Matek RTRW

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB IV | 21

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB IV | 22

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

4.1.6. Kawasan Ekosistem Mangrove

Ekosistem hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama
di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas
dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.
Kondisi habitat tanah berlumpur, berpasir, atau lumpur berpasir. Ekosistem tersebut merupakan
ekosistem yang khas untuk daerah tropis dan sub tropis, terdapat di derah pantai yang berlumpur
dan airnya tenang (gelombang
laut tidak besar). Ekosistern
hutan itu disebut ekosistem
hutan payau karena terdapat
di daerah payau (estuarin),
yaitu daerah perairan dengan
kadar garam/salinitas antara
0,5 °/oo dan 30°/oo disebut
juga ekosistem hutan pasang
surut karena terdapat di
daerah yang dipengaruhi oleh
pasang surut air laut.

Mangrove yang disekitarnya terdapat budi daya air payau (tambak) keberadaannya harus
tetap dipertahankan, dan bila perlu tambak yang langsung menghadap ke laut disekitarnya harus
ada mangrove. Selain itu keberadaan hutan yang ada di kawasan darat perlu dilindungi untuk
menghindari terjadinya bencana alam yang tidak diinginkan seperti tanah tongsor, erosi,
sidementasi, banjir, dan lain sebagainya.

Rencana pemanfaatan kawasan pesisir ke daratan diarahkan perlindungan mangrove.
Kawasan lindung lain didasarkan atas kategori iucn : kawasan perlindungan bagi pengelolaan
sumber daya kawasan lindung yang dikelola untuk keberlanjutan pemanfaatan ekosistem pesisir.
Mangrove adalah sumber daya alam yang berperan penting dalam memelihara keseimbangan
antara ekosistem darat dan perairan. Ekosistem mangrove merupakan wilayah yang berfungsi
sebagai jembatan antara daratan dan lautan. Mangrove merupakan ekosistem dengan berbagai
fungsi serta jasa lingkungan, salah satunya dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kabupaten Kaimana

memiliki 76.000 ha hutan

mangrove yang ternyata

memiliki potensi besar

sebagai penyimpan karbon.

Sebuah kajian yang

dilaksanakan tahun 2014

oleh Kementerian Kelautan

dan Perikanan, UNIPA, dan

Conservation International

(CI) Indonesia di Teluk Arguni

Kabupaten Kaimana

mencatat bahwa lokasi tersebut memiliki potensi serapan karbon sebesar 717 Mg C ha -1. Selain

di Teluk Arguni, hasil kajian dari studi serupa di 2 lokasi lainnya sedang disusun dan akan menjadi

informasi bagi Pemerintah Nasional dan Kabupaten dalam upaya pelestarian mangrove yang turut

berperan mendukung komitmen Indonesia dalam perubahan iklim.

LAPORAN AKHIR BAB IV | 23

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Salah satu wilayah yang mempunyai ekosistem mangrove terbesar di Papua barat yaitu
kabupaten kaimana. Kabupaten Kaimana memiliki luas untuk ekosistem mangrove sebesar
76.000 hektar. Satu hektar mangrove mampu untuk menyerap antara 600-1800 Ton karbon atau
jika digunakan rataan maka 1.200 ton karbon dapat dipertahankan dalam 1 hektar bentang hutan
mangrove. Ekosistem ini juga sebagai pendukung kehidupan yang perlu dijaga kelestariannya
(Indrayanti, 2015). Mangrove berperan cukup tinggi dalam menekan pemanasan global, dan
menahan karbon yang merupakan salah satu penyebab pemanasan tersebut. Namun luas
ekosistem mangrove di Kaimana sekarang terancam berkurang dikarenakan wilayah yang
menjadi habitat mangrove kini telah beralih fungsi.

Akibatnya habitat tumbuhan mangrove mulai berkurang jika hal ini terjadi terus- menerus
maka dapat dipastikan wilayah habitat mangrove akan menyusut sehingga dapat terjadi
pemanasan global karena emisi karbon yang hanya diserap oleh sedikit tumbuhan, selain itu
kualitas oksigen semakin rendah, terjadi abrasi dan terganggunya habitat fauna diperairan yang
dapat mengakibatkan terancamnya spesies fauna.

Salah satu cara konservasi mangrove yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan
melakukan penanaman bibit mangrove disekitar pesisir pantai dikaimana. Selain itu, dari pihak
pemerintahnya sendiri yaitu dilakukanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya
mangrove bagi kehidupan manusia dan membuat peraturan tegas kepada masyarakat untuk tidak
mengganggu habitat mangrove untuk dijadikan lahan yang lain.

Kawasan Ekosistem Mangrove adalah perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan
bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau
dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan
pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya. Kriteria Kawasan Ekosistem
Mangrove adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah
tahunan diukur dari garis air surut terendah kearah darat.

Ekosistem mangrove merupakan kawasan ekoton antara komunitas laut dan daratan,
sehingga memiliki ciri-ciri tersendiri. Komunitas mangrove sangat berbeda dengan komunitas laut,
namun tidak berbeda nyata dengan komunitas daratan yang terdapat rawa-rawa air tawar sebagai
zona antara. Ekosistem mangrove sangat rumit, rena banyak terdapat faktor yang saling
mempengaruhi, baik di dalam maupun diluar pertumbuhan dan perkembangannya. Berdasarkan
tempat tumbuhnya, kawasan mangrove dibedakan menjadi beberapa zonasi, yang disebut dengan
jenis-jenis vegetasi yang mendominasi.

LAPORAN AKHIR BAB IV | 24

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Vegetasi mangrove secara khas memperlihatkan adanya pola zonasi. Zonasi pada
ekosistem mangrove dapat dilihat sebagai suatu proses suksesi dan merupakan hasil reaksi
ekosistem terhadap kekuatan yang datang dari luar. Kondisi ini terjadi karena adanya peran dan
kemampuan jenis tumbuhan mangrove dalam beradaptasi dengan lingkungan yang berada di
kawasan pesisir. Zonasi tumbuhan yang membentuk komponen mangrove, menghasilkan pola
bervariasi yang menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda di setiap lokasi penelitian
(Departemen Kehutanan 1994). Zonasi yang terjadi di hutan mangrove adalah dipengaruhi oleh
beberapa faktor, antara lain adalah frekuensi genangan, salinitas, dominasi jenis tumbuhan,
gerakan air pasang-surut dan keterbukaan lokasi hutan mangrove terhadap angin dan hempasan
ombak, serta jarak tumbuhan dari garis pantai.

Tabel 4.7. Luasan Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Kaimana

No. Distrik Luasan Ekosistem Mangrove (Ha)

1 Distrik Arguni Bawah 1.695
461
2 Distrik Buruway 3.301
166
3 Distrik Kaimana 5.038

4 Distrik Kambrauw -
-
5 Distrik Teluk Arguni 10.660

6 Distrik Teluk Etna

7 Distrik Yamor
Jumlah Luasan

Sumber: Hasil Rencana, 2022

Kawasan pantai berhutan bakau yaitu kawasan pelestarian alam yang dimaksudkan untuk
melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat
berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air
laut, serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya. Kawasan pantai berhutan bakau yang
jaraknya dari garis air surut terendah ke arah darat sebesar 130 kali nilai rata-rata perbedaan air
pasang tertinggi dan terendah tahunan. Kawasan pantai berhutan bakau ini memiliki fungsi
penyeimbang lingkungan pantai sehingga harus dilestarikan, diperluas melalui reboisasi bakau.

LAPORAN AKHIR BAB IV | 25

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Potensi kawasan ini juga untuk tambak dan alih fungsi bakau untuk tambak direncanakan
maksimum 20% dari total bakau yang ada.

Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Dapat Mendukung Ekonomi Hijau, yaitu:

 Hutan mangrove memiliki sejumlah peran dalam kehidupan manusia baik dari sisi
lingkungan hidup maupun dari sisi perekonomian.

 Perannya untuk lingkungan hidup yakni untuk mitigasi perubahan iklim dan adaptasi
perubahan iklim. Mangrove dapat menyimpan karbon (blue carbon) serta berperan untuk
melindungai pantai dan juga mengendalikan abrasi dari kenaikan muka air laut, dan
tsunami.

