E-book Ijtima' Sanawi DPS Tahun 2021

KEYNOTE SPEECH WAKIL PRESIDEN
PADA PEMBUKAAN IJTIMA’ SANAWI
DEWAN PENGAWAS SYARIAH SE-INDONESIA TAHUN 2021

Assalamuálaikum warahmatullahi wabarakatuh
Bismillahirrohmanirrohim,

Yang saya hormati:
Gubernur Bank Indonesia;
Menteri Keuangan;
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia; serta
Para undangan dan peserta yang berbahagia.

Saya menyambut baik atas diselenggarakannya
pertemuan tahunan Ijtima Sanawi Dewan
Pengawas Syariah se Indonesia, yang tahun ini
mengangkat tema: “Penguatan peran DPS dalam
mendukung ekosistem ekonomi Syariah melalui
digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana
sosial Islam”. Tema ini memiliki munasabah
(relevansi) yang kuat dengan kondisi yang terjadi
saat ini dan bersesuaian dengan agenda yang sedang dijalankan Pemerintah.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, digitalisasi ekonomi menjadi
fenomena yang tidak terelakkan ( ‫)ممالا ب اه ا‬. Proses digitalisasi semakin terakselerasi
dengan terjadinya pandemi covid-19, di mana setiap orang dipaksa untuk tidak
berinteraksi secara langsung karena merupakan bagian protokol kesehatan, dan
kemudian menggantinya dengan berinteraksi melalui ruang virtual. Diyakini telah
terjadi perubahan perilaku masyarakat terhadap penggunaan sistem digital yang
menjadi suatu kebutuhan.

Proses digitalisasi ini secara pasti juga akan masuk di sektor ekonomi dan keuangan
syariah. Oleh karena itu, penting sekali bagi setiap pemangku kepentingan untuk
mempersiapkan infrastruktur ataupun suprastrukturnya secara lebih matang. DPS
sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengawasan kepatuhan kesyariahan di
setiap Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah harus terinformasi dengan baik terkait
digitalisasi ekonomi. DSN MUI juga perlu untuk menyiapkan perangkat fatwa sebagai
alat para DPS melakukan pengawasan di Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah.

i

Fenomena digitalisasi merupakan peluang besar bagi percepatan pertumbuhan
ekonomi Syariah di Indonesia, dan diyakini dapat mempercepat penetrasi pasar
Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah. Hal itu dikarenakan: Pertama, digitalisasi
sangat potensial menarik generasi muda yang jumlahnya sangat besar, untuk masuk
dan terlibat langsung ke pasar Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah. Secara statistik,
penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial. Mereka
inilah yang akan menjadi pelaku penting ekonomi Syariah digital karena telah melek
internet sejak usia dini dan cenderung memiliki minat yang besar untuk memilih gaya
hidup yang sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Selain itu, anak muda juga mendominasi generasi yang populer disebut Gen-Sy, yaitu
generasi yang ingin menyeimbangkan kehidupan duniawi dan rohaninya. Anak-anak
muda ini akrab dengan produk dan layanan perbankan Syariah. Ditambah lagi dengan
pandemi Covid-19 yang menjadikan mayoritas publik (58,8%) cenderung lebih religius
dan lebih memilih lembaga keuangan dengan prinsip Syariah. Data ini harus
dimanfaatkan dan dikelola betul, sehingga dapat dikonversi ke dalam akselerasi
peningkatan ekonomi Syariah.

Alasan kedua adalah karena digitalisasi ekonomi memaksa pelaku pasar untuk
menyediakan produk dan layanan Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah yang lebih
kompetitif, memudahkan, efektif serta efisien. Dan oleh karenanya perlu didukung
oleh berbagai pemangku kepentingan. OJK harus segera mengeluarkan perangkat
peraturan yang mengikuti trend digital tersebut sehingga dapat menjaga kenyaman
berinvestasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. DSN MUI juga harus cepat
memberikan panduan nilai-nilai Syariah dalam perkembangan ekonomi digital ini,
sehingga kepercayaan kesyariahan dari masyarakat terhadap Lembaga keuangan dan
bisnis Syariah tetap terjaga dengan baik. Pelaku industri keuangan Syariah agar
menciptakan produk atau layanan yang bisa lebih memudahkan masyarakat untuk
mengakses Lembaga keuangan dan bisnis Syariah, karena salah satu fungsi dari
Lembaga keuangan dan bisnis Syariah ialah untuk melayani publik agar lebih mudah
memperoleh kebutuhannya (Khidmah ijtimaiyah li taysir almuhtajin wa al mudthorin).

Saudara-saudara sekalian,

Tema yang diangkat Ijtima ulama juga sesuai dengan agenda Pemerintah dalam upaya
memperkuat perekonomian nasional, yaitu mendorong ekonomi Syariah menjadi pilar
penting dalam perekonomian nasional dengan fokus pada; (a). pengembangan
industri produk halal, (b). pengembangan industri keuangan syariah, (c).
pengembangan dana sosial syariah, serta (d). pengembangan dan perluasan usaha
Syariah.

Berbagai ikhtiar telah dilakukan Pemerintah dalam mewujudkan 4 fokus di atas.
Pemerintah berupaya menciptakan ekosistem keuangan Syariah yang lebih lengkap.
Di bidang perbankan, tiga bank Syariah milik Pemerintah digabung menjadi satu bank
sehingga diharapkan dapat menjadi lokomotif sektor keuangaan syariah di tanah air.
Selain itu, Pemerintah juga ingin memperbanyak pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM),

ii

Baitul Mal wat-Tanwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dan koperasi
syariah, termasuk dukungan pengembangannya.

Di bidang pembiayaan, berbagai instrumen keuangan syariah juga telah diupayakan
oleh pemerintah seperti peluncuran surat berharga syariah atau sukuk,
pengembangan filantropi Islam melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Cash Waqf
Linked Sukuk (CWLS), serta hadirnya sejumlah aplikasi dan kanal-kanal keuangan
syariah secara digital di market place.

