LHPS SEMESTER II TAHUN 2020 KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

NO. PERMASALAHAN SOLUSI

Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

6. KPPN terlambat dalam Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

penyampaian data kontrak yang mengedukasi KPPN untuk selalu

telah ditandatangani ke KPPN, mengingatkan para satuan kerja agar

yaitu lebih dari 10 hari kerja. penyampaian data kontrak tidak

melebihi batas waktu yang telah

ditetapkan. KPPN dapat

mengingatkannya melalui berbagai

metode dan media yang tersedia, bisa

melalui: Zoom meeting, Whats App

Group, atau pengumuman batas waktu

penyampain kontrak di pintu masuk

maupun website KPPN. Sehingga

penyampaian data kontrak dapat sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan

nomor 154/pmk.05/2014 tentang

Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan

dan Anggaran Negara.

C. REPRESENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DI DAERAH

1. KPPN tidak melaksanakan Kanwil Direktorat Jenderal

layanan Co-location dengan Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

efektif yang disebabkan karena sudah melakukan rapat koordinasi

kondisi pandemi covid-19 bersama KPPN secara langsung

sehingga membuat beberapa maupun melalui video conference

sistem layanan di kantor dengan tujuan utama rapat yaitu untuk

disesuaikan dengan protokol membahas tindak lanjut pengelolaan

kesehatan berupa pembatasan layanan bersama satu atap (Co-

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 154

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

NO. PERMASALAHAN SOLUSI

social distancing.. Selain itu tidak location). Kanwil Direktorat Jenderal
adanya koordinasi yang baik Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
terhadap pelayanan Co-location selalu menekankan dan mendukung
dari KPPN dan instansi lain di pelaksanaan layanan Co-location ini
lingkup Kementerian Keuangan. dengan menyediakan sarana dan

prasarana secara desk layanan dengan
jadwal waktu yang disepakati bersama.
Sehingga Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat akan terus
melakukan monitoring dan evaluasi
secara periodik dan kontinu di antara
unit-unit pengelola terkait layanan co-
location.

2. KPPN tidak melaksanakan FGD Kanwil Direktorat Jenderal

dengan efektif dikarenakan Perbendaharaan telah menekankan

perencanaan dan pembahasan meeting management kepada KPPN

topik tertentu yang membutuhkan dalam setiap pelaksanaan FGD dan

alokasi waktu kerja serta peserta dalam pelaksanaannya harus selalu

FGD yang diproyeksikan hadir. melakukan dokumentasi berupa

Kegiatan pelaksanaan FGD juga penyampaian nota dinas korespondensi

belum didokumentasikan dengan intern yang dibuat dan ditandatangani

baik meliputi nota dinas, notulensi, oleh pejabat yang berwenang agar

absen, foto, video, maupun tujuan, tugas, fungsi dan tanggung

informasi di media sosial. jawab pelaksanaan FGD dapat

dilaporkan dan dikomunikasikan dengan

baik kepada atasan, pejabat yang

setingkat, dan/atau bawahan. Untuk

menindaklanjuti arahan Menteri

Keuangan atas FGD/sharing session

internal mengenai tema

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 155

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

NO. PERMASALAHAN SOLUSI

perbendaharaan, keuangan negaram
dan perekonomian daerah, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan menekankan agar
setelah pelaksanaan FGD/sharing
session tersebut untuk segera
disampaikan berupa laporan dan
pemberitahuan termasuk di dalamnya
dokumentasi setiap kegiatan yang
melibatkan unsur pimpinan, pegawai,
stakeholder KPPN untuk dilaporkan
melalui e-performance kepada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat.

3. KPPN tidak mempublikasikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi

karya tulis pegawai sampai Jawa Barat telah mengirimkan form,

dengan periode Semester II peraturan, serta informasi kepada KPPN

Tahun 2020 bertemakan mengenai sistematika dan kajian ilmiah

keuangan di bidang perbendaharaan, keuangan

negara/Perbendaharaan yang negara, dan kebijakan publik baik

dimuat di media nasional/lokal berupa pengumuman call for papers,

dikarenakan kurangnya motivasi lomba maupun publikasi ilmiah. Tujuan

para pegawai untuk meningkatkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi

kompetensi terkait literasi yang Jawa Barat adalah mewajibkan KPPN

dibutuhkan dalam penyusunan untuk meningkatkan kemampuan literasi

karya tulis. Penyebab lainnya yaitu terutama kepada setiap Pejabat Eselon

bimbingan teknis untuk III dan IV pada internal DJPb yang wajib

meningkatkan kompetensi literasi menyusun dan mengirimkan artikel

dan tata cara dalam penyusunan minimal satu karya/artikel dalam tiga

karya tulis bagi para pegawai bulan untuk dimuat di media massa serta

mendorong pejabat untuk melakukan

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 156

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

NO. PERMASALAHAN SOLUSI

KPPN masih jarang literasi terutama melakukan

diselenggarakan. pembelajaran jarak jauh (PJJ) di kala

pandemi sehingga slogan tetap

berprestasi di masa pandemi tetap

terimplementasi.

4. KPPN tidak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi

mengimplementasikan kegiatan Jawa Barat telah melakukan

sharing session kepatuhan rekomendasi terkait inisiasi kegiatan

perpajakan dengan satker pembinaan kepatuhan pajak kepada

dikarenakan tidak adanya KPPN untuk ditindaklanjuti segera

fasilitasi/inisiasi terhadap kegiatan kepada bendahara satker. KPPN harus

pembinaan kepatuhan perpajakan melaksanakan kegiatan pembinaan

kepada bendahara satker. kepatuhan pajak kepada bendahara

satuan kerja lingkup mitra KPPN dengan

melibatkan instansi perpajakan (KPP

atau KP2KP). Untuk itu KPPN harus

berperan dalam mendorong kepatuhan

perpajakan.

5. KPPN sudah melakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi

penyusunan laporan mengenai Jawa Barat telah mengirimkan form

PNBP, tetapi KPPN tidak mengenai bentuk dan sistematika

melakukan atau menyusun pemetaan kajian/analisis potensi PNBP

pemetaan dan kajian/analisis kepada KPPN. Kanwil Ditjen

potensi PNBP. Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

juga menekankan kendala maupun

tantangan yang dihadapi terhadap

pengelolaan kajian potensi PNBP di

masing-masing lingkup KPPN. Sehingga

KPPN diwajibkan oleh Kanwil Ditjen

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 157

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

NO. PERMASALAHAN SOLUSI

Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
untuk menyusun laporan terkait potensi
PNBP termasuk di dalamnya pembinaan
dan pelaksanaan monitoring serta
evaluasi apa saja yang dilakukan
terhadap penerimaan negara bukan
pajak (PNBP) dan juga termasuk kajian
serta analisis potensi PNBP di wilayah
kerjanya.

D. PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN LAINNYA

TERIMPLEMENTASI
E. TATA KELOLA INTERNAL

1. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal

KPPN belum didokumentasikan Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

dengan baik sehingga belum telah menyediakan ivovasi berupa

terdapat cukup bukti keterlibatan manajemen meeting. Manajemen

pimpinan dalam berbagai meeting terdiri dari laman form dan

kegiatannya. laman data. Laman form dapat diakses

melalui https://tinyurl.com/meeting dan

laman data dapat diakses melalui

https://tinyurl.com/datameeting untuk

masing-masing KPPN. Laman form

memuat formulir informasi kegiatan dan

laman data menampilkan seluruh

kegiatan yang telah diisikan dalam

laman form.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 158

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

NO. PERMASALAHAN SOLUSI

2. Terdapat beberapa KPPN yang Kanwil Direktorat Jenderal

baru melaksanakan RTM satu kali Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

pada periode Semester I 2020 dan mendorong KPPN untuk melaksanakan

belum melaksanakan RTM pada RTM setiap semester menggunakan

periode Semester II 2020. aplikasi rapat online dan mengisi

kegiatan di manajemen meeting yang

disediakan oleh Kanwil.

3. KPPN tidak memberikan informasi Kanwil Direktorat Jenderal

publik dengan maksimal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

khususnya penyampaian mewajibkan KPPN untuk selalu meng-

informasi dan kegiatan terbaru update informasi maupun kegiatan

melalui update social media dan terbaru secara periodik di media resmi

website KPPN baik social media maupun

website.

4. Pelaksanaan evaluasi capaian Kanwil Direktorat Jenderal

kinerja internal (pegawai) telah Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

dilakukan namun hanya sampai mendorong KPPN melakukan evaluasi

triwulan I dalam tahun berjalan capaian kinerja setiap bulannya agar

sehingga KPPN tidak KPPN dan pegawai dapat melakukan

menyampaikan laporan hasil perbaiakan apabila diperlukan sebelum

evaluasi tepat waktu. batas waktu pelaporan evaluasi caapian

kinerja.

5. Update terkini atas Catatan Mutu Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

dan ceklist kantor untuk KPPN merekomendasikan pegawai untuk

sebesar 75%. menggunakan reminder atau pengingat

dalam melakukan update atas Catatan

Mutu dan ceklist kantor secara rutin.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 159

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

NO. PERMASALAHAN SOLUSI

6. Kesesuaian pengamanan dan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

pemeliharaan BMN dengan mengingatkan KPPN untuk melakukan

Pedoman Pengamanan BMN di monitoring dan evaluasi secara rutin

lingkungan Kementerian atas pelaksanaan pemeliharaan dan

Keuangan untuk KPPN kurang pengamanan BMN di lingkungan KPPN

dari 75%. Hal ini menunjukkan masing-masing. Kanwil DJPb Provinsi

bahwa kesesuaian laporan BMN Jawa Barat juga merekomendasikan

dengan bukti mutasi barang KPPN untuk melakukan pemeriksaan

seperti BAST, kuitansi, SK kesesuaian laporan BMN dengan bukti

ataupun penghapusan di KPPN mutasi barang secara rutin dengan

belum mencapai target yaitu pendataan berkala antara mutasi BMN

100%. dengan buktinya.

7. Dokumentasi kegiatan khususnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

kegiatan FGD yang bersifat Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

informal tidak lengkap. telah melaksanakan inovasi berupa

manajemen meeting yang dapat diakses

melalui https://tinyurl.com/meeting

masing-masing KPPN untuk link form

pengisian dokumentasi. Sedangkan

untuk melihat data dokumentasi seluruh

FGD dapat diakses melalui

https://tinyurl.com/datameeting masing-

masing KPPN.

8. Komunikasi yang baik dan intens Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

dengan aparat penegak hukum menekankan KPPN pentingnya

belum dilaksanakan komunikasi yang baik dan intens dengan

aparat penegak hukum dengan

memberikan solusi berupa

pembentukan forum koordinasi yang

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 160

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

NO. PERMASALAHAN SOLUSI

diadakan secara rutin antara KPPN
dengan institusi penegak hukum serta
aktif menghadiri undangan satu sama
lain, sehingga dapat meningkatkan
komunikasi dan koordinasi. Kegiatan ini
juga harus didokumentasikan dengan
baik dan tidak lupa untu di-upload pada
https://tinyurl.com/meeting .

9. Pengembangan kompetensi Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

pegawai (Capacity menegaskan kepada KPPN pentingnya

building/Transfer knowledge) tidak Capacity Building/Transfer Knowledge

dilakukan secara periodic (setiap untuk meningkatkan kompetensi

bulan) pegawai. Kegiatan transfer knowledge

dapat dilakukan melalui Zoom, Google

Meet, serta aplikasi video conference

serupa. Kegiatan Capacity

Building/Transfer Knowledge ini harus

didokumentasikan dan diunggah pada

link https://tinyurl.com/meeting .

