LHPS SEMESTER II TAHUN 2020 KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN FORM RPA

Tabel ....... Data Realisasi Belanja APBN Menurut Sumber Dana di Wilayah Pembayaran KPPN
................. Periode Triwulan ................. Tahun .................

Sumber Dana Pagu (Rp) Realisasi % Realisasi Margin Kontribusi
B (Rp) D = (C/B)X100% E=(C/CC)-(B/BB)X100%
A C
BLU BB DD
Hibah Dalam Negeri CC
(HDN)
Hibah Langsung DN
(HLD)
Hibah Luar Negeri (HLN)
Pinjaman Luar Negeri
(PLN)
PNBP (PNP)
Rupiah Murni (RM)
RM Pendamping (RMP)
Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN)
Total Belanja

sumber: OM SPAN, data diolah

Hasil investigasi lanjutan yang dilakukan oleh tim evaluasi pelaksanaan anggaran di KPPN ………….,
diketahui faktor-faktor menjadi penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran tersebut antara lain:

Tabel ......... Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBN Menurut Sumber Dana pada
KPPN …….. Periode Triwulan ............ Tahun ............

No Sumber Dana*) Margin Penyebab
Kontribusi

1 Diisi sumber dana yang ……… Diisi penyebab rendahnya realisasi berdasarkan hasil

memiliki realisasi investigasi/penelusuran oleh tim evaluasi di KPPN

anggaran rendah

sumber: …………………………
*) dapat diisi > 1 sumber dana dengan realisasi yang rendah

C. TINGKAT CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS SATKER TRIWULAN ................. TAHUN .................
Data capaian output merupakan bagian yang krusial dalam menilai efektifitas pelaksanaan

APBN. Satker K/L selaku pengguna anggaran harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh
anggaran yang dibelanjakannya (realisasi anggaran) dalam bentuk capaian output yang telah
ditargetkan. Persentase capaian output idealnya sama dengan persentase realisasi
keuangan/anggaran. Gap yang terjadi di antara keduanya perlu dianalisis lebih lanjut guna menentukan
langkah-langkah pembinaan satker yang relevan dan tepat guna (setiap satker berbeda sehingga
membutuhkan treatment yang berbeda).

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN FORM RPA

Tabel ...... Data Capaian Output Strategis Satker di Wilayah Pembayaran KPPN .................
Periode Triwulan ................. Tahun .................

No Nama Nama Realisasi Realisasi Gap Output Penyebab Gap

Satker Output Capaian Anggaran vs Anggaran

Output Output (Kesenjangan)

1 Diisi Nama Diisi nama Diisi % Diisi % realisasi Selisih antara Diisi penyebab terjadinya

dan Kode output realisasi anggaran untuk % Capaian selisih

Satker strategis output mencapai Output dan % (yang dianggap paling

output Realisasi signifikan/berkontribusi

Anggaran tinggi)

2

3

4

sumber: ........

Berdasarkan data capaian output strategis yang disampaikan satker K/L bersamaan dengan
kegiatan rekonsiliasi, diketahui bahwa:

1. Rata-rata realisasi capaian output strategis di triwulan ................. pada satker wilayah pembayaran
KPPN xxx mencapai ................. %. Persentase capaian output strategis tersebut lebih besar/kecil
(dipilih salah satu, mana yang sesuai dengan data) dibandingkan anggaran yang telah
direalisasikan;

2. KPPN ................. telah melakukan pemetaan terhadap 5 (lima) satker K/L dengan gap terbesar
antara % realisasi anggaran dan % realisasi capaian output strategis. Berdasarkan hasil wawancara
dengan petugas di satker K/L, gap tersebut disebabkan oleh:

a. .............................

b. .............................

c. .............................

d. dst

3. KPPN xxx telah menyusun rencana strategis guna meminimalisasi gap antara % realisasi anggaran
dan % realisasi capaian output strategis di masa mendatang dengan melakukan:

a. .............................

b. .............................

c. .............................

d. dst

D. KONDISI IKPA SATKER DI WILAYAH PEMBAYARAN KPPN ................. PERIODE TRIWULAN
................. TAHUN ..................

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan alat ukur kualitas kinerja
pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap
perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan
terhadap regulasi. IKPA di tahun 2020 telah mengalami reformulasi dengan penambahan 1 (satu)
indikator berupa Konfirmasi Capaian Output sehingga terdapat total 13 indikator pengukuran IKPA.
Ke-13 indikator tersebut terbagi dalam 4 (empat) aspek besar seperti tertuang dalam tabel xxxx:

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN FORM RPA

Tabel ....... Data IKPA TINGKAT KPPN – REAKTIVASI Periode Triwulan ................. Tahun
.................

