Matek RTRW

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB IV | 71

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB IV | 72

Tabel 4.14. Arahan Rencana Pola R

NO. POLA RUA
1. PERUNTUKAN LINDUNG

Badan Air
Cagar Alam
Kawasan Cagar Alam Geologi
Kawasan Ekosistem Mangrove
Kawasan Hutan Lindung
Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Pariwisata
Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Permukiman Pe
Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Pertahanan dan
Kawasan Lindung Gambut
Kawasan Perlindungan Setempat
Suaka Margastwa
Taman Wisata Alam
2. PERNTUKAN BUDIDAYA
Kawasan Hortikultura
Kawasan Hortikultura/Kawasan Hutan Lindung
Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perm
Kawasan Hutan Produksi Tetap
Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permuki
Kawasan Hutan Produksi Tetap/Taman Pesisir
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/K
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/K
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/K
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/K

LAPORAN AKHIR

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Ruang Wilayah Kabupaten Kaimana LUAS
532.891
ANG 27.221
120.537
erdesaan
n Keamanan 327
10.660
mukiman Perdesaan 359.385
iman Perdesaan
Kawasan Hutan Produksi Tetap 58
Kawasan Pariwisata 210
Kawasan Perkebunan Rakyat 47
Kawasan Permukiman Perdesaan 118
14.304
17

5
1.248.473

8.325
39

549.952
178

437.013
105
8.775

180.118
4.797
96
616
113

BAB IV | 73

NO. POLA RUA
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/K
Kawasan Pariwisata
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
Kawasan Perkebunan
Kawasan Perkebunan Rakyat
Kawasan Permukiman Perdesaan
Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peternakan
Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Transportasi

Total Luasan
Sumber: Hasil Arahan Rencana, 2022

LAPORAN AKHIR

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

ANG LUAS
Kawasan Peternakan 143
322

2
12.433
34.140
3.645
3.111

29
5
62
403
3.952
97
1.781.364

BAB IV | 74

Tabel 4.14. Arahan Rencana Pola Ruang

POLA RUANG Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Arguni Bawah Buruway Kaimana
PERUNTUKAN LINDUNG 83.506,92
59.814,45 137.515,39 3.033,32
 Badan Air 6.833,98
2.041,61 6,88
 Cagar Alam 111.973,09
 Kawasan Cagar Alam
319,71
Geologi
 Kawasan Ekosistem 1.695,49 460,56 3.300,64
55.560,61 15.318,17 69.242,83
Mangrove
 Kawasan Hutan Lindung 58,15
 Kawasan Hutan
37,82 51,73 18,23
Lindung/Kawasan
Pariwisata 47,41
 Kawasan Hutan
Lindung/Kawasan 478,92 2.540,67 117,66
Permukiman Perdesaan 17,47 7.676,74
 Kawasan Hutan 123.749,07
Lindung/Kawasan 285,02 182.675,53 5,05
Pertahanan dan 6,96 109.574,27
Keamanan
 Kawasan Lindung Gambut 61.564,90 36.470,39 38.190,32
 Kawasan Perlindungan
Setempat
 Suaka Margastwa

 Taman Wisata Alam

PERNTUKAN BUDIDAYA

 Kawasan Hortikultura
 Kawasan

Hortikultura/Kawasan
Hutan Lindung
 Kawasan Hutan Produksi
Terbatas

LAPORAN AKHIR

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

g Per Distrik Wilayah Kabupaten Kaimana

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Luasan
Kambrauw Teluk Arguni Teluk Etna Yamor 532.891
21.429,02 27.221
15.068,99 111.280,63 2.005,92 104.275,56 120.537
1.093,34
1.871,99 8.564,21 0,52 10.340,55 327
10.660
166,15 5.037,62 19.188,03 92.900,11 359.385
12.889,31 94.286,36
58
30,77 53,30 16,68 1,76
210

110,77 0,08 217,86 1.033,14 47
2.245,73
45.508,95 118
384,66 163.820,47 154.506,10 468.638,56 14.304
234,88 7.413,59
5.514,13 17
38,67 5
1.248.473
129.104,57 52.638,09 226.469,46 8.325

39

549.952

BAB IV | 75

POLA RUANG Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Arguni Bawah Buruway Kaimana
 Kawasan Hutan Produksi 1,85
Terbatas/Kawasan 51,27 1,13 6.707,56
Permukiman Perdesaan
32.042,72 108.943,05 47.391,44
 Kawasan Hutan Produksi
Tetap 19,15 523,69
13,48
 Kawasan Hutan Produksi 2.498,46 6.629,04
Tetap/Kawasan 19.028,35 64,52
Permukiman Perdesaan
4.794,46 0,05
 Kawasan Hutan Produksi
Tetap/Taman Pesisir 32,66
12,44
 Kawasan Hutan Produksi 142,97
yang dapat Dikonversi

 Kawasan Hutan Produksi
yang dapat
Dikonversi/Kawasan
Hutan Produksi Tetap

 Kawasan Hutan Produksi
yang dapat
Dikonversi/Kawasan
Pariwisata

 Kawasan Hutan Produksi
yang dapat
Dikonversi/Kawasan
Perkebunan Rakyat

 Kawasan Hutan Produksi
yang dapat
Dikonversi/Kawasan
Permukiman Perdesaan

 Kawasan Hutan Produksi
yang dapat
Dikonversi/Kawasan
Peternakan

 Kawasan Pariwisata

LAPORAN AKHIR

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Luasan
Kambrauw Teluk Arguni Teluk Etna Yamor 178

17,81 68,86 37,12 437.013
105
39.338,00 27.663,63 87.295,76 135.022,52 8.775

3,30 71,40 11,24 180.118

60,19 155,45 2.145,69 99.145,75 4.797
11.837,98

2,60

96,42 96

59,97 616

1,04 86,50 113

257,32 143
322

BAB IV | 76

POLA RUANG Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Arguni Bawah Buruway Kaimana
 Kawasan Pembangkitan 2,14
Tenaga Listrik 2.356,14 8.985,81
19.400,29 1.085,26 8.330,92
 Kawasan Perkebunan 1.241,44 1.270,52
 Kawasan Perkebunan 267,73 3.111,04

Rakyat 153,43 76,83 28,84
 Kawasan Permukiman 333,98 320.190,93 5,31
62,48
Perdesaan 0,67 249,47
 Kawasan Permukiman 183.563,51 3.541,30
79,39
Perkotaan 193.081,18
 Kawasan Pertahanan dan

Keamanan
 Kawasan Pertambangan

Minyak dan Gas Bumi
 Kawasan Peruntukan

Industri
 Kawasan Peternakan
 Kawasan Tanaman

Pangan
 Kawasan Transportasi

Total Luasan

LAPORAN AKHIR

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Luasan
Kambrauw Teluk Arguni Teluk Etna Yamor
2
206,07 1.091,13 340,80 12.433
4.983,02 161,07 34.140
498,23
3.645
60.577,94 0,34 16,82 572.914,12
275.101,10 175.935,12 3.111

29

5

62
403
3.952
97
1.781.364

BAB IV | 77

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB IV | 78

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Bab 5 Penetapan Kawasan Strategis, menjelaskan mengenai kriteria kawasan strategis dan penetapan
kawasan strategis yang ada di Kabupaten Kaimana dalam Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten
Kaimana.

5.1. KRITERIA KAWASAN STRATEGIS

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11/PRT/M/2021 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, telah ditetapkan kriteria penentuan
Kawasan strategis wilayah kabupaten yaitu sebagai berikut:

a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;

b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah
kabupaten;

c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi
penanganan kawasan;

d. Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan
kawasan yang ditetapkan di wilayah kabupaten;

e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;

f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki
kekhususan;

g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis
provinsi yang ada di wilayah kabupaten;

h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan
strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta
harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;

LAPORAN AKHIR BAB V | 1

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah
kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;dan

j. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan
kepentingan pembangunan wilayah kabupaten;

k. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Strategis Kabupaten dapat terdiri atas:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:

1) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;

2) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi
kabupaten;

3) memiliki potensi ekspor;

4) memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan
pengembangan wilayah;

5) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;

6) ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;

7) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam
rangka mewujudkan ketahanan energi;

8) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan
baku menjadi bahan jadi;

9) memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

10) memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka
mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);

11) kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam
wilayah kabupaten;

12) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau

13) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan kriteria sebagai
berikut:

1) Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar
budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;

2) Memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda,
bangunan, struktur dan situs cagar budaya;

3) Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;

4) Merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;

5) Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau

6) Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

LAPORAN AKHIR BAB V | 2

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam
dan/atau teknologi tinggidengan kriteria sebagai berikut:
1) diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis,
pengembangan teknologi pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga
atom dan nuklir;
2) memiliki sumber daya alam strategis;
3) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; dan/atau
4) memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi
kedirgantaraan; dan/atau
5) memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi
strategis lainnya.

d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup, dengan kriteria sebagai berikut:
1) merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
2) merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora
dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus
dilindungi dan/atau dilestarikan;
3) memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun
berpeluang menimbulkan kerugian;
4) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
5) menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6) memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko
bencana alam; dan/atau
7) sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas
terhadap kelangsungan kehidupan.

5.2. RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Melihat beberapa kriteria diatas dan disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Kaimana
maka kawasan strategis diarahkan sebagai berikut ini ;

a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup.