10. Panitia penghapusan arsip Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

berdasarkan SK Penetapan mendesak KPPN untuk segera

Pemusnahan Arsip dari Sekjen membentuk panitia penghapusan arsip

Kemenkeu tidak ada agar pemusnahan arsip bisa dilakukan.

Setelah pembentukan panitia tersebut,

KPPN harus segera mengusulkan ke

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

untuk kemudian diusulkan ke Sekretaris

Jenderal Kementerian Keuangan.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 161

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

NO. PERMASALAHAN SOLUSI
F. INOVASI DAN PRESTASI

1. KPPN belum melakukan - Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

modifikasi terhadap inovasi memberi rekomendasi kepada KPPN

sebelumnya untuk tetap berinovasi dan secara

berkala dapat memodifikasi inovasi

tersebut sesuai dengan

perkembangan zaman

- Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
memberi rekomendasi kepada KPPN
untuk membuat daftar inovasi KPPN.
Daftar inovasi tersebut dapat disusun
dengan format:

1. Nama Inovasi

2. Penjelasan singkat Inovasi

3. Dampak

a) Sebelum diberlakukannya
Inovasi

Setelah diberlakukannya Inovasi

2. Belum adanya target setiap - Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

semester untuk meningkatkan telah memberi rekomendasi kepada

prestasi kinerja KPPN KPPN untuk meningkatkan

koordinasi dan komunikasi antara

pimpinan dengan staf, KPPN harap

mendokumentasikan kegiatan

tersebut dan mengirimkannya ke

google form Manajemen Meeting.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 162

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

NO. PERMASALAHAN SOLUSI

- Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
merekomendasikan KPPN untuk
meningkatkan pemberian insentif
atas pencapaian prestasi untuk
memotivasi para pegawai dan/atau
unit kerja KPPN

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah
memberikan fasilitas bimbingan teknis di
berbagai bidang untuk meningkatkan
hardskill dan softskill bagi para pegawai
KPPN untuk meningkatkan kemampuan
mereka dalam meraih prestasi serta
meningkatkan kinerja mereka. KPPN
harap mendokumentasikan kegiatan
tersebut dan mengirimkannya ke google
form Manajemen Meeting.

Sumber: Hasil Pembinaan dan Supervisi diolah

Grafik 3.2
Jumlah Temuan Permasalahan KPPN

Jumlah Temuan Permasalahan

12
10

8
6
4
2
0

Sumber: Hasil Pembinaan dan Supervisi diolah

Berdasarkan uraian data grafik di atas, hasil dari supervisi KPPN yang telah

dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mendapati

temuan terbanyak terdapat pada unsur Tata Kelola Internal dengan total temuan

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 163

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

permasalahan adalah 10. Kemudian pada unsur Pengelolaan Perbendaharaan
Negara terdapat 6 temuan permasalahan. Disusul dengan unsur Representasi
Kementerian Keuangan di Daerah dengan 5 jumlah temuan permasalahan.
Selanjutnya terdapat 2 temuan pada unsur Efektifitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan
APBN serta Inovasi dan Prestasi. Sedangkan untuk unsur Tugas Khusus
Perbendaharaan Lainnya (Special Mission) telah diimplementasikan oleh seluruh
KPPN di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Tingginya temuan pada unsur Tata Kelola Internal disebabkan oleh pandemi
COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan terhambatnya kinerja pegawai KPPN
di mana mereka tidak dapat berkoordinasi secara langsung sebagai dampak dari
kebijakan WFH dan WFO. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan ini, Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat memiliki inovasi berupa sistem Manajemen Meeting. Manajemen
meeting ini berupa laman internet yang terdiri dari laman form dan laman data. Laman
form dapat diakses melalui https://tinyurl.com/meeting dan laman data dapat diakses
melalui https://tinyurl.com/datameeting. Laman form memuat formulir informasi
kegiatan dan laman data menampilkan seluruh kegiatan yang telah diisikan dalam
laman form.

Hasil supervisi KPPN berdasarkan Kertas Kerja Pemenuhan Standar
Pelayanan pada KPPN telah seluruhnya terpenuhi (100%). Hal ini dibuktikan dari hasil
checklist tim pembinaan dan supervisi terhadap 60 komponen pada kertas kerja
tersebut. Seluruh KPPN telah memenuhi kriteria yang ditetapkan pada kertas kerja
tersebut. Tim Pembinaan dan Supervisi pada saat pelaksanaan kegiatan secara on
the spot meminta KPPN untuk segera memenuhi ketentuan standar pelayanan jika
ditemukan dan memastikan bahwa ketika pelaksanaan kegiatan on the spot tersebut,
KPPN sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan
Nomor PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan
Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 164

BAB IV

ANALISIS HASIL
PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN

Dago Bakery Punclut merupakan sebuah restoran di Bandung yang
mengusung konsep ala Eropa. Restoran ini menyajikan kuliner Nusantara
dan Eropa disertai pemandangan yang indah. Konsep ini mengandung
inovasi yang juga selalu diterapkan oleh Kementerian Keuangan dalam
membuat kebijakan pengelolaan keuangan negara di masa sekarang

SISINGAAN

Kesenian sisingaan merupakan simbol perjuangan

masyarakat terhadap penguasa atau penjajah dari

ketertindasan pada waktu kekuasaan Kerajaan

Inggris. Patung singa melambangkan kaum

penguasa, yaitu lambang Negara Kerajaan Inggris,

anak sunat yang menunggang patung singa

melambangkan generasi penerus bangsa, payung

simbol pelindung generasi penerus bangsa dan

pengusung melambangkan masyarakat pribumi

yang tertindas. Hal ini menjadi urgensi dengan salah satu nilai

Kementerian Keuangan yaitu pelayanan. Sebagai

generasi berbangsa di masa sekarang dan yang

akan datang harus selalu menanamkan nilai

pelayanSISINGAANan agar dalam melayani

masyarakat, ketertindasan dan ketimpangan dapa

dihilangkan sehingga kesejahteraan bagi seluruh

masyarakat menjadi merata serta berkeadlian

sosial.

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

BAB IV
ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

Pembahasan analisis hasil pembinaan dan supervisi KPPN pada bab ini akan
menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif akan menganalisis pengaruh
dari unsur pembinaan dan supervisi dengan hasil. Hasil analisis ini sangat bermanfaat untuk
proses pembinaan selanjutnya supaya hasil yang diperoleh lebih meningkat lagi. Sedangkan
analisis kualitatif menjelaskan secara naratif dan deskripsi hasil pembinaan serta hubungan
penyebabnya. Analisis dari perspektif Balanced Scorecard juga disampaikan untuk mendukung
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dalam memotret keadaan KPPN di lingkup wilayahnya.
Sebagai wujud kolaborasi dengan bagian lain, maka juga ditambahkan analisis hasil monitoring
dan evaluasi dari sisi proses bisnis Kepatuhan Internal dan Teknologi Informasi Komunikasi
(TIK).
A. Analisis Pengaruh Tata Kelola Internal Terhadap Hasil Penilaian Kinerja Pembinaan

dan Supervisi KPPN
Dari hasil pembinaan dan supervisi KPPN periode Semester II 2020, dijelaskan bahwa
terdapat banyak temuan atau permasalahan pada unsur Tata Kelola Internal. Dari data
tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat membuat analisis pengaruh
tata kelola internal pada KPPN terhadap Hasil Penilaian Kinerja Pembinaan dan Supervisi
KPPN. Analisis ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hipotesa, yaitu:

 Ho: Tata Kelola Internal tidak berpengaruh terhadap Hasil Penilaian Kinerja
Pembinaan dan Supervisi KPPN;

 H1: Tata Kelola Internal berpengaruh terhadap Hasil Penilaian Kinerja
Pembinaan dan Supervisi KPPN;

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung pada saat
pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN. Data tersebut berupa laporan, notulensi, nota
dinas, arsip, dan data pada profil KPPN. Populasinya adalah seluruh KPPN lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 12 KPPN (Jumlah populasi =
N). Posisi data analisis per November 2020.

Dalam analisis ini terdapat dua jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel
dependen. Menurut John W. Cresell (2019), variabel independen merupakan variabel yang
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen.
Sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 165

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

independen. Variabel independen dalam analisis ini adalah pelaksanaan tata kelola internal,
sedangkan variabel dependen adalah hasil penilaian kinerja pembinaan dan supervisi
KPPN periode semester II 2020.

Data untuk variabel independen adalah jumlah pegawai KPPN, Jumlah Pejabat
KPPN (Eselon II dan IV), Jumlah Kegiatan/Rapat/FGD/GKM/Sosialisasi/Bimtek yang
dilakukan, Jumlah Frekuensi Update Media Sosial, Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kinerja,
Jumlah Konsultasi dan Fasilitasi. Data untuk variabel dependen pada analisis ini adalah
hasil penilaian kinerja pembinaan dan supervisi KPPN yang diberi kode Y. Data-data untuk
variabel independen diberi kode X1-X6. Data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

X1 : Jumlah pegawai KPPN
X2 : Jumlah Pejabat KPPN (Eselon II dan IV)
X3 : Jumlah Kegiatan/Rapat/FGD/GKM/Sosialisasi/Bimtek yang dilakukan
X4 : Jumlah Frekuensi Update Media Sosial
X5 : Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kinerja
X6 : Jumlah Konsultasi dan Fasilitasi
Y : Hasil penilaian kinerja pembinaan dan supervisi KPPN Periode Semester II 2020

Tabel. 4.1

Data Variabel Independen dan Dependen

No. KPPN X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y

1 PURWAKARTA 19 5 17 7 9 6 963

2 BANDUNG I 37 6 19 8 8 2 959

3 BOGOR 44 5 14 4 3 3 905

4 CIREBON 25 5 16 4 6 8 914

5 TASIKMALAYA 26 6 19 5 6 4 909

6 KARAWANG 22 5 18 6 6 3 930

7 SUMEDANG 18 5 23 11 11 2 995

8 BANDUNG II 30 6 19 9 9 2 906

9 GARUT 17 5 22 9 11 4 981

10 SUKABUMI 21 6 25 12 11 2 994

11 KUNINGAN 18 5 14 5 6 3 911

12 BEKASI 28 5 14 4 3 2 934

Sumber: Hasil Pembinaan dan Supervisi diolah

Analisis data pada laporan ini dilakukan dengan dengan uji deskripsi statistik, uji

korelasi, Uji T. Menurut Joh W. Cresweel (Researh Design, 2019) yang dimaksud Uji

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 166

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

deskripsi statistik adalah uji deskriptif digunakan untuk memberi gambaran atau deskripsi
atas data yang dilihat yaitu, rata-rata (mean), median, maximal, minimum, varian, standard
deviasi. Uji korelasi adalah cara untuk mengetahui hubungan linier antar variabel sehingga
dapat diketahui hubungan antar variabel tersebut. Apabila terdapat hubungan maka dapat
diketahui bahwa perubahan pada variabel X akan mempengaruhi variabel Y. Uji T (T Test)
ini akan menunjukkan berapa banyak pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel
dependen (Y) baik secara parsial ataupun keseluruhan. Analisis data menggunakan formula
statistik pada excel 2016. Hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel. 4.2
Hasil Uji Deskripsi Statistik

POPULASI X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y
(KPPN)
19 5 17 7 9 6 963
PURWAKARTA 37 6 19 8 8 2 959
BANDUNG I 44 5 14 4 3 3 905
BOGOR 25 5 16 4 6 8 914
CIREBON 26 6 19 5 6 4 909
TASIKMALAYA 22 5 18 6 6 3 930
KARAWANG 18 5 23 11 11 2 995
SUMEDANG 30 6 19 9 9 2 906
BANDUNG II 17 5 22 9 11 4 981
GARUT 21 6 25 12 11 2 994
SUKABUMI 18 5 14 5 6 3 911
KUNINGAN 28 5 14 4 3 2 934
BEKASI HASIL
18 7 7 3 941
MEAN 25 5 25 12 11 8 995
14 4 3 2 905
MAX 44 6 18 6 7 3 932
12.05 7.16 7.57 3.24 112.2
MIN 17 5 3.47 2.67 2.75 1.80 33.50

MEDIAN 23 5

VAR 63.4 0.2

STAND. DEVIASI 7.96 0.47

Sumber: Hasil pembinaan dan Supervisi diolah

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 di atas persebaran data variabel independen yang
paling besar adalah pada data X1, sedangkan yang paling kecil adalah X2. Hal ini ditandai
dengan nilai varian dan standard deviasi pada data variabel X1 adalah nilai Varian 63.4 dan
standar deviasi 7.96. Sedangkan data pada variabel X2 nilai varian adalah 0.2 dan standar
deviasinya adalah 0.47. Jika nilai varian tidak sama dengan 0 (nol) dianggap positif. Nilai
Varian kecil menunjukkan bahwa titik data dekat dengan nilai rata-rata (mean) antara satu
dengan data yang lainnya, sedangkan jika titik data sangat tersebar dari mean dari satu

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 167

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

data dengan yang lain lain maka akan menunjukkan nilai varian yang tinggi. Data pada

variabel dependen (Y) sangat tersebar. Hal ini ditunjukkan dengan nilai varian dan standard

deviasi yang tinggi. Jika hasil pengolahan data menunjukkan hubungan maka persebaran

data pada variable independen mempengaruhi perubahan data pada variable dependen

secara significan.

