n, jangan sampai produk-produk dan kebutuhan
UMi bangsa dan rakyat negara lain. Kita harus
pasar syariah nasional kita harus diisi dengan
Makanya, Kominfo memberikan dukungan yang
n Indonesia,”.
asilitasi dan pendampingan bagi calon pendiri
C-Levels. Bahkan, untuk memberikan pelayanan
digital, Kementerian Kominfo, menyiapkan tiga
er dan menangani konten negatif yang dapat
asional kita.
8
“Upaya ini dilakukan agar ruang digital dap
menavigasikan diri dengan penuh kewaspad
optimal. Di tingkat hulu (upstream), Kominfo f
digital melalui program pendidikan nonformal, y
mudahan dapat diadopsi untuk digunakan
berkembang (emerging countries) seperti Indon
pat memiliki masyarakat yang cakap dalam
daan guna mencapai produktivitas kita yang
fokus pada upaya penguatan pilar masyarakat
yakni Gerakan Nasional Literasi Digital. Mudah-
n di berbagai negara-negara yang sedang
nesia,”
9
TERIMA
A KASIH
WEBINAR IJTI
(ANNUAL M
DPS TAHU
Prof. Dr. KH. No
Ketua B
TIM DS
2021 M /
IMA’ SANAWI 1
MEETING)
UN 2021
oor Achmad, MA
BAZNAS
SN-MUI
/ 1443 H
OUTLINE 01
02
03
Tentang BAZNAS
Pentingnya Kelembagaan DPS
dan Standarisasinya
Renstra BAZNAS 2020-2025
TENTANG BAZN
NAS
Pimpinan BAZNAS
BAZNAS RI memiliki Visi 2025
“Menjadi Lembaga Utama M
Misi 1 Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern
sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang
dalam pengelolaan zakat
Misi 2 Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan
pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terkukur
Misi 3 Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-
DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan
kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial
Misi 4 Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan
kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
Menyejahterakan Ummat”
Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional
Misi 5 dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan
terukur
Misi 6 Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat
secara nasional
Misi 7 Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan
semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
Misi 8 Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku
kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional
Misi 9 Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia
Regulasi Zakat Nasion
UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang
PP Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat
INPRES Inpres Nomor 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi
Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat
Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi
Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara,
dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat
Nasional
www.baznas.go.id
nal
3 Aman dalam Pengelo
Dalam melakukan mencapai visi dan misi tersebut, BAZNAS
dapat menjadi:
“Lembaga pilihan pert
dan lembaga utama me
Untuk mewujudkan tagline tersebut maka setiap lembag
3 Am
Aman Syar'i Aman R
olaan Zakat
S mendorong agar BAZNAS di Provinsi dan Kabupaten/Kota
tama pembayar zakat
enyejahterakan umat”
ga zakat wajib menerapkan prinsip
man.
Regulasi Aman NKRI
Jaringan Kelembagaan O
*data tersebut merupakan data resmi yang diterbitkan oleh Kem
*diperkirakan terdapat 924 kantor perwakilan LAZ Nasional dan
(PUSKAS, 2020)
OPZ
1 BAZNAS RI
34 BAZNAS Provinsi
463 BAZNAS Kab/Kota
51 BAZNAS Kab/Kota
(non-struktur)
30 LAZ Nasional
24 LAZ Provinsi
45 LAZ Kab/Kota
menterian Agama RI
117 kantor perwakilan LAZ Provinsi
POTENSI ZAKAT NASIONAL
Pengumpulan Zakat Nasio
sebesar Rp 12,5 T atau
onal hingga 2020 tercatat
3,8% dari potensi zakat
Potensi Pengumpulan pada
Masjid
Estimasi Pengumpulan Zakat 6,56 T per
tahun setara dengan 61,89% pengumpulan
ZIS nasional pada tahun 2019
Lembaga/Yayasan
Khusus untuk Lembaga Lainnya yang diwakili
oleh Yayasan Sosial/ Keagamaan: Estimasi
pengumpulan Zakat 2,004 T per-tahun atau
setara dengan 25,05% pengumpulan ZIS
nasional pada tahun 2019
Mustahik Langsung
Estimasi Pengumpulan dari muzaki ke
musathik langsung 49 T
Pada Survei Tahun 2020, Didapatkan bahwa 37.13% Muzaki cenderun
dan 24.22% melalui lembaga/yayasan, dan ke Mustahik langsung sebesa
Non-OPZ
Secara total, estimasi Pengumpulan
ZIS pada non-OPZ sebesar 58 T per
tahun dari seluruh Indonesia
Khusus Wilayah Jambi, estimasi
pengumpulan ZIS yang tidak melalui
lembaga zakat sebesar 1,4 T per
tahun
ng untuk berdonasi melalui Masjid
ar 39,52%
PENTINGN
KELEMBAGAAN DPS D
STANDARISASIN
NYA
DAN
NYA
Pengukuran Indeks Kepatuhan Syar
Nilai Indeks Kepatuhan Syariah OPZ nasiona
nilai 0.58 atau masuk dalam kategori cukup ba
Pada konteks Dimensi IKSOPZ, aspek kepatuhan syariah dalam
nasional mendapatkan skor 0.51 dengan kategori cukup baik da
pengumpulan zakat mendapatkan skor 0.56 yang masuk dalam k
Selanjutnya, dimensi penyaluran zakat mendapatkan skor 0.65 a
peringkat A, dan pada dimensi regulasi zakat tingkat nasional mendap
peringkat A.
riah OPZ tahun 2020
al tahun 2020 mendapatkan Kepatuhan
aik dengan peringkat B. Syariah di
lingkungan OPZ
m manajemen pengelolaan zakat, tingkat masih perlu di
an peringkat B. Kemudian pada dimensi tingkatkan,
kategori cukup baik dengan peringkat B. maka sangat
atau masuk dalam kategori baik dengan penting dengan
patkan skor 0.73 dengan kategori baik dan keberadaan DPS
pada BAZNAS.
Standar Kepatuhan dan Kompetensi Syar
Syariah (DPS) Zakat, dan Lembaga MUI se
Implem
01 Pengelolaan zakat harus sesuai dengan
syariat Islam/prinsip syariah dan harus
mengikuti Komisi Fatwa, bukan fatwa DSN
(Fatwa Bank Umum Syariah).
02 Saat ini, lembaga zakat tidak hanya
diaudit oleh auditor publik (KAP) tetapi
juga diaudit oleh Kementerian Agama
dalam aspek kepatuhan syariah.
03 Lembaga zakat di Indonesia masih belum
memiliki standar kepatuhan syariah dan
standar kompetensi badan pengawas zakat
riah Dewan Pengawas
ebagai Pengawas Syariah
mentasi:
04 Dalam kasus tertentu, pengawasan
syariah oleh DPS dilakukan secara
optimal di LAZ. Sementara itu, fungsi
pengawasan syariah di BAZNAS
seluruh Indonesia belum terlaksana
karena Peraturan Zakat di Indonesia
tidak mengatur secara jelas fungsi
pengawasan syariah bagi BAZNAS
di seluruh Indonesia. Padahal, fungsi
ini sangat penting dalam rangka
menjaga pemenuhan prinsip syariah
dalam setiap aktivitas yang dilakukan
oleh BAZNAS di seluruh Indonesia.
Rekomendasi:
BAZNAS perlu memiliki D
(DPS) yang berasal dari M
Standar Kepatuhan Syaria
otoritas.
Mekanisme dan proses uj
pengawas syariah zakat d
Dewan Pengawas Syariah
MUI sesuai tingkat daerah.
ah harus ditetapkan oleh
ji kompetensi dewan
dilakukan oleh MUI
”
Rekomendasi:
Perlunya sertifikasi stand
di BAZNAS dan LAZ berda
1. Aman Syar’i
2. Aman Regulasi
3. Aman NKRI
darisasi pengawas Syariah
asarkan 3 Aman:
”
RENCANA STRATEGIS BA
AZNAS
Rencana Strategis 2021
Indikator Kinerja Kunci
Pengumpulan ZIS-DSKL Nasional
(dalam triliun rupiah)
Rasio penyaluran atas pengumpulan Nasional
Jumlah fakir-miskin penerima manfaat yang dikeluarkan
dari Garis Kemiskinan (ribuan orang)
1-2025
2021 2022 2023 2024 2025
15.910 20.683 28.956 39.090 50.817
81% 82% 83% 84% 85%
250 400 600 800 1.000
Isu Strategis
Zakat di Indonesia kini semakin menempati po
nasional. Isu strategis yang dihadapi BAZNAS
1 Kepemimpinan pada organisasi
pengelola zakat
2 Tata kelola organisasi
3 Kompetensi SDM Amil
4 Pola koordinasi OPZ
5 Inovasi dalam teknologi
informasi
osisi penting di dalam agenda pembangunan
S
6 Kesadaran masyarakat
membayar zakat
7 Praktik dan regulasi zakat di
Indonesia
8 Perkembangan Pengetahuan dan
Teknologi di Sektor Keuangan dan
Pembangunan Sosial
9 Potensi Multihazard, Pandemi,
dan Perubahan Iklim
Pengembangan Rencana Stra
Pilar Pengendalian Pila
Pilar 4
Fokus kepada Regulasi dan
tata kelola amil kelola amil Pila
Pilar Penyaluran
Fokus kepada Penguatan strategi
dan data mustahik yang
terintegrasi
ategis BAZNAS
ar 1 Pilar Sumber Daya
Pilar 2 Manusia
ar 3 Fokus kepada Peningkatan
kuantitas dan kualitas Amil
Pilar Pengumpulan
Fokus kepada Peningkatan
kesadaran publik dan literasi
zakat