Zona Berdasarkan Deskripsi Ketentuan
Pusat Kegiatan
Kabupaten Terbatas
Diijinkan % (dua puluh
persen) dari
blok
peruntukan
permukiman
dengan KDB
maksimum
sebesar 60 %
(enam puluh
persen), KLB
maksimum
1,4 (satu
koma empat)
KDH minimal
20 % (dua
puluh persen)
dari luas
persil.
H.3 Kawasan Pertambangan dan energi
Kawasan diizinkan kegiatan diizinkan secara
Peratambangan penelitian, dan terbatas berupa
Mineral Logam pemungutan hasil kegiatan
tambang mineral pertambangan
bukan logam dan yang berada di
LAPORAN AKHIR
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Umum Kegiatan
Sarana Keterangan
Prasarana
bersyarat Tidak Minumum
diperbolehkan/dilarang
maksimum 10 %
(sepuluh persen) an untuk
dari blok peruntukan
peruntukan lainnya.
perkebunan dengan
KDB maksimum c. Kawasan
sebesar 60 % (enam perekbunan
puluh persen), KLB yang
maksimum 1,4 bertampalan
(satu koma empat) dengan
KDH minimal 20 % kawasan
dua puluh persen) cagar
dari luas persil. budaya
maka tidak
dapat beralih
fungsi dan
tetap
menjadi
perekbunan
kecuali
untuk
pendukung
wisata.
tidak diizinkan yaitu sarana a. ketentuan
pengambilan bahan prasarana terkait
tambang pada lokasi minimum, kegiatan
yang menimbulkan jaringan jalan pasca
rawan longsor serta dan utilitas tambang
BAB VII | 119
Zona Berdasarkan Deskripsi Ketentuan
Pusat Kegiatan
Kabupaten Diijinkan Terbatas
pembangunan sekitar area yang
penunjang aktivitas sudah
pertambangan tereksploitasi
untuk
pertambangan
sejenis
LAPORAN AKHIR
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Umum Kegiatan Sarana Keterangan
bersyarat Prasarana
Tidak Minumum
diperbolehkan/dilarang
merusak sarana pendukung diwajibkan
lingkungan permukiman kawasan melakukan
dan sistem jaringan pertambangan rehabilitasi
prasarana lingkungan
tambang
(reklamasi)
sesuai
dengan
peraturan
terkait;
b. ketentuan
penyediaan
teknologi
yang
diperuntuka
n untuk
pertambanga
n yang
ramah
lingkungan
dan memiliki
nilai
ekonomi
terhadap
masyarakat
sekitar
kawasan
tambang
BAB VII | 120
Zona Berdasarkan Deskripsi Ketentuan
Pusat Kegiatan Terbatas
Kabupaten
Diijinkan
Kawasan diizinkan kegiatan diizinkan secara
Peratambangan penelitian, dan terbatas berupa
Mineral Bukan pemungutan hasil kegiatan
Logam tambang mineral pertambangan
bukan logam dan yang berada di
pembangunan sekitar area yang
penunjang aktivitas sudah
pertambangan tereksploitasi
untuk
pertambangan
sejenis
LAPORAN AKHIR
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Umum Kegiatan Sarana Keterangan
bersyarat Prasarana
Tidak Minumum
diperbolehkan/dilarang
c. ketentuan
lain meliputi
arahan
peraturan
zonasi untuk
kawasan
pertambanga
n dan energi
diatur sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
tidak diizinkan yaitu sarana d. ketentuan
pengambilan bahan prasarana terkait
tambang pada lokasi minimum, kegiatan
yang menimbulkan jaringan jalan pasca
rawan longsor serta dan utilitas tambang
merusak sarana pendukung diwajibkan
lingkungan permukiman kawasan melakukan
dan sistem jaringan pertambangan rehabilitasi
prasarana lingkungan
tambang
(reklamasi)
sesuai
dengan
BAB VII | 121
Zona Berdasarkan Deskripsi Ketentuan
Pusat Kegiatan Terbatas
Kabupaten
Diijinkan
LAPORAN AKHIR
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Umum Kegiatan
Sarana Keterangan
Prasarana
bersyarat Tidak Minumum
diperbolehkan/dilarang
peraturan
terkait;
e. ketentuan
penyediaan
teknologi
yang
diperuntuka
n untuk
pertambanga
n yang
ramah
lingkungan
dan memiliki
nilai
ekonomi
terhadap
masyarakat
sekitar
kawasan
tambang
f. ketentuan
lain meliputi
arahan
peraturan
zonasi untuk
kawasan
pertambanga
n dan energi
BAB VII | 122
Zona Berdasarkan Deskripsi Ketentuan
Pusat Kegiatan Terbatas
Kabupaten
Diijinkan
H,5, Kawasan pemanfaatan potensi p
Pariwisata alam, budaya b
masyarakat sesuai p
H.6 Kawasan daya dukung dan p
Permukiman daya tampung w
Kawasan lingkungan serta k
Permukiman perlindungan h
Perkotaan terhadap situs p
peninggalan m
kebudayaan masa p
lampau dan wisata
buatan
a. semua jenis a. kegiatan a
kegiatan perdagangan
perumahan dengan dan jasa,
kepadatan tinggi sarana
dan sedang pelayanan
termasuk sarana umum,
LAPORAN AKHIR
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Umum Kegiatan
bersyarat Tidak Sarana Keterangan
diperbolehkan/dilarang Prasarana
Minumum diatur sesuai
dengan
pembatasan pendirian pemanfaatan yang tidak jaringan listrik, ketentuan
bangunan (kecuali diperbolehkan berupa telepon, peraturan
permukiman penduduk) pendirian bangunan jaringan jalan perundang-
pada koridor jalur selain diklasifikasikan raya, tempat undangan
wisata utama maupun diijinkan pembuangan
kawasan obyek wisata sampah, pengembangan
hanya untuk kegiatan drainase dan kegiatan
peruntukan lahan yang saluran air pariwisata
menunjang kegiatan limbah diarahkan agar
pariwisata tidak
mengganggu
fungsi lindung
serta
mendukung
upaya
pelestarian
lingkungan
hidup
a. kegiatan Pemanfaatan yang tidak
perdagangan dan diizinkan, berupa
jasa skala menengah kegiatan kawasan
dan besar diijinkan peruntukan industri
dengan syarat skala besar
melaksanakan
BAB VII | 123
Zona Berdasarkan Ketentuan
Pusat Kegiatan
Kabupaten Deskripsi
Diijinkan Terbatas
prasarana perkantoran
penunjangnya, dengan
RTH dengan perubahan
ketentuan KDB maksimum
maksimum sebesar 20 % (dua
50-70 % (lima puluh persen)
puluh persen dari blok
sampai tujuh peruntukan
