BORANG PRODI S1 TERAPAN GIZI & DIETETIKA POLTEKKES MAKASSAR

DAFTAR LAMPIRAN

A. LAMPIRAN YANG HARUS DIKIRIM BERSAMA BORANG

No. Nomor Keterangan

Butir

1 - Fotokopi SK pendirian PS

2 - Fotokopi SK izin operasional PS

3 4.3.1 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang

keahliannya sesuai dengan PS.

4 4.3.2 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang

keahliannya di luar bidang PS.

5 4.4.1 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap.

6 5.2.3 Contoh soal ujian dalam satu tahun terakhir untuk lima mata kuliah

keahlian berikut silabusnya.

7 7.1.3 Surat paten HaKI atau surat pengakuan/penghargaan terhadap karya dosen

atau mahasiswa dari lembaga nasional atau internasional.

B. LAMPIRAN YANG HARUS DISEDIAKAN PROGRAM STUDI PADA SAAT ASESMEN
LAPANGAN

No. Nomor Keterangan

Butir

1 2.1 Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga

kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur

pelayanan.

2 2.4 Dokumen tentang jaminan mutu.

3 2.5 Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan

balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan.

4 3.1.1 Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK)

5 3.2 Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa.

6 3.3 Dokumen pendukung kegiatan yang merupakan upaya program studi

mencari tempat kerja bagi luusannya.

7 3.4 Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna.

8 3.5 Laporan kegiatan himpunan alumni.

9 4.1 Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan,

pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.

10 4.2 Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja

akademik dosen dan tenaga kependidikan.

11 4.3.3 Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian,

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat

12 4.5.3 Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/

workshop/ pagelaran/pameran/peragaan.

13 4.5.4 Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen.

14 4.5.5 Fotokopi bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi

keilmuan/profesi.

15 4.6.1 Fotokopi ijazah dan sertifikat tenaga kependidikan.

16 5.1.2.1 Silabus dan SAP tiap mata kuliah.

17 5.1.2.2 Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek.

18 5.2.1 Dokumen pendukung monitoring perkuliahan.

19 5.3 Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum.

20 5.5.2.1 Panduan karya/tugas akhir.

21 5.9 Pedoman sistem keselamatan kerja.

22 6.1 Notulen rapat/ bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan

pengelolaan dana.

293

No. Nomor Keterangan

Butir

23 6.2.2 Kontrak penelitian.

24 6.4.1 Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilah berdasarkan

kategorinya.

25 6.4.2 Bukti MOU kerjasama dengan lembaga perpustakaan lain (jika ada).

26 6.5.1 Daftar software yang relevan dan petunjuk penggunaan SIM.

27 7.1.1 Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) yang

jumlah judulnya ada dalam borang.

28 7.2.1 Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul dan

dokumen laporan PkM) yang jumlah judulnya ada dalam borang.

29 7.3.1 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri.

30 7.3.2 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri.

294

BAN-PT

AKREDITASI PROGRAM STUDI
SARJANA TERAPAN GIZI & DIETETIKA

BUKU IIIB
BORANG UNIT PENGELOLA
PROGRAM STUDI DIPLOMA GIZI

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI
JAKARTA 2019

0

DAFTAR ISI

STANDAR 1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI Halaman
PENCAPAIAN 4

STANDAR 2 TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, 21
DAN PENJAMINAN MUTU
63
STANDAR 3 MAHASISWA DAN LULUSAN 72
78
STANDAR 4 SUMBER DAYA MANUSIA 90

STANDAR 5 KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 121

STANDAR 6 PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM
INFORMASI

STANDAR 7 PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

1

2

3

4

5

6

STANDAR 1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN SERTA STRATEGI
PENCAPAIAN

1.1 Visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaian di tingkat unit pengelola
program studi diploma

1.1.1 Jelaskan mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran di tingkat unit
pengelola program studi diploma, serta pihak-pihak yang dilibatkan.

Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam
Rencana Strategis 2014-2018 dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan dibentuknya tim
penyusunan Renstra 2014-2018 SK Direktur No.DL.02.02.01.1530 tanggal 9 Juli 2013).

Selanjutnya tim bekerja dengan mengacu pada hasil pencapaian renstra 2009-
2013, melakukan survey di berbagai website institusi pendidikan, termasuk website
Kementerian Kesehatan agar visi dan misi sejalan dengan visi dan misi Kementerian
Kesehatan.

Setelah informasi terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi diri dengan melibatkan
seluruh unsur terkait termasuk stakeholder (Biro perencanaan dan anggaran Kemenkes,
rumah sakit, puskesmas, mahasiswa dan alumni) di dalam “Workshop Penyusunan
Rencana Strategis Bisnis Poltekkes Kemenkes Makassar (PKMS)” pada tanggal 6-8
November 2013 (SK Direktur No. DL.02.02.01.2464 tanggal 1 November 2013).

Hasil evaluasi diri tergambarkan pada trend kinerja 2009-2013. Berdasarkan
analisis SWOT (Strength, weakness, opportunity dan threats) secara keseluruhan terhadap
lingkungan internal dan eksternal sehingga menghasilkan suatu Grand Strategy sebagai
dasar untuk menentukan kebijakan dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang
pada akhirnya mengalami penyesuaian dan perubahan.

Bertolak dari kondisi terkini (tuntutan ke arah Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PK-BLU), aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta
Kementerian Kesehatan) dan hasil pencapaian kinerja yang tergambarkan pada trend
kinerja Renstra 2009-2013, maka tim penyusun merumuskan draft visi, misi, tujuan dan
sasaran yang akan dicapai sesuai dengan potensi yang dimiliki PKMS sehingga
menghasilkan beberapa perubahan. Draft tersebut kemudian dibahas di rapat Tim perumus
dan setelah itu diajukan dalam rapat senat tertutup untuk dikritisi dan dipertimbangkan
sebagai visi, misi, tujuan dan sasaran PKMS. Setelah dilakukan revisi terhadap masukan
anggota senat, kembali dilakukan pertemuan untuk memantapkan dan menyempurnakan
visi, misi, tujuan dan sasaran yang sudah ada untuk disahkan oleh Direktur sekaligus Ketua
Senat PKMS.

Setelah visi, misi, tujuan dan sasaran disahkan, selanjutnya dilakukan sosialisasi
pada berbagai kesempatan agar seluruh sivitas akademika dapat mengetahui dan
memahami visi dan misi PKMS yang tertuang dalam Renstra PKMS 2014-2018. Sedangkan
sosialisasi tujuan dan sasaran yang ada lebih ditujukan pada unsur pengelola program
studi, dosen, dan unsur pimpinan di PKMS yang dipaparkan pada setiap rapat kerja untuk
penyusunan rencana kinerja tahunan sebagai bentuk perencanaan kinerja dan hasilnya
tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan masukan Irjen Kemenkes dalam Reviu SAKIP (Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah) 2017 yang dilaksanakan pada 26 April 2018, Renstra
Poltekkes Kemenkes Makassar seharusnya mengacu pada Renstra Kementerian
Kesehatan dan RAP Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI sehingga
Renstra 2014-2019 merupakan Renstra Revisi dari Renstra 2014-2018. Revisi yang
dilakukan berupa perpanjangan Renstra 1 (satu) tahun menjadi 2014-2019 dengan
menambahkan target indikator capaian di tahun 2019. Mekanisme revisi renstra dilakukan
dengan Tim Penyusun Renstra yang merupakan unsur Pimpinan, Para Ketua Jurusan, SPI
dan Bagian Keuangan melalui beberapa pertemuan antara lain pada tanggal 6 Agustus
2018 dan 15 Agustus 2018. Setelah dilakukan pertemuan tersebut, Rencana Strategis
Poltekkes Kemenkes Makassar Revisi 2014 – 2019 ditetapkan melalui Surat Keputusan
Direktur Nomor PP.01.01/4.1/3465/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Poltekkes

7

Kemenkes Makassar Revisi 2014 – 2019 pada tanggal 10 September 2018.

Gambar 1.1 Pertemuan Persiapan Penyusunan Renstra

Dengan akan berakhirnya Renstra 2014-2019, maka saat ini Poltekkes Kemenkes
Makassar sedang mempersiapkan Renstra 2020-2024. Pada Bulan Januari 2019,
Poltekkes Kemenkes Makassar telah melakukan Lokakarya Visi dan Misi pada Tanggal 14-
15 Januari 2019 yang dihadiri oleh Unsur Pimpinan, Pejabat Struktural, Ketua Jurusan,
Ketua Program studi, Dosen, Mahasiswa, Alumni, Pengguna Lulusan, Tenaga Ahli / Pakar,
dan Organisasi Profesi. Dari Kegiatan Lokakarya tersebut telah dihasilkan rumusan Visi,
Misi, Tujuan, Strategi yang telah diajukan untuk dibahas di tingkat Senat untuk
mendapatkan rekomendasi dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur
Poltekkes Kemenkes Makassar Nomor OT.01.01/4.1/2972/2019 tanggal 20 Mei 2019
tentang Penetapan Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran Poltekkes Kemenkes Makassar.

Visi unit pengelola program studi diploma

Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggulan yang mandiri, berdaya saing tinggi
dan berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas serta berakhlak mulia.

