Matek RTRW

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Waktu Pelaksanaan

an Instansi Pelaksana I II III IV

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 45

b Bappeda

BAB VI | 89

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB VI | 90

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Bab 7 Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang,
menjelaskan mengenai ketentuan umum peraturan zonasi,
ketentuan perizinan dan arahan sanksi administrasi dalam
Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Kaimana.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-
ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan
zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif,
serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:

 Berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;

 Mempertimbangkan penetapan kawasan strategis kabupaten;

 Mempertimbangkan permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah
kabupaten;

 Terukur, realistis, dan dapat diterapkan;

 Mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam penetapannya;

 Melindungi kepentingan umum; dan

 Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAPORAN AKHIR BAB VII | 1

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Berdasarkan hasil analisa RTRW Kabupaten Kaimana yang sudah dilakukan sebelumnya,
arahan terkait ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kaimana berupa
perubahan terkait dengan hal-hal yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, diizinkan dan
dilarang pada tiap substansi RTRW sesuai dengan kebijakan dan dinamika perkembangan.

7.1. KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Peraturan zonasi memuat 2 hal yaitu: aturan dasar; dan/atau dan teknik pengaturan zonasi.
Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Ketentuan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:

1. Ketentuan umum zonasi;

2. Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
3. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan

4. Arahan sanksi.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:
berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten:

1. Mempertimbangkan kawasan strategis kabupaten;
2. Mempertimbangkan permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki

wilayah kabupaten;
3. Terukur, realistis, dan dapat diterapkan;

4. Mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam penetapannya;
5. Melindungi kepentingan umum; dan

6. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten memuat:

Ketentuan umum zonasi kabupaten
1. Ketentuan umum zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur

pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun
untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan
prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
2. Ketentuan umum zonasi kabupaten adalah penjabaran secara umum ketentuan-
ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif;

3. Ketentuan umum zonasi kabupaten berfungsi:
a) Sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;

b) Menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk
peruntukan ruang yang sama;

c) Sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan
operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona

LAPORAN AKHIR BAB VII | 2

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

kabupaten; dan

d) Sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang;

4. Ketentuan umum zonasi disusun berdasarkan:

a) Sistem perkotaan kabupaten dan sistem jaringan prasarana wilayah
kabupaten;

b) Kawasan lindung dan kawasan budi daya wilayah kabupaten yang ditampalkan
(overlay) dengan:

 Kawasan keselamatan operasi penerbangan kkop;

 Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (kp2b);

 Kawasan rawan bencana;

 Kawasan cagar budaya;

 Kawasan resapan air;

 Kawasan sempadan;

 Kawasan pertahanan dan keamanan;

 Kawasan karst;

 Kawasan migrasi satwa;

 Kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan/atau

 Ruang dalam bumi.
c) Arahan umum desain kawasan perkotaan; dan

d) Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Ketentuan umum zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten berisikan:

1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan
kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan yang mencakup ruang
darat, laut, udara, dan dalam bumi;

2. Intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) pada setiap kawasan antara lain meliputi
koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, garis sempadan
bangunan, tata bangunan, dan kepadatan bangunan;

3. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung
pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal.

4. Ketentuan lain yang dibutuhkan misalnya, pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati
oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan
perundangundangan yang berlaku; dan

5. Ketentuan khusus, yaitu ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki
fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan
dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan
pertampalan/tumpang susun (overlay).

LAPORAN AKHIR BAB VII | 3

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian
pemanfaatan ruang. Kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay) meliputi:

1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan KKOP, yaitu wilayah daratan dan/atau
perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi
penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;

2. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), yaitu: wilayah budi daya pertanian
terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta
unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangan nasional;

3. Kawasan rawan bencana, yaitu kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis,
biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi
pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah,
meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak
buruk bahaya tertentu;

4. Kawasan cagar budaya, yaitu satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya
atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
Pada ketentuan khusus cagar budaya dapat diakomodir pula wilayah kelola masyarakat
hukum adat;

5. Kawasan resapan air, yaitu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan
air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai
sumber air;

6. Kawasan sempadan, yaitu kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai,
situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat
penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi;

7. Kawasan pertahanan dan keamanan, yaitu kawasan yang ditetapkan untuk
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik
Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa
dan negara;

8. Kawasan karst, yaitu bentang alam yang terbentuk karena pelarutan air pada batuan
gamping dan/atau dolomit;

9. Kawasan migrasi satwa, yaitu suatu area yang dimanfaatkan untuk migrasi atau
berpindahnya jenis dan spesies satwa tertentu secara berkelanjutan;

10. Kawasan pertambangan mineral dan batubara, yaitu kawasan yang memiliki potensi berupa
komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah pertambangan (WP),
Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dll sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang pertambangan; dan/atau

11. Ruang dalam bumi, yaitu ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan
untuk berbagai kegiatan manusia.

LAPORAN AKHIR BAB VII | 4

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terdiri atas:

1) Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Penilaian
pelaksanaan KKPR dilaksanakan untuk memastikan:

a) Kepatuhan pelaksanaan KKPR Periode penilaian pelaksanaan KKPR, yaitu:

(1) Selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan
pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR. Dilakukan paling lambat
2 tahun sejak diterbitkannya KKPR. apabila ditemukan
inkonsistensi/tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian.

(2) Pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil
pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR. Apabila ditemukan
inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi. Penilaian pelaksanaan KKPR
dilakukan oleh pemerintah pusat dan dapat didelegasikan kepada
pemerintah daerah. Hasil penilaian pelaksanaan KKPR dituangkan dalam
bentuk tekstual dan spasial.

b) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR, Pemenuhan prosedur perolehan KKPR
dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon
terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:

(1) Apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR
batal demi hukum.

(2) Apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan
dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk juga penilaian
pernyataan mandiri pelaku UMK. Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK dilaksanakan untuk
memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, apabila ditemukan
ketidaksesuaian maka akan dilakukan pembinaan.

2) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Penilaian perwujudan rencana struktur
dan rencana pola ruang dilakukan dengan:

a) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang Penilaian tingkat
perwujudan rencana struktur ruang dilakukan terhadap:

(1) Kesesuaian Program

(2) Kesesuaian Lokasi

(3) Kesesuaian Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dengan
Penyandingan Pelaksanaan Pembangunan Pusat-Pusat Permukiman Dan
Sistem Jariangan Prasarana Terhadap Rencana Struktur Ruang.

b) Penilaian Tingkat Perwujudan Rencana Pola Ruang Penilaian Tingkat
Perwujudan Rencana Pola Ruang Dilakukan Terhadap:

(1) Kesesuaian program

(2) Kesesuaian lokasi

(3) Kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan

LAPORAN AKHIR BAB VII | 5

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

penyandingan pelaksanaan program pengelolaan Lingkungan,
pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan Hak atas tanah
terhadap rencana pola ruang.

Hasil penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang berupa:

a) Muatan terwujud

b) Belum terwujud

c) Pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.

Penilaian Perwujudan rencana Tata Ruang dilakuakan secara periodik dan terus
menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu)
tahun sebelum peninjauan Kembali RTR.

Tata cara penilaian perwujutan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.1.1 Pengertian Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Instrumen adalah sarana penelitian
(berupa seperangkat tes dan sebagainya) untuk
mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya
untuk mewujudkan tertib tata ruang.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan
untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai
dengan RTR. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang
agar:

a) Menaati rencana tata ruang yang
telah ditetapkan,

b) Memanfaatkan ruang sesuai dengan
rencana tata ruang dan

c) Mematuhi ketentuan yang ditetapkan
dalam persyaratan kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang.

Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang mengalami perkembangan seiring dengan
munculnya peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja, dimana pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui Ketentuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Pemberian Insentif dan Disinsentif dan
Pengenaan Sanksi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan
Ruang Pasal 148, Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui Penilaian pelaksanaan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan pernyataan mandiri pelaku UMK, Penilaian
perwujudan RTR, Pemberian insentif dan disinsentif, Pengenaan sanksi, dan Penyelesaian
sengketa penataan ruang.

LAPORAN AKHIR BAB VII | 6

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

7.1.2 Dasar-Dasar Perencanaan

Pengertian Tata Ruang meliputi:

▪ Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk
ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain
hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

▪ Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

▪ Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.

▪ Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara
terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan
zonasi kabupaten/kota.

▪ Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaatan ruang.

▪ Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

▪ Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

▪ Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

▪ Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui
pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang.

▪ Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola
ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

LAPORAN AKHIR BAB VII | 7

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

▪ Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai
dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya.