puluh persen), KLB permukiman
maksimum sebesar dengan KDB
2,1 (dua koma maksimum
satu ), KDH sebesar 60 %
minimal 10 % (enam puluh
(sepuluh persen) persen), KLB
dari luas persil; maksimum 1,4
dan (satu koma
b. sarana prasarana empat) KDH b
minimum yaitu minimal 20 %
jalur pejalan kaki, (dua puluh
ruang terbuka persen) dari
hijau, ruang luas persil;
terbuka non hijau, dan
utilitas, prasarana b. kegiatan
lingkungan dan sentra industri
fasilitas penunjang kecil dan
kawasan menengah
permukiman; dan diijinkan seara
terbatas
LAPORAN AKHIR
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Umum Kegiatan
Sarana Keterangan
Prasarana
bersyarat Tidak Minumum
diperbolehkan/dilarang
penyusunan UKL-
UPL, melaksanakan
ANDALALIN,
mendapat
rekomendasi dari
TKPRD, dengan
perubahan
maksimum 20 %
(dua puluh persen)
dari blok
peruntukan
permukiman dengan
KDB maksimum
sebesar 60 % (enam
puluh persen), KLB
maksimum 1,4 (satu
koma empat) KDH
minimal 20 % (dua
puluh persen) dari
luas persil.
b. kegiatan sarana
pelayanan umum
skala menengah dan
besar diijinkan
dengan syarat
melaksanakan
penyusunan UKL-
UPL, melaksanakan
BAB VII | 124
Zona Berdasarkan Ketentuan
Pusat Kegiatan
Kabupaten Deskripsi
Diijinkan Terbatas
c. pemanfaatan dengan
ruang untuk batasan tidak
pergudangan dan menganggu
fasilitas umum lingkungan
yang skala besar sekitarnya,
harus KDB
menyediakan jalur maksimum
pendekat (frontage) sebesar 70 %
(tujuh puluh
persen), KLB c
maksimum 2,1
(dua koma
satu), KDH
minimal 20 %
(dua puluh
persen) dari
luas persil
d
LAPORAN AKHIR
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Umum Kegiatan
Sarana Keterangan
Prasarana
bersyarat Tidak Minumum
diperbolehkan/dilarang
ANDALALIN dengan
perubahan
maksimum 20 %
(dua puluh persen)
dari blok
peruntukan
permukiman dengan
KDB maksimum
sebesar 60 % (enam
puluh persen), KLB
maksimum 1,4 (satu
koma empat) KDH
minimal 20 % (dua
puluh persen) dari
luas persil;
c. kawasan
permukiman yang
bertampalan dengan
kawasan cagar
budaya diizinkan
dengan syarat
sebagai penunjang
wisata;
d. kawasan
permukiman yang
bertampalan dengan
kawasan perikanan
budidaya diizinkan
BAB VII | 125
Zona Berdasarkan Deskripsi Ketentuan
Pusat Kegiatan Terbatas
Kabupaten
Diijinkan
e
f.
LAPORAN AKHIR
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Umum Kegiatan
Sarana Keterangan
Prasarana
bersyarat Tidak Minumum
diperbolehkan/dilarang
dengan syarat tidak
menganggu sumber
daya air dan tidak
bersebelahan
langsung dengan
perumahan;
e. kawasan
permukiman yang
bertampalan dengan
kawasan pariwisata
berupa lokasi
pariwisata budaya
berupa candi dan
makam diizinkan
dengan syarat
sebagai penunjang
wisata;
. kawasan
permukiman yang
bertampalan dengan
kawasan pariwisata
berupa pariwisata
budaya berupa
masjid, pura dan
klenteng makan
diizinkan dengan
BAB VII | 126
Zona Berdasarkan Deskripsi Ketentuan
Pusat Kegiatan Terbatas
Kabupaten
g
Diijinkan
Kawasan a. semua jenis a. kegiatan a
Permukiman b
Perdesaan kegiatan perdagangan
perumahan dengan dan jasa,
kepadatan sedang sarana
dan rendah pelayanan
termasuk sarana umum,
prasarana perkantoran
penunjangnya, dengan
RTH dengan perubahan
ketentuan KDB maksimum
maksimum sebesar 20 % (dua
50-70 % (lima puluh persen)
puluh persen dari blok
sampai tujuh peruntukan
puluh persen), KLB permukiman
maksimum sebesar dengan KDB
2,1 (dua koma maksimum
satu ), KDH sebesar 60 %
LAPORAN AKHIR
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Umum Kegiatan
Sarana Keterangan
Prasarana
bersyarat Tidak Minumum
diperbolehkan/dilarang
syarat sebagai
tempat ibadah; dan
g. kawasan
permukiman yang
bertampalan dengan
kawasan pertahanan
dan keamanan
sebagai penunjang
kawasan perkotaan
KAIMANA
a. kegiatan kawasan
peruntukan industri
skala besar dengan
syarat wajib AMDAL
dan tidak
mencemari
lingkungan;
b. kawasan
permukiman yang
bertampalan dengan
kawasan cagar
budaya diizinkan
dengan syarat
sebagai penunjang
wisata;
BAB VII | 127
Zona Berdasarkan Ketentuan
Pusat Kegiatan
Kabupaten Deskripsi
Diijinkan Terbatas
minimal 10 % (enam puluh c
(sepuluh persen) persen), KLB
dari luas persil; maksimum 1,4
dan (satu koma
b. sarana prasarana empat) KDH
minimum yaitu minimal 20 %
jalur pejalan kaki, (dua puluh
ruang terbuka persen) dari
hijau, ruang luas persil;
terbuka non hijau, dan
utilitas, prasarana b. kegiatan
lingkungan dan sentra industri d
fasilitas penunjang kecil dan
kawasan menengah
permukiman diijinkan seara
terbatas
dengan
batasan tidak
menganggu
lingkungan
sekitarnya,
KDB
maksimum e
sebesar 70 %
(tujuh puluh
persen), KLB
maksimum 2,1
(dua koma
LAPORAN AKHIR
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Umum Kegiatan
Sarana Keterangan
Prasarana
bersyarat Tidak Minumum
diperbolehkan/dilarang
c. kawasan
permukiman yang
bertampalan dengan
kawasan perikanan
budidaya diizinkan
dengan syarat tidak
menganggu sumber
daya air dan tidak
bersebelahan
langsung dengan
perumahan;
d. kawasan
permukiman yang
bertampalan dengan
kawasan pariwisata
berupa lokasi
parwisata budaya
berupa candi dan
makam diizinkan
dengan syarat
sebagai penunjang
wisata;
e. kawasan
permukiman yang
bertampalan dengan
kawasan pariwisata
berupa lokasi
pariwisata budaya
BAB VII | 128
Zona Berdasarkan Deskripsi Ketentuan
Pusat Kegiatan
Kabupaten Terbatas
Diijinkan satu), KDH
minimal 20 %
(dua puluh
persen) dari
luas persil
f.