 Dari segi sosial, adapun keberadaan hutan mangrove ini dapat menghidupkan mata
pencaharian warga sekitar.

 Di sana masyarakat bisa terlibat dalam pemeliharaan dan pelestarian hutan mangrove,
tentunya bisa menjadi sumber pemasukan bagi masyarakat. Dari segi ekonomi, hutan
mangrove dapat menciptakan pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.
Keberadaan hutan mangrove di negeri ini, masih terkendala dengan berbagai ancaman,
seperti kurangnya ketersediaan peta mangrove pada skala besar dan secara series.
Ancaman berikutnya karena ketidakpastian status lahan, sehingga mudah sekali terjadi
okupasi dan pengalihan fungsi mangrove menjadi tambak, pemukiman dan lainnya.

 Selain itu, pemulihan mangrove juga terkendala status lahan dan konflik sosial.

 Dalam pemberdayaan hutan mangrove ke depannya, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah menyusun strategi pengelolaan Mangrove
agar masalah ancaman tersebut dapat dikendalikan.

 Strategi yang pertama yakni dengan memperkuat database mangrove (inventarisasi).
Sejumlah data diperlukan untuk memperkuat database yang terdiri dari data mangrove
nasional yang lengkap per tahun, data mangrove per pulau dengan skala besar, update data
nasional per tahun sehingga bisa men-tracing data mangrove untuk tahun sebelumnya,
kemudian database mangrove biofisik dilengkapi dengan data status lahan dan kondisi
sosial di tingkat tapak secara spasial.

 Strategi yang kedua yakni dengan memperkuat perencanaan, pengendalian, pemantauan,
dan evaluasi. Kegiatan pengelolaan mangrove merupakan kerangka besar dari RPJMN
2020-2024 dan juga masuk ke dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB/SDGs), pembangunan rendah karbon, dan ketahanan iklim, sehingga agenda
perencanaan hingga evaluasi sudah tercantum dengan jelas. Selain itu, pemerintah juga
perlu memanfaatkan tools pemantauan dan evaluasi yang sudah ada. Untuk saat ini,
Bappenas telah mengembangkan AKSARA sebagai tools yang dapat digunakan dalam
Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon.

 Diharapkan pengelolaan hutan mangrove yang baik dapat juga sejalan dengan pencapaian
ekonomi hijau yang saat ini tengah digencarkan oleh pemerintah.

 Ekonomi hijau adalah sebuah agenda dengan target pencapaian pembangunan rendah
karbon dan ketahanan iklim.

 Pelestarian, perlindungan, perbaikan/rehabilitasi dan peningkatan kondisi/kualitas
ekosistem mangrove

LAPORAN AKHIR BAB IV | 26

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

 Penyelamatan dan pengamanan kawasan mangrove yang telah ditetapkan sebagai
kawasan lindung dengan cara:

Penataan batas, terutama pada kawasan yang belum ditapal batas,

Rehabilitasi dan pembinaan untuk kawasan yang mengalami degradasi,

Penanaman tanaman bakau di pantai yang landai dan berlumpur atau tanaman keras
pada pantai yang terjal/bertebing curam.

 Penyisihan kawasan mangrove untuk ditetapkan peruntukkannya, meliputi jalur hijau dan
sempadan pantai, yang dapat ditempuh dengan cara:

Inventarisasi dan evaluasi potensi, lokasi dan penyebaran ekosistem mangrove,

Penunjukkan, penatabatasan dan pengukuhan ekosistem mangrove,

Perlindungan ekosistem mangrove dari perusakan, gangguan, ancaman, hama dan
penyakit.

 Peningkatan dan pemantapan koordinasi di segala bidang, mulai tahap penelitian,
perencanaan sampai dengan pengawasan.

 Pengembangan kawasan pantai berhutan bakau harus disertai dengan pengendalian
pemanfaatan ruang.

 Koefisien dasar kegiatan budi daya terhadap luas hutan bakau maksimum 30 %.
Kawasan ekosistem mangrove seluas kurang lebih 10.660 hektar meliputi:

a. Distrik Arguni Bawah;

b. Distrik Buruway;

c. Distrik Kaimana;

d. Distrik Kambrauw; dan

e. Distrik Teluk Arguni.

LAPORAN AKHIR BAB IV | 27

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB IV | 28

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB IV | 29

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB IV | 30

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

4.2. RENCANA KAWASAN BUDIDAYA

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan
sumberdaya buatan. Kawasan ini perlu dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga
dapat berdayaguna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia.

Kawasan Budi Daya Kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, dapat terdiri atas:

1) Kawasan Hutan Produksi, Meliputi:

a) Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

b) Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan/atau

c) Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

2) Kawasan Perkebunan Rakyat;

3) Kawasan Pertanian, Meliputi:

a) Kawasan Tanaman Pangan;

b) Kawasan Perkebunan;

Di dalam kawasan pertanian ini dapat ditetapkan luasan dan sebaran Kawasan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Dalam hal persebaran KP2B dimuat dalam RTR Kabupaten, penunjukan kawasannya dapat
digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampalkan (overlay) dengan peta rencana
pola ruang.

Peta hasil penampalan (overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan
tersendiri yang menambahkan aturan dasar masingmasing kawasan. Aturan ini akan
tercantum dalam ketentuan umum zonasi.

4) Kawasan Pertambangan Dan Energi, meliputi:

a) Kawasan Pertambangan Mineral, meliputi:

(1) Kawasan Pertambangan Mineral Logam;

(2) Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam;

Kawasan pertambangan dan energi digambarkan sebagai:

a) kawasan budidaya dalam rencana pola ruang, apabila kawasan tersebut merupakan
atau direncanakan menjadi kegiatan hilir dari pertambangan minyak dan gas bumi,
atau pada kawasan tersebut telah dilakukan kegiatan operasi produksi
pertambangan mineral dan batubara, dimana kegiatan lain yang diizinkan adalah
kegiatan pendukung yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan.

b) kawasan pertampalan (overlay), apabila pada kawasan tersebut terdapat potensi
pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa Wilayah Pertambangan (WP),
Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan lain-lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang pertambangan. Ketentuan terkait pelaksanaan

LAPORAN AKHIR BAB IV | 31

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

kegiatan pertambangan dan kegiatan lain di kawasan yang bertampalan dengan
kawasan potensi pertambangan mineral dan batubara, diatur lebih lanjut dalam
ketentuan khusus.

5) Kawasan peruntukan industri

6) Kawasan Pariwisata;

7) Kawasan Permukiman, Meliputi:

a) kawasan permukiman perkotaan; dan/atau

Dalam merencanakan kawasan permukiman perkotaan harus sudah
mempertimbangkan ruang-ruang yang akan diperuntukan sebagai Ruang Terbuka
Hijau yang akan digambarkan dan didetailkan pada saat penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang.

b) kawasan permukiman perdesaan.

7) Kawasan Transportasi.

8) Kawasan Pertahanan Dan Keamanan.

Kawasan pertahanan dan keamanan digambarkan sebagai:

a) Kawasan budi daya dalam rencana pola ruang, apabila memiliki fungsi utama sebagai
kawasan pertahanan dan keamanan yang bersifat tetap/permanen (seperti
kantor/basis/pangkalan militer, tempat penyimpanan senjata/amunisi atau
peralatan militer lainnya, dll.), dimana kegiatan lain yang diizinkan adalah kegiatan
pendukung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang pertahanan dan
keamanan;

b) Kawasan pertampalan (overlay), apabila fungsi kawasan pertahanan dan keamanan
bersifat sementara/temporer pada kawasan lindung atau kawasan budi daya selain
kawasan pertahanan dan keamanan, dimana ketentuan kegiatan terkait fungsi
pertahanan dan keamanan ditambahkan dalam ketentuan khusus kawasan yang
bertampalan.

Kawasan peruntukkan budidaya terdiri atas:

a. kawasan hutan produksi;

b. kawasan perkebunan rakyat;

c. kawasan pertanian;

d. kawasan pertambangan dan energi;

e. kawasan pariwisata;

f. kawasan permukiman; dan

g. kawasan pertahanan dan keamanan.

LAPORAN AKHIR BAB IV | 32

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB IV | 33

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

4.2.1. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan
diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Kawasan ini merupakan kawasan
hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat
pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor.
Kawasan hutan produksi meskipun merupakan kawasan budidaya tetapi juga memiliki fungsi
perlindungan sebagai daerah resapan air. Kawasan ini tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan
lain, dan harus dikendalikan secara ketat. Kriteria kawasan budidaya untuk kawasan hutan
produksi, adalah Kawasan hutan diluar kawasan hutan lindung dan cagar alam dengan kriteria
sebagai berikut:

 Kawasan dengan ketinggian > 1000 m dpl

 Kawasan dengan kelerengan > 40%

 Kawasan di luar kawasan hutan lindung

 Kawasan dengan kedalaman efektif lapisan tanah > 60 cm

Adapun yang termasuk Ciri-ciri hutan produksi sebagai berikut:

 Dalam satu kawasan hanya terdapat satu jenis tanaman atau pohon, contohnya hutan
karet maupun hutan jati.

 Dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif.

 Area yang digunakan relatif luas dikarenakan memang untuk memenuhi kebutuhan
manusia.

 Biasanya dimiliki oleh perusahaan swasta yang sudah besar atau pun pemerintah daerah
setempat.

 Pemanfaatan dan penggunaannya sangat diawasi.

Di Kabupaten Kaimana hutan produksi dikelolah oleh Perum Perhutani yang meliputi hutan
jati dan hutan rimba. Hutan jati dibudidayakan untuk diambil hasil hutan kayu sedangkan hutan
rimba dibudidayakan untuk diambil hasil hutan non kayu meliputi damar, rotan dan hasil hutan
lainnya. Kawasan hutan produksi terdiri dari:

a. Kawasan hutan produksi terbatas yang ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor
kemiringan lereng, jenis tanah, dan intersitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua
puluh lima) sampai 174 (seratus tujuh puluh empat).

b. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor
kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124
(seratus dua puluh empat)

c. Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi. Ditetapkan dengan kriteria:

 Memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah
skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat); dan/atau

 Merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya
dukung dan daya tampung lingkungan.

Dari luasan hutan produksi di Kabupaten Kaimana ada sebagian kecil yang masuk

LAPORAN AKHIR BAB IV | 34

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

kedalam kawasan lindung, berdasarkan pada hasil interval klasifikasi lahan (SK. Mentan No.
837/KPTS/1980). Sehingga rencana pemanfaatan hutan produksi tersebut ditetapkan sebagai
hutan produksi terbatas dengan diberlakukan pola tebang pilih (strip cropping).

Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi tetap, hutan produksi
terbatas, dan hutan produksi yang dikonversi. Ketentuan lebih rinci untuk masingmasing jenis
peruntukan diatur dalam bagian ketentuan teknis.

a) Fungsi utama

Kawasan peruntukan hutan produksi memiliki fungsi antara lain:

1) Penghasil kayu dan bukan kayu;

2) Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya;

3) Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat;

4) Sumber pemasukan dana bagi Pemerintah Daerah (dana bagi hasil) sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

B) Kriteria Umum Dan Kaidah Perencanaan:

1) Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan
di luar kehutanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi;

b. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan
pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri
terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta
kelestarian hutan/lingkungan;

c. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan
pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara
selektif.

2) Ketentuan pokok tentang status dan fungsi hutan; pengurusan hutan; perencanaan
hutan; dan pengelolaan hutan mengacu kepada UndangUndang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan;

3) Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi mencakup tentang
kegiatan pemanfaatan kawasan, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan
pemanfaatan hasil kayu dan atau bukan kayu, dan kegiatan pemungutan hasil kayu
dan atau bukan kayu;

4) Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus terlebih dahulu
memiliki kajian studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang
diselenggarakan oleh pemrakarsa yang dilengkapi dengan Rencana Pemantauan
Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);

5) Cara pengelolaan produksi hutan yang diterapkan harus didasarkan kepada rencana
kerja yang disetujui Dinas Kehutanan dan atau Departemen Kehutanan, dan
pelaksanaannya harus dilaporkan secara berkala. Rencana kerja tersebut harus
memuat juga rencana kegiatan reboisasi di lokasi hutan yang sudah ditebang;

6) Kegiatan di kawasan peruntukan hutan produksi harus diupayakan untuk tetap

LAPORAN AKHIR BAB IV | 35

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

mempertahankan bentuk tebing sungai dan mencegah sedimentasi ke aliran sungai
akibat erosi dan longsor;

7) Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus diupayakan untuk
menyerap sebesar mungkin tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal;

8) Kawasan peruntukan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan
pembangunan di luar sektor kehutanan seperti pertambangan, pembangunan
jaringan listrik, telepon dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan
pertahanan dan keamanan;

9) Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi wajib memenuhi kriteria
dan indikator pengelolaan hutan secara lestari yang mencakup aspek ekonomi, sosial,
dan ekologi;

10) Pemanfaatan ruang beserta sumber daya hasil hutan di Kawasan peruntukan hutan
produksi harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan
kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai
cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian fungsi
hutan sebagai daerah resapan air hujan serta memperhatikan kaidah-kaidah
pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tabel 4.8. Luasan Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Kaimana

No. Distrik Hutan Produksi Hutan Produksi Kawasan Hutan Produksi
Terbatas Tetap Yang Dapat Dikonversi
1 Distrik Arguni Bawah 61.565 32.043 2.498
2 Distrik Buruway 36.470 19.028
3 Distrik Kaimana 38.190 108.943 47.319
4 Distrik Kambrauw 5.114 6.708 60
5 Distrik Teluk Arguni 129.105 39.338 155
6 Distrik Teluk etna 52.638 27.664 11.838
7 Distrik Yamor 226.469 87.296 99.146
549.952 180.118
Jumlah Luasan 135.023
Sumber: Hasil Rencana, 2022 437.013

Kawasan hutan produksi terdapat usulan perubahan, ditetapkan sebagai zona tunda
(holding zone), meliputi:

a. usulan perubahan hutan produksi terbatas (HPT) menjadi kawasan permukiman
perdesaan (PD) selanjutnya disingkat HPT/PD seluas kurang lebih 178 hektar,
tersebar di:

1. Distrik Arguni Bawah;

2. Distrik Buruway;

3. Distrik Kaimana;

4. Distrik Teluk Arguni;

5. Distrik Teluk Etna; dan

6. Distrik Yamor.

LAPORAN AKHIR BAB IV | 36

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

b. usulan perubahan hutan produksi tetap (HP) menjadi kawasan permukiman
perdesaan (PD) selanjutnya disingkat HP/PD seluas kurang lebih 105 hektar, tersebar
di:

1. Distrik Buruway;

2. Distrik Kambrauw;

3. Distrik Teluk Arguni; dan

4. Distrik Yamor.

c. usulan perubahan hutan produksi tetap (HP) menjadi taman pesisir seluas kurang
lebih 8.775 hektar, tersebar di:

1. Distrik Buruway; dan

2. Distrik Teluk Etna.

d. usulan perubahan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) menjadi kawasan
hutan produksi tetap (HP) selanjutnya disingkat HPK/HP seluas kurang lebih 4.797
hektar, tersebar di:

1. Distrik Arguni Bawah;

2. Distrik Buruway; dan

3. Distrik Kambrauw.

e. usulan perubahan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) menjadi kawasan
pariwisata (W) selanjutnya disingkat HPK/W seluas kurang lebih 96 hektar, berada di
Distrik Yamor.

f. usulan perubahan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) menjadi kawasan
perkebunan rakyat (KR) selanjutnya disingkat HPK/KR seluas kurang lebih 616
hektar, tersebar di:

1. Distrik Kaimana;

2. Distrik Buruway; dan

3. Distrik Yamor.

g. usulan perubahan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) menjadi kawasan
permukiman perdesaan (PD) selanjutnya disingkat HPK/PD seluas kurang lebih 113
hektar, tersebar di:

1. Distrik Buruway;

2. Distrik Kaimana;

3. Distrik Teluk Etna; dan

4. Distrik Yamor.

h. usulan perubahan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) menjadi kawasan
peternakan (P-4) selanjutnya disingkat HPK/P-4 seluas kurang lebih 143 hektar,
berada di Distrik di Distrik Buruway.

