan koordinasi dengan para
pegawai untuk pengaturan jadwal melakukan RTM di KPPN setiap semesternya.
3) Dalam rangka mengimplementasikan kewajiban Kementerian Keuangan selaku
badan publik terkait ketentuan mengenai akses publik, maka KPPN diwajibkan
untuk selalu meng-update informasi maupun kegiatan terbaru secara periodik.
4) Seluruh KPPN harus mempertahankan penyediaan fasilitas loket pelayanan
khusus penyandang difabel dalam rangka mewujudkan pelayanan publik sesuai
dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
5) Seluruh Pegawai KPPN agar melakukan input Capaian IKU secara bulanan, hal
ini sebagai bentuk monev mandiri apabila terdapat realisasi di bawah target, masih
bisa dilakukan perbaikan pada bulan lain dalam satu triwulan. Atasan langsung
juga harus melakukan monitoring terhadap evaluasi dan hasil evaluasi capaian
kinerja untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus.
6) Tim Manajemen ISO harus memastikan update atas Capaian Mutu dan ceklist
kantor secara rutin supaya memenuhi kriteria penilaian pada Kertas Kerja
Penilaian KPPN. Kami menyarankan pegawai menggunakan reminder atau

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 65

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

pengingat untuk melakukan update atas Catatan Mutu dan ceklist kantor secara
rutin.
7) KPPN harus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atas pelaksanaan
pemeliharaan dan pengamanan BMN di lingkungan KPPN masing-masing. Hal ini
untuk menghindarkan terjadinya ketidaksesuaian pengamanan dan pemeliharaan
BMN dengan peraturan yang ada. Selain itu, KPPN juga perlu melakukan
pemeriksaan kesesuaian laporan BMN dengan bukti mutasi barang secara rutin.
Pemeriksaan dapat dipermudah dengan adanya pendataan yang berkala antara
mutasi BMN dengan buktinya untuk menghindari hilangnya bukti ataupun
ketidaksesuaian bukti mutasi dengan laporan BMN
8) KPPN harus mendokumentasikan tiap kegiatan dengan lebih baik. Sebelum
dilaksanakannya FGD, KPPN menetapkan PIC yang ditunjuk untuk melakukan
dokumentasi FGD informal tersebut. PIC tersebut nantinya juga akan mengelola
media sosial yang digunakan untuk membagikan dokumentasi tersebut. Dalam hal
FGD melalui WA, maka dapat dilakukan screenshoot setelah selesainya FGD.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah
melaksanakan inovasi berupa manajemen meeting yang dapat diakses melalui
link https://tinyurl.com/meeting untuk link form pengisian dokumentasi. Sedangkan
untuk melihat data dokumentasi seluruh FGD-nya dapat diakses melalui
https://tinyurl.com/datameeting. Dengan disediakannya link tersebut, pemantauan
dan pengumpulan dokumentasi dapat dilakukan dengan baik.
9) KPPN harus mempunyai forum koordinasi yang diadakan secara rutin antara
KPPN dengan institusi penegak hukum dan aktif menghadiri undangan atau acara-
acara rutin satu sama lain, sehingga dapat meningkatkan komunikasi dan
koordinasi. Kemudian memastikan semua sarana publikasi yang berisikan profil
KPPN berjalan dan dikelola dengan baik, sehingga memudahkan bagi institusi
penegak hukum untuk menjangkau dan menjalin hubungan dengan KPPN.
10) Kegiatan transfer knowledge dapat dilakukan meskipun dalam keadaan WFH.
Aplikasi seperti Zoom, Google Meet, serta aplikasi video conference serupa dapat
digunakan oleh pegawai yang sedang menjalankan kegiatan WFH untuk ikut serta
dalam kegiatan transfer knowledge khususnya kegiatan FGD, GKM dan morning
call. Selain itu, kegiatan transfer knowledge juga dapat direkam kemudian
diposting dalam aplikasi Youtube agar dapat dilihat dan dipelajari kembali oleh
para pegawai.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 66

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

11) KPPN harus segera membentuk panitia penghapusan arsip agar pemusnahan
arsip bisa dilakukan. Setelah pembentukan panitia tersebut, KPPN harus segera
mengusulkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Jawa Barat untuk kemudian diusulkan ke Sekretaris Jenderal Kementerian
Keuangan. Apabila panitia penghapusan arsip tidak sesegera mungkin dilakukan,
hal ini akan berdampak pada Tata Usaha dan Rumah Tangga KPPN yang
bersangkutan dikarenakan pemusnahan arsip tidak bisa sesegera mungkin
dilakukan. Penghapusan arsip dalam ruang lingkup KPPN harus dilaksanakan
oleh panitia penghapusan arsip.