C.7. Kawasan kegiatan pemanfaatan p
Perahanan dan pembangunan untuk ruang secara s
Keamanan prasarana dan sarana terbatas dan s
penunjang aspek selektif sesuai k
pertahanan dan dengan ketentuan p
keamanan negara peraturan
sesuai dengan perundang-
ketentuan peraturan undangan
perundang-undangan
dan penghijauan
LAPORAN AKHIR
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Umum Kegiatan
Sarana Keterangan
Prasarana
bersyarat Tidak Minumum
diperbolehkan/dilarang
berupa masjid, pura
dan klenteng
makan diizinkan
dengan syarat
sebagai tempat
ibadah; dan
. kawasan
permukiman yang
bertampalan dengan
kawasan pertahanan
dan keamanan
sebagai penunjang
kawasan perkotaan
KAIMANA
pemanfaatan ruang kegiatan yang dilarang
secara terbatas dan terdiri atas kegiatan
selektif sesuai dengan selain kegiatan yang
ketentuan peraturan diijinkan.
perundang-undangan
BAB VII | 129
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
7.4. KETENTUAN KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG
Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berupa pelaksanaan kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan terhadap kegiatan berusaha dan kegiatan non-berusaha.
Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan melalui:
Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; atau
Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bersifat strategis nasional dan belum
dimuat dalam rencana tata ruang, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diberikan dalam
bentuk rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ketentuan lebih lanjut mengenai
prosedur perolehan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.5. KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
Ketentuan insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah
daerah kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan
rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata
ruang. Ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:
Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan
tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang;
dan
Meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang
sejalan dengan rencana tata ruang;
Pemberian insentif dan disinsentif diselenggarakan untuk:
Meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruarrg dalam rangka mewujudkan
Tata Ruang sesuai dengan RTR;
Memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka
Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.
Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk
mendukung perwujudan RTR. Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
Menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona
yang didorong; atau
Menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
A. Pemberian Insentif
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif meliputi
LAPORAN AKHIR BAB VII | 130
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
a) Insentif merupakan perangkat untuk mernotivasi, mendorong, memberikan daya tarik
dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembarigannya. Insentif
sebagaimana dapat berupa:
1) insentif liskal; dan/atau
Insentif fiskal dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau
penerimaan negara bukan pajak. Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) insentif nonfiskal.
Insentif nonfiskal dapat berupa:
▪ pemberian kompensasi;
▪ subsidi;
▪ imbalan;
▪ sewa ruang;
▪ urun saham;
▪ fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
▪ penyediaan prasarana dan sarana;
▪ penghargaan; dan/atau
▪ publikasi atau promosi.
b) Insentif dapat diberikan oleh:
1) Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
2) Pemerintah Daerah kepada Pemertntah Daerah lainnya; dan
3) Pemet'intah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap pelaksanaan
kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang. Ketentuan insentif disusun berdasarkan:
Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan
kawasan strategis kabupaten;
Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
Ketentuan insentif berupa:
Fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi;
dan/atau
Non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan,
imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan,
dan/atau publikasi atau promosi.
LAPORAN AKHIR BAB VII | 131
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
Pemberian insentif dapat berbentuk:
Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan
urun saham;
Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
B. Pemberian Disinsentif
Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan
terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Disinsentif dapat berupa:
a) Disinsentif fiskal; dan/atau
Disinsentif fiskal dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
b) Disinsentif nonfiskal.
Disinsentif nonfiskal dapat berupa:
1) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
2) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
3) pemberian status tertentu.
Disinsentif dapat diberikan oleh:
a) Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
b) Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
c) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
LAPORAN AKHIR BAB VII | 132
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
Gambar 7.5. Skema Insentif dan Disinsentif
Ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan
pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya. Ketentuan disinsentif
disusun berdasarkan:
Rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan
kawasan strategis kabupaten;
Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
Ketentuan disinsentif berupa:
Fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
Non fiskal berupa:
▪ kewajiban memberi kompensasi;
▪ pensyaratan khusus dalam perizinan;
▪ kewajiban memberi imbalan; dan/atau
▪ pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
Pemberian disinsentif dapat berbentuk:
Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang
dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang dibutuhkan akibat pemanfaatan ruang;
Pembatasan penyediaan infrastruktur;
Pengenaan kompensasi; dan
LAPORAN AKHIR BAB VII | 133
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
Penalti.