LAPORAN AKHIR BAB V | 3

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

5.2.1. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:

a. Kawasan Cepat Tumbuh dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi Pusat kegiatan
Perdagangan dan Jasa di Distrik Kaimana.

b. Kawasan Wisata Bahari, Sejarah dan Kekhasan Budaya Masyarakat Lokal berupa:
1. Wisata alam Teluk Triton;

2. Budidaya Mutiara, Lola, Siput, Teripang dan Rumput Laut;
3. Pariwisata Kolam Sisir;

4. Jalur Hiu Paus Di Tanjung Bicari sampai Lobo;
5. Sentra Keramba Ikan Kerapu;

6. Lukisan Tangan Prasejarah;
7. Ritual Sasi Ngama,

8. Industri Perikanan di Kawasan pesisir Marsi (Marsi-Sisir, Murano, Foroma Jaya,
Mai-mai, Lobo, Namatota, Erana, Tanjung Bicari (RT.Bicari).

c. Kawasan Agrowisata (Komoditas Pala), meliputi :

1. Sentra Produksi Pala di Distrik Kaimana (Mairasi), Distrik Teluk arguni dan
Distrik Arguni Bawah; dan

2. Kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi komoditas Pala di Distrik
Kaimana (Kampung Tanggaromi).

d. Kawasan Pertambangan Mineral, Batu Bara, Minyak dan Gas Bumi berupa Tambang
Minyak dan Gas Bumi di Distrik Kambraw, Distrik Teluk Arguni dan Distrik Arguni
Bawah.

e. Pusat Perkembangbiakan Hewan Ternak Sapi dan Perkebunan Coklat di Distrik
Buruway.

5.2.2. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Dan Budaya

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas:
a. Penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial
budaya berupa pengembangan dan pelestarian budaya Namatota Distrik Kaimana
dan Kampung Adat Pigo Distrik Teluk Arguni, serta Lukisan Prasejarah di Kampung
Maimai Distrik Kaimana, Kawasan cagar budaya kampung cina, Tugu Prepera di
Kampung Seram dan Situs Burung Garuda di Gunung Emansiri di Kampung Lobo
Distrik Kaimana,

b. Aset budaya yang dilestarikan antara lain: Tari-Tarian, Panah & Tipa, Tomang, Cawat,
kerajinan rumput untuk pembuatan tas, Rumah Adat Sirosa, Rumah Raja & Kuburan
Tua/Raja.

LAPORAN AKHIR BAB V | 4

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

5.2.3. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung
Lingkungan Hidup

(3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup terdiri atas:

a. Pulau Venu Distrik Kaimana sebagai surga bagi penyu Hijau (Chelonia mydas), Sisik
(Eretmochelys imbricata), dan Lekang (Lepidochelys olivacea) untuk makan dan
bertelur;

b. Kawasan Teluk Triton Distrik Kaimana sebagai Kawasan konservasi dan
pengembangan Sektor Pariwisata (Wisata Pantai dan Bawah Laut);

c. Danau Kamaka dan Esrot Namba Distrik Kaimana terdapat gambar cadas berada di
dinding tebing kars;

d. Kawasan Bentang Alam Karst Kaimana merupakan Kawasan Karst Kelas 1 dan
berfungsi sebagai sebagai sistem energi, karena identik dengan energi kinetik,
fisikokimia, mekanik, dan biologi yang tinggi;

e. Tempat berkembang biak Burung Cendrawasih di Daerah Aliran Sungai Lengguru,
pengembangan habitat burung dan Mamalia lainnya di Distrik Teluk Arguni, Distrik
Arguni Bawah, Distrik Buruway, Distrik Kaimana, Distrik Teluk Etna dan Distrik Yamor.

(4) Rencana penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana dimaksud pada
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.2.4. Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis

(1) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
terdiri atas:

1. Tujuan Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh dari sudut kepentingan ekonomi,
meliputi Pusat kegiatan Perdagangan dan Jasa di Distrik Kaimana adalah untuk
mewujudkan kawasan cepat tumbuh sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi
skala regional di Kabupaten Kaimana.

2. Tujuan Pengembangan Kawasan Wisata Bahari, Sejarah dan Kekhasan Budaya
Masyarakat Lokal adalah untuk Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan yang
pengembangannya difokuskan pada keberlangsungan alam atau ekologi, secara
psikologi dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat, dan memberikan
manfaat ekonomi dengan tetap dilandasi oleh keunikan dan karakteristik ekosistem,
masyarakat, dan budaya dari tiap daerah wisata.

3. Tujuan Pengembangan Kawasan Agro wisata (Komoditas Pala) adalah untuk
meningkatkan komoditas Pala dan dirangkai dalam kegiatan wisata yang
memanfaatkan potensi komoditas pala sebagai obyek wisata, baik potensi berupa
pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman
aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya.
Kegiatan agro wisata bertujuan untuk memperluas wawasan pengetahuan,

LAPORAN AKHIR BAB V | 5

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian dan perkebunan.

4. Tujuan Pengembangan Kawasan Pertambangan Mineral, Batu Bara, Minyak dan Gas
Bumi berupa Tambang Minyak dan Gas Bumi di Distrik Kambraw, Distrik Teluk Arguni
dan Distrik Arguni Bawah adalah untuk mewujudkan kawasan minyak dan gas bumi
sebagai salah satu sumber energi skala regional.

5. Tujuan Pengembangan Pusat Perkembangbiakan Hewan Ternak Sapi dan
Perkebunan Coklat di Distrik Buruway adalah 1). memfasilitasi penyediaan pangan
asal ternak yang cukup baik secara kuantitas maupun kualitasnya, 2).
memberdayakan sumberdaya manusia agar dapat menghasilkan produk yang
berdaya saing tinggi, 3). menciptakan peluang ekonomi untuk meningkatkan
pendapatan, 4). membantu menciptakan lapangan kerja di bidang agribisnis
peternakan sapi dan perkebunan coklat, 5). melestarikan serta memanfaatkan
sumber-daya alam pendukung.

(2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri
atas:

1. Memacu Kemunculan dan berkembangnya inovasi agar pembangunan sosial budaya
masyarakat setempat mampu mengembangkan berbagai inovasi yang tentunya
sangat berguna bagi kehidupan mereka;

2. Mengembangkan potensi yang dimiliki agar bermanfaat untuk mengembangkan
potensi yang dimiliki masyarakat setempat agar dapat bekerja sama untuk mencari
dan mengembangkan inovasi agar potensi social budaya tersebut semakin
berkembang luas;

3. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat agar memiliki keterampilan lebih
serta memiliki akses lebih besar untuk melatih serta mengembangkan
keterampilannya dalam mengelola potensi social budaya yang sudah ada.

(3) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup terdiri atas:

1. Tujuan pengembangan Pulau Venu Distrik Kaimana sebagai surga bagi penyu Hijau
(Chelonia mydas), Sisik (Eretmochelys imbricata), dan Lekang (Lepidochelys olivacea)
untuk makan dan bertelur adalah selain untuk menjaga populasi penyu yang
termasuk hewan langka dan dilindungi keberadaannya juga menjaga ekosistem di
Pulau Venu.

2. Tujuan pengembangan Kawasan Teluk Triton Distrik Kaimana adalah untuk
meningkatkan Kawasan konservasi dan pengembangan Sektor Pariwisata (Wisata
Pantai dan Bawah Laut);

3. Tujuan pengembangan Danau Kamaka dan Esrot Namba Distrik kaimana adalah
untuk mengenalkan warisan nenek moyang berupa gambar cadas yang berada di
dinding tebing kars;

4. Tujuan pengembangan Kawasan Bentang Alam Karst Kaimana adalah untuk
mengoptimalkan manfaat dan perlindungan kawasan kars;

5. Tujuan pengembangan Tempat berkembangbiak Burung Cendrawasih di Daerah
Aliran Sungai Lengguru, pengembangan habitat burung dan Mamalia lainnya adalah

LAPORAN AKHIR BAB V | 6

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

untuk menjaga populasi habitat burung dan Mamalia khususnya burung Cendrawasih
yang merupakan populasi asli dari Pulau Papua.

5.2.5. Arahan Pengembangan Kawasan Strategis

(1) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
terdiri atas:

1. Kawasan Cepat Tumbuh dari sudut kepentingan ekonomi di Pusat kegiatan
Perdagangan dan Jasa, meliputi :

1. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

2. peningkatan potensi ekonomi Kawasan;

3. Perwujudan rencana struktur ruang;

4. perwujudan rencana pola ruang;

5. perwujudan arahan pemanfaatan ruang Kawasan .

2. Kawasan Wisata Bahari, Sejarah dan Kekhasan Budaya Masyarakat Lokal, meliputi :

1. Penetapan kawasan strategis pariwisata;

2. Pengembangan potensi objek wisata Bahari, Sejarah dan Kekhasan Budaya
Masyarakat Lokal;

3. pengembangan objek wisata unggulan;

4. meningkatkan jumlah wisatawan (tourist),

5. pengembangan elemen geografi (geographical elements) yang meliputi semua
area yang digunakan sebagai tempat dimana kegiatan wisata tersebut
dilaksanakan baik berupa bentangan alam, pasar,dan situs-situs kebudayaan;

6. pengembangan industri pariwisata (tourism industry) yang terkait dengan
usaha atau bisnis dimana kegiatan pariwisata tersebut dilaksanakan

7. pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata;

8. melestarikan area wisata yang masih alami (natural area);

9. pengembangan promosi wisata; dan

10. memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya
bagi masyarakat setempat.