▪ Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

▪ Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat
diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

▪ Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait
yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek
fungsional.

▪ Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

▪ Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah
rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis Nasional.

▪ Rencana struktur wilayah provinsi adalah rencana sistem susunan pusat-pusat permukiman
(sistem perkotaan wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam
wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan
untuk melayani kegiatan skala provinsi dan mengintegrasikan wilayah provinsi.

▪ Rencana pola ruang wilayah provinsi adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah
provinsi yang meliputi peruntukan ruang wilayah darat dan laut untuk fungsi lindung dan
fungsi budi daya provinsi, yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW provinsi
yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh).

▪ Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

▪ Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,
dan sumber daya buatan.

▪ Kawasan Strategis Nasional yang seianjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional
terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, buciaya,
dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

▪ Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian. tidak terpisahkan dari rencana tata
ruang wilayah provinsi.

▪ Pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah
untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi sesuai dengan RTRW
Provinsi melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan
beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan
sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

LAPORAN AKHIR BAB VII | 8

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

▪ Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi Penilaian pelaksanaan KKPR
dan pernyataan mandiri pelaku UMK, Penilaian perwujudan RTR, pemberian insentif dan
disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelengaraan sengketa penataan ruang.

▪ Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah
kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

▪ Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR
adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan
Ruang dengan RDTR.

▪ Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR
adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan
Ruang dengan RTR selain RDTR.

▪ Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR
adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR
dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

▪ Tinggi Bangunan Maksimum adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan
pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap
permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.

▪ Lembaga pengelola dan penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut
Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

▪ Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai
dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

▪ Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan
antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.

▪ Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan
antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.

▪ Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara
garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.

▪ Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut sebagai KDH adalah angka prosentase
perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang
diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.

▪ Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

▪ Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha
mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.

▪ Pernyataan Mandiri Pelaku UMK adalah pernyataan yang dibuat oleh Pelaku UMK secara
mandiri yang menyatakan bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTR.

▪ Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk
membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan

LAPORAN AKHIR BAB VII | 9

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

▪ Zona Kendali adalah zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau
dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya
dukung dan daya tampung.

▪ Zona Yang Didorong adalah zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang
dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu
ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.

▪ Insentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Insentif adalah perangkat Pengendalian
Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau
memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR,
yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.

▪ Disinsentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Disinsentif adalah perangkat Pengendalian
Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung
dan daya tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan
negara.

▪ Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat
pembebanan kewajiban/perintah dan/atau paksaan pemerintah yang dikenakan kepada
Orang atas dasar ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundangundangan di bidang Penataan Ruang untuk memberikan efek jera kepada
pelanggar Pemanfaatan Ruang.

▪ Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang mengakibatkan menurunnya kualitas
Ruang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

▪ Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data
dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau
temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

▪ Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 44. Sengketa Penataan Ruang
adalah perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

▪ Para Pihak adalah dua atau lebih pemangku kepentingan yang bersengketa dan membawa
sengketa mereka ke pihak yang berwenang untuk memperoleh penyelesaian.

▪ Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh Orang kepada
Menteri/gubernur/bupati/wali kota tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya
perselisihan di bidang Penataan Ruang.

▪ Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan yang disampaikan
oleh Orang kepada Menteri/gubernur/bupati/wali kota mengenai dugaan terjadinya
perselisihan di bidang Penataan Ruang.

▪ Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan hasil pemeriksaan lapangan
terkait Laporan, Pengaduan, atau Permohonan Sengketa Penataan Ruang.

▪ Klarifikasi adalah kegiatan penjelasan terhadap laporan Verifikasi dalam Sengketa
Penataan Ruang.

▪ Negosiasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang antar Para Pihak.

LAPORAN AKHIR BAB VII | 10

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

▪ Mediasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak
ketiga sebagai Mediator yang mengoordinasikan Para Pihak.

▪ Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang
membantu Para Pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan
penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah
penyelesaian.

▪ Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga
yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa
seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.

▪ Konsiliasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak
ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh Para Pihak.

▪ Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator yang
ditetapkan oleh Menteri/gubernur/bupati/wali kota, yang bertugas melakukan konsiliasi
dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada Para Pihak untuk menyelesaikan Sengketa
Penataan Ruang.

▪ Standar Teknis Penataan Ruang Kawasan adalah ketentuan teknis dan ketentuan spasial
yang menunjukkan perwujudan Kinerja Fungsi Kawasan yang sesuai peruntukan, yang
dirumuskan berdasarkan kajian kondisi, karakteristik, dan dampak eksternalitas kawasan,
serta standar sektor.

▪ Kinerja Fungsi Kawasan adalah kondisi yang diinginkan atau dituju dalam pengembangan
suatu kawasan.

▪ Inspektur Pembangunan adalah petugas khusus yang melaksanakan pengawasan di
lapangan terhadap Objek Pengawasan Pembangunan.

▪ Objek Pengawasan Pembangunan adalah kawasan dan bangunan gedung yang menjadi
sasaran kegiatan pengawasan.

▪ Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
pelayanan dasar Perencanaan Tata Ruang, Pemanfataan Ruang, dan Pengendalian
Pemanfataan Ruang yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh
setiap Warga Negara secara minimal.

▪ Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

▪ Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

▪ Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum
adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam
penyelenggaraan Penataan Ruang.

▪ Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan
Ruang.

LAPORAN AKHIR BAB VII | 11

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

▪ Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

▪ Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang Penataan Ruang.

▪ Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang Penataan Ruang.

7.1.3 Kedudukan Pengendalian Pemanfaatan dalam Kerangka Tata Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya
pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan rLlang
wilayah provinsi; b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam
wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem
jaringan prasarana wilayah provinsi; c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan
lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi; d. arahan pemanfaatan
ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan e.
arahan pengendalian pemanfaatan rutang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi
sistem provinsi, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif,
serta arahan sanksi.

Gambar 7.1. Kedudukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang

LAPORAN AKHIR BAB VII | 12

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Gambar 7.2. Kedudukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Perencanaan Tata Ruang

7.1.4 Lingkup Materi Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan
Ruang Pasal 148, Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui Penilaian pelaksanaan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan pernyataan mandiri pelaku UMK, Penilaian
perwujudan RTR, Pemberian insentif dan disinsentif, Pengenaan sanksi, dan Penyelesaian
sengketa penataan ruang.

7.1.4.1. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Pernyataan
Mandiri Pelaku UMK

Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk
memastikan:

a) kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pernanfaatan Ruang; dan

b) pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Penilaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK dilaksanakan untuk
rnemastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK. Dalam hal hasil
penila.ian pernyataan mandiri ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh
pelaktr UMK, dilakukan pernbinaan oleh kementerian / lemb aga dan I atau perangkat daerah.

Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
dilakukan pada periode:

a) Selama Pembangunan;

LAPORAN AKHIR BAB VII | 13

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

▪ Peniiaian pada periode selama pembangunan dilakukan untuk memastikan
kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

▪ Penilaian pada periode selama pembangunan dilakukan paling lambat 2 (dua)
tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Dalam
hal hasil penilaian ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yarlg
tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelakrr
kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.

b) Pasca Pembangunan.

▪ Penilaian pada periode pasca pembangunan dilakukan untuk memastikan
kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

▪ Dalam hal hasil penilaian ditemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang
tcrtuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan
pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 7.3. Skema Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan
Pernyataan Mandiri Pelaku

7.1.4.2. Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Penilaian perwujudan RTR dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang
dan rencana Pola Ruang. Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang
dilakukan dengan:

a) penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
b) penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.

LAPORAN AKHIR BAB VII | 14

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana
dilakukan terhadap:

a) kesesuaian program;

b) kesesuaian lokasi;

c) kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Penilaian tiirgkat perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan dengan penyandingan
pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana
terhadap rencana Struktur Ruang.

Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang dilakukan dengan penyandingan
pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan Perizinan Berusaha,
dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang. Hasil penilaian tingkat penvujudan rencana
Struktur Ruang berisikan:

a) muatan rencana Strukttrr Ruang yang terwujud;

b) muatan rencana Strrrktur Ruang yang belum terwujud; dan

c) pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana
Struktur Ruang.

Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang berisikan:

a) muatan rencana Pola Ruang yang terwujud;

b) muatan rencana pola ruarng yang belum terwujud; dan

c) pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Pola
Ruang.