7.6. ARAHAN SANKSI
Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan
pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang
berlaku. Arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang
diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
Sedangkan pengenaan sanksi dilakukan melalui sanksi administratif. Sanksi administratif
dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang
mengakibatkan perubahan fungsi ruang. Pemeriksaan perubahan fungsi ruang dilakukan melalui
audit Tata Ruang. Dalam hal terdapat perubahan fungsi Laut, pemeriksaan fungsi ruang Laut
dilaksanakan oleh menteri yang rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
Audit Tata Ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah
Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
Hasil audit Tata Ruang ditetapkan dengan:
keputusan Menteri untuk hasil audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah
Pusat;
keputusan gubernur untuk hasil audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi; atau
Keputusan bupati/wali kota untuk hasil audit Tata Ruang yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.
Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik
pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan. Ketentuan lebih lanjut
mengenai audit Tata Ruang diatur dengan Peraturan Menteri dan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan sesuai dengan kewenangannya.
Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif berupa:
Peringatan tertulis;
Denda administratil;
Penghentian sementara kegiatan;
Penghentian sementara pelayanan umum;
Penutupan lokasi;
Pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
Pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
LAPORAN AKHIR BAB VII | 134
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
Pembongkaran bangunan; dan/atau
Pemulihan fungsi ruang.
Pengenaan sanksi administratif disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran
Pemanfaatan Ruang. Sanksi administratif dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah
Pusat dan / atau Pemerintah Daerah.
Gambar 7.6. Pengenaan Sanksi Administratif
Arahan sanksi administratif berfungsi:
untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan
bidang penataan ruang; dan
sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
▪ pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
▪ pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang
diberikan oleh pejabat yang berwenang;
▪ pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan
oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
▪ pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang
dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai miliki umum.
Arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
Nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan
ruang; dan/atau
Kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
Arahan sanksi dilakukan terhadap:
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
LAPORAN AKHIR BAB VII | 135
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang
diberikan oleh pejabat yang berwenang;
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh
pejabat yang berwenang; dan/atau
Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan
oleh peraturan perundang-undangan sebagai miliki umum.
Setiap orang yang melanggar ketentuan terhadap norma kewajiban dikenakan sanksi
administratif. Sanksi administratif dapat berupa:
Peringatan tertulis; Denda administratif;
Penghentian sementara kegiatan;
Penghentian sementara pelayanan umum;
Penutupan lokasi;
Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
Pembongkaran bangunan; dan/atau
Pemulihan fungsi ruang.
Sanksi administratif dapat dilakukan secara berjenjang dan/atau secara berjenjang.
7.7. PENYELESAIAN SENGKETA PENATAAN RUANG
Sengketa Penataau Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam
Pelaksanaan Penataan Ruang. Antarpemangku kepentingan yaitu antarorang perseorangan,
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Penyelesaian sengketa Penataan Ruang
pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya
penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penyeiesaran sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan dilakukan melalui negosiasi,
mediasi, dan atau konsiliasi.
Negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa antarkedua belah pihak yang
bersengketa.
Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga
sebagai mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa.
Konsiliasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yarrg melibatkan pihak ketiga
untuk menawarkan solusi untuk disepakati oreh pihak yang bersengketa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang diatur dengan
Peraturan Menteri.
LAPORAN AKHIR BAB VII | 136
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
Gambar 7. 1 Skema Penyelesaian Sengketa
Gambar 7. 2 Lanjutan Skema Penyelesaian Sengketa
LAPORAN AKHIR BAB VII | 137
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
Bab 8 Hak, Kewajiban & Peran Masyarakat, menjelaskan
mengenai hak masyarakat serta kewajiban serta peran
masyarakat dalam Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten
Kaimana.
Undang-Undang No. 26 tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap orang,kelompok dan badan
hukum berhak (dan wajib) berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun tujuan peran serta masyarakat yang ingin
dicapai, pada prinsipnya harus pula dikondisikan suatu situasi di mana timbul keinginan
masyarakat untuk berperan serta. Hal ini akan sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan
pencapaian tujuan peranserta masyarakat itu sediri. Pengkondisian tersebut harus mengarah
kepada timbulnya peran serta bebas dan mengeliminir sebanyak mungkin peranserta ‘terpaksa'.
Peran serta ‘bebas’ terjadi bila seorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu
kegiatan partisipatif tertentu.
Pada kasus kelompok miskin dan lemah, partisipasi dapat berkontribusi ke proses
peningkatan, pendidikan, dan pelatihan sebagai penyatuan (integrasi) ke dalam komunitas yang
lebih luas yang di dalamnya rasa ketidakberdayaan (powerlessness) dapat ditanggulangi dan
swadaya (self-help) dan pembangunan kepemimpinan dapat dipromosikan.
Dari segi politik, partisipasi lebih mempromosikan participatory dibanding demokrasi
perwakilan (representative democracy) sebagai hak demokrasi dan setiap orang dan dengan
demikian publik secara umum, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Partisipasi publik juga akan membantu dewan (DPRD) dan para pembuat keputusan lainnya untuk
LAPORAN AKHIR BAB IIX | 1
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai permintaan permintaan dan aspirasi konstituen
mereka atau semua pihak yang akan terpengaruh, dan sensitivitas pembuatan keputusan dapat
dimaksimalkan jika ditangani secara tepat.
Dan segi planning partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan dan
prioritas, penilaian akan public interest dalam dinamikanya serta diterimanya proposal-proposal
perencanaan. Keuntungan lain dari public participation adalah kemungkinan tercapainya
hubungan yang lebih dekat antara warga dengan otoritas kabupaten/kota dan menggantikan
perilaku they/we menjadi perilaku us. Banyak faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam
mendorong peran serta masyarakat dalam perencanaan.