Misi unit pengelola program studi diploma

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif dan berakhlak mulia melalui peningkatan
kualitas penyelenggaraan pendidikan;

2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya dengan menerapkan IPTEKS sehingga
menghasilkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat ;

3. Meningkatkan hubungan kemitraan di bidang kesehatan untuk pengembangan institusi.

Misi Poltekkes Kemenkes Makassar diturunkan ke 5 (lima) tujuan, tujuan diturunkan
menjadi 15 (lima belas) sasaran dan sasaran duiturunkan menjadi 41 (empat puluh satu)
indikator sehingga Tri Dharma PT tergambarkan dengan sangat baik di indikator Poltekkes
Kemenkes Makassar.

Tujuan unit pengelola program studi diploma

1. Meningkatkan kualitas lulusan yang profesional dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan;
3. Meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan produktivitas tenaga dosen pendidik dan

pendidikan;
4. Meningkatkan penerapan IPTEKS, sistem informasi manajemen dan akuntabilitas

pengelolaan sumber daya secara tepat sasaran (efisiensi, berhasil dan berdaya guna
(efektif));
5. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan institusi terkait di bidang kesehatan.
1.1.2 Sasaran dan strategi pencapaian

8

Berdasarkan tujuan 1 – 5, maka sasaran yang akan dicapai adalah:
1. Meningkatkan kualitas lulusan yang profesional dan berakhlak mulia, dengan sasaran:

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru.
b. Peningkatan produktivitas lulusan.
c. Peningkatan kualitas lulusan.
2. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan, dengan sasaran:
a. Peningkatan kualitas penjaminan mutu.
b. Implementasi penilaian akreditasi BAN-PT/ LAM-PTKes.
3. Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia,
dengan sasaran:
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian.
c. Peningkatan kegiatan ilmiah dan publikasi.
d. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat.
4. Meningkatkan penerapan IPTEKS, sistem informasi manajemen dan akuntabilitas
pengelolaan sarana dan prasarana secara tepat sasaran (efisiensi), berhasil dan
berdaya guna (efektif), dengan sasaran:
a. Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan.
b. Peningkatan jumlah aset gedung/ ruang pembelajaran.
c. Peningkatan ketersediaan media pembelajaran/ audio visual.
d. Peningkatan sumber daya keuangan.
5. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan institusi terkait di bidang kesehatan, dengan
sasaran:
a. Peningkatan kemitraan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
b. Peningkatan penyerapan lulusan di pasar kerja.

9

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah den
kebijakan, program dan kegiatan untuk setiap sasaran yang ada, yait

Indikator Satuan

Tujuan

Meningkatnya jumlah pendaftar sipenmaru Orang

Meningkatnya jumlah mahasiswa baru Orang

I Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya Rasio
tampung

Persentase maba yang melakukan registrasi dan Persen
calon maba yang lulus seleksi

II Persentase lulusan tepat waktu Persen

Persentase lulusan yang mendapatkan IPK≥ 3,25 IPK

III Rata – rata IPK lulusan Persen

Persentase kelulusan Uji Kompetensi Rasio

Tujuan

Rasio dosen terhadap mahasiswa Rasio

I Persentase jumlah dosen tetap terhadap jumlah Persen
seluruh dosen

II Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh BAN-PT/ Prodi
LAM-PTKes

Tujuan

Jumlah dosen tetap berpendidikan S3 Orang

I Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan Orang
Lektor Kepala

Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3 Persen

II Meningkatnya jumlah penelitian Judul
Meningkatnya jumlah pelatihan tentang penelitian Kegiatan

Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah Buah

Bertambahnya jumlah penyusunan buku ajar Kegiatan

Karya yang diusulkan mendapat HAKI Skor

III Karya yang diusulkan dan/ atau mendapatkan HAKI Nilai

Jumlah Karya Ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Nilai
Ilmiah dalam satu tahun

Penelitian yang dipublikasi Nilai

Indikator Satuan

ngan membuat indikator dan rencana tingkat capaian yang didukung oleh
tu:

Rencana Tingkat Pencapaian

Baseline 2014 2015 2016 2017 2018 2019

n I, sasaran ; 4750 4930 4940 5100 5150 5200
4746 1200 1240 1240 1280 1280 1280
1192 3,96 4,02
3,98 3,98 3,98 3,98 4,02
99,50
99,3 99,00 99,10 99,20 99,30 99,40 96,13
90,7 94,32 95,23 90,00
99,7 91,61 92,51 93,42 99,89 99,94
3,44 99,74 99,79 99,84 3,26
3,00 3,2 3,25 60
n II, sasaran ; 3,1 3,15
1:17 43,74 (baseline) 1:17 1:17 1:23
20 12,25 10 75
1:17 1:17 1:17
17
20 17,5 15
32
0 0 9 16 16 16 40
n III, sasaran : 16
6 15 20 25 30 84
6 37 7
36,34 64 37,5 38 38,5 39 237
3 50
62 227 12,8 (baseline) 1,82
3 45 67 70 73 76 155
223 45 67 3,2
45 2014 229 231 233 235 385
45 45 45 45
Baseline 2019
3,0 (baseline)
27 (baseline)

1,96 (baseline)

200 (baseline)
Rencana Tingkat Pencapaian

2015 2016 2017 2018

10

Meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian pada Kegiatan
masyarakat

Jumlah rata-rata pengabdian pada masyarakat Skor
yang dilakukan oleh dosen

IV Meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian pada Kegiatan
masyarakat berbasis wilayah

Persentase kegiatan pengabdian kepada Persen
masyarakat berbasis hasil penelitian yang dilakukan

dalam 1 tahun

Tujuan

Meningkatnya jumlah penerima beasiswa Orang
mahasiswa

Meningkatnya pembelajaran berbasis e-learning Persen
Nilai
I
Indeks Kepuasan Masyarakat Persen
Unit
Persentase mahasiswa dari masyarakat Unit
berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan

dana

II Meningkatnya jumlah aset gedung dan ruang
pembelajaran

III Bertambahnya jumlah media pembelajaran berupa
LCD dan Laptop

Meningkatnya penyerapan realisasi keuangan Persen

Rata – rata dana penelitian/ dosen/ tahun Juta

Rata – rata dana pengabmas/ dosen/ tahun Juta

IV Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya Persen
operasional

Jumlah pendapatan PNBP Rupiah

Indikator Satuan B

Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset Rupiah
Persentase penyelesaian Modernisasi Pengelolaan Persen

Keuangan BLU

3 385 390 395 400 405 120
2,2
1,92 1,99 2,06 2,13 2,2 5

5 (baseline)

17,3 (baseline) 20

n IV, sasaran ; 237
142 90 197 207 217 227 10
5 (baseline) 3,25
3,20 (baseline)

2,32 (baseline) 3,52

2 3 1111 1
21 5 5 5 5 5 10
91
92,7 90 90 90 90 90 5
4
1,7 2 2 2 2 2 35
26.610.600.000
0,5 4 4 4 4 4
2019
30 (baseline) 750.000.000

25.379.800.000 (baseline) 100

Baseline Rencana Tingkat Pencapaian

2014 2015 2016 2017 2018

750.000.000 (baseline)

80 (baseline)

11

Tujuan

I Rata-rata peningkatan jumlah kemitraan MoU

II Persentase serapan lulusan di pasar kerja kurang Persen
dari 6 bulan setelah lulus

Setiap sasaran yang ditetapkan perlu didukung dengan kebija

No Tujuan Sasaran

1 Peningkatan kualitas dan Sinkroni

kuantitas penerimaan optimalis

mahasiswa baru publikas

Meningkatkan kualitas Makassa

lulusan yang profesional

2 dan berakhlak mulia Peningkatan produktivitas Menginte

lulusan Monitorin

Proses B

(PBM)

3 Peningkatan kualitas Evaluasi

lulusan belajar, k

kompete

4 Meningkatkan kualitas Optimali

penjaminan mutu Penjami

Meningkatkan penjaminan

5 mutu pendidikan Implementasi penilaian Peningk

akreditasi BAN PT/ LAM- penyelen

PTKes melalui p

BAN PT

No Tujuan Sasaran

6 Peningkatan kualitas dan Pengem

Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kuantitas

kuantitas, profesionalisme

dan produktivitas Sumber

Daya Manusia

n V, sasaran ; 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3
1,5 30 42 30 30 30 35

27

akan dan program yang tergambarkan dari tabel di bawah:

Kebijakan Program
isasi Juknis,
sasi jalur PMDP dan a. Monitoring dan evaluasi Sistem Sipenmaru
si profil Poltekkes b. Promosi dan Sosialisasi Sipenmaru Optimalisasi
ar
Sistem Penelusuran Minat dan Prestasi
ensifkan sistem c. Pelaksanaan Sipenmaru yang efisien dan efektif dan
ng dan evaluasi
Belajar Mengajar berkualitas
a. Pelaksanaan PBM yang berkualitas
b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PBM

i penilaian hasil a. Review IPK
kurikulum, serta uji b. Monitoring dan evaluasi pertemuan dosen
ensi c. Review kurikulum
d. Penetapan standar pembimbingan akademik
isasi Sistem e. Analisis SK PA dan SK UAP
nan Mutu Internal f. Peningkatan hasil uji kompetensi
g. Peningkatan kegiatan pencapaian akhlakk mulia
katan kualitas a. Pelaksanaan SPMI
nggaraan pendidikan b. Pengadaan dosen tetap PS sesuai bidang keilmuan
penilaian akreditasi c. Relokasi dosen tetap sesuai bidang keilmuan dan
T/LAM-PTKes
kebutuhan PS
Kebijakan Penilaian Akreditasi BAN PT/LAM-PTKes
mbangan kualitas dan
Program
s SDM a. Rekruitmen SDM sesuai kebijakan
b. Relokasi jabatan SDM
c. Sertifikasi kompetensi dosen tetap
d. Pendidikan lanjut melalui tubel
e. Pendidikan lanjut melalui ibel
f. Kegiatan pelatihan bagi SDM