LAPORAN AKHIR BAB IV | 37

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB IV | 38

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

A. Pola Penyelesaian Penguasaan Wilayah Hutan

Lewat Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 88 Tahun 2017, Pemerintah
menetapkan pola penyelesaian
penguasaan dan pemanfaatan tanah
dalam kawasan hutan. Penyelesaian
penguasaan tanah dalam kawasan
hutan ini adalah yang dikuasai dan
dimanfaatkan oleh Pihak.

Kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
kawasan hutan pada tahap
penunjukan kawasan hutan yang pada
ayat 1 meliputi kawasan hutan dengan
fungsi pokok:

A. Hutan Konservasi;

B. Hutan Lindung; Dan

C. Hutan Produksi.

Dalam Pasal 7 Perpres ini mengatur pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah
dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah
tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah
dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.

Sedangkan pada ayat 1 Pasal 8 Perpres ini mengatur pola penyelesaian untuk bidang tanah
yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan
hutan berupa:

A. Mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan
hutan;

B. Tukar-menukar kawasan hutan;

C. Memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau

D. Melakukan resettlement.

LAPORAN AKHIR BAB IV | 39

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Untuk pola penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pada ayat (2)
dijelaskan cara memperhitungkannya, yaitu berdasarkan:

A. Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% dari luas daerah aliran
sungai, pulau, dan/atau provinsi; dan

B. Fungsi pokok kawasan hutan.

B. Perhutanan Sosial, Masyarakat Legal Mengelola Hutan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satunya melalui program
Perhutanan Sosial, sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan
ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan
usaha dan sumberdaya manusia.

Perhutanan Sosial juga menjadi benda legal untuk masyarakat disekitar kawasan hutan
untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar.

 Akses legal pengelolaan kawasan hutan ini, dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu

1. Skema Hutan Desa (HD) hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada
lembaga desa untuk kesejahteraan desa.

2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya
ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), adalah hutan tanaman pada hutan produksi
yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas
hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalm rangka menjamin kelestarian
sumber daya hutan.

4. Hutan Adat (HA), dimana hutan ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah
masyarakat hutan adat.

5. Skema terakhir adalah Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama antara
masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan
hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri
primer hasil hutan.

Pelaku Perhutanan Sosial adalah kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri dari warga
Negara Republik Indonesia, yang tinggal di kawasan hutan, atau di dalam kawasan hutan
negara, yang keabsahannya dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk, dan memiliki
komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan,
dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam adalah izin untuk
memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan,
penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu. IUPHHK
dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha swasta, dan BUMN/BUMD.

Sesuai dengan kesepakatan internasional dan kebijakan nasional menyikapi isu perubahan
iklim dan pemanfaatan karbon hutan, maka pengelolaan hutan produksi melalui konsep
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

LAPORAN AKHIR BAB IV | 40

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

 Aspek Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Adalah:

a) Aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan

1. Kemantapan dan kepastian hukum

2. Perencanaan pengelolaan yang disahkan

3. Pengendalian pelaksanaan secara operasional yang disahkan

4. Penetapan dan penataan kawasan dengan pemancangan tata batas yang jelas dan
dikukuhkan secara hokum.

b) Aspek kesinambungan produksi

Penetapan sistem silvikultur harus tepat atau sesuai dengan kondisi hutan yang
bersangkutan sehingga kelangsungan produksi kayu dari suatu kawasan HPH berjalan
dengan baik dan lestari.

c) Aspek konservasi flora fauna dan keanekaragaman hayati serta berbagai lini fungsi hutan
bagi lingkungan

Kegiatan atau program konservasi harus dilakukan dengan tujuan penyediaan plasma
nutfah, zona penyangga antara hutan produksi dengan hutan lindung atau hutan
konservasi, inventarisasi flora fauna yang dilindungi serta usaha pencegahan perburuan
binatang yang dilindungi, pencegahan penebangan pohon yang dilindungi, pencegahan
kebakaran, dan perlindungan sungai, mata air, pantai dan areal perlindungan lainnya.

d) Aspek manfaat ekonomi bagi pembangunana bangsa dan partisipasi masyarakat

Beberapa aspek yang menyangkut sumber daya manusia:

1. Profesionalisme tenaga kerja

2. Kesejahteraan karyawan

3. Pendidikan dan kesehatan anggota masyarakat sekitar hutan

4. Aspek kelembagaan

Berbagai usaha yang dilakukan dalam pemenuhan tenaga teknis masih perlu dipacu agar
aspek kelembagaan dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari.

LAPORAN AKHIR BAB IV | 41

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Terdapat beberapa perubahan luasan penggunaan lahan yang mengacu pada SK Menteri
Kehutanan RI Nomor SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan
Hutan Provinsi Papua Barat dengan SK.180/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang alokasi
Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), terkait upaya
pelapasan hutan untuk fungsi budidaya.

 Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil
hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Kawasan ini merupakan kawasan
hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan
masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan
industri dan ekspor.

 Kawasan hutan produksi meskipun merupakan kawasan budidaya tetapi juga memiliki
fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air. Kawasan ini tidak boleh dialihfungsikan
untuk kegiatan lainnya, dan harus dikendalikan secara ketat.

LAPORAN AKHIR BAB IV | 42

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

4.2.2. Kawasan Perkebunan Rakyat

Perkebunan Inti Rakyat (PIR) adalah pola
pengembangan perkebunan rakyat di wilayah lahan
bukaan baru dengan perkebunan besar sebagai inti yang
membangun dan membimbing perkebunan rakyat
disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama
yang saling menguntungkan, utuh dan berkelanjutan.
Perkebunan inti rakyat merupakan salah satu bentuk dari
pertanian kontrak (bahasa Inggris: contract farming).

Perkebunan inti sering dikombinasikan dengan program transmigrasi, seperti
di Indonesia dan Papua Barat, untuk tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, teh, dan
lainnya. Pembangunan sarana pengolahan serta fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah
ibadah, klinik, dan lainnya termasuk dalam proyek perkebunan inti rakyat. Salah satu tujuan pola
perkebunan inti rakyat yaitu memobilisasi keunggulan atau keahlian teknis dan manajerial yang
dimiliki perkebunan besar untuk membantu mengembangkan perkebunan plasma bagi pemukim
yang tidak memiliki tanah dan berada di lahan yang cocok untuk komoditas perkebunan.

LAPORAN AKHIR BAB IV | 43

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Pihak perkebunan besar sebagai inti dengan perkebunan rakyat sebagai plasma memiliki
hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban dari perusahaan inti:

1. Membangun perkebunan inti lengkap dengan fasilitas pengolahan yang dapat
menampung hasil perkebunan inti dan plasma.

2. Melaksanakan pembangunan kebun plasma sesuai dengan standar operasional yang
telah diatur.

3. Bertindak sebagai pelaksana penyiapan fasilitas umum.

4. Membina petani agar mampu mengusahakan kebunnya dengan baik.

5. Membeli hasil kebun plasma.

Kewajiban petani plasma:

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pengusahaan kebunnya sesuai dengan standar
operasional yang telah diatur oleh perusahaan inti.

2. Menjual hasil produksi kebun plasmanya kepada perusahaan inti.

Kawasan perkebunan rakyat berupa kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan pada
tanah yang dibebani hak milik. Kawasan perkebunan rakyat dengan meliputi:

Tabel 4.9. Luasan Kawasan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Kaimana

No. Distrik Kawasan Perkebunan Rakyat

1 Distrik Arguni Bawah 19.400
2 Distrik Buruway 1.085
3 Distrik Kaimana 8.331
4 Distrik Kambrauw
5 Distrik Teluk Arguni -
6 Distrik Teluk etna 4.983
7 Distrik Yamor 341

Jumlah Luasan -
Sumber: Hasil Rencana, 2022 34.140

LAPORAN AKHIR BAB IV | 44

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB IV | 45

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

4.2.3. Kawasan Pertanian

Pengembangan kawasan budidaya pertanian ini dilakukan berdasarkan kesesuaian
lahannya dan memperhatikan kondisi penggunaan lahan eksisting. Pengembangan kawasan
budidaya pertanian ini di wilayah Kabupaten Kaimana bagian selatan adalah sebagai berikut ini:

a. Kawasan tanaman pangan;

b. Kawasan Hortikultura;

c. Kawasan perkebunan; dan

d. Kawasan Peternakan.

 Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan di
Kabupaten Kaimana adalah seluas 3.952
hektar, yang tersebar di seluruh distrik.
Kawasan pertanian lahan sawah di
Kabupaten Kaimana meliputi sawah
irigasi dan sawah tadah hujan, tersebar di
seluruh distrik. Frekuensi penanaman
adalah satu hingga tiga kali dalam
setahun.

Kawasan pertanian lahan basah
adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi kegiatan pertanian lahan basah karena
didukung oleh kondisi topografi dan tanah yang sesuai. Yang termasuk kawasan ini adalah sawah,
baik sawah beririgasi teknis maupun sawah tadah hujan. Kawasan pertanian lahan basah
ditetapkan dengan pertimbangan utama adalah peningkatan dan pemenuhan kebutuhan pangan
paling tidak bagi wilayah Kabupaten Kaimana, ketersediaan infrastruktur pendukung dan
kebijakan struktur perwilayahan. Pada kawasan ini diusahakan untuk ditanami padi dengan pola
tanam yang sesuai. Penggunaan jenis tanaman lain diperkenankan apabila air tidak mencukupi
atau dengan pertimbangan pencapaian target produktivitas melalui tanaman selingan, seperti
palawija. Pada kawasan ini pembangunan gedung, perumahan, pabrik, atau bangunan fisik
lainnya yang tidak mendukung prasara irigasi tidak diperkenankan.

Kawasan pertanian lahan basah
harus dipertahankan sebagai sumber
penghasil pangan. Dengan pertimbangan
tersebut, perubahan penggunaan lahan dari
pertanian ke non pertanian tidak diijinkan
atau dibatasi terutama pada areal pertanian
produktif dan beririgasi. Berdasarkan hasil
perhitungan, hingga 20 Tahun ke depan
jumlah lahan pertanian lahan basah yang ada
saat ini masih mencukupi kebutuhan pangan
bagi seluruh wilayah Kabupaten Kaimana
berdasarkan standar konsumsi perkapita.
Seiring dengan perkembangan kawasan
permukiman perkotaan yang konsentrasinya berdampingan dengan keberadaan lahan pertanian
basah, maka pengembangan kawasan non pertanian pada lahan pertanian saat ini perlu diatur.

LAPORAN AKHIR BAB IV | 46

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Berdasarkan laju pertumbuhan kawasan pemukiman dan rencana distribusi penduduk,
maka struktur Kawasan Pertanian Lahan Basah diatur sebagai berikut:

 Penetapan lahan pertanian tanaman pangan sebagai lahan Pertanian Berkelanjutan yang
mengacu pada Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009.

 Penetapan pengendalian ketat pada lahan pertanian produktif (irigasi teknis) dengan
menekan laju konversi lahan pertanian.

Untuk lahan pertanian berkelanjutan akan diarahkan pada lahan Sawah Irigasi,
sedangkan untuk pengembangannya diupayakan pada lahan sawah irigasi ½ teknis yang
ditingkatkan menjadi irigasi teknis.

Pertanian di Kabupaten Kaimana juga diarahkan pada pengembangan pertanian perkotaan
dan pedesaan. Adapun kebijaksanaan penataan ruang untuk kawasan pertanian ini meliputi:

a. Kawasan Pertanian Pedesaan

 Pengoptimalan area pertanian yang ada melalui usaha intensifikasi lahan

 Perluasan area pertanian dengan merubah penggunaan lahan non produktif dan
memperhatikan pola penggunaan lahan optimal

 Areal pertanian abadi dan tidak bisa dialihfungsikan menjadi penggunaan kegaiatan
lain yaitu: sawah irigasi teknis dan daerah konservasi sungai

 Meningkatkan kualitas produksi melalui modernisasi teknologi pertanian

 Memperbaiki saluran irigasi

 Mengembangkan kegiatan agropolitan dengan komoditas ubi kayu, jagung dan
kacang tanah.

b. Kawasan Pertanian Perkotaan

 Pengoptimalan lahan pertanian yang ada melalui kegiatan intensifikasi lahan

 Pengembangan kawasan pertanian dengan mempertimbangkan penataan ruang
terbuka hijau yang ada.

 Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan yang ada di

Kabupaten Kaimana dikembangkan

berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang

ada pada daerah masing-masing berdasarkan

prospek ekonomi yang dimiliki. Selain itu, pada

kawasan ini juga dapat dikembangkan

kegiatan agroindustri dan agrowisata. Jenis

tanaman yang diperkenankan adalah tanaman

tahunan yang disertai kualitas terasiring yang

baik sehingga erosi yang terjadi seminimal mungkin pengembangan kawasan perkebunan

diarahkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlajutan, dengan

mengembangkan kawasan industri masyarakat perkebunan yang selanjutnya disebut Kimbun.

Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan dapat dibagi dalam dua kelompok yakni

perkebunan tanaman tahunan seperti: cengkeh, kopi, coklat, karet dan perkebunan tanaman

semusim antara lain berupa: tebu, panili, dan tembakau.

LAPORAN AKHIR BAB IV | 47

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Pengembangan Kimbun adalah pembangunan perkebunan yang menggunakan kawasan
sebagi pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan dengan
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan dimensi ruang, waktu,
skala usaha dan pengelolaannya, yang diselenggarakan dengan asas kebersamaan ekonomi
untuk kesejahteraan masyarakat/petani pekebunan dan pelaku usaha lainnya. Kawasan
perkebunan yang ada di Kabupaten Kaimana, adalah sebagai berikut:

 Kawasan peruntukan perkebunan pala, terdapat di Distrik Buruway, Distrik Teluk
Arguni, Distrik Kaimana dan Distrik Teluk Etna;

 Kawasan peruntukan perkebunan coklat, terdapat di Distrik Buruway, Distrik Teluk
Arguni, Distrik Kaimana dan Distrik Teluk Etna;

 Kawasan peruntukan perkebunan kelapa, terdapat di Distrik Buruway, Distrik Teluk
Arguni, Distrik Kaimana dan Distrik Teluk Etna;

 Kawasan peruntukan perkebunan cengkeh, terdapat di Distrik Buruway, Distrik Teluk
Arguni, Distrik Kaimana dan Distrik Teluk Etna;

 Kawasan peruntukan perkebunan kopi, terdapat di Distrik Buruway, Distrik Teluk
Arguni, Distrik Kaimana dan Distrik Teluk Etna; dan

 Kawasan peruntukan perkebunan vanila, terdapat di Distrik Buruway, Distrik Teluk
Arguni, Distrik Kaimana dan Distrik Teluk Etna.

Perkebunan Pala Perkebunan Coklat

Arahan tata ruang yang berupaya untuk mempertahankan luasan kawasan ini,
dikarenakan jenis vegetasi yang dikembangkan merupakan vegetasi yang mampu melakukan
fungsi-fungsi konservasi lahan dan secara hidrologis mampu menahan air hujan sehingga
memperkecil aliran permukaan (run off). Air hujan yang terserap dari keberadaan vegetasi di
kawasan ini, diharapkan dapat menambah volume cadangan air bawah tanah.

Demikian pula dari kawasan lain yang bukan merupakan lahan terbangun, sehingga
diharapkan sampai tahun akhir perencanaan 2041 kondisi permukaan air tanah di Kabupaten
Kaimana masih dapat berada pada garis aman. Sementara upaya untuk meningkatkan perluasan
dari kawasan tanaman tahunan/perkebunan dimungkinkan juga diambil dari kawasan pertanian
lahan kering baik dari tegal/kebun atapun dari Ladang/Huma.

LAPORAN AKHIR BAB IV | 48

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Untuk lebih jelasnya mengenai luasan dari Kawasan tanaman tahunan/perkebunan
seperti tabel berikut:

Tabel 4.9. Luasan Kawasan Pertanian di Kabupaten Kaimana

No. Distrik Kawasan Hortikultura Kawasan Kawasan
Perkebunan Tanaman Pangan Peternakan
1 Distrik Arguni Bawah
2 Distrik Buruway 2.356 285 334 153
3 Distrik Kaimana
4 Distrik Kambrauw 8.986 7 77 -
5 Distrik Teluk Arguni
6 Distrik Teluk etna - - 3.541 249
7 Distrik Yamor
- 385 7 -
Jumlah Luasan
1.091 235 - -
Sumber: Hasil Rencana, 2022
-- - -

- 7.414 - -

12.433 8.325 3.952 403

Kawasan hortikultura terdapat usulan perubahan, ditetapkan sebagai zona tunda (holding
zone), meliputi: usulan perubahan kawasan hortikultura (P-2) menjadi kawasan hutan lindung (HL)
selanjutnya disingkat P-2/HL seluas kurang lebih 39 hektar, terdapat di Distrik Yamor.

Arahan pengelolaan perkebunan di Kabupaten Kaimana adalah sebagai berikut:

1. Kawasan perkebunan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan yang lain, dan dapat
ditingkatkan perannya sebagai penunjang pariwisata dan penelitian;

2. Pengembangan sistem agropolitan dengan komoditas unggulan Kelapa Sawit;

3. Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan
peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing;

4. Penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan,
konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan
keindahan/estetika.

5. Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan
peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing;

6. Penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan,
konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan
keindahan/estetika;

7. Mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi;

8. Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan
ekonomi;

9. Pengembangan perkebunan, misalnya merehabilitasi tanaman perkebunan yang
rusak (seperti perkebunan teh) atau pada area yang telah mengalami kerusakan yaitu
mengembalikan fungsi perkebunan yang telah berubah menjadi peruntukan lainnya,
khususnya yang telah berubah menjadi area pertanian tanaman pangan;

10. Pengolahan hasil perkebunan terutama dengan membentuk keterikatan antar
produk;

11. Pengembangan perkebunan berbasis wisata edukasi.

LAPORAN AKHIR BAB IV | 49

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB IV | 50

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB IV | 51

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB IV | 52

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB IV | 53

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

4.2.4. Kawasan Pertambangan Dan Energi

Kawasan pertambangan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kawasan
pertambangan yang secara ekonomis mempunyai potensi bahan tambang, mencakup bahan
tambang golongan A, B, dan C. Pada dasarnya penambangan adalah proses pemanfaatan sumber
daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Semakin besar eksploitasi sumber daya
alam akan semakin besar pula gangguan terhadap keseimbangan lingkungan dengan demikian
kemungkinan terjadinya degradasi semakin besar pula, metoda penambangan akan
mempengaruhi besar kecilnya perubahan terhadap bentang alam. Adapun jenis pertambangan
bahan galian/tambang meliputi batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass, kaolin, bentodit,
marmer, zeolit, toseki, feldspar, piropilit dan fospat. Kawasan peruntukan pertambangan
ditetapkan dengan kriteria:

 Memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas
berdasarkan peta/data geologi;

 Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan
pertambangan secara berkelanjutan; dan/atau

 Merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi
kekuatan ekonomi riil.

Kawasan Pertambangan, berada di Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan
batubara terdapat di Distrik Teluk Arguni dan Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas
bumi terdapat di Karas dan Distrik Kambrauw, dan Distrik Teluk Etna. Arahan pengembangan
kawasan pertambangan adalah sebagai berikut ini

1. Melarang pengembangan kawasan petambangan disekitar kawasan Ibu Kota Distrik (IKK),
kawasan lindung, kawasan pertanian beriigasi, permukiman dan kawasan wisata.

2. Melengkapi setiap kegiatan pertambangan dengan dokumen Amdal, UKL dan UPL serta
wajib menjalankannya.

3. Wajib melakukan kegiatan reklamasi pada lahan pertambangan

Kawasan Pertambangan terdiri atas:

a. kawasan pertambangan mineral;

b. kawasan pertambangan batubara; dan

c. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.

Tabel 4.10. Luasan Kawasan Pertambangan di Kabupaten Kaimana

No. Distrik Luasan Kawasan Luasan Kawasan
Pertambangan Pertambangan
1 Distrik Arguni Bawah mineral
2 Distrik Buruway Minyak dan Gas Gumi
3 Distrik Kaimana Luasan Kawasan
4 Distrik Kambrauw Pertambangan -
5 Distrik Teluk Arguni Mineral Logam -
- 5
-
- -

-

-

-

LAPORAN AKHIR BAB IV | 54

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

No. Distrik Luasan Kawasan Luasan Kawasan
Pertambangan Pertambangan
6 Distrik Teluk etna mineral
7 Distrik Yamor Minyak dan Gas Gumi
Luasan Kawasan
Jumlah Luasan Pertambangan -
Sumber: Hasil Rencana, 2022 Mineral Logam -
5
15.986

15.782

31.768

Rencana pengelolaan kawasan pertambangan meliputi :

a. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan
potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan
kelestarian lingkungan;

b. Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/reklamasi sesuai
dengan zona peruntukkan yang ditetapkan, dengan melakukan penimbunan tanah
subur dan/atau bahan-bahan lainnya, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan
kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap
memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;

c. Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah
atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan;

d. Pada kawasan yang teridentifikasi bahan tambang golongan A (migas) atau B yang
bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan adalah
kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau
kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai
AMDAL, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi terhadap
pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas;

e. Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari
kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai
pengendalian yang ketat; serta

f. Penggunaan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk
pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi seperti tanaman jarak
pagar dan tanaman nilam.

LAPORAN AKHIR BAB IV | 55

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB IV | 56

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

4.2.5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan
industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan
mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai
yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan
industri. Tujuan penetapan:

1. Menyediakan ruang bagi kegiatan-kegiatan produksi suatu barang yang mempunyai
nilai lebih untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan
perekayasaan yang berkaitan dengan lapangan kerja perekonomian lainnya; dan

2. Memberikan kemudahan pertumbuhan industri baru dengan mengendalikan
pemanfaatan ruang lainnya, untuk menjaga keserasian lingkungan sehingga
mobilitas antar ruang tetap terjamin serta terkendalinya kualitas lingkungan.

Kawasan Peruntukan Industri ditetapkan kurang lebih seluas 414 ha yang berada di
Distrik Teluk Etna.

Tabel 4.11. Luasan Kawasan Industru di Kabupaten Kaimana

No. Distrik Luasan Kawasan Industri (Ha)

1 Distrik Arguni Bawah -
-
2 Distrik Buruway 62
-
3 Distrik Kaimana -
-
4 Distrik Kambrauw -
62
5 Distrik Teluk Arguni

6 Distrik Teluk Etna

7 Distrik Yamor
Jumlah Luasan

Sumber: Hasil Rencana, 2022

 Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri
dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan
efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; serta

 Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah
lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan
adanya bencana industri.

Syarat-syarat untuk dibangun sebuah sentra IKM antara lain lahan milik Pemda, siap
dibangun sesuai RTRW dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) serta menyusun pola
pengembangan sentra IKM yang memuat rencana strategis dan analisis. Mekanisme kerjasama
dengan Pemerintah Kabupaten, dengan syarat Pemerintah Kabupaten mempunyai komitmen
yang tinggi antara lain:

 Menyediakan lahan untuk pembangunan sentra IKM (minimal 5 Ha) dengan status clear
and clean, Menyiapkan rencana bisnis untuk pengelolaan sentra IKM

 Menyiapkan SDM dan anggaran yang memadai untuk pengelolaan sentra IKM setelah
diserahterimakan dari Ditjen PPI, Melakukan pembinaan terhadap IKM yang berlokasi di
sentra, yang difasilitasi oleh Ditjen IKM.

LAPORAN AKHIR BAB IV | 57

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB IV | 58

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

4.2.6. Kawasan Pariwisata

Potensi kegiatan wisata di Kabupaten Kaimana telah diuraikan sebelumnya yang pada
dasarnya berwujud obyek maupun kegiatan. Dalam konteks kawasan, kegiatan wisata yang
mungkin dikembangkan sesuai potensi pemanfaatan ruang adalah jenis wisata alam, wisata
budaya.

Kawasan Pariwisata, meliputi: Kawasan peruntukan pariwisata budaya di Danau Kamaka
di Distrik Kaimana, Danau Lumira di Distrik Arguni Bawah, Danau Yamor di Distrik Yamor dan
Danau Siviki di Distrik Teluk Arguni. Kawasan peruntukan pariwisata alam di Distrik Kaimana,
Distrik Buruway, Distrik Teluk Etna, Distrik Arguni Bawah dan Distrik Teluk Arguni

Tabel 4.11. Lokasi Wisata Sejarah & Budaya di Kabupaten Kaimana

No. Nama ODTW Daya Tarik Utama Lokasi
Wisata Sejarah dan Budaya
Bangunan dan Barang Tanjung Simora, Pantai
1 Peninggalan Perang Dunia II Anda Air,
Peninggalan Sejarah Kampung Coa
2 Benteng Fort Du Bus Benteng Kampung Lobo
3 Situs Kerajaan Namatota Kampung Namatota/25
Rumah Adat dan Kampung km
4 Lukisan Dinding Batu Teluk Bisyari, Teluk
5 Budidaya Mutiara Lukisan Dinding Pada Masa Triton
6 Goa Tengkorak Prasejarah Teluk Bisyari/10 km
Budi Daya Mutiara
7 Makam Tua Raja/Ratu/Tokoh Kerangka Manusia Berukuran Kamp. Namatota, P. Adi
8 Kuburan Tua Besar
P. Aiduma, Adi, Ulan
Makam Tua Jaya
P. Adi, Aiduma, Lobo
Makam Tua

Event Upacara Adat Kampung Adijaya/25
9 Ritual Sasi Nggama Lomba Perahu Naga Distrik Kaimana/1 km
10 Festival Perahu Tradisional

Tabel 4.12. Lokasi Wisata Alam di Kabupaten Kaimana

No. Nama ODTW Daya Tarik Utama Lokasi

Wisata Alam Ekosistem Suangi han Hutan Kampung Tanggaromi/14 km
Tropis Nusa Ulan
11 Wisata Alam KM 14 Sumber Air Panas Distrik Kambrauw/20 km
Sumber Air Panas Distrik Teluk Etna/`125 km
12 Air Panas Nusa Ulan Nusa Ulan
13 Air Panas Wanoma Air Terjun ke Laut Nusa Ulan
14 Air Terjun Mbuta Distrik Teluk Arguni/37 km
15 Air Terjun Kitikiti Air Terjun
16 Air Terjun Karawawi Air Terjun Kampung Kamaka
Ekosistem Danau dan Hutan Distrik Kambrauw/20 km
17 Danau Siviki Tropis Jl. Trans Tanggaromi/Km 6
Ekosistem Danau dan Hutan Kampung Adi Jaya/35 km
18 Danau Kamaka Tropis Nusa Ulan, Lobo, P. Adi
Fenoimena Pusaran Air
19 Pusaran Air Wanoma Taman
20 Taman Getsemani Habitat Penyu dan Ekosistem
Pulau
21 Pulau Venu Kelelawar

22 Pulau Paniki/Kelelawar

LAPORAN AKHIR BAB IV | 59

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

No. Nama ODTW Daya Tarik Utama Lokasi

23 Taman Laut Triton Taman Bawah Laut Teluk Triton
25 Teluk Arguni Adventure Ekosistem Teluk Arguni
26 Sunset Sunset Distrik Kaimana/ 1 km
27 Bird Watch Burung 7 distrik

28 Wisata ikan Paus Ikan Paus dan Lumba-lumba Teluk Triton, Laut

29 Kampung Rambutan Wisata Agro Kaimana
Distrik Arguni Bawah
30 wisata Pulau Lembah
Sawiki Distrik Kaimana

31 wisata Pulau Lembah Distrik Yamor
Kamaka

32 wisata Pulau Lembah
Yamor

Sumber: Dokumen Ripparkab Kabupaten Kaimana, 2019

Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 235,96 hektar meliputi: Distrik Kaimana. Kawasan
pariwisata di Kabupaten Kaimana di bagi berdasarkan lima kawasan strategis pariwisata (KSP)
meliputi:

a. KSP I yaitu KSP Kaimana dengan pusat pelayanan di Kaimana yang meliputi cakupan
wilayah Distrik Kaimana dan Distrik Kambrauw;

b. KSP II yaitu KSP Teluk Arguni dengan pusat pelayanan di Funiara yang meliputi
cakupan wilayah Distrik Teluk Arguni dan Distrik Arguni Bawah;

c. KSP III yaitu KSP Teluk Triton dengan pusat pelayanan di Lobo yang meliputi cakupan
wilayah Distrik Kaimana yaitu di Teluk Triton, Desa Namatota, Desa Lobo dan Desa
Kamaka;

d. KSP IV yaitu KSP Teluk Etna dengan pusat pelayanan di Kiruru yang meliputi cakupan
wilayah Distrik Yamor dan Distrik Teluk Etna; dan

e. KSP V yaitu KSP Buruway dengan pusat pelayanan di Pulau Adi yang meliputi cakupan
wilayah Distrik Buruway dan Pulau Adi.

LAPORAN AKHIR BAB IV | 60

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Arahan Rencana pengembangan pariwisata adalah:

1. Pengembangan jalur transportasi wisata.

2. Pengembangan sentra perdagangan di masing-masing makam tujuan perjalanan
wisata.

3. Pengembangan pusat penginapan di Kaimana terutama di Distrik Kaimana.

4. Studi banding obyek wisata yang telah berkembang.

5. Penataan kawasan pariwisata dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan.

6. Pengembangan kegiatan pendukung pariwisata (hotel, restoran, dll) dengan
memperhatikan arahan RDTR atau Rencana Rinci lainnya yang disusun.

7. Menerapkan paket-paket wisata. Paket wisata ini diharapkan mampu
menghubungkan (Linkage) antara satu ODTW dengan ODTW lainnya.

8. Pengembangan event wisata budaya.

9. Pengembangan jalur transportasi wisata.

10. Pengembangan sentra perdagangan di masing-masing makam tujuan perjalanan
wisata.

11. Pengembangan kawasan pariwisata dengan melakukan promosi wisata baik secara
regional maupun nasional.

12. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung obyek wisata

13. Memantapkan program paket tujuan wisata

14. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan instansi yang terkait
dalam menangani obyek wisata

15. Studi banding obyek wisata yang telah berkembang untuk masukan dalam
mengembangkan pariwisata

Rencana pengeolaan kawasan pariwisata meliputi:

1. Pengembangan wisata di Kabupaten Kaimana dilakukan dengan membentuk wisata
unggulan. Diluar wisata ungulan tersebut juga banyak potensi lain dan secara
keseluruhan dikembangkan dengan membentuk zona wisata, pengembangan wisata
budaya dan dilengkapi akomodasi wisata;

2. Membentuk link wisata nasional;

3. Mengembangkan promosi wisata, kalender wisata dengan berbagai peristiwa atau
pertunjukan budaya, kerjasama wisata, dan peningkatan sarana-prasarana wisata
sehingga Kabupaten Kaimana menjadi salah satu tujuan wisata;

4. Obyek wisata alam dikembangkan dengan tetap menjaga dan melestarikan alam
sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;

5. Tidak melakukan pengerusakan terhadap obyek wisata alam seperti menebang
pohon;

6. Melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya tanaman mangrove untuk
mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut,
yang dapat di jadikan obyek wisata taman laut;

LAPORAN AKHIR BAB IV | 61

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

7. Menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah;

8. Meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah
koleksi budaya;

9. Pada obyek wisata yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan
pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi
ke obyek-obyek wisata alam, budaya dan minat khusus;

10. Merencanakan kawasan wisata;

11. Rencana pengnembangan zona wisata uuntuk membentuk rute perjalanan wisata
agar lebih efisien dan efektif;

12. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan
daya jual/saing.

Tabel 4.7. Luasan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Kaimana

No. Distrik Luasan Kawasan Pariwisata (Ha)

1 Distrik Arguni Bawah -
2 Distrik Buruway -
3 Distrik Kaimana 65
4 Distrik Kambrauw -
5 Distrik Teluk Arguni -
6 Distrik Teluk Etna -
7 Distrik Yamor 257
322
Jumlah Luasan
Sumber: Hasil Rencana, 2022

4.2.7. Kawasan Permukiman

kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di perkotaan
dan perdesaan kabupaten Kaimana, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan
diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis.

4.2.8.1. Kawasan Permukiman Perkotaan

Wilayah perkotaan merupakan kawasan yang digunakan sebagai pusat pergerakan
berbagai kegiatan dengan aglomerasi penduduk dan intensitas penggunaan lahan untuk
permukiman yang tinggi, serta ditunjang oleh tersedianya berbagai sarana prasarana penunjang
transportasi dan infrastruktur yang memadai. Wilayah perkotaan di Kabupaten Kaimana memiliki
pusat pelayanan terkonsentrasi di sekitar Perkotaan Kaimana. Orientasi pergerakan penduduk
cenderung mengarah ke pusat kota di mana pada wilayah ini terdapat fasilitas pendukung yang
lengkap.

LAPORAN AKHIR BAB IV | 62

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB IV | 63

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Sebagian besar kawasan terbangun berupa permukiman, yang dapat dibedakan dalam 4
(empat) kelompok yakni :

1. Permukiman Perkotaan Menengah,

Permukiman perkotaan menengah, merupakan permukiman di perkotaan yang memiliki
fungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
Pengembangan permukiman tersebut dapat dikembangkan di Perkotaan Kaimana,
Perkotaan Bofuwer di Distrik Teluk Arguni, Perkotaan Avona di Distrik Teluk Etna,
Perkotaan Werifi di Distrik Teluk Etna dan Yamor, Perkotaan Urubika di Distrik Yamor,
Perkotaan Tanusan di Distrik Arguni Bawah, Perkotaan Waho di Distrik Kambrauw,
Perkotaan Kambala di Distrik Buruway.

Dengan berkembangnya kawasan permukiman tersebut akan membentuk pusat
pertumbuhan skala wilayah/regional. Berkembangnya area terbangun tersebut akan
berdampak terhadap skala pelayanan di tingkat regional bahkan akan dapat
menghubungkan atau berinteraksi dengan Kota besar di luar wilayah Kabupaten Kaimana
dan perkotaan kecil lainnya.

2. Permukiman perkotaan kecil,

Merupakan permukiman di perkotaan yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan
distrik. Perkembangan permukiman perkotaan kecil terdapat di beberapa wilayah Kiruru
di Distrik Teluk Etna, Tanggaromi di Distrik Kaimana, Lobo di Distrik Kaimana, Sisir di
Distrik Kaimana, Adijaya di Distrik Buruway, Tairi di Distrik Buruway, Bayeda di Distrik Teluk
Arguni, Tugarni di Distrik Teluk Arguni, dan Feternu di Distrik Teluk Arguni yaitu
Perkembangan permukiman perkotaan kecil ini perlu dibatasi terutama bagi distrik yang
memiliki lahan dengan tingkat produktifitas lahan tinggi.

3. Permukiman di kawasan industri

Permukiman yang timbul akibat kegiatan sentra ekonomi/produksi dan perindustrian.
Kawasan ini diarahkan pengembangannya sebagai bagian dari pengembangan kawasan
industri, mengingat dengan terserapnya tenaga kerja untuk industri yang cukup besar
membawa konsekuensi diperlukannya permukiman bagi tenaga kerja tersebut yang dekat
dengan lokasi kerjanya.

4. Permukiman di kawasan Pariwisata

Kawasan wisata khususnya wisata alam ataupun kawasan yang terletak didataran tinggi
banyak berkembang berbagai tipe perumahan khususnya villa, sehingga secara
akumulatif menjadi permukiman berkarakter pariwisata. Kawasan permukiman ini dapat
dikendalikan dimana sebagian Kabupaten Kaimana merupakan kawasan lindung. Untuk
itu perlu penataan kawasan agar tidak menghilangkan fungsi lindung, tetap memiliki daya
tarik, dan dikendalikan secara ketat.

5. Permukiman Kawasan Khusus

Permukiman ini timbul akibat adanya kebutuhan pemenuhan sarana permukiman untuk
kawasan pertahanan dan keamanan yaitu Yonif batalyon yang ada di DIstrik Kaimana.

LAPORAN AKHIR BAB IV | 64

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

4.2.8.2.Kawasan Permukiman Perdesaan

Kriteria kawasan ini adalah pengelompokan lokasi permukiman perdesaan yang sudah
ada, menghindari sawah irigasi, memperhatikan kebutuhan perumahan, penduduk perdesaan
untuk masa yang akan datang dengan usahanya dan memperhitungkan kecenderungan
perkembangan dan aksesibilitas.

Secara umum lokasi kawasan permukiman desa tersebar secara acak dan merata
diseluruh wilayah Kabupaten Kaimana mengikuti sumber produksi masyarakat setempat. Status
kawasan permukiman desa adalah desa rural atau desa yang memiliki karakter atau ciri pedesaan
dan pertanian yang masih kuat. Kebijaksanaan pengembangan kawasan permukiman kampung
adalah:

1 Mengembangkan desa-desa maju sebagai pusat permukiman perdesaan atau desa pusat
pertumbuhan, dengan meningkatkan aksesibilitas dan sarana-prasarana;

2 Pengembangan desa sentra produksi pertanian, khususnya bagi desa-desa yang
berpotensi komoditas tertentu;

3 Meningkatkan ketersediaan dan pelayanan fasilitas sosial ekonomi, meningkatkan
aksesibilitas wilayah dengan pembangunan infrastruktur jalan dan komunikasi di seluruh
desa;

4 Integrasi dengan daerah kota yang berdekatan, baik dalam pelayanan, produksi, dan
distribusi, sehingga terjalin keterkaitan yang erat; dan

5 Khusus perkampungan-perkampungan pedesaan pada kawasan yang rawan terhadap
bencana longsoran, perlu relokasi penduduk

6 Memproteksi lahan yang telah dibebaskan sampai nanti siap untuk digunakan bagi
pembangunan.

7 Bekerjasama dan berkoordinasi dengan dinas, instansi, lembaga lainnya dalam
melakukan tugas pembebasan lahan.

Rencana pengelolaan kawasan permukiman meliputi :

a. Secara umum kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadi
tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan
prasarana permukiman;

b. Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman
sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;

c. Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan
memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai
basis kegiatan usaha;

d. Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan
berbasis perkebunan dan agrowisata, disertai pengolahan hasil.

e. Permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya
adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil
pertanian. Selanjutnya perdesaan di kawasan pesisir dikembangkan pada basis
ekonomi perikanan dan pengolahan hasil ikan;

f. Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani

LAPORAN AKHIR BAB IV | 65

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;

g. Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan
penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan
ruang terbuka hijau;

h. Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat
pelayanan Distrik; serta

i. Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat
peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat
perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, dilakukan dengan tetap
memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang.

Tabel 4.13. Luasan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kaimana

No. Distrik Luasan Kawasan Luasan Kawasan
Permukiman Perkotaan Permukiman Perdesaan

1 Distrik Arguni Bawah - 268
1.241
2 Distrik Buruway - 1.271
206
3 Distrik Kaimana 3.111 489
161
4 Distrik Kambrauw -
-
5 Distrik Teluk Arguni - 3.645

6 Distrik Teluk Etna -

7 Distrik Yamor -

Jumlah Luasan 3.111

Sumber: Hasil Rencana, 2022

(1) Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas:
a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
b. Kawasan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 3.111 hektar berada di Distrik
Kaimana.

(3) Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 3.645 hektar tersebar diseluruh
distrik.
a. Distrik Arguni Bawah;
b. Distrik Buruway;
c. Distrik Kaimana
d. Distrik Kambrauw;
e. Distrik Teluk Arguni; dan
f. Distrik Teluk Etna;

LAPORAN AKHIR BAB IV | 66

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB IV | 67

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

3.2.9. Kawasan Transportasi

Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam
upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam
rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

Kawasan transportasi seluas kurang lebih 97 hektar berupa kawasan transportasi darat,
laut dan udara yang terdapat di;

a. Distrik Arguni Bawah;
b. Distrik Kaimana;
c. Distrik Teluk Arguni; dan
d. Distrik Teluk Etna

3.2.10. Kawasan Pertahanan Keamanan

(1) Kawasan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih 60 hektar berada di Kampung
Tanggaromi Distrik Kaimana seluas 13 hektar.

(2) Kawasan pertahanan dan keamanan terdapat usulan perubahan, ditetapkan sebagai zona
tunda (holding zone), berupa: usulan perubahan kawasan hutan lindung (HL) menjadi
kawasan pertahanan keamanan (HK) selanjutnya disingkat HL/HK seluas kurang lebih 47
hektar, terdapat di Distrik Kaimana.

LAPORAN AKHIR BAB IV | 68

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB IV | 69

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB IV | 70