Peran-serta masyarakat dalam sistem perencanaan dihadapkan pada berbagai persoalan,
baik pada level negara bagian maupun lokal. Hambatan atau kendala dalam mendorong peran
serta masyarakat dalam penataan ruang yaitu:
Partisipasi dalam proses perencanaan lokal umumnya dimulai sangat terlambat, yaitu
setelah rencana (the real planning directions) telah selesai disusun, sehingga
masyarakat akhirnya hanya mempertanyakan hal-hal bersifat detail.
Partisipasi komunitas yang sungguh-sungguh sangat sedikit apalagi mengenai isu-isu
besar seperti pertumbuhan dan pembangunan kabupaten/kota.
Ketika partisipasi tersebut benar-benar diinginkan, terlalu sedikit masyarakat yang
terorganisasi atau yang terstruktur secara mapan yang efektif mengajukan masukan
dan komunitas.
Secara umum, komunitas belum memiliki sumberdaya yang baik dalam hal waktu,
keahlian atau ruang untuk membuat aspirasi yang efektif. Diperlukan pemberdayaan
dan peningkatan peran serta masyarakat di dalam proses pembangunan sebagai
suatu sistem yang dipadukan dengan visi kabupaten/kota yang bertujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8.1. HAK MASYARAKAT
Di dalam masyarakat ada kesan bahwa tata ruang tidak banyak gunanya. Tata ruang terlihat
sekedar sebagai peta-peta dengan berbagai warna yang menunjukkan peruntukkan dan
penggunaan lahan disertai penjelasan tertulis mengenai besaran kebutuhan alokasi ruangnya
yang sama sekali tidak tercermin di lapangan. Memang tata ruang tidak akan memadai jika hanya
mempertimbangkan aspek fisik, kecenderungan perkembangan dan minat investor. Tanpa
memperhatikan aspirasi masyarakat setempat, tata ruang tak akan bermanfaat. Tata ruang yang
direncanakan dan ditetapkan tanpa peran serta ataupun diketahui oleh masyarakat juga tidak
ada gunanya.
Maka dalam perencanaan tata ruang mulai dari rencana tata ruang wilayah sampai rencana
teknik ruang kota, masyarakat sebagai stakeholder harus diikutsertakan dalam proses
perencanaan dari penyerapan aspirasi sampai adanya sosialisasi rencana.
Berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang No.26 tahun 2007 disebutkan bahwa setiap
orang memiliki hal dalam penataan sebagai berikut:
LAPORAN AKHIR BAB IIX | 2
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
1 Mengetahui rencana tata ruang;
2 Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
3 Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat
4 Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
5 Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan
6 Yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
7 Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang
8 Tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
9 Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang
10 Izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata
11 Ruang menimbulkan kerugian.
Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari pemerintah masyarakat dapat
mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan
oleh Pemerintah Provinsi atau pemerintah kabupaten/kota pada tempat-tempat yang
memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
Maka pemerintah harus menyediakan sarana/media pengumuman atau penyebarluasan
dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada
tempat-tempat umum dan juga pada media masa, serta melalui pembangunan sistem informasi
tata ruang. Dengan demikian masyarakat akan dapat mengakses dan dapat mengetahui arah
perkembangan wilayah/kota kedepan sampai dengan tahun 2029.
Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat
penataan ruang dan perkembangan wilayah di tiap wilayah/kawasan, pelaksanaannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku. Sedangkan
dalam upaya menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung
didalamnya, yang berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar
pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada
masyarakat setempat, dengan ketentuan meliputi:
a. Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula
yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW Provinsi diselenggarakan
dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak maka
penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agar masyarakat mendapat akses informasi yang baik perlu diupayakan adanya
pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU). Sistem informasi ini nantinya dapat
diakses masyarakat untuk mendapatkan informasi tata ruang dari tingkat perencanaan makro
sampai rinci. Selain itu Simtaru ini juga dapat diakses antara SKPD sehingga dapat meningkatkan
koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan.
LAPORAN AKHIR BAB IIX | 3
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
8.2. KEWAJIBAN MASYARAKAT
Dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan Undang-undang No. 26 tahun 2007 disebutkan
bahwa , setiap orang wajib:
1 Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
2 Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang
3 Berwenang;
4 Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan
5 Ruang; dan
6 Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
7 Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi
dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.3. PERAN SERTA MASYARAKAT
Peran masyarakat dalam tahap pengendalian pemanfaatan ruang berupa:
1 Pemberian masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, ketentuan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta
pengenaan sanksi;
2 Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang
yang telah ditetapkan;
3 Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan
dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang
melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
4 Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap
pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Sebagai pihak yang paling terkena akibat dari pemanfaatan ruang, masyarakat harus
dilindungi dari berbagai tekanan dan paksaan pembangunan yang dilegitimasi oleh birokrasi yang
sering tidak difahaminya. Untuk itu disusun suatu upaya guna menempatkan masyarakat pada
porsi yang seharusnya yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang
yang bertujuan:
5 Menumbuh-kembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban masyarakat dan
stakeholder lainnya dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang
yang telah ditetapkan.
6 Meningkatkan kesadaran para pelaku pembangunan bahwa masyarakat bukanlah
obyek pemanfaatan ruang, tetapi justru merekalah pelaku dan pemanfaat utama yang
seharusnya terlibat dari proses awal sampai akhir dalam memanfaatkan ruang.
LAPORAN AKHIR BAB IIX | 4
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
7 Mendorong masyarakat dan civil society organization atau lembaga swadaya
masyarakat untuk lebih berperan dan terlibat dalam memanfaatkan ruang.
Pemanfaatan ruang dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Kab/Kota,
swasta atau masyarakat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Pemanfaatan ruang oleh
masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum
adat, kelompok profesi, kelompok minat, dan badan hukum. Komponen-komponen tersebut
adalah stakeholder dalam pemanfaatan ruang.
Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah
Kab/Kota dapat berbentuk :
a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan
dicapai.
b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan
untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula perencanaan tata
ruang kawasan.
c. Bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah Kota/kota.
d. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi
dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kota/kota.
e. Pengajuan keberatan terhadap rancangan RTRW Kota/kota.