Selanjutnya untuk mencari hubungan antar variabel independen dan dependen

akan dilakukan melalui Uji Normalitas, Uji Korelasi, Uji T (T. Test). Dari hasil analisis data

diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel. 4.3

Uji Normalitas, Uji Korelasi, Uji T (T.Test)

POPULASI X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y

(KPPN) 6 963
2 959
PURWAKARTA 19 5 17 7 9 3 905
8 914
BANDUNG I 37 6 19 8 8 4 909
3 930
BOGOR 44 5 14 4 3 2 995
2 906
CIREBON 25 5 16 4 6 4 981
2 994
TASIKMALAYA 26 6 19 5 6 3 911
2 934
KARAWANG 22 5 18 6 6
0.9 0.73
SUMEDANG 18 5 23 11 11 -0.20
2.37
BANDUNG II 30 6 19 9 9

GARUT 17 5 22 9 11

SUKABUMI 21 6 25 12 11

KUNINGAN 18 5 14 5 6

BEKASI 28 5 14 4 3

HASIL

NORMALITAS 0.21 0.23 0.35 0.5 0.71

KORELASI -0.46 0.005 0.76 0.79 0.76

UJI T (T.TEST) 1.54 2.84 1.91 2.02 1.99

Sumber: Hasil pembinaan dan supervisi diolah

Berdasarkan dari pengolahan data diatas, dapat diambil kesimpulan bawah data

yang diperoleh berdistribusi normal karena nilainya < 0.05 (Uji Statistik Kolmogorov-

Smirnov). Varibael independen (X) yang berkorelasi positif terhadap variabel dependen (Y)

adalah X2, X3, X4,X5. Artinya jika terjadi kenaikan/perubahan data pada variabel tersebut

mempengaruhi positif, tidak berlawanan dengan perubahan pada variabel Y. Jika

penambahan jumlah pejabat pada KPPN, jumlah kegiatan/rapat/capacity builidng,

sosialisasi/bimtek, jumlah frekuensi update di media sosial KPPN, Jumlah pelaksanaan

evaluasi kinerja akan mempengaruhi juga penambahan nilai kinerja KPPN. Sebaliknya jika

terjadi perubahan data pada jumlah pegawai dan jumlah konsultasi dan fasilitasi belum tentu

akan menambah nilai kinerja KPPN.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 168

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

Dari Uji T (T.Test) dapat diperoleh jika hasil Nilai Uji T > dari T Tabel maka H0

ditolak H1 diterima dan sebaliknya. Berikut hasil perhitungan terhadap Uji T (T.Test)

sebagai berikut: T Tabel = 1,892

Kesimpulan:

1. Data Variabel X1 = Jumlah Pegawai KPPN

Data Variabel Y = Hasil Penilaian Pembinaan dan Supervisi KPPN

Hasil Uji T = 1.54, Hasil Uji T< T Tabel

1.54 < 1.892

Kesimpulan: Ho diterima, H1 ditolak

Jumlah pegawai KPPN tidak berhubungan dengan Penilain Kinerja Pembinaan dan

Supervisi KPPN.

2. Data Variabel X2 = Jumlah Pejabat pada KPPN (Eseon II dan IV)

Data Variabel Y = Hasil Penilaian Pembinaan dan Supervisi KPPN

Hasil Uji T = 2.84, Hasil Uji T> T Tabel

2,84 > 1.892

Kesimpulan: Ho ditolak, H1 diterima

Jumlah pejabat KPPN mempunyai atau berhubungan dengan Hasil Penilaian Kinerja

Pembinaan dan Supervisi KPPN. Saat pembinaan dan supervisi KPPN terdapat KPPN

yang tidak atau belum diisi Pejabat Kepala Kantor definitif hanya dijabat oleh Plt yang

merangkap sebagai Kepala Seksi. Keadaan ini mempengaruhi Hasil Kinerja KPPN.

3. Data Variabel X3 = Jumlah Kegiatan/Rapat/Sosialisasi/Bimtek/FGD/GKM yang

dilakukan oleh KPPN

Data Variabel Y = Hasil Penilaian Pembinaan dan Supervisi KPPN

Hasil Uji T = 1,91, Hasil Uji T> T Tabel

1, 91 > 1.892

Kesimpulan Ho ditolak, H1 diterima

Jumlah Kegiatan/Rapat/Sosialisasi/Bimtek/FGD/GKM yang dilakukan oleh KPPN

berhubungan dengan Penilaian Kinerja Pembinaan dan Supervisi KPPN. Semakin

banyak KPPN aktif melakukan sosialisasi/Bimtek/FGD/Rapat/GKM akan mempengaruhi

Nilai Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan

tersebut berkontribusi untuk meningkatkan nilai kinerja KPPN.

4. Data Variabel X4 = Jumlah Frekuensi Update Media Sosial/Website KPPN

Data Variabel Y = Hasil Penilaian Pembinaan dan Supervisi KPPN

Hasil Uji T = 2,02, Hasil Uji T> T Tabel

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 169

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

2,02 > 1.892

Kesimpulan: Ho ditolak, H1 diterima

Jumlah Frekuensi Update Media Sosial/Website KPPN berhubungan dengan Penilaian

Kinerja Pembinaan dan Supervisi KPPN. Semakin sering KPPN meng-update informasi,

pengumuman, kegiatan dan informasi-informasi lainnya akan berpengaruh untuk

meningkatkan penilaian kinerja pembinaan dan supervisi KPPN.

5. Data Variabel X5 = Jumlah Evaluasi Kinerja yang dilakukan oleh KPPN

Data Variabel Y = Hasil Penilaian Pembinaan dan Supervisi KPPN

Hasil Uji T = 1,99, Hasil Uji T< T Tabel

1,99 < 1.892

Kesimpulan: Ho ditolak, H1 diterima

Jumlah Evaluasi Kinerja yang dilakukan oleh KPPN berhubungan dengan Hasil

Penilaian Kinerja Pembinaan dan Supervisi KPPN. Semakin banyak KPPN yang

melakukan evaluasi capaian kinerja pegawainya maka akan meningkatkan Hasil

Penilaian Kinerja KPPN.

6. Data Variabel X6 = Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi dan Konsultasi KPPN

Data Variabel Y = Hasil Penilaian Pembinaan dan Supervisi KPPN

Hasil Uji T = 2, 37, Hasil Uji T< T Tabel

2,37 < 1.892

Kesimpulan: Ho ditolak, H1 diterima

Jumlah Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Konsultasi KPPN berhubungan dengan

Penilaian Kinerja Pembinaan dan Supervisi KPPN. Jika KPPN sering berkonsultasi dan

berkoordinasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat akan meningkatkan penilaian

kinerja KPPN. Demikian juga jika KPPN meminta Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

melakukan fasilitasi ke KPPN maka akan mempengaruhi hasil penilaian kinerja KPPN

menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan tujuan koordinasi antara Kanwil DJPb Provinsi

Jawa Barat dengan KPPN yaitu dapat meningkatkan pemahaman, koordinasi, sinergi

tentunya akan membawa dampak positif bagi KPPN.

B. Analisis Hasil Penilaian Kinerja KPPN
Analisis hasil penilaian kinerja KPPN dilakukan juga melalui analisis kualitatif

dengan naratif, deskritif serta hubungan penyebabnya. Dari hasil pembinaan dan supervisi
KPPN yang dilakukan pada periode Semester II tahun 2020 berdasarkan Perdirjen
Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 170

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dapat dijelaskan bahwa,

rata rata hasil penilaian kinerja KPPN pada periode II Tahun 2020 adalah sebesar 9,42.

KPPN Sumedang meraih nilai akhir tertinggi yaitu 9,95. Kemudian disusul oleh KPPN

Sukabumi dengan jumlah nilai 9,94. Posisi terakhir adalah KPPN Bogor dengan nilai 9.05.

Berikut tabel 4.4 hasil penilaian kinerja masing-masing KPPN berdasarkan enam

unsur pembinaan:

Tabel 4.4

Hasil Penilaian Kinerja KPPN

No. KPPN Unsur Unsur Unsur Unsur Unsur Unsur Jumlah Nilai
AB C D E F Akhir

1 Sumedang 100 140 90 40 550 45 965 9.95

2 Sukabumi 100 140 90 40 540 50 960 9.94

3 Garut 100 140 80 40 545 45 950 9.81

4 Purwakarta 100 140 90 40 505 45 965 9.66

5 Bandung I 100 125 90 40 545 50 950 9.59

6 Bekasi 50 135 75 40 540 45 885 9.34

7 Karawang 50 135 80 40 525 45 875 9.30

8 Cirebon 50 125 85 40 530 45 875 9.14

9 Kuningan 95 130 55 40 530 40 890 9.11

10 Tasikmalaya 50 125 80 40 530 45 870 9.09

11 Bandung II 50 125 75 40 535 45 870 9.06

12 Bogor 95 130 50 40 530 40 885 9.05

Rata-rata 78.33 132.5 78.33 40 537.5 45 911.67 9.42

Keterangan:
Unsur A : Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN
Unsur B : Pengelolaan Perbendaharaan Negara
Unsur C : Representasi Kementerian Keuangan di Daerah
Unsur D: Pengelolaan Perbendaharaan Lainnya /Special Mission
Unsur E: Tata Kelola Internal
Unsur F: Inovasi dan Prestasi
Sumber: Hasil Pembinaan dan Supervisi diolah

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 171

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

Grafik 4.1

Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

EFEKTIFITAS DAN AKUNTABILITAS
PELAKSANAAN APBN

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Sumber: Hasil Pembinaan dan Supervisi diolah