12

7 Peningkatan kualitas dan Peningk

kuantitas penelitian Dosen/P

melaksa

8 Peningkatan kegiatan Peningk

ilmiah dan publikasi Dosen/P

kegiatan

9 Peningkatan Jumlah Peningk

Pengabdian pada Pendidik

Masyarakat pengabd

masyara

10 Peningkatan pengelolaan a. Peni

layanan pendidikan dan k

pend

b. Peni

pene

maha

Meningkatkan penerapan
IPTEKS, sistem informasi

manajemen dan
akuntabilitas pengelolaan

sarana dan prasarana
secara tepat sasaran
(efisiensi), berhasil dan
berdaya guna (efektif)

No Sasaran

11 Meningkatnya jumlah aset Pengem

gedung/ruang gedung/

pembelajaran

12 Peningkatan ketersediaan Peningk

media pembelajaran / pembela

Audio Visual

g. Pengembangan sistem dan manajemen keuangan
h. Peningkatan kualifikasi pustakawan

katan kinerja tenaga Terselenggaranya penelitian terapan yang dilakukan
Pendidik dalam oleh tenaga Dosen/Pendidik yang berkualitas
anakan penelitian

katan kinerja tenaga Peningkatan jumlah penelitian dan karya ilmiah yang

Pendidik dalam dipublikasikan dan dipatenkan

n ilmiah dan publikasi

katan kinerja Dosen / Terselenggaranya kegiatan pengabdian pada
k dalam kegiatan masyarakat
dian pada
akat a. Pengembangan program studi baru (Prodi D IV
ngkatan kapasitas Farmasi, Profesi Ners, Profesi Fisioterapi, Profesi
kualitas layanan Bidan, Profesi Sanitarian, Profesi Teknik Gigi,
didikan Profesi Teknologi Laboratorium Medik, Profesi
ngkatan jumlah Dietisien, Profesi Apoteker, Magister Terapan
erima beasiswa Keperawatan, Magister Terapan Gizi, Magister
asiswa Terapan Kesehatan Lingkungan, dan program studi
yang dibutuhkan lainnya);
Kebijakan
mbangan jumlah aset b. Meningkatkan metode dan fasilitas pembelajaran
/sarana pembelajaran c. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan
d. Meningkatkan kualitas layanan laboratorium
e. Meningkatkan kuantitas sarana laboratorium
f. Meningkatkan jumlah penerima beasiswa

mahasiswa
g. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
h. Evaluasi kualitas layanan

Program
Pembangunan gedung/sarana pembelajaran

katan jumlah media Penambahan AVA sebagai media pembelajaran
ajaran

13

13 Peningkatan sumber daya Pemben

keuangan usaha un

institusi

proses P

menyesu

standar

14 Meningkatkan Menjalin

Meningkatkan kerja sama pertumbuhan kemitraan institusi

kemitraan dengan institusi pengem

terkait di bidang kesehatan Kemenk

15 Meningkatkan Meningk

penyerapan lulusan di lulusan d

pangsa pasar

Adapun capaian kinerja selama tahun 2014 – 2018 yang tertuang s
dapat diakses melalui website www.spmi.poltekkes-mks.ac.id adalah s

INDIKATOR SATUAN TARGET
KINERJA 2014 2015 2016 2017 2018 2014
Orang
Meningkatnya Orang 4750 4930 4940 5100 5150 5025
Rasio 1200 1240 1240 1280 1280 1394
jumlah pendaftar Persen 3,96 3,98 3,98 3,98 4,02 3,59
Persen
sipenmaru 99 99,1 99,2 99,2 99,4 99
91,61 92,51 93,42 94,32 95,23 86,8
Meningkatnya

jumlah

mahasiswa baru

Rasio calon

mahasiswa yang

ikut seleksi : daya

tamping

Persentase maba

yang melakukan

registrasi dan

calon maba yang

lulus seleksi

Persentase

lulusan tepat

waktu (IKU)

ntukan unit-unit a. Pengembangan unit usaha
ntuk pengembangan b. Penerapan PK-BLU
dan mendukung
PBM dan Peningkatan jumlah kerjasama dengan institusi terkait
uaikan dengan pada Tri Dharma perguruan tinggi
BAN PT/LAM-PTKes
n kerjasama dengan
terkait untuk
mbangan Poltekkes
kes Makassar

katkan daya serap Peningkatan Persentase penyerapan lulusan di pasar
di pasar kerja kerja dan tracer study

setiap tahun dalam LkjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dan
sebagai berikut:

REALISASI CAPAIAN %

4 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

5 5092 6029 6738 6496 105,8 103,29 122,04 132,12 126,14

4 1375 1378 1478 1259 116,17 110,89 111,13 115,47 98,36

9 3,63 4,38 4,56 5,2 90,64 91,21 109,93 114,54 128,35

99,1 99,7 99,06 97,60 100 100 100,51 99,86 98,19

86 85,83 95,08 92,01 96,91 94,81 92,78 101,78 97,55 101,76

14

INDIKATOR SATUAN TARGET
KINERJA 2015 2016 2017

2014 2018 2014

Persentase Persen 99,74 99,79 99,84 99,89 99,94 99,8
mahasiswa IPK ≥ 3, 00 3, 1 3,15 3,20 3,25 3,5
17 17 17 17 17
2,75 (IKU) 20 17,5 15 10 16,45
9 16 12,25 16 28,25
Rata-rata IPK IPK 0 15 20 16 30
Lulusan 6 37,5 38 25 39 0
37 67 70 6
Rasio 64 4 38,5 76 36,34
3 5 73 7 62
mahasiswa Rasio 6 3
terhadap dosen

tetap

Persentase

jumlah dosen

tidak tetap Persen

terhadap jumlah

seluruh dosen

Jumlah prodi

terakreditasi A Prodi
dan B oleh BAN

PT / LAMPTKES

Jumlah dosen

tetap Orang
berpendidikan

S3

Persentase

dosen tetap

yang memiliki Orang

jabatan Lektor

Kepala

Meningkatnya

jumlah Penelitian

penelitian (IKU)

Meningkatnya

jumlah

pelatihan Kegiatan

tentang

penelitian

REALISASI CAPAIAN %

4 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

89 100 99,87 100 99,81 100,15 100,21 100,03 100,11 99,87

52 3,44 3,44 3,48 3,53 117,33 110,97 109,14 108,65 108,67

5 18,7 19,84 22,73 23,3 96,77 110 116,72 133,70 136,84

5 7,73 18,63 33,67 12,89 141,24 44,17 124,18 274,89 128,87
5 14 16 16 0 55,56 87,5 100 100
12 16 22 26 100 80 80 88,00 86,67

4 39,61 45,5 39,8 38,14 98,23 105,63 119,74 103,37 97,81

2 65 172 156 142 96,8 97,02 245,71 213,70 186,84

5 7 7 9 100 125 140 116,67 128,57

15

INDIKATOR SATUAN TARGET
KINERJA 2015 2016 2017 2018

Meningkatnya Judul 2014 229 231 233 235 201
jumlah publikasi Judul 45 45 45 45
karya ilmiah kegiatan 227 223
(IKU) 45 390 395 400 405 45
Bertambahnya Skor
jumlah orang 385 1,99 2,06 2,13 2,2 37
penyusunan Unit
buku ajar Unit 1,92 197 207 217 227 2,3
Meningkatnya
jumlah kegiatan 90 1 1 11 197
pengabdian 5 5 55 0
pada 3
masyarakat 5 7
(IKU)
Jumlah rata-
rata
pengabdian
pada
masyarakat
yang dilakukan
oleh dosen
Meningkatnya
jumlah
penerima
beasiswa
mahasiswa
Meningkatnya
jumlah aset
gedung dan
ruang
pembelajaran
Bertambahnya
jumlah media
pembelajaran
berupa LCD
dan Laptop

REALISASI CAPAIAN % 2018
14 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017

3 240 517 320 259 98,23 104,8 223,81 137,34 110,2

5 45 60 56 51 100 100 133,33 124,44 113,3

75 382 378 497 504 97,40 97,95 95,7 124,25 124,44

30 1,85 2,00 2,00 2,61 119,86 92,96 97,09 93,90 118.09

7 135 135 284 320 218,89 68,53 65,22 130,88 140,97

8 5 2 2 0 800 500 200 200
37 20 32 280 140 740 400 640 5600

16

INDIKATOR SATUAN TARGET
KINERJA 2015 2016 2017 2018

2014 2014

Meningkatnya

penyerapan Persen 90 90 90 90 90 91,7
Juta 2 22 2 2 1,7
realisasi Juta 4 44 4 4 0,48
MoU 2 2,2 2,4
keuangan 30 42 30 2,6 2,8 3,4
Persen
Rata-rata dana 30 30 42

penelitian /

dosen / tahun

Rata-rata dana

pengabmas /

dosen / tahun

Rata-rata

peningkatan

jumlah MoU

Tingkat

penyerapan

lulusan di pasar

kerja (IKU)

REALISASI CAPAIAN %

4 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

76 90,95 97,38 96,38 94,38 101,96 101,05 108,2 107,08 104,8

7 3,6 16,2 14,6 13,2 85 180 810 730 660

8 1,3 5,8 6,7 10,8 12 32,5 145 167,5 270

42 2 3,38 3,5 170 90,90 83,33 140,63 125

23,61 49,47 32,03 40,20 139,3 56,21 164,9 106,78 134

17

1.2 Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi, serta tingkat pemahaman sivitas akademika
(dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan tentang visi, misi dan tujuan unit
pengelola program studi diploma.
Sosialisasi visi, misi dan tujuan dan sasaran PKMS dilakukan dengan berbagai

cara antara lain :
Sosialisasi kepada lingkungan internal (civitas akademika maupun individu yang berada
di lingkungan PKMS) dilakukan secara berkelanjutan dengan memasang banner di
berbagai lokasi strategis yang mudah dibaca seperti lobby, ruang tunggu dan kelas baik di
tingkat Direktorat maupun Jurusan dan Prodi untuk memudahkan siapa saja yang berada di
lokasi strategis tersebut dapat mengetahui visi, misi dan tujuan PKMS sehingga diharapkan
dapat berkontribusi dalam melihat apa yang dicita-citakan PKMS dan upaya yang akan
dilakukan PKMS dalam mencapai cita-cita tersebut.