Pelaksanaan peran serta tersebut dilakukan dengan pemberian saran, pertimbangan,
pendapat, tanggapan, keberatan atau masukan terhadap informasi tentang penentuan arah
pengembangan, pengidentifikasian potensi dan masalah, serta rancangan RTRW. Penyampaian
tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis terhadap Walikota dan DPRD. Selain itu peran serta
masyarakat dapat berbentuk bantuan dana dalam penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan
di wilayah kota yang dilaksanakan oleh masyarakat yang mempunyai hak atas ruang kawasan
yang direncanakan.
Keterlibatan masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang wilayah Nasional, Propinsi dan
Kabupaten/Kota dilakukan melalui mekanisme dan prosedur pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dengan langkah-langkah kegiatan yang meliputi
tahapan-tahapan sebagai berikut:
(1). Adjustment/Penyesuaian
Dalam proses adjustment dari rencana tata ruang wilayah Nasional, tata ruang wilayah
Propinsi, tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, stakeholder yang berwenang
membuat/mengambil kebijakan, khususnya dari lembaga eksekutif yang terdiri dari Menteri
terkait, Gubernur, Bupati/Walikota wajib mensosialisasikan dan mengadaptasikan kepada
stakeholder yang akan terkena dampak langsung atas pelaksanaan pembangunan. Dalam
hal adjustment Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan atau Rencana Teknik Ruang
(RTR), sosialisasi dan adaptasi kepada masyarakat pada wilayah peruntukan dilakukan oleh
instansi yang berwenang.
Ketiga stakeholder lainnya melakukan pengawasan, dorongan, mediasi, dan penciptaan
iklim yang kondusif agar proses adjustment berjalan lancar, transparan dan akuntabel.
Inisiatif dari adjutment bisa dimulai dari Eksekutif mapun stakeholder yang terkena dampak
atau stakeholder lain yang telah mengetahuinya dengan mengajukan permintaan kepada
LAPORAN AKHIR BAB IIX | 5
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
institusi yang berwenang.
Sosialisasi rencana tata ruang sebagaimana disebut di atas dilaksanakan paling tidak
selama 7 (tujuh) hari berturut-turut melalui media cetak yang terbit dan atau beredar pada
wilayah setempat, media elektronik yang berada dan atau siaran/penayangan mencakup
wilayah yang bersangkutan, serta dimungkinkan melalui forum-forum pertemuan antar
stakeholder. Proses adaptasi dilaksanakan dengan waktu sesuai kebutuhan, paling tidak
14 (empat belas) hari sebelum penyusunan program pemanfaatan. Forum pertemuan
tersebut diadakan sampai pada tingkat :
(a) Provinsi untuk sosialisasi dan adaptasi RTRWN;
(b) Kabupaten/Kota untuk sosialisasi dan adaptasi RTRW Propinsi ;
(c) Kecamatan untuk sosialisasi dan adaptasi RTRW Kabupaten;
(d) Desa/kelurahan untuk sosialisasi dan adaptasi RDTR Kawasan;
(e) Rukun Warga dan Rukun Tetangga untuk sosialisasi dan adaptasi Rencana Teknik
Ruang.
(2). Penyusunan Program Pemanfaatan
Penyusunan program dan kegiatan pemanfaatan ruang dikelompokkan menjadi penentuan
program dan kegiatan serta penentuan tahapan waktu pencapaian kegiatan.
(a). Penentuan Program dan Kegiatan
Penentuan program dan kegiatan disusun untuk mendorong implementasi rencana
tata ruang dengan pola pemberian insentif dan disinsentif atas pemanfaatan
ruangnya. Pelaksanaan kebijakan insentif dan disinsentif tersebut ditetapkan dengan
Keputusan Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota.
Kebijakan insentif pemanfaatan ruang bertujuan untuk memberikan rangsangan
terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang, yang dilaksanakan
antara lain melalui penetapan kebijakan di bidang ekonomi, sosial, fisik, dan
pelayanan umum. Sedangkan kebijakan disinsentif pemanfaatan ruang bertujuan
untuk membatasi pertumbuhan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan
rencana tata ruang, yang dilaksanakan antara lain melalui penolakan pemberian
perizinan pembangunan, pembatasan pengadaan sarana dan prasarana.
Kebijakan Nasional atas kawasan yang perlu diberi insentif dan disinsentif ditetapkan
oleh Menteri, sedangkan kebijakan umum kriteria kawasan ditetapkan oleh Gubernur
dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. Sementara itu
kebijakan teknis kawasan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan mengacu pada
kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur. Pelaksanaan kebijakan insentif dan
disinsentif tidak boleh mengurangi dan menghapuskan hak-hak penduduk sebagai
warga negara dan tetap menghormati hak-hak masyarakat yang melekat pada ruang.
Selain itu program dan kegiatan tersebut disusun dengan mempertimbangkan
berbagai masukan dari semua stakeholder yang dijaring melalui berbagai media yang
tersedia.
(b). Penentuan Tahapan
Tahapan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, RTRW Nasional
LAPORAN AKHIR BAB IIX | 6
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
Propinsi/Kabupaten/Kota dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun
(jangka menengah) Propinsi/Kabupaten/Kota, dan dijabarkan dalam program
tahunan (jangka pendek) pemanfaatan ruang.
Penyusunan program dan kegiatan pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya
diutamakan kepada kawasan-kawasan yang diprioritaskan pembangunannya guna
mendukung pembentukan struktur dan pola pemanfaatan ruang Nasional/Propinsi/
Kabupaten/Kota, yang dialokasikan sesuai dengan tahapan pembangunan.
Penyusunan dan pembiayaannya dibahas dalam rapat koordinasi pembangunan guna
tercapainya keselarasan rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana
kegiatan pembangunan sektoral, nasional, dan daerah. Pelaksanaan rapat
koordinasi antar stakeholder tersebut dilakukan mulai dari tingkatan paling bawah
yaitu RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan sampai ke tingkatan Kabupaten/Kota,
Propinsi dan Nasional. Pemanfaatan ruang yang terkait dengan pemanfaatan tanah,
air, udara, dan sumberdaya alam lainnya diselenggarakan melalui pola pengelolaan
tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya.