No Aspek Indikator Nilai Nilai Aspek
A
1 Kesesuaian Revisi DIPA A1 B1 B
B2
Perencanaan dengan Deviasi Hal. III DIPA A2 B3 C
B4
Pelaksanaan Pagu Minus A3 D
D1 E
2 Kepatuhan Terhadap Data Kontrak D2
Nilai Akhir
Regulasi Pengelolaan UP dan TUP

LPJ Bendahara

Dispensasi SPM

3 Efektivitas Pelaksanaan Penyerapan Anggaran C1

Anggaran Penyelesaian Tagihan C2

Konfirmasi Capaian C3

Output

Retur SP2D C4

4 Efisiensi Pelaksanaan Renkas

Kegiatan Kesalahan SPM

sumber: Monev PA, data diolah

Berdasarkan data IKPA tersebut di atas, nilai terendah terjadi pada aspek .................
(perhatikan nilai antara A s.d. D) akibat belum diperolehnya nilai optimal pada indikator ................. yang
mencapai xxxx dari nilai maksimal 100. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh tim evaluasi
pelaksanaan anggaran di KPPN ................ rendahnya nilai indikator xxxx disebabkan oleh:

a. .............................

b. .............................

c. .............................

d. dst

Selain data makro, KPPN ................. juga memberikan perhatian terhadap IKPA setiap satker
di wilayah pembayarannya (mikro). Dari data yang diperoleh triwulan ................. tahun .................
KPPN ................ telah memetakan 5 (lima) satker dengan kualitas IKPA terendah, antara lain:

Tabel ........ Data Satker dengan Nilai IKPA Terendah Wilayah Pembayaran KPPN .................
Periode Triwulan ................. Tahun .................

No Satker Nilai Penyebab IKPA Rendah
IKPA
1
2
3
4
5

sumber: Monev PA, data diolah

E. IDENTIFIKASI DAN SOLUSI ATAS PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
SATKER (BUDGET EXECUTION) TRIWULAN ................. TAHUN .................

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, KPPN xxx telah mengidentifikasi
permasalahan dan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam
pelaksanaan anggaran satker di wilayah pembayarannya. Sebagai living document, RPA Tingkat

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN FORM RPA

KPPN idealnya mampu menggambarkan progress perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran di satker
secara kontinyu sebagaimana tercantum dalam tabel xxxx dan tabel xxxx di bawah ini.

1. Progress Rekomendasi atas Evaluasi Sebelumnya (hanya bisa dibuat setelah KPPN
menyusun RPA > 1 X, sehingga pada penyusunan pertama kali dapat diabaikan)

Tabel ........... Progress Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada Satker di
Wilayah Pembayaran KPPN ........... Periode Sebelumnya

No Permasalahan Rekomendasi Jadwal Durasi Target Satker Progress
Eksekusi Penyelesaian yang Telah
Dilakukan

1 Diisi kendala Diisi Diisi bulan Diisi jangka Diisi target Diisi satker Diisi progress

pelaksanaan rekomendasi dan tahun waktu yang yang ingin yang yang telah

anggaran di Tindak Lanjut penyelesaian digunakan dicapai dari memiliki dilakukan

satker untuk satker permasalahan satker untuk hasil masalah satker K/L

menyelesaikan rekomendasi pelaksanaan dalam

permasalahan TL anggaran ini menyelesaikan

permasalahan

sumber ................ (diisi sesuai dengan sumber dokumen yang digunakan)

KPPN ........... telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor ........... tanggal ........... tentang
pembentukan tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran satker di wilayah pembayaran KPPN
............ . Pasca monev kinerja pelaksanaan anggaran di triwulan ........... tahun ..........., anggota tim
evaluasi pelaksanaan anggaran tidak lupa melakukan review atas atas progress penyelesaian masalah
untuk monev sebelumnya. Dari data tersebut di atas, diketahui bahwa:

(2 HAL DI BAWAH INI HANYA CONTOH)

a. Seluruh rekomendasi yang ditawarkan telah ditindaklanjuti oleh satker berkenaan. Solusi tersebut
cukup efektif guna meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan APBN di satker di triwulan berikutnya
karena tidak dijumpai permasalahan yang sama di satker berkenaan;

b. Terdapat rekomendasi terkait penyelesaian masalah ............. di satker .............yang tidak dapat
diimplementasikan karena adanya ..................... Hal ini telah disiasati dengan melakukan
..........................

c. ...........................

d. Dst............