Garfik 4.1 di atas menggambarkan hasil supervisi dari unsur Efektifitas dan
Akuntabilitas Pelaskanaan APBN. KPPN Sumedang, Purwakarta, Sukabumi, Garut, dan
Bandung I berhasil mengimplementasikan seluruh komponen pada unsur pembinaan
efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan APBN. Wujud dari implementasi tersebut adalah
penyusunan laporan RPA Tingkat KPPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor PMK-195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Belanja Kementerian Negara/Lembaga sehingga berhasil mendapatkan nilai 100. KPPN
Kuningan dan Bogor sudah menyusun RPA tingkat KPPN tetapi pada laporan yang disusun
belum ada penjelaskan terkait rencana kegiatan non keuangan, sehingga mendapat nilai
95. Di posisi terakhir ditempati oleh KPPN Bekasi, Karawang, Cirebon, Tasikmalaya, dan
Bandung II dengan poin 50, dikarenakan KPPN-KPPN tersebut sudah melaksanakan
kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tetapi pada saat supervisi ke
KPPN, laporan RPA Tingkat KPPN tersebut belum tersusun sesuai dengan pedoman
penyusunan laporan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-
195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja
Kementerian Negara/Lembaga. Belum tersusunnya laporan tersebut disebabkan karena
belum memahami sepenuhnya cara penyusunan laporan tersebut. Tim supervisi Kanwil
DJPb Provinsi Jawa Barat langsung melakukan pendampingan kepada KPPN tersebut
untuk bisa segera menyusun laporan RPA tingkat KPPN.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 172

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

Grafik 4.2
Pengelolaan Perbendaharaan Negara

PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN
NEGARA

140
135
130
125
120
115

Sumber: Hasil Pembinaan dan Supervisi diolah

Grafik 4.2 di atas mengambarkan hasil pembinaan dan supervisi dari unsur

Pengelolaan Perbendaharaan Negara. Grafik tersebut menggambarkan bahwa KPPN yang

berhasil meraih nilai 140 untuk unsur pembinaan pengelolaan perbendaharaan negara

adalah KPPN Sumedang, Purwakarta, Sukabumi, dan Garut. Pada unsur ini terdapat 1

(satu) komponen yang bernilai N/A yaitu Akurasi RPD harian. Akurasi RPD Harian dihitung

N/A karena berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-

562/PB/2020 tanggal 5 Agustus 2020 mengatur ketentuan terkait relaksasi deviasi Halaman

III DIPA (RPD Harian Satker). KPPN yang mendapat nilai paling rendah yaitu 125 adalah

KPPN Bandung I, Cirebon, Tasikmalaya, dan Bandung II. Hal tersebut disebabkan karena

masih terdapat retur SP2D yang mempengaruhi tren akurasi penyaluran dana SP2D

menjadi bersifat fluktuatif. Selain itu masih ada kesalahan data penerimaan dan adanya

penolakan substantif SPM.

Grafik 4.3
Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

REPRESENTASI KEMENTERIAN
KEUANGAN DI DAERAH

100
80
60
40
20
0

Sumber: Hasil Pembinaan dan Supervisi diolah 173

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

Grafik 4.3 menggambarkan hasil pembinaan dan supervisi KPPN dari unsur

Representasi Kementerian Keuangan di Daerah. KPPN Sumedang, KPPN Purwakarta,

KPPN Sukabumi, dan KPPN Bandung I berhasil mendapat nilai tertinggi yaitu 90. KPPN

tersebut berhasil memenuhi semua komponen dalam unsur ini dan berhasil membuktikan

dengan dokumentasi kegiatan yang baik dan rapi. KPPN Bogor mendapatkan nilai terendah

yaitu 50. Tidak maksimalnya perolehan nilai unsur pembinaan representasi Kementerian

Keuangan di daerah oleh KPPN tersebut dikarenakan pandemi COVID-19 yang

menghambat beberapa layanan KPPN seperti layanan Co Location, FGD atau sharing

session KPPN dengan instansi eksternal dan bendahara satker. Kemudian literasi pegawai

KPPN belum ada yang dimuat di media massa. Selain hal tersebut, KPPN juga belum

melakukan pemetaan dan analisis Kajian Potensi PNBP.

Grafik 4.4
Tugas Khusus Pengelolaan Perbendaharaan Lainnya/Special Mission

TUGAS KHUSUS PENGELOLAAN
PERBENDAHARAAN

LAINNYA/SPECIAL MISSION

40
35
30
25
20
15
10

5
0

Sumber: Hasil Pembinaan dan Supervisi diolah

Grafik 4.4 menggambarkan hasil pembinaan dan supervisi KPPN dari unsur Tugas
Khusus Pengelolaan Perbedaharaan Lainnya (Special Mission). Seluruh KPPN di wilayah
kerja Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai maksimal yaitu nilai 40 dalam
unsur pembinaan Tugas Khusus Pengelolaan Perbendaharaan Lainnya/Special Mission.
Seluruh KPPN telah memenuhi kriteria penilaian pada unsur ini. Pada unsur ini ada
komponen yang dinilai N/A yaitu pada komponen Peningkatan kapasitas SDM satker
BLU/BLUD di wilayah kerja KPPN. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah melakukan
kegiatan fasilitasi yaitu Sosialisai Pengelolaan BLU kepada seluruh KPPN dan satker BLU.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 174

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

Seluruh KPPN diharapkan tetap menjaga kinerja mereka agar tetap berhasil
mengimplementasikan unsur pembinaan Special Mission.

Grafik 4.5
Tata Kelola Internal

TATA KELOLA INTERNAL

550
545
540
535
530
525
520
515
510

Sumber: Hasil Pembinaan dan Supervisi diolah

Grafik 4.6 menggambarkan hasil pembinaan dan supervisi KPPN pada unsur Tata
Kelola Internal. KPPN Sumedang berhasil mendapatkan nilai tertinggi yaitu nilai 550 untuk
unsur pembinaan Tata Kelola Internal. KPPN Karawang mendapatkan nilai terendah
yaitu 525. Tidak maksimalnya perolehan nilai unsur pembinaan Tata Kelola Internal oleh
KPPN disebabkan masih ada kegiatan yang belum dilakukan yaitu pelaksanaan RTM yang
baru dilaksanakan satu kali. Belum melaksanakan kegiatan koordinasi, peningkatan
kapasitas pegawai dan mendokumentasikan kegiatan tersebut dengan baik. Penataan atau
manajemen BMN juga belum mencapai nilai 100% yang disebabkan karena adanya
perbedaan antara data yang tersaji pada Laporan BMN dengan bukti dokumen
barang/BMN. Penyebab lainnya adalah KPPN belum meng-update informasi dan kegiatan
terbaru di media sosial dan website milik KPPN.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 175

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

Grafik 4.6
Inovasi dan Prestasi

INOVASI DAN PRESTASI

60
50
40
30
20
10

0

Sumber: Hasil Pembinaan dan Supervisi diolah

Grafik 4.6 menggambarkan hasil pembinaan dan supervisi pada unsur Inovasi dan
Prestasi. KPPN Garut dan Sukabumi berhasil mendapatkan nilai tertinggi yaitu nilai 50 pada
unsur pembinaan Inovasi dan Prestasi. KPPN Bekasi dan Bandung II hanya mempeoleh
nilai 40. Penyebab tidak maksimalnya capaian pada unsur ini adalah inovasi yang dimiliki
oleh KPPN belum dimodifikasi sesuai perkembangan zaman dan teknologi secara berkala.
Selain itu Inovasi yang dimiliki oleh KPPN tidak diupayakan untuk direplikasi oleh instansi
lain. Replikasi ini penting karena dampak dari inovasi akan menjadi lebih besar.

C. Analisis Kinerja KPPN dengan Pendekatan Balanced Score Card (BSC)
Analisis kinerja KPPN dengan pendekatan Balanced Score Card (BSC) dilakukan

untuk mendukung Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pemotretan kondisi
KPPN. Data untuk analisis BSC ini juga merupakan data yang diperoleh pada saat
melakukan pembinaan dan supervisi KPPN berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor
PER-24/PB/2019. Hasil analisis ini digunakan untuk membantu KPPN dalam peningkatan
kualitas kinerja dan layanan. Robert Kaplan dan David Norton (Harvad Business School,
1990), menyatakan bahwa analisis dengan pendekatan Balanced Score Card (BSC)
merupakan sistem pengukuran kinerja berbasis finansial dan non finansial yang meliputi 4
perspektif sebagai suatu alat manajemen strategis yang menerjemahkan visi, misi, tujuan,
dan strategi ke dalam kerangka operasional. Proses implementasi BSC dimulai dengan

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 176

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

mendefinisikan tujuan, sasaran, strategi, dan program organisasi sebagai dasar
menentukan indikator pengukuran. Kemudian merumuskan framework pengukuran setiap
jenjang manajerial yang perumusannya berisi pengukuran kinerja untuk setiap individu,
kelompok/team, dan kelompok organisasi. Setelah itu mengintegrasikan pengukuran ke
dalam sistem manajemen baik formal maupun non formal organisasi. Proses terakhir
yaitu monitoring sistem pengukuran kinerja. Monitoring terhadap ukutan yang telah
ditetapkan sangat diperlukan agar nilai tersebut tetap relevan dengan lingkungan organisasi
bersifat dinamis, dan melakukan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengukuran pada
periode berikutnya.

BSC dapat diadopsi dan diadaptasikan pada organisasi publik yang berdasarkan
karakteristiknya terdiri atas pure non profit organizations dan quasy non profit organizations.
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kanwil Direktoral Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat beserta 12 KPPN mitra kerja termasuk ke dalam
kategori pure non profit organizations. Kategori ini merupakan instansi pemerintah yang
menyediakan dan memberikan layanan jasa di bidang keuangan dengan maksud untuk
melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pure non profit organizations
mendapatkan sumber pendanaan yang berasal dari APBN. Metode BSC digunakan untuk
melakukan pengukuran kinerja 12 KPPN selaku organisasi di bawah lingkungan Kanwil
DJPb Prov. Jawa Barat yang meliputi: perspektif keuangan, pelanggan, proses internal
bisnis, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Tujuan dari penggunaan metode
BSC ini yaitu meningkatan kepuasan para pemangku kepentingan/stakeholder,
meningkatan produktivitas dan komitmen para pegawai KPPN, serta meningkatkan
kemampuan KPPN dalam pengambilan keputusan/kebijakan dan pemberian layanan.

Balanced Score Card (BSC) di Kementerian Keuangan diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan
Kementerian Keuangan. Balanced Score Card (BSC) di Kementerian Keuangan didasarkan
pada perspektif stakeholder, perspektif customer, perspektif internal process, dan perspektif
learning and growth. Perspektif stakeholder mencakup sasaran strategis yang ingin
diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut
pandang stakeholder. Perspektif customer mencakup sasaran strategis yang ingin
diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer dan/atau harapan organisasi
terhadap customer. Perspektif internal process mencakup sasaran strategis yang ingin
diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan
serta menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain). Selanjutnya perspektif

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 177

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

learning and growth mencakup sasaran strategis yang berupa kondisi ideal atas sumber
daya internal organisasi yang ingin diwuudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi
untuk menjalankan proes bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang
sesuai dengan harapan customer.

Perspektif pertama yang akan dibahas yaitu perspektif keuangan. Perspektif
Keuangan yang akan dibahas pada manajemen BSC ini terdiri dari Realisasi Belanja
Pegawai, Realisasi Belanja Barang dan Realisasi Belanja Modal. Ketiga bagian ini memiliki
bobot 60% dari total skor BSC, masing-masing memiliki bobot 30:30:40 dari total skor
Persperktif Keuangan. Nilai Perspektif Keuangan menggambarkan efektivitas dan efisiensi
penyaluran anggaran oleh KPPN. KPPN yang memiliki nilai tertinggi pada adalah KPPN
Garut dengan skor 54.07, sementara KPPN Tasikmalaya mendapat nilai terendah dengan
skor 47.81 pada Perspektif Keuangan.