Tingkat perwuludan rencana Struktur Ruang dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang
ditaungkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Gambar 7.4. Skema Penilaian Perwujudan RTR BAB VII | 15
LAPORAN AKHIR

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

7.2. KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang
mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun
untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai
dengan RTRW Kabupaten. Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten adalah penjabaran
secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan
ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif. Ketentuan umum
peraturan zonasi kabupaten berfungsi:

 sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;

 menyeragamkan ketentuan umum peraturan zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk
peruntukan ruang yang sama;

 sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional
pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan

 sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang;

 Ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan:

 sistem perkotaan kabupaten dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;

 kawasan lindung dan kawasan budi daya wilayah kabupaten yang ditampalkan (overlay)
dengan kawasan rawan bencana termasuk penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana,
kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), dan/atau kawasan keamanan
operasional penerbangan (KKOP).

 arahan umum desain kawasan perkotaan; dan

 peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

 Ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten berisikan:

 kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan
kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan yang mencakup
ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi;

 intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) pada setiap kawasan, antara lain meliputi
koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, garis
sempadan bangunan, tata bangunan, dan kepadatan bangunan;

 sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung
pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal.

 ketentuan lain yang dibutuhkan misalnya, pemanfaatan ruang pada zona-zona yang
dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten mengikuti
ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

 Ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan rawan bencana, kawasan
sekitar bandar udara, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

LAPORAN AKHIR BAB VII | 16

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten digunakan sebagai dasar dalam penyusunan
peraturan zonasi RDTR. Peraturan-peraturan zonasi tersebut harus didetailkan lebih lanjut
didalam rencana rinci dengan materi yang terkandung dalam ketentuan zoning mencakup:

 Penetapan zonasi

Penetapan zona-zona dasar, selanjutnya pada setiap zona dasar ditentukan zona-zona
utama dan pada setiap zona utama ditentukan paket penggunaan atau jenis-jenis
perpetakan. Untuk menentukan seberapa jauh perpetakan tersebut dapat dikembangkan
bagi kegiatan lain, maka perlu diinventarisasi seluruh jenis-jenis pengunaan rinci yang
dikenal. Untuk menghindari penafsiran yang keliru maka perlu dirumuskan tujuan
pengembangan setiap zona dasar, zona utama dan paket penggunaannya.

 Aplikasi ruang

Setelah zona dasar, zona utama dan jenis-jenis perpetakan ditetapkan, maka selanjutnya
diatur penerapannya ke dalam ruang di Kabupaten Kaimana. Penerapannya diatur menurut
suatu tabel yang menjelaskan alokasi zona-zona tersebut pada setiap jengkal lahan
perkotaan yang diberi kodifikasi untuk memudahkan penulisannya.

 Ketentuan teknis perpetakan

Hal-hal yang diatur untuk setiap jenis perpetakan pada setiap zona, meliputi:

▪ lebar dan kedalaman minimum petak;

▪ jarak bebas depan, samping dan belakang;

▪ KDB (koeffisien dasar bangunan) maksimum, KLB (Koefisien lantai bangunan)
maksimum, KDH (koeffisien dasar hijau) minimum, KTB (koefisien tapak basement)
maksimum;

▪ Tinggi bangunan maksimum;

▪ Lebar minimum jalan dan sempadan bangunan;

▪ dan hal-hal lain yang diperlukan.

 Peraturan umum, hal-hal yang diatur meliputi :

▪ Penggunaan lebih lanjut untuk setiap jenis perpetakan.

▪ Pengaturan lansekap meliputi jenis tanaman, kepadatan tanaman, jarak antar
tanaman dan lain sebagainya.

▪ Pengaturan tata informasi (billboard) meliputi lokasi pemasangannya, penyampaian
pesan, dimensi dan konstruksi dan perawatannya.

▪ Pengaturan on street dan off street parking, batasan parkir minimum dan
maksimum.

LAPORAN AKHIR BAB VII | 17

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

7.2.1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang berupa peraturan zonasi untuk
sistem jaringan prasarana. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana
meliputi:

A. Sistem jaringan transportasi

Sistem jaringan transportasi yang terdapat di Kabupaten Kaimana berupa sistem jaringan
transportasi darat meliputi Jaringan Jalan, laut dan udara

B. Sistem jaringan energi

Sistem jaringan energi yang terdapat di Kabupaten Kaimana meliputi jaringan infrastruktur
minyak dan gas bumi dan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

C. Sistem Jaringan Telekomunikasi

D. Sistem jaringan sumber daya air

Sistem jaringan sumber daya air meliputi sumber air dan prasarana sumber daya air.

E. Sistem prasarana Pengelolaan Lingkungan

Sistem prasarana pengelolah lingkungan meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM),
sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sistem pengelolah limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3), sistem jaringan persampahan wilayah dan sistem jaringan evakuasi
bencana.

7.2.1.1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sebagai Kelengkapan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan (Sistem Perkotaan)

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagai kelengkapan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan pada wilayah perkotaan di Kabupaten Kaimana meliputi:

 Hal-hal yang diperbolehkan meliputi:

▪ Pengembangan fungsi dasar;

▪ Perubahan atau penambahan fungsi ruang sepanjang saling menunjang atau tidak
menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;

▪ Pengembangan sistem jaringan prasarana dan pemanfaatan ruang sekitar jaringan
prasarana yang mendukung sistem perkotaan; dan

▪ Pemanfaatan ruang budidaya untuk mendukung sistem perkotaan.

 Hal-hal yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

▪ Pengalihan fungsi kawasan terbuka hijau tetapi bukan sebagai bagian dari RTH di
kawasan perkotaan dengan syarat komposisi RTH tidak berubah sesuai RDTR
kawasan perkotaan;

▪ Pemanfaatan kawasan lindung berupa bangunan untuk meningkatkan nilai tambah
dengan tetap dilakukan upaya konservasi;

LAPORAN AKHIR BAB VII | 18

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

▪ Melakukan alih fungsi lindung pada kawasan lindung tetapi boleh ditambahkan
kegiatan lain selama masih menunjang fungsi lindung; dan

▪ Melakukan alih fungsi lahan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari
lahan pertanian pangan berkelanjutan kecuali untuk kepentingan umum sesuai
peraturan perundang-undangan.

 Hal-hal yang dilarang meliputi:

▪ Melakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan

▪ Melakukan kegiatan pembangunan di dalam radius keamanan pada kawasan yang
telah ditetapkan batas ketinggian.

Peraturan ini pada dasarnya disusun untuk setiap zona seperti tertuang dalam Rencana
Detail Tata Ruang di Kabupaten Kaimana. Dengan demikian peraturan zonasi ini hanya akan
berlaku pada setiap zona peruntukan sesuai RDTR Kawasan Perkotaan masing-masing ibu kota
distrik. Terkait dengan sistem pusat pelayanan perkotaan, maka ketentuan umumnya adalah
sebagai berikut:

 PKL

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) disusun dengan
ketentuan; diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala kabupaten atau beberapa
distrik yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan
wilayah yang dilayaninya.

 PPK

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) disusun dengan
ketentuan; diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala distrik yang didukung dengan
fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya, dengan penetapan
deliniasi sebagai pusat kegiatan Distrik.

 PPL

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) disusun
dengan ketentuan; diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala beberapa desa yang
didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya,
dengan penetapan deliniasi sebagai pusat kawasan perdesaan.

7.2.1.2. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagai kelengkapan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perdesaan (Sistem Perdesaan)

Peraturan ini pada dasarnya disusun untuk setiap zona seperti tertuang dalam Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kaimana. Dengan demikian peraturan
zonasi ini hanya akan berlaku pada setiap zona peruntukan sesuai RDTR Kawasan Perdesaan
masing-masing distrik, dengan arahan sebagai berikut:

 Hal-hal yang diperbolehkan meliputi:

LAPORAN AKHIR BAB VII | 19

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

▪ Melakukan perubahan fungsi ruang kawasan terbangun di perdesaan dengan syarat
saling menunjang dan/atau tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah
ditetapkan; dan

▪ Melakukan penambahan fungsi yang saling bersesuaian dengan syarat ditetapkan
besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut.

 Hal-hal yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

▪ Melakukan alih fungsi lindung pada kawasan lindung tetapi boleh ditambahkan
kegiatan lain selama masih menunjang fungsi lindung;

▪ Melakukan alih fungsi lahan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari
lahan pertanian pangan berkelanjutan kecuali untuk kepentingan umum sesuai
peraturan perundang-undangan

 Hal-hal yang dilarang meliputi:

▪ Melakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasar;

▪ Melakukan kegiatan pembangunan dengan intensitas tinggi yang tidak serasi
dengan kawasan sekitarnya;

▪ Melakukan kegiatan pembangunan di dalam radius keamanan pada kawasan yang
telah ditetapkan batas ketinggian.