f. Inovasi dan Prestasi
Kondisi:
1) KPPN belum melakukan modifikasi terhadap inovasi sebelumnya. Inovasi yang
sudah dibuat belum diupayakan untuk direplikasi oleh unit kerja lain seperti KPPN
Tasikmalaya, KPPN Sumedang, KPPN Cirebon, dan KPPN Bandung II.
2) Adanya target untuk meningkatkan prestasi kerja KPPN setiap semester sangat
diperlukan karena prestasi tersebut sebagai salah satu sarana untuk menilai dan
mengevaluasi apakah kebijakan atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan
KPPN tersebut sudah sesuai dengan output yang ingin dicapai atau belum.
Apabila belum sesuai maka nantinya dapat dilakukan perbaikan dan dapat
menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya masih
terdapat KPPN yang nilai kinerjanay turun jika dibandingkan dengan periode
sebelumnya yaitu pada KPPN Karawang, KPPN Bogor, dan KPPN Bekasi.
Kriteria:
1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.01/2019 tentang
Pedoman Penilaian Inovasi bahwa sebagai unit kerja di bawah Kementerian
Keuangan dituntut untuk terus berinovasi untuk tetap menjalankan proses bisnis
tetap berjalan. Dalam implementasi Zona Integritas, KPPN diharuskan untuk
memodifikasi inovasi yang dimilikinya. Inovasi yang telah dimiliki juga harus
diupayakan untuk dapat direplikasi oleh unit/instansi lain sehingga membawa
dampak yang lebih luas kepada masyarakat.
2) Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, KPPN diharapkan dapat

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 67

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

mempertahankan dan meningkatkan prestasi unit kerja dan/atau prestasi pegawai
KPPN di dalam segala bidang. Hal ini juga diatur dalam PMK Nomor
262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Perbendaharaan. Prestasi yang dinilai dalam kegiatan pembinaan dan
supervisi ini adalah pencapian nilai kinerja pembinaan dan supervisi KPPN.
Capaian itu dilihat dari periode sebelumnya.
Penyebab
1) Modifikasi terhadap inovasi yang telah dimilikinya disebabkan karena pembuat
inovasi sudah mutasi atau pindah ke kantor lain. Dalam hal replikasi inovasi,
KPPN-KPPN belum mengusulkan replikasi inovasi ke Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat untuk dapat ditindaklanjut atau
dikoordinasikan dengan kantor pusat atau instansi lain.
2) Salah satu penyebab dari tidak adanya peningkatan prestasi pada periode
Semester II 2020 yaitu adanya pola mutasi yang menyebabkan banyaknya
pegawai/pejabat memerlukan waktu untuk penyesuaian diri. Di masa pandemi
COVID19 ini adanya kebijakan WFH (Work From Home) dan WFO (Work From
Office) sehingga para pegawai masih perlu menyesuaikan pola kerja dan
koordinasi untuk menyesuaikan pola kerja di masa pandemi ini.
Dampak
1) Manfaat inovasi yang dibuat oleh KPPN tidak dapat dirasakan secara lebih luas
kepada masyarakat.
2) Kurangnya prestasi akan berdampak bagi nilai atau value KPPN baik bagi
pimpinan ataupun stakeholder secara umum.

Rekomendasi
1) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah merekomendasikan

kepada KPPN harus tetap berinovasi dan secara berkala dapat memodifikasi
inovasi tersebut supaya sesuai dengan perkembangan zaman. Inovasi yang
sudah ada diupayakan untuk dapat direplikasi oleh instansi lain.
2) Koordinasi dan komunikasi antara pimpinan dengan staf harus ditingkatkan,
sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien serta meraih target prestasi yang
ingin dicapai KPPN. Kemudian, salah satu cara untuk dapat memotivasi para
pegawai dan/atau unit kerja KPPN dalam meningkatkan kinerja dan meraih
prestasi yaitu dengan peningkatan pemberian insentif atas pencapaian prestasi

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 68

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

tersebut. Insentif yang dimaksud dapat berbentuk materiil ataupun non materiil
berupa kebanggaan tersendiri dengan dimuat di sosial media internal maupun
eksternal DJPb. Kemudian, adanya pemberian fasilitas bimbingan teknis di
berbagai bidang untuk meningkatkan hardskill dan softskill bagi para pegawai
KPPN sehingga dengan peningkatan kemampuan tersebut dapat menjadi modal
utama bagi mereka dalam meraih prestasi serta meningkatkan kinerja mereka.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 69

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

Tabe
MATRIKS HAS
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERB

PERIODE II T

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

A. KPPN KUNINGAN

1. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

Evaluasi Belanja Laporan RPA Tingkat Belum ada data KPPN d
Negara di Daerah mengenai
oleh KPPN KPPN sudah dibuat penyusunan
Rencana
tetapi dalam laporan Kegiatan Non RPA ti
Keuangan
tersebut belum KPPN h

terdapat Rencana terdapat

Kegiatan Keuangan penjelasan

telah dilakukan, terkait ren

namun Rencana kegiatan

Kegiatan Non keuangan

Keuangan belum Satker.

dilaksanakan. harus

berkoordina

dengan s

untuk me

rencan keg

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

el 3.5
SIL SUPERVISI
BENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2020

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Penyeles
Terkait Seksi Permasalah aian

an Tindak

Lanjut

dalam PMK 195 tahun MSKI KPPN telah Selesai
n
ingkat 2018 tentang berkoordinas
harus
Monitoring dan i dengan
ncana
Non Evaluasi satker dan
dari
Pelaksanaan telah
KPPN
Anggaran Belanja memperbaiki

Kementerian laporan RPA

Negara/Lembaga. Tingkat KPPN

dan telah

dikirimkan

ke Kanwil

asi Ditjen
satker
Perbendahar
eminta
giatan aan Provinsi

Jawa Barat

Minggu I

PPN Periode Semester II Tahun 2020 70

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Non
Keuangann

2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara

Penatausahaan Pada Laporan Rekap Terdapat Untuk
Pengeluaran meminimal
Penolakan SPM penolakan penolakan,
Negara formal sebanyak KPPN
Periode Semester II 180 SPM (4.6%). melakukan

2020, data mengenai  FGD ke
Satker, t
penolakan formal dan pentingny
data supp
substantif adalah :
 Menyamp
a. Penolakan Formal n info
sebanyak 180 SPM terkait
dari Jumlah 4.061 kebenara
SPM atau sebesar 4.6 pengisian
% SPM m
media
b. Penolakan dimiliki
Substantif tidak ada KPPN
(0%)

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
nya Terkait Seksi
an aian

Bulan Tindak
Desember Lanjut
2020

lebih PMK Pencaira KPPN telah Selesai
lisir 154/PMK.05/2014 n Dana melakukan

agar tentang FGD dengan
n: Pelaksanaan SPAN Satker
tentang
epada kebenaran
terkait pengisian
ya data SPM
plier. bersamaan
dengan
paika sosialisasi
ormasi Langkah-
langkah Ahir
an Tahun pada
n data 22 Oktober
melalui 2020
engoptimalka
yang n
oleh penggunaan

media onlie

PPN Periode Semester II Tahun 2020 71

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Penatausahaan Penyampaian laporan Batas waktu KPPN berki
Rekening dan saldo rekening penyampaian surat ke sa
Penerimaan bendahara satker K/L laporan saldo K/L agar
Negara ke Kanwil Ditjen rekening satker menyampai
Perbendaharaan K/L laporan ses
Verifikasi dan Provinsi Jawa Barat waktu yang
Akuntansi melampaui batas Pada Laporan ditetapkan
waktu penyampaian LPJ Bendahara supaya KPP
yangdisampaika dapat juga
Terdapat satker-satker n ke KPPN tidak waktu
yang uang di brankas membuat Berita mengirimka
lebih dari Acara Rincian laporan ters
Rp.50,000,000,- di Kas ke Kanwil D
antaranya : Perbendaha
1.MAN 1 Kuningan Provinsi Jaw
Kab. Kuningan Barat
Rp.90,273,600,-
2. MTSN 1 KPPN (Seks
Kuningan Kab. Vera)
Agar segera
memberitah

n kepada sa
satker terse
untuk mem
Berita Acar
rincian Kas

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas Penyeles
ahan Permasalah
Terkait Seksi aian
irim an Tindak
tker PMK- 182/ Seksi Lanjut
PMK.5/2017 Bank yang
ikan tentang dimilikinya Selesai
suai Pengelolaan KPPN (Seksi
g Rekening Milik Bank)
Satuan Kerja selanjutnya
PN Kementerian/Lemb akan
tepat aga mengirimkan
laporan saldo
rekening
dengan tepat
waktu

an
sebut

Ditjen
araan
wa

si PER-3/PB/2014 Seksi KPPN telah Selesai
Tanggal 3Februari Vera memberitahu
a 2014 kan kepada
huka satker untuk
atker- Tentang Petunjuk
ebut Teknis membuat
mbuat Penatausahaan Berita Acara
ra Pembukuan dari Rincian Kas
s. Pertanggungjawaba dan satker
n Bendahara pada telah
membuat

PPN Periode Semester II Tahun 2020 72

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Kuningan Rp.
56,480,000,-

3. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

Ruang diskusi FGD/Sharing session Pelaksanaan KPPN agar
perspektif baru KPPN dengan instansi kegiatan dan
Perbendaharaan eksternal belum bukti melakukan

dilakukan dokumentasi FGD/Sharin
FGD/Sharing session den
Session KKPN instansi
dengan instansi
eksternal belum eksternal d
dilakukan
dikomuntas

dengan baik

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
an aian
Satuan Kerja
Pengelola Anggaran Berita Acara Tindak
Pendapatan dan Rincian Kas Lanjut
Belanja Negara dimaksud
serta Verifikasi
Laporan
Pertanggung
jawaban
Bendahara

PMK Subbag KPPN telah Selesai
melakukan
n 262/PMK.01/2016 Umum FGD/Sharing
ng
ngan Surat Edaran SE- session
dengan
dan 3/MK.1/2020 instansi
sikan eksternal
k tentang pada tanggal
9 November
Pelaksanaan Focus 2020 melalui
Group Discussion di sarana video
Lingkungan
conference
Kementerian (Vidcon)
dengan
Keuangan melibatkan

pemda
terkait DAK

PPN Periode Semester II Tahun 2020 73

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Literasi Pegawai KPPN Literasi Pegawai KP
yang dimuat di media Perbendaharaan agar menco
massa belum . mengirimka
dilaksanakan. karya litera
media mass

Penyaluran Dana Pembinaan/sharing Pembinaan/shar KPPN agar
Transfer ke Daerah session kepatuhan melakukan
pajak kepada ing session pembinaan
Peran dalam kepatuhan
peningkatan bendahara satker pajak ing session
penerimaan kepatuhan
negara di daerah belum dilakukan kepada
bendahara
satker

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
an aian

Fisik dan Tindak
Dana Desa Lanjut

PPN Surat Edaran Semua Pejabat/Pega Selesai
oba Dirjen Seksi wai KPPN
an Perbendaharaan PIC mencoba
asi di Nomor SE- Kasubag mengirimkan
sa. 4/PB/2018 tentang Umum karya literasi
Program di media
Perbendaharaan massa lokal
Menulis di yaitu Radar
Lingkungan Cirebon pada
Direktorat Jenderal tanggal 4
Perbendaharaan Desember

2020

Sudah sesuai

n PMK No. Seksi KPPN telah Selesai
/shar 162/PMK.05/2013 PDMS menyampaik
tentang Kedudukan Seksi an sharing
pajak dan Tanggung Bank season
Jawab bendahara kepatuhan
pada Satuan Kerja pajak
Pengelola Anggaran bersamaan
Pendapatan dan dengan acara
Belanja Negara sosialisasi

LLAT pada
tanggal 22

PPN Periode Semester II Tahun 2020 74

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Co-Location Layanan Co Location Layanan Co KPPN harus
belum dilaksanakan Location ada tetap
namun tidak
secara optimal, berjalan aktif mengoptima
khususnya disebabkan layanan Co
menyangkut jadwal karena masalah Location.Pa
kegiatan. pandemi yang Masa pande
membatasi ini layanan
layanan tatap location bid
muka dilakukan
menggunak
media darin

bekerja sam
dengan KPP
KPKNL

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas Penyeles
Permasalah
s Terkait Seksi aian
alkan an Tindak
o PMK No. Subbag Lanjut
ada 64/PMK.05/2013 Umum Oktober
emi tentang Mekanisme 2020 Selesai
co Pengawasan
dsa Terhadap KPPN telah
kan Pemotongan/ menindaklan
ng Pemungutan dan juti
ma Penyetoran Pajak rekomendai
P dan yang Dilakukan dengan
oleh Bendahara melakukan
Pengeluaran SKPD koordinasi
atau Kuasa BUD dengan
KMK No. instansi
834/KMK.01/2016 Kementerian
tentang Layanan Keuangan di
Bersama Terkait Kuningan
Pelaksanaan untuk
Fungsi melakukan
Perbendaharaan, layanan Co
Kekayaan Negara, Location
dan Keuangan
Negara lainnya di
Daerah.

PPN Periode Semester II Tahun 2020 75

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Peran dalam
akuntabilitas
pelaksanaan
registrasi hibah
4. Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)

Pengelolaan
keuangan Badan
Layanan Umum
Menjaga
ketepatan sasaran
Kredit Program
5. Tata Kelola Internal

Kinerja Organisasi

Manajemen SDM

Manajemen
Keuangan

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP