di bidang administrasi umum,
keuangan dan kepegawaian.
4. Wakil Direktur III bertugas
membantu direktur dalam
memimpin pelaksanaan kegiatan
di bidang pembinaan layanan
mahasiswa dan alumni, serta
melakukan kerjasama dengan
pihak di luar kegiatan yang
terstruktur dalam kurikulum
2 Senat Senat Sebagai badan normative dan
perguruan
tinggi/senat Satuan Pengawas perwakilan tertinggi di PKMS dengan
akademik Internal
tugas pokok dan fungsinya ;
3 Satuan
pengawasan 1) Memberikan pertimbangan
kebijakan akademik dan
pengembangan Poltekkes
Kemenkes sesuai peraturan
perundangan;
2) Merumuskan kebijakan penilaian
prestasi akademik dan
pengembangan kecakapan serta
kepribadian sivitas akademika
sesuai dengan peraturan
perundangan;
3) Merumuskan, menetapkan norma
dan tolak ukur penyelenggaraan
Poltekkes Kemenkes;
4) Memberi pertimbangan dan
melakukan pengawasan terhadap
Direktur dalam pelaksanaan
otonomi perguruan tinggi bidang
akademik;
5) Menetapkan peraturan
pelaksanaan kebebasan mimbar
akademik, dan otonomi keilmuan
pada Poltekkes Kemenkes;
6) Memberikan pertimbangan
kepada Direktur Poltekkes
Kemenkes berkenaan dengan
Dosen yang dicalonkan
memangku jabatan akademik;
7) Mengusulkan kepada Kepala
Badan PPSDM kesehatan
berkenaan dengan calon-calon
yang telah dipilih oleh Senat untuk
diangkat menjadi Direktur;
SPI memiliki tugas sebagai berikut :
1) Menyusun dan melaksanakan
rencana pengawasan intern;
2) Menguji dan mengevaluasi
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 40
Tahun 2019
pelaksanaan pengendalian intern
dan sistem manajemen risiko;
3) Melakukan pemeriksaan dan
penilaian atas efisiensi dan
efektivitas di bidang keuangan,
akuntansi, operasional, sumber
daya manusia, pemasaran,
teknologi informasi, dan kegiatan
lainnya;
4) Memberikan saran perbaikan dan
informasi yang objektif tentang
kegiatan yang diawasi pada
semua tingkat manajemen;
5) Membuat laporan hasil
Pengawasan Intern dan
menyampaikan laporan tersebut
kepada pemimpin BLU dan dewan
pengawas;
6) Memberikan rekomendasi
terhadap perbaikan/peningkatan
proses tata kelola dan upaya
pencapaian strategi bisnis BLU;
7) Memantau, menganalisis, dan
melaporkan pelaksanaan tindak
lanjut rekomendasi pengawasan
oleh SPI, aparat pengawasan
intern pemerintah, aparat
pemeriksaan ekstern pemerintah,
dan pembina BLU;
8) Melakukan reviu laporan
keuangan;
9) Melakukan pemeriksaan khusus
apabila diperlukan; dan
10) Melaksanakan tugas lainnya
berdasarkan penugasan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
4 Dewan Dewan Pengawas Bertugas melakukan pengawasan
pertimbangan dan memberikan nasihat kepada
Pejabat Pengelola BLU mengenai
pengelolaan BLU, baik dari aspek
layanan maupun aspek pengelolaan
keuangan.
5 Pelaksana Bagian Akademik Bertugas untuk membantu pimpinan
kegiatan dan Umum di bidang akademik, kemahasiswaan,
akademik dan perencanaan, sistem informasi,
administrasi, bidang perencanaan dan
pelayanan dan melaksanakan kegiatan surat
pendukung menyurat, kearsipan, dan
kerumahtanggaan; perencanaan dan
melaksanakan kegiatan keuangan ;
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 41
Tahun 2019
pengelolaan BMN; melakukan
perencanaan serta melaksanakan
kegiatan kepegawaian; dan bertugas
di bidang kehumasan
6 Pelaksana Pusat Penjaminan Bertugas melakukan penjaminan
penjaminan Mutu
mutu mutu pendidikan secara bertahap,
sistematis, dan terencana dalam
suatu program penjaminan mutu yang
memiliki target dalam kerangka waktu
yang jelas dengan fungsi ;
1) Perencanaan dan pelaksanaan
sistem penjaminan mutu internal
secara keseluruhan di Poltekkes
Kemenkes;
2) Penyusunan perangkat dokumen
(kebijakan mutu, manual mutu,
dan standar mutu) yang
diperlukan dalam rangka
pelaksanaan sistem penjaminan
mutu;
3) Pengembangan sistem informasi
penjaminan mutu;
4) Pelaksanaan monitoring sistem
penjaminan mutu;
5) Pelaksanaan audit mutu
akademik internal dan evaluasi
pelaksanaan system penjaminan
mutu;
6) Penyusunan laporan secara
berkala pelaksanan penjaminan
mutu internal; dan
7) Melakukan koordinasi dengan
subunit penjaminan mutu di
masing-masing jurusan.
7 Unit perencana Tidak ada Unit Untuk perencanaan dan
dan perencana dan pengembangan di PKMS dilakukan
pengembangan pengembangan secara buttom up, sehingga
tridarma tridarma di PKMS melbatkan dan mengakomodir semua
bagian untuk mewujudkan visi, misi,
tujuan dan sasaran strategis yang
ingin di capai.
2.3 Kepemimpinan
Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam
program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati
bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 42
Tahun 2019
Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi
visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang
menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi
secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta
mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam
perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan
operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan
operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan
operasional program studi. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman
tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi. Kepemimpinan publik
berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.
Jelaskan pola kepemimpinan dalam program studi, mencakup informasi tentang
kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.
Pola dan kinerja kepemimpinan Poltekkes Kemenkes Makassar telah berjalan
sangat efektif. Mulai periode I sampai periode V ini telah berhasil menanamkan nilai dan
budaya organisasi yang bersifat demokrasi, sehingga mampu membuat keputusan secara
tepat yang ditunjukkan dengan telah berjalannya fungsi kepemimpinan operasional,
organisasi dan publik.
Kepemimpinan operasional di Poltekkes Kemenkes Makassar tergambar di
pernyataan penetapan kinerja setiap awal tahun yang ditandatangani oleh Kepala Badan
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai PIHAK
KEDUA dan Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar sebagai PIHAK PERTAMA. Indikator
Kinerja Utama (IKU) dalam pernyataan penetapan kinerja berdasarkan Keputusan Kepala
Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.03/I/002655/2018 tentang Indikator Kinerja Utama
UPT di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dengan target IKU ditetapkan melalui
Renstra Poltekkes Kemenkes Makassar Revisi 2014 – 2019 yang ditetapkan melalui Surat
Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar Nomor PP.01.01/4.1/3465/2018 tanggal
10 September 2018 merupakan penjabaran kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari
target yang harus dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Makassar. Sebagai Unit Kerja yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktur Poltekkes
Kemenkes Makassar juga menandatangani Kontrak Kinerja Tahunan yang ditandatangani
oleh Direktur sebagai PIHAK PERTAMA dan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan sebagai PIHAK KEDUA. Selanjutnya Direktur Politeknik Kesehatan
Kemenkes Makassar menyusun Cascading Indikator ke masing-masing bagian untuk
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 43
Tahun 2019
melaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan sampai pada akhir tahun.
Berhasilnya dipahami penjabaran visi, misi ke dalam kegiatan operasional yang ada
di Jurusan dan Direktorat tampak pada penetapan kinerja tahunan pada setiap awal tahun
anggaran. Fungsi ini diterapkan untuk mendapatkan capaian kinerja yang terstruktur
dengan melibatkan semua unsur terkait sehingga semua bagian dapat memberikan
kontribusi dan bertanggungjawab terhadap peningkatan mutu Poltekkes Kemenkes
Makassar sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Penyampaian rencana kerja
tahunan mengacu pada penetapan kinerja sesuai dengan IKU dan indikator penunjang
dengan target yang sudah ditetapkan di dalam Renstra Revisi 2014 – 2019. Penetapan
kinerja yang tertuang di dalam LKjIP merupakan dokumen pernyataan kinerja antara
Direktur dan Kepala BPPSDM Kesehatan Kemenkes RI yang secara tidak langsung akan
menjadi dokumen pernyataan kinerja yang menjadi tanggungjawab semua jajaran di bawah
Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar. Sebagai bukti bahwa kepemimpinan operasional
telah berjalan efektif adalah dengan berhasilnya dipertahankan dan ditingkatkan hasil
penilaian LKjIP PKMS di depan tim auditor Itjen Kemenkes selama lima tahun berturut-turut
dengan nilai AA dan diharapkan ke depan kondisi ini tetap bisa terus ditingkatkan untuk
tahun berikutnya.
Kepemimpinan organisasi tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor: KP.03.03/IV/782/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Keseharan Republik Indonesia
Tanggal 28 Mei 2018. Surat Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Direktur
Politeknik Kesehatan Makassar No. KP.03.04.2460 tentang Pengangkatan Jabatan
Pembantu Direktur dan Ketua Jurusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar tanggal
12 Juli 2018 dan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Makassar No.
KP.03.04.2461 tentang Pengangkatan Jabatan Ketua Program Studi, Sekretaris Jurusan
dan Kepala Unit di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar.
Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan segera ditindaklanjuti oleh Direktur dengan menerbitkan
Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Makassar No. KP.03.04/2.1/1302/2019
tentang Perubahan Nama Jabatan Pembantu Direktur Menjadi Wakil Direktur di Lingkungan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar Tanggal 01 Maret 2019, Keputusan Direktur
Politeknik Kesehatan Makassar No. KP.03.03/2.1/1303/2019 tentang Pengangkatan
Jabatan Kepala Pusat dan Kepala Unit di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 44
Tahun 2019
Makassar Tanggal 01 Maret 2019, dan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Makassar
No. KP.03.03/2.1/1305/2019 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Laboratorium pada
Tingkat Jurusan di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar. Hal ini
menunjukkan kemampuan organisasi pimpinan dalam menerjemahkan aturan ke tingkat
manajerial di bawahnya.
Keberhasilan dalam kepemimpinan organisasi ditunjukkan dengan berhasilnya
Poltekkes Kemenkes Makassar masuk sebagai Poltekkes Klasifikasi I berdasarkan
Lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan. Prestasi Kepemimpinan organisasi juga terlihat dari
Keberhasilan Poltekkes Kemenkes Makassar menempati Peringkat Ke-5 dari 38 Poltekkes
dalam Pemeringkatan Poltekkes Kemenkes berdasarkan SK Kepala Badan PPSDM
Kesehatan No. HK.02.02/III/003133/2018 tentang Penetapan Peringkat dan Klasterisasi
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanggal 31 Desember 2018.
Begitu pula ketika Poltekkes Kemenkes Makassar terpilih sebagai 1 dari 5 unit
penunjang teknis yang mewakili Kemenkes untuk medapat Piala Citra Pelayanan Prima
yang membutuhkan berbagai dokumen pendukung yang dibutuhkan ketika tim Penilai
kinerja pelayanan publik dari Kementerian kesehatan dan dilanjutkan dengan tim penilai
dari kementerian PAN dan RB yang datang secara langsung melihat dan menilai kondisi
yang ada, maka dokumen yang dibutuhkan telah tersedia sehingga memudahkan penilaian.
Kesuksesan dalam kepemimpinan organisasi lainnya terlihat dari keberhasilan Poltekkes
Kemenkes Makassar memperoleh Piagam Penghargaan sebagai Peringkat Pertama
Satuan Kerja BLU Terbaik dalam Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN Tingkat
Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Makassar II Triwulan III Tahun Anggaran 2018.
Mulai tahun 2018, Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes membuat perjanjian kinerja ke
Kaetua Jurusan dan masing – masing bagian untuk melaksanakan dan mencapai target
yang telah ditetapkan sampai pada akhir tahun sehingga koordinasi dalam mencapai target
dapat dilaksanakan dengan optimal.
Kepemimpinan publik telah dijalankan dengan banyaknya kerjasama yang
dilakukan antara Poltekkes Kemenkes Makassar dengan berbagai intansi terkait.
Kerjasama dengan UNICEF melalui Program Kelangsungan Hidup Perkembangan
Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan provinsi
Sulsel dan Rumah Sakit Ibu dan Anak St. Fatimah untuk bekerja sama dalam menurunkan
angka kematian Ibu dan anak sesuai dengan tupoksinya masing-masing, kerjasama
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 45
Tahun 2019
dengan Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan (YPKP) dalam hal mendidik calon –
calon tenaga bidan yang berasal dari keluarga miskin dan terpencil yang berasal dari
kabupaten pangkep, Gorontalo, Poso, Timor Tengah Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat,
dan kerjasama dengan Yayasan Hadji Kalla No.220/YHK-Sekrt/VIII/2019 dan
No.HK.03.01/1.2/4962/2019 tentang Perjanjian Kerjasama Implementasi Program Pelatihan
Keterampilan Konseling dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan BAYI Tahun
2019 dan Pencegahan Stunting di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros..
Selain itu para pimpinan mulai Direktur dan Wakil Direktur menduduki berbagai
jabatan di masyarakat seperti pada organisasi profesi, pengelola kegiatan ibadah, anggota
dewan pakar Wahdatul Islamiyah, Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid dan
lain-lain.Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar telah teruji dengan melihat pada riwayat
pekerjaan dan kepemimpinannya.
1. Tahun 1992, menjabat sebagai Kepala Seksi Gizi – Kesehatan Keluarga Provinsi
Maluku
2. Tahun 1997, sebagai MSA – Depkes Provinsi Maluku
3. Tahun 2002 menjabat sebagai Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar
4. Tahun 2004-2008 dan 2008-2012 menjabat sebagai Pembantu Direktur II Poltekkes
Kemenkes Makassar selama 2 (dua) periode.
5. Tahun 2012-2018 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Poltekkes Kemenkes
Makassar
6. Tahun 2018 – sekarang sebagai Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar.
7. Tahun 2002 sebagai Anggota PERSAGI
8. Tahun 2014 – sekarang sebagai Pembina PERSAGI Provinsi Sulawesi Selatan
9. Periode 2019-2023 sebagai Pembina dalam Forum Tempe Indonesia Wilayah Sulawesi
Selatan
10. Tahun 2010 – sekarang sebagai Pembina Pramuka Poltekkes Kemenkes Makassar
Unsur Pimpinan Wakil Direktur I menunjukkan kepemimpinan publik sebagai:
1. Ketua Assosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia Regional V Periode 2014 –
2018 dan Periode 2018 – 2022
2. Dewan Pengawas Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Periode 2014 - 2019.
Unsur Pimpinan Wakil Direktur II menunjukkan kepemimpinan publik sebagai:
1. Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) Provinsi Sulawesi Selatan
Periode Tahun 2016-2020 berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi
Indonesia No. 672/KEP/PP.IFI/III/2016 tanggal 28 Maret 2018.
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 46
Tahun 2019
2. Assessor dan Fasilitator LAM-PTKes.
Unsur Pimpinan Wakil Direktur III menunjukkan kepemimpinan publik sebagai:
1. Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Bakti Husada tingkat Daerah Sulawesi Selatan
dalam Bidang II Usaha Sarana dan Logistik
2. Ketua Umum dalam Pengurus Mesjid Darul Jihad Kec. Manggala Kota Makassar
Periode 2017-2020.