11. Kawasan Agro wisata (Komoditas Pala), meliputi :

12. Peningkatan produktifitas komoditas pala;

13. Pengembangan industry pengolahan;

14. Pengembangan agrowisata dengan memanfaatkan Sumber Daya Lokal sebagai
Objek Agrowisata;

15. Mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pengembangan
agrowisata;

LAPORAN AKHIR BAB V | 7

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

16. Mengoptimalkan kerjasama antar masyarakat dengan memanfaatkan
kelompok-kelompok yang sudah ada;

17. Menjalin kerjasama dengan investor dalam pengadaan modal usaha;

18. Menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam mendukung peningkatan
kapasitas masyarakat melalui pelatihan-pelatihan, sosialisasi, dan lain
sebagainya; dan

19. Mengintegrasikan pengembangan agrowisata dengan objek wisata lain.

3. Kawasan Tambang Minyak dan Gas Bumi, meliputi:

1. penetapan dan pengembangan kawasan minyak dan gas bumi;

2. pengembangan sarana dan prasana penunjang kawasan minyak dan gas bumi;

3. peningkatan teknologi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan minyak dan gas
bumi; dan

4. pengawasan pelaksanaan dalam mengelola kawasan minyak dan gas bumi;

5. meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Pusat Perkembangbiakan Hewan Ternak Sapi dan Perkebunan Coklat, meliputi:

1. Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi,
kewirausahaan, dan kemampuan team work;

2. Pengembangan Kualitas sumber daya peternak yang berorientasi agribisnis;

3. Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam;

4. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan, pengembangan wilayah
berdasarkan potensi unggulan dan strategi pendekatan agibisnis dengan
subsistem dari hulu ke hilir;

5. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan dan tata laksana
budidaya yang harus ditetapkan dalam usaha Perkembangbiakan Hewan
Ternak Sapi dan Perkebunan Coklat;

6. Perlu dikembangkan usaha tradisional ke sistem usaha agribisnis maupun
kearah agroindustry;

7. Perlu adanya strategi yang terpadu antara pemerintah, perguruan tinggi dan
swasta untuk pengembangan usaha.

(2) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri
atas:

1. penetapan kawasan strategis sosial budaya;

2. mewujudkan fasilitas penunjang kegiatan sosial dan budaya;

3. mengkonservasi kawasan yang termasuk dalam wilayah adat dan Kawasan cagar
budaya;

4. pengembangan prasarana pendukung berupa area parkir dan transportasi lokal;

5. penyediaan ruang pamer usaha masyarakat dalam mengenalkan budaya tradisional

LAPORAN AKHIR BAB V | 8

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Kaimana.

(3) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup terdiri atas:

1. Arahan pengembangan Pulau Venu Distrik Kaimana menjaga keberlangsungan hidup
populasi penyu dan menjaga lingkungan yang masih alami;

2. Arahan pengembangan Kawasan Teluk Triton Distrik Kaimana adalah untuk
meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

3. Arahan pengembangan Danau Kamaka dan Esrot Namba Distrik kaimana adalah
untuk menjaga dan melestarikan karya nenek moyang berupa gambar cadas yang
berada di dinding tebing kars dimana dalam penggambarannya dengan teknik gores
dan penggunaan warna merah dan kuning yang berkaitan dengan manusia dan
binatang serta nenek moyang;

4. Arahan pengembangan Kawasan Bentang Alam Karst Kaimana adalah untuk menjaga
sistem energi yang memiliki fungsi hidrologi, proses geologi, keberadaan flora-fauna,
dan nilai-nilai budaya;

5. Arahan pengembangan tempat berkembangbiak Burung Cendrawasih di Daerah
Aliran Sungai Lengguru, pengembangan habitat burung dan Mamalia lainnya adalah
untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan populasi habitat asli pulau papua.

LAPORAN AKHIR BAB V | 9

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

LAPORAN AKHIR BAB V | 10

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Bab 6 Arahan Pemanfaatan Ruang, menjelaskan mengenai
perumusan kebijakan dan strategi operasional RTRW,
prioritas dan tahapan pembangunan serta indikasi program
dalam Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Kaimana.

6.1 PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONALISASI RENCANA TATA
RUANG WILAYAH DAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS

Menindaklanjuti UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan PP 21 tahun 2021
tentang Penyelanggaraan Penataan Ruang yang mengamanatkan pembentukan Forum Penataan
Ruang (FPR) di daerah sebagai pengganti dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).
Dalam Permen ATR/BPN 15 tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
dimana pada pasal 10 keanggotaan FPR di daerah terdiri dari unsur instansi vertikal bidang
pertanahan, Perangkat Daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademiski, dan keterwakilan tokoh
masyarakat.

Penyusunan Tata ruang sudah selayakknya dijadikan arahan pedoman pelaksanaan
pembangunan. Untuk dapat memberikan hasil yang optimal dalam implementasi produk tata
ruang maka ada beberapa hal yang terkait dengan pembentukan dan tugas Forum Penataan
Ruang (FPR), Pokja-pokja Pemanfaatan Ruang dan pengendalian terhadap ruang. Koordinasi
penataan ruang dilakukan dengan membentuk Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten
Kaimana, yang memiliki tugas dan fungsi ;

LAPORAN AKHIR BAB VI | 1

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

A. Perencanaan tata ruang meliputi :

1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR)
kabupaten dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan
berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;

2. mengkoordinasikan sinkronisasi RTR Kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD;

3. mengkoordinasikan sinkronisasi RTR Kabupaten dengan RTR Nasional dan RTR
Provinsi serta RTR kabupaten/kota yang berbatasan;

4. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang RTR Kabupaten kepada Gubernur dalam rangka memperoleh
rekomendasi;

5. mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi
Rancangan Peraturan Daerah tentang RTR Kabupaten kepada Menteri yang
menyelenggarakan sub urusan penataan ruang; dan

6. mengoordinasikan proses penetapan RTR kabupaten ke provinsi.

B. Pemanfaatan ruang meliputi:

1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah; dan

2. mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah.

C. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

1. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama
RTR kabupaten di dalam RPJMD;

2. mengkoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kabupaten
dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;

3. mengkoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme insentif dan disinsentif
dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten;

4. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah kabupaten dalam
hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan

5. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang
dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang
menyelenggarakan suburusan penataan ruang.

Untuk mengefektifkan pola kerja FPR maka dibentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas:

1. Forum Penataan Ruang (FPR)

a. Ketua : Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Kaimana

b. Sekretaris : Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kaimana

LAPORAN AKHIR BAB VI | 2

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

c. Anggota :
d. Tugas
1. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana

2. Unsur Bappeda Kabupaten Kaimana

3. Unsur Dinas PUPR Kabupaten Kaimana

4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kaimana

5. Unsur Bagian Hukukm Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana

6. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Kabupaten Kaimana

7. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Kaimana

8. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan Kabupaten Kaimana.

9. Unsur Masyarakat

10. Unsur Asosiasi Akademisi

11. Unsur Asosiasi Profesi

:

1. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhann untuk
dilakukan peninjauan dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penataan ruang Kabupaten yang diakibatkan oleh perubahan dan
penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam
peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan dan
pengembangan obyek vital nasional, dan atau lokasi yang
berbatasan dengan kabupaten/kota sekitarnya;

2. memberikan pertimbangan penyusunan RTR Kabupaten;

3. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan
mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS);

4. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam
rangka penerapan rencana tata ruang;

5. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang
tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
jangka panjang dan menengah;

6. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan
substansi teknis rencana tata ruang kabupaten/kota; dan

7. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam
perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk
dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten/Kota.

8. melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua FPR.

LAPORAN AKHIR BAB VI | 3

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

2. Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut ;

a. Ketua : Kepala Bidang Tata Bangunan dan Prasarana Jalan pada Dinas PUPR
Kabupaten Kaimana

b. Sekretaris : Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kaimana

c. Anggota :

1. Kepala Seksi Jasa Konstruksi Pada Dinas PUPR Kabupaten
Kaimana

2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang
pada Dinas PUPR Kabupaten Kaimana

3. Unsur Bappeda Kabupaten Kaimana

4. Unsur Dinas LH Kabupaten Kaimana

5. Unsur Dinas PUPR Kabupaten Kaimana

6. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana

7. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Kaimana.

d. Tugas :

1. Memberikan masukan kepada Ketua TKPRD Kabupaten/Kota
dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten.

2. Memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian
permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
pemanfaatan ruang di Kabupaten jika diperlukan;

3. Memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program
pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program
utama dengan program sektoral dan kewilayahan;

4. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan
berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan
pemerintah Kabupaten;

5. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis
pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan

6. menyampaikan hasil pembahasan dalam sidang pleno FPR di
daerah selanjutnya disampaikan kepada bupati.

3. Kelompok Kerja Pengendalian

a. Ketua : Kepala Bidang Tata Bangunan dan Prasarana Jalan pada Dinas PUPR
Kabupaten Kaimana

b. Sekretaris : Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Pada Satuan
Pamong Praja Kabupaten Kaimana

LAPORAN AKHIR BAB VI | 4

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

c. Anggota :
d. Tugas :
1. Kepala Seksi Jasa Konstruksi Pada Dinas PUPR Kabupaten
Kaimana

2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang
pada Dinas PUPR Kabupaten Kaimana

3. Unsur Bappeda Kabupaten Kaimana

4. Unsur Dinas LH Kabupaten Kaimana

5. Unsur Dinas PUPR Kabupaten Kaimana

6. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana

7. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Kaimana.

8. Unsur Masyarakat

9. Unsur Asosiasi Akademisi

10. Unsur Asosiasi Profesi

1. Memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme
pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan
pemanfaatan ruang daerah;

2. Memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan
ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan peraturan
antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten;

3. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap
penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;

4. Melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan
peraturan daerah tentang rencana tata ruang;

5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan
peraturan daerah tentang rencana tata ruang;

6. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang;
dan

7. Memberikan pertimbangan penetapan Tindakan sanksi atas
pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi
lingkungan.

6.2 PRIORITAS DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN

Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 dalam pasal 32 disebutkan bahwa: (1)
Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang, beserta
pembiayaannya yang didasarkan atas tata ruang dan (2) Pemanfaatan ruang ini diselenggarakan
secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelaksanaan program pembangunan yang berwawasan

LAPORAN AKHIR BAB VI | 5

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

lingkungan atau berkaitan dengan penggunaan ruang harus disesuaikan dan disinkronisasikan
dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

Proses penataan ruang jika dikaitkan dengan prinsip manajemen (pemrograman,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan atau pengendalian), pada bagian proses
perencanaan akan sama dengan formulasi kebijaksanaan. Sedangkan bagian proses
pemanfaatan akan terdiri dari beberapa bagian proses yaitu : pemrograman, pengorganisasian
dan pelaksanaan. Undang-undang No. 26 tahun 2007 menggariskan bahwa bagian Pelaksanaan
program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh
pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang.