7.2.1.3. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Prasarana Wilayah

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana wilayah pada tiap jaringan/utilitas
disesuaikan dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut:
 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Jaringan Transportasi

 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Jaringan Jalan

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan meliputi:

❖ Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jaringan jalan tol, disusun
dengan memperhatikan :

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
untuk pemanfaatan lahan non terbangun;

pengembangan sarana prasarana pendukung jalan tol; dan
pengembangan RTH.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
pemberdayaan di bidang jalan tol sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
pemasangan iklan dan media informasi pada daerah milik jalan dengan
syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan; dan

LAPORAN AKHIR BAB VII | 20

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling
mengganggu fungsi antar prasarana;

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat
mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tol.

❖ Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jalan kolektor disusun dengan
memperhatikan :

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;

pengembangan RTH dan pulau jalan; dan

pemanfaatan lahan untuk kegiatan skala provinsi dan kabupaten, untuk
prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat

kegiatan dan kegiatan pemasangan infrastruktur jaringan dengan
memperhatikan ketentuan sempadan jalan

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
pembatasan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor
jalan kolektor untuk kegiatan skala distrik dan atau lebih rendah;

pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan
bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor;

diperbolehkan dengan syarat pembangunan jembatan dan gorong-
gorong minimum sama dengan ruang manfaat jalan.

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan neliputi:
pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan;

menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin
penyelenggara jalan; dan

pendirian bangunan liar pada sempadan jalan.

❖ Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jalan lokal disusun dengan
memperhatikan:

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;

pengembangan RTH dan pulau jalan;

pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal untuk kegiatan
skala kabupaten dan distrik; dan

pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi
pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

LAPORAN AKHIR BAB VII | 21

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

pemanfaatan ruang dengan intensitas sedang dan tinggi dengan syarat
tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas
sepanjang jalan lokal dan menyediakan jalur lambat; dan

pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan
bangunan yang terletak ditepi jalan lokal.

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan;

menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin
penyelenggara jalan; dan

pendirian bangunan liar pada sempadan jalan.

❖ Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jalan lingkungan disusun
dengan memperhatikan:

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;

pengembangan RTH dan pulau jalan;

pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lingkungan untuk
kegiatan skala distrik dan lingkungan; dan

pemanfaatan ruang intensitas rendah.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
pemanfaatan ruang dengan intensitas sedang dan tinggi dengan syarat
tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas
sepanjang jalan; dan

pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan
bangunan yang terletak ditepi jalan lingkungan.

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan;

menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin
penyelenggara jalan; dan

pendirian bangunan liar pada sempadan jalan.

❖ Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jalan strategis disusun dengan
memperhatikan fungsi jalan yang dengan penambahan ketentuan sebagai berikut:

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan perdagangan,
jasa, industri yang bersesuaian dengan potensi fisik dasar dan area
sekitarnya;

LAPORAN AKHIR BAB VII | 22

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan
budi daya yang mendukung potensi kawasan dan di luar sempadan bangunan
yang ditetapkan; dan

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
mengubah fungsi lindung.

❖ Terminal disusun dengan memperhatikan:

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
prasarana terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan

jalur sirkulasi terminal penumpang dan jalur sirkulasi kendaraan pribadi;
dan

pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar terminal;

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa
pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan permukiman,
perdagangan barang dan jasa, pertanian, perikanan dan pariwisata dengan
syarat tidak mengganggu fungsi utama;

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan serta fungsi terminal; dan

kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi terminal sebagai
fasilitas umum.

 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sungai, danau dan penyeberangan meliputi:

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

kegiatan penyeberangan dan pemanfaatan ruang non terbangun;
sarana-prasarana yang mendukung fungsi penyeberangan; dan
memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal.
❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan
pendukung lain yang tidak mendukung fungsi penyeberangan dengan syarat tidak
mengganggu lalu lintas penyeberangan; dan

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang
yang mengganggu kegiatan penyeberangan.

 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pelabuhan

Ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan meliputi:

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

kegiatan pelabuhan dan pemanfaatan ruang non terbangun;
sarana-prasarana yang mendukung fungsi pelabuhan; dan

LAPORAN AKHIR BAB VII | 23

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal.
❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan

pendukung lain yang tidak mendukung fungsi pelabuhan dengan syarat tidak
mengganggu lalu lintas penyeberangan; dan

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang
yang mengganggu kegiatan penyeberangan.

 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Energi

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi meliputi:

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

pemanfaatan ruang non terbangun;
pengembangan jaringan listrik kabel terpadu dengan jaringan utilitas dan prasarana

lainnya; dan
pengembangan fasilitas pendukung ketenagalistrikan.
❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu atau terganggu oleh jaringan energi;
pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya di

kawasan lindung dan budi daya dengan syarat tidak mengganggu fungsi
utama; dan
mendirikan bangunan di bawah jaringan transmisi dan distribusi listrik dengan
syarat tidak mengganggu fungsi jaringan dan memiliki izin.
❖ Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan
sepanjang ruang bebas di jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Jaringan Telekomunikasi

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan telekomunikasi meliputi:

❖ Penetapan sempadan menara telekomunikasi dengan ketentuan:

untuk tinggi menara di atas 60 meter, ditetapkan jarak bebas bangunan menara
terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki
menara atau pondasi; dan

untuk tinggi menara di bawah 60 meter, ditetapkan jarak bebas bangunan menara
terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah selebar kaki menara atau
pondasi.

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

mengembangkan menara telekomunikasi bersama di kawasan perkotaan sesuai
peraturan yang berlaku;

mengembangkan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai
pemerintah;

LAPORAN AKHIR BAB VII | 24

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

menempatkan sempadan menara telekomunikasi;

pengembangan jaringan baru atau pengganti lama pada pusat sistem pelayanan
dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah
atau jaringan tanpa kabel; dan

penempatan menara telekomunikasi atau tower wajib memperhatikan keamanan,
keselamatan umum, dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan
tower secara terpadu pada lokasi yang telah ditentukan.

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penempatan menara pemancar
telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

menempatkan menara pemancar telekomunikasi dengan syarat memperhitungkan
aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan disekitarnya; dan

pengembangan prasarana telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya di
kawasan lindung dan budi daya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi atau tower dalam radius
bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

memanfaatkan sistem jaringan telekomunikasi untuk kepentingan selain yang
sudah ditetapkan dalam perizinan.

 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Jaringan Sumber Daya Air

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sumber daya air meliputi:

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

pengembangan sarana prasarana pendukung jaringan sumber daya air:

mendirikan bangunan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air.

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai, waduk, pengendali banjir dengan
tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan serta
mendapatkan izin dari penyelenggara;

melakukan pendirian bangunan dengan syarat untuk menunjang fungsi rekreasi,
pengelolaan badan air, dan/atau pemanfaatan air;

kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang
alam;

kegiatan perikanan dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang
alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;

pengambilan material yang berada di badan air dengan mempertimbangkan
kelestarian sumber daya air dan sesuai peraturan perundang-undangan; dan

LAPORAN AKHIR BAB VII | 25

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

pengembangan jaringan prasarana dan utillitas dengan syarat mendapat izin dari
penyelenggara.

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi lindung kawasan;
mendirikan bangunan diatas badan sungai atau saluran irigasi kecuali untuk

peningkatan pengelolaan sungai dan irigasi; dan
kegiatan yang menurunkan dan/atau merusak kualitas air permukaan dan

cekungan air tanah.
 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Jaringan Prasarana Lainnya

 Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan SPAM

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan SPAM terdiri atas:

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
pengembangan RTH.
kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

kegiatan yang mendukung jaringan pada kawasan lindung dengan syarat tidak
mengganggu fungsi lindung; dan

memasang jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah yang memanfaatkan
bahu jalan dengan syarat sudah memiliki izin galian.

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

mendirikan bangunan di atas jaringan pipa induk;
mendirikan instalansi pengolahan air minum langsung pada sumber air baku; dan
kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem penyediaan air minum.
 Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pengolahan air limbah

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pengolahan air limbah terdiri atas:

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

pemanfaatan ruang yang menunjang sistem jaringan air limbah; dan
membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah.
❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa
pemanfaatan ruang dan atau kegiatan sekitar kawasan permukiman untuk
pengelolaan air limbah dengan syarat mendapatkan izin, memperhatikan tata letak
jaringan dan melakukan kajian lingkungan.

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

mendirikan bangunan di atas jaringan; dan
pemanfaatan ruang yang mengganggu dan merusak jaringan atau sarana air limbah.