(c). Pelaksanaan Penyusunan Program dan Kegiatan
Penjabaran RTRWN/RTRWP/RTRWK ke dalam rencana pembangunan lima tahun
Nasional/Propinsi/ Kabupaten/Kota dan program tahunan pemanfaatan ruang
beserta pembiayaannya, dilakukan oleh Eksekutif pada level masing-masing, yaitu
Nasional oleh Menteri terkait, Propinsi oleh Gubernur yang dibantu oleh Dinas/Kantor
terkait, Kabupaten Bupati yang dibantu oleh Dinas/Kantor terkait dengan
mempertimbangkan masukan dari berbagai stakeholder. Sementara itu penjabaran
RDTR Kawasan atau Rencana Teknik Ruang ke dalam Rencana Pembangunan Lima
Tahunan dan program dan kegiatan tahunan pemanfaatan ruang beserta
pembiayaannya, dilakukan oleh instansi yang berwenang atau badan usaha yang
melaksanakan penyusunan Rencana Teknis Ruang tersebut.
Sinkronisasi program rencana kegiatan pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya
dengan rencana kegiatan sektoral dan daerah dilakukan dalam Rapat Koordinasi
Pembangunan Nasional/Propinsi/ Kabupaten yang melibatkan seluruh stakeholder
pada masing-masing tingkatan.
(3). Penyusunan Pembiayaan Program dan Kegiatan
Penyusunan pembiayaan dilakukan oleh stakeholder yang akan melaksanakannya. Dalam
hal yang dilaksanakan oleh Pemerintah, maka dilaksanakan oleh instansi yang berwenang
dan berkepentingan sesuai dengan level masing-masing dengan meminta persetujuan dari
DPR atau DPRD dan masukan dari masyarakat, swasta, LSM dan stakeholder lainnya.
Komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan pembiayaan ini
antara lain mencakup perhitungan biaya dan penganggaran, dengan komponen
perhitungan yang terdiri dari:
(a) Biaya layanan tenaga ahli utama;
(b) Biaya layanan tenaga ahli pendukung;
(c) Biaya perjalanan;
(d) Biaya bahan;
LAPORAN AKHIR BAB IIX | 7
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
(e) Biaya pengembangan data dan informasi;
(f) Biaya lain-lain.
Komponen biaya tersebut di atas, tidak termasuk biaya administrasi, publikasi dan
pelibatan masyarakat atau forum warga. Penghitungan biaya dan anggaran tersebut
berdasarkan pada harga satuan yang berlaku pada wilayah yang bersangkutan. Dalam
kondisi tertentu komponen-komponen tersebut di atas dapat disesuaikan dengan aturan
yang berlaku pada sektor maupun pada pelaku yang menanganinya.
(4). Pengurusan Proses Perizinan
Izin lokasi adalah izin untuk membebaskan tanah di areal yang telah ditetapkan dalam
rangka untuk memperoleh tanah tersebut agar hak atas tanah nya dapat diproses. Izin
lokasi merupakan sarana untuk mengarahkan dan mengendalikan penggunaan tanah agar
sesuai dengan rencana tata ruang pada suatu daerah tertentu. Pemegang izin lokasi tidak
mempunyai hak untuk menguasai tanah yang telah ditetapkan pada areal izin lokasi. Karena
izin lokasi adalah hanya izin untuk membebaskan tanah bukan untuk menguasai areal yang
ditunjuk.
Hak menguasai atau menggunakan tanah pada areal izin lokasi dapat diberikan apabila
pemegang izin lokasi telah membebaskan atau telah mengadakan ganti rugi kepada pemilik
semula dan telah mempunyai tanda bukti yang syah atau autentik. Izin lokasi ditandatangani
oleh Bupati, tetapi data pertanahan sebagai bahan untuk penerbitan SK izin lokasi
dipersiapkan oleh Kantor Pertanahan setempat. Sebelum izin lokasi diterbitkan, pemohon
izin lokasi harus mensosialisasikan rencana kegiatannya dengan melaksanakan
penjelasan, pemaparan, konsultasi, koordinasi dan pendekatan dengan masyarakat untuk
memperoleh dukungan dan partisipasi dari masyarakat.
Pelaporan dan evaluasi dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang pada tingkat
Nasional dilaksanakan oleh Menteri terkait, pada tingkat Propinsi dilaksanakan oleh
Gubernur yang dibantu oleh Bappeda Propinsi, pada tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan
oleh Bupati yang dibantu oleh Bappeda Kabupaten.
Pemantauan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang pada tingkat Nasional
dilaksanakan oleh Menteri terkait bersama masyarakat, pada tingkat Propinsi dilaksanakan
oleh Dinas Teknis terkait bersama masyarakat, dan pada tingkat Kabupaten dilaksanakan
oleh Dinas Kabupaten terkait bersama masyarakat.
Dalam proses pengurusan perizinan ini masyarakat diberitahu seluruh prosesnya dari awal
hingga akhir untuk menghindari penyalahgunaan proses dan kewenangan yang ada.
(5). Pelaksanaan Pembangunan
Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan tata-urut proses sebagai berikut :
(a) Survey, yang mencakup kegiatan penyelidikan dan pengukuran;
(b) Investigasi, yang merupakan kegiatan pencatatan fakta-fakta atas hasil peninjauan
atau penyidikan;
(c) Desain, merupakan kegiatan pembuatan kerangka bentuk atau perancangan;
(d) Konstruksi, merupakan kegiatan pelaksanaan atau pembangunan apa yang ada
dalam desain;
LAPORAN AKHIR BAB IIX | 8
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
(e) Operasional dan pemeliharaan, yang merupakan kegiatan untuk menggunakan atau
memfungsikan hasil konstruksi dan pemeliharaan agar berfungsi seoptimal mungkin.
Dalam kondisi tertentu komponen-komponen tersebut di atas dapat disesuaikan dengan
aturan yang berlaku pada sektor maupun pada pelaku yang menanganinya.
8.4. Kelembagaan
(1). Koordinasi Pemanfaatan Ruang
Untuk mendukung pelaksanaan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Kaimana
ditunjang oleh sistem kelembagaan Forum Penataan Ruang.
Anggota Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi
profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat dan diatur diatur berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Daerah.
Dalam rangka mendayagunakan cara kerja Forum Penataan Ruang, maka dapat
dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang.
Dalam rangka mengendalikan kegiatan Perencanaan Tata Ruang kabupaten, maka
dibentuk Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang kabupaten.
Ketentuan lebih lanjut mengenai forum penataan ruang diatur dalam Peraturan
tersendiri.
(2). Pembinaan Pemanfaatan Ruang
Pembinaan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan melalui koordinasi penyelenggaraan
penataan ruang. Pembinaan ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
LAPORAN AKHIR BAB IIX | 9
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
Bab 9 Penutup, menjelaskan mengenai kesimpulan dan
rekomendasi dalam Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten
Kaimana.
Dalam proses perencanaan pengembangan wilayah, peran strategis wilayah, masyarakat
dan piranti pendukung lainnya merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Pemahaman
mendalam terhadap potensi wilayah dan kendala yang menghambat, akan sangat menentukan
dalam penetapan arahan pengembangan kewilayahan.
Untuk mencapai arahan pengembangan wilayah yang sesuai, maka visi pengembangan
kewilayahan haruslah mencakup asas–asas berikut, yaitu:
Asas Pertumbuhan
Asas Pemerataan
Asas Lingkungan/konservasi
Asas Pemberdayaan
Dengan menerapkan visi perencanaan yang sesuai, maka akan diperoleh suatu arahan
penataan wilayah yang tepat tujuan dan sasaran. Wilayah Kabupaten Kaimana sebagai bagian
terintegral dari SWP Kaimana dan sekitarnya serta wilayah Propinsi Papua Barat, memiliki
perkembangan yang relatif baik. Kabupaten Kaimana juga memiliki potensi dan unggulan pada
berbagai sektor yang memiliki prospek baik untuk dikembangkan, yaitu pada sektor
pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Dengan modal dasar potensi-
potensi tersebut maka diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan wilayah di
Kabupaten Kaimana disertai pembinaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
LAPORAN AKHIR BAB IX | 1
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
Dengan memperhatikan potensi masalah dan prospek pengembangan yang telah
diarahkan, diharapkan Kabupaten Kaimana akan mampu, mengembangkan, mengatasi,
mengawasi dan mengkonservasi berbagai potensi yang dimiliki untuk menunjang pertumbuhan
dan pengembangan wilayah.
Rencana tata ruang wilayah terkonstelasi dengan karakter wilayah, sehingga harus
mampu mengikuti perkembangan suatu wilayah yang direncanakan. Berdasarkan rencana yang
telah disusun, maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan untuk menunjang kontinuitas
perkembangan wilayah, yaitu :
9.1. KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan dari hasil penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten
Kaimana adalah sebagai berikut ;
1. Rencana tata ruang yang telah disusun merupakan dokumen yang bersifat dinamis dalam
arti perlu untuk dilakukan peninjauan kembali setiap lima tahun.
2. Rencana tata ruang yang telah disusun dan jika telah disetujui menjadi Peraturan Daerah,
tidak akan menghasilkan kondisi seperti apa yang diharapkan sesuai rencana jika tidak
dilaksanakan secara konsisten.
3. Perlunya kegiatan-kegiatan lain yang simultan untuk menerjemahkan rencana tata ruang
wilayah kabupaten ini pada ranah rencana yang lebih spesifik.
4. Perlu adanya keterpaduan antara seluruh stakeholder dalam melaksanakan isi dari
rencana tata ruang ini, dimulai dari pemerintah, swasata dan masyarakat.
5. Kegiatan monitoring dari hasil rencana yang telah disusun perlu dilakukan lebih intensif
lagi guna menemukan penyimpangan ataupun ketidaksesuaian antara rencana dengan
aplikasi di lapangan secara dini, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara dini pula.
6. Koordinasi antara lembaga vertikal dan horisontal perlu untuk terus dikembangkan dan
dimantapkan,agar pelaksanaan rencana tata ruang dapat seiring dan sejalan dengan
rencana yang telah disusun pada tingkatan diatasnya (RTRW Provinsi) dan juga pada
tingkatan dibawahnya(Rencana Rinci).
7. Informasi produk rencana setelah memiliki ketetapan hukum juga perlu dilakukan kepada
seluruh stakeholder dan membuka akses seluas-luasnya bagi informasi tata ruang yang
dibutuhkan masyrakat.
9.2. REKOMENDASI
1. Perlu segera disusunnya rencana rinci yang terkait dengan pendetailan setelah
disusunnya rencana tata ruang wilayah kabupaten ini. Sebab dengan rencana rinci bagian
kawasan yang tadinya masih merupakan penjabaran secara umum dapat dipertegas
sehingga lebih jelas.
2. Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah dan proses kerjanya perlu untuk
dikembangkan lebih intensif lagi agar produk rencana tata ruang wilayah ini dapat menjadi
pedoman yang dapat dilaksanakan secara tepat.
LAPORAN AKHIR BAB IX | 2
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042
3. Pelaksanaan pola intensif,disintensif, dan sanksi lainnya dilaksanakan sesuai dengan
kaidah dan norma yang telah diatur dengan tetap mengedepankan adanya dialog yang
dapat memberikan jalan tengah yang terbaik.
4. Keterbukaan terhadap akses informasi tata ruang perlu untuk terus ditingkatkan sesuai
amanah dari Undang-Undang UU 11/2020 tentang Cipta Kerja beserta PP 21/2021.
LAPORAN AKHIR BAB IX | 3