Dalam mewujudkan rencana tata ruang diperlukan program yang bersumber dari
pemerintah (public investment) dan program yang bersumber dari masyarakat dan swasta (private
investment). Program yang bersumber dari pemerintah umumnya melalui mekanisme
perencanaan dari bawah mulai dari diskusi kelompok (RW/RT), musyawarah pembangunan di
tingkat desa/kelurahan (Musbang), Forum Koordinasi Unit Daerah Kerja Pembangunan ditingkat
kecamatan (UDKP) dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kecamatan
yang pada akhirnya terwujud dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD).
Program yang bersumber dari masyarakat dan swasta umumnya sulit diprogramkan tetapi harus
selalu dibina dan diarahkan sejalan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan
pembangunan di daerah.

6.2.1 Indikasi Program

Program utama 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima)
tahunan rencana pembangunan daerah kabupaten.

Indikasi program disini yang dimaksud adalah penentuan prioritas pelaksanaan rencana
yang terkandung di dalam RTRW Kabupaten Kaimana, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

A. Adanya kekhususan yang dicerminkan pada kehidupan social masyarakat
adat dan wilayah adat suku dan sub suku yang ada di Kabupaten Kaimana.

B. Adanya keterbatasan dana pembangunan yang tersedia pada setiap tahapan
pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

C. Adanya komponen kawasan yang mempunyai efek ganda yang cukup besar untuk
mengarahkan perkembangan wilayah perencanaan sesuai dengan struktur yang telah
direncanakan, misalnya jaringan jalan, utilitas, penempatan fasilitas dan lain sebagainya.

D. Jumlah batas ambang penduduk yang ada untuk mendukung keberadaan suatu
komponen pengembangan, macam dan jenis fasilitas pelayanan lingkungan.

E. Adanya pentahapan pembangunan di wilayah perencanaan yang telah ditetapkan dalam
konsep pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Mengingat tidak semua kebutuhan fasilitas dan infrastruktur dapat dibangun karena ada
beberapa dasar pertimbangan, yaitu :

1. Keterbatasan dana yang tersedia.

LAPORAN AKHIR BAB VI | 6

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

2. Adanya sarana dan prasarana yang telah ada dan masih dapat dimanfaatkan

3. Adanya permasalahan yang sifatnya bisa dipecahkan.

4. Adanya komponen kawasan yang mempunyai multiplier effect yang besar untuk
merangsang tercapainya struktur yang diinginkan, misalnya adanya pengembangan
jaringan jalan, adanya pengembangan kawasan perkantoran, adanya pusat-pusat
perdagangan dan lain sebagainya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disusun urutan prioritas
pembangunan, antara lain:

A. Prioritas Pertama

Pengendalian dan pengamanan tata guna lahan pada wilayah Kabupaten Kaimana untuk
menghindarkan pemanfaatan ruang yang fungsinya tidak sesuai dalam RTRW Kabupaten
Kaimana. Pengendalian disertai dengan menyusun perencanaan, penataan dan
pengembangan wilayah berdasarkan struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Kaimana
dan kawasan-kawasan strategis dengan Rencana Rinci dan studi-studi yang dianggap
penting bagi pengembangan kawasan terkait. Sehingga perkembangan wilayahnya
menjadi terkendali dan tidak timbul masalah-masalah dikemudian hari akibat dari
perkembangan yang tidak terarah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam
RTRW Kabupaten Kaimana.

B. Prioritas Kedua

Penyediaan lahan untuk peruntukan bagi kegiatan baru didalam melengkapi kebutuhan
pelayanan masyarakat pada umumnya dan khususnya suku – sub suku masyarakat
hukum adat dan kemandirian wilayah atau kawasan.

C. Prioritas Ketiga

Pengembangan sistem pelayanan fasilitas dan utilitas di wilayah perencanaan seperti :
pengembangan jaringan jalan, listrik, air minum, drainase, sistem pengelolahan sampah,
fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas perumahan, dan
fasilitas-fasilitas penunjang perkembangan wilayah lainnya.

D. Prioritas Keempat

Penataan lingkungan di wilayah perencanaan seperti penataan sarana dan prasarana
lingkungan serta ruang terbuka hijau baik berupa taman kota, kawasan konservasi dan
ruang terbuka hijau lainnya. Mengingat fungsi dari ruang terbuka hijau ini sangat penting
dan mutlak harus ada yaitu sebagai penyeimbang lingkungan maupun ekosistem.

Pada dasarnya program-program pengembangan yang terkandung didalam RTRW ini
adalah untuk menciptakan Wilayah Kabupaten Kaimana sesuai dengan rencana struktur tata
ruang yang telah ditetapkan. Selanjutnya secara garis besar mengenai program-program yang
terkait dengan RTRW Kabupaten Kaimana yang perlu diprioritaskan dalam kurun waktu 20
(duapuluh) tahun terbagi dalam beberapa bidang.

1. Bidang Pembangunan Tata Ruang Wilayah

A. Arah Kebijakan

Kebijakan penataan ruang wilayah merupakan basis dari segala kebijakan pengembangan
fisik wilayah baik perkotaan maupun perdesaan, sebab hampir semua aspek pemanfaatan

LAPORAN AKHIR BAB VI | 7

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

ruang wilayah harus berpijak pada rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.
Mengingat strategisnya aspek kebijakan ini bagi perkembangan fisik wilayah, maka
diharapkan kebijakan ini seyogyanya mampu mengakomodasi semua potensi baik secara
internal maupun eksternal, sehingga arah pembangunan tidak meninggalkan elemen
potensi dalam setiap tahap pembangunan. Pemanfaatan ruang wilayah dalam kebijakan
tata ruang ini diarahkan:

 Keselarasan pemanfaatan ruang yang mampu mengembangkan fungsi setiap
kawasan;

 Terciptanya hubungan sinergis antara wilayah Kabupaten Kaimana dengan
wilayah /daerah sekitar;

 Pengembangan sumber daya lokal dan berdaya dukung lingkungan yang
berkesinambungan.

 Mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah (investasi)

B. Tujuan dan Sasaran

Program ini bertujuan mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah, sehingga mampu
mewujudkan ruang yang dapat menampung segala aktifitas perkotaan namun tetap
memperhatikan daya dukung lahan. Sedang sasaran program ini adalah mewujudkan
pemanfaatan ruang yang harmonis, produktif, estetis, berkarakteristik dan berdaya
dukung lingkungan.

C. Program Pembangunan

 Penataan Ruang dan Kawasan

Bias antara rencana dan pemanfaatan tata ruang bukan hal yang harus dihindari.
Sebab rencana tata ruang merupakan pola pendekatan dalam pemanfaatan tata
ruang. Yang perlu digaris bawahi dari program ini adalah benang merah
keterkaitan antara rencana dan pemanfaatan ruang perkotaan maupun
pedesaan, sehingga mampu mewujudkan konsistensi setiap aplikasi kebijakan
pemanfaatan ruang dalam melaksanakan pengendalian tata ruang, yang obyektif,
produktif dan berwawasan lingkungan. Guna mewujudkan program ini dilakukan
melalui kegiatan penyusunan rencana tata ruang, pengendalian pemanfaatan
ruang dan evaluasi rencana tata ruang wilayah.

 Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang

Dasar dari program ini adalah belum tersedianya data dan teknologi informasi tata
ruang yang memadai dan mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.
Sementara dalam era pelayanan pembangunan saat ini diperlukan sistem
pengelolaan tata ruang yang transparan dan mampu mengantisipasi setiap
kecenderungan perkembangan wilayah. Perwujudan program ini dilakukan melalui
penyediaan informasi tataruang dalam berbagai media.

 Penataan Pertanahan

Program ini untuk mengatur perpetakan tanah yang belum terpola secara efisien
dan efektif, baik secara teknis maupun administratif. Hal ini akan sangat
mendukung terwujudnya efisiensi pemanfaatan ruang dan meningkatkan

LAPORAN AKHIR BAB VI | 8

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

produktifitas lahan perkotaan, serta menjamin kepastian hak kepemilikan tanah.
Implementasi program ini dilaksanakan melalui kegiatan konsolidasi tanah,
pelaksanaan catur tertib pertanahan dan pengembangan GIS (Geografics
Information System).

 Penataan Bangunan

Dasar dari program ini guna menjembatani kesenjangan antara rencana tata
ruang dengan implementasi pemanfaatan ruang. Hal ini disebabkan oleh karena
perencanaan tata ruang wilayah belum mampu sebagai arahan detail dalam
pemanfaatan ruang. Untuk itu, setiap kawasan strategis kota sudah selayaknya
dilengkapi Rencana Rinci yang telah memiliki keluaran dalam bentuk zoning
regulation. Hal ini diperlukan untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
pembangunan dilapangan. Selain itu dapat pula dijadikan instrument untuk
melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.

 Konservasi Lahan

Pemenuhan kawasan hijau diupayakan sebagai media penyelaras akan
kecenderungan degradasi ketersediaan udara bersih dan sehat. Dengan
tersedianya ruang terbuka hijau yang cukup diharapkan mampu menurunkan
tingkat polusi udara kota, sekaligus sebagai media resapan air hujan yang pada
akhirnya berfungsi sebagai media pencegah bahaya banjir. Implementasi program
ini dilakukan melalui penyusunan rencana kawasan konservasi dan pengendalian
atas implementasi peruntukan lahan serta konservasi lahan kritis.

2. Bidang Pengembangan Sistem Transportasi Wilayah

A. Arah Kebijakan

Kaimana sebagai salah satu Kabupaten yang ditetapkan sebagai Kawasan strategis
provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi (kawasan agrowisata, kawasan
pariwisata Teluk Triton, dan kawasan wilayah kerja migas) maka sector transportasi
memiliki peran sangat strategis dalam mendukung fungsi kawasan. Untuk itu,
transportasi sebagai media pergerakan barang dan jasa, harus mampu mencerminkan
tingkan efisiensi dan efektifitas dalam hal mobilitas dan aksesibilita baik secara internal
maupun eksternal.

Pembangunan transportasi diarahkan untuk meningkatkan aksesbilitas dan mobilitas
antar wilayah. Muara dari arah kebijakan ini adalah terwujudnya perimbangan akan
pertumbuhan yang harmonis antara pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan
permukiman.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan program ini adalah terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi perkotaan
secara kualitas dan kuantitas. Sedang sasaran program adalah meningkatnya mobilitas
barang dan jasa guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

C. Program Pembangunan

 Rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan

Program ini dimaksudkan guna mengembalikan kualitas jalan yang mengalami

LAPORAN AKHIR BAB VI | 9

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

penurunan fungsi sebagai akibat terjadinya kerusakan, sehingga jaringan jalan
yang ada mampu tetap berperan menjadi media mobilitas perkotaan secara
optimal. Wujud dari program ini dilakukan dengan kegiatan pemeliharaan jalan
dan jembatan baik secara rutin maupun periodik

 Peningkatan jalan dan jembatan

Perkembangan penduduk dan aktifitas kota menuntut pengembangan mobilitas
antar wilayah, untuk itu diperlukan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang
menghubungkan jalur- jalur strategis sebagai media perkembangan mobilitas
perkotaan. Kegiatan dari program ini berupa pembangunan jalan dan jembatan
baru maupun yang bersifat peningkatan jalan dan penggantian jembatan.

 Pengembangan fasilitas lalu lintas jalan dan simpul transportasi

Kepadatan lalu lintas jalan dalam wilayah perkotaan memerlukan efisiensi dan
efektitas pemanfaatan jalan. Sebagai optimalisasi fungsi jalan diperlukan fasilitas
lalu lintas, simpul- simpul transportasi secara memadai agar ketertiban,
kelancaran dan keamanan para pengguna jalan dapat tercapai.

 Implementasi program ini dilakukan antara lain melalui pemeliharaan dan
penyediaan rambu-rambu lalu lintas, pembangunan dan rehabilitasi terminal
angkutan umum.

 Pengembangan fasilitas transportasi darat

Program ini dimaksudkan untuk mendorong, memfasilitasi, serta melaksanakan
kemitraan dalam pengembangan fasilitas transportasi. Perwujudan program ini
melalui peningkatan prasarana transportasi perkotaan dan pembangunan
prasarana transportasi darat.

 Pengembangan manajemen transportasi dan moda angkutan umum

Perkembangan kota menuntut adanya inovasi dan kreasi sistem transportasi
sehingga pelayanan transportasi mampu menjangkau setiap aspek kebutuhan
mobilitas perkotaan, baik secara internal maupun eksternal kota. Prioritas
program ini diarahkan kepada penanganan moda angkutan umum yang sesuai
perkembangan kota. Wujud program ini dilakukan dengan kegiatan penyusunan
pola umum transportasi kota, penertiban angkutan umum, penetapan moda
transportasi.

 Peningkatan pelayanan fasilitas pedestrian.

Berkembangnya aktifitas kota yang cukup pesat berpengaruh pada meningkatnya
arus lalu lintas yang pada akhirnya akan mengurangi keamanan dan kenyamanan
bagi pejalan kaki baik yang melintasi maupun yang berada di tepi jalan raya. Oleh
karena itu program ini dimaksudkan untuk menyediakan fasilitas pedestrian agar
tercapai rasa aman dan nyaman bagi pejalan kaki khususnya disekitar jalan raya.
Salah satu implementasi program ini melalui kegiatan revitalisasi pedestrian area,
peningkatan kesadaran masyarakat pengguna jalan operasi penertiban
pedestrian.

LAPORAN AKHIR BAB VI | 10

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

3. Bidang Pembangunan Permukiman Dan Prasarana Perkotaan

A. Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan permukiman dan prasarana perkotaan diarahkan untuk
mendukung kawasan perkotaan agar dapat berfungsi optimal sesuai peran dan beban
yang diemban sebagai pusat pelayanan selain itu terkait dengan perkembangan kawasan
industri yang menuntut tersedianya kawasan permukiman. Lebih dari itu, esensi dari
pembangunan ini merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas perumahan dan
permukiman kota yang pada muaranya diharapkan untuk meningkatkan harkat dan
martabat masyarakat.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan program pembangunan permukiman dan prasarana kota adalah terciptanya
lingkungan permukiman yang sehat, estetis, nyaman dan layak huni. Sasarannya adalah
mewujudkan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta terpenuhi kebutuhan
fasilitas sosial yang memadai, seperti taman, jalan, sanitasi lingkungan, sarana ibadah
dan lain-lain.

C. Program Pembangunan

 Penyediaan dan Perbaikan Perumahan dan Permukiman

Pada dasarnya program penyediaan perumahan dan permukiman lebih banyak
dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha. Untuk itu, prioritas program yang
dilakukan oleh Pemerintah daerah diarahkan pada pemenuhan kebutuhan papan
masyarakat kurang mampu, baik berupa lahan maupun perumahan yang layak
huni dan terjangkau. Sedangkan maksud program perbaikan perumahan dan
permukiman ini meliputi dua pendekatan kualitas perumahan serta sarana dan
prasarananya. Representasi dari program ini berupa peremajaan perumahan dan
permukiman kumuh maupun peningkatan kualitas perumahan dan permukiman
masyarakat miskin, serta penertiban rumah liar.

 Penyehatan Lingkungan Permukiman

Infrastruktur perumahan dan permukiman yang ada di masyarakat dalam skala
lingkungan, belum bisa dikelola secara penuh oleh masyarakat, oleh karena itu
peran pemerintah masih dibutuhkan dalam memberikan stimulan penyediaan dan
pemeliharaannya, utamanya pada saluran pematusan, instalasi pengolah air
limbah, septiktank komunal dan penyediaan fasilitas MCK umum. Kegiatan
program ini meliputi penyehatan lingkungan permukiman dalam arti luas.

 Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih

Pelayanan air bersih pada prinsipnya dilakukan oleh PDAM, namun dalam
realisasinya belum menjangkau seluruh wilayah kota. Hal inimengakibatkan
kebutuhan air bersih sebagian wilayah masih memerlukan perhatian dari unsur
teknis pemerintah daerah guna melengkapi keterbatasan jangkauan pelayanan
oleh PDAM Kabupaten Kaimana. Untuk itu progam ini dimaksudkan membantu
penyediaan infrastruktur air bersih, bagi masyarakat. Wujud kegiatan program ini
adalah penyediaan air bersih dengan menggali potensi sumber-sumber air yang
ada disekitar kawasan pelayanan.

LAPORAN AKHIR BAB VI | 11

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

 Kebersihan Kota

Aspek kebersihan sebagai salah satu indikator kesehatan lingkungan kota,
diperlukan pengelolaan yang terpadu dan simultan. Keterbatasan perangkat
kebersihan masih menjadi kendala pemenuhan kebutuhan pelayanan publik.
Untuk itu, diperlukan terobosan pengelolaan yang bertumpu pada peran aktif
masyarakat dan dunia usaha. Salah satu obsesi pemerintah daerah dalam hal
kebersihan adalah mengembangkan budaya hidup bersih dan sehat. Perwujudan
program ini melalui kegiatan peningkatan pelayanan kebersihan, peningkatan
peran dunia usaha & partisipasi masyarakat dalam kebersihan, penyediaan TPS &
TPA yang efektif dan efisien.

 Penataan pusat niaga dan pedagang kaki lima

Fenomena kehadiran PKL sering kali dihadapkan pada benturan berbagai aspek
kepentingan. Untuk itu diperlukan keberpihakan secara proporsional terhadap
PKL tanpa mengorbankan aspek lain termasuk didalamnya unsur ketertiban dan
estetika kota. Patut dikedepankan dari eksistensi PKL adalah bagaimana
mewadahi PKL dalam ruang yang memenuhi aspek tata ruang, produktivitas,
estetis dan manusiawi. Disamping itu, pusat – pusat niaga yang tersebar
diberbagai kawasan masih perlu untuk dibenahi dalam rangka mendorong
tumbuhnya perekonomian masyarakat. Representasi program ini melalui kegiatan
penataan PKL, revitalisasi pusat-pusat niaga tradisional.

 Revitalisasi kawasan warisan budaya

Banyak peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Kaimana baik berupa warisan
budaya bangunan maupun prasarana lainnya yang saat ini masih belum optimal
dalam pelestarian, pengelolaan maupun pemanfaatanya. Oleh karena itu program
ini dimaksudkan untuk melestarikan, mempertahankan serta mengoptimalkan
pemanfaatannya agar memberikan nilai tambah yang lebih baik. Kegiatan program
ini dilakukan melalui penataan kawasan budaya dan religi, penataan kawasan
pariwisata.

 Penghijauan, Pertamanan dan Perabot Jalan.

Dalam mewujudkan RTH diwilayah perkotaan, daya dukung lahankota perlu
dipertahankan agar dapat memberikan kenyamanan dan mampu menampung
segala aktifitas masyarakat kota. Untuk mempertahankan daya dukung lahan kota
maka penghijauan ruang terbuka perlu dikembangkan dan optimalkan
untukmeningkatkan resapan air kawasan kota dan pendukung penurunan tingkat
polusi udara.

Ketersediaan ruang publik masih kurang dan telah berkurang akibat dari alih
fungsi sebagian ruang publik yang ada. Untuk itu, program ini dimaksudkan untuk
mempertahankan dan memelihara ruang publik yang ada serta memperbanyak
ruang publik pada kawasan-kawasan berkembang. Disisi lain, elemen dekorasi
kota sebagai kosmetik wajah kota masih diperlukan inovasi dan kreasi, sehingga
mampu mewujudkan estetika kota yang dinamis, produktif dan mampu berfungsi
sebagai paru-paru kota. Kegiatan program ini meliputi penghijauan kota,
pemeliharaan taman kota, penataan dekorasi kota dan pengembangan ruang
publik.

LAPORAN AKHIR BAB VI | 12

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

4. Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan

A. Arah Kebijakan

Konsentrasi pengelolaan sumber daya alam diarahkan pada pengelolaan sumber daya air
dan sumber daya lahan yang berkelanjutan. Pijakan dasarnya adalah tetap
mempertimbangan aspek ketahanan daya dukung lingkungan dalam rangka mengemban
terjaminnya pembangunan yang berkesinambungan. Disamping itu, pengelolaan sumber
daya air dan lahan di beberapa bagian diarahkan untuk menjaga fungsi kelestarian lahan
dan ketersediaan air.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan program ini adalah pemanfaatan sumber daya air dan lahan yang dapat
memberikan manfaat dengan tetap memperhitungkan daya dukung lahan. Sedang
sasarannya adalah pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air, konservasi
dan rehabilitasi lahan, pencegahan dan penggulangan dampak polusi guna mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan.

C. Program Pembangunan

 Penataan dan normalisasi Sungai, Drainase dan Sumber Air

Program ini diutamakan untuk memperlancar arus air sungai melalui
pemeliharaan badan–badan penataan sungai dan pemanfaatan, pelestarian DAS
baik bagian hulu maupun hilir, memelihara drainase kota dan pengelolaan
sumber-sumber air. Program ini dimaksudkan untuk pencegahan bahaya banjir
yang sering terjadi. Representasi program ini melalui kegiatan normalisasi sungai
dan drainasi, penataan bantaran, pembangunan saluran drainase kota serta
meningkatkan kerjasama baik dengan dunia usaha maupun dengan daerah lain.

 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Progam ini ditujukan untuk mengelola dan mempertahankan fungsi pelayanan air
bagi persawahan dan pertambakan sekaligus berfungsi sebagai media drainase
dan irigasi. Kegiatan program ini meliputi operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi, perbaikan bendung irigasi & pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A).

 Pengendalian eksploitasi Air Bawah Tanah

Pemanfaatan air bawah tanah untuk berbagai kegiatan usaha menjadi sangat
penting, sebab pemenuhan kebutuhan Air Bersih dari pengelolaan air permukaan
belum mencukupi. Program ini untuk mengendalikan pemanfaatan air bawah
tanah, sehingga sesuai dengan sumber daya air dan daya dukung lingkungan yang
tersedia. Representasi program ini meliputi pengendalian dan pengawasan atas
pemanfaatan ABT, utamanya oleh dunia usaha dan industri serta peningkatan
kerjasama regional.

 Penanganan dan pengendalian dampak lingkungan

Program ini dimaksudkan untuk menangani dan mengendalikan pencemaran dan
kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh suatu kegiatan industri/ usaha,

LAPORAN AKHIR BAB VI | 13

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

perkotaan, melalui kegiatan Program kali Bersih (prokasih), langit biru,
pelaksanaan Amdal dan UKL /UPL serta pengembangan dan penegakan Hukum
Lingkungan.

 Pengembangan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang tersedia, belum dimanfaatkan secara optimal, untuk itu
masih perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi
yang tersedia. Program ini dimaksudkan untuk memaksimalkan sumber daya
alam secara lestari dan berkesinambungan.

 Pengendalian Banjir

Banjir merupakan permasalahan serus bagi pemerintah daerah. Berbagai bentuk
penanganan telah dilakukan namun belum dapat teratasi secara tuntas. Untuk itu,
diperlukan terobosan penanganan yang komprehensip dengan melibatkan semua
pihak terkait. Esensi penanganan ke depan dilakukan dengan pendekatan
lingkungan menyeluruh (holistic). Implementasi program ini melalui pelaksanaan
pemeliharan dan pembangunan drainasi, pompanisasi, pembangunan polder dan
kolam penampungan yang melibatkan peran aktif masyarakat.

 Pengendalian pertambangan rakyat

Eksploitasi Bahan Galian Golongan C memiliki konstribusi yang cukup besar bagi
pembangunan infrastruktur perkotaan. Bahkan menjadi peluang kegiatan
ekonomi bagi sebagian masyarakat. Namun kecenderungan yang ada, nampaknya
kegiatan ini belum dilakukan sesuai peraturan yang berlaku sehingga bermuara
pada rusaknya lingkungan dan membahayakan masyarakat. Untuk itu perlu
diberlakukan aturan yang ketat, tindakan tegas bagi pelanggarnya sesuai dengan
kewenangan yang ada. Kegiatan program ini melalui pendataan lokasi tambang,
pengingkatan kesadaran penambang & pengendalian atas aktifitas penambangan
rakyat diberbagai lokasi.

6.2.2 Pembiayaan dan Pentahapan Pembangunan

1. Penyusunan Program Pemanfaatan

Penyusunan program dan kegiatan pemanfaatan ruang dikelompokkan menjadi
penentuan program dan kegiatan serta penentuan tahapan waktu pencapaian kegiatan.

A). Penentuan Program dan Kegiatan

Penentuan program dan kegiatan disusun untuk mendorong implementasi
rencana tata ruang dengan pola pemberian insentif dan disinsentif atas
pemanfaatan ruangnya. Pelaksanaan kebijakan insentif dan disinsentif tersebut
ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota.

Kebijakan insentif pemanfaatan ruang bertujuan untuk memberikan rangsangan
terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang, yang
dilaksanakan antara lain melalui penetapan kebijakan di bidang ekonomi, sosial,
fisik, dan pelayanan umum. Sedangkan kebijakan disinsentif pemanfaatan ruang
bertujuan untuk membatasi pertumbuhan atau mencegah kegiatan yang tidak

LAPORAN AKHIR BAB VI | 14

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

sejalan dengan rencana tata ruang, yang dilaksanakan antara lain melalui
penolakan pemberian perizinan pembangunan, pembatasan pengadaan sarana
dan prasarana.

Kebijakan Nasional atas kawasan yang perlu diberi insentif dan disinsentif
ditetapkan oleh Menteri, sedangkan kebijakan umum kriteria kawasan ditetapkan
oleh Gubernur dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
Sementara itu kebijakan teknis kawasan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan
mengacu pada kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur. Pelaksanaan
kebijakan insentif dan disinsentif tidak boleh mengurangi dan menghapuskan hak-
hak penduduk sebagai warga negara dan tetap menghormati hak-hak masyarakat
yang melekat pada ruang. Selain itu program dan kegiatan tersebut disusun
dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari semua stakeholder yang
dijaring melalui berbagai media yang tersedia.

B). Penentuan Tahapan

Tahapan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, RTRW Nasional
Propinsi/Kabupaten/Kota dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun
(jangka menengah) Propinsi/Kabupaten/Kota, dan dijabarkan dalam program
tahunan (jangka pendek) pemanfaatan ruang.

Penyusunan program dan kegiatan pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya
diutamakan kepada kawasan-kawasan yang diprioritaskan pembangunannya
guna mendukung pembentukan struktur dan pola pemanfaatan ruang
Nasional/Propinsi/ Kabupaten/Kota, yang dialokasikan sesuai dengan tahapan
pembangunan. Penyusunan dan pembiayaannya dibahas dalam rapat koordinasi
pembangunan guna tercapainya keselarasan rencana kegiatan pemanfaatan
ruang dengan rencana kegiatan pembangunan sektoral, nasional, dan daerah.
Pelaksanaan rapat koordinasi antar stakeholder tersebut dilakukan mulai dari
tingkatan paling bawah yaitu RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan sampai ke
tingkatan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Pemanfaatan ruang yang
terkait dengan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya
diselenggarakan melalui pola pengelolaan tata guna tanah, air, udara dan
sumberdaya alam lainnya.

C). Pelaksanaan Penyusunan Program dan Kegiatan

Penjabaran RTRWN/RTRWP/RTRWK ke dalam rencana pembangunan lima tahun
Nasional/Propinsi/ Kabupaten/Kota dan program tahunan pemanfaatan ruang
beserta pembiayaannya, dilakukan oleh Eksekutif pada level masing-masing, yaitu
Nasional oleh Menteri terkait, Propinsi oleh Gubernur yang dibantu oleh
Dinas/Kantor terkait, Kabupaten Bupati yang dibantu oleh Dinas/Kantor terkait
dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai stakeholder. Sementara itu
penjabaran RDTR Kawasan atau Rencana Teknik Ruang ke dalam Rencana
Pembangunan Lima Tahunan dan program dan kegiatan tahunan pemanfaatan
ruang beserta pembiayaannya, dilakukan oleh instansi yang berwenang atau
badan usaha yang melaksanakan penyusunan Rencana Teknis Ruang tersebut.

Sinkronisasi program rencana kegiatan pemanfaatan ruang beserta
pembiayaannya dengan rencana kegiatan sektoral dan daerah dilakukan dalam

LAPORAN AKHIR BAB VI | 15

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional/Propinsi/ Kabupaten yang melibatkan
seluruh stakeholder pada masing-masing tingkatan.

2. Penyusunan Pembiayaan Program dan Kegiatan

Penyusunan pembiayaan dilakukan oleh stakeholder yang akan melaksanakannya. Dalam
hal yang dilaksanakan oleh Pemerintah, maka dilaksanakan oleh instansi yang berwenang
dan berkepentingan sesuai dengan level masing-masing dengan meminta persetujuan
dari DPR atau DPRD dan masukan dari masyarakat, swasta, LSM dan stakeholder lainnya.

Komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan pembiayaan ini
antara lain mencakup perhitungan biaya dan penganggaran, dengan komponen
perhitungan yang terdiri dari:

(a) Biaya layanan tenaga ahli utama;

(b) Biaya layanan tenaga ahli pendukung;

(c) Biaya perjalanan;

(d) Biaya bahan;

(e) Biaya pengembangan data dan informasi;

(f) Biaya lain-lain.

Komponen biaya tersebut di atas, tidak termasuk biaya administrasi, publikasi dan
pelibatan masyarakat atau forum warga. Penghitungan biaya dan anggaran tersebut berdasarkan
pada harga satuan yang berlaku pada wilayah yang bersangkutan. Dalam kondisi tertentu
komponen-komponen tersebut di atas dapat disesuaikan dengan aturan yang berlaku pada sektor
maupun pada pelaku yang menanganinya.

6.3 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN KAIMANA

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten meliputi:
a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
b. indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang; dan
c. sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

6.3.1. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) BAB VI | 16

(1) KKPR Darat meliputi:
a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

(2) Pelaksanaan KKPR dilakukan melalui:
a. konfirmasi KKPR;
b. persetujuan KKPR; dan

LAPORAN AKHIR

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

c. rekomendasi KKPR.

(3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang didasarkan dari pertimbangan dari Forum
penataan ruang yang dapat berupa keputusan:

a. disetujui; atau

b. ditolak dengan disertai alasan penolakan.

(4) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
dibatalkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengar,
tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

(6) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan
RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan Kegiatan Pemanfaatan
Ruang

(7) Terhadap kerugian yang ditimbullkan akibat pembatalan dapat dimintakan ganti kerugian
yang layak kepada instansi Pemerintah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang dan tata cara penggantian yang layak diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

6.3.2. Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan Ruang

(1) Indikasi Program Utama perwujudan pemanfaatan ruang, meliputi:
a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan pertama; dan
b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5
(lima) tahun ke empat.

(2) Indikasi program utama 5 (lima) tahunan meliputi:
a. perwujudan wilayah adat/wilayah khusus;
b. perwujudan pemanfaatan ruang rencana struktur ruang; dan
c. perwujudan pemanfaatan ruang rencana pola ruang.

(3) Indikasi program perwujudan pemanfaatan ruang struktur ruang wilayah meliputi:
a. perwujudan sistem pusat permukiman;
b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
c. perwujudan sistem energi;
d. perwujudan sistem telekomunikasi;
e. perwujudan sistem sumber daya air; dan
f. perwujudan sistem prasarana lainnya.

(4) Indikasi program perwujudan pemanfaatan ruang pola ruang wilayah meliputi:
a. Indikasi program perwujudan ruang kawasan lindung; dan

LAPORAN AKHIR BAB VI | 17

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

b. Indikasi program perwujudan ruang kawasan budi daya.

(5) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(1) Indikasi program perwujudan wilayah adat/wilayah khusus, meliputi:

a. mengidentifikasi, memetakan dan menetapkan wilayah adat yang ada di Kabupaten
Kaimana;

b. menyusun regulasi untuk pendaftaran peta-peta wilayah adat;

c. membangun model pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan
non hayati oleh masyarakat adat sesuai dengan kearifan lokasi dan peraturan yang
berlaku;

d. menyusun regulasi di daerah dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis
masyarakat adat;

e. mendorong partisipasi aktif masyarakat adat dalam mewujudkan pembangunan
berkelanjutan;

f. perlindungan terhadap situs-situs budaya yang terkait langsung dengan peradaban
masyarakat adat;

g. mendorong rencana tata ruang budaya secara spesifik dalam rencana tata ruang
kabupaten/kota;

h. mendorong peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat;

i. fasilitasi kerjasama atau kemitraan antara masyarakat hukum adat dan lembaga
pemerintah dan swasta;

j. penguatan kearifan lokal dan masyarakat hukum adat dalam pengawasan
pemanfaatan sumberdaya;

k. pengusulan dan penetapan masyarakat hukum adat baru; dan

l. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelembagaan masyarakat
hukum adat.

(2) perwujudan Perwujudan sistem pusat permukiman meliputi:

a. Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Kaimana sebagai Pusat Kegiatan Lokal
(PKL) atau sebagai ibukota kabupaten di Perkotaan Kaimana;

b. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) utama di Bofuwer di Distrik Teluk
Arguni, Avona di Distrik Teluk Etna, Werifi di Distrik Teluk Etna, Urubika di Distrik
Yamor, Tanusan di Distrik Arguni Bawah, Waho di Distrik Kambrauw, Kambala di
Distrik Buruway dan Tanggaromi di Distrik Kaimana; dan

c. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kiruru di Distrik Teluk Etna,
Lobo di Distrik Kaimana, Sisir di Distrik Kaimana, Adijaya di Distrik Buruway, Tairi di
Distrik Buruway, Tugarni di Distrik Teluk Arguni, dan Feternu di Distrik Teluk Arguni.

LAPORAN AKHIR BAB VI | 18

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

(3) Indikasi program perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:
a. Indikasi program perwujudan system jaringan jalan berupa jalan umum meliputi:
1. Pengembangan jaringan jalan arteri Sp. Goro - Kp. Muri - Bts. Provinsi Papua
Barat;
2. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer di ruas jalan :
a) Jl. Bofuwer – Warmenu;
b) Jl. Kaimana - Teluk Triton;
c) Jl. Amatua;
d) Jl. Batu Putih Coa;
e) Jl. Hailai Bumsur;
f) Jl. Kaimana – Kiruru;
g) Jl. Kaimana - Teluk Triton;
h) Jl. Lingkar Luar;
i) Jl. Mayor Dimara;
j) Jl. Poros Desa Lobo;
k) Jl. Raya Utarom;
l) Jl. Renoma;
m) Jl. Simora;
n) Jl. Bofuwer – Warmenu;
o) Jl. Rufada - Lokbon Sawatawera;
p) Jl. Wombu-Undurara-Oya; dan
q) Jl. Kaimana – Kiruru.
3. Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder di ruas jalan:
a) Jl. Mandiwa-Wermenu-Kufuryai;
b) Jl. Waho – Inari;
c) Jl. Wonama-Tanggarumi;
d) Jl. Kambala -Tairi;
e) Jl. Wanggatnau – Sara;
f) Jl. Amatu;
g) Jl. Amos Natraka;
h) Jl. Batu Putih - Pasar Baru;
i) Jl. Bicari (Usulan);
j) Jl. Cemara;
k) Jl. Emawa;

LAPORAN AKHIR BAB VI | 19

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

l) Jl. Gaharu;
m) Jl. Lobo – Wanggatnau;
n) Jl. Pahlawan;
o) Jl. Pala;
p) Jl. Pedesaan Bumsur I;
q) Jl. Pedesaan Bumsur II;
r) Jl. Pedesaan Bumsur III;
s) Jl. Pedesaan Bumsur IV;
t) Jl. Pedesaan Bumsur V;
u) Jl. Poros Kota Baru;
v) Jl. RA Kartini;
w) Jl. Rajawali;
x) Jl. SMP Negeri 2;
y) Jl. Suci;
z) Jl. Tanggaromi;
aa) Jl. Utarum Pasir Lombo Kaimana;
bb) Jl. Wanggatnau – Sara;
cc) Jl. Arguni Bawah-Kambrauw;
dd) Jl. Waho – Inari; dan
ee) Jl. Waho Distrik.
4. Pengembangan jaringan jalan lokal primer di ruas jalan:
a) Jl. Cendrawasih;
b) Jl. Diponegoro;
c) Jl. Frans Kaisepo;
d) Jl. Kasuarina;
e) Jl. Marthen Indey;
f) Jl. Nikolas Kabes;
g) Jl. Paripurna;
h) Jl. Pedesaan;
i) Jl. Perindustrian;
j) Jl. Sapta Taruna;
k) Jl. Utarum – Krooy;
l) Jl. Avona – Yamor;

LAPORAN AKHIR BAB VI | 20

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

m) Jl. Avona – Yamor; dan
n) Jl. Danau Urubika-Distrik Km 72.
5. Pengembangan jaringan jalan lokal sekunder di ruas jalan:
a) Jl. Jawera – Mandiwa;
b) Jl. Tanusan – Mandiwa;
c) Jl. Akasia;
d) Jl. Coa I;
e) Jl. Durian;
f) Jl. Elang;
g) Jl. G. Takimai I;
h) Jl. G. Takimai II;
i) Jl. Garuda;
j) Jl. Kakatua;
k) Jl. Lingkar Pasar;
l) Jl. Maleo;
m) Jl. Mambruk;
n) Jl. Masuk TPU;
o) Jl. Matoa;
p) Jl. Merak;
q) Jl. Merbau;
r) Jl. Nuri;
s) Jl. Pahlawan 1;
t) Jl. Pahlawan II;
u) Jl. Pahlawan III;
v) Jl. Perindustrian 1;
w) Jl. Perindustrian 3;
x) Jl. Perindustrian 4;
y) Jl. Perindustrian 5;
z) Jl. Prindustrian 2;
aa) Jl. Raja Udang;
bb) Jl. Rumah Negara;
cc) Jl. Sagu;
dd) Jl. Salak;

LAPORAN AKHIR BAB VI | 21

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

ee) Jl. Samping Kantor Pemda;
ff) Jl. Samping Toko Berkat Jaya;
gg) Jl. SIlas Papare;
hh) Jl. Stadion;
ii) Jl. Trikora I;
jj) Jl. Trikora II;
kk) Jl. Trikora III;
ll) Jl. Veteran;
mm) Jl. Funiara-Rufada;
nn) Jl. Poros Kampung Dusun Efara;
oo) Jl. Kiruru – Hairapara; dan
pp) Jl. Hauma-Distrik.
6. Pengembangan jaringan jalan lingkungan sekunder di ruas jalan:
a) Jl. Sara-Werua.
b. Indikasi program perwujudan system jaringan jalan berupa terminal penumpang
meliputi:
1. Terminal tipe B Tangkoca di Distrik Kaimana;
2. Terminal tipe C Air Tiba di Distrik Kaimana;
3. Terminal tipe C Tanggaromi di Distrik Kaimana; dan
4. Terminal tipe C Kambrauw (Kampung Sunua) di Distrik Kambrauw.
5. Sub terminal Urubika;
6. Sub terminal Kiruru;
7. Sub terminal Lobo;
8. Sub terminal Waho;
9. Sub terminal Kambala;
10. Sub terminal Tanusan;
11. Sub terminal Bofuwer; dan
12. Sub terminal Kensi.
c. Indikasi program perwujudan system jaringan jalan berupa jembatan meliputi:
1. Jembatan Ifre II;
2. Jembatan Kaitro;
3. Jembatan Uki Warmenu I;
4. Jembatan Warmenu;
5. Jembatan Wesesu;

LAPORAN AKHIR BAB VI | 22

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

6. Jembatan Air Besar
7. Jembatan Batu Putih - Pasar Baru I;
8. Jembatan Batu Putih - Pasar Baru II;
9. Jembatan Batu Putih - Pasar Baru III;
10. Jembatan Biru;
11. Jembatan Cenderawasih I;
12. Jembatan Cenderawasih II;
13. Jembatan Cenderawasih III;
14. Jembatan Coa I;
15. Jembatan Coa II;
16. Jembatan Coa III;
17. Jembatan Coa IV;
18. Jembatan Gudang Perindakop;
19. Jembatan Hilai-Bumsur I;
20. Jembatan Hilai-Bumsur II;
21. Jembatan KM 14;
22. Jembatan KM 16;
23. Jembatan Km 18;
24. Jembatan KM 2;
25. Jembatan KM 6;
26. Jembatan Krooy I;
27. Jembatan Krooy II;
28. Jembatan Lingkar Luar I;
29. Jembatan Lingkar Luar II;
30. Jembatan Lingkar Luar III;
31. Jembatan Lingkar Luar IV;
32. Jembatan Lingkar Luar V;
33. Jembatan Sapta Taruna;
34. Jembatan Simora I;
35. Jembatan Simora II;
36. Jembatan Tiwara;
37. Jembatan Torabe;
38. Jembatan Sisir 1;

LAPORAN AKHIR BAB VI | 23

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

39. Peninggalan Perang Dunia II;
40. Jembatan Bofuwer I;
41. Jembatan Bofuwer II;
42. Jembatan Kali Sumur;
43. Jembatan OH;
44. Jembatan Rawa Tonas I;
45. Jembatan Rawa Tonas II;
46. Jembatan Rawa Tonas III;
47. Jembatan Uki Warmenu III;
48. Jembatan Uki Warmenu IV;
49. Jembatan Uruk II;
50. Jembatan Wafruk;
51. Jembatan Wanggita;
52. Jembatan Warwasi;
53. Jembatan Wersiku I;
54. Jembatan Wersiku II; dan
55. Jembatan Kali Ururu.
d. Indikasi program perwujudan system jaringan sungai, danau dan penyeberangan
berupa Lintas penyeberangan antar provinsi meliputi:
1. Alur Pelayaran Nasional Kaimana-Luar Provinsi;
2. Alur pelayaran Kaimana − Jakarta;
3. Alur pelayaran Kaimana − Surabaya;
4. Alur pelayaran Kaimana − Bitung (Provinsi Sulawesi Utara);
5. Alur pelayaran Kaimana − Tual (Provinsi Maluku Tenggara);
6. Alur pelayaran Kaimana − Kijang (Provinsi Kepulauan Riau);
7. Alur pelayaran Kaimana − Dumai (Provinsi Riau);
8. Alur pelayaran Kaimana − Timika;
9. Alur pelayaran Tual − Kaimana − Dobo.
e. Indikasi program perwujudan system jaringan sungai, danau dan penyeberangan
berupa Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi meliputi:
1. Alur Pelayaran Nasional Fakfak-Kaimana;
2. Alur pelayaran Kaimana − Sorong;
3. Alur pelayaran Kaimana − Makassar;
4. Alur pelayaran Kaimana − Fakfak – Bintuni.

LAPORAN AKHIR BAB VI | 24

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

f. Indikasi program perwujudan system jaringan sungai, danau dan penyeberangan
berupa Lintas penyeberangan dalam kabupaten meliputi:
1. Alur Pelayaran Kaimana - Bahumia - Ubia - Werafuta - Seraran - Mandiwa -
Urisa - Mahua - Bofuwer – Bayeda;
2. Alur Pelayaran Kaimana - Yarona - Esania - Hia - Gaka - Guriasa - Kambala -
Adijaya – Nusaulan;
3. Alur Pelayaran Kaimana - Bahumia - Ubia - Werafuta - Seraran - Mandiwa -
Urisa - Mahua - Bofuwer – Bayeda; dan
4. Alur Pelayaran Kaimana- Lobo - Kayumerah- Avona - Lakahia – Kiruru.

g. Indikasi program perwujudan system jaringan sungai, danau dan penyeberangan
berupa Pelabuhan sungai dan danau meliputi:
1. Pelabuhan Bahumia di Distrik Kambrauw;
2. Pelabuhan Kambrauw di Distrik Kambrauw;
3. Pelabuhan Wanoma di Distrik Arguni Bawah;
4. Pelabuhan Lengguru di Distrik Teluk Etna; dan
5. Dermaga Pariwisata Kampung Sisir di Distrik Kaimana.

h. Indikasi program perwujudan system jaringan sungai, danau dan penyeberangan
berupa pelabuhan penyeberangan meliputi Pelabuhan kelas 2 berada di Pelabuhan
Kaimana di Distrik Kaimana.

i. Indikasi program perwujudan system jaringan transportasi laut berupa pelabuhan
pengumpul meliputi Pelabuhan Kaimana di Distrik Kaimana.

j. Indikasi program perwujudan system jaringan transportasi laut berupa pelabuhan
pengumpan regional meliputi:
1. Pengembangan Pelabuhan Tanggaromi di Distrik Kaimana;
2. Pengembangan Pelabuhan Adijaya di Distrik Kambrauw;
3. Pengembangan Pelabuhan Susunu di Kabupaten Kaimana;
4. Pengembangan Pelabuhan Senini di Kabupaten Kaimana;
5. Pengembangan Pelabuhan Bofuwer di Distrik Teluk Arguni;
6. Pengembangan Pelabuhan Syiawatan di Distrik Teluk Etna;
7. Pelabuhan Kooy di Distrik Kambrauw; dan
8. Dermaga Pulau Adi di Distrik Kambrauw.

k. Indikasi program perwujudan system jaringan transportasi laut berupa pelabuhan
pengumpan lokal meliputi:
1. Pelabuhan Lobo di Distrik Kaimana;
2. Pelabuhan Bayeda di Distrik Teluk Arguni;
3. Pelabuhan Tairi di Distrik Buruway;

LAPORAN AKHIR BAB VI | 25

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

4. Pelabuhan Inari di Distrik Arguni Bawah;
5. Pelabuhan Jawera di Distrik Arguni Bawah;
6. Pelabuhan Nagura di Distrik Arguni Bawah;
7. Pelabuhan Ruara di Distrik Arguni Bawah;
8. Pelabuhan Serarang di Distrik Arguni Bawah;
9. Pelabuhan Sumun di Distrik Arguni Bawah;
10. Pelabuhan Tanusan di Distrik Arguni Bawah;
11. Pelabuhan Ukiara di Distrik Arguni Bawah;
12. Pelabuhan Waromi di Distrik Arguni Bawah;
13. Pelabuhan Waho di Distrik Kambrauw;
14. Pelabuhan Wamesa di Distrik Kambrauw;
15. Pelabuhan Yarona di Distrik Buruway;
16. Pelabuhan Avona di Distrik Teluk Etna;
17. Pelabuhan Aindua di Distrik Teluk Etna;
18. Pelabuhan Ampung, Kampung Afuafu di Distrik Teluk Etna;
19. Pelabuhan Bamana di Distrik Teluk Etna;
20. Pelabuhan Kambala di Distrik Buruway;
21. Pelabuhan Mahua di Distrik Teluk Etna;
22. Pelabuhan Namatota di Distrik Kaimana;
23. Pelabuhan Nusaulan di Distrik Buruway;
24. Pelabuhan Potawaiburu di Distrik Teluk Etna;
25. Pelabuhan Rafa di Distrik Teluk Etna;
26. Pelabuhan Rurumo di Distrik Teluk Etna;
27. Pelabuhan Sawatewara di Distrik Teluk Etna;
28. Pelabuhan Urisa di Distrik Arguni Bawah;
29. Pelabuhan Yapakopa di Distrik Teluk Etna;
30. Pelabuhan Enasia di Distrik Buruway;
31. Pelabuhan Guriasa di Distrik Buruway;
32. Pelabuhan Hia di Distrik Buruway;
33. Pelabuhan Ubia di Distrik Kambrauw;
34. Pelabuhan Werafuta di Distrik Kambrauw;
35. Pelabuhan Nofa di Distrik Kaimana;
36. Pelabuhan Etna di Distrik Teluk Etna

LAPORAN AKHIR BAB VI | 26

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2042

37. Pelabuhan Pulau Adi di Distrik Buruway;

38. Pelabuhan Nakona di Distrik Buruway;

39. Pelabuhan Kambrauw di Distrik Kambrauw;

40. Pelabuhan Waripi di Distrik Teluk Etna; dan

41. Rencana Pelabuhan Gaka di Distrik Buruway.

l. Indikasi program perwujudan system jaringan transportasi laut berupa terminal
khusus meliputi:

1. Terminal Khusus Industri Perikanan Tangkap PT. Avona Mina Lestari di Distrik
Teluk Etna;

2. Terminal Khusus Industri Perikanan Tangkap PT. Industri Perikanan Namatota
Distrik Kaimana;

3. Terminal Khusus Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Namatota di Distrik
Kaimana.

m. Indikasi program perwujudan system jaringan transportasi laut berupa Pelabuhan
perikanan meliputi:

1. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Avona di Distrik Teluk Etna;

2. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Coa di Distrik Kaimana; dan.

3. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Namatota di Distrik Kaimana.

n. Indikasi program perwujudan system jaringan transportasi udara berupa bandar
udara pengumpan yaitu bandar udara Utarom di Distrik Kaimana.

o. Indikasi program perwujudan system jaringan transportasi udara berupa bandar
udara khusus meliputi:

1. bandar udara Kensi di Distrik Teluk Arguni;

2. bandar udara Yamor di Distrik Yamor; dan

3. rencana bandar udara Pulau Adi di Distrik Buruway.

(4) Indikasi program perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan meliputi:

a. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:

1. Pengembangan gardu-gardu listrik untuk peningkatan daya energi listrik pada
daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah yang belum teraliri oleh listrik;

2. Pengembangan penerangan jalan umum terutama pada jalan-jalan utama di
Kabupaten Kaimana;

3. Pemenuhan program Papua terang diseluruh distrik.

b. Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:
1. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), terdiri atas:
a) PLTG Trikora Distrik Kaimana.

LAPORAN AKHIR BAB VI | 27