LAPORAN AKHIR BAB VII | 26

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

 Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pengolahan limbah B3

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pengolahan air limbah terdiri atas:

❖ Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pengembangan sarana
dan prasarana pendukung;

❖ Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa
pemanfaatan ruang dan atau kegiatan sekitar kawasan budidaya dengan syarat
mendapatkan izin, memperhatikan tata letak jaringan dan melakukan kajian
lingkungan; dan

❖ Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
mengganggu fungsi.

 Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan persampahan

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan persampahan terdiri atas:

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah; dan
pembolehan untuk melakukan penghijauan.
❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi inovasi
teknologi pengelolaan sampah termasuk di dalamnya kegiatan daur ulang sampah,
penggunaan teknologi energi dan pemanfaatan wisata, edukasi sepanjang tidak
merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat dan penyediaan
prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

pendirian bangunan menghalangi atau berpotensi menghambat jaringan
persampahan;

pemanfaatan ruang yang mengganggu dan merusak jaringan persampahan.
 Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan evakuasi bencana

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan evakuasi bencana terdiri atas:

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang yang
mendukung jaringan dan ruang evakuasi bencana;

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa
pemanfaatan ruang budidaya yang tidak mengganggu proses evakuasi bencana dan
mengganggu fungsi ruang evakuasi bencana evakuasi; dan

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan yang
dapat mengganggu proses evakuasi bencana dan mengganggu fungsi ruang
evakuasi bencana.

LAPORAN AKHIR BAB VII | 27

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

 Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan drainase
❖ Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan drainase terdiri atas:
❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pengembangan sarana
dan prasarana pendukung drainase;

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa
pengembangan jalan inspeksi dengan syarat dilengkapi dengan bangunan yang
mendukung sistem drainase; dan

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

mendirikan bangunan umum di atas sistem drainase; dan
melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem drainase.

7.2.2. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

7.2.2.1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung disusun dengan memperhatikan:

 Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang
alam;

 Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum;

 Pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai
kawasan rawan bencana alam; dan

 Pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan.

Peraturan ini pada dasarnya disusun untuk setiap zona kawasan lindung di Kabupaten
Kaimana. Dengan demikian peraturan zonasi ini hanya akan berlaku pada masing-masing jenis
kawasan lindung, dengan arahan sebagai berikut:

 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Badan Air

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak
mengganggu fungsi lindung kawasan;

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

kegiatan budi daya yang dilengkapi dengan sarana peresapan air;
kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam

menahan limpasan air hujan;
mengembangkan kegiatan budi daya pertanian;
mengembangkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dan

LAPORAN AKHIR BAB VII | 28

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

mengembangkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak
mengubah bentang alam.

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan
yang mengganggu fungsi resapan air.

 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Bawahannya

 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Lindung

❖ Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

pemeliharaan untuk kepentingan peningkatan kualitas vegetasi;

pemanfaatan ruang dengan tidak mengganggu fungsi lindung; dan

kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan non kayu, dan
wisata alam, kawasan peruntukan wisata edukasi, penelitian dan
pengambilan sumber mata air untuk kepentingan umum dengan syarat tanpa
merubah bentang alam dan melalui pinjam pakai kawasan hutan dan/atau
kerja sama penggunaan kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;

pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi
kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan

pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan kawasan hutan lindung untuk
keperluan diluar sektor kehutanan yang diperoleh melalui pinjam pakai
kawasan hutan dan/atau kerja sama penggunaan kawasan hutan atau
mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kehutanan.

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan
vegetasi; dan

kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan dan keawetan tanah, merusak fungsi
hidrologi, mengganggu kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian
lingkungan hidup pada umumnya.

 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Perlindungan Setempat

 Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai

Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai terdiri atas:

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

pengembangan terumbu karang buatan untuk meningkatkan fungsi ekologis pesisir;

pengembangan mangrove sebagai pelindung pantai;

LAPORAN AKHIR BAB VII | 29

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan
sempadan pantai dari abrasi, intrusi air laut dan infiltrasi air laut ke dalam
tanah; dan

pemanfaatan permukiman yang sudah ada saat peraturan daerah ini ditetapkan dan
memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan.

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

pengembangan prasarana dan sarana transportasi, tempat pelelangan ikan,
bangunan pengendali air, pariwisata, fasilitas energi, sarana bantu navigasi
pelayaran, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan
lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai dengan syarat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan;

kegiatan perikanan dan budidaya laut yang tidak merusak lingkungan dan dilengkapi
dengan kajian lingkngan;

pengembangan kawasan pantai berhutan bakau dengan syarat harus disertai
dengan pengendalian pemanfaatan ruang; dan

pengembangan obyek wisata dan penelitian di sepanjang pantai dengan syarat tidak
mengubah bentang alam.

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan
yang mengganggu kelestarian fungsi pantai, merusak kualitas air, kondisi fisik, dan
dasar pantai.

 Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai

Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai terdiri atas

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kawasan non terbangun
seperti RTH, pertanian, hutan dan lain-lain.

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman
rekreasi dengan syarat menjamin kelestarian sungai;

kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat tebing sungai atau saluran dari
kelongsoran, kegiatan yang tidak memperlambat jalannya arus air, kecuali
memang sengaja bermaksud untuk memperlambat laju arus air seperti
pembuatan cek dam atau krib, atau dam, atau pembelok arus air sungai;

kegiatan pemasangan papan reklame, rambu-rambu pengamanan, sarana bantu
navigasi pelayaran, papan penyuluhan, dan papan peringatan dengan syarat
tidak mengganggu kondisi serta fungsi sempadan sungai;

kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum
dengan syarat tidak mengganggu kondisi serta fungsi sempadan sungai; dan

aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi sungai.

LAPORAN AKHIR BAB VII | 30

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan yang
tidak berkaitan dengan fungsi sungai dan yang berpotensi mengurangi luas, nilai
ekologi, estetika kawasan dan kualitas sungai.

 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar telaga atau waduk meliputi:

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kawasan non terbangun
seperti RTH, pertanian, hutan dan lain-lain;

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan
dengan cara penebangan pohon;

pendirian bangunan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air dengan
syarat mendukung fungsi kawasan;

pemanfaatan ruang untuk perikanan atau kegiatan lain yang tidak merusak nilai
ekologi dan estetika kawasan;

pemanfaatan ruang dengan syarat hanya untuk kepentingan rekreasi dan/atau
pariwisata; dan

kegiatan yang berkaitan dengan wisata seperti hotel, rumah makan, tempat rekreasi
dengan tetap mengupayakan pembangunan fisik yang mampu mencegah
terjadinya sedimentasi.

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan
sekitar waduk; dan

kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar waduk.

 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove terdiri atas:

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pengembangan dan
reboisasi kawasan ekosistem mangrove;

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa
pemanfaatan ruang terbangun dengan syarat untuk penelitian, edukasi, pariwisata
dan fasilitas penunjangnya; dan

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan-kegiatan
dan pendirian bangunan yang mengganggu kawasan ekosistem mangrove

 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana

 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk
tanah longsor. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana gerakan
tanah termasuk tanah longsor terdiri atas:

LAPORAN AKHIR BAB VII | 31

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan non terbangun
seperti RTH, pertanian, hutan dan lain-lain;

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

mendirikan bangunan dengan syarat untuk kepentingan pemantauan ancaman
bencana dan kepentingan umum;

memasang pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
melakukan pemanfaatan ruang dengan syarat sudah memiliki izin.
❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

kegiatan penggalian atau kegiatan lain berpotensi menyebabkan longsor; dan
kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor.
 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gempa bumi. ketentuan
umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana gempa bumi terdiri atas:

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan non terbangun
seperti RTH, pertanian, hutan dan lain-lain;

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

mendirikan bangunan dengan syarat untuk kepentingan pemantauan ancaman
bencana dan kepentingan umum;

memasang pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
melakukan pemanfaatan ruang dengan syarat sudah memiliki izin dan

memperhatikan konstruksi rawan bencana
❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang

yang tidak mengindahkan konstruksi tahan gempa

 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana lainnya. Ketentuan umum
peraturan zonasi kawasan rawan bencana lainnya terdiri atas:

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan non terbangun
seperti RTH, pertanian, hutan dan lain-lain;

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman
bencana;

mendirikan bangunan dengan syarat untuk kepentingan pemantauan ancaman
bencana dan kepentingan umum;

memasang pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
melakukan pemanfaatan ruang dengan syarat sudah memiliki izin dan

memperhatikan konstruksi rawan bencana
❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang

yang tidak mengindahkan konstruksi tahan bencana

LAPORAN AKHIR BAB VII | 32

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

7.2.2.2. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya

Peraturan ini pada dasarnya disusun untuk setiap zona Kawasan Budidaya di Kabupaten
Kaimana. Dengan demikian peraturan zonasi ini hanya akan berlaku pada masing-masing jenis
kawasan budidaya, dengan arahan sebagai berikut:
A. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Produksi

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terdiri atas:

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

aktivitas konservasi flora dan fauna;
aktivitas reboisasi dan rehabilitasi hutan;
pelestarian hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;

dan
pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian

lingkungan.