Unsur Pimpinan Ketua Jurusan Gizi dan Kebidanan menjabat sebagai Ketua
Organisasi Profesi di Wilayah Sulawesi Selatan.
Kepemimpinan publik di Poltekkes Kemenkes Makassar juga terlihat dari
ditunjuknya Poltekkes Kemenkes Makassar sebagai Polsum (Politeknik Sumber) dalam
pelaksanaan Program Detasering untuk pemerataan peningkatan mutu Poltekkes
Kemenkes berdasarkan Surat Edaran Kepala Pusdik SDM Kesehatan No.
DP.01.03/1/07031/2018 perihal Teknis Pelaksanaan Program Detasering Poltekkes
Kemenkes Tahun 2018 dan Surat Edaran Kepala Pusdik SDM Kesehatan
No.DP.01.03/1/02452/2019 tentang Program Detasering Poltekkes Kemenkes Tahun 2019.
Poltekkes Kemenkes Makassar diminta untuk menyiapkan dan mengirikan tenaga
ahli/Detaser ke Polsas (Politeknik Sasaran) untuk melakukan penguatan bidang pendidikan
dan pengajaran serta penguatan dalam mengelola akreditasi prodi dan mendapatkan
sertifikat penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pusat Pendidikan Sumber Daya
Manusia Kesehatan sebagai Poltekkes dengan Pengirim Dataser Terbanyak. Selain itu,
Poltekkes Kemenkes Makassar juga mendapatkan mandat dari Badan PPSDM Kesehatan
sebagai pelaksana kegiatan Sosialisasi Germas (Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat)
sejak Tahun 2017, tempat pelaksanaan kegiatan Seleksi Nusantara Sehat Nasional, tempat
pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Nasional, tempat Magang penerapan Tridharma
Perguruan Tinggi CPNS Dosen dan PLP (Pranata Laboratorium Pendidikan) yang akan
bertugas di Poltekkes Kemenkes lain di seluruh Indonesia, serta Poltekkes Kemenkes
Makassar juga mendapatkan mandat dari Badan PPSDM Kesehatan sebagai pelaksana
Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Caregiver bersama 13 Politeknik Kesehatan yang
lain di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan
dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan No.HK.02.02/I/1977/2019 tentang
penunjukan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Penyelenggara Pendidikan dan
Pelatihan Caregiver.
Peran yang dilakukan PKMS dalam kepemimpinan publik juga tampak pada
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 47
Tahun 2019
berbagai kegiatan nasional seperti Riset Kesehatan Dasar yang dilaksanakan oleh Pusat
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Puslitbangkes) dengan melibatkan beberapa
tenaga dosen sebagai Penanggung Jawab Teknis kegiatan dibeberapa kabupaten untuk
pengumpulan data yang dibutuhkan dan mengkoordinir para inumerator dalam
melaksanakan kegiatan. Berperan dalam mengoptimalkan ASI Eksklusif dengan melibatkan
beberapa tenaga dosen sebagai narasumber yang berskala nasional dan tergabung dalam
kelompok Sentra Laktasi Indonesia, serta berhasil meraih MDG’s award tahun 2014 dan
ditetapkan sebagai program unggulan kategori nutrisi dengan program Positive Deviance
untuk pencegahan Gizi Buruk yang diberikan oleh Kantor Utusan Khusus Presiden
Republik Indonesia untuk Millineum Development Goals.
Kepemimpinan publik juga telah dilaksanakan dengan efektif oleh pimpinan
Poltekkes Kemenkes Makassar yang ditunjukkan dengan peran Poltekkes Kemenkes
Makassar dalam pengembangan pendidikan di wilayah Indonesia Bagian Timur Khususnya
dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Selain itu kepemimpinan publik juga
ditunjukkan dengan terpilihnya Poltekkes Kemenkes Makassar sebagai 1 dari 5 unit
penunjang teknis yang mewakili kementerian kesehatan (RSUP Soeraji Klaten, RSUP
Persahabatan Jakarta, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, Balai Besar Teknik
Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Surabaya dan PKMS) untuk diusulkan
dalam penilaian pelayanan publik serta mewakili 1 dari 38 Poltekkes yang ada di Indonesia.
Selanjutnya PKMS juga berhasil masuk sebagai Top 99 Kompetisi inovasi pelayanan publik
Indonesia dari 515 proposal yang masuk di Kemenpanrb dengan judul proposal ” Layanan
Kesehatan Komprehensif pada desa binaan menuju keluarga sehat mandiri di Kelurahan
Mangasa” dan telah dipublikasikan di harian Kompas pada tanggal 22 Februari 2014 dan di
situs menpan.go.id.
2.4 Sistem Pengelolaan
Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup
perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan,
representasi, dan penganggaran.
Jelaskan sistem pengelolaan unit pengelola program studi diploma serta
ketersediaan renstra dan renop.
Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Poltekkes Kemenkes Makassar
mencakup, perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan,
pengarahan, representasi dan penganggaran sudah dilaksanakan secara efektif sesuai
dengan pedoman dan peraturan yang ada.
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 48
Tahun 2019
Pada proses perencanaan, Poltekkes Kemenkes Makassar memiliki Rencana
Induk Pengembangan (RIP) selama 10 tahun ke depan periode 2011-2020. Selain RIP,
PKMS juga memiliki rencana strategis (Renstra) yang dijadikan acuan dalam rangka
pencapaian RIP untuk 5 tahun ke depan periode 2014-2019. Sistem perencanaan dan
pengembangan Poltekkes Kemenkes Makassar dilakukan secara buttom up yaitu setiap
bagian, unit, dan urusan berkontribusi untuk memberikan masukan. Sehingga apa yang
tertuang di dalam renstra benar-benar sudah menjadi penjabaran dari visi, misi, tujuan dan
sasaran yang diharapkan oleh seluruh sivitas akademika. Dalam pelaksanaannya, Renstra
dijabarkan dalam rencana kinerja tahunan yang dilengkapi dengan Penetapan kinerja yang
ditandatangani oleh Direktur dan Kepala BPPSDM Kesehatan sebagai suatu dokumen
kinerja yang menjadi kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target
kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Makassar. Di
dalam rencana kinerja tersebut, terdapat IKU (Indikator Kinerja Utama) dan indikator kinerja
pendukung dengan target capaian kinerja sesuai dengan perencanaan yang ada di dalam
Renstra. Berdasarkan hal tersebut maka semua bagian dan semua unsur di Poltekkes
Kemenkes Makassar bertanggungjawab untuk mencapai target tersebut sesuai dengan
tupoksinya masing-masing. Untuk memudahkan pencapaian target kinerja, semua bagian
dibekali dengan deskripsi terhadap pencapaian target tersebut sehingga tidak terjadi
perbedaan deskripsi yang bisa mengacaukan pencapaian target yang ada. Pada akhir
tahun, dilakukan rapat kerja untuk mengevaluasi dan sekaligus menyusun perencanaan
kegiatan tahun berikutnya. Kegiatan rapatkerja dilakukan secara berjenjang dimulai dari
tingkat jurusan yang kemudian hasilnya dipresentasikan pada rapat kerja tingkat Direktorat
dan hasilnya di jadikan rencana kinerja Poltekkes Kemenkes Makassar.
Rencana pengembangan Poltekkes Kemenkes Makassar jangka panjang ditujukan
sebagai pedoman bagi penentuan dan penekanan kebijakan pengembangan Poltekkes
Kemenkes Makassar jangka menengah dan pendek dalam memastikan tercapainya visi,
misi dan tujuan Poltekkes Kemenkes Makassar. Rencana pengembangan Poltekkes
Kemenkes Makassar sebagai Klasifikasi I mengacu pada Grand Design Politeknik
Kesehatan Kemenkes Tahun 2019-2025 yang merupakan pedoman kebijakan dalam upaya
perluasan dan pemerataan akses Poltekkes Kemenkes bermutu dan berdaya saing
internasional, berkesetaraan, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri
pelayanan kesehatan meliputi peningkatan dan pemerataan SDM Poltekkes Kemenkes
yang terampil dan unggul sesuai kebutuhan pengguna di tingkat nasional maupun global,
peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana, peningkatan sistem penjaminan mutu,
dan peningkatan serapan lulusan.
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 49
Tahun 2019
Arah pengembangan Poltekkes Kemenkes Makassar jangka panjang sampai tahun
2020 berfokus pada:
1. Bidang pendidikan pengajaran menekankan pada pengembangan institusi kearah
penyelenggaraan pendidikan bukan hanya vokasi namun juga akademik dan profesi.
2. Bidang penelitian dan pengembangan menekankan pada pengembangan program,
tenaga, dan sarana penelitian dengan menggalang kemitraan yang lebih luas.
3. Bidang pengabdian pada masyarakat menekankan pada pengembangan peran
Poltekkes Kemenkes Makassar untuk mendukung pembangunan kesehatan.
4. Bidang organisasi menekankan pada pengembangan institusi kearah yang lebih
kompleks dengan konsep pengelolaan (manajemen), administrasi dan pelayanan
melalui pembinaan administrasi personalia, umum dan keuangan serta peningkatan
kemampuan administrasi pelayanan pendidikan/akademik
Dari sisi pengorganisasian, sistem pengelolaan dalam penyelenggaraan program
dan kegiatan di PKMS sudah berjalan sesuai dengan pedoman yang ada di dalam SK
Menkes No. OT.02.03/I/4/03440tanggal 1 Juli 2008 tentang Pedoman Organisasi dan
Tatalaksana Politeknik Kesehatan. Semua unit dan bagian memiliki tanggungjawab yang
dirincikan dengan lebih detail berdasarkan SK Menkes No. 855/Menkes/ SK/IX/2009
tanggal 25 September 2009 tentang susunan dan Uraian Jabatan serta tata hubungan kerja
Politeknik Kesehatan. Penjabarannya diuraikan dalam SK Dirpol No. 02.02.07.006A tanggal
2 Januari 2012 tentang Standar Kompetensi Jabatan Poltekkes Kemenkes Makassar dan
SK Dirpol No. KP.04.04.0126A tanggal 12 Januari 2011 tentang Uraian tugas pegawai di
lingkungan PKMS. Selain itu, untuk menjamin semua bagian berjalan sesuai dengan
tupooksinya masing-masing, maka PKMS sudah memiliki Pedoman mutu Poltekkes
Kemenkes Makassar (SK Dirpol No. 02.02.01.1472a tanggal 1 Agustus 2011) yang terdiri
atas 28 pedoman dan Prosedur mutu PKMS (SK Dirpol No, 02.02.01.1473a tanggal 1
Agustuts 2011) yang terdiri atas 46 prosedur (Tabel 2.1 dan 2.2). Prosedur mutu
merupakan prosedur atau standar operasional prosedur (SOP) yang diturunkan dari hasil
pemetaan proses bisnis yang merupakan gabungan antara alur proses dan narasi.
Tabel 2.1 Pedoman Mutu
No. No. Dokumen No. Nomor Dokumen
1 Ruang lingkup 15 Sumber Daya Manusia
2 Peta proses organisasi 16 Infrastruktur
3 Profil Poltekkes 17 Lingkungan Kerja
4 Struktur Organisasi 18 Proses yg terkait stakeholder
5 Pernyataan Kebijakan Mutu 19 Desain dan pengembangan
6 Persyaratan umum 20 Perencanaan Realisasi Layanan
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 50
Tahun 2019
7 Persyaratan dokumen 21 Pengadaan dan pembelian
8 Komitmen Manajemen 22 Operasional pelayanan
9 Fokus Kepada Pelanggan 23 Pengendalian alat pemeriksaan
10 Kebijakan Mutu 24 Pemantauan, analisis dan
11 Perencanaan Manajemen Mutu peningkatan
12 Tanggungjwb, Wewenang & 25 Pengukuran dan pemantauan
26 Pengendalian layanan tidak sesuai
Komunikasi
13 Tinjauan Manajemen 27 Analisis data
14 Penyediaan Sumber Daya 28 Peningkatan mutu layanan
Tabel 2.2 Prosedur Mutu
No. No. Dokumen No. Nomor Dokumen
1 Penerimaan Mahasiswa Baru 24 Wisuda
2 Pelaksanaan ujian masuk 25 Desain dan Pengembangan
3 Pendaftaran ulang maba Kurikulum
26 Penanganan ketidaksesuaian
4 Pengelolaan Asrama Mahasiswa
layanan
5 Pengenalan program studi 27 Pengukuran kepuasan
6 Proses belajar mengajar stakeholder
7 UTS dan UAS 28 Penanganan keluhan
8 Pengelolaan laboratorium
9 Pengelolaan perpustakaan stakeholder
29 Pengadaan barang dan jasa
10 Praktik Kerja Klinik 30 Pengeluaran barang
31 Evaluasi Kinerja Rekanan
11 Praktik Kerja Komunitas Industri 32 Pemeliharaan sarana &
12 Pelaksanaan Ujian KTI
13 Ujian Akhir Program prasarana
14 Yudisium 33 Pengembangan Sumber Daya
15 Pembuatan Transkrip
16 Pembuatan Ijazah Manusia (SDM)
17 Layanan Alumni (Legalisir) 34 Audit Mutu Internal
18 Layanan Kuliah Kembali 35 Tinjauan manajemen
36 Tindakan perbaikan
19 Pengembangan dan Review 37 Tindakan pencegahan
Perencanaan 38 Pengendalian dokumen
39 Pengendalian catatan mutu
20 Peminjaman CBT Room 40 Layanan Cuti Akademik
41 Pengumpulan Data Kinerja Ins.
21 Pelaporan Beban Kinerja Dosen
Pemerintah
42 Penyimpanan Dana Idle (Beauty
Contest)
43 Usulan Kenaikan Pangkat
Dosen
44 Pemberian Beasiswa
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 51
Tahun 2019
Mahasiswa
22 Tracer Study 45 Bimbingan dan Konseling
Mahasiswa
23 Penyusunan Rencana 46 Akreditasi Program Studi
Pembelajaran Semester (RPS)
Pelaksanaan proses pengorganisasian dapat berjalan efektif yang ditunjukkan
dengan Poltekkes Kemenkes Makassar berhasil meraih sertifikat ISO 9001: 2008. Selain itu
Poltekkes Kemenkes Makassar juga telah menerbitkan Buku Pedoman Pelayanan Publik
(SK Dirpol No. DL.02.02.07.0288 tanggal 31 Januari 2013 tentang penetapan Standar
Pelayanan Publik yang dikuatkan dengan pengesahan oleh Kepala Bagian Hukormas
BPPSDM Kesehatan RI) dan didalamnya terlampir Maklumat pelayanan serta berita acara
penyusunan Standar Pelayanan Publik yang ditandatangani oleh unsur Pimpinan dan
stakeholder (wakil orang tua mahasiswa, Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, RSUD Daya,
RSKD Makassar, Puskesmas Pattingalloang dan wakil organisasi profesi.
Pada proses pengelolaan pengembangan staf khususnya tugas belajar mengacu
pada SK Ka. BPPSDM No. DM.01.03/I/V.3/03631/2014 tentang ketentuan pelaksanaan
penerimaan calon peserta tubel dalam negeri bagi SDM Kesehatan Tahun 2014. Secara
internal mengacu pada Pedoman Mutu No. PDM.PKMS.6.2 tentang sumber daya manusia
yang mengatur tentang tanggungjawab dan kebijakan manajemen sumber daya manusia di
PKMS termasuk upaya untuk meningkatkan kompetensi, kepedulian dan pelatihan yang
bersinergi dengan tanggungjawab dan wewenang yang dimiliki. Selain itu diperkuat dengan
Prosedur mutu No PDR.PKMS.16 tentang Pengembangan SDM dan Pedoman
Pengelolaan Sumber Daya Manusia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes
Kemenkes Makassar Nomor DG.01.02/4.1/4487/2018 tanggal 28 September 2018 yang
mengatur mekanisme pengembangan pegawai di Poltekkes Kemenkes Makassar baik di
dalam maupun di luar Poltekkes Kemenkes Makassar baik berupa pendidikan formal
maupun non formal. Mulai dari proses analisa kebutuhan SDM, rekruitmen dan seleksi,
orientasi, pengangkatan dan penempatan, retensi pegawai, pembinaan dan pengembangan
pegawwai, penilaian kinerja dan sanksi pegawai serta pemberhentian sehingga proses
pengelolaan SDM benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan mendukung kinerja di
Poltekkes Kemenkes Makassar.
Sistem pengawasan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk menilai atau
mengevaluasi apakah hasil-hasil pelaksnaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan.
Berdasarkan hal tersebut maka Poltekkes Kemenkes Makassar menyusun pedoman mutu
No. PDM.PKMS.5.1 tentang komitmen manajemen yang memiliki ruang lingkup terkait
komitmen manajemen Poltekkes Kemenkes Makassar terhadap penerapan sistem
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 52
Tahun 2019
manajemen mutu untuk mengembangkan dan meningkatkan serta memperbaiki kinerja
melalui proses identifikasi layanan yang memuaskan kebutuhan stakeholder,
mengkomunikasikan kepada seluruh sivitas tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan
stakeholder, meneteapkan pernyataan kebijakan mutu (PDM.PKMS.5.3.) yang dijabarkan
dari visi dan misi Poltekkes Kemenkes Makassar, memastikan pencapaian sasaran mutu di
masing-masing bagian melalui proses pelaporan secara berkala, mengadakan tinjauan
manajemen (PDR.PKMS.18) atau rapat kerja secara berkala serta memastikan
ketersediaan sumber daya sudah menunjang kebutuhan yang ada. Sehingga dalam proses
pengawasan menggunakan strategi antara lain menggunakan dan menerapkan praktek
terbaik dalam operasional pendidikan tinggi dan memantau pemenuhan kebijakan dan
sasaran mutu Poltekkes Kemenkes Makassar (PDM.PKMS.3.1) secara periodik melalui
proses audit internal (PDR.PKMS.17). Bentuk pengawasan yang dilakukan berupa inspeksi
langsung pada saat pelaksanaan kegiatan baik oleh atasan langsung maupun oleh bagian
yang bertanggungjawab atas kegiatan tersebut. Secara eksternal Poltekkes Kemenkes
Makassar diawasi oleh lembaga sertifikasi luar yaitu The British Standards Institution (BSI)
untuk melihat sejauh mana penerapan sistem manajemen mutu melalui proses Surveilance
dengan menyampaikan hasil pengamatannya melalui Assessment Report secara langsung
di depan forum yang dihadiri oleh semua kajur, kaprodi dan ka unit serta bagian yang
terkait di Poltekkes Kemenkes Makassar serta secara khusus kepada direktur untuk
diketahui dan ditindaklanjuti jika terdapat ketidak sesuaian penerapan sistem manajemen
mutu yang ada. Sehingga keberlangsungan proses penerapan sistem penjaminan mutu
terus dioptimalkan.
Pada Sistem pengarahan, merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan demi
berjalannya sistem yang ada sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Bentuk
pengarahan yang dilakukan melibatkan unsur pimpinan mulai dari direktur, pudir, kasubbag,
ka unit, ka urusan, kajur dan kaprodi. Inti dari pengarahan adalah memberikan arahan
untuk menyamakan persepsi terhadap apa yang akan dilakukan sekaligus memberikan
motivasi betapa pentingnya komitment untuk menerapkan sistem manajemen mutu sebagai
suatu kebutuhan bukan sebagai suatu keterpaksaan sehingga bisa menjadi budaya dan
pembiasaan di semua bagian dalam lingkungan civitas akademik untuk melakukan yang
terbaik (making excellent a habbit) demi peningkatan kualitas mutu Poltekkes Kemenkes
Makassar sehingga pada akhirnya dampak positif akan dirasakan oleh setiap individu yang
ada di PKMS. Proses pengarahan biasa dilakukan dalam bentuk rapat, upacara, atau
dimasukkan dalam berbagai kegiatan yang melibatkan sivitas akademika agar kegiatan
yang dilakukan betul-betul dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target yang telah
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 53
Tahun 2019
ditetapkan sebagai aktualisasi dari penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran Poltekkes
Kemenkes Makassar yang didukung oleh kebijakan, program, dan kegiatan yang ada.
Sehingga kinerja yang dihasilkan benar-benar dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
Pada representasi lebih mengarah pada tindaklanjut dari suatu perubahan dan
perbaikan terhadap perencanaan yang ada. Proses representasi dilakukan melalui sistem
demokrasi, akuntabilitas, kualitas, otonomi dan evaluasi berdasarkan evidence base yang
jelas.Sehingga keputusan yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kondisi riil yang ada
dan mendukung untuk pengembangan dan peningkatan mutu Poltekkes Kemenkes
Makassar. Perubahan dan perbaikan perencanaan yang abastrak lebih diarahkan kepada
bentuk yang lebih konkret. Mulai dari proses demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif
semua bagian yang dilandasi oleh nilai, budaya serta norma yang berlaku khususnya di
Sulawesi Selatan yaitu Siri Na Pacce(harga diri yang harus dipertaruhkan karena rasa
malu untuk berbuat salah merupakan suatu pendirian yang kuat namun tetap
mengedepankan kecerdasan emosional untuk turut merasakan kesulitan orang dengan
menumbuhkan rasa solidaritas dan empati). Selain itu Poltekkes Kemenkes Makassar juga
menjunjung semangat EWAKO (E = Energy for motion yang berarti selalu bersemangat
dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, W = Work to Hard yang berarti selalu
berusaha untuk bekerja keras dan cerdas dalam melaksanakan tugas dan
janggungjawabnya, A = Attitute yang berarti selalu menjunjung akhlak, sikap dan prilaku
yang baik serta bersikap adil kepada semua, K = Knowledge yang berarti selalu
mengedepankan data empiris dalam bertindak dan O = Optimis yang berarti selalu berpikir
positif dan yakin akan kemampuan diri). Proses akuntabilitas diwujudkan melalui motivasi
untuk meningkatkan rasa tanggungjawab bukan saja kepada institusi namun ke pada
Tuhan YME sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki khususnya terhadap setiap
tindakan, keputusan dan kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan. Tuntutan
kualitas merupakan hal mutlak yang diwujudkan dengan penanaman komitment bersama
secara konsisten dan berkelanjutan yang dapat dinilai dari sisi subjektif maupun objektif.
Terutama terkait dengan standar yang telah ditetapkan dalam sasaran mutu
(PDM.PKMS.3.1) apakah masih sesuai dengan kondisi perkembangan kebutuhan
stakeholder yang ada. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas adalah dengan
disusunnya buku Pedoman akademik yang secara periodik ditinjau ulang dan
disosialisaskan ke seluruh civitas akademik untuk memberikan pemahaman tentang proses
di Poltekkes Kemenkes Makassar, khususnya terkait dengan PBM, sehingga diharapkan
kualitas PBM dapat meningkat secara optimal. Dari sisi otonomi diwujudkan dengan
semakin meningkatnya kemandirian institusi dalam berkreasi menyusun perencanaan
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 54
Tahun 2019
kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Terlebih setelah PK BLU diterapkan
yang memberikan kepastian dalam pengelolaan anggaran dan keuangan sehingga
pengelolaan pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien (produktivitas meningkat). Dan
pada sistem evaluasi diwujudkan melalui proses monitoring secara berkala oleh tim
inspektorat jenderal Kemenkes, BPK, direktorat pembinaan pengelolaan keuangan BLU,
inspeksi oleh unsur pimpinan, audit internal oleh para auditor internal yang sudah memiliki
sertifikat pelatihan audit internal maupun oleh SPI yang melakukan audit pada bagian non
akademik, serta rapat kinerja yang dilakukan secara berjenjang dan hasil akhirnya dibawa
dalam rapat direktorat dan rapat koordinasi yang rutin dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan.
Pada sistem penganggaran merupakan suatu perencanaan kegiatan yang
dinyatakan dalam suatu ukuran keuangan. Penganggaran yang tertib dan tegas memegang
peranan penting dalam perencanaan, pengendalian dan pembuatan keputusan. Dengan
keluarnya SK Menteri Keuangan No. 515/KMK.05/2009 tentang penetapan Poltekkes
Kemenkes Makassar sebagai institusi yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan PK
BLU, maka proses penganggaran di Poltekkes Kemenkes Makassar menerapklan value for
money dengan menekankan prinsip ekonomi, efisien dan efektivitas maka Poltekkes
Kemenkes Makassar memiliki peluang untuk mengembangkan diri pada aspek non
keuangan yaitu menciptakan beberapa strategy business unit (SBU) baru dengan
memanfaatkan asset yang dapat menunjang tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes
Makassar. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh PKMS adalah dengan menggalang
kemitraan dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
dalam penguatan tata kelola perguruan tinggi (Good University Govemence) dengan di
tandatanganinya nota kesepahaman kerja sama antara Direktur Poltekkes Kemenkes
Makassar dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel No. KU. 00.01.0287A dan No.
MoU-01/PW21/2/2013. Selain itu, untuk menghasilkan sistem penganggaran yang
akuntabel, maka proses audit keuangan juga dilakukan oleh akuntan publik sebagai salah
satu persyaratan sebagai institusi yang menyelenggarakan PK BLU termasuk penyusunan
laporan keuangan setiap tri wulan yang dilaporkan ke Direktorat BLU Kemenkeu dan
BPPSDM Kesehatan. Proses penganggaran dilakukan di Poltekkes Kemenkes Makassar
terus mengalami peningkatan dalam menghasilkan anggaran yang benar-benar mampu
menerapkan prinsip value for money,dan proses ini dilakukan secara buttom up yaitu
dengan melibatkan semua bagian termasuk jurusan dalam mengajukan usulan anggaran
dalam bentuk penyusunan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan tupoksinya masing-
masing, kemudian ditelaah oleh Wadir II dan dibicarakan secara khusus melalui rapat
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 55
Tahun 2019
anggaran untuk menyusun skala prioritas yang diperlukan, kemudian diajukan ke Direktur
untuk disetujui dan selanjutnya di usulkan ke ke kementerian keuangan untuk disyahkan.
Sehingga, dengan terlibatnya semua bagian dalam proses penganggaran yang ada maka
tanggungjawab yang diemban di bidang penganggaran dikembalikan kepada setiap bagian
yang telah mengajukan perencanaan untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan secara
institusional oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran.
2.5 Sistem Penjaminan Mutu Unit Pengelola Program Studi Diploma
Jelaskan sistem penjaminan mutu diunit pengelola program studi diploma.
Jelaskan pula standar mutu yang digunakan serta pelaksanaannya.
Implementasi penjaminan mutu di Poltekkes Kemenkes Makassar dilakukan
melalui 4 (empat) sistem yaitu :
1. Sistem penjaminan mutu internal.
2. Sistem Penjaminan mutu eksternal melalui ISO 9001: 2008 dan IWA 2 : 2007 yang
diperbarui dengan ISO 9001:2015.
3. Pelaporan Data ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
4. Akreditasi BAN-PT/ LAM-PTKes.
Penjaminan mutu internal dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang saat ini
telah berubah nama menjadi Pusat Penjaminan Mutu (PPM) berdasarkan Peraturan
Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2018 dan Satuan Pengawas Internal (SPI) yang
ditetapkan berdasarkan SK Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar No.
KP.04.03.2.1/2752/2018 tanggal 01 Agustus 2018.Pusat Penjaminan Mutu mempunyai
tugas melakukan penjaminan mutu pendidikan secara bertahap, sistematis, dan terencana
dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang
jelas sedangkan Satuan Pengawas Internal merupakan organ yang menjalankan fungsi
pengawasan non akademik untuk dan atas nama direktur.
Dalam pelaksanaan audit internal yang dikoordinir oleh Pusat Penjaminan Mutu
Poltekkes Kemenkes Makassar juga berperan dalam memastikan sistem yang berjalan
termasuk kurikulum sesuai dengan standar yang ada. Pelaksanaan audit mutu internal
dilakukan melalui tahapan:
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan audit dokumen/ audit sistem
3. Pelaksanaan audit kepatuhan/ audit lapangan
4. Pelaporan
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 56
Tahun 2019
Gambar 2.1 Siklus Audit Mutu Internal
Perencanaan AMI dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Unit Penjaminan Mutu
Poltekkes Kemenkes Makassar yang dalam hal ini bertindak sebagai Lead Auditor AMI (LA-
AMI) Poltekkes Kemenkes Makassar. LA-AMI bertanggung jawab atas jalannya proses AMI
dari ruang lingkup/standar AMI, sosialisasi standar AMI, sampai dengan distribusi laporan
hasil AMI. Perencanaan AMI meliputi dua hal, yaitu:
a. Penentuan lingkup audit.
b. Penentuan Auditor
Penentuan lingkup audit yaitu menetapkan standar sebagai area/cakupan dalam
audit mutu internal. Penentuan auditor adalah dosen/tenaga kependidikan yang telah
memperoleh pelatihan audit atau dosen yang dianggap profesional dalam audit. Auditor
berasal dari semua bidang keilmuan yang menguasai SPMI, bidang/obyek yang diaudit,
dan mempunya ketrampilan untuk melakukan audit.
Penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh BSI (untuk sertifikat sistem manajemen
mutu ISO 9001-2008) dan saat ini sementara mempersiapkan diri untuk sertifikasi sistem
manajemen mutu ISO 9011-2015 yang direncanakan akan dilaksanakan Audit Eksternal
oleh MSC Global based on JAS-ANZ (Joint Accreditation System of Australia and New
Zealand) Guidelines, Kementerian Kesehatan, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT) sertaLembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAMPT-Kes).
Sedangkan PD-DIKTI dilakukan secara berkala untuk mengawasi dan mengevaluasi
penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah. Hingga saat ini 17 (tujuh belas) dari 19 prodi
telah terakreditasi BAN PT/ LAM-PTKes. Hasilnya adalah 9 prodi D.III terakreditasi B
(Analis Kesehatan, Fisioterapi, Kesehatan Lingkungan, Farmasi, Gizi, Keperawatan,
Kebidanan, Keperawatan Gigi dan Keperawatan Pare – Pare), 8 prodi D.IV terakreditasi B
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 57
Tahun 2019
(Analis Kesehatan, Fisioterapi, Kesehatan Lingkungan, Farmasi, Gizi, Keperawatan,
Kebidanan dan Keperawatan Gigi), serta akreditasi perguruan tinggi/institusi Poltekkes
Kemenkes Makassar juga telah terakreditasi B.