Gambar 1.2 Pemasangan Banner Visi Misi di Lobby

Gambar 1.3 Pemasangan Visi Misi di Ruang Tunggu
Selain melalui pemasangan banner, sosialisasi di lingkungan internal juga dilakukan
dengan memaparkan visi, misi dan tujuan PKMS di berbagai kesempatan khususnya pada
rapat di tingkat Prodi/Jurusan, Direktorat dan senat yang melibatkan civitas akademika.
Bahkan kepada mahasiswa dilakukan mulai dari awal pendaftaran mahasiswa baru yang
dicantumkan dalam dan website Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) pada
setiap tahun ajaran, dipaparkan pada kegiatan akbar seperti Pengenalan Kehidupan
Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di tingkat Direktorat dan Jurusan, dicantumkan
dalam buku Pedoman Akademik, Profil Poltekkes Kemenkes Makassar, Kebijakan SPMI,
dan setiap Standar Mutu yang bisa didownload melalui laman www.spmi.poltekkes-
mks.ac.id.

18

Gambar 1.4 Tampilan website www.spmi.poltekkes-mks.ac.id
Sosialisasi di lingkungan eksternal dilakukan dengan memanfaatkan sarana
website www.poltekkes-mks.ac.id/portal sehingga memungkinkan siapa saja untuk bisa
mengakses visi, misi dan tujuan PKMS.

Gambar 1.5 Tampilan website www.poltekkes-mks.ac.id/portal
Sosialisasi juga dilakukan pada berbagai kesempatan seperti presentasi di depan
stakeholder baik bersifat umum seperti pada saat kunjungan ataupun menghadiri
pertemuan dengan beberapa stakeholder, maupun bersifat khusus seperti supervisi oleh
Kepala Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(BPPSDM) beserta unsur terkait lainnya terutama Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan
Tenaga Kesehatan (Pusdiklatnakes) serta sosialisasi pada berbagai stakeholder terkait
lainnya.
Sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan institusi kepada publik, khususnya
sosialisasi visi, misi, tujuan yang memaparkan pencapaian sasaran berdasarkan target
indikator kinerja per tahun telah dilakukan secara transparan sejak PKMS menyusun
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2011 hingga tahun 2018
yang dievaluasi oleh Inspektorat Jendral Kementerian Kesehatan (Itjen Kemenkes),
termasuk dengan meng-upload Renstra, LAKIP dan laporan keuangan ke dalam website
PKMS yang dapat diakses melalui laman www.spmi.poltekkes-mks.ac.id.

19

Tingkat pemahaman sivitas akademika dan tenaga kependidikan terhadap visi, misi, tujuan
dan sasaran unit pengelola program studi dipahami dengan sangat baik oleh seluruh sivitas
akademika (mahasiswa, alumni, dosen dan tenaga kependidikan) yang dapat dilihat dari
kegiatan yang dilaksanakan sivitas akademika selalu diarahkan untuk mendukung
pencapaian indikator kinerja yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran yang
merupakan turunan dari Visi, Misi, dan Tujuan yang telah ditetapkan.

Tingkat pemahaman visi misi juga diukur melalui penyebaran kuesioner
pemahaman visi misi yang dibagikan kepada mahasiswa (167 responden), alumni (196
responden), dosen (66 responden), dan tenaga kependidikan (62 responden). Hasil
penyebaran kuesioner dapat disimpulkan bahwa seluruh sivitas akademika memahami
dengan sangat baik visi misi Poltekkes Kemenkes Makassar.

Grafik 1.1 Tingkat Pemahaman Sivitas Akademika terhadap Visi Misi
Poltekkes Kemenkes Makassar

20

STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN
PENJAMINAN MUTU

2.1 Tata Pamong
Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem
pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam
universitas/institusi yang mengelola program studi. Hal-hal yang menjadi fokus di
dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian
rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan
sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel,
bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.
Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (goodgovernance) mencerminkan
kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan unit pengelola
program studi diploma dalam mengelola program studi.

Uraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di unit pengelola
program studi diploma untuk memilih pemimpin dan membangun sistem tata
pamong yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan adil.

Sistem Tata pamong yang kredibel tampak pada aspek dasar hukum organisasi
Poltekkes Kemenkes Makassar yang dijadikan acuan dalam sistem penyelenggaraan yaitu
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan yang diikuti dengan terbitnya Surat
Keputusan Menteri Kesehatan No.OT.02.03/I/4/03440 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan yang
diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia No.HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan
Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan diperbaharui kembali
dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.03/I.2/06284/2014
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. Sistem Tata Pamong Poltekkes Kemenkes
Makassar diperkuat dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI
No.855/Menkes/SK/IX/2009 tanggal 25 September 2009 tentang susunan dan Uraian
Jabatan serta tata hubungan kerja Politeknik Kesehatan.

BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 21

Tahun 2019

Poltekkes Kemenkes Makassar adalah Institusi yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan
No.515/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Poltekkes Depkes
Makassar pada Departemen Keuangan sebagai Institusi Pemerintah yang menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Penyelenggaraan Program studi
pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar mengacu kepada Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No.355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina
Penyelenggaraan Program Studi Pada Polteknik Kesehatan Kemenkes dari Kementerian
Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keberadaan dokumen tata
pamong yang menjadi acuan dasar dalam pengelolaan Organisasi Poltekkes Kemenkes
Makassar tersebut sangat menjamin dalam mewujudkan visi, terlaksananya misi,
tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi pengelolaan kegiatan yang kredibel,
transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.890/Menkes/Per/VIII/2007 tersebut
dan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.HK.03.05/I.2/03086/2012, maka sistem tata pamong yang ada telah berjalan sangat
efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama dan diperkuat dengan adanya Statuta
berdasarkan pertimbangan Senat dengan No.006/SENAT/IV/2019 tanggal 8 April 2019,
yang saat ini dalam proses pengusulan untuk mendapatkan pengesahan Menteri. Statuta
digunakan sebagai pedoman dasar penyelenggaraan Poltekkes Kemenkes Makassar
beserta ditegakkannya beberapa aturan yang bersifat eksternal seperti Peraturan
Pemerintah RI No. 53 tanggal 6 Juni 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang
kemudian dijabarkan dalam peraturan yang bersifat internal seperti Pedoman Perilaku
Pegawai Negeri Sipil di Poltekkes Kemenkes Makassar (SK Direktur Politeknik Kesehatan
No.KP.04.04.0120a tanggal 12 Januari 2012), Kode Etik Sivitas Akademika, Uraian tugas
pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Makassar (SK Direktur Politeknik Kesehatan
No.KP.04.04.0126A tanggal 12 Januari 2011), Standar pelayanan publik Poltekkes
Kemenkes Makassar (SK Direktur Politeknik Kesehatan No.02.02.07.0288 tanggal 31
Januari 2013), Pedoman mutu Poltekkes Kemenkes Makassar (SK Dirpol
No.PP.03.04/4.1/2018/2019 tanggal 02 April 2019) yang terdiri atas 28 pedoman dan
Prosedur mutu PKMS (SK Dirpol No.DP.03.04/4.1/0065/2019 tanggal 3 Januari 2019) yang
terdiri atas 46 prosedur mulai dari penerimaan mahasiswa baru, pelaksanaan proses
belajar mengajar, pengelolaan laboratorium, perpustakaan, praktek kerja klinik, praktek
kerja komunitas, ujian akhir, yudisium, wisuda dan lain-lain.
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 22

Tahun 2019

Sejak Poltekkes Kemenkes Makassar berdiri tahun 2001, telah terjadi 5 kali suksesi
kepemimpinan, yaitu periode pertama 2002 – 2005 Dr. Hj. Rostiaty Natsir, MSPH, periode
kedua 2006 – 2009 Hj. Nanni Russa, SKM., M.Si., M.Kes., periode ketiga dan keempat
2010 – 2013 dan 2014 – 2017 Dr. H. Ashari Rasjid, SKM., MS, dan periode kelima 2018-
2022 Ir. H. Agustian Ipa, M.Kes. Proses pemilihan Pembantu Direktur I, II dan III serta unsur
pendukung lainnya dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Untuk menjamin kredibilitas
pimpinan di Poltekkes Kemenkes Makassar, proses pemilihan pimpinan mengacu pada
kebijakan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Pemilihan pemimpin Poltekkes Kemenkes Makassar pada tahun 2018 dilaksanakan
sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Repuplik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/625/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK.01.07/MENKES/142/2018 tentang Pedoman Pemilihan Direktur dan Penetapan
Pembantu Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dan pengumuman yang
dikeluarkan oleh Sekertaris Badan PPSDM Kesehatan selaku Ketua Panitia Pusat Nomor
KP.03.02/4/01547/2018 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Direktur Poltekkes Kemenkes di
Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian
Kesehatan tahun 2018. Seleksi terbuka jabatan Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar
tahun 2018 dilaksanakan bersama dengan 16 Poltekkes lainnya di Lingkungan Badan
PPSDM Kesehatan yang mengundang PNS Dosen yang memenuhi syarat untuk
mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan umum yang mencakup
persyaratan administratif dan persyaratan substantif yang dapat diakses melalui laman
http://bppsdmk.kemkes.go.id/web/pengumuman/2339/seleksi-terbuka-jabatan-direktur-
poltekkes-kemenkes-tahun-2018.

Tahapan pemilihan Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar meliputi :
1. Pengumuman seleksi terbuka.
2. Pendaftaran online.
3. Seleksi administrasi.
4. Pengumuman hasil seleksi administrasi.
5. Uji kompetensi (Assessment Centre).
6. Pengumuman hasil uji kompetensi.
7. Pengumuman dan penyampaian hasil assessmen.
8. Proses pemilihan direktur oleh Senat Poltekkes.
9. Pengumuman peserta yang mengikuti uji kepatutan.
10. Uji kepatutan dan kelayanan di Badan PPSDM Kesehatan.

BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 23

Tahun 2019

Pelaksanaan seleksi pemilihan Direktur Poltekkes Kemenkes dilaksanakan dengan
menggunakan Sistem Informasi Pemilihan Direktur Poltekkes Kemenkes (SI-Pildir) yang
dapat diakses melalui laman http://pildir.bppsdmk.kemkes.go.id:8085, untuk pemilihan
Wakil Direktur diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Repuplik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/625/2018 tentang Pedoman Pemilihan Direktur dan Penetapan
Pembantu Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Keputusan Menteri
Kesehatan Repuplik Indonesia No.HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Kesehatan Repuplik Indonesia No.HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang
Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
menyatakan bahwa yang dapat menjabat menjadi Wakil Direktur adalah peserta yang telah
dinyatakan lulus dalam persyaratan administratif dan persyaratan substantif dalam seleksi
pemilihan Direktur Poltekkes Kemenkes dengan menggunakan Sistem Informasi Pemilihan
Direktur Poltekkes Kemenkes, yang berarti Wakil Direktur merupakan peserta yang telah
ditetapkan sebagai bakal calon direktur dan dinyatakan telah lulus asesmen melalui
penilaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kemampuan sosio kultural, Wakil
Direktur ditunjuk dan dilantik oleh Direktur yang terpilih dan ditetapkan setelah
mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan PPSDMK paling lambat dua minggu setelah
Direktur dilantik.

Pemilihan Ketua Jurusan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan
Repuplik Indonesia No.HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Kesehatan Repuplik Indonesia No.HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk
Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
menyatakan bahwa mekanisme penunjukkan dan penetapan Ketua Jurusan melalui
Direktur dengan menunjuk dan mengusulkan calon Ketua Jurusan yang memenuhi
persyaratan kepada Kepala Badan PPSDMK untuk mendapatkan persetujuan, Kepala
Badan PPSDMK menerbitkan rekomendasi persetujuan, dan setelah mendapatkan
persetujuan Direktur menetapkan Ketua Jurusan dengan Surat Keputusan Direktur dan
melantik Ketua Jurusan, adapun syarat calon Ketua Jurusan yaitu :
1. Dosen tetap di Jurusan yang bersangkutan dengan jabatan Lektor, dengan

pangkat/golongan minimal Penata/IIIC yang dibuktikan dengan SK Jabatan Fungsional
Dosen.
2. Jenjang pendidikan S2 Kesehatan atau S2 lain yang sesuai dengan bidang tugasnya,
pendidikan S2 lain yang sesuai dengan bidang tugasnya yaitu :
a. S2 Manajemen berlatar belakang pendidikan minimal D3 Kesehatan.
b. S2 Pendidikan berlatar belakang pendidikan minimal D3 Kesehatan.
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 24

Tahun 2019

c. S2 yang relevan dengan kompetensi jurusan berlatar belakang pendidikan minimal D3
Kesehatan.

3. Memiliki sertifikat pendidik.
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter

Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah (pusat atau daerah).
5. Tidak berstatus tugas belajar.
6. Usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada diusulkan kepada Kepala Badan

PPSDMK untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan.
7. DP3/SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik.
8. Tidak dalam proses atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.

Ketatnya persyaratan dan mekanisme seleksi yang dilaksanakan melalui beberapa
tahapan tersebut memberikan jaminan bahwa pimpinan yang terpilih adalah mereka yang
memiliki kredibilitas yang tinggi untuk memimpin Poltekkes Kemenkes Makassar. Selain
itu, pelaksanaan sistem tata pamong juga memegang prinsip akuntabel. Makna dari
akuntabel adalah bahwa penyelenggaraan sistem tata pamong di Poltekkes Kemenkes
Makassar senantiasa sejalan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah
peraturan yang berlaku. Akuntabilitas Kinerja Poltekkes Kemenkes Makassar dituangkan
dalam Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun dan dinilai
oleh Itjen Kementerian Kesehatan RI berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

LKjIP terdiri dari 4 (empat) Bab yang memuat :
Bab I : Penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis

organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II : Ringkasan/Ikhtisar perjanjian kerja tahun bersangkutan.
Bab III : Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi; dan Realisasi
anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
Bab IV : Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Penilaian LKjIP menggunakan Kerja Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja
dengan penilaian Komponen/Sub Komponen sebagai berikut :
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 25

Tahun 2019

A. Perencanaan Kinerja (30%)
I. Perencanaan strategis (10%)
a. Pemenuhan Renstra (2%)
b. Kualitas Renstra (5%)
c. Implementasi Renstra (3%)
II. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)
a. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)
b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)
c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)

B. Pengukuran Kinerja (25%)
I. Pemenuhan Pengukuran (5%)
II. Kualitas Pengukuran (12,5%)
III. Implementasi Pengukuran (7,5%)

C. Pelaporan Kinerja (15%)
I. Pemenuhan Pelaporan (3%)
II. Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)
III. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)

D. Evaluasi Internal (10%)
I. Pemenuhan Evaluasi (2%)
II. Kualitas Evaluasi (5%)
III. Pemanfaatan Evaluasi (3%)

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)
I. Kinerja yang Dilaporkan/Output (10%)
II. Kinerja dari Penilaian Stakeholder (10%)
Penilaian LKjIP dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian Kesehatan RI dengan

sebelumnya didahului oleh Self Assessment oleh Tim Internal Poltekkes Kemenkes
Makassar dan Satuan Pengawas Internal (SPI). Hasil penilaian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Poltekkes Kemenkes Makassar dalam 5 (lima) tahun terakhir (2014 –
2018) menunjukkan akuntabilitas yang sangat baik dengan nilai perolehan sebagai berikut:

2014: 96,31 (Nilai AA)
2015: 93,23 (Nilai AA)
2016: 93,46 (Nilai AA)
2017: 93,79 (Nilai AA)
2018 : 93,98 (Nilai AA)

BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 26

Tahun 2019

Poltekkes Kemenkes Makassar masuk dalam Buku Top 99 kompetisi inovasi
pelayanan publik Indonesia Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah berkompetisi dengan 515 institusi lainnya
(Tim evaluasi bersama WamenPAN-RB, deputi bidang pelayanan publik, Asdep Inovasi dan
SIPP) yang di publikasikan di harian Kompas pada tanggal 22 Februari 2014 serta di situs
menpan.

Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan menetapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar
berada dalam Klasifikasi I bersama dengan 9 Poltekkes lainnya. Terdapat 10 Poltekkes
Kemenkes yang masuk dalam Klasifikasi I dari 38 Poltekkes Kemenkes yang berada di
Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan. Klasifikasi Poltekkes Kemenkes ditetapkan
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik
Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan. Kriteria
klasifikasi UPT terdiri dari unsur utama yang mencakup kegiatan pendidikan, jumlah
mahasiswa, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sumber daya
manusia teknis, akreditasi, sarana dan prasarana teknis, kerjasama, dan bimbingan teknis;
dan unsur penunjang yang mencakup anggaran pendapatan belanja negara dan
penerimaan negara bukan pajak atau badan layanan umum.

Hasil Klasterisasi Poltekkes Kemenkes Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Pusat
Pendidikan SDM Kesehatan menggunakan indikator SDM (25%), Manajemen (30%),
Kinerja Mahasiswa (10%), dan Kinerja Dosen (35%) menempatkan Poltekkes Kemenkes
Makassar berada pada urutan Ke-5 dari 38 Poltekkes Kemenkes di Indonesia. Berdasarkan
apa yang sudah dicapai, maka tampak bahwa sistem tata pamong yang ada dalam
penyelenggaraan di Poltekkes Kemenkes Makassar sudah memiliki akuntabilitas yang
sangat baik.

Untuk menjamin transparansi sistem tata pamong yang ada, semua acuan selalu
disosialisasikan ke semua bagian terkait termasuk diantaranya tata cara penyusunan
Program Kerja dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RK-
AKL).Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)
dimulai dari penyusunan RKA-K/L yang dilakukan dari bawah (bottom up) mulai dari tingkat
jurusan/prodi dan unit dalam mengajukan usulan anggaran dalam bentuk penyusunan
rencana kerja dan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

RKA-K/L baik dari Jurusan maupun dari Unit digabungkan dalam RKA-K/L Pudir
kemudian ditelaah oleh Pudir II dan dibicarakan secara khusus melalui rapat anggaran
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 27

Tahun 2019

untuk menyusun skala prioritas yang diperlukan. Hasil rapat anggaran kemudian diajukan
ke Direktur untuk disetujui dan selanjutnya diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk
disahkan. RKA-KL yang telah disahkan oleh Kementerian Keuangan kemudian
diserahterimakan ke masing-masing Pudir dan Jurusan untuk dilaksanakan. Dengan
demikian semua bagian mengetahui penganggaran yang tersedia sesuai tupoksinya untuk
dapat dilaksanakan sehingga target kinerja di masing-masing bagian dapat tercapai.

Transparansi pengelolaan juga dilakukan dengan melakukan publikasi/diseminasi
terhadap beberapa dokumen kepada stakeholder dan masyarakat pada laman
http://spmi.poltekkes-mks.ac.id/diseminasi/. Dokumen yang dapat diakses pada laman
tersebut antara lain LKjIP Poltekkes Kemenkes Makassar (2014-2018), Rencana Kinerja
Tahunan (2014-2019), Perjanjian Kinerja Tahunan (2014-2019), Realisasi Anggaran
Poltekkes Kemenkes Makassar (2018 – 2019), dan Laporan Akademik Direktur Poltekkes
Kemenkes Makassar yang disampaikan dalam Rapat Senat Terbuka Luar Biasa (2015-
2018).

Poltekkes Kemenkes Makassar sejak Tahun 2012 telah melaporkan kegiatan
akademiknya ke Pangkalan Data Dikti melalui laman https://forlap.ristekdikti.go.id/
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 355/E/O/2012
tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Polteknik
Kesehatan Kemenkes dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan akademik menggunakan Sistem
Informasi Akademik Terpadu (SIMPADU) yang efektif mulai digunakan sejak tahun 2015.
SIMPADU Poltekkes Kemenkes Makassar terintegrasi dengan http://feeder.poltekkes-
mks.ac.id:8082/login sebagai penghubung dengan data pada Pangkalan Data Dikti
sehingga data pada SIMPADU terintegrasi dengan data pada Pangkalan Data Dikti (PD
Dikti). Mahasiswa sebagai salah satu user pengguna SIMPADU dapat mengakses Kartu
Hasil Studi (KHS) melalui SIMPADU sebagai salah satu bentuk transparansi nilai
mahasiswa. Selain itu berbagai fitur SIMPADU yang mendukung kegiatan akademik lebih
lanjut dijelaskan pada butir 6.4.1. Sistem Informasi.

Sebagai salah satu Satker Badan Layanan Umum (BLU), Poltekkes Kemenkes
Makassar wajib memiliki Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum. Dewan
Pengawas pada BLU bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada
Pejabat Pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU, baik dari aspek layanan maupun
aspek pengelolaan keuangan. Dewan Pengawas di Politeknik Kesehatan Makassar telah
dibentuk pada tanggal 19 Desember 2017 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 28

Tahun 2019

Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/654/2017 tentang Penetapan Dewan
Pengawas pada Tiga Belas Politeknik Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Periode
2017-2022. Dewan Pengawas pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar diketuai
oleh Drs. Zaenal Komar, Apt.,M.A (Kepala BBPK Jakarta), Anggota terdiri dari 2 orang
yakni Bapak Sudarmanto, SE.,M.M (Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Sulawesi Selatan), dan Prof. Dr. Muhammad Ali, SE.,MS (Dekan Sekolah Pascasarjana
Unhas) dan Sekertaris yang diangkat berdasarkan SK Direktur Poltekkes Kemenkes
Makassar No. KP.03.04.2447 tentang Penetapan Sekretaris Dewan Pengawas pada
Poltekkes Kemenkes Makassar yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU
Periode 2017-2022, Bapak Tiar Erawan, S.Ft.Physio.,M.Kes. Hasil pengawasan oleh
Dewan Pengawas disusun berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor Per-35/PB/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas pada
Badan Layanan Umum dan disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan, Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Penganggaran Poltekkes Kemenkes Makassar setiap bulannya dilaporkan kepada
Kementerian Keuangan melalui Aplikasi SMART. Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-
K/L untuk memudahkan Unit Kerja dalam melakukan monev kinerja program secara mandiri
(self evaluation) yang mencakup Aspek Implementasi (mengevaluasi pelaksanaan
program), Aspek Manfaat (Mengevaluasi hasil pelaksanaan program), dan Aspek Konteks
(Mengevaluasi relevansi program dengan need/problem sesuai dengan dinamika sosial dan
ekonomi). Selain itu, untuk perencanaan, pengukuran, dan laporan kinerja secara online
telah menggunakan aplikasi e-performance yang dapat diakses melalui https://e-
renggar.kemkes.go.id/index.php/home/performance_dashboard.

Berdasarkan proses yang sudah berjalan, sistem tata pamong di PKMS berjalan
sangat efektif melalui mekanisme sesuai aturan yang ada dan didukung dengan budaya
organisasi. Hal ini tampak pada hasil proses evaluasi audit internal yang dilakukan setiap
tahun untuk memastikan apakah sistem yang berjalan sudah sesuai dengan aturan yang
ada serta melihat kesesuaian antara Rencana Manajemen Mutu (RMM) di tiap bagian
dengan Laporan Monitoring Pencapaian Sasaran Mutu (LMPSM). Proses pelaksanaan
dipantau secara langsung oleh masing – masing pimpinan di tiap bagian dan secara khusus
oleh Pusat penjaminan mutu di tingkat jurusan dan Direktorat melalui para auditor internal
pada proses audit internal yang disampaikan secara tertulis sehingga pelaksanaannya
dapat lebih optimal.

BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 29

Tahun 2019

Semua peraturan yang bersifat eksternal selalu disosialisasikan kepada berbagai
pihak terkait secara berjenjang mulai dari unsur pimpinan, pengelola, dan sivitas akademika
untuk diketahui dan dilaksanakan. Sedangkan peraturan yang bersifat internal disusun
sesuai dengan ruang lingkup aturan yang ada. Seperti statuta disusun pada tingkat senat
yang kemudian disosialisasikan ke seluruh sivitas akademika. Sedangkan peraturan lainnya
disusun dengan membentuk tim penyusun yang bertugas untuk mengumpulkan bahan yang
dibutuhkan dalam penyusunan aturan tersebut. Sebagian besar proses penyusunan
melibatkan Pusat Penjaminan Mutu di tingkat Direktorat dan di tingkat jurusan, sehingga
masukan-masukan yang ada tetap bersifat koherensi, saling berhubungan dan tidak
bertentangan satu dan yang lainnya. Setiap aturan yang telah disepakati akan diajukan ke
Direktur untuk ditetapkan dan selanjutnya akan disosialisasikan sehingga bisa dipahami
bersama. Hal ini bertujuan untuk membangun tata pamong yang kredibel serta sebagai
bukti transparansinya sistem tata pamong maka beberapa peraturan telah diupload ke
dalam website sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam pelaksanaan SPMI, Pusat Penjaminan Mutu juga berperan dalam
memastikan sistem yang berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan SPMI mengikuti kaidah PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi,
Pengendalian, dan Pengembangan standar yang telah ditetapkan. Pada tahapan E –
Evaluasi dapat dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit mutu internal merupakan
sebuah proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit
dan mengevauasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah
terpenuhi.

Prinsip sistem tata pamong yang bertanggungjawab juga tampak pada berbagai
kegiatan mulai pada tingkat Direktorat, Jurusan, Prodi hingga pada setiap individu terkait.
Pada tingkat Direktorat pelaksanaan tata pamong yang bertanggungjawab tampak pada
ditandatanganinya perjanjian kinerja antara Direktur dan Kepala BPPSDM setiap tahun
yang harus dipertanggungjawabkan dalam laporan akuntabilitas kinerja (LKjIP).
Pertanggungjawab dalam LKjIP merupakan gambaran pertanggungjawab Institusi yang
berasal dari kinerja di tingkat direktorat, jurusan, prodi dan individu.

Selain itu, pimpinan PKMS senantiasa menanamkan rasa tanggungjawab dan
amanah dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Termasuk diantaranya adalah
dilaksanakannya penyusunan Laporan Kinerja Dosen (LKD) setiap akhir semester sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas tunjangan sertifikasi dosen yang sudah diterima. Begitu
juga dengan kewajiban setiap PNS untuk menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada

BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 30

Tahun 2019

setiap tahun anggaran dan melaporkan hasil pencapaian sasaran kinerja yang telah
dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tunjangan kinerja yang sudah diterima.

Tanggung jawab penggunaan dana dalam setiap kegiatan mulai di tingkat direktorat
(unit/urusan) dan jurusan/prodi dibuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan
Pertanggungjawaban Keuangansesuai dengan RK-AK/L dalam bentuk Kuitansi dan
Lampiran.Dalam hal tanggung jawab penggunaan dana keuangan untuk kegiatan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat, dosen diwajibkan untuk menyusun Laporan Penelitian
dan Log Book Kegiatan yang berisi dokumen pengeluaran dana kegiatan sesuai dengan
RAB Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disetujui oleh Reviewer
dan dalam Surat Keputusan Penelitian dan Pengabmas setiap tahun.

Prinsip adil juga diterapkan pada sistem tata pamong di Poltekkes Kemenkes
Makassar. Diantaranya penerapan sistem finger print dalam proses absensi kehadiran
pegawai. Hal ini memberikan dampak bukan hanya pada proses reward dan
punishmentyang jelas, tapi mampu membentuk budaya disiplin yang lebih baik. Contohnya
adalah diumumkannya nama-nama pegawai yang memiliki kehadiran yang terbaik dan
terburuk tanpa melihat kedudukan dan jabatan yang bersangkutan. Hal tersebut juga
dijadikan dasar dalam pembayaran ULP (Uang Lauk Pauk) dan Remunerasi yang didasari
oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2015 tentang
pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di Lingkungan Kementerian
Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indoneia Nomor 53 tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, bentuk pelaksanaan sistem tata pamong yang adil
juga tampak pada dilaksanakannya berbagai kegiatan yang bersifat internal dan eksternal
dengan melibatkan berbagai unsur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban
oleh individu yang bersangkutan, melibatkan tenaga kependidikan pada berbagai kegiatan
akademik dan memberikan berbagai dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan
kebutuhan dan perencanaan yang sudah ditetapkan, memfasilitasi pengadaan buku ajar
dan pengabdian kepada masyarakat secara proporsional disetiap jurusan serta melakukan
proses seleksi yang sangat transparan pada pelaksanaan penelitian dan lain-lain.

Prinsip keadilan juga tercermin dalam komposisi anggota Senat Poltekkes Kemenkes
Makassar. Susunan Anggota Senat Poltekkes Kemenkes Makassar berjumlah 40 orang
dan Perwakilan Badan PPSDM Kesehatan (ex officio) yang terdiri dari Ketua, Sekertaris,
dan Anggota. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia No. HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan
Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dinyatakan bahwa Senat
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 31

Tahun 2019

Poltekkes Kemenkes terdiri atas: a. Ketua Senat merangkap anggota, b. Sekretaris senat
merangkap anggota; c. Anggota Senat terdiri atas 1) Para pembantu Direktur, Para Ketua
Jurusan, Perwakilan Dosen; dan 4) Perwakilan Pejabat Struktural dari Badan PPSDM
Kesehatan (ex officio). Untuk memberi rasa keadilan, maka jumlah anggota senat yang 40
orang ditetapkan masing-masing jurusan diwakili oleh 5 orang sudah termasuk mereka
yang memegang jabatan baik Direktur maupun Pembantu Direktur.

2.2 Struktur Organisasi, Koordinasi dan Cara Kerja Unit Pengelola Program Studi Diploma

Gambarkan struktur organisasi unit pengelola program studi diploma serta tugas/fungsi dari
tiap unit yang ada.

Struktur organisasi, koordinasi dan cara kerja di PKMS sesuai dengan struktur
organisasi yang ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tanggal 20 Agustus
2018 yang diturunkan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar
Nomor OT.01.01/4.1/2038/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan
Makassar tanggal 4 April 2019, yaitu :

DEWAN DIREKTUR SENAT
PERTIMBANGAN/ Ir. H. Agustian Ipa, M.Kes BAGIAN AKADEMIK DAN UMUM

PENGAWAS WADIR I WADIR II WADIR III Muh. Gazali, S.Sos., M.M.Kes
Dr. Rusli, Apt., Sp.FRS Anshar, S.Pd., S.Ft.Physio., Dr. H. Herman, S.Pd., M.Kes

M.Kes

SATUAN PENGAWAS INTERNAL
Dr. H. Ashari Rasjid, SKM., MS
Mulyadi, SKM., M.Kes
Muh. Basri, S.ST., M.Kes

H. Muhammad Nur, S.SiT., S.Kep., M.Kes

JURUSAN PUSAT PENELITIAN DAN UNIT TEKNOLOGI INFORMASI INSTALASI
Keperawatan, Kebidanan, Analis Kesehatan, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Perie Bagoes Handoko, S.Kom., MT
Kesehatan Lingkungan, Gizi, Fisioterapi, Farmasi, UNIT LABORATORIUM TERPADU SUBBAGIAN ADMINISTRASI
Dr. Rudy Hartono, SKM., M.Kes AKADEMIK
Keperawatan Gigi Hendra Stevani, S.Si., M.Si Asri Yassi, SE
UNIT PERPUSTAKAAN TERPADU
PRODI DIPLOMA III PUSAT PENGEMBANGAN SUBBAGIAN ADMINISTRASI
Keperawatan Makassar, Kebidanan, Analis PENDIDIKAN Andi Ruhban, S.ST., M.Kes KEMAHASISWAAN, ALUMNI
Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Gizi, Fisioterapi, UNIT BISNIS
Farmasi, Keperawatan Gigi, Keperawatan Pare – Pare Siti Nurl Fajriah, S.Pd., S.Ft.Physio., M.Kes DAN KERJASAMA
Hj. Zaenab, SKM., M.Kes Manjilala, S.Gz., M.Gizi
PRODI DIPLOMA IV PUSAT PENJAMINAN MUTU SUBBAGIAN KEUANGAN DAN
Keperawatan, Kebidanan, Analis Kesehatan, M. Askar, S.Kep.Ns., M.Kes BARANG MILIK NEGARA
Kesehatan Lingkungan, Gizi, Fisioterapi, Farmasi,
Hastuti, SE
Keperawatan Gigi SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN

PRODI PROFESI UMUM
Hairuddin Hady, S.Sos., M.Kes

PRODI MAGISTER TERAPAN

PRODI DOKTOR TERAPAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Penjabaran tugas dan fungsi di tiap unit selain mengacu pada Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber

BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 32

Tahun 2019

Daya Manusia Kesehatan tanggal 20 Agustus 2018, juga mengacu pada Surat Keputusan
Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar Nomor OT.01.01/4.1/2038/2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Makassar tanggal 4 April 2019, yaitu :

Direktur menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan
Politeknik Kesehatan Makassar antara lain:
a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Politeknik Kesehatan Makassar;
b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
e. pelaksanaan kerja sama;
f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Poltekkes

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa,
dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.Dalam
melaksanakan tugas sehari – hari, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur yang
berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

Wakil Direktur terdiri atas Wakil Direktur I bidang akademik, Wakil Direktur II
bidang keuangan, kepegawaian dan administrasi umum dan Wakil Direktur III bidang
kemahasiswaan dan kerja sama. Wakil Direktur I, mempunyai tugas membantu direktur
dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem
informasi, Wakil Direktur II mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin
pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umumdan Wakil
Direktur III bertugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang
kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Senat Politeknik Kesehatan Makassar merupakan organ nonstruktural yang
menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan
akademik mempunyai tugas pokok antara lain memberikan pertimbangan kebijakan
akademik dan pengembangan Poltekkes Kemenkes sesuai peraturan perundangan;
Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta
kepribadian sivitas akademika sesuai dengan peraturan perundangan; Merumuskan,
menetapkan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Poltekkes Kemenkes; Memberi
pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Direktur dalam pelaksanaan otonomi
perguruan tinggi bidang akademik; Menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar

BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 33

Tahun 2019

akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes; Memberikan pertimbangan
kepada Direktur Poltekkes Kemenkes berkenaan dengan Dosen yang dicalonkan
memangku jabatan akademik; serta Mengusulkan kepada Kepala Badan PPSDM
kesehatan berkenaan dengan calon-calon yang telah dipilih oleh Senat untuk diangkat
menjadi Direktur;

Dewan Pengawas merupakan organ nonstruktural yang menjalankan fungsi
pertimbangan nonakademik Politeknik Kesehatan Makassar. Dewan Pengawas bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU
mengenai pengelolaan BLU, baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan
keuangan. Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga/Ketua Dewan Kawasan atas persetujuan Menteri Keuangan. Komposisi
keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat dari Kementerian
Negara/Lembaga/Dewan Kawasan dan Kementerian Keuangan, serta tenaga ahli yang
sesuai dengan layanan BLU berjumlah 3 (tiga) orang. Dalam rangka mendukung
penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang Sekretaris Dewan
Pengawas. Dewan Pengawas di Politeknik Kesehatan Makassar telah dibentuk pada
tanggal 19 Desember 2017 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.01.07/MENKES/654/2017 tentang Penetapan Dewan Pengawas pada Tiga
Belas Politeknik Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Periode 2017-2022.

Satuan Pengawas Internal (SPI) Poltekkes Kemenkes Makassar merupakan
organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur
Politeknik Kesehatan Makassar. Pengawasan Intern pada BLU dilaksanakan dengan
mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 200/PMK.05/2017
tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum. Tim Pengelola Satuan
Pengawas Internal (SPI) Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar ditetapkan
berdasarkan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar No.
KP.04.03/2.1/2752/2018 tanggal 01 Agustus 2018. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim
Pengelola Satuan Pengawas Internal bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

Bagian Akademik dan Umum merupakan unsur pelaksana administrasi
Politeknik Kesehatan Makassar yang menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada
seluruh unsur di lingkungan Politeknik Kesehatan Makassar yang mempunyai tugas
melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian,
dan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, bagian akademik dan umum
menyelenggarakan fungsi:
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 34

Tahun 2019

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran
kegiatan Poltekkes;

b. penyiapan bahan administrasi akademik;
c. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi kerja sama;
d. pelaksanaan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
e. pengelolaan data dan informasi;
f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
g. pelaksanaan urusan keuangan;
h. pengelolaan barang milik negara dan administrasi pengadaan barang dan jasa;
i. penataan organisasi dan tata laksana;
j. pelaksanaan urusan kepegawaian;
k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan

Politeknik Kesehatan Makassar
Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan administrasi akademik dan pengelolaan data dan informasi. Subbagian
Administrasi Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasamamempunyai tugas melakukan
urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni dan penyiapan bahan administrasi kerja
sama. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negaramempunyai tugas melakukan
urusan keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan administrasi pengadaan barang
dan jasa. Subbagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan kepegawaian,
hubungan masyarakat, penataan organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Jurusan, merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada direktur mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi
dan/atau Pendidikan Profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan
teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi. Poltekkes Kemenkes
Makassar memiliki 8 jurusan yaitu :
1. Keperawatan
2. Kebidanan
3. Keperawatan Gigi
4. Kesehatan Lingkungan
5. Teknologi Laboratorium Medis

BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 35

Tahun 2019

6. Fisioterapi
7. Farmasi
8. Gizi.

Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih diantara Kelompok
Dosen dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur; Dalam melaksanakan tugas
sehari-hari Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan yang dipilih diantara Kelompok
Dosen.