Perspektif selanjutnya dalam BSC yaitu perspektif pelanggan. Perspektif ini
mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan
para pemangku kepentingan/stakeholder dan/atau harapan organisasi terhadap
stakeholder (pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi). Pada
perspektif pelanggan digunakan dua komponen yaitu survei IKM (Indikator Kepuasan
Masyarakat) dan survei kepuasan satker terhadap inovasi yang dibuat oleh KPPN. Kedua
komponen ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan para stakeholder terhadap
pelayanan dan pengimplementasian inovasi oleh KPPN. Survei IKM merupakan salah satu
cara untuk mendukung peningkatan implementasi layanan di lingkungan Kanwil Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, yang telah ditetapkan sebagai salah
satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai yaitu IKU Indeks Kepuasan Satker
terhadap Layanan KPPN. Berdasarkan Surat Sekretaris Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor S-4160/PB.1/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat Lingkup Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018 dan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan
Kementerian Keuangan, KPPN di lingkup kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah
melaksanakan survei ke sejumlah satuan kerja mitra kerja. Survei kepuasan masyarakat
(satker mitra kerja) telah dilaksanakan menggunakan metode sampling dengan cara
membagikan link kuisioner kepada minimal 30% responden dari jumlah satuan kerja yang
dilayani KPPN. Para satker dapat memberikan penilaian melalui link Survei Kepuasan
Pengguna Layanan KPPN untuk mengukur tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 178

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

satker selaku mitra kerja KPPN terhadap 5 jenis layanan yang antara lain : kinerja layanan
pencairan dana, kinerja layanan bimbingan dan konsultasi, kinerja layanan konfirmasi surat
setoran, kinerja layanan rekonsiliasi laporan keuangan, serta kinerja sarana dan prasarana
dari KPPN. Survei IKM pada pengukuran BSC memiliki bobot sebesar 10% dengan target
100%. KPPN Bogor, KPPN Garut, dan KPPN Sukabumi memperoleh nilai sempurna pada
Survei IKM dengan nilai 5. Sementara KPPN yang memperoleh nilai terendah yaitu KPPN
Purwakarta dan KPPN Cirebon dengan nilai 4,66.

Komponen selanjutnya pada perspektif pelanggan yaitu survei kepuasan
masyarakat terhadap inovasi yang diciptakan oleh KPPN (survei inovasi eksternal). Dengan
cara yang sama dengan survei IKM, KPPN di bawah lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa
Barat membagikan link kuisioner berisi Survei Inovasi Eksternal kepada para satker. Survei
ini bertujuan untuk melihat apakah inovasi yang dibuat oleh KPPN berdampak pada
peningkatan pelayanan publik sehingga para satker mitra kerja merasa puas dan terbantu
dengan adanya inovasi tersebut. Produk inovasi eksternal KPPN dapat berupa model
inovasi administrasi negara, prototype, desain, arsitektur, karya/konsep inovasi, sistem,
rancang bangun, dan lain sebagainya. Contoh dari inovasi aplikasi yaitu Aplikasi Three-
Pass yang dicetuskan oleh KPPN Sukabumi. Aplikasi ini berfungsi untuk mencegah
terjadinya retur SP2D, selain itu aplikasi ini juga telah diakui oleh Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dan direkomendasikan untuk direplikasi KPPN lainnya.
Selanjutnya Aplikasi Pengaduan Online (Si Adul) pada KPPN Purwakarta yang
memudahkan satuan kerja atau stakeholder lainnya untuk menyampaikan aduan atau
keluhan terkait pelayanan, kode etik, dan disiplin pegawai KPPN. Kemudian untuk
mendorong pencapaian prestasi dalam pengelolaan IKPA maka KPPN berinovasi untuk
membuat Priority Card. Kartu prioritas ini berfungsi sebagai kartu bebas antrian dan
sebagai KIPS untuk pengajuan SPM yang diserahkan kepada satker berprestasi pada
setiap periode penilaian IKPA yaitu semesteran. Survei inovasi eksternal pada pengukuran
BSC memiliki bobot sebesar 10% dengan target 100%, dan semua KPPN di lingkungan
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat berhasil mencapai target tersebut.

Setelah perspektif keuangan dan pelanggan, sekarang akan dibahas perspektif
proses bisnis internal. Perspektif ini berguna dalam mengidentifikasi aspek-aspek internal
yang perlu dikembangakan untuk meningkatkan kualitas kinerja. Aspek –aspek tersebut
dituangkan dalam suatu sistem penilaian yang berlaku umum di bagi seluruh organisasi
sejenis. Perspektif proses bisnis internal di lingkup KPPN dapat dilihat melalui Nilai Kinerja
Organisasi (NKO). Nilai NKO tertinggi dan terendah diperoleh oleh KPPN Bandung II

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 179

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

dengan 110,03% dan KPPN Bekasi dengan 106,55%. Nilai yang diperoleh setiap perspektif
akan mempengaruhi nilai keseluruhan NKO KPPN. Nilai tertinggi stakeholder perspektif
diperoleh oleh KPPN Sukabumi dengan nilai 28,98%. Nilai tertinggi customer prosektif
didapatkan oleh KPPN Sukabumi, KPPN sumedang, dan KPPN Karawang dengan nilai
yang sama yaitu 17,09%. Selanjutnya nilai perspektif internal process serta nilai perspektif
pertumbuhan dan pembelalajaran tertinggi diperoleh oleh KPPN Purwakarta dengan
31,73% dan 33,79%.

Perspektif terakhir yang digunakan pada BSC ini adalah perspektif pertumbuhan dan
pembelajaran. Perspektif ini menekankan kepada perlunya organisasi dalam
mempertahankan kemampuan dan kualitasnya serta selalu melakukan perubahan untuk
menjadi lebih baik. Perspektif organisasi berperan dalam mewujudkan visi, misi, dan
kemampuan organisasi mengukuti perkembangan zaman. Tuntutan di setiap zaman selalu
berbeda seiring dengan perkembangan teknologi dan keadaan secara umum. KPPN harus
siap melakukan perubahan kapanpun untuk menyesuaikan kinerja organisasi. Misalnya di
masa pandemi KPPN dituntut untuk mengalihkan sebagian kegiatannya ke metode online
sehingga KPPN harus menyiapkan baik sumber daya manusia atau perlengkapan kantor
yang mendukung kinerja secara online. Untuk menilai perspektif pertumbuhan dan
pembelajaran, dilakukan survei kepuasan internal dan inovasi yang dilakukan oleh KPPN.
Pembahasan dalam survei meliputi sarana dan prasarana, fasilitas kerja, ketepatan waktu
penggajian, mutasi internal pegawai, kemudahan pegawai memperoleh haknya, reward dan
punishment, dan kemudahan pegawai memperoleh ilmu dari tugas belajar, diklat, atau
bimtek.

Survei internal dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan secara online
kepada pegawai yang dapat dijawab menggunakan skala likert. Skala likert menyediakan
tingkat jawaban meliputi sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (RG), tidak setuju (TS),
dan sangat tidak setuju (STS). Jawaban pegawai tersebut kemudian akan menjadi dasar
penilaian terhadap kepuasan pegawai internal. Kepuasan pegawai internal dapat
menggambarkan sistem pengelolaan dan manajemen KPPN sebagai satker. Semakin
besar nilai yang diperoleh KPPN maka pegawai semakin puas terhadap layanan internal
dan inovasi di KPPN tersebut. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, tingkat kepuasan
paling rendah secara berurutan diperoleh oleh mutasi internal pegawai, sarana dan
prasarana kantor, dan kesempatan mengikuti diklat atau bimtek. Sarana dan prasarana
kantor mendapat tingkat kepuasan yang rendah dikarenakan masih terdapat alat teknologi
informasi dan komunikasi seperti computer, scanner, printer, dan lainnya yang dianggap

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 180

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

kurang mengikuti perkembangan teknologi. Fasilitas kantor yang berhubungan dengan
teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan apalagi di masa pandemi yang
membuatuhkan banyak kerja meggunakana alat informasi dan komunikasi. KPPN yang
mendapatkan kepuasan hingga 100% di lingkup internal pegawainya adalah KPPN
Sukabumi dan KPPN Garut. Hal ini menunjukkan bahwa KPPN Sukabumi dan KPPN Garut
sudah baik dalam memberikan layanan internal kepada pegawainya.

Tabel 4.5
Hasil Penilaian Balance Scorecard KPPN

KPPN KUNINGAN

Ukuran Hasil Bobot Bobot Target Realisasi Pencapaian Skor
Perspektif Keuangan BSC Target

Realisasi Belanja Pegawai 30 20% 100 74.05% 74.05 14.81
83.82% 83.82 16.76
Realisasi Belanja Barang 30 20% 100 100% 100.00 20.00
51.57
Realisasi Belanja Modal 40 20% 100 98.4% 98.40
100% 100.00 9.84
Total Skor Perspektif Keuangan 60% 10.00
110.73% 110.73 19.84
Perspektif Pelanggan
100% 100.00 11.07
Survei IKM 50 10% 100 99.91% 99.91 11.07

Survei Inovasi Eksternal 50 10% 100 5.00
5.00
Total Skor Perspektif Pelanggan 20% 10.00
92.48
Perspektif Proses Internal Bisnis

NKO 100 10% 100

Total Skor Perspektif Proses 10%
Internal Bisnis

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Survei Inovasi Internal 50 5% 100

Survei Internal 50 5% 100

Total Skor Perspektif 10%
Pertumbuhan dan Pembelajaran

Total Skor Balanced Scorecard

KPPN SUKABUMI

Ukuran Hasil Bobot Bobot Target Realisasi Pencapaian Skor
BSC Target
Perspektif Keuangan
Realisasi Belanja Pegawai 30 20% 100 75.82% 75.82 15.16
Realisasi Belanja Barang 30 20% 100 87.77% 87.77 17.55
Realisasi Belanja Modal 40 20% 100 99.79% 99.79 19.96
Total Skor Perspektif Keuangan 52.68
60%
Perspektif Pelanggan
Survei IKM 50 10% 100 100% 100.00 10.00
Survei Inovasi Eksternal 50 10% 100 100% 100.00 10.00

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 181

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

Total Skor Perspektif Pelanggan 20% 20.00

Perspektif Proses Internal Bisnis 10.99
10.99
NKO 100 10% 100 109.85% 109.85
5.00
Total Skor Perspektif Proses 10% 100% 100.00 5.00
Internal Bisnis 100.00% 100.00 10.00
93.66
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Survei Inovasi Internal 50 5% 100

Survei Internal 50 5% 100

Total Skor Perspektif 10%
Pertumbuhan dan Pembelajaran

Total Skor Balanced Scorecard

KPPN KARAWANG

Ukuran Hasil Bobot Bobot Target Realisasi Pencapaian Skor
BSC Target
Perspektif Keuangan
Realisasi Belanja Pegawai 30 20% 100 76.30% 76.30 15.26
Realisasi Belanja Barang
Realisasi Belanja Modal 30 20% 100 80.20% 80.20 16.04
Total Skor Perspektif Keuangan
Perspektif Pelanggan 40 20% 100 100% 100.00 20.00
Survei IKM
Survei Inovasi Eksternal 60% 51.30
Total Skor Perspektif Pelanggan
Perspektif Proses Internal Bisnis 50 10% 100 96% 96.00 9.60
NKO 100.00 10.00
50 10% 100 100% 19.60
Total Skor Perspektif Proses
Internal Bisnis 20%

100 10% 100 107.47% 107.47 10.75

10% 10.75

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Survei Inovasi Internal 50 5% 100 100% 100.00 5.00
100.00 5.00
Survei Internal 50 5% 100 100%

Total Skor Perspektif 10% 10.00
Pertumbuhan dan Pembelajaran 91.65

Total Skor Balanced Scorecard

KPPN TASIKMALAYA

Ukuran Hasil Bobot Bobot Target Realisasi Pencapaian Skor
BSC Target
Perspektif Keuangan
Realisasi Belanja Pegawai 30 20% 100 68.12% 68.12 13.62
Realisasi Belanja Barang 30 20% 100 73.94% 73.94 14.79
Realisasi Belanja Modal 40 20% 100 96.98% 96.98 19.40
Total Skor Perspektif Keuangan 47.81
Perspektif Pelanggan 60%