PPM dan SPI secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan
berkoordinasi dengan Wadir terkait (PPM dibina secara teknis fungsional olehWadir I dan
SPI olehWadir II). PPM dalam menjalankan tugasnya mengacu pada Permenristekdikti No.
62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan dokumen mutu
yang telah dibuat dan disepakati yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar
Mutu, dan Formulir. Selain itu, PPM juga mengacu pada Standar Pelayanan Minimal dan
Dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan IWA 2 : 2007 yang telah diperbarui
melalui ISO 9001:2015 terdiri dari Pernyataan kebijakan mutu, pedoman mutu, dan
prosedur mutu sehingga seluruh kegiatan di semua bagian telah memiliki Standar
Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja (IK), formulir dan dokumen ekternal terkait
(peraturan pemerintah, keputusan menteri, dll) yang mengacu pada pedoman mutu dan
standar mutu yang telah ditetapkan. Pada pedoman mutu No. PDM.PKMS.3.1 tentang
pernyataan kebijakan, tertuang sasaran mutu yang ingin di capai oleh Poltekkes Kemenkes
Makassar, beberapa sasaran mutu yang ada dijadikan standar mutu yang ingin dicapai oleh
Poltekkes Kemenkes Makassar sebagai awal implementasi sistem penjaminan mutu yang
selanjutnya dikembangkan sesuai dengan standar mutu yang tercantum dalam standar
nasional pendidikan tinggi.
Pelaksanaan SPI berdasarkan penunjukan Tim Pengelola Satuan Pengawas
Internal berdasarkan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar nomor
KP.04.03.0060 tanggal 3 Januari 2017 tentang Tim Pengelola Satuan Pengawas Internal
Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassardengan peran serta tanggung jawab
berdasarkan Piagam Sistem Pengawasan Internal (SPI) dimana SPI melaksanakan peran
serta tanggung jawabnya berdasarkan dokumen rencana pengawasan SPI.
Sebagai bukti Poltekkes Kemenkes Makassar telah menerapkan sistem penjaminan
mutu secara komprehensif, dimulai dengan kesuksesan Direktorat dan Jurusan Kesehatan
Lingkungan mendapat sertifikat ISO 9001-2008 pada tanggal 15 Mei 2012, kemudian
disusul oleh jurusan Keperawatan Makassar, Gizi dan Farmasi pada tanggal 15 Oktober
2012 dan terakhir jurusan Fisioterapi, Analis Kesehatan, Keperawatan Gigi dan
keperawatan Pare-Pare pada tanggal 12 April 2013.PKMS juga berhasil tersertifikasi ISO
9001: 2015 dan memperoleh sertifikat pada tanggal 26 Juli 2019 untuk program studi D III
dan D IV Gizi, Fisioterapi, Kebidanan, Kesehatan Lingkungan, Analis Kesehatan, Farmasi,
Keperawatan Gigi dan Keperawatan termasuk Pusat Penjaminan Mutu, Pusat Penelitian
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 58
Tahun 2019
dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Pengembangan Pendidikan, Sub Bagian
Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Sub Bagian BMN dan Keuangan, Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum, Sub Bagian Administrasi Akademik, Unit Teknologi Informasi,
Unit Perpustakaan Terpadu, Unit Laboratorium Terpadu, Unit Pengelola Usaha, dan SPI.
Mekanisme SPM Dikti pada Poltekkes Kemenkes Makassar diawali dengan
mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu
terdiri atas :
1. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti
dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN
Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
3. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran
kegiatan pemenuhan Standar Dikti dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan
Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
4. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab Standar
Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
5. Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan Standar Dikti yang terdiri atas
SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, agar lebih tinggi
daripada Standar Dikti yang telah ditetapkan.
Melalui siklus ini,maka Poltekkes Kemenkes Makassar akan menetapkan terlebih
dahulu tujuan yangingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yangtepat.
Kemudian, dilakukan pemenuhan standar sesuai ketetapan Standar Dikti. Selanjutnya
pencapaian tujuan melalui strategi danaktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara
berkala, dievaluasi,dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.
Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Poltekkes
Kemenkes Makassar secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai
kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit
bersangkutan, dan kepada pimpinan Poltekkes Kemenkes Makassar. Terhadap hasil
evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Poltekkes Kemenkes Makassar akan membuat
keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan
meningkatkan mutu.
Pelaksanaan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap
unit dalam Poltekkes Kemenkes Makassar bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 59
Tahun 2019
diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus
tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan
dilaporkan kepada pimpinan unit dan Poltekkes Kemenkes Makassar, untuk kemudian
diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.
Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan
penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Poltekkes Kemenkes Makassar terjamin mutunya.
SPMI Poltekkes Kemenkes Makassar juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan
dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara
berkelanjutan.
Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan
semua prodi dalam lingkungan Poltekkes Kemenkes Makassar untuk mengikuti proses
akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT, LAM PTKes ataupun
lembaga akreditasi asing yang kredibel.
PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan kaizen atau continuous quality
improvement (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta budaya mutu di Poltekkes
Kemenkes Makassar
Gambar 1. Model Manajemen PPEP
Gambar di atas menjelaskan beberapa prinsip yang harus melandasi pola pikir dan
pola tindak semua pelaku manajemen kendali mutu berbasis pada PPEPP yaitu :
1. Quality First
Semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus
memprioritaskan mutu.
2. Stakeholder – in
Semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus ditujukan
pada kepuasan stakeholder
3. The next process is our stakeholder
Setiap orang yang melakukan proses dalam pendidikan tinggi harus
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 60
Tahun 2019
mengganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya
sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan.
4. Speak with data
Setiap orang dalam pendidikan tinggi harus melakukan tindakan dan
pengambilan keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya
terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.
5. Upstream management
Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi
dilakukan secara partisipasif bukan otoritatif.
Sebagai contoh pelaksanaan model PPEPP ini bisa kita contohkan pada
peningkatan standar Nilai Akademik (NA) dalam proses pembelajaran
Gambar 2. Contoh Peningkatan Nilai Akademik
Dengan diterapkannya sistem manajemen mutu di PKMS, beberapa perubahan yang
dirasakan adalah dengan semakin tertibnya proses dokumentasi yang ada, sehingga
memudahkan beberapa kegiatan untuk bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif.
Perubahan yang ada lebih tampak pada penyelenggaraan proses belajar mengajar di
jurusan dan program studi, yaitu tersedianya RPP dan silabus disemua mata kuliah,
terisinya lembar monitoring dosen sesuai standar yang telah ditetapkan dan terisinya
lembar monitoring mahasiswa sebagai acuan dalam menentukan beberapa keputusan
dalam proses akademik. Tersedianya daftar riwayat hidup dan dokumen pendukungnya.
Termasuk upaya perbaikan kurikulum menuju kearah kurikulum yang memenuhi standar
kompetensi yang ada dan mampu menjawab kebutuhan stakeholder.
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 61
Tahun 2019
STANDAR 3. MAHASISWA DAN LULUSAN
3.1 Mahasiswa
3.1.1 Sistem Rekrutmen Mahasiswa Baru
Kebijakan sistem rekrutmen mahasiswa baru mencakup: Kebijakan rekrutmen calon
mahasiswa baru, kriteria seleksi mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan, dan
prosedur penerimaan mahasiswa baru.
Efektivitas implementasi sistem rekrutmen mahasiswa baru untuk menghasilkan
mahasiswa baru yang bermutu diukur dari pemenuhan kriteria seleksi, jumlah
peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima
terhadap yang registrasi.
Jelaskan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru yang diterapkan pada
unit pengelola program studi diploma ini, serta efektivitasnya.
Sistem rekruitmen dan seleksi calon mahasiswa baru yang diterapkan di
PKMS mengacu pada Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan No.
HK.02.01/III/003131/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi
Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
(Sipenmaru Poltekkes Kemenkes) Tahun Akademik 2019/2020, serta Surat
Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar Nomor :
KH.01.02/1.2/0939/2019 tentang Panduan seleksi penerimaan mahasiswa baru
Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun Akademik 2019/2020.
Di dalam petunjuk teknis tersebut berisi tentang proses pengorganisasian,
ketentuan seleksi, mekanisme seleksi, pembiayaan dan pelaporan.
1. Proses organisasi kepanitiaan Sipenmaru dibagi atas panitia tingkat pusat dan
panitia Poltekkes.
2. Ketentuan seleksi mengatur tentang kuota/alokasi, pola seleksi, persyaratan
calon peserta, jadwal pelaksanaan dan tempat pelaksanaan.
3. Mekanisme seleksi mengatur tentang pendaftaran, seleksi, penilaian hasil ujian
tulis, penentuan kelulusan ujian tulis, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan/uji
lainnya, kelulusan, pengumuman calon mahasiswa baru yang diterima,
pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru yang diterima, pengunduran diri dan
pemanggilan calon mahasiswa cadangan.
4. Pembiayaan mengatur tentang biaya dan pengelolaan anggaran dan
5. Pelaporan membahas acuan tentang hal-hal yang akan dilaporkan.
Poltekkes Kemenkes Makassar menyelenggarakan Sipenmaru secara
konsisten sesuai Petunjuk Teknis tersebut dan secara institusional, pembahasan
sipenmaru dituangkan di dalam Statuta Poltekkes Kemenkes Makassar yang
ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Nomor DL.02.02.07.1082 tanggal 31
Mei 2011 pada Bab IV Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 20 dan Bab X
Mahasiswa dan Alumni Pasal 46 yang menjelaskan tentang sistem rekruitmen yang
bersifat umum, namun memberikan penekanan pada hal-hal yang berkaitan dengan
hak asasi manusia.
Dalam pelaksanaannya sistem rekruitmen dikelola di Sub Bagian
Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dibawah koordinasi Wakil Direktur III
dengan melibatkan unsur Direktorat dan Jurusan.
Sebelum melaksanakan proses penerimaan mahasiswa baru, Poltekkes
Kemenkes Makassar menetapkan alokasi (kuota) penerimaan mahasiswa baru
untuk masing-masing prodi. Jumlah alokasi penerimaan mahasiswa baru
62
merupakan jumlah keseluruhan mahasiswa baru yang diterima pada TA 2019/2020
meliputi peserta PMDP, Umum, Lintas Provinsi dan mandiri.
Penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Makassar dilaksanakan
antara lain melalui:
1. Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) yang dilaksanakan bagi calon
mahasiswa baru berdasarkan seleksi prestasi akademik, minat, dan prestasi
lainnya untuk mengikuti pendidikan di Poltekkes Kemenkes Makassar. Poltekkes
Kemenkes Makassar dapat menerima maksimal 50% melalui jalur PMDP ini dari
keseluruhan mahasiswa yang diterima.
2. Ujian tulis dilaksanakan secara nasional untuk peserta Umum dan Lintas
Provinsi. Poltekkes Kemenkes Makassar dapat menerima minimal 30% melalui
jalur ujian tulis dari keseluruhan mahasiswa yang diterima. Ujian tulis bisa
dilaksanakan beberapa gelombang jika kuota yang telah ditetapkan belum
terpenuhi.
3. Jalur mandiri dan sejenisnya dapat diselenggarakan bagi Poltekkes yang akan
melaksanakan dengan menggunakan Panduan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes
Makassar yang telah ditetapkan. Poltekkes Kemenkes Makassar dapat
menerima maksimal 30% melalui jalur mandiri dari keseluruhan mahasiswa yang
diterima.
Poltekkes Kemenkes Makassar menyampaikan informasi penyelenggaraan
Sipenmaru secara jelas dan transparan kepada calon peserta Sipenmaru Poltekkes
Kemenkes termasuk persyaratan seleksi, biaya seleksi dan jenis ujian yang akan
dilakukan melalui website www.sipenmaru.poltekkes-mks.ac.id.
Gambar 3.1 Tampilan website sipenmaru Poltekkes Kemenkes Makassar
Persyaratan Calon Peserta sebagai berikut :
1. Jalur PMDP
a. Warga Negara Indonesia
b. Berstatus Kelas XII saat pendaftaran PMDP
c. Dinyatakan lulus SMA/MA (bila sudah diterima)
d. Nilai pada raport minimal 70 (tujuh puluh) untuk semua mata pelajaran sejak
semester I s/d semester V.
e. Bila nilai skala 1 – 4, maka harus dikonversi ke skala 0 – 100 sesuai
peraturan yang berlaku.
f. Setiap pendaftar hanya dapat memilih 1 (satu) Program Studi D-III atau
Program Studi Sarjana Terapan/D-IV
g. Memiliki prestasi sebagai pemenang/peserta di bidang kelilmuan, seni dan
63
olahraga yang dibuktikan dengan sertifikat, Piagam atau Surat Keputusan
yang dilegalisir oleh kepala sekolah.
h. Bagi calon mahasiswa yang diterima bersedia berpartisipasi secara aktif di
unit kegiatan mahasiswa dan menjadi delegasi Poltekkes Kemenkes
Makassar di setiap perlombaan tingkat Provinsi, Nasional atau Internasional.
i. Tinggi badan bagi calon mahasiswa Jurusan Keperawatan, Laki-laki minimal
155 cm dan perempuan minilam 150 cm. Tinggi badan untuk calon
mahasiswa Jurusan Kebidanan minimal 150 cm. Tinggi badan untuk Jurusan
selain Keperawatan dan Kebidanan tidak ditentukan.
j. Biaya Pendaftaran Rp. 200.000,- dibayar melalui Bank BNI dengan
menggunakan kode pembayaran yang telah diperoleh dan dicetak dari
website : http://pmdp.poltekkes-mks.ac.id
k. Mendaftar secara online di website : http://pmdp.poltekkes-mks.ac.id/
Gambar 3.2 Tampilan website PMDP Poltekkes Kemenkes Makassar
2. Jalur Umum
a. Warga Negara Indonesia
b. Lulusan Pendidikan SMU/SMA/MA/SMK/MAK atau sederajat dan Paket C
c. Usia calon peserta maksimal 27 tahun pada awal Tahun Akademik
d. Setiap pendaftar boleh memilih lebih dari 1 Program Studi
e. Lulus test kesehatan
f. Tinggi badan bagi calon mahasiswa Jurusan Keperawatan, Laki-laki minimal
155 cm dan perempuan minilam 150 cm. Tinggi badan untuk calon
mahasiswa Jurusan Kebidanan minimal 150 cm. Tinggi badan untuk Jurusan
selain Keperawatan dan Kebidanan tidak ditentukan.
g. Biaya Pendaftaran Rp. 200.000,- dibayar melalui Bank BNI dengan
menggunakan kode pembayaran yang telah diperoleh dan dicetak dari
website : http://sipenmaru.poltekkes-mks.ac.id
h. Mendaftar secara online di website : http://sipenmaru.poltekkes-mks.ac.id/
3. Jalur Alih jenjang/Mandiri
a. Warga Negara Indonesia
b. Memiliki ijazah D-III terakreditasi B atau minimal terakreditasi C bagi tugas
belajar/izin belajar
c. Bagi yang sudah bekerja mendapat persetujuan dari pimpinan
institusi/tempat kerja
d. Lulus test kesehatan
e. Membuat surat keterangan bersedia mengikuti perkuliahan secara reguler
64
f. Biaya Pendaftaran Rp. 200.000,- dibayar melalui Bank BNI dengan
menggunakan kode pembayaran yang diperoleh dan dicetak dari Website:
http://sipenmaru.poltekkes-mks.ac.id/
g. Mendaftar secara online di Website: http://sipenmaru.poltekkes-mks.ac.id/
h. Kelengkapan Berkas :
Scan Ijazah
Scan Transkrip Nilai
Scan Akreditasi Kampus
Scan surat keterangan bersedia mengikuti perkuliahan secara reguler
Scan Surat Rekomendasi dari Institusi/Tempat Kerja
4. Lintas Provinsi
Seleksi lintas provinsi diselenggarakan untuk semua prodi di Poltekkes
khususnya untuk prodi spesifik yang tidak ada di Poltekkes Makassar. Poltekkes
Kemenkes Makassar memfasilitasi pendaftar jalur lintas provinsi ke Poltekkes
tujuan. Selanjutnya Poltekkes tujuan juga memfasilitasi calon mahasiswa jalur
lintas provinsi.