Masing – masing Jurusan mempunyai beberapa Program Studi sesuai dengan
bidang keilmuan serta kebutuhan peningkatan dan pengembangan keahlian. Poltekkes
Kemenkes Makassar memiliki 9 program studi D.III yaitu :
1. Prodi D.III Keperawatan Makassar
2. Prodi D.III Keperawatan Pare-pare
3. Prodi D.III Kesehatan Gigi
4. Prodi D.III Kebidanan
5. Prodi D.III Sanitasi
6. Prodi D.III Teknologi Laboratorium Medis
7. Prodi D.III Fisioterapi
8. Prodi D.III Farmasi
9. Prodi D.III Gizi.
Untuk prodi D.IV, PKMS telah memiliki 8 prodi D.IV, yaitu :
1. Prodi D.IV Keperawatan
2. Prodi D.IV Terapi Gigi
3. Prodi D.IV Kebidanan
4. Prodi D.IV Sanitasi Lingkungan
5. Prodi D.IV Teknologi Laboratorium Medis
6. Prodi D.IV Fisioterapi
7. Prodi D.IV Gizi dan Dietetika
8. Prodi D.IV Farmasi.
Dan 3 prodi profesi, yaitu :
1. Prodi Profesi Dietisien
2. Prodi Profesi Fisioterapi
3. Prodi Kebidanan.

Program Studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang
memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi
dan/atau Pendidikan Profesi. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 36

Tahun 2019

merupakan seorang dosen yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan dari Jurusan dan
bertanggungjawab langsung kepada Ketua Jurusan.

Pusat merupakan unsur pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan
mutu. Pusat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur. Kepala pusat
diangkat dan diberhentikan oleh direktur. Pusat pada Poltekkes kelas I terdiri atas : Pusat
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; Pusat pengembangan pendidikan; dan
Pusat penjaminan mutu.

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana
yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian terapan, pengabdian kepada
masyarakat, dan publikasi yang berada di bawah Direktur; dipimpin oleh seorang Kepala
yang ditunjuk oleh Direktur dan bertanggungjawab kepada Direktur serta secara teknis
fungsional dibina oleh Wakil Direktur I.

Pusat Pengembangan Pendidikan adalah unsur pelaksana akademik yang
bertugas melakukan kajian dan pemantauan serta kegiatan koordinasi pengembangan
pendidikan dalam rangka peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan, fasilitas
pendidikan dan program pengembangan pendidikan. Pusat Pengembangan Pendidikan
dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk oleh Direktur dan bertanggungjawab kepada
Direktur serta secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I.

Pusat Penjaminan Mutu (PPM) adalah unsur pelaksana yang melaksanakan tugas
dan fungsi di bidang penjaminan mutu yang berada di bawah Direktur; dipimpin oleh
seorang Kepala yang ditunjuk oleh Direktur dan bertanggungjawab kepada Direktur serta
secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I. PPM bertugas melakukan penjaminan
mutu pendidikan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program
penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang jelas. Fungsi dari PPM
adalah Perencanaan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal secara
keseluruhan di Poltekkes Kemenkes Makassar; Penyusunan perangkat dokumen
(kebijakan mutu, manual mutu, dan standar mutu) yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan sistem penjaminan mutu; Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu;
Pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu; Pelaksanaan audit mutu akademik
internal dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu; Penyusunan laporan secara
berkala pelaksanan penjaminan mutu internal; serta bertugas mengkoordinir kegiatan
penjaminan mutu di jurusan.

Unit PerpustakaanTerpadu adalah unit penunjang teknis di bidang perpustakaan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 37

Tahun 2019

sehari – hari oleh Wakil Direktur III; dipimpin oleh seorang kepala yang ditetapkan oleh
Direktur bertugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; Fungsi Unit Perpustakaan yaitu
Penyediaan dan pengolahan bahan pustaka; Pemberian layanan dan pendayagunaan
bahan pustaka; Pemeliharaan bahan pustaka; Pengembangan perpustakaan; Pelaksanaan
urusan tata usaha perpustakaan; dan Melakukan koordinasi penanggungjawab ruang baca
di masing-masing jurusan yang sudah ditunjuk oleh ketua jurusan.

Unit Laboratorium Terpadu, adalah unit penunjang teknis di bidang laboratorium
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara teknis
fungsional sehari-hari dibina oleh Wakil Direktur I.Unit laboratorium terpadu bertugas
meberikan layanan bahan dan peralatan laboratorium untuk keperluan pendidikan,
penelitian dan pengabidan kepada masyarakat. Fungsi dari Unit laboratoriumterpadu yaitu :
Perencanaan, Penyediaan dan pengolahan bahan laboratorium;Pemberian layanan dan
pendayagunaan bahan dan peralatan laboratorium;Pemeliharaan bahan dan peralatan
laboratorium;Pelaksanaan urusan tata usaha laboratorium; Pengembangan laboratorium;
dan Melakukan koordinasi dengan Sub Unit Laboratorium atau penanggungjawab
laboratorium di masing-masing jurusan. Poltekkes Kemenkes Makassar memiliki
laboratorium di masing-masing jurusan, dengan jumlah laboratorium sesuai dengan
kurikulum yang ada, yaitu :
1. Laboratorium di jurusan keperawatan yaitu ; Laboratorium Anak, Gawat Darurat,

Keperawatan Medikal Bedah (KMB), Kebutuhan Dasar Manusia (KDM), Maternitas,
Jiwa dan Komuniti.
2. Laboratorium di jurusan Gizi ; Laboratoriumpenyelenggaraan makanan,
Laboratoriumteknologi pangan, Laboratoriumkimia, Laboratoriummikrobiologi,
Laboratoriumpenilaian status gizi dan Laboratoriumkomputer.
3. Laboratorium di jurusan keperawatan gigi yaitu ; Laboratoriumklinik dan pre klinik.
4. Laboratorium di jurusan Analis Kesehatan yaitu : Laboratoriumkimia, mikrobiologi,
parasitology, hematologi dan kimia klinik.
5. Laboratorium di jurusan Kebidanan yaitu : Laboratoriumasuhan kehamilan, persalinan,
masa nifas, bayi dan balita , KB serta gangguan sistem reproduksi.
6. Laboratorium di jurusan Fisioterapi yaitu : Laboratoriummanual terapi, exercise,
anatomi, elektroterapi, gymnasium dan pemeriksan.
7. Laboratorium di jurusan Farmasi yaitu : Laboratoriumfarmasetika, kimia farmasi dan
biologi farmasi.
8. Laboratorium di jurusan kesehatan lingkungan yaitu : Laboratoriumkimia, mikrobiologi,
BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 38

Tahun 2019

udara/tanah, air, vector dan parasite.

Unit Pengelola Usaha adalah unit penunjang teknis mempunyai tugas

melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber

pendanaan Politeknik Kesehatan Makassar dalam rangka menerapkan pola pengelolaan

keuangan badan layanan umumdan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Direktur.

Kelompok tenaga fungsional, adalah tenaga yang diangkat atau bekerja dalam

jabatan fungsional sesuai bidang teknisnya. Tenaga fungsional di Poltekkes Kemenkes

Makassar terdiri atas tenaga pendidik dan kependidikan.

Kelompok Tenaga Fungsional pendidik adalah dosen yang terdiri atas dosen

tetap, dosen tidak tetap dan dosen tamu. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh

waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap. Dosen tidak tetap adalah dosen yang

bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap dan dosen tamu

adalah seseorang yang diundang untuk mengajar selama jangka waktu tertentu.

Kelompok tenaga fungsional kependidikan adalah tenaga-tenaga yang diangkat

dalam jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. Terdiri atas tenaga fungsional

penunjang akademik dan tenaga fungsional administrasi. Tenaga fungsional penunjang

akademik bertugas menunjang kegiatan akademik di Poltekkes Kemenkes Makassar

seperti pustakawan. Teknisi, pranata computer dan laboran. Tenaga fungsional administrasi

adalah tenaga fungsional kepegawaian, administrasi keuangan, arsiparis, perencana dan

operator computer yang diangkat sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku

berdasarkan usulan Direktur.

No. Nama Generik Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi
Unit Perguruan Tinggi

(1) (2) (3) (4)
Direktur, Wakil
1 Pimpinan Direktur I, II dan III 1. Direktur sebagai Top Manager

institusi yang memimpin penyelenggaraan

pendidikan, penelitian,

pengabdian kepada masyarakat,

pembinaan civitas akademika dan

administrasi serta hubungan

dengan lingkungannya.

2. Wakil Direktur I bertugas

membantu direktur dalam

memimpin pelaksanaan pendidik

an, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat.

3. Wakil Direktur II bertugas

membantu direktur dalam

memimpin pelaksanaan kegiatan

BAN-PT: Borang Unit Pengelola Prodi Diploma III Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar 39

Tahun 2019