Di sektor rill, pemerintah juga terus berupaya mengembangkan rantai pasok produk
halal atau halal supply value chain, di antaranya dengan mendirikan berbagai Kawasan
Industri Halal (KIH). KIH diharapkan akan menciptakan ekosistem produk halal dalam
satu kawasan. Selanjutnya, yang mejadi tantangan bagi kita adalah mengisi kawasan
industri halal dan menarik pelaku usaha termasuk UMKM menjadi bagian dari
ekosistem KIH.

Pemerintah juga mendorong secara intensif pengembangan Islamic social fund, berupa
zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Terkait wakaf, menurut hasil Survei Indeks
Literasi Wakaf 2020, literasi wakaf di Indonesia relatif masih rendah. Dahulu wakaf
dilakukan melalui aset tetap seperti tanah agar mudah dijaga, tidak berkurang dan
tidak hilang. Saya berharap, pada era kekinian aset wakaf bisa berupa aset bergerak
seperti saham, surat berharga, deposito syariah, bahkan dana yang disimpan di
rekening wakaf. Selama aset pokoknya tidak berkurang dan yang dibagikan adalah
hasil pengembangannya.

Tugas pemerintah bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah mendorong dan
memastikan perbaikan tata kelola lembaga wakaf, agar dana yang dihimpun
memenuhi kaidah-kaidah wakaf dan tidak disalahgunakan. Dana wakaf adalah dana
abadi umat, yang jumlah pokoknya tidak boleh berkurang, tetapi manfaatnya terus
berkembang. Dalam konteks ini MUI telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang
pada tahun 2002, dan pemerintah juga telah menginisiasi Gerakan Nasional Wakaf
Uang (GNWU) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo. Diharapkan di masa
mendatang, dana sosial syariah ini betul-betul dioptimalkan sehingga dapat
berpengaruh signifikan bagi peningkatan kesejahteraan umat Islam.

Hadirin yang berbahagia,

Ekonomi dan keuangan syariah tidak boleh dilihat hanya dari sisi kesesuaian syariahnya
saja, melainkan juga harus efisien dan kompetitif sehingga menjadi pilihan yang
rasional bagi semua orang, tidak hanya bagi kaum muslim saja.

Saya meyakini Dewan Pengawas Syariah dapat menyesuaikan diri dengan cepat
mengikuti perkembangan fenomena ekonomi saat ini yang bergerak cepat ke ranah
ekonomi digital. Fungsi dan peran DPS sangat vital dalam rangka memastikan
dijalankannya prinsip Syariah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah, yang dalam
ekonomi digital permasalahannya pasti sangat berbeda dibanding sebelumnya.

iii

Perangkat pengawasan yang dibutuhkan DPS berupa fatwa dan pedoman
implementasi fatwa juga harus dapat mengikuti arah perkembangan ekonomi digital
ini. DSN-MUI yang punya tugas dan peran merumuskan fatwa dan pedoman
implementasi fatwa telah memiliki perangkat metodologi penetapan fatwa yang
sangat memungkinkan untuk cepat merespons kebutuhan tersebut. Manhajul ifta
yang telah mengakar kuat di DSN diharapkan juga terus dikembangkan, mengikuti
perkembangan dan tuntutan zaman. Hal itu sangat dimungkinkan karena wilayah
mu’amalah merupakan ladang yang luas untuk dilakukan ijtihad-ijtihad baru dalam
pengembangan ekonomi Syariah yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman,
tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah diletakkan oleh para Ulama.

Manhajul ifta di DSN-MUI yang saat ini ada merupakan formulasi yang telah disesuaikan
dengan corak keberagamaan umat Islam di Indonesia yang moderat (wasathy), tidak
rigid/kaku (tasyadudi) dan tidak menggampangkan (tasahuli). Oleh karena itu, manhaj
yang mengedepankan pendekatan tadriji (gradual) dan makhariji (solutif) menjadi
pilihan yang diyakini lebih tepat, sehingga masih tetap bisa menjaga daya saing LKS
dan LBS dalam membuat produk dan fitur, dan di sisi lain tetap masuk dalam lingkup
manhaj yang mu’tabar. Pendekatan seperti inilah yang diharapkan dapat
menghadirkan ekonomi Syariah dengan wajah yang lebih inklusif. Sehingga dapat
menggaet lebih luas segmen masyarakat untuk bermu’amalah melalui ekonomi
Syariah.

Saya berharap Ijtima Sanawi DPS se Indonesia tahun 2021 ini dapat merumuskan
pokok-pokok pikiran yang konstruktif serta dapat terjalin sinergi dan koordinasi yang
lebih baik di antara stakeholders ekonomi Syariah, sehingga lebih mudah untuk
melakukan upaya penguatan ekonomi Syariah di Indonesia.

Akhirnya, dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”, Ijtima’ Sanawi Dewan
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tahun 2021 secara resmi saya nyatakan
dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ‘inayah-Nya dan meridai setiap
ikhtiar yang kita lakukan.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thariiq
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

iv

SAMBUTAN
WAKIL KETUA UMUM MUI

Oleh: Dr. Buya Anwar Abbas, MM, M.Ag
Wakil Ketua Umum MUI

‫ أما بعد‬.‫الحمد لله رب العالمين والصلا ة والسلا م على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين‬

Yang terhormat,

• Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang sekaligus juga ketua Dewan Pengawas
DSN-MUI: Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin;

• Ketua Dewan Komisioner OJK: Bapak Prof. Dr. Wimboh Santoso, SE., MSc;
• Gubernur Bank Indonesia: Bapak Dr. Perry Warjiyo, SE, MSc
• Menteri Keuangan RI/Sekretaris KNEKS: Ibu Dr. Sri Mulyani Indrawati, SE, MSc;
• Menteri Kominfo: Bapak Johnny Gerard Plate
• Para Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Industri Keuangan dan Bisnis Syariah se-

Indonesia;
• Para Direksi dan Manajemen di Industri Jasa Keuangan dan Bisnis Syariah;
• Para undangan lainnya yang hadir pada acara Ijtima’ Sanawi DPS ini.