Proses seleksi dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu seleksi administrasi, seleksi
ujian tulis dan seleksi uji kesehatan. Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru
dideskripsikan dalam Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Nomor
027/STD.PMB/2019 tanggal 1 Maret 2019. Pada seleksi administrasi dan ujian tulis
dilaksanakan secara langsung oleh panitia tingkat Poltekkes Kemenkes Makassar
sedangkan seleksi uji kesehatan dilaksanakan oleh Tim Uji Kesehatan Independen
dengan melakukan Perjanjian Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan Calon
Mahasiswa Baru dengan Rumah Sakit Islam Faisal Nomor HK.03.01/I.2/2424/2019
dan 004/A.7/PKB/RSIF/IV/2019 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mahasiswa
Baru Tahun 2019.
Mulai tahun 2012, PKMS sudah menyelenggarakan Sipenmaru online
http://sipenmaru.poltekkes-mks.ac.id. Setiap awal proses rekruitmen, Wakil Direktur
III mengundang semua pihak terkait di tingkat Direktorat dan Jurusan untuk
mengadiri rapat pesiapan sipenmaru dan membentuk panitia Sipenmaru. Panitia
yang dibentuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya dan melaporkan
hasilnya kepada Wakil Direktur III, diteruskan ke Direktur dan dilanjutkan ke Pusat
Pendididikan SDM Kesehatan Badan PPSDMK Kementerian Kesehatan RI.
Sejak tahun 2013, proses rekruitmen dan seleksi calon mahasiswa baru
mengalami perubahan dengan dilaksanakannya program Penelusuran Minat dan
Prestasi (PMDP). Pelaksanaan seleksi PMDP dilakukan lebih awal dari seleksi jalur
reguler karena targetnya adalah calon mahasiswa yang masih duduk di kelas tiga
SMA/SMK sederajat, namun dalam kegiatan tahun akademik dilaksanakan secara
bersamaan dengan mahasiswa yang diterima melalui jalur reguler.
Sistem pengambilan keputusan penerimaan calon mahasiswa baru melalui
PMDP berdasarkan surat rekomendasi dari sekolah asalnya disertai dengan data –
data nilai rapor dan prestasi yang berhasil diraih. Setelah data diproses dan
diranking untuk masing-masing prodi, maka dilakukan tes wawancara secara
langsung. Peserta yang lulus tes wawancara akan melanjutkan seleksi dengan
melakukan uji kesehatan oleh tim uji kesehatan independen yang mengacu pada
juknis yang ada.
Sistem pengambilan keputusan penerimaan calon mahasiswa baru melalui
jalur umum berdasarkan hasil ujian tulis. Soal ujian tulis dibuat oleh Tim BPPSDM
Kesehatan Kemenkes RI, soal uji tulis terdiri atas Matematika, Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris, IPA (Biologi, Fisika, Kimia). Ujian tulis dilaksanakan di PKMS
65
dengan durasi 180 menit. Pemeriksaan hasil Ujian tulis dilaksanakan oleh Panitia
Poltekkes Kemenkes Makassar. Peringkat kelulusan (nominasi) ujian tulis bagi
peserta Sipenmaru dengan 2 (dua) pilihan prodi, ditentukan dengan cara
Berdasarkan peringkat kelulusan yaitu 4L, calon mahasiswa ditempatkan ke prodi
sesuai pilihan I, sampai alokasi terpenuhi. Apabila alokasi masih tersedia, maka
berdasarkan peringkat kelulusan pula alokasi tersebut diisi oleh peserta seleksi
dengan pilihan II
Bahkan sejak tahun 2014, Sipenmaru PKMS sudah mengakomodir calon
mahasiswa dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi (keluarga miskin)
dan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
Trend Pendaftar Sipenmaru di PKMS
5000 4601 4107 4500 4531 4624
4000
3000 1529 2207 1872 PMDP
985 Jalur Umum
2000
2015 2016 2017 2018
1000
424
0
2014
Untuk memperkuat pelaksanaan rekruitmen, dalam proses sistem
penjaminan mutu, proses ini diatur dalam standar penerimaan mahasiswa baru
Nomor 027/STD.PMB/2019 tanggal 1 Maret 2019 sehingga proses yang ada dapat
berjalan sangat efektif.
66
3.1.2 Tuliskan data mahasiswa baru regular, mahasiswa baru transfer, da
(tahun akademik penuh yang terakhir) di unit pengelola program stu
Jumlah Mahasis
No. Hal D III D III D III D III D III D III D III D III
(1) Keperaw Kepera Kebida Analis Keseha Fisio
1 watan Keseha terapi D III Gizi Keperaw Farmasi K
2 atan nan tan atan Gigi w
P(a4re)- (ta6n) (8)
3 (2) (3) (5) L(in7g)ku (9) (10) (11) (
Mahasiswa
baru bukan 196 83 80 50 99 50 50 50 97
transfer 0 000 0 0000
Mahasiswa
baru transfer
Total
mahasiswa
reguler 546 274 219 148 183 149 150 158 289
(student
body)
Catatan:
(1) Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program p
seluruh kampus).
(2) Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi den
PT maupun luar PT.
an total mahasiswa reguler untuk masing-masing program studi pada TS
udi diploma sesuai dengan mengikuti format tabel berikut:
swa pada PS Total
Mahasiswa
D IV D IV D IV D IV Fisio D IV D IV D IV
Kepera Kebida Analis D IV Gizi Farmasi (20)
watan Kesehatan terapi Kesehatan Kepera
nan Lingku watan Gigi (19)
(12) (13) (14) (15) (16) (n1g7an) (18)
0 0 30 67 76 94 53 59 1134
0 0 30 33 24 0 37 0 124
295 188 226 335 377 325 376 167 4405
pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam, dan di
ngan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam
67
3.1.3 Uraikan alasan/pertimbangan unit pengelola program studi diploma dalam menerima
mahasiswa transfer, kriteria penerimaan, dan proses pelaksanaan. Jelaskan pula
alasan mahasiswa melakukan transfer.
Berdasarkan buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan
Poltekkes Kemenkes yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
(BPPSDM) Kesehatan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan (Pusdiklatnakes)
tahun 2012 (Bab III) dan dituangkan dalam Bab III Pedoman Akademik Poltekkes
Kemenkes Makassar tahun 2018/2019 (Nomor Dokumen UPM/PED-AKD/PKMS/7 tanggal
26 September 2018 Revisi 006 yang diperbaharui setiap tahunnya, maka perpindahan atau
transfer mahasiswa dari satu Poltekkes ke Poltekkes Kemenkes lain diperkenankan, dengan
ketentuan :
1. Perpindahan tersebut tidak berlangsung antar Poltekkes dalam satu kota.
2. Perpindahan terjadi karena alasan mengikuti kepindahan orang tua / wali atau
kepindahan keluarga bagi mahasiswa tugas belajar.
3. Perpindahan bukan karena putus pendidikan.
4. Masih mengikuti pendidikan, minimal berada pada semester 2 (dua) dan maksimal.
semester 5 (lima), perpindahan tidak diperkenankan berlangsung di semester 1 (satu)
dan 6 (enam).
5. Mendapat izin dari institusi asal dan memenuhi ketentuan yang berlaku pada institusi
penerima antara lain daya tampung, anggaran dan kesesuaian kurikulum.
6. Surat keputusan penerimaan mahasiswa pindahan ditetapkan oleh Direktur Poltekkes
penerima yang ditembuskan kepada Poltekkes asal dan Pusdik SDM Kesehatan.
Meskipun kebijakan tentang transfer mahasiswa sudah ada, namun dalam
pelaksanannya PKMS sangat selektif untuk menerima mahasiswa yang akan transfer dan
mengikuti regulasi dari Pusat.
Penerimaan mahasiswa alih jenjang dimulai dengan proses pendaftaran di website
http://sipenmaru.poltekkes-mks.ac.id. Selanjutnya mengikuti ujian tulis, materi soal ujian tulis
terdiri 50 soal Psikotest dan 50 soal keilmuan. Soal uji tulis disusun oleh tim penyusun soal.
Metode ujian menggunakan sitstem CBT, dengan penentuan kelulusan skor hasil ujian ≥ skor
rata-rata Jurusan.
3. 2 Lulusan
3.2.1 Tuliskan rata-rata masa studi dan rata-rata IPK lulusan dari mahasiswa reguler
bukan transfer untuk seluruh program studi yang dikelola oleh unit pengelola
program studi diploma dengan mengikuti format tabel berikut:
No Program Studi Rata-rata Masa Rata-rata IPK Keterangan
. Studi (Tahun) Lulusan
(4) (5)
(1) (2) (3) 3,36 2014/2015
3,02 2014/2015
1 D III Keperawatan 3,47
3,02 2014/2015
2 D III Keperawatan Pare 3,49 2014/2015
– Pare 3,02 3,47 2014/2015
3,05 3,49 2014/2015
3 D III Kebidanan 3,00 3,24 2014/2015
3,07 3,51 2014/2015
4 D III Analis Kesehatan 3,04 3,59 2014/2015
3,03 3,55
5 D III Kesling 3,04 2014/2015
6 D III Fisioterapi 3,46 2014/2015
3,03
7 D III Gizi 3,75
4,00 3,54
8 D III Keperawatan Gigi 4,00
9 D III Farmasi
Rata-rata di unit pengelola
PS untuk Diploma III
11 D IV Keperawatan
12 D IV Kebidanan
68
13 D IV Analis Kesehatan 4,00 3,53 2013/2014
14 D IV Gizi 4,06 3,57 2013/2014
15 D IV Fisioterapi 4,02 3,28 2013/2014
16 D IV Kesling 4,11 3,46 2013/2014
17 D IV Keperawatan Gigi 4,00 3,58 2014/2015
18 D IV Farmasi
Rata-rata di unit pengelola Belum ada lulusan reguler
PS untuk Diploma IV
4,03 3,53
Catatan:
* Seluruh program studi yang dikelola oleh UPPS bukan hanya diploma
3.2.2 Uraikan pandangan unit pengelola program studi diploma tentang rara-rata masa
studi dan rata-rata IPK lulusan, yang mencakup aspek : kewajaran, upaya
pengembangan, dan upaya peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang
dihadapi.
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan No.
HK.02.03/I.2/02769/2013 tentang Indikator Kinerja Utama Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan tanggal 4 April
2013 yang menetapkan persentase IPK lulusan sebagai salah satu sasaran
strategisnya dan diturunkan dalam indikator kinerja Rencana Strategis Poltekkes
Kemenkes Makassar Revisi tahun 2014 – 2019, aspek kewajaran secara umum
tampak pada grafik rata – rata masa studi untuk Diploma III yaitu 3.03 tahun dengan
rata-rata IPK 3.46 sedangkan rata – rata masa studi untuk Diploma IV yaitu 4.03
tahun dengan rata – rata IPK 3.53. (Gambar 3.1)
Gambar 3.1 Rata - rata masa studi dan IPK lulusan
4 4 4 4.06 4.02 4.11 4
3.55 3.75
3.36 3.47 3.49 3.47 3.49 3.51 3.59 3.04 3.54 3.53 3.57 3.28 3.46 3.58
3.02 3.02 3.02 3.05 3.00 3.04 3.03
33..0274
D III D III D III D III D III D III D III D III D III D IV D IV D IV D IV D IV D IV D IV
KPM KPP KB AK KL FT GZ KPG FR KPM KB AK GZ FT KL KPG
rata - rata masa studi rata - rata IPK
Keterangan : KPM = Keperawatan Makassar, KPP = Keperawatan Pare-Pare, KB = Kebidanan, KL = Kesehatan
Lingkungan, Gz= Gizi, FR = Farmasi, KG = Keperawatan Gigi, AK = Analis Kesehatan
Dikatakan wajar karena rata-rata IPK lulusan ≥ 3,00 semua prodi D.III dan
D IV di PKMS begitupula untuk rata – rata masa studi, prodi D III adalah 3.03 tahun
sedangkan D IV adalah 4.03 tahun berada diantara gridlines (primary mayor
horizontal) yang sama untuk setiap variabelnya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya
kebijakan bahwa persentase IPK lulusan merupakan Indikator Kinerja Utama pada
69
tingkat Poltekkes seluruh Indonesia (SK. Kepala BPPSDM Kesehatan No.
HK.02.03/I.2/02769/2013 tentang IKU unit pelaksana teknis kemenkes di lingkungan
BPPSDM Kesehatan) begitu pula IKU Satuan Kerja BLU PKMS yang menetapkan
presentase IPK lulusan sebagai salah satu sasaran strategisnya. Sehingga secara
tidak langsung memacu para dosen untuk lebih serius dalam meningkatkan kualitas
pembelajarannya dan memberikan penilaian serta peningkatan nilai mahasiswa.
Upaya pengembangan dan peningkatan mutu lulusan antara lain dengan :
1. Meningkatkan kompetensi dosen melalui pemberian kesempatan para dosen
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui peningkatan kualifikasi
pendidikan, mengikuti workshop, seminar, dan pelatihan misalnya mengikuti
seminar internasional IC-GCID pada tahun 2016 dan seminar internasional ICUH
2019.
2. Peninjauan kurikulum melalui workshop kurikulum yang dilaksanakan di program
studi
3. Monitoring evaluasi PBM melalui rapat PBM yang dilaksanakan di program studi
4. Peningkatan sarana dan prasarana
5. Pelaksanaan berbagai kegiatan yang diikuti oleh dosen dan mahasiswa
terangkum dalam Unit Kegiatan Mahasiswa mulai dari Pramuka, Lembaga
Dakwah Kampus (LDK Gamais), Lembaga Pers Mahasiswa, Gerakan Anti
Narkoba, Palang Merah, dan lain-lain.