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

pengembangan prasarana dan sarana transportasi, tempat pelelangan ikan,
bangunan pengendali air, pariwisata, fasilitas energi, sarana bantu navigasi
pelayaran, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan
lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai yang masuk kawasan hutan
dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk kepentingan umum dengan
syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan
pemanfaatan hasil hutan dan fungsi sosial; dan

pengembangan obyek wisata, penelitian dan edukasi, serta kegiatan budidaya lain
dengan syarat berbasis pada pemanfaatan hutan, melalui mekanisme tukar
menukar kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan dan/atau kerja sama
penggunaan kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan
kegiatan yang mengurangi luas hutan dan atau berdampak negatif terhadap
keseimbangan ekologis.

B. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Perkebunan

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Perkebunan rakyat terdiri atas:

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

aktivitas reboisasi dan rehabilitasi hutan;

LAPORAN AKHIR BAB VII | 33

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

pelestarian hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
dan

pengembangan RTH
❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

pengembangan budi daya tanaman pangan, hortikultura, tanaman hutan dan
peternakan;

pertambangan dengan syarat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pengembangan usaha industri pertanian, perkebunan, tanaman hutan, dan
peternakan;

pembangunan fasilitas pendukung pertanian tanaman pangan, hortikultura,
tanaman hutan dan peternakan; dan

pemanfaatan ruang untuk rumah tunggal.
❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang

yang mengganggu dan atau merusak produktifitas perkebunan rakyat.

C. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pertanian

 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan terdiri atas:

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan; dan
pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi.
❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan;
pertambangan dengan syarat di luar kawasan KP2B, sesuai dengan daya dukung

dan daya tampung lingkungan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan syarat sesuai dengan
rencana rinci tata ruang;
pengembangan kegiatan industri terpadu dengan syarat tidak merubah zonasi
utama dan berada diluar KP2B;
usaha peternakan dan perikanan skala kecil dan menengah dengan tetap
memperhatikan luasan KP2B;
bangunan, prasarana umum atau jaringan prasarana penunjang pertanian yang
harus ada ditempat itu;

LAPORAN AKHIR BAB VII | 34

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

pengembangan kegiatan peternakan dengan syarat tidak mengganggu fungsi
utama;

alih fungsi lahan dengan syarat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki
kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas dan berada di luar
KP2B; dan

alih fungsi KP2B untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

melakukan aktivitas budi daya yang mengurangi luas KP2B;
mendirikan bangunan di atas saluran irigasi; dan
kegiatan budi daya yang mengancam keberadaan dan fungsi KP2B, mengurangi

atau merusak kualitas tanah dan tidak terkait dengan kepentingan umum.

 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Hortikultura

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura terdiri atas:

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk
pengembangan kawasan hortikultura, peruntukan pertanian lainnya, RTH dan hutan;

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

pengembangan agropolitan;
pertambangan dengan syarat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung

lingkungan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan syarat sesuai dengan
rencana rinci tata ruang;
pengembangan kegiatan peternakan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama
pengembangan kegiatan industri terpadu dengan syarat mendukung pengembangan
pertanian;
bangunan, prasarana umum atau jaringan prasarana penunjang pertanian yang
harus ada ditempat itu; dan
alih fungsi lahan dengan syarat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki
kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.
❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan
kawasan terbangun yang tidak mendukung pengembangan pertanian dan atau
mengganggu produktifitas pertanian di kawasan tersebut.

D. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Industri

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri terdiri atas:

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

LAPORAN AKHIR BAB VII | 35

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

kegiatan kawasan industri, peruntukan industri dan sentra industri kecil dan
menengah sesuai dengan zonasi masing-masing

pemanfaatan ruang budidaya dan lindung yang sudah ada sebelumnya.

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dan atau terbatas
meliputi:

mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri dengan memperhatikan
ketersediaan air;

menyediakan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan RTH; dan

pemanfaatan ruang untuk sentra industri kecil, diizinkan pemanfaatannya dalam
kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak
yang ditimbulkan (berdasarkan batasan kapasitas produksi, tenaga kerja,
transportasi yang dihasilkan, dan limbah yang dihasilkan berdasarkan analisa
daya dukung dan daya tampung lokasi).

pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan, jasa, stasiun pengisian bahan
bakar dan sejenis diijinkan pemanfaatannya dalam kawasan industri dengan
pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan sesuai
peraturan yang berlaku.

diperbolehkan degan syarat bangunan kegiatan industri sesuai persyaratan
sempadan jalan dan intensitas bangunan yang ditentukan;

diperbolehkan dengan syarat penyediaan perumahan karyawan, fasilitas pendukung
lainnya dengan intensitas bangunan yang dipersyaratkan;

diperbolehkan dengan syarat pembangunan kegiatan industri dengan menyediakan
ruang terbuka hijau minimal 20 % (dua puluh persen) dari luas kapling industri
dan penyediaan sarana pengolahan limbah yang dipersyaratkan; dan

pembatasan pembangunan rumah tinggal di dalam lokasi kawasan peruntukan
industri untuk mengurangi dampak negatif pengaruh dari keberadaan industri
terhadap permukiman yang ada.

kegiatan kawasan industri, peruntukan industri, pergudangan sesuai dengan zonasi
masing-masing;

pembangunan fasilitas pembangkit energi;

pembangunan prasarana dan sarana pendukung industri; dan

pemanfaatan ruang budidaya dan lindung yang sudah ada sebelumnya.

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

pemanfaatan ruang untuk sentra industri kecil, diizinkan pemanfaatannya dalam
kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak
yang ditimbulkan;

pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan, jasa, stasiun pengisian bahan
bakar dan sejenis diijinkan pemanfaatannya dengan pembatasan pada luasan
lahan, dan dampak yang ditimbulkan sesuai peraturan yang berlaku;

LAPORAN AKHIR BAB VII | 36

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

perumahan karyawan, fasilitas pendukung lainnya dengan intensitas bangunan yang
dipersyaratkan;

kegiatan selain industri sepanjang tidak menurunkan kualitas lingkungan dan
mengganggu fungsi utama kawasan; dan

pertambangan dengan syarat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

pelarangan peruntukan lain selain kawasan industri maupun fasilitas pendukungnya
dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri, kecuali kawasan
peruntukan industri, industri rumah tangga dan kawasan industri untuk usaha
mikro, kecil dan menengah;

industri yang berada di pinggir DAS tidak boleh membuang air limbah secara
langsung dan harus diolah pada IPAL.

dilarang memanfaatkan air tanah untuk keperluan kegiatan industri dan kegiatan
pendukung industri yang berada di kawasan resapan air; dan

dilarang mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang
dipersyaratkan.

E. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Permukiman

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman terdiri atas:

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kawasan peruntukan
permukiman, ruang untuk peruntukan industri rumah tangga dengan kepadatan
rendah dan batasan khusus sesuai ketentuan yang berlaku dan penetapan fasilitas
pendukung kegiatan permukiman dan aktivitas masyarakat yang dibutuhkan secara
proporsional sesuai peraturan yang berlaku, antara lain berupa fasilitas
perdagangan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, olah raga dan fasilitas
umum lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

pada kawasan permukiman yang terdapat fungsi cagar budaya kegiatan
pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan wisata budaya,
pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, perkantoran, RTH dan
atraksi budaya dengan syarat menjaga pelestarian kawasan dan tidak
merusak bangunan cagar budaya;

bangunan atau jaringan prasarana penunjang permukiman yang harus ada ditempat
itu;

pertambangan dengan syarat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pengembangan kegiatan peternakan dengan syarat tidak mengganggu fungsi
utama;

LAPORAN AKHIR BAB VII | 37

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan, jasa, stasiun pengisian bahan
bakar dan sejenis, industri kecil menengah, diijinkan pemanfaatannya dalam
kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak
yang ditimbulkan serta persyaratan sesuai peraturan yang berlaku; dan

pemanfaatan ruang untuk pergudangan dan fasilitas umum yang skala besar harus
menyediakan jalur pendekat dan ditentukan persyaratan tata bangunan dan
lingkungan;

❖ kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
mengganggu kawasan permukiman.