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 182

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

Survei IKM 50 10% 100 94.2% 94.20 9.42
100% 100.00 10.00
Survei Inovasi Eksternal 50 10% 100 19.42
106.79% 106.79
Total Skor Perspektif Pelanggan 20% 10.68
100% 100.00 10.68
Perspektif Proses Internal Bisnis 98.28% 98.28
5.00
NKO 100 10% 100 4.91
9.91
Total Skor Perspektif Proses 10% 87.82
Internal Bisnis

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Survei Inovasi Internal 50 5% 100

Survei Internal 50 5% 100

Total Skor Perspektif 10%
Pertumbuhan dan Pembelajaran

Total Skor Balanced Scorecard

KPPN BOGOR

Ukuran Hasil Bobot Bobot Target Realisasi Pencapaian Skor
Perspektif Keuangan BSC Target
79.66% 79.66 15.93
Realisasi Belanja Pegawai 30 20% 100 82.21% 82.21 16.44
100% 100.00 20.00
Realisasi Belanja Barang 30 20% 100 52.37
100% 100.00
Realisasi Belanja Modal 40 20% 100 100% 100.00 10.00
10.00
Total Skor Perspektif Keuangan 60% 108.82% 108.82 20.00

Perspektif Pelanggan 100% 100.00 10.88
95.33% 95.33 10.88
Survei IKM 50 10% 100
5.00
Survei Inovasi Eksternal 50 10% 100 4.77
9.77
Total Skor Perspektif Pelanggan 20% 93.02

Perspektif Proses Internal Bisnis

NKO 100 10% 100

Total Skor Perspektif Proses 10%
Internal Bisnis

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Survei Inovasi Internal 50 5% 100

Survei Internal 50 5% 100

Total Skor Perspektif 10%
Pertumbuhan dan Pembelajaran

Total Skor Balanced Scorecard

KPPN CIREBON

Ukuran Hasil Bobot Bobot Target Realisasi Pencapaian Skor
BSC Target
Perspektif Keuangan
Realisasi Belanja Pegawai 30 20% 100 80.67% 80.67 16.13
Realisasi Belanja Barang 30 20% 100 76.82% 76.82 15.36
Realisasi Belanja Modal 40 20% 100 99.99% 99.99 20.00
Total Skor Perspektif Keuangan 51.50
Perspektif Pelanggan 60%

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 183

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

Survei IKM 50 10% 100 93.2% 93.20 9.32
100% 100.00 10.00
Survei Inovasi Eksternal 50 10% 100 19.32
108.52% 108.52
Total Skor Perspektif Pelanggan 20% 10.85
100% 100.00 10.85
Perspektif Proses Internal Bisnis 99.82% 99.82
5.00
NKO 100 10% 100 4.99
9.99
Total Skor Perspektif Proses 10% 91.66
Internal Bisnis

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Survei Inovasi Internal 50 5% 100

Survei Internal 50 5% 100

Total Skor Perspektif 10%
Pertumbuhan dan Pembelajaran

Total Skor Balanced Scorecard

KPPN BEKASI

Ukuran Hasil Bobot Bobot Target Realisasi Pencapaian Skor
BSC Target
64.02% 64.02 12.80
Perspektif Keuangan 77.76% 77.76 15.55
98.43% 98.43 19.69
Realisasi Belanja Pegawai 30 20% 100 48.04
96.4% 96.40
Realisasi Belanja Barang 30 20% 100 100% 100.00 9.64
10.00
Realisasi Belanja Modal 40 20% 100 106.55% 106.55 19.64

Total Skor Perspektif Keuangan 60% 100% 100.00 10.66
99.27% 99.27 10.66
Perspektif Pelanggan
5.00
Survei IKM 50 10% 100 4.96
9.96
Survei Inovasi Eksternal 50 10% 100 88.30

Total Skor Perspektif Pelanggan 20%

Perspektif Proses Internal Bisnis

NKO 100 10% 100

Total Skor Perspektif Proses 10%
Internal Bisnis

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Survei Inovasi Internal 50 5% 100

Survei Internal 50 5% 100

Total Skor Perspektif 10%
Pertumbuhan dan Pembelajaran

Total Skor Balanced Scorecard

KPPN GARUT

Ukuran Hasil Bobot Bobot Target Realisasi Pencapaian Skor
BSC Target
Perspektif Keuangan
Realisasi Belanja Pegawai 30 20% 100 82.80% 82.80 16.56
Realisasi Belanja Barang
Realisasi Belanja Modal 30 20% 100 87.54% 87.54 17.51
Total Skor Perspektif Keuangan
Perspektif Pelanggan 40 20% 100 100% 100.00 20.00

60% 54.07

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 184

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

Survei IKM 50 10% 100 100% 100.00 10.00
100% 100.00 10.00
Survei Inovasi Eksternal 50 10% 100 20.00
108.36% 108.36
Total Skor Perspektif Pelanggan 20% 10.84
100% 100.00 10.84
Perspektif Proses Internal Bisnis 99.90% 99.90
5.00
NKO 100 10% 100 5.00
10.00
Total Skor Perspektif Proses 10% 94.90
Internal Bisnis

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Survei Inovasi Internal 50 5% 100

Survei Internal 50 5% 100

Total Skor Perspektif 10%
Pertumbuhan dan Pembelajaran

Total Skor Balanced Scorecard

KPPN SUMEDANG

Ukuran Hasil Bobot Bobot Target Realisasi Pencapaian Skor
BSC Target
81.03% 81.03 16.21
Perspektif Keuangan 84.40% 84.40 16.88
100% 100.00 20.00
Realisasi Belanja Pegawai 30 20% 100 53.09
97% 97.00
Realisasi Belanja Barang 30 20% 100 100% 100.00 9.70
10.00
Realisasi Belanja Modal 40 20% 100 107.54% 107.54 19.70

Total Skor Perspektif Keuangan 60% 100% 100.00 10.75
100% 100.00 10.75
Perspektif Pelanggan
5.00
Survei IKM 50 10% 100 5.00
10.00
Survei Inovasi Eksternal 50 10% 100 93.54

Total Skor Perspektif Pelanggan 20%

Perspektif Proses Internal Bisnis

NKO 100 10% 100

Total Skor Perspektif Proses 10%
Internal Bisnis

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Survei Inovasi Internal 50 5% 100

Survei Internal 50 5% 100

Total Skor Perspektif 10%
Pertumbuhan dan Pembelajaran

Total Skor Balanced Scorecard

KPPN PURWAKARTA

Ukuran Hasil Bobot Bobot Target Realisasi Pencapaian Skor
BSC Target
Perspektif Keuangan
Realisasi Belanja Pegawai 30 20% 100 81.02% 81.02 16.20
Realisasi Belanja Barang 30 20% 100 83.87% 83.87 16.77
Realisasi Belanja Modal 40 20% 100 99.93% 99.93 19.99
Total Skor Perspektif Keuangan 52.96
Perspektif Pelanggan 60%

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 185

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

Survei IKM 50 10% 100 93.2% 93.20 9.32
100% 100.00 10.00
Survei Inovasi Eksternal 50 10% 100 19.32
109.85% 109.85
Total Skor Perspektif Pelanggan 20% 10.99
100% 100.00 10.99
Perspektif Proses Internal Bisnis 99.48% 99.48
5.00
NKO 100 10% 100 4.97
9.97
Total Skor Perspektif Proses 10% 93.24
Internal Bisnis

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Survei Inovasi Internal 50 5% 100

Survei Internal 50 5% 100

Total Skor Perspektif 10%
Pertumbuhan dan Pembelajaran

Total Skor Balanced Scorecard

KPPN BANDUNG I

Ukuran Hasil Bobot Bobot Target Realisasi Pencapaian Skor
BSC Target
69.55% 13.91
Perspektif Keuangan 71.33% 69.55 14.27
100% 71.33 20.00
Realisasi Belanja Pegawai 30 20% 100 100.00 48.18
96%
Realisasi Belanja Barang 30 20% 100 100% 96.00 9.60
100.00 10.00
Realisasi Belanja Modal 40 20% 100 108.18% 19.60
108.18
Total Skor Perspektif Keuangan 60% 100% 10.82
97.25% 100.00 10.82
Perspektif Pelanggan 97.25
5.00
Survei IKM 50 10% 100 4.86
9.86
Survei Inovasi Eksternal 50 10% 100 88.46

Total Skor Perspektif Pelanggan 20%

Perspektif Proses Internal Bisnis

NKO 100 10% 100

Total Skor Perspektif Proses 10%
Internal Bisnis

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Survei Inovasi Internal 50 5% 100

Survei Internal 50 5% 100

Total Skor Perspektif 10%
Pertumbuhan dan Pembelajaran

Total Skor Balanced Scorecard

KPPN BANDUNG II

Ukuran Hasil Bobot Bobot Target Realisasi Pencapaian Skor
BSC Target
Perspektif Keuangan
Realisasi Belanja Pegawai 30 20% 100 73.31% 73.31 14.66
Realisasi Belanja Barang
Realisasi Belanja Modal 30 20% 100 77.38% 77.38 15.48
Total Skor Perspektif Keuangan
Perspektif Pelanggan 40 20% 100 100% 100.00 20.00

60% 50.14

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 186

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

Survei IKM 50 10% 100 97.2% 97.20 9.72
100% 100.00 10.00
Survei Inovasi Eksternal 50 10% 100 19.72
110.03% 110.03
Total Skor Perspektif Pelanggan 20% 11.00
100% 100.00 11.00
Perspektif Proses Internal Bisnis 97.67% 97.67
5.00
NKO 100 10% 100 4.88
9.88
Total Skor Perspektif Proses 10% 90.74
Internal Bisnis

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Survei Inovasi Internal 50 5% 100

Survei Internal 50 5% 100

Total Skor Perspektif 10%
Pertumbuhan dan Pembelajaran

Total Skor Balanced Scorecard

Sumber: Hasil Pembinaan dan Supervisi diolah

Grafik 4.7
Skor Perspektif Keuangan

SKOR PERSPEKTIF KEUANGAN

60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00

0.00

Sumber: Hasil Pembinaan dan Supervisi diolah

Berdasarkan grafik di atas, diperoleh data bahwa KPPN di wilayah kerja Kantor Wilayah
DJPb Provinsi Jawa Barat yang memiliki skor paling tinggi untuk perspektif keuangan adalah
KPPN Garut. Perhitungan total skor perspektif keuangan diperoleh dari jumlah skor realisasi
belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. KPPN Garut memperoleh skor paling tinggi
pada perspektif keuangan disebabkan oleh realisasi belanja modal KPPN Garut sudah
mencapai target sebesar 100%, yang mana perolehan sebesar 100% ini diraih oleh tujuh KPPN
dari total 12 KPPN yang berada di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat. Selain

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 187

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

belanja modal, KPPN Garut juga memperoleh nilai realisasi belanja Pegawai tertinggi dari
seluruh KPPN yang berada di Wilayah Kerja Kanwil DJPb Jawa Barat sebesar 82.8%.
Selanjutnya, realisasi belanja barang untuk KPPN Garut juga merupakan yang tertinggi kedua
setelah KPPN Sukabumi. Realisasi belanja barang KPPN Garut adalah 87.54% dan realisasi
belanja barang KPPN Sukabumi sebesar 87.77%. Sedangkan untuk KPPN yang memperoleh
skor paling rendah untuk perspektif keuangan adalah KPPN Tasikmalaya. Dari sisi realisasi
belanja modal, Tasikmalaya belum mencapai target 100%. Untuk realisasi belanja pegawai
juga, KPPN Tasikmalaya memperoleh skor kedua paling rendah dari 12 KPPN yang berada di
Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Barat sebesar 68.12%. Terakhir, pada
realisasi belanja barang juga memperoleh skor kedua paling rendah dari 12 KPPN setelah
KPPN Bandung I. Realisasi belanja barang KPPN Tasikmalaya sebesar 73.94% dan realisasi
belanja barang KPPN Bandung I sebesar 71.33%.

Grafik 4.8
Skor Perspektif Pelanggan

SKOR PERSPEKTIF PELANGGAN

20.20
20.00
19.80
19.60
19.40
19.20
19.00
18.80

Sumber: Hasil Pembinaan dan Supervisi diolah

Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa grafik pengukuran Balanced Score
Card dalam perspektif pelanggan diperoleh dari total akumulasi skor antara survei Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) dan survei kepuasan masyrakat terhadap inovasi yang diciptakan
oleh KPPN (survei inovasi eksternal). Skor tertinggi perspektif pelanggan KPPN di wilayah
provinsi Jawa Barat diperoleh oleh KPPN Garut, KPPN Sukabumi dan KPPN Bogor dengan
skor masing-masing adalah 20. Skor 20 merupakan skor maksimal yang dapat diperoleh pada

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 188

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

perspektif pelanggan. Masing-masing KPPN tersebut memperoleh skor realisasi yaitu 5 dari 5.
Kemudian untuk survei inovasi eksternal masing-masing KPPN di seluruh wilayah Provinsi
Jawa Barat memperoleh hasil realisasi yaitu 100%. Kemudian rangking di bawahnya disusul
oleh KPPN Kuningan dengan skor 19.84 dan bobot poin realisasi survei IKM adalah 4.92.
Disusul KPPN Bandung II dengan skor 19.72 dan bobot poin realisasi survei IKM adalah 4.86.
Kemudian di bawahnya ada KPPN Sumedang dengan skor 19.70 dan bobot poin realisasi
survei IKM adalah 4.85. Kemudian ada KPPN Bekasi dengan skor 19.64 dan bobot poin
realisasi survei IKM adalah 4.82. Kemudian disusul oleh KPPN Karawang dan KPPN Bandung
I dengan skor masing-masing 19.60 dan bobot poin realisasi survei IKM adalah 4.80. Untuk
KPPN Tasikmalaya memperoleh skor 19.42 dengan bobot poin realisasi survei IKM adalah
4.71. Sedangkan untuk skor paling rendah diperoleh KPPN Purwakarta dan KPPN Cirebon
dengan skor 19.32 dan bobot poin realisasi survei IKM adalah 4.66. Nilai realisasi pada survei
IKM menjadi pembeda terhadap penilaian perspektif pelanggan. Sedangkan untuk poin survei
eksternal masing-masing memperoleh poin yang sama sesuai target yang direncanakan.

Grafik 4.9
Skor Perspektif Proses Internal Bisnis

SKOR PERSPEKTIF PROSES INTERNAL BISNIS

11.20

11.10

11.00

10.90

10.80

10.70

10.60

10.50

10.40

Sumber: Hasil Pembinaan dan Supervisi diolah

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 189

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

Sesuai dengan grafik di atas, diperoleh data bahwa KPPN Kuningan
memperoleh skor tertinggi dalam perspektif proses internal bisnis. Untuk perspektif ini, poin
yang menjadi pertimbangan adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO). KPPN Kuningan
memperoleh skor tertinggi dalam perspektif proses internal bisnis dikarenakan NKO KPPN
ini adalah yang tertinggi di antara 11 KPPN lainnya yang berada di wilayah kerja Kanwil
DJPb Provinsi Jawa Barat dengan realisasi sebesar 110.73%. Sedangkan untuk KPPN
yang memperoleh realisasi NKO terendah adalah KPPN Bekasi dengan realisasi sebesar
106.55%. Bobot BSC untuk perspektif proses internal bisnis adalah 10%.

Grafik 4.10
Skor Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN

10.05
10.00

9.95
9.90
9.85
9.80
9.75
9.70
9.65
9.60

Sumber: Hasil Pembinaan dan Supervisi diolah

Terdapat dua indikator dalam penilaian perspektif pertumbuhan dan pembelajaran
yaitu survei kepuasan pegawai terhadap inovasi yang diciptakan oleh KPPN dan survei
kepuasan pegawai terhadap layanan internal KPPN. Target untuk masing-masing indikator
tersebut adalah 100 dengan skor maksimal adalah 10. Sedangkan untuk realisasi pada
indikator survei inovasi internal untuk seluruh KPPN di wilayah provinsi Jawa Barat adalah
100. Kemudian yang mendapatkan peringkat terbaik pada perspektif pertumbuhan dan
pembelajaran ini adalah KPPN Sukabumi, KPPN Karawang, KPPN Sumedang, KPPN
Kuningan, dan KPPN Garut dengan skor 10. Kemudian disusul oleh KPPN Cirebon dengan
skor 9.99 dan realisasi survei internal yaitu 99.82%. Selanjutnya terdapat KPPN Purwakarta
dengan skor 9.97 dan realisasi survei internal yaitu 99.48%. Kemudian terdapat KPPN

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 190

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

Bekasi dengan skor 9.96 dan realisasi survei internal yaitu 99.27%. Selanjutnya disusul oleh
KPPN Tasikmalaya dengan skor 9.91 dan realisasi survei internal yaitu 98.82%. Kemudian
ada KPPN Bandung II dengan skor 9.88 dan realisasi survei internal yaitu 97.67%.
Selanjutnya ada KPPN Bandung I dengan skor 9.86 dan realisasi survei internal yaitu
97.25%. Untuk peringkat yang memperoleh penilaian perspektif pertumbuhan dan
pembelajaran paling rendah adalah KPPN Bogor dengan skor 9.77 dan realisasi survei
internal yaitu 95.33%.

Selanjutnya dilakukan perbandingan total nilai BSC atas tahun anggaran 2019 dan
2020. Berikut disajikan tabel hasil dan grafik analisis perbandingan BSC penilaian kinerja
12 KPPN di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019 dan 2020.

Tabel 4.6
Perbandingan Total Nilai BSC KPPN tahun 2019 dan 2020

RANK KPPN NILAI 2020 NILAI 2019 Rata-rata Selisih

1 SUKABUMI 93.66 95.71 94.69 -2.05
2 SUMEDANG 93.54 94.36 93.95 -0.82
3 GARUT 94.90 92.53 93.72 2.37
4 CIREBON 91.66 94.80 93.23 -3.14
5 PURWAKARTA 93.24 93.06 93.15 0.19
6 BOGOR 93.02 92.42 92.72 0.60
7 BANDUNG II 90.74 93.25 92.00 -2.51
8 KUNINGAN 92.48 91.25 91.87 1.23
9 KARAWANG 91.65 91.89 91.77 -0.24
10 BANDUNG I 88.46 93.70 91.08 -5.24
11 BEKASI 88.30 93.62 90.96 -5.31
12 TASIKMALAYA 87.82 92.75 90.29 -4.93

RATA-RATA TOTAL 91.62 93.28 -1.65

Sumber: Hasil Pembinaan dan Supervisi diolah

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 191

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

Grafik 4.11
Perbandingan Total Nilai BSC Tahun 2019 dan 2020

PERBANDINGAN TOTAL NILAI BSC TAHUN 2019
DAN 2020

98.00
96.00
94.00
92.00
90.00
88.00
86.00
84.00
82.00

NILAI 2020 NILAI 2019 Rata-rata

Sumber: Hasil Pembinaan dan Supervisi diolah

Dari data grafik di atas diketahui bahwa rata-rata akumulasi nilai total BSC
tertinggi diraih oleh KPPN Sukabumi dengan poin 94,69 dan terjadi penurunan poin
perbandingan nilai total BSC antara tahun 2019 ke 2020 sebesar 2,05%. Kemudian disusul
oleh KPPN Sumedang dengan rata-rata poin 93,95 dan terjadi penurunan poin
perbandingan nilai total BSC antara tahun 2019 ke 2020 sebesar 0,82%. Selanjutnya ada
KPPN Garut dengan rata-rata poin 93,72 dan terjadi kenaikan poin perbandingan nilai total
BSC antara tahun 2019 ke 2020 sebesar 2,37%. Kemudian disusul KPPN Cirebon dengan
rata-rata poin 93,23 dan terjadi penurunan poin perbandingan nilai total BSC antara tahun
2019 ke 2020 sebesar 3,14%. Sedangkan untuk KPPN Purwakarta mendapatkan rata-rata
poin sebesar 93,15 dan terjadi kenaikan poin perbandingan nilai total BSC antara tahun
2019 ke 2020 sebesar 0,19%. Untuk posisi ke 6 terdapat KPPN Bogor dengan rata-rata
poin sebesar 92,72 dan terjadi kenaikan poin perbandingan nilai total BSC antara tahun
2019 ke 2020 sebesar 0,60%. Untuk posisi 7 terdapat KPPN Bandung II yang mengalami
penurunan poin perbandingan nilai total BSC antara tahun 2019 ke 2020 sebesar 2,51%
dan rata-rata poin sebesar 92,00. Selanjutnya ada KPPN Kuningan dengan rata-rata poin
91,87 dan terjadi kenaikan poin perbandingan nilai total BSC antara tahun 2019 ke 2020
sebesar 1,23%. Kemudian disusul oleh KPPN Karawang dengan rata-rata poin 91,77 dan
terjadi penurunan poin perbandingan nilai total BSC antara tahun 2019 ke 2020 sebesar

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 192

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

0,24%. Di posisi 10 disusul oleh KPPN Bandung I dengan rata-rata poin 91,08 dan terjadi
penurunan poin perbandingan nilai total BSC antara tahun 2019 ke 2020 sebesar 5,24%.
Selanjutnya terdapat KPPN Bekasi dengan rata-rata poin 90,96 dan terjadi penurunan poin
perbandingan nilai total BSC antara tahun 2019 ke 2020 sebesar 5,31%. Penurunan ini
menjadi angka penurunan tertinggi di wilayah lingkup Provinsi Jawa Barat dibandingkan
dengan KPPN lainnya. Kemudian di peringkat terakhir untuk rata-rata poin total BSC 2019
dan 2020 adalah KPPN Tasikmalaya sebesar 90.29 dan terjadi penurunan poin
perbandingan nilai total BSC antara tahun 2019 ke 2020 sebesar 4,93%.

Dalam perbandingan tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan rata-rata total BSC
yaitu dari 93.28 menjadi 91.62. Indikasi penurunan poin sebesar 1,65 tersebut disebabkan
oleh pandemi Covid-19. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan prestasi yang diperoleh
oleh beberapa KPPN di lingkup Provinsi Jawa Barat. Seperti halnya KPPN Purwakarta
yang telah lulus predikat ISO 9001:2015. Capaian tersebut merupakan prestasi yang luar
biasa bagi KPPN Purwakarta yang telah menyusun kebijakan mutu dengan baik, terlebih
penilaian tersebut dilakukan oleh survei independen. Kemudian prestasi lainnya juga
diterima oleh KPPN Bandung II yang telah mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Penilaian tersebut merupakan penilaian yang dilakukan
oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan
RB). Hal ini membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan tetap berprestasi di
masa pandemi Covid-19.
D. Analisis Tambahan
Selain dari analisis yang dilakukan di atas, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat juga
melakukan analisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis terkait
pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal dan implementasi Teknologi Informasi Komunikasi
(TIK) pada KPPN. Data yang diperoleh pada analisis ini adalah data yang dari hasil kegiatan
fasilitasi, konsultasi atau pada saat kegiatan supervisi KPPN.

Analisis ini merupakan wujud kolaborasi dengan bagian lain dan sebagai bentuk
pembinaan dari Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat yang bersifat efektif dan komprehensif.
Hasil yang diperoleh dari analisis ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian KPPN atas
pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal serta memastikan keadaan sarana dan prasarana
TIK pada KPPN. Pada masa pandemi COVID-19 ini, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat harus
tetap memastikan bahwa pelaksanaan tugas KPPN tetap dilakukan berdasrkan kode etik,
nilai-nilai Kementerian Keuangan dan didukung dengan sarana TIK yang memadai.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 193

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

1. Analisis Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal
KPPN
Sesuai Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-239/PB/2020 tentang Pedoman
Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal dilingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan dimaksud
pada triwulan IV 2020. Dasar penilaiannya adalah laporan dan dokumentasi dari triwulan
IV tahun sebelumnya sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.
Unsur-unsur dalam penilaian pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal
dilingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi penerapan manajemen
risiko, pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, kode etik/disiplin pegawai, dan
pengendalian gratifikasi, pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit
(LHA) Aparat Pengawas Fungsional.

UNSUR PENILAIAN BOBOT

A Penerapan Manajemen Risiko 35%
1 Kepatuhan Penyampaian Laporan 20%
a Waktu Penyampaian Laporan 25%
b Kesesuaian dan Kelengkapan Laporan 75%
2 Kualitas Laporan 50%
a Perumusan Konteks 5%
b Identifikasi Risiko 25%
c Analisis Risiko 10%
d Evaluasi Risiko 20%
e Rencana Mitigasi Risiko 20%
3 Pengembangan Budaya Sadar Risiko 30%
a Komitmen Pimpinan 40%
1) Rapat Pimpinan 25%
2) Dukungan Sumber Daya 35%
3) Dukungan Perangkat Penerapan 40%
b Komunikasi yang berkelanjutan 30%
c Integrasi dalam proses manajemen organisasi 30%

B Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern, Kode Etik/Disiplin Pegawai, 55%
dan Pengendalian Gratifikasi

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 194

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

1 LHPPU Triwulanan Unit Kerja 40%
a Ketepatan waktu penyampaian laporan 20%
b Kualitas laporan 20%
c Substansi laporan 20%
d Pelaksanaan Reperformance dan Fraud Risk Scenario (FRS) 40%
15%
2 Pengendalian Gratifikasi 70%
a Laporan Pengendalian Gratifikasi 60%
1) Ketepatan waktu penyampaian
laporan 40%
2) Ketepatan format laporan 30%
b Pelaksanaan Kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi 15%
20%
3 Penandatanganan Pakta Integritas 20%
a Kepatuhan penyampaian laporan rekapitulasi 60%
b Ketepatan waktu penyampaian laporan
c Kepatuhan penandatanganan dan unggah/upload pakta integritas pada 30%
Aplikasi pbnOpen 25%
15%
4 Kode Etik dan Disiplin Pegawai 40%
a Ketepatan waktu penyampaian laporan 20%
b Ketepatan format laporan 10%
c Kepatuhan pelaksanaan pemantauan/penanganan
d Kepatuhan kode etik/disiplin unit kerja 20%
50%
C Pengelolaan Pengaduan dan Rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) 50%
Aparat Pengawas Fungsional 40%
1 Kepatuhan penyampaian laporan pengaduan 40%
a Ketepatan waktu penyampaian laporan
b Ketepatan format laporan
2 Tindak lanjut pengaduan
3 Tindak lanjut rekomendasi hasil audit

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
terhadap Pelaksanaan tugas kepatuhan internal di KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Jawa Barat Triwulan IV tahun 2020 dan penilaian sesuai Keputusan Dirjen
Perbendaharaan nomor: Kep-239/PB/2020 tentang pedoman penilaian pelaksanaan
tugas KI dilingkungan dapat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 195

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

Penerapan Pelaksanaan Pengelolaan

Manajemen Pemantauan Pengaduan dan

Risiko Pengendalian Intern, Rekomendasi

No KPPN (35%) Kode Etik/Disiplin Laporan Hasil Total
Pegawai, dan Audit (LHA)

Pengendalian Aparat Pengawas

Gratifikasi Fungsional

(55%) (10%)

1 Purwakarta 32,15 52,36 10,00 94,51
10,00 96,26
2 Bandung I 31,26 55,00 10,00 95,43
10,00 97,61
3 Bogor 33,07 52,36 10,00 93,68
10,00 97,11
4 Cirebon 32,61 55,00 10,00 93,66
10,00 98,07
5 Tasikmalaya 31,32 52,36 10,00 97,24
10,00 97,15
6 Karawang 32,11 55,00 10,00 94,55
10,00 97,20
7 Sumedang 31,30 52,36

8 Bandung II 33,07 55,00

9 Garut 32,24 55,00

10 Sukabumi 32,15 55,00

11 Kuningan 32,74 51,81

12 Bekasi 32,20 55,00

Sumber Data dari Lembar kerja penilaian KPPN Lingkup Kanwil Jabar tahun 2020

Nilai tertinggi diperoleh KPPN Bandung II diikuti KPPN Cirebon dan KPPN
Garut, sedangkan nilai terendah ditempati oleh KPPN sumedang.

2. Analisis Hasil Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
Monitoring TIK semester II Tahun 2020 dilaksanakan dalam kurun waktu bulan

Juli s.d. Desember 2020 di seluruh KPPN lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan monitoring ini dilaksanakan dengan
harapan dapat memperoleh gambaran atas beberapa hal sebagai berikut :
a. Pemenuhan perangkat dan kondisi terkini perangkat TIK SPAN maupun Non SPAN;
b. Pengelolaan TIK oleh KPPN dan penerapan SOP pelaksanaan tugas yang terkait

dengan TIK serta memantau kepatuhan KPPN dalam pelaksanaan SOP sehubungan
dengan implementasi SPAN;

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 196

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

c. melakukan pemetaan dan inventarisasi permasalahan terkait dengan pemanfaatan
TIK dan pelaksanaan SPAN maupun Non SPAN;

d. pelaksanaan implementasi SPAN terkait SOP maupun kendala di lapangan.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan pada seluruh KPPN lingkup
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat secara on the spot pada bulan
Oktober dan November 2020, dapat diperoleh gambaran hal – hal sebagai berikut :
a. Secara umum semua KPPN telah memiliki perangkat TIK yang lengkap sesuai

standar yang ditetapkan dan jumlah yang cukup memadai untuk mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPPN sehari-hari, baik untuk kegiatan yang
berkaitan dengan SPAN maupun non SPAN. Keseluruhan perangkat TIK yang
dimiliki oleh KPPN dalam kondisi baik dan dapat digunakan untuk mendukung
pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, meskipun sebagian perangkat sudah lama yang
perlu diganti/update.
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan TIK telah dilaksanakan
sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku yang telah diatur dari Kantor Pusat.
Semua kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan IT telah
dilakukan penanganan sesuai dengan frekuensi kepentingan masing-masing.
Dengan demikian kepatuhan KPPN terhadap pelaksanaan SOP sehubungan
dengan pelaksanaan atau pengelolaan TIK dalam implementasi SPAN maupun
Non SPAN sangat baik dan berjalan sesuai ketentuan.
c. Permasalahan yang dihadapi menyangkut pada pemenuhan perangkat hardware
berupa PC, server atau UPS yang sudah lama, sehingga perlu di-update. Dampak
yang dirasakan pada umumnya terkait dengan pengamanan perangkat yang riskan
rusak jika listrik mati mendadak atau lambatnya pelayanan dan pekerjaan pada
kondisi tertentu seperti saat kesibukan tinggi. Terhadap permasalahan tersebut
telah dilakukan tindak lanjut yang solutif dari masing-masing KPPN yang mengalami
kendala dimaksud dan sesuai rekomendasi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat yaitu dengan menghubungi Kantor Pusat dan/ atau melakukan
tindakan yang dianggap perlu sebagai solusi sementara.
d. Kegiatan terkait dengan implementasi SPAN pada KPPN dilaksanakan pada
Subbag Umum, Seksi PDMS, Seksi Bank dan Seksi Vera-KI secara sinergi. Semua
aspek kegiatan yang berhubungan dengan implementasi SPAN tersebut yaitu
registrasi baru/penggantian sementara/penonaktifan/perubahan hak akses user
SPAN, modul komitmen, modul supplier, modul pembayaran, modul penerimaan

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 197

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN DAN SUPERVISI KPPN

maupun modul pelaporan, telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur (SOP) pada KPPN. Semua KPPN telah menerapkan dengan baik SOP
dalam implementasi SPAN, yang telah dijadikan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas sehari – hari sehingga selain keamanan terhadap transaksi
keuangan dan kerugian negara, juga akan menghasilkan output yang maksimal
dalam pengelolaan keuangan negara.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 198

BAB V
KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI

Glamping di
Dusun Bambu

Resort ini terkenal dengan pondokan bambu di
pinggir danau yang ikonik dengan berbagai kegiatan
outdoor yang menarik.
Kamu juga bisa beristirahat dengan suasana yang
sejuk dan lebih dekat dengan alam. Begitu pula
dengan kementerian keuangan yang selalu berusaha
untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat dengan
berbagai fasilitas pelayanan dan informasi yang
aktual.

TARI JAIPONG

Tari jaipong mendefinisikan perempuan
Sunda yang penuh semangat, ramah,
berani, gesit dan santun. Setiap
gerakannya dibawakan dengan sempurna
mulai dari gerakan lemah gemulai hingga
lincah dalam tempo yang cepat

KESEMPURNAAN

merupakan salah satu nilai
Kementerian Keuangan
dimana Kementerian

Keuangan selalu melakukan
perbaikan dalam segala

bidang untuk memberikan
yang terbaik

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan tinjauan atas supervisi dan pembinaan KPPN lingkup

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa:
1. Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan amanat Kementerian

Keuangan dalam melakukan pembinaan dan supervisi KPPN. Pembinaan dan supervisi
dilakukan dalam rangka mewujudkan sebuah organisasi yang ideal, unggul, terintegrasi,
dan berkelas internasional. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah melakukan
pembinaan dan supervisi terhadap 12 KPPN yang berada di wilayah kerja Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat yaitu KPPN Bandung I, KPPN Bandung II, KPPN Bogor, KPPN
Bekasi, KPPN Sukabumi, KPPN Cirebon, KPPN Tasikmalaya, KPPN Kuningan, KPPN
Purwakarta, KPPN Karawang, KPPN Garut dan KPPN Sumedang.
2. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah melakukan penilaian atas enam unsur pembinaan
dan supervisi yang meliputi: efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan APBN,
pengelolaan perbendaharaan negara, representasi Kementerian Keuangan di daerah,
special mission, tata kelola internal, serta inovasi dan prestasi. Tujuan dari pembinaan
dan supervisi ini untuk meningkatkan pelayanan internal maupun eksternal (stakeholder)
KPPN. Dalam pelaksanaannya, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah menciptakan
berbagai inovasi yang mendorong KPPN mencapai prestasi yang lebih baik lagi dan
bahkan meraih prestasi-prestasi yang baru. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Kementerian
Keuangan yaitu kesempurnaan.
3. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pembinaan dan supervisi
terhadap unsur inovasi dan prestasi bersama KPPN di lingkup kerjanya pada masa
pandemi COVID-19 ini. Sebagai contoh capaian prestasi berupa apresiasi dan
penganugerahan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada
KPPN Bandung II dan predikat ISO 9001:2015 yang didapatkan oleh KPPN Purwakarta.
4. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pembinaan berupa konsultasi dan
fasilitasi serta supervisi KPPN berupa monitoring dan evaluasi pada semester II tahun
2020 dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang di dalamnya meliputi pembinaan dan

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2020 199