Pada tahun 2015, Poltekkes Kemenkes Makassar terpilih sebagai satu dari
sepuluh poltekkes yang mengikuti inisiasi pembentukan Unit Pengembangan
Pendidikan Tenaga Kesehatan yang diselenggarakan oleh Bagian Pendidikan
Kedokteran – Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada dengan Pusat
pendidikan dan Pelatihan Tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
Diharapkan dengan adanya unit ini nantinya kualitas lulusan dapat lebih meningkat
lagi.
Disamping itu, semua unsur terkait memiliki peran yang sama dalam
merubah mindset di semua bagian dan jajaran sebagai antisipasi terhadap
perkembangan IPTEKS dan regulasi yang begitu cepat. Hal ini dilakukan setelah
Poltekkes Kemenkes Makassar terpapar dengan proses Manajemen Mutu ISO
9001 – 2008 dan IWA 2 : 2007 yang telah diperbaharui dengan memperoleh
sertifikat ISO 9001 : 2015 pada tanggal 26 Juli 2019 dari Badan Sertifikasi MSC
Global serta mengadopsi pemahaman pendidikan yang dijabarkan oleh United
Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) yaitu learning
to know, learning to do, learning to live together dan lerning to be.
Poltekkes Kemenkes Makassar juga menyelenggarakan Workshop
Pembinaan Pengelola Administrasi Akademik yang dihadiri para pengelola di tingkat
Direktorat, Jurusan, Prodi dan para dosen dengan narasumber Prof. Dr. Mungin
Edy Wibowo, M.Pd.Kons dan workshop lainnya termasuk menghadirkan
narasumber dari unsur enterpreneurship (Yayasan Kalla Group) untuk memberikan
pencerahan dalam pengelolaan akademik untuk menghasilkan penyelenggaraan
pendidikan yang lebih berkualitas
Salah satu upaya merubah mindset yang dilakukan adalah dengan mengajak
para dosen dan pengelola melalui berbagai pertemuan dan rapat kerja di
lingkungan internal PKMS untuk :
1. Bersifat altruistik yaitu membuat orang menjadi lebih baik.
2. Bersikap multi kultur yaitu tidak membedakan status social dan lebih
memperhatikan etika dan budaya masyarakat setempat dimanapun mereka
berada sehingga mereka bisa lebih diterima.
3. Bersikap humaniora yaitu menanamkan nilai etik yang menggabungkan antara
70
pembelajaran dan pembudayaan masyarakat.
4. Bersifat ikhlas dan merubah sudut pandang semua aktifitas ditujukan untuk
ibadah.
Berdasarkan upaya yang telah dilakukan itulah, maka pencapaian IPK dan
rata – rata masa studi di PKMS dapat dioptimalkan.
Peningkatan mutu dalam pencapaian IPK tampak pada progresivitas
kebijakan target perencanaan kinerja PKMS yang ditetapkan dalam Renstra Revisi
2014 – 2019. Selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan penetapan kinerja
pada Indikator Kinerja Utama di PKMS untuk persentase mahasiswa IPK ≥ 2,75
ditetapkan target per tahun 2014 – 2019 yaitu:
Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Target 99,74 99,79 99,84 99,89 99,94
90
(Persentase
lulusan yang
mendapatkan
IPK≥ 3,25 )
Dan untuk rata-rata IPK lulusan
Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3,15 3,2 3,25 3,26
Target 3,0 3,1
Selain didukung dengan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Revisi
2014 – 2019 dan diimplementasikan dalam rencana kinerja tahunan, upaya
peningkatan mutu pencapaian IPK dan lulusan tepat waktu juga didukung dengan
berbagai kegiatan yang menunjang antara lain:
1. Buku pedoman akademik dapat diakses oleh mahasiswa, dosen dan pengelola,
melalui laman www.spmi.poltekkes-mks.ac.id sehingga pemahaman terkait
acuan penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif.
2. Merencanakan kegiatan workshop komunikasi interpersonal antar dosen dan
mahasiswa sehingga semakin memperkuat pemahaman akan peran seorang
dosen sebagai fasilitator dalam pembelajaran untuk memotivasi mahasiswa
dalam meraih prestasi yang tinggi dan memacu penyelesaian studi tepat waktu
3. Memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dari
keluarga dari dana DIPA PKMS dan dana mitra kerja (Bank BNI dan Bank BTN),
sehingga mampu memacu mahasiswa untuk berkompetisi dalam meraih nilai
yang terbaik.
Beberapa kendala yang dihadapi antara lain ;
1. Merubah mindset para dosen yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan
nilai dan kelulusan mahasiswa pada matakuliah yang diampuh ;
2. Pelaksanaan kurikulum menggunakan sistem paket yang disetarakan dengan
satuan kredit semester, sehingga bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan
lebih tidak bisa menyelesaikan studi lebih cepat dibanding yang lain begitu pula
bagi mahasiswa yang harus mengulang mata kuliah tertentu, tidak bisa
memprogramkan mata kuliah yang dimaksud di luar semester yang berjalan.
71
STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA
4.1 Dosen Tetap
Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangk
termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam
hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempun
Dosen tetap dipilah dalam 2 kelompok, yaitu:
1. dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS
2. dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS
4.1.1 Tuliskan jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan
berdasarkan jabatan fungsional dan pendidikan tertinggi, dengan me
Jumlah Do
pa
D3 D4
No. Hal Ana Ana D3 D4 D3 D4
lis lis Far Far Fisio Fisio D3 D4
Ke Ke ma ma tera tera Gizi Gizi
seha seha si si pi pi
tan tan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A Jabatan
Fungsional :
1 Asisten Ahli 0 300 3 011
2 Lektor 3 1 10 6 3 627
3 Lektor Kepala 3 342 1 627
4 Guru Besar/Profesor 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 7 14 8 7 12 5 15
B Pendidikan
Tertinggi :
1 S1/D4 0 000 0 000
2 S2/Profesi/Sp-1 6 6 13 4 6 938
3 S3/Sp-2 0 114 1 327
TOTAL 6 7 14 8 7 12 5 15
gkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan;
m bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen
nyai penugasan kerja minimum 36 jam/minggu.
n masing-masing PS di lingkungan unit pengelola program studi diploma,
engikuti format tabel berikut:
osen Tetap yang Bertugas
ada Program Studi:
D3 D4 D3 D4 D3 D3 D4 Total di
Kes Kes Institusi
Kebi Kebi Kepe Kepe Kep D3 D4 ling ling
da da rawa rawa Pare- Gigi Gigi
nan nan tan tan Pare
(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (7)
1412 00301 20
102
5 7 11 9 10 4 7 7 4
73
2 0 23 3 33326 0
0000 00000 195
8 11 35 14 13 7 13 9 11
0000 00000 0
162
7 10 31 13 9 7 12 9 9
33
1141 40102
195
8 11 35 14 13 7 13 9 11
72
4.1.2 Tuliskan banyaknya pengembangan dosen tetap yang bidang keahli
diploma dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel be
Jumlah Dosen Te
pada Pro
No. Hal D3 D4 D3 D4 D3 D4 D3 D4 D3
Analis Analis Far Far Fisiote Fisiote Gizi Gizi Kebid
(1) (2) Kese Kese masi masi
hatan hatan rapi rapi nan
1 Banyaknya (5) (6)
(3) (4) (7) (8) (9) (10) (11)
dosen tugas
belajar 0 000 0 0 00 0
S2/Profesi/Sp-1
0 002 1 4 13 1
2 Banyaknya
dosen tugas
belajar S3/Sp-2
liannya sesuai dengan program studi pada unit pengelola program studi
erikut:
etap yang Bertugas D3 Kep D3 D4 D3 Kes D4 Kes Total di
ogram Studi: Pare- Kep. Kep. ling ling Institusi
Pare Gigi Gigi
D4 D3 D4 (18) (19) (7)
da Kebida Kepera Kepera (15) (16) (17)
nan watan watan
) (12) (13) (14)
0000 00000 0
1022 40000 20
73
4.1.3 Uraikan pandangan unit pengelola program studi diploma tentang data pada butir
4.1.1 dan 4.1.2, yang mencakup aspek: kecukupan, kualifikasi, dan pengembangan
karir. Jelaskan kendala yang ada dalam pengembangan tenaga dosen tetap.
Kecukupan
Rasio dosen dan mahasiswa di Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar dengan
perbandingan jumlah mahasiswa 4405 orang dan dosen tetap 195 orang adalah 1 : 22,59
Jika mengacu pada penilaian borang akreditasi, rasio tersebut berada di rasio sangat baik
sehingga dari sudut kecukupan, maka jumlah dosen yang ada sangat mencukupi
kebutuhan mahasiswa di Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar.
Proses penggantian dan rekrutmen dosen tetap Politeknik Kesehatan Kemenkes
Makassar mengacu pada peraturan yang ada antara lain PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP Nomor 37 tahun
2009 tentang Dosen, analisis kebutuhan pegawai yang disusun secara online melalui
laman http://anjab.kemkes.go.id dan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Poltekkes Kemenkes Makassar Nomor DG.01.02/4.1/4487/2018 tanggal 28 September
2018 sehingga proses yang berjalan memiliki landasan yang kuat sebagai dasar usulan
untuk formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja). Saat ini, kondisi Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar sudah
berbentuk BLU sehingga memiliki peluang untuk melakukan proses rekrutmen secara
mandiri sehingga berbagai kajian sedang dijajaki untuk mengoptimalkan proses belajar
mengajar yang ada di PKMS.
Gambar 4.2 Tampilan aplikasi analisis jabatan
Kualifikasi
Jumlah dosen tetap yang berpendidikan terakhir S2 sebanyak 162 (83,08%) orang
dan S3 sebanyak 33 orang (16,92%), diperkirakan pada akhir tahun 2019 jumlah dosen S3
bertambah menjadi 35 orang dari dosen yang melanjutkan pendidikan melalui izin belajar
74
sehingga persentasenya menjadi 17,95%. Upaya pengembangan studi lanjut dosen
tertuang dalam naskah perjanjian kerjasama antara Poltekkes Kemenkes Makassar dengan
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga tentang Pengembangan Poltekkes
Kemenkes Makassar dengan Nomor DL.02.02.07.2278 dan 5638/UN3.1.10/DN/2015 pada
tanggal 28 September 2015 dimana pada pasal 2 Ruang Lingkup Kerjasama ayat 1
menyatakan bahwa peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran melalui pengembangan
SDM, informasi pengembangan program studi S2/S3, penyediaan narasumber, kuliah
tamu, joint literature, serta membangun partnership dan capacity building di lingkungan
Poltekkes Kemenkes Makassar.
Upaya pengembangan kualifikasi dosen di Politeknik Kesehatan Kemenkes
Makassar saat ini diarahkan pada jenjang S3. Secara umum Politeknik Kesehatan
Kemenkes Makassar memberikan keleluasaan kepada dosen untuk mengembangkan
kualifikasi akademiknya, bahkan di dalam Rencana Strategis Revisi Tahun 2014 – 2019,
telah disusun perencanaan target pengembangan dosen kearah S3 yang meningkat setiap
tahunnya yaitu mulai dari 6 orang (2014), 15 orang (2015), 20 orang (2016), 25 orang
(2017), 30 orang (2018) dan 32 orang (2019).
Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar memberikan dukungan kepada para
dosen yang mengembangkan kualifikasi akademik kearah S3 bukan saja dari dana (sangat
terbatas), namun diberikan keleluasaan melalui jalur izin belajar sesuai dengan aturan yang
berlaku.
Pengembangan Karir
Dari sisi jabatan fungsional, dosen tetap Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar
dengan jabatan Lektor Kepala mencapai angka 37,44% (73 orang), Lektor 52,31% (102
orang) dan Asisten Ahli 10,26% (20 orang).
Gambar 4.3 Persentase Jabatan Fungsional Dosen Poltekkes Kemenkes Makassar
Upaya pengembangan karir dosen melalui kepangkatan dosen di Politeknik
Kesehatan Kemenkes Makassar saat ini diarahkan pada jenjang Lektor Kepala. Secara
umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar memberikan keleluasaan kepada dosen
untuk kenaikan pangkat dosen yang tertuang dalam Rencana Strategis Revisi Tahun 2014
– 2019, telah disusun perencanaan target persentase dosen tetap yang memiliki jabatan
Lektor Kepala yang meningkat setiap tahunnya yaitu mulai dari 37% (2014), 37,5% (2015),
38% (2016), 38,5% (2017), 39% (2018) dan 40% (2019).
Kendala
Kendala pengembangan kualifikasi jabatan fungsional dosen tetap lebih mengarah
pada semakin ketatnya aturan terkait pengusulan dari lektor ke lektor kepala serta
banyaknya persyaratan untuk melanjutkan ke jenjang S3. Selain itu, kondisi institusi yang
hanya menyelenggarakan prodi D.III, D.IV dan Profesi turut mempengaruhi pengembangan
kualifikasi jabatan fungsional dosen tetap sehingga perlu kiranya dilakukan pengembangan
institusi ke arah pembukaan program studi baru seperti program pasca sarjana terapan (S2
dan S3) dan program profesi lainnya untuk memacu semangat pengembangan jabatan
75
fungsional. Sebagian besar kendala yang dihadapi disebabkan oleh keterbatasan sumber
pendanaan, kebijakan terkait batas usia tugas belajar dan surat keputusan tentang tugas
belajar maupun izin belajar harus dari pusat.
4.2 Tenaga kependidikan
Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di unit pengelola program studi diploma
dengan mengikuti format tabel berikut:
Jumlah Tenaga Kependidikan
No. Jenis Tenaga Kependidikan di Unit Pengelola Program Studi Diploma dengan
Pendidikan Terakhir
S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA/SMK
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Pustakawan * 0 0 30 4 1 0 0
2 Laboran/ Teknisi/ Analis/ Operator/ 0 31 13 0 1 0 0 0
Programer
3 Tenaga administrasi 0 6 26 4 13 0 1 17
4 Pramu, Caraka, Pengemudi dan 0 0 10 0 0 0 29
Petugas Keamanan
Total 0 37 43 4 18 1 1 46
* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan
Uraikan pandangan unit pengelola program studi tentang data di atas yang mencakup
aspek: kecukupan, dan kualifikasi. Jelaskan kendala yang ada dalam pengembangan
tenaga kependidikan.
Kecukupan
Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, secara umum jumlah tenaga kependidikan di
Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar sangat mencukupi. Kondisi ini dapat dilihat dari
telah berjalannya pelayanan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar dengan sangat
efektif. Karena berdasarkan hasil survey Indeks kepuasan responden tentang layanan di
Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar menunjukkan hasil yang baik mengacu pada
Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman umum penyusunan indeks
kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah serta didukung hasil surveilence
selama 3 tahun oleh lembaga sertifikasi eksternal yaitu The British Standards Institution
(BSI) melalui assessment report secara langsung di depan forum yang dihadiri semua unsur
pimpinan dan pengelola dan menyatakan bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar
layak untuk mempertahankan sertifikat ISO 9001-2008 dan IWA 2 mulai 5 Mei 2012 sampai
dengan 14 Mei 2015 serta ISO 9001 : 2015 mulai tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan 26
Juli 2022 dari Badan Sertifikasi Eksternal MSC Global karena mampu menerapkan sistem
manajemen mutu.