7.2.3. Intensitas Pemanfaatan Ruang

Intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang
diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi:

❖ KDB Maksimum;

❖ KLB Maksimum;

❖ Ketinggian Bangunan Maksimum; dan

❖ KDH Minimal.

Pada dokumen RTRW ini, intensitas pemanfaatan ruang dibuat secara makro dan dapat
didetailkan pada rencana rinci. Arahan umum terkait intensitas pemanfaatan ruang pada setiap
kawasan dapat dilihat pata tabel 7.1

7.2.4. Sarana Dan Prasarana Minimum

Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung
pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal. Sarana dan prasarana minimum
ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Pada dokumen RTRW ini, sarana dan prasarana minimum dibuat secara makro dan dapat
didetailkan pada rencana rinci. Arahan umum terkait sarana prasarana minimum pada setiap
kawasan dapat dilihat pata tabel 7.1

7.2.5. Ketentuan Lain

Ketentuan lain yang dibutuhkan misalnya, pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati
oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Ketentuan lain dapat dilihat pata tabel 7.1

7.2.6. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan rawan bencana, kawasan kawasan

LAPORAN AKHIR BAB VII | 38

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

pertanian pangan berkelanjutan dan lain-lain. Penetapan kawasan khusus didasarkan pada
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Peta Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaten/Kota. Ketentuan khusus berdasarkan peraturan tersebut meliputi:

Ketentuan khusus di Kabupaten Kaimana berdasarkan kriteria diatas meliputi:

 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

❖ Merupakan ketentuan pengaturan pada kawasan pertanian tanaman pangan
dengan maksud untuk mendukung ketahanan pangan.

❖ Ketentuan khusus terkait kriteria, insentif dan penetapan KP2B dan KP2B sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk
kepentingan umum; atau terjadi bencana.

 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum meliputi jalan umum, waduk, bendungan,
irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan,
pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan
umum, cagar alam dan/atau pembangkit dan jaringan listrik. Penjabaran pengadaan
tanah untuk kepentingan umum adalah sebagai berikut:

❖ Pengadaan tanah untuk jalan umum meliputi pembangunan jalan negara, jalan
provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa serta lingkungan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Selain hal tersebut di atas, pembangunan
jalan usaha tani di Kawasan Peruntukan Pertanian pangan berkelanjutan yang
berfungsi untuk menunjang peningkatan produksi yang mengakibatkan alih fungsi
lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

❖ Pengadaan tanah untuk pembangunan waduk, bendungan, bangunan pengairan
dan irigasi pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: pembangunan
jaringan irigasi sampai dengan ke tingkat tersier, embung, situ, dam parit, rorak,
yang berfungsi untuk penyediaan dan konservasi air dalam rangka menunjang
keberlangsungan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

❖ Pengadaan tanah untuk pembangunan saluran air minum atau air bersih, drainase
dan sanitasi pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: pembangunan
jaringan air minum atau air bersih baik di permukaan maupun di bawah tanah,

LAPORAN AKHIR BAB VII | 39

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

bangunan drainase dan sanitasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di
perdesaan dan perkotaan.

❖ Pengadaan tanah untuk pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api serta
terminal sebagai bagian dari struktur ruang yang menggunakan kawasan pertanian
pangan berkelanjutan meliputi: pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasinya
dan fasilitas pendukung seperti pelataran parkir, gudang, landasan pacu,
perkantoran, rel kereta api ganda dan lain-lain yang berfungsi untuk menunjang
prasarana perhubungan di atas.

❖ Pengadaan tanah untuk fasilitas keselamatan umum pada Kawasan Peruntukan
Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi: pembangunan, perluasan dan/atau
rehabilitasi fasilitas keselamatan umum berupa bangunan transit untuk evakuasi
masyarakat yang memerlukan bantuan kesehatan akibat gangguan bencana buatan
manusia.

❖ Pengadaan tanah untuk cagar alam pada kawasan peruntukan pertanian pangan
berkelanjutan meliputi: penyediaan dan pengalokasian kawasan yang diketahui
merupakan sifat cagar alam baik berupa flora dan fauna maupun bentang alam
yang menjadi atau dialokasikan untuk warisan dunia dan diklasifikasi sebagai cagar
alam.

❖ Pengadaan tanah untuk pembangkit dan jaringan listrik pada kawasan peruntukan
pertanian pangan berkelanjutan meliputi: pembangunan, perluasan dan/atau
rehabiltasi pembangkit dan jaringan listrik baik berupa tenaga surya, angin, air
maupun tenaga mesin dan lain-lain yang bersifat menunjang infrastruktur
perlistrikan yang melintasi maupun yang berada pada wilayah perdesaan dan
perkotaan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

❖ Dalam hal terjadi bencana, maka penetapan wilayah bencana dilakukan oleh
lembaga/institusi yang menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian bencana.

Selain untuk kepentingan umum dan bencana sebagaimana dimaksud di atas, Alih Fungsi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan untuk pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana dan arahan untuk masing-masing bencana adalah sebagai
berikut:

❖ Rawan bencana gerakan tanah (longsor)

Arahan-arahan pengelolaan dan pemanfaatannya yaitu:

dilakukan kegiatan reboisasi dan penghijauan;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan pada kawasan rawan bencana apabila
memiliki kajian teknis terkait dengan mitigasi dan penanganan erosi/longsor;
dan

LAPORAN AKHIR BAB VII | 40

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di kawasan rawan erosi/longsor yang
berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan.

❖ Rawan bencana tsunami

Upaya mitigasi dan pengurangan bencana terhadap bencana tsunami antara lain:

Membangun pemecah gelombang
Sosialisasi terkait bangunan yang harus dibangun dengan konstruksi tahan

getaran/gempa.
Pembangunan fasilitas umum dengan standar kualitas yang tinggi.
Pendidikan kepada masyarakat tentang tsunami.
Rencana kontingensi/kedaruratan untuk melatih masyarakat dalam menghadapi

tsunami.
❖ Rawan bencana banjir

Arahan untuk rawan bencana banjir meliputi:

Mempertahankan ruang terbuka hijau di sempadan sungai yang berfungsi sebagai
resapan air, sehingga run off dari air hujan berkurang karena terjadinya
peresapan.

Kawasan rawan banjir permanen tidak diijinkan untuk permukiman.
Untuk kawasan yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan

bahaya yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang dan secara bertahap
dan terencana permukiman dipindahkan;
Dilarang melakukan kegiatan yang berdampak dapat mempengaruhi kelancaran
drainase; dan
Mengutamakan pembangunan fisik berupa pengembangan saluran drainase.
❖ Rawan bencana sedimen

Arahan untuk rawan bencana sedimen meliputi:

Pengurangan penggunaan air dari kebutuhan rumah tangga
Penyediaan tampungan air permukaan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan

air di sektor pertanian dengan mengintegrasikan jaringan irigrasi dengan
tampungan air permukaan.
Peningkatan daerah hijau juga dapat meningkatkan cadangan air.
Masyarakat melakukan peningkatan daerah hijau dengan cara menanam pohon
disepanjang jalan dan menanam tanaman hias di pekarangan rumah.
❖ Rawan bencana Tsunami

Arahan untuk rawan bencana Tsunami meliputi:

pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai perumahan dan
kawasan permukiman yang berisiko terkena dampak;

LAPORAN AKHIR BAB VII | 41

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai di dekat
perumahan dan kawasan permukiman;

Tidak melebihi intensitas bangunan yang ditentukan;
❖ Rawan bencana Banjir Bandang

Arahan untuk rawan bencana banjir bandang meliputi:

Membuat peredam banjiir pada alur deras untuk menangkap dan menyimpan
sementara sebagian volume banjir (detention storage) agar debit yang dilepas
ke hilir maksimum sama dengan debit dominan alur hilir.

Membuat embung-embung pada lokasi yang memungkinkan misalnya dengan
memanfaatkan galur-galur erosi (gullies) sebagai penambah besar volume

Mengurangi kecepatan aliran banjir bandang. Kecepatan aliran dikurangi khususnya
pada alur transportasi membuat aliran berjenjang dengan memasang satu
atau beberapa (satu seri) ground sills.

LAPORAN AKHIR BAB VII | 42

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

7.3. KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
a. Ketentuan umum zonasi;
b. Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
d. Arahan sanksi.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan
dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

7.3.1. Ketentuan Umum Zonasi

(1) Ketentuan umum zonasi digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam
menyusun peraturan zonasi.

(2) Ketentuan umum zonasi terdiri atas:
a. Ketentuan umum zonasi struktur ruang; dan
b. Ketentuan umum zonasi pola ruang.

(3) Ketentuan umum zonasi berisikan:
a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat,
dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan;
b. Intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan;
c. Sarana dan prasarana minimum;
d. Ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
e. Ketentuan khusus.

7.3.1.1. Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Ketentuan umum zonasi struktur ruang terdiri atas:
a. Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman; dan
b. Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.

(1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman meliputi hal-hal yang
diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan hal-hal yang dilarang.

(2) Hal-hal yang diperbolehkan meliputi:
a. Pengembangan fungsi dasar;
b. Perubahan atau penambahan fungsi ruang sepanjang saling menunjang atau tidak
menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;
c. Pengembangan sistem jaringan prasarana dan pemanfaatan ruang sekitar jaringan
prasarana yang mendukung sistem perkotaan; dan
d. Pemanfaatan ruang budi daya untuk mendukung sistem perkotaan.

LAPORAN AKHIR BAB VII | 43

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

(3) Hal-hal yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
a. Pengalihan fungsi kawasan terbuka hijau tetapi bukan sebagai bagian dari RTH di
kawasan perkotaan dengan syarat komposisi RTH tidak berubah sesuai RDTR
kawasan perkotaan;
b. Pemanfaatan kawasan lindung berupa bangunan untuk meningkatkan nilai tambah
dengan tetap dilakukan upaya konservasi;
c. Melakukan alih fungsi lindung pada kawasan lindung tetapi boleh ditambahkan
kegiatan lain selama masih menunjang fungsi lindung; dan
d. Melakukan alih fungsi lahan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari
lahan pertanian pangan berkelanjutan kecuali untuk kepentingan umum sesuai
peraturan perundang-undangan.

(4) Hal-hal yang dilarang meliputi:
a. Melakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
b. Melakukan kegiatan pembangunan di dalam radius keamanan pada kawasan yang
telah ditetapkan batas ketinggian.

Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terdiri atas:
a. Ketentuan umum zonasi jaringan transportasi;
b. Ketentuan umum zonasi jaringan energi;
c. Ketentuan umum zonasi jaringan telekomunikasi;
d. Ketentuan umum zonasi jaringan sumber daya air; dan
e. Ketentuan umum zonasi jaringan prasarana lainnya.

(1) Ketentuan umum zonasi jaringan transportasi terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi jaringan jalan;
b. ketentuan umum zonasi jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
c. ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan transportasi laut; dan
d. ketentuan umum zonasi pada bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) Ketentuan umum zonasi jaringan jalan terdiri atas:
a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jalan kolektor disusun dengan
ketentuan:
1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
a) Pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
b) Pengembangan RTH dan pulau jalan; dan
c) Pemanfaatan lahan untuk kegiatan skala provinsi dan kabupaten, untuk
prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan
dan kegiatan pemasangan infrastruktur jaringan dengan memperhatikan
ketentuan sempadan jalan.
2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
a) Pembatasan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor
jalan kolektor untuk kegiatan skala distrik dan atau lebih rendah;

LAPORAN AKHIR BAB VII | 44

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

b) Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan
bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor;

c) Diperbolehkan dengan syarat pembangunan jembatan dan gorong-
gorong minimum sama dengan ruang manfaat jalan.

3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

a) Pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan;

b) Menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan
terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan; dan

c) Pendirian bangunan liar pada sempadan jalan.

b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jalan lokal disusun dengan
ketentuan:

1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

a) Pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;

b) Pengembangan RTH dan pulau jalan;

c) Pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal untuk kegiatan skala
kabupaten dan distrik; dan

d) Pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi
pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut.

2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

a) Pemanfaatan ruang dengan intensitas sedang dan tinggi dengan syarat
tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas
sepanjang jalan lokal dan menyediakan jalur lambat; dan

b) Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan
bangunan yang terletak ditepi jalan lokal.

3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

a) Pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan;

b) Menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan
terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan; dan

c) Pendirian bangunan liar pada sempadan jalan.

c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jalan lingkungan disusun
dengan ketentuan:

1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

a) Pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;

b) Pengembangan RTH dan pulau jalan;

c) Pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lingkungan untuk kegiatan
skala distrik dan lingkungan; dan

d) Pemanfaatan ruang intensitas rendah.

2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

a) Pemanfaatan ruang dengan intensitas sedang dan tinggi dengan syarat
tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas
sepanjang jalan; dan

LAPORAN AKHIR BAB VII | 45

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

b) Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan
bangunan yang terletak ditepi jalan lingkungan.

3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

a) Pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan;

b) Menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan
terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan; dan

c) Pendirian bangunan liar pada sempadan jalan.

d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jalan strategis disusun dengan
memperhatikan fungsi jalan dengan ketentuan:

1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan
perdagangan, jasa, industri yang bersesuaian dengan potensi fisik dasar dan
area sekitarnya;

2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa
kegiatan budi daya yang mendukung potensi kawasan dan di luar sempadan
bangunan yang ditetapkan; dan

3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
mengubah fungsi lindung.

e. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terminal, jembatan timbang dan tempat
pelataran parkir disusun dengan ketentuan:

1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

a) Prasarana dasar, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan

b) Jalur sirkulasi umum dan jalur sirkulasi kendaraan pribadi; dan

c) Pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar kawasan.

2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa
pembangunan terminal, jembatan timbang dan tempat pelataran parkir yang
terpadu dengan kegiatan permukiman, perdagangan barang dan jasa,
pertanian, perikanan dan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi
utama.

3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

a) Kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan serta fungsi terminal, jembatan timbang dan tempat
pelataran parkir; dan

b) Kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi terminal sebagai
fasilitas umum.

f. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jembatan disusun dengan
ketentuan:

1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pedestrian;

2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa utilitas
umum dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi jembatan; dan

3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
mengganggu fungsi jembatan.

LAPORAN AKHIR BAB VII | 46

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

(3) Ketentuan umum zonasi jaringan sungai, danau, dan penyeberangan disusun dengan
ketentuan:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan penyeberangan dan pemanfaatan ruang non terbangun;
2. Sarana-prasarana yang mendukung fungsi penyeberangan; dan
3. Memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan
pendukung lain yang tidak mendukung fungsi penyeberangan dengan syarat tidak
mengganggu lalu lintas penyeberangan; dan

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang
yang mengganggu kegiatan penyeberangan.

(4) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut disusun dengan ketentuan:

a. pelabuhan laut; dan
b. alur pelayaran di laut.
(5) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan; dan

2. pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal
perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan,
pemasaran dan distribusi ikan.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan
dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan yang tidak mengganggu
kegiatan kepelabuhanan;

3. kegiatan masyarakat hukum adat; dan

4. kegiatan penelitian dan pendidikan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan yang mengganggu
kegiatan kepelabuhanan;

2. kegiatan pariwisata dan budidaya lainnya;

3. kawasan konservasi; dan

4. kawasan pertahanan dan keamanan.

d. sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas penunjang pelabuhan.
(6) Indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran di laut, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan yang tidak mengganggu
alur pelayaran di laut; dan

LAPORAN AKHIR BAB VII | 47

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

2. kegiatan masyarakat hukum adat.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. penempatan pipa dan/atau kabel bawah laut; dan

2. diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas dengan izin kegiatan bernavigasi
yang berdekatan dengan alur migrasi biota laut dan/atau kawasan konservasi
dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang
berdampak pada keberadaan alur pelayaran laut;

2. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada
keberadaan alur pelayaran laut;

3. kegiatan yang dapat menggangu keselamatan dan keamanan kegiatan
pelayaran;

4. kegiatan pariwisata dan budidaya lainnya;

5. kawasan konservasi; dan

6. kawasan pertahanan dan keamanan.

d. sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas penunjang pelayaran.

e. Ketentuan tambahan pada sistem jaringan transportasi laut meliputi:

1. pembangunan jaringan transportasi laut di kawasan hutan wajib memiliki
IPPKH dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

2. indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi laut diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan terkait kepelabuhanan.

(7) Indikasi arahan zonasi pada bandar udara umum dan bandar udara khusus disusun dengan
ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa kegiatan yang berhubungan dengan bandar
udara pada kawasan sekitar bandar udara;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan
prasarana tersendiri yang memenuhi standar keamanan kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara
dan gangguan terhadap parkir di badan jalan;

2. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau
memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan;
dan

3. kegiatan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi
penerbangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan
kawasan keselamatan operasi penerbangan;

2. kegiatan di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat
membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

LAPORAN AKHIR BAB VII | 48