2. Rekomendasi Penyelesaian Masalah Triwulan XXX Tahun XXX (Periode Berkenaan)

Tabel ........... Rekomendasi Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Anggaran pada Satker di
Wilayah Pembayaran KPPN xxxx Periode Triwulan xxxx Tahun xxxx

No Permasalahan Rekomendasi Jadwal Durasi Target Satker

Penyelesaian Eksekusi Penyelesaian

1 Diisi kendala Diisi Diisi bulan Diisi jangka Diisi target Diisi satker

pelaksanaan rekomendasi dan tahun waktu yang yang ingin yang

anggaran di satker penyelesaian permasalahan diberikan dicapai dari memiliki

masalah untuk di satker kepada satker hasil masalah

satker harus selesai untuk rekomendasi pelaksanaan

menyelesaikan anggaran ini

permasalahan

sumber ................ (diisi sesuai dengan sumber dokumen yang digunakan)

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN FORM RPA

Tim evaluasi pelaksanaan anggaran KPPN xxx telah melaksanakan rapat pembahasan guna
menyusun rencana strategis langkah-langkah asistensi/pendampingan demi mendukung perbaikan
kualitas pelaksanaan anggaran satker K/L, antara lain:

Tabel ........... Langkah Strategis Asistensi Dalam Rangka Perbaikan Kualitas Pelaksanaan
Anggaran di Satker di Wilayah Pembayaran KPPN xxxx Periode Triwulan xxxx
Tahun xxxx

No Kegiatan Jadwal Satker yang Menjadi Target
Pelaksanaan
1 Bimtek …………………. Oktober 2020 Kegiatan
(hanya contoh)
November a. …………………
2 Sosialisasi ………… 2020 b. ………………..
(hanya contoh) c. dst…………..
a. …………………
b. ………………..
c. dst…………..

sumber: notulen rapat tim monev pelaksanaan anggaran KPPN ….. tanggal …………. (hanya contoh,
dapat disesuaikan)

OLEH-OLEH KHAS GARUT

DODOL
GARUT

merupakan camilan khas Sunda dari Kota Garut, Jawa
Barat. jenis Dodol Garut di antaranya dodol wijen, dodol

kacang, aneka dodol buah seperti dodol nanas, dodol
nangka, dodol tomat, dodol durian dan buah-buahan

lainnya.

Form
Kajian PNBP

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN KAJIAN PNBP

KAJIAN POTENSI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
DI WILAYAH KERJA KPPN .............
SEMESTER ............ TAHUN ...............

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh
manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan
hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi
penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam
mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Kontribusi PNBP dalam pembiayaan
pembangunan di Indonesia semakin krusial keberadaannya guna menjadi sumber dana
alternatif pengeluaran negara selain perpajakan. KPPN cq. Seksi Bank selaku instansi vertikal
DJPb di daerah telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
262/PMK.01/2016 untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas potensi PNBP di wilayah
kerjanya dalam mengoptimalkan PNBP (pasal 28 huruf g dan pasal 30 ayat 4).

A. REALISASI TARGET PNBP TRIWULAN ...... TAHUN ..........

1. Klasterisasi Obyek PNBP

Dari 6 (enam) jenis klasterisasi obyek PNBP yang tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2018, terdapat ........... jenis klasterisasi obyek PNBP di seluruh satker wilayah
pembayaran KPPN ........... sebagaimana tercantum dalam tabel ...........

Tabel ........... Klasterisasi Obyek PNBP di Wilayah Pembayaran KPPN .........

No Klasterisasi Milik Satker
1 Pengelolaan Barang Diisi satker yang berpotensi memiliki PNBP sesuai jenis
klasterisasi
Negara Contoh: Satker yang Memiliki Sewa Rumah Dinas

2 Pengelolaan Dana Contoh: Satker Kejaksaan dan Pengadilan
3 Hak Negara
4 Pendapatan Sumber Daya Alam Contoh: Satker Imigrasi, Kepolisian, KUA
5 Pelayanan
6 Kekayaan Negara yang

Dipisahkan
sumber: .............

2. Capaian Target PNBP Satker di Wilayah Pembayaran KPPN ...........

Target PNBP telah dicantumkan dalam DIPA satker wilayah bayar KPPN dan Seksi
Bank telah melakukan penelusuran untuk memetakan 10 (sepuluh) satuan kerja dengan
setoran PNBP tertinggi dan 10 (sepuluh) akun realisasi PNBP terbesar pada akhir triwulan
.......... tahun ........... sebagaimana tabel .......... dan ............