Kualifikasi
Sesuai dengan data pendidikan terakhir tenaga kependidikan di Politeknik Kesehatan
Kemenkes Makassar, jumlah pustakawan yang memiliki pendidikan formal dalam bidang
perpustakaan sebanyak 8 orang dengan kualifikasi 3 orang S1, 4 orang D3 dan 1 orang D2,
hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi tenaga kepustakaan sudah sangat baik sekali.
Meskipun demikian, para tenaga kepustakaan tetap diberikan peluang untuk melanjutkan
pendidikannya dan meningkatkan kompetensinya.
Jumlah tenaga laboran/teknisi/analis/operator/programer sangat mencukupi sesuai
dengan kompetensi serta kegiatannya. Hal ini tampak pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
yang sudah ditetapkan dan mengacu pada PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
prestasi kerja PNS. Begitu pula dengan tenaga administrasi lainnya. Secara umum, tenaga
kependidikan untuk teknisi, analis dan programmer masih perlu untuk disesuaikan. Meskipun
selama ini program sudah berjalan dan tidak mendapat hambatan, namun untuk kinerja yang
lebih baik lagi tampaknya untuk jenis tenaga tertentu perlu disesuaikan.
76
Dari sisi kualifikasi tenaga kependidikan, terdapat 37 orang S2, 47 orang S1/D4, 18
orang D.III, 1 orang D II, 1 orang D I dan 46 orang SMA/SMK (sebagian besar pramu,
caraka, pengemudi dan petugas keamanan). Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 50 tahun
2015 tentang pendirian, perubahan, pembubaran PTN, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin
PTS, jumlah tenaga kependidikan 3 orang/ prodi dan 1 orang pustakawan sehingga kualifikasi tenaga
kependidikan yang ada di Poltekkes Kemenkes Makassar sudah sangat baik.
Pengembangan tenaga kependidikan dilakukan melalui kesempatan belajar dan
mengikuti berbagai pelatihan terkait dengan bidang tugasnya. Termasuk memberikan
peluang untuk meningkatkan kualifikasi jenjang struktural atau fungsionalnya sesuai dengan
jabatan struktural atau fungsional yang dimiliki.
Gambar 4.4 Jumlah Tenaga Kependidikan di Poltekkes Kemenkes Makassar
Kendala
Kendala yang ada dalam pengembangan tenaga kependidikan adalah terbatasnya dana dan
alokasi peserta untuk tugas belajar SDM Kesehatan dari Badan PPSDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI. Berdasarkan surat edaran Nomor DM.02.03/V/0102/2019
tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Calon Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri
Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2019 bahwa ketentuan calon peserta
merupakan PNS Kementerian Kesehatan yang bertugas di pelayanan kesehatan (Rumah
Sakit atau UPT Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan) sehingga tenaga
kependidikan di Poltekkes Kemenkes Makassar tidak memenuhi syarat dalam mengikuti
seleksi Penerimaan Calon Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Bagi Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tahun 2019.
77
STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK
5.1 Kurikulum
Jelaskan peran unit pengelola program studi diploma dalam penyusunan dan
pengembangan kurikulum untuk program studi yang dikelola.
5.1 Kurikulum
Jelaskan peran unit pengelola program studi diploma dalam penyusunan dan
pengembangan kurikulum untuk program studi yang dikelola.
Poltekkes Kemenkes Makassar sangat berperan dalam penyusunan dan
pengembangan kurikulum, khususnya dalam mengarahkan dasar acuan kebijakan
eksternal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain dengan
mengacu pada Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
paragraf 2 pasal 35 ayat 1, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI) pasal 10 ayat 4, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi pasal 39, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Tahun 2016 dan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Vokasi
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran
dan Kemahasiswaan, Direktorat Pembelajaran Tahun 2016.
Selain kebijakan eksternal, Poltekkes Kemenkes Makassar juga menyusun
kebijakan internal yaitu dengan menetapkan prosedur mutu No. PDR.PKMS.10 tentang
Disain dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal yang memuat tujuan, ruang
lingkup, definisi, ketentuan umum, dokumen terkait, formulir yang digunakan serta
prosedur pelaksanaan dan alur kerjanya serta penetapan panduan penyusunan
kurikulum program studi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan
Makassar Nomor PP.04.01/4.1/3573/2018 tanggal 13 September 2018 sehingga
diharapkan kurikulum pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh setiap program studi
mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan.
Untuk memantau pelaksanaan kegiatan tersebut maka Direktur Poltekkes
Kemenkes Makassar membentuk Tim Komisi Kurikulum yang ditetapkan melalui SK
Komisi Kurikulum Nomor DL.02.02.07.0243 tentang Komisi Kurikulum Poltekkes
Kemenkes Makassar Periode 2010-2014 tanggal 22 Februari 2010 yang diperbaharui
melalui SK Komisi Kurikulum Nomor PP.04.01/4.1/2794/2018 pada tanggal 1 Agustus
2018 yang terbagi atas 2 tim yaitu:
1. Tim Verifikasi bertugas untuk memantau kesesuaian kurikulum yang
dikembangkan dengan kurikulum nasional, kebutuhan pengguna, atau muatan
lokal lainnya.
2. Tim validasi bertugas untuk memberikan usulan mencakup kompetensi yang akan
dicapai, metode ajar, RPS, buku ajar dan supporting lainnya jika ada untuk
pengesahan yang ditandatangani Direktur sebagai ketua komisi kurikulum
Secara umum, Poltekkes Kemenkes Makassar berperan dalam memfasilitasi
kegiatan penyusunan dan pengembangan kurikulum terkait dengan dana dan
narasumber serta membantu jurusan dan program studi dalam pengorganisasisan
kegiatan. Dalam implementasinya, Poltekkes Kemenkes Makassar mengacu pada
standar proses belajar mengajar yang diterbitkan oleh Pusdiknakes BPPSDM
Kesehatan dan Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga para dosen memiliki acuan yang jelas dalam
penyusunan Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berikut pelatihan
metode pengajaran agar pencapaian kurikulum dapat lebih terstruktur. Melalui Pusat
Pengembangan Pendidikan, Poltekkes Kemenkes Makassar melakukan
pengembangan terhadap metode dan strategi pembelajaran dengan
menyelenggarakan berabagai kegiatan, workshop/ pelatihan Kegiatan yang telah
dilakukan bisa dilihat di tabel 5.1.
78
Pimpinan Poltekkes Kemenkes Makassar melalui Wakil Direktur I selalu
mendorong Ketua Program Studi untuk selalu melakukan update terhadap mata kuliah
melalui evaluasi silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta melakukan
peninjauan kurikulum secara berkala sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi minimal 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan Standar Proses
Pembelajaran dalam Standar Pendidikan Nomor 004/STD.PEND-3/2018 tanggal 21
Agustus 2019 revisi 01. Selain itu, dalam pelaksanaan audit internal yang dikoordinir
oleh Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Makassar juga berperan dalam
memastikan sistem yang berjalan termasuk kurikulum sesuai dengan standar yang
ada. Pelaksanaan audit mutu internal dilakukan melalui tahapan:
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan audit dokumen/ audit sistem
3. Pelaksanaan audit kepatuhan/ audit lapangan
4. Pelaporan
Gambar 5.1 Siklus Audit Mutu Internal
Lingkup audit mutu internal ditetapkan oleh Lead Auditor sesuai dengan kebutuhan
masing-masing. Poltekkes Kemenkes Makassar dapat menentukan lingkup audit
secara menyeluruh yang meliputi 24 standar sesuai dengan Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar lain yang telah ditetapkan sendiri oleh
Poltekkes Kemenkes Makassar dan menentukan lingkup secara bertahap sesuai
prioritas.
5.2 Pembelajaran
Jelaskan peran unit pengelola program studi diploma dalam memonitor dan
mengevaluasi pembelajaran.
Poltekkes Kemenkes Makassar berperan dalam memonitor dan mengevaluasi
pembelajaran dimulai dengan menetapkan kalender akademik yang dijadikan acuan
bagi seluruh prodi, sehingga seluruh proses pembelajaran dapat dimulai dan diakhiri
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Awal pelaksanaan pembelajaran yang
dimulai dengan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) dapat
dilakukan secara kolektif di tingkat Direktorat begitu pula dengan pelaskanaan wisuda
yang dilaksanakan secara kolektif di akhir tahun ajaran.
Unit pengelola program studi dan perguruan tinggi,sesuai SN-Dikti pasal 39
ayat (2) wajib:
1. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata
kuliah;
2. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses,
standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian
pembelajaran lulusan;
79
3. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya
mutu yang baik;
4. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka
menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
5. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan
informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengemabnagn mutu
pembelajaran.
Dalam panduan penyusunan kurikulum program studi yang ditetapkan melalui
surat keputusan Direktur nomor PP.04.01/4.1/3573/2018 tanggal 13 september 2018,
Poltekkes Kemenkes Makassar dalam mengelola pembelajaran salah satunya juga
wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam
melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu diperlukan kegiatan evaluasi
program pembelajaran yang dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dan
perbaikan mutu pembelajaran atau pengembangan kurikulum program studi. Bentuk
evaluasi program pembelajaran yang diuraikan adalah salah satu model yang sudah
dijalankan dan dikembangkan. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan dengan
menyebarkan angket kepada mahasiswa sebelum kegiatan pembelajaran selesai
setiap semester. Hasil angket tersebut ditabulasi dan dianalisis untuk melihat
keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen
di setiap mata kuliah. Hasil analisis inilah yang dapat digunakan untuk evaluasi diri
dan perbaikan terutama pada proses pembelajarannya.
Proses monitoring dilakukan pada setiap tahap sesuai dengan kegiatan yang
tercantum dalam kalender akademik, yaitu dengan memonitor mahasiswa yang
melakukan registrasi, menerbitkan SK peserta didik, SK Dosen, SK Ujian Akhir
Semester, SK PKL, SK Ujian Akhir Program, SK Lulusan dan SK Wisuda. Dalam
penetapan SK tersebut, Poltekkes Kemenkes Makassar secara tidak langsung
melakukan monitoring dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan telah
dilakukan. Secara langsung, proses monitoring dilakukan dengan melakukan
supervisi ke prodi dalam upaya pengembangan mutu pendidikan, supervisi dalam
proses audit internal dan supervisi dalam persiapan akreditasi institusi dan akreditasi
BAN PT/ LAM-PTKes yang tertuang di dalam DIPA Poltekkes Kemenkes Makassar.
Khusus proses monitoring pembelajaran, Poltekkes Kemenkes Makassar
mewajibkan prodi untuk mengontrol dosen dalam untuk bisa memenuhi standar
dosen yang ada, penyiapan silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS),
penyiapan bahan ajar, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan
penyediaan bahan praktek serta peralatan praktek dan peralatan penunjang
pembelajaran lainnya untuk kelancaran proses pembelajaran. Hal ini tampak pada
laporan kinerja dosen yang wajib melampirkan bukti monitoring pembelajaran berupa
monitoring dosen dan mahasiswa termasuk lembar penilaian mahasiswa. Diharapkan
dengan adanya kebijakan tersebut, maka setiap dosen dan pengelola dapat
mengoptimalkan pembelajaran yang ada.
Pada akhir semester dan menjelang awal semester, setiap prodi melalui rapat
dewan dosen akan membahas hasil pelaksanaan PBM dalam satu semester
berjalan, sehingga diperoleh gambaran sejauh mana implementasi kurikulum mampu
memenuhi standar kompetensi yang ada, jika terdapat hal-hal yang memerlukan
tindaklanjut di tingkat Direktorat maka akan diteruskan ke Direktur Poltekkes
Kemenkes Makassar.
Terkait dengan usulan perubahan kurikulum, peran Poltekkes Kemenkes
Makassar melalui Tim Komisi Kurikulum yang diketuai Direktur Poltekkes Kemenkes
Makassar akan melakukan telaah pada dua aspek yaitu :
1. Aspek Verifikasi terkait kesesuaian kurikulum yang dikembangkan dengan
kurikulum national, kebutuhan pengguna, atau muatan local lainnya yang
tergambarkan pada berita acara dan daftar hadir peserta yang mengikuti
pembahasan reviuw kurikulum di jurusan apakah sudah menggambarkan
kehadiran stakeholder dalam pembahasan tersebut
2. Aspek validasi terkait kelengkapan dokumen pendukung berupa kompetensi yang
80
akan dicapai, metode ajar, RPS, buku ajar dan supporting lainnya
Jika kedua hal tersebut telah terpenuhi, maka Direktur akan mengesahkan
usulan pengembangan kurikulum yang ada.
Secara umum, pengendalian mutu proses pembelajaran merujuk pada Buku
Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Tenaga Kesehatan. Dalam
pelaksanaannya di bagi dalam tiga tahap yaitu perencanaan proses pembelajaran,
pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran.
Berdasarkan Panduan Penyusunan Kurikulum Program Studi di Lingkungan
Poltekkes Kemenkes Makassar, perencanaan proses pembelajaran meliputi
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat sekurang-kurangnya:
1. Nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen
pengampu;
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk
memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. Metode pembelajaran
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap
pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang
harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator dan bobot penillaian;
9. Daftar referensi yang digunakan.
Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk menjamin terjadinya proses
pembelajaran yang efektif bagi peserta didik.
Prinsip pelaksanaan proses pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Makassar
berbasis keaktifan mahasiswa (student centre learning (SCL), diantaranya adalah
problem based learning, role play, simulasi, mini lecture dan diskusi kelompok. Hal ini
dilakukan mengingat proses pembelajaran bukan sekedar menyampaikan bahan ajar
melainkan juga pembentukan attitude peserta didik sesuai dengan akhir visi
Poltekkes Kemenkes Makassar yaitu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan
berakhlak mulia. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, mahasiswa diberikan
perhatian penuh dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan
kreativitasnya dalam memahami suatu permasalahan dalam pembelajaran.
Pada proses penilaian hasil pembelajaran, diperoleh bukan hanya dari hasil
akhir namun merupakan serangkaian proses pengumpulan, penganalisaan dan
penginterpretasian informasi secara sistematik terhadap hasil belajar mahasiswa
berdasarkan tahapan kemajuan belajarnya. Peran institusi sebagai lembaga
pendidikan dapat dioptimalkan khususnya dalam proses komunikasi interpersonal
antara tenaga pendidikan dan mahasiswa sehingga penilaian hasil belajar dapat
memberikan gambaran atau profil kemampuan mahasiswa berkenaan dengan
kompetensi dasar berdasarkan RPS yang telah ditetapkan, termasuk membentuk tim
verifikasi soal di masing-masing jurusan yang bertugas untuk memverifikasi soal
yang masuk apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan
(IK.PKMS.ADK.03 tentang verifikasi soal UTS/UAS).
Dalam menjamin terlaksananya proses pembelajaran sesuai kurikulum, maka
dilakukan pengawasan proses pembelajaran mencakup kegiatan pemantauan
(pengumpulan data), pembinaan professional pendidikan, evaluasi
(mengidentifikasi sejauh mana proses pembelajaran telah dilaksanakan berdasarkan
rencana), pelaporan (penyampaian hasil evaluasi) dan langkah tindak lanjut (program
yang perlu dikembangkan sebagai implikasi dari hasil evaluasi).