Puji syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang tiada henti melimpahkan
rahmat, taufiq, hidayah serta ‘inayah-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita semua
dapat menghadiri acara Ijtima’ Sanawi Dewan Pengawas Syariah tahun 2021, dengan Tema
“Penguatan Peran DPS dalam Mendukung Ekosistem Ekonomi Syariah melalui Digitalisasi
dan Kolaborasi Dana Komersial dan Dana Sosial Islam”.

Shalawat serta salam semoga terus melimpah kepada junjungan nabi besar
sayyidina Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, serta kepada setiap orang
yang mengikutinya hingga akhir zaman.

Hadirin dan hadirat yang berbahagia

Ekonomi Syariah yang kita kembangkan dan sudah menjadi sistem ekonomi
nasional di Indonesia, merupakan penjabaran dan implementasi dari ajaran Islam yang
menjadi keyakinan (living law) umat Islam di Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam sebagai sebuah sistem ajaran memiliki

karakteristik universal dan menyeluruh (Asy-syumul). Universalitas ajaran Islam terwujud

dalam lingkup keberlakuan, tujuan, dan cakupannya. Dari aspek keberlakuannya, ajaran

Islam berlaku untuk seluruh umat manusia di manapun berada, sebagaimana dijelaskan Al-

Quran: ‫َوَلآ اَْر َسْلٰ َك اِاب َكلۤافاةً ّلِِلالا ِس َ ِشًْْيا اونَ ِذيْاًرا اوٰلكِ ان اَْكثَاَر الالا ِس َب ياَْعلَ ُمْوَن‬

v

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua umat
manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahui (QS.Saba/34:28).

‫َوَلآ اَْر َسلْٰ َك اِاب َرْْحَةً ّلِِلْ ٰعلَ ِمْ َي‬
Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat
bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya/21:107).

Dari aspek tujuannya, menurut para ulama ushuliyyin bahwa tujuan ajaran Islam
adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

)‫ وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا (الموافقات في أصول الشريعة – امام الشاطبي‬... ‫هذه الشريعة‬

Sementara dari aspek cakupannya, ajaran Islam meliputi seluruh kehidupan
manusia yang saling berkaitan, baik hubungan dengan Allah dalam ibadah
(hablumminallah) maupun hubungan dengan manusia dan alam semesta
(hablumminannas dan hablum ma`al `alam atau disebut juga mu`amalah).

Ajaran Islam yang mulia tentu tidak akan memberikan nilai manfaat bagi manusia
apabila tidak diwujudkan. Oleh karena itu, merealisasikan prinsip syariah dalam ekonomi,
keuangan dan bisnis menjadi kebutuhan untuk memperoleh manfaat dan kemaslahatan
bagi umat manusia. Dan patut disyukuri negara kita telah menganut dual economic system,
di mana ekonomi Syariah menjadi sistem ekonomi nasional di Indonesia.

Hadirin dan hadirat yang berbahagia

Terdapat pandangan di sebagian masyarakat kita bahwa pada saat berbicara
tentang ekonomi syariah cakupannya hanya tentang lembaga keuangan syariah, bahkan
lebih sempit lagi yaitu hanya perbankan syariah. Pandangan tersebut tentu kurang tepat
atau bahkan tidak tepat. Kenapa? Karena secara konsep ketika berbicara ekonomi syariah,
cakupannya tidak hanya keuangan syariah saja, namun meliputi berbagai aspek, baik itu
aspek kegiatan usaha sektor keuangan syariah, sektor dana sosial syariah, dan sektor
kegiatan usaha sektor industri halal.

Kegiatan ekonomi syariah yang meliputi berbagai sektor tersebut, merupakan satu
kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan antara satu bagian dengan bagian lain harus
saling mendukung dan terhubung menjadi bagian integral dalam mewujudkan
kemaslahatan bangsa. Dengan kata lain antara satu sektor dengan sektor lainnya tidak
boleh berdiri sendiri tanpa berkaitan dengan sektor lainnya, sehingga dengan rantai nilai
kemasalahatan dari masing-masing sektor tersebut menjadi bagian yang tersambung dan
terintegrasi. Itulah yang sering kita sebut sekarang ini dengan nama ekosistem ekonomi
syariah, yaitu suatu sistem yang menyambungkan rantai sektor-sektor ekonomi secara
menyeluruh.

Hadirin dan hadirat yang berbahagia

Dalam perkembangan kegiatan ekonomi dan keuangan masyarakat saat ini,
terutama pada masa pandemi covid-19, pola interaksi antar pelaku ekonomi baik sebagai
konsumen maupun produsen mulai mengalami disrupsi. Apabila sebelumnya, kegiatan
ekonomi dilakukan secara manual dan tatap muka secara langsung, maka pada saat

vi

pandemi, kegiatan ekonomi bergeser dan beralih ke dalam platform digital. Masyarakat
berinteraksi melalui social media, bertransaksi di marketplace, dan menggunakan uang
elektronik dalam bertransaksi.

Perubahan perilaku ekonomi masyarakat tersebut antara lain didorong oleh
berkembangnya teknologi dan digitalisasi yang memberikan banyak perubahan dalam
gaya hidup bermasyarakat, tidak terkecuali dalam melakukan aspek mu`amalah.

Dalam kegiatan mu`amalah, digitalisasi membuka ruang layanan, transaksi dan
interaksi antara berbagai pihak yang lebih efisien dan efektif. Digitalisasi membawa hal
positif bagi peningkatan produktivitas, memberikan kemudahan layanan dan memperluas
jangkauan pengguna serta meliputi berbagai sektor. Namun pada sisi lain, perlu mitigasi
dalam rangka mengurangi dampak negatif digitalisasi. Oleh karena itu, nilai-nilai universal
yang diajarkan Islam harus menjadi bagian dari upaya preventif dan mitigasi dampak
negatif dari kegiatan digitalisasi. Unsur-unsur dari kegiatan ekonomi yang akan membawa
kemudharatan dan ketidakadilan, wajib dihindari. Dalam hadis dan kaidah fikih disebutkan:

‫لا ضرر ولا ضرار‬
‫لا تظلمون ولا تظلمون‬
Hadirin dan hadirat yang berbahagia
Akhirnya, atas nama Dewan Pimpinan MUI melalui kegiatan ijtima sanawi tahun
2021 saya berharap, semua pihak pemangku kepentingan dalam kegiatan pengembangan
ekonomi, keuangan dan bisnis syariah tetap memiliki komitmen dan istiqamah untuk
mewujudkan nilai-nilai universal dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, agar benar-benar
membawa kemaslahatan bagi kita semua.
Khusus bagi para Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar dapat mengikuti Ijtima
Sanawi ini dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan ilmu untuk melaksanakan tugas
sebagai DPS.
Demikian, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya
kegiatan Ijtima Sanawi DPS tahun 2021 ini.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 02 Desember 2021

vii

LAPORAN/SAMBUTAN
KETUA BADAN PELAKSANA HARIAN(BPH) DSN-MUI

Oleh
Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag.

Ketua BPH DSN-MUI
PADA ACARA IJTIMA’ SANAWI DPS 2021,

02 DESEMBER 2021

Assalamu’alaikum wr.wb

1. Yang Terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang sekaligus juga ketua Dewan
Pengawas DSN-MUI: Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin;

2. Yang Kami Hormati, Pimpinan MUI Pusat dan jajarannya;
3. Yang Kami Hormati, para narasumber dalam acara ijtima sanawi ini, yaitu:

a. Ketua Dewan Komisioner OJK: Bapak Prof. Dr. Wimboh Santoso, SE., MSc;
b. Gubernur Bank Indonesia: Bapak Dr. Perry Warjiyo, SE, MSc
c. Menteri Keuangan RI/ Sekretaris KNEKS: Ibu Dr. Sri Mulyani Indrawati, SE, MSc;
d. -Menteri Kominfo: Bapak Johnny Gerard Plate;
e. Ketua Baznas, Ketua BWI, dan para Ketua Asosiasi Industri keuangn dan bisnis

syariah (ASBISINDO, AASI, APPI, AFSI, ALUDI, dan MUKISI);

4. Yang Kami Hormti,

a. Para Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Industri keuangan dan bisnis syariah se-
Indonesia;

b. Para Direksi dan Manajemen di Industri Keuangan dan Bisnis Syariah yang hadir
pada cara webinar ini; dan

c. Para undangan lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu.

II
‫ أما بعد‬.‫الحمد لله رب العالمين والصلا ة والسلا م على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين‬
Alhamdulillah, pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas
segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Shalawat dan
salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat
dan para pengikutnya.
Izinkan kami dari DSN-MUI melaporkan terkait kegiatan ijtima sanawi DPS tahun 202 1ini.
Bapak Wakil Presiden dan Bapak- Ibu Sekalian yang terhormat
1. Kegiatan ijtima sanawi DPS tahun 202 1yang diselenggarakan hari ini merupakan
rangkaian dari kegiatan yang dilakukan DSN-MUI dalam rangka peningkatan kapasitas
dan kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bidang industri keuangan syariah
maupun di lembaga bisnis dan ekonomi syariah. Rangkaian kegiatan sebelumnya yang

viii

sudah dilakukan dan merupakan kegiatan rutin tahunan bagi DPS yaitu kegiatan pra-
ijtima sanawi, yang telah dilaksanakan pada tanggal 4-11 Oktober 2021.

2. Kegiatan ijtima sanawi DPS tahun 2021 ini diselenggarakan selama 2 hari yaitu pada hari
ini tanggal 2 dan besok tanggal 3 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 27-28
Rabiul Akhir 1443 H, diikuti tidak hanya oleh Dewan Pengawas Syariah di lembaga
keuangan dan bisnis syariah se-Indonesia, tetapi juga oleh para pemangku kepentingan
lainnya, seperti direksi dan manajemen lembaga keuangan dan bisnis syariah, para
pelaku yang tergabung dalam asosiasi dan perkumpulan syariah, serta para mitra
strategis DSN-MUI lainnya. Jumlah peserta yang ikut dalam acara ijtima sanawi ini
diperkirakan lebih dari 900 orang.

3. Tujuan dari kegiatan ijtima’ sanawi DPS ini antara lain:

a. Meneguhkan dan meningkatkan wawasan DPS dalam mendukung ekosistem
ekonomi syariah melalui digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial
Islam;

b. Meneguhkan dan meningkatkan wawasan, kompetensi, fungsi dan peran DPS
dalam memberikan saran dan nasihat serta pendampingan industri keuangan,
bisnis dan perekonomian syariah dalam kepatuhan terhadap prinsip Syariah;

c. Mendiskusikan dan saling berbagi (sharing) isu-isu strategis terkait ekonomi
syariah; dan

b. Mempererat silaturrahim antar DPS dalam melakukan komunikasi dan jaringan agar
dapat berbagi informasi dan pengalaman.

5. Dalam ijtima’ sanawi DPS 2021 ini tema yang diusung adalah:

Penguatan Peran DPS dalam Mendukung Ekosistem Ekonomi Syariah melalui
Digitalisasi dan Integrasi Dana Komersial dan Dana Sosial Islam”.

Dari tema besar tersebut kemudian dielaborasi dalam topik-topik sebagai berikut:
a. Pertama: Kebijakan Digitalisasi dan Integrasi Dana Komersial dan Dana Sosial
Islam dalam Mendukung Ekosistem Ekonomi Syariah.
Pada sesi ini kita berharap memperoleh informasi mengenai kebijakan
dari berbagai regulator dan kementrian berkenaan dengan digitalisasi sektor
keuangan syariah dan dana sosial Islam serta integrasi kegiatan antara dana
komersial dan dana sosial Islam dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah.
Kami dari DSN-MUI mengucapkan terima kasih kepada Ketua Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan RI yang
sekaligus juga sebagai Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan
Syariah (KNEKS), Menteri Agama, dan Menteri Kominfo RI, yang berkenan
mengici acara di sesi pertama ini.

b. Kedua: Penguatan Peran LKS, LBS, LPS dalam Mendukung Ekosistem Ekonomi
Syariah melalui Digitalisasi dan Integrasi Dana Komersial dan Dana Sosial Islam.
Pada sesi ini kita berharap memperoleh informasi dari berbagai
pemangku kepentingan (stakeholders) seperti BAZNAS, BWI, ASBISINDO,

ix

AASI, APPI, AFSI, ALUDI, dan MUKISI dalam mendukung ekosistem ekonomi
syariah melalui digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana Sosial Islam.
c. Ketiga: Penguatan Peran DPS dalam Mendukung Ekosistem Ekonomi Syariah
melalui Digitalisasi dan Integrasi Dana Komersial dan Dana Sosial Islam.

Pada sesi ini, yang dilaksanakan besok tanggal 3 Desember 2021, akan
disampaikan oleh Tim DSN-MUI terkait fatwa-fatwa DSN-MUI yang sudah
diterbitkan dalam kaitannya dengan digitalisasi dalam berbagai produk
keuangan dan bisnis syariah, serta bagimana pemahaman serta implementasi
shigat Akad secara Elektronik berdasarkan prinsip syariah.

Fatwa-fatwa DSN-MUI yang sudah diterbitkan yang terkait dengan
informasi teknologi dan digitalisasi seperti Uang Elektronik, Layanan
Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, Sukuk Wakaf (Cash Wakaf Link
Sukuk dan Sukuk Link Wakaf), Wakaf Manfaat Investasi dan Manfaat Asuransi,
serta Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi
Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah ((Islamic Securities Crowd Funding).
6. Kami atas nama DSN-MUI mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah mendukung lancarnya acara ijtima sanawi tahun 2021 ini. Kami juga mohon
maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan dan kekhilafan.

Demikian, Terima kasih
Wassalamu’alaikum wr.wb

Jakarta, 02 Desember 2021

x

Daftar Isi
Keynote Speech Wakil Presiden RI _____________________________________ i
Sambutan Wakil Ketua Umum MUI_____________________________________ v
Laporan Ketua BPH DSN-MUI _________________________________________ viii
Daftar Isi ________________________________________________________ ix
Materi Talkshow 1 __________________________________________________ 1
Materi Talkshow 2 __________________________________________________ 47
Materi Talkshow 3 __________________________________________________ 181
Dokumentasi ______________________________________________________ 286
Kliping Media ______________________________________________________ 309

xi











Kebijakan Digitalisasi dan Integras
Islam dalam Mendukung Ek

Prof. Dr. Wimboh S
Ketua Dewan K

TIM DS
2021 M /

si Dana Komersial dan Dana Sosial
kosistem Ekonomi Syariah

Santoso, S.E, M.Sc. 1
Komisioner OJK

SN-MUI

/ 1443 H

POTENSI EKONOMI DAN KEUAN

Halal industry trade The B
USD 3 billion
(Global

Total Area: Jumlah popu

1.916.906,77 km2 270 juta pen

Jumlah pulau:

> 17,000

NGAN SYARIAH DI INDONESIA

Bes t Halal To u r i s m Penerbit Green Sukuk
Destination perdana:

Moslem Travel Index 2019) USD 3.9 billion

44,1% populasi
tinggal di perkotaan

55,9% populasi tinggal
di pedesaan

ulasi: >87% populasi adalah
muslim
nduduk
(sekitar 230 juta orang)

Sumber: BPS, Kemendagri

DAMPAK SOSIAL-EKONOMI

EKO NO MI

• Global supply c
• Pertumbuhan e
• Pergeseran ting

pokok dan Kese
• Sektor pariwisa

teknologi & Kes
• Kinerja sektor r

SOSIA L

• Lockdown/Pembatasan mobilitas
masyarakat;

• Social distancing: Work from home,
remote learning;

• Tingkat pengangguran meningkat;
• Perubahan gaya hidup 

mengandalkan teknologi untuk
aktivitas;

I AKIBAT PANDEMI COVID-19

chain terhambat
ekonomi terkontraksi
gkat konsumsi (kebutuhan
ehatan mendominasi)
ata lumpuh, sektor
sehatan booming
riil menurun

KEU ANG AN

• Volatilitas pasar keuangan
meningkat;

• Turunnya indeks saham global
di awal pandemi;

• Penurunan kinerja sektor
keuangan;

• Non performing loan (NPL)
cenderung naik;

KONDISI PANDEMI JUGA MASIH MEMPE

Setelah mengalami kenaikan kasus harian tertinggi pada 15 Juli 2021

kasus) akibat penyebaran varian Delta, laju pertambahan harian kasus positif

19 Indonesia dalam trend menurun. 15-Jul-21

56.757 kasus

1.000.000 60.000
900.000 50.000
800.000 40.000
700.000 30.000
600.000
500.000

400.000 20.000
300.000
200.000 1 Des2021
100.000 278 10.000

- -

1/19/2020
2/19/2020
3/19/2020
4/19/2020
5/19/2020
6/19/2020
7/19/2020
8/19/2020
9/19/2020
10/19/2020
11/19/2020
12/19/2020
1/19/2021
2/19/2021
3/19/2021
4/19/2021
5/19/2021
6/19/2021
7/19/2021
8/19/2021
9/19/2021
10/19/2021
11/19/2021

KASUS World Indonesia M
POSITIF
KASUS SEMBUH T
+ 278 AKTIF
+ 307 1
TOTAL - 39
TOTAL
4.256.687 TOTAL
4.104.964
7,883

Sumber: covid19.go.id per 21 November 2021

ENGARUHI PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

(56.757 KASUS AKTIF PER PROVINSI
f Covid-
Papua 1697
0 Jateng
0 Jabar 1333
0
0 Riau 977
0 Lampung
0 DI Yogya 582
DKI Jakarta
MENINGGAL Papua Barat 567

+ 10 Jatim 521
NTT
TOTAL Bali 452

143.840 Banten 238
Sumut
215
Sulut
Sumbar 168

Babel 135
Kaltim
Sulsel 125
Kalbar
Sultra 103
Kalteng
100  Total kasus aktif nasional 7.922 kasus.
MalukuUtara 88
Sulteng
Kaltara 72  5 besar kasus aktif per provinsi:
NTB 59
Sumsel
Kalsel 56  Papua(1.697)
Jambi
50
Bengkulu
Kepri 47  Jawa Tengah (1.333)

Maluku 44
Aceh
43  Jawa Barat (977)
Sulbar
Gorontalo 34

34  Riau (582)

32  Lampung (567)
31

30

21

19

17

15

11

5

1

PROGRAM VAKSINASI MENJADI KUNCI

Program vaksinasi terus berlanjut untuk mencapai target herd imm

kekebalan komunal yakni lebih dari 70% penduduk Indonesia telah divaksin l

Cakupan Vaksinasi COVID-19 Dosis 1 dan Dosis 2 di Indonesia
(data per 1 Desember 2021)

70,00 Target Vaksinasi

60,00 208.265.720

50,00

40,00 Dosis 1 Dosis 2
30,00

20,00

10,00

0,00

13-Jan-21
27-Jan-21
10-Feb-21
24-Feb-21
10-Mar-21
24-Mar-21
07-Apr-21
21-Apr-21
05-May-21
19-May-21
02-Jun-21
16-Jun-21
30-Jun-21
14-Jul-21
28-Jul-21
11-Aug-21
25-Aug-21
08-Sep-21
22-Sep-21
06-Oct-21
20-Oct-21
03-Nov-21

Sumber: https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines

I UTAMA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

munity atau VAKSINASI PER PROVINSI (per 20-Nov-21)

lengkap.

Vaksinasi Dosis 1 Vaksinasi Dosis 2

DKI Jakarta 134,34 DKI Jakarta 108,10
Bali 88,13
100,96 Bali 83,12
DI Yogyakarta 73,41
Kepulauan Riau 96,07 DI Yogyakarta 49,75
48,03
Kep. Bangka Belitung 92,40 Kepulauan Riau 46,25
Kalimantan Timur 45,12
Dosis 1: 70,30 Kep. Bangka Belitung 44,79
66,92% Jawa Tengah 44,60
Dosis 2: 68,98 Kalimantan Timur 43,38
45,85% Jawa Timur 43,05
Nusa Tenggara Barat 68,61 Kalimantan Utara 42,83
68,15 38,71
Kalimantan Utara 68,08 Banten 37,47
Sulawesi Utara 36,57
Banten 66,70 Jawa Tengah 34,87
66,41 31,90
INDONESIA Jawa Timur 30,69
66,33 Jambi 30,34
Jambi 64,54 29,95
Jawa Barat 64,16 Jawa Barat 29,63
64,13 INDONESIA 29,49
Kalimantan Tengah 61,86 Sulawesi Utara 29,00
60,99 Sumatera Utara 26,14
Lampung 57,84 Kalimantan Tengah 25,88
Bengkulu 56,42 Nusa Tenggara Barat 25,45
Gorontalo 55,63 23,90
Sumatera Utara 52,14 Gorontalo 23,89
Sumatera Selatan 50,09 Lampung 23,87
Nusa Tenggara Timur 49,78 Kalimantan Barat 22,85
48,90 Sumatera Selatan
Sumatera Barat Sulawesi Selatan 22,07
19,75
Kalimantan Barat Riau 19,73

Kalimantan Selatan 45,72 Kalimantan Selatan
Sulawesi Selatan
Riau 45,23 Bengkulu
Sulawesi Barat
Maluku Utara 45,12 Papua Barat
Sulawesi Tengah
Papua Barat 44,21 Nusa Tenggara Timur

17-Nov-21 Sulawesi Tenggara 41,73 Sulawesi Barat
Maluku 41,60
Ac eh 40,03 Sumatera Barat
Papua 38,24
37,91 Sulawesi Tengah
36,30 Sulawesi Tenggara

25,63 Maluku Utara
Maluku

Ac eh

SINERGI KEBIJAKAN DI

Kebijaka
 Stabil

sentim
 Komu

dan m

Investors

Debitur CKPN
Default
(Ba
Kebijakan OJK
 Restrukturisasi MODAL
 Kredit Modal Kerja Tambahan
Kebijakan Pemerintah Mendukung Pr
 Subsidi bunga Ekonom
 Penjaminan

I MASA PANDEMI COVID-19

an OJK
lisasi pasar untuk menjaga
men pasar
unikasi kebijakan yang efektif
masif

s Outflow

Sektor Likuiditas Inflow Kredit
Keuangan Outflow DPK

ank, IKNB, Pasar Modal) Kebijakan Pemerintah
Penempatan dana
LIKUIDITAS pemerintah di bank umum

rogram Pemulihan Kebijakan Bank Indonesia
mi Nasional  Skema Likuiditas

 Quantitative Easing

6

KEBIJAKAN STIMULUS OJK UNTUK

Kebijakan Restrukturisasi
Diperpanjang hingga Maret 2023 (Bank) and April
2022 (PP)
Debitur dapat melakukan restrukturisasi Kredit/
pembiayaan berulang selama masa relaksasi dan
masih memiliki prospek usaha dan tanpa biaya yang
tidak wajar/berlebihan.

KPR ATMR 35%
ATMR 25%
Down Payment 0-30% (LTV ≥70%) ATMR 20%
Down Payment 30-50% (LTV 50-70%)
Down Payment ≥ 50% (LTV ≤ 50%)

Kredit Sektor Kesehatan
ATMR Kredit untuk Sektor Kesehatan:
100%  50%

K MENGANTISIPASI DAMPAK PANDEMI

Kebijakan Stabilisasi Pasar
 Pelarangan Short Selling
 Trading Halt
 Penyesuaian Auto Rejection Limit
 Buyback saham tanpa RUPS

Digitalisasi UMKM
Memperluas ekosistem digitalisasi
UMKM dari hulu ke hilir dengan
platform UMKM-MU, dan BWM
Mobile

Kredit Kendaraan Bermotor
1. ATMR: 100%  50%
2. Bank dengan profil risiko 1 dan 2 dapat

menyalurkan kredit KKB dengan Uang Muka

3. 0A%TMRuntuk produsen kendaraan berbahan bakar
baterai dari 100%  50%
7

DIDUKUNG SINERGI KEBIJAKAN YANG
INDONESIA DI Q3-2021 KEMBALI MEN

Meski sempat mengalami tekanan akibat penyebaran varian delta di awa
Q3-2021, Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positi
(3,51% y-on-y atau 1,55% q-to-q), sejalan dengan pertumbuhan ekonom
negara-negara mitra dagang utamanya.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia & Negara Mitra Dagang Utama, (% y-on-y)

20 15,2 Q3-20 20 Q2-20 21 Q3-20 21
15 6,5
10 7,9 12,2 13,7
4,9
4,9 4,9 7,1 6,0 6,6 7,6 3,9
3,5 4,0 2,7 5,4
5

0

-5 -2,9 -1,0 -3,6 -3,9
-3,5
-10 Amerika -5,8 -6,2 Hong Kong Uni Eropa
Tiongkok Serikat Indonesia Korea Selatan
Singapura Vietnam

Konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh sebesar 1,03% yoy, (Q2-2021
5,96% yoy) menyebabkan realisasi pertumbuhan ekonomi Q3-2021 di bawah
angka konsensus (3,8% -4,5%).

Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Q2-2021 vs Q3-2021, (% y-on-y)

31,98 29,16 31,72 30,11

Q2-2021 Q3-2021

5,96 4,15 2,96 8,03 7,54
1,03 0,66 3,74

Konsumsi Rumah Konsumsi LNPRT Konsumsi Pemerintah Investasi/ PMTB Ekspor Impor
Tangga

Sumber: BPS, IMF, World Bank, OECD and ADB

G EFEKTIF DAN AKOMODATIF, EKONOMI
NCATATKAN PERTUMBUHAN POSITIF

al Konsumsi rumah tangga Pembentukan Net Ekspor; Lainnya;
if masih mendominasi PDB Modal Tetap 4,03% 2,31%
Bruto; 30,45%
mi Indonesia dengan share Konsumsi Rumah
Tangga; 53,09%
sebesar 53,09%.

Notes:

 Share Net Ekspor terdiri dari Ekspor (22,71%) – Impor (18,68%)
 LNPRT merupakan Lembaga Non Profit yang Melayani

Rumah Tangga

Konsumsi LNPRT; 1,22%
Pemerintah; 8,9%

Ekonomi Indonesia diprediksi stabil hingga akhir tahun
2021, didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan

relaksasi kebijakan PPKM.

Proyeksi (%yoy) 2021 2022
3.7-4.5 5.2-5.5
1: Pemerintah:
h
Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi 1.8-2.5 3
IMF (Okt-21) 3.2 5.9
1 World Bank (Sep-21) 3.7 5.2
OECD (Sep-21) 3.7 4.9
3.5 4.8
ADB

Key factors pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 & 2022:

 Akselerasi Vaksinasi
 Penurunan Kasus Aktif & Pengendalian Tingkat Penyebaran Covid
 Momentum Ekspor Komoditas

 Peningkatan Domestic Demand

2500 LANDSCAPE KEU

2000 To

30% (d

25%

(dalam triliun rupiah) 20% Pe
As
1500 Pe
Le
15% Su
Re
1000 Su
Ka
10% Sa

500 5%

0 2017 2018 2019 2020 Sept 2021 0%
435,02 489,69 538,32 608,90 646,21
Perbankan Syariah 99,13 97,02 105,61 116,34 117,83
IKNB Syariah 595,61 702,96 824,19 1076,22 1229,38
Pasar Modal Syariah 26,41% 14,15% 13,84% 22,79% 16,56%
Growth(yoy, RHS)

Per September 2021,total Industri Total A
aset keuangan syariah (dalam triliun rupi
Indonesia (tidak termasuk Perbankan
Saham Syariah) mencapai IKNB Nasional Nationa
Rp1.993,41 triliun atau Pasar Modal
USD 139,33miliar. Total Rp T USD Bn

9.913,78 692,9
2.765,86 193,3
6.877,28 480,6
19.556,91 1.366,95

UANGAN SYARIAH September 2021

TotalAset Keuangan Syariah Indonesia

dalam triliunrupiah)

Jenis Industri 2016 2017 2018 2019 Sep-21
Rp T USD Bn
erbankan Syariah 365,66
suransi Syariah 33,24 435,02 489,69 538,32 646,21 45,17
embiayaan Syariah 36,94 40,52 41,96
embaga Non-Bank SyariahLainnya 18,49 34,48 25,71 45,45 43,68 3,05
ukuk Korporasi 11,88 24.14.00 29,35
eksa Dana Syariah 14,91 15,74 22,02 27,19 22,28 1,56
ukuk Negara 412,63 28,31 34,49
apitalisasi Saham Syariah 551,56 646,45 32,97 51,86 3,62
aham Syariah
29,83 37,16 2,60

53,74 41,31 2,89

740,62 1150,91 80,44

3.170,66 3.704,50 3.666,70 3.744,82 3.595,74 251,33

10,19%

Aset Market Share
piah dan dolarAS) (%)

al Syariah Sharia

n Rp T USD Bn 89,81%

93 646,21 45,17 6,52% Keuangan Syariah *) tidak termasuk
32 117,83 8,24 4,26% Saham Syariah
69 1229,38 85,93 17,88%
5 1.993,41 139,33 10,19% Keuangan Konvensional

LANDSCAPE KEUAN

Perbankan Syariah Pasar Modal Syariah

TotalAset USD 45,17Bn

Rp646,21 triliun

12 20 165 Instrumen mlah

Bank Pembiayaan J
Rakyat Syariah
Bank Umum Unit Usaha u

Syariah Syariah Saham Syariah 453

Sukuk Korporasi 191

6,52% Reksa Dana Syariah 286

*) SukuukkNNeeggaraarbae*rada di luar7p2engaw

93,48% 82,12%

Pasar Modal Syariah Pa

Perbankan Syariah Perbankan Konvensional

NGAN SYARIAH

h IKNB Syariah

Total Aset USD 8,24Bn

Rp117,83 triliun

Nilai (Rp) MarketShare 59 43 59
Triliun Nilai Efek(%)
Asurans Pembiayaa Penjamina Fintec
3.595,74 46,63% i n Syariah n Syariah h
37,16 8,49%
41,31 7,49% Syariah Syaria
19,55% h
was1a.n1O5J0K,91
81 17

Lembaga Keuangan Industri Non Bank
Mikro Syariah Syariah Lainnya

17,88%

4,26%

95,74%

asar Modal Konvensional

MEMPERLUAS AKSES KEUANGAN BAGI UMKM
AKSES PADA LEMBAGA KEUANG

Fitur Aplikasi Bank Wakaf Mikro (BWM) BANK WAKAF MIKR

Informasi BWM Profil BWM “Pembiayaan Non Kome
Pemberdayaan Ekosistem
Data BWM terkini Produk Unggulan BWM
Daftar dan Lokasi Cara Donasi BWM Digitalisasi Pembia
BWM
1) Penyaluran pembiay

secara online (non-c

2) Pembayaran angsur

secara online (non-c

3) Pengoptimalan BWM
Laku Pandai BSM.

Digitalisasi Operasi

Digitalisasi Pengem
Nasabah

PEMASARAN
1) Melalui media sosial

instagram, Whatsap
2) Melalui E-commerce

Tokopedia;
3) Melalui website dan
PEMBAYARAN
1) Pembayaran dengan
2) Pembayaran dengan
3) Pembayaran dengan

Internet Banking da
Elektronik).

M / MASYARAKAT KECIL YANG BELUM MEMILIKI
GAN FORMAL BANK WAKAF MIKRO

RO (DigiBWM) Pembiayaan: Rp1 Juta – Rp3 Juta

ersial dan STATISTIK BANK WAKAF MIKRO
m Usaha Mikro”.
JU MLAH PE MBIAYAAN NA SABAH
ayaan BW M KU MULATIF KU MULATIF

yaan nasabah 61 BWM Rp74,4 M +/- 49 Ribu
Nasabah
cash); Data BWM per 30 Nov-21

ran nasabah

cash);

M sebagai Agen

ional

mbangan Usaha

(Website, Facebook,
pp status);
e eksisting seperti

aplikasi Bumdesakota.

n QRIS;
n virtual account;
n transfer M-Banking,
an e-wallet (Dompet

Notes: Data statistik BWM juga dapat diperoleh dari situs http://lkmsbwm.id/

DIGITALISASI BANK WAKAF MIKRO



TANTANGAN PENGE
1 Market Share Relatif Mas
2 Literasi Keuangan Syaria
3 Diferensiasi Model Bisni
4 Adopsi Teknologi Belum
5 Pemenuhan SDMBel

EMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Keuangan
Konvensional

sih Rendah

10,19%

iah Masih Rendah Keuangan
Syariah

Indeks Literasi & Inklusi Syariah: 8,93% & 9,1%

Indeks Literasi & Inklusi Nasional: 38,03% & 76,19%

is/Produk Syariah Masih Terbatas  Saham (Syariah)
 Sukuk Korporasi
 Reksa Dana Syariah
 Surat Berharga Negara
 Asuransi Syariah
 Pembiayaan Syariah

Memadai Integrasi Teknologi
Keuangan Syariah yang
Muktahir

lum optimal

Tingginya Kebutuhan Ahli Keuangan Syariah 13

MENGOPTIMALKAN PRODUK/KOMODITAS UNGGU
KE PLATFORM DIGITAL DUKUNGAN OJK DALAM

1.000++ UMKM

ULAN DAERAH DAN MEMPERCEPAT ON-BOARDING
M PROGRAM GERNAS BANGGA BUATAN INDONESIA

PROGRAM GERAKAN NASIONAL B

Untuk mencapai tujuan dan target program Gernas BBI, sektor jasa keuan
ekosistem UMKM berbasis digital, memperluas akses pembiayaan UMKM d

meningkatkan literasi dan

TUJUAN PROGRA

(1) Akselerasi Transformasi Digital UMKM, (2) Memperkuat Kela
Mendorong Semangat Bangga Produk Lokal, dan (5

Peningkatan jumlah Peningkatan
1 artisan Indonesia permintaan
Target 2 terhadap produk
Gernas (UMKM/IKM) yang
ekonomi kreatif
BBI onboarding menjadi buatan Artisan
30 juta; Indonesia

D

SEKTOR JASA KE

BANGGA BUATAN INDONESIA (GERNAS BBI)

ngan (SJK) harus berkomitmen untuk terus memfasilitasi pengembangan
dari hulu ke hilir, melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM, serta
inklusi keuangan UMKM.

AM GERNAS BBI

angsungan Usaha, (3) Percepatan Perputaran Siklus Ekonomi, (4)
5) Mendorong Nation Branding Produk Lokal Unggulan

Peningkatan daya beli Stimulus ekonomi, untuk
masyarakat, perluasan pasar, 4 UMKM/IKM termasuk
3 akses permodalan, pelatihan,
pendataan, dan percepatan siklus Pelaku Ekonomi Kreatif
ekonomi lokal melalui belanja Gernas BBI

produk lokal

DUKUNGAN

EUANGAN INDONESIA

TERIMA

A KASIH

Bank Ind
Strategi Digitalisasi dan Integrasi K

Perry Warjiyo, S
Gubernur Ban

TIM DS
2021 M /