Tabel ...... 10 (Sepuluh) Satker dengan Realisasi PNBP Tertinggi Periode Triwulan ..... Tahun
..........

No Satker Jumlah Realisasi PNBP

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN KAJIAN PNBP

sumber: .............

Tabel ...... 10 (Sepuluh) Akun PNBP dengan Realisasi Tertinggi Periode Triwulan ..... Tahun
..........

No Kode Nama Akun Jumlah Realisasi PNBP
Akun

sumber: .............

B. MONITORING DAN EVALUASI ATAS PENGELOLAAN PNBP

Kegiatan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan PNBP yang dilaksanakan oleh
KPPN ....... terbagi dalam 2 (dua) unsur utama yang meliputi:

1. Kepatuhan Pembayaran/Penyetoran PNBP

Teknik analisis yang dilakukan adalah dengan memeriksa kesesuaian
pembayaran/penyetoran PNBP oleh wajib bayar melalui SIMPONI pada beberapa poin di
antaranya:

a. Kesesuaian nilai PNBP yang dipungut dengan nilai PNBP yang disetor pada periode
bersangkutan;

b. Ketepatan waktu antara periode pemungutan dan penyetoran PNBP (PNBP yang
diterima oleh Bendahara Penerimaan pada hari x, harus disetor ke Rekening Kas
Negara paling lambat pada hari x+1);

c. Ada tidaknya surat izin dispensasi waktu penyetoran yang diterbitkan oleh Kanwil
DJPb;

d. Kesesuaian tarif PNBP sebagaimana ditetapkan dalam PP atas PNBP tersebut.

Berdasarkan hasil analisis oleh tim monev KPPN ........... terhadap 4 (empat) teknik
tersebut di atas, diperoleh hasil sebagai berikut:

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................................................................

2. Penatausahaan Penerimaan dan Belanja yang Bersumber dari PNBP

Teknik analisis yang digunakan adalah dengan melakukan pemantauan
kesesuaian pelaporan dan penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh Bendahara
Penerimaan satuan kerja dengan peraturan terkait. Analisis tersebut dilakukan untuk
menilai:

a. Kesesuaian Kas di Bendahraa Penerimaan dengan saldo akhir di LPJ Bendahara;

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN KAJIAN PNBP

b. Kesesuaian nomor rekening Bendahraa Penerimaan yang diajukan izin
pembukaannya ke KPPN dengan nomor yang tercatat pada aplikasi SPRINT;

c. Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara melalui aplikasi SPRINT;
d. Kepatuhan atas saldo kas tunai di brankas Bendahara Penerimaan;
e. Kesesuaian antara transaksi penerimaan PNBP di Bendahara Penerimaan dengan

data penerimaan di Seksi Bank pada KPPN (ditunjukkan di lembar konfirmasi PNBP)

Berdasarkan hasil analisis oleh tim monev KPPN ........... terhadap 5 (lima) teknik tersebut
di atas, diperoleh hasil sebagai berikut:

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................................................................

C. ANALISIS POTENSI PNBP YANG BELUM TERGALI

KPPN ....... telah melakukan analisis atas pengelolaan PNBP secara rutin guna
mencari potensi-potensi PNBP di satker yang selama ini masih belum tergali sebagaimana
tercantum dalam tabel ............. di bawah ini.

Tabel ...... Potensi PNBP yang Belum Tergali di Wilayah Kerja KPPN ........... Triwulan .......
Tahun ............

(ISIAN PADA TABEL DI BAWAH HANYA SEBAGAI CONTOH)

Perkiraan Nilai

No Potensi Obyek PNBP Satker Potensial PNBP yang Kendala Pemungutan
Bisa Diperoleh

(Rp)

1 Pendapatan Sewa atas a. ......................... Diisi nilai Diisi kendala yang

Pemanfaatan b. ......................... proyeksi PNBP dihadapi oleh masing-

Tanah/Bangunan untuk c. ......................... masing-masing masing satker dalam

............ (misal: kantin, d. ......................... satker yang memungut PNBP seperti:

fasilitas olah raga, gedung potensial

pernikahan, ATM, dll). Tidak Mengetahui Tarif

Standar Pengenaan

Biaya Sewa Bangunan

2 Penetapan tarif PNBP yang a. .........................

sudah tidak relevan (ada b. .........................

potensi dapat ditingkatkan c. .........................

lagi apabila tarifnya d. .........................

diubah/dinaikkan)

3 Dst....

4 Dst....