Salah satu implementasi pengendalian mutu pembelajaran di Poltekkes
Kemenkes Makassar agar para mahasiswa bisa merencanakan studi dengan sebaik-
baiknya dan bisa menyelesaikan studi tepat waktu, maka Unit Penjaminan Mutu
menerbitkan berbagai macam prosedur mutu salah satunya adalah prosedur mutu
No. PDR.PKMS.05a tentang Proses Belajar Mengajar dan menerbitkan buku
81
Pedoman Akademik yang dapat diakses langsung oleh seluruh mahasiswa dan
pengelola melalui laman www.poltekkes-mks.ac.id/index.php/profil/pedoman-
akademik agar proses akademik dapat berjalan dengan optimal.
5.3 Suasana Akademik
Jelaskan peran unit pengelola program studi diploma dalam mendorong suasana
akademik yang kondusif, terutama dalam: (1) Kebijakan tentang suasana akademik,
(2) penyediaan prasarana dan sarana, (3) dukungan dana, dan (4) kegiatan akademik
di dalam dan di luar kelas.
Poltekkes Kemenkes Makassar berperan dalam menjamin pelaksanaan
suasana akademik yang kondusif mencakup kebijakan, penyediaan sarana dan
prasarana, dukungan dana dan kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas.
Kebijakan tentang suasana akdemik
Suasana akademik khususnya kebebasan mimbar akademik, dan otonomi
keilmuan tercantum dalam statuta Poltekkes Kemenkes Makassar pada BAB VII
tentang Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan pasal 23 – 25 dan di BAB II
dalam Pedoman Pengembangan Suasana Akademik yang disahkan melalui Surat
Keputusan Direktur Nomor PP.04.02/4.1/0370/2019 tentang Penetapan Pedoman
Pengembangan Suasana Akademik tanggal 17 Januari 2019.
Kebebasan mimbar akademik merupakan hak bagi mereka yang memiliki
wewenang dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya dari
mimbar akademik mengenai sesuatu yang berkenaan dengan disiplin ilmunya.
Pengakuan wewenang dan wibawa itu didasarkan pada terpenuhinya berbagai
persyaratan serta reputasi yang bersangkutan sebagai akademika. Dengan
berlakunya asas kebebasan mimbar akademik maka para akademisi memperoleh
kesempatan dan kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapat yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Kebebasan mimbar akademik harus sesuai kaidah keilmuan dan nilai – nilai
keagamaan. Kebebasan mimbar akademik menjadi tanggung jawab institusi atau unit
organisasi dibawahnya, apabila institusi unit organisasi tersebut secara resmi terlibat
dalam pelaksanaannya, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada dosen tetap Poltekkes
Kemenkes Makassar dalam hal:
1) Melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi,
manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan
mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif
mengembangkan potensinya.
2) Menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang
mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen
dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.
3) Menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku
ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya,
dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk
pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi
civitas akademika.
Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dilakukan dengan tujuan untuk
menyebarluaskan ide, informasi, atau karya yang telah dihasilkan dari hasil penelitian
atau dari hasil akademik melalui kegiatan symposium, seminar, publikasi ilmiah, dan
pertemuan ilmiah yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
Kebijakan ini ditetapkan untuk menjamin perkembangan khazanah keilmuan.
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain dengan memberikan kesempatan
kepada dosen untuk membuat buku ajar yang disusun oleh tim dosen dari setiap
jurusan yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Makassar. Penyusunan buku
ajar ini merupakan sarana penunjang bagi mahasiswa dalam memahami setiap
82
pokok materi yang diajarkan serta meningkatkan kemampuan para dosen untuk
melakukan penulisan buku sesuai dengan mata kuliah yang diasuhnya sehingga
potensi dosen untuk mengempangkan khazanah keilmuannya dapat terfasilitasi.
Selain penulisan buku ajar, Poltekkes Kemenkes Makassar juga memfasilitasi
penerbitan media jurnal ilmiah setiap semester. Ada 9 media jurnal Ilmiah di
Poltekkes Kemenkes Makassar dan empat diantaranya yaitu Media Kesehatan,
Media Analis Kesehatan, Media Farmasi dan Media Keperawatan sudah
terakreditasi. Dengan adanya media jurnal ilmiah ini maka upaya untuk
mensosialisasikan dan mempublikasi hasil penelitian para dosen menjadi lebih
optimal.
Poltekkes Kemenkes Makassar juga memfasilitasi civitas akademika untuk
melakukan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi
keilmuan melalui kegiatan seminar dan workshop berskala nasional dengan
berkolaborasi dengan berbagai narasumber yang berkompeten di bidangnya dan
dihadiri oleh masyarakat luas baik dari dalam maupun dari luar Poltekkes Kemenkes
Makassar. Beberapa kegiatan seminar dan workshop yang telah dilakukan antara
lain :
Tabel 5.1 Kegiatan Seminar dan Workshop
di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Makassar
No Jenis Kegiatan Waktu Narasumber Ket
Dra. Irwani Pane, S.Psi.,
Kegiatan Continuous 27 – 28 M.I.Kom (Motivator/
1 Improvement berupa “service Januari 2016 akademisi 83rofessional
yang berpengalaman
excellent” 15 Februari selama 20 tahun di
2016 bidangnya dari YBKI
2 Pembinaan administrasi dan (Yayasan Bintang
pengelolaan bidang akademik Komunikasi Indonesia))
Prof. Dr. H. Mansyur Ramly
Penyusunan buku standar
3 pendidikan, penelitian dan 2 Maret 2016 Prof. Ir. Zainal Arifin
pengabdian kepada Hasibuan, Ph.D
masyarakat
4 Workshop pengembangan 12 Mei 2016 Dra. Jumiarni Ilyas, M.Kes;
kurikulum Dr. dr. Liliana Sugiharto,
20 – 23 Mei M.S., P.A(K)
5 Seminar Internasional 2016
1. Prof. Cordia Ming Yeuk
Chu (Director Centre for
Centre for Environment and
Population Health, Griffith
University, Australia)
2. Assoc. Prof. Kraichat
Tantrakarnapa, BS., M.Sc.,
Ph.D (Environmental Impact
Assessment, Environmental
Health, Environmental
Management System,
Climate Change or Natural
Resource Management
Specialist/ Analyst, Mahidol
University, Thailand)
3. Dr. Josephine M De Leon
(Acting Research
Coordinator, Centro Escolar
University, School of
Nursing and Graduate
School)
4. Dr. Tri Nugroho, MQIH
83
6 Workshop e-learning bagi 19 Agustus (BBPK Ciloto)
tenaga dosen di Lingkungan 2016 5. Anwar Mallongi, SKM.,
Poltekkes Kemenkes Makassar M.Sc., Ph.D (Universitas
Hasanuddin)
7 Kolaborasi Sinergik Pendidik 27 6. Dr. drg. Hans Lesmana,
Antar Profesi Kesehatan Desember MARS (Poltekkes
2016 Makassar)
3–4 7. Dr. Ruslan Hasani,
Februari S.Kep.Ns., M.Kes
(Poltekkes Makassar)
2017 Prof. Ir. Zainal Arifin
Hasibuan, Ph.D; Amal
Hasan; Tim IT Poltekkes
Kemenkes Makassar
dr. H. Djunaidi M Dachlan,
MS
Penyusunan kurikulum Dr. Ririh Yudhiastuti, drh.,
8 pascasarjana vokasi Jurusan M.Sc
Kesehatan Lingkungan dr. Irwin Aras, M.Epid, M.Ed
Med; dr. Bau Dilam
Workshop evaluasi 29 Maret Ardyansyah, M.BSc; dr.
9 implementasi program 2017 Asty Amalia
Departemen Pendidikan FK
pembelajaran (WEIPP) UH
10 Workshop tindak lanjut WEIPP 10 Juli 2017
27 Juli 2017
Workshop pengembangan
11 metode dan strategi Departemen Pendidikan FK
pembelajaran dalam bentuk UH
team based learning
12 Workshop revitalisasi SPMI 31 Juli – 2 1) Dr. Ir. Fredinan Yulianda,
Agustus M.Sc (Kepala Kantor
2017 Manajemen Mutu IPB); (2)
Dr. Ir. Swastiko
Workshop perumusan capaian 10 – 11 Priyambodo, M.Si (Kepala
Agustus Bidang Standar Mutu Kantor
13 pembelajaran sesuai KKNI 2017 Manajemen Mutu IPB); (3)
(sebagai bahan penyusnan Dr. Nunik Sri Ariyanti, M.Si
(Kepala Bidang Asesmen
profil) Mutu Kantor Manajemen
Mutu IPB)
Dr. Ir. Sri Gunani Partiwi,
MT (Direktur Sumber Daya
Manusia ITS, anggota
Penetapan CP
Kemenristekdikti)
14 Workshop pengembangan 14 Departemen Pendidikan FK
variasi sumber belajar (media September UH
pembelajaran audio visual) dan 2017
pembuatan google form
Workshop impllementasi SPMI Dr. Ir. Sri Gunani Partiwi,
MT; (Direktur Sumber Daya
15 dan review kurikulum dengan 11 Oktober Manusia ITS, anggota
penekanan pada penyelarasan 2017 Penetapan CP
pendidikan dengan duniia kerja Kemenristekdikti) Prof. Dr.
Ir. Aulia Siti Aisjah, MT
di bidang kesehatan (Kepala Kantor Penjaminan
Mutu ITS)
No Jenis Kegiatan Waktu Ket
24 Oktober Narasumber 84
16 Pemantapan Pendampingan 2017
Uji coba Aplikasi E-Learning Tim Poltekkes Kemenkes
Makassar
Virtual Poltekkes (VILEP)
17 Kegiatan Pendampingan Uji 26 – 27 Sekretaris Badan PPSDM
Coba Vilep Oktober Kesehatan Kemenkes RI;
2017 Kepala Bidang
Pelatihan Penulisan Artikel Penyelenggaraan
5 -6 April Pendidikan Pusdik SDM
18 Hasil Penelitian untuk Jurnal 2018 Kesehatan
Internasional (Teknis-Teknis Dr. Heru Santoso Wahito
27 – 28 Nugroho,
Pengelolaan Jurnal Elektronik) Agustus S.Kep.,MS.,M.M.Kes CPMC
2018 (Forum Ilmiah Kesehatan
19 Workshop Metodologi Riset Malang)
dan Penentuan Besar Sampel 3–4 1. Oedojo Soedirham,
September dr.,MPH.,M.A.,Ph.D; 2. Prof.
20 Workshop Peningkatan Hasil 2018 R. Bambang Wirjatmadi,
Uji Kompetensi dr.,M.Sc.MCn.,Ph.D
4–5 AIPViKI Sulawesi Selatan
Workshop Persamaan dan September yaitu Asrijal Bakri,
Penyegaran Persepsi Assesor 2018 S.Kep.Ns., M.Kes selaku
21 dan Calon Assesor BKD di Sekretaris AIPViKI Sulawesi
Lingkungan Poltekkes Selatan dan AIPKIND
Kemenkes Makassar Sulawesi Selatan Barat
yaitu Hj. Nur Jaqin, SKM.,
22 Pelatihan auditor internal M.Kes selaku pengurus PD
IBI/ Korwil AIPKIND
SulSelBar
Prof. Dr. Engkus Kuswana,
MS (Tim BKD Kemenristek
Dikti)
23 Workshop Analisis Data 13 – 14 Lead Auditor PT. Decra
Univariat dan Multivariat September Group Indonesia Eric
2018 Wibisono, Ph.D dan Direktur
24 Lokakarya Visi Misi Penjaminan Mutu dan Audit
28 Internal Universitas
November Surabaya Ainun Najib, S.E.,
2018 M.M
14 – 15 Dr. Drs. Hisyam Ihsan
Januari 2019
1. Dekan FIK UIN Syarif
Hidayatullah, Prof. Dr. H.
Arif Sumantri, SKM., M.Kes.
2. Direktur RS Awal Bros
Makassar yang diwakili oleh
Cisilia Somania, S.Kep.Ns.,
selaku Manajer
Keperawatan RS Awal Bros
Makassar
3. Gubernur Provinsi
Sulawesi Selatan yang
diwakil olek Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi
Sulawesi Selatan
4. Dr. dr. H. Bachtiar Baso,
M.Kes selaku Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi
Sulawesi Selatan
5. Abdul Rakhmat,
S.Kep.Ns., M.Kes selaku
85
Ketua DPW PPNI Sulawesi
Selatan
25 Worksop Penyusunan Renstra 30 April 2019 Akhmad Aminullah, S.T.,
2020 - 2024 M.T., Ph.D
1. Assoc. Prof. Dr. Sairah
26 Kuliah Tamu Internasional 2 Mei 2019 Karim; 2.
Mr. Ahmad Pitra
1. Menteri Kesehatan RI
diwakili oleh Kepala
Pusat Penelitian dan
Pengembangan
Kemenkes RI;
2. Kepala Badan PPSDM
Kementerian Kesehatan
RI (Indonesia) diwakili
oleh Zaeni Dahlan,
S.SiT, MPH sebagai
Kepala Sub Bidang
Fasilitas Teknis
Pendidikan, Pusat
Pendidikan SDM
27 Interprofessional Collaboration 17 – 18 Juli Kesehatan;
on Urban Health 2019 3. Sri Wahyuni, S.Kep.Ns.,
MN (HONS) (Poltekkes
Kemenkes Makassar)
4. Prof. Mathuros
Tipyamongkholgul, Ph.D
(Mahidol University);
5. Elvira L Urgel, Ph.D
(Centro Escolar
University);
6. Prof. Datuk Bibi Florina
(Lincoln College
University);
7. Anshariadi, Ph.D (Senior
Lead RISE Project Riset
Kolaborasi UNHAS –
MONASH University)
Pelaksanaan kegiatan dikoordinir oleh Pusat/ Unit yang ada di Lingkungan
Poltekkes Kemenkes Makassar, namun dalam pelaksanaannya diserahkan kepada
masing-masing jurusan, sehingga variasi pengembangan khazanah keilmuan dapat
dilaksanakan secara keseluruhan dan untuk setiap kegiatan dapat diikuti oleh semua
civitas akademika.
Poltekkes Kemenkes Makassar juga memfasilitasi mahasiswa untuk
melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan kebebasan akademik,
kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Beberapa kegiatan yang
dilakukan antara lain dengan dibentuknya organisasi kemahasiswaan seperti Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), Pramuka, GANK
(Gerakan Anti Narkoba), dan lain – lain. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh
organisasi kemahasiwaan lebih bersifat menunjang kegiatan kurikuler dan sebagai
tempat penyaluran bakat dan minat yang ada sehingga potensinya dapat disalurkan
dengan tepat.
Kebijakan dan dukungan institusi untuk menjamin terciptanya suasana
akademik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Makassar yang kondusif untuk
meningkatkan proses dan mutu pembelajaran didukung oleh beberapa peraturan
antara lain :
1. Statuta Poltekkes Kemenkes Makassar (BAB VII tentang Kebebasan Akademik
dan Otonomi Keilmuan pasal 23 – 25).
86
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Buku ini adalah Borang S1 Terapan Gizi & Dietetika Poltekkes Makassar, Upadate data tahun 2000.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
BORANG PRODI S1 TERAPAN GIZI & DIETETIKA POLTEKKES MAKASSAR
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 570
Pages: