tuk Pegawai (Employee)
Wakil 3 Muwakkil
Akad Wakalah bil Ujrah
yelengg 6 Pemberi
Pembiayaan/ja
Menyampaikan Pokok Plus
sa
Imbal Hasil (marjin / Ujrah)
• Kerjasama Pembiayaan Karyawan dengan
sistem potong gaji
si /
aan
MODEL - 5 Pembiayaan Unt
a) Adanya pegawai /calon penerima pembiayaan ya
bekerjasama dengan penyelenggara;
b) Calon Penerima pembiayaan yang memiliki kebu
penyelenggara;
c) Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Pen
pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsu
d) Dalam hal calon Pemberi pembiayaan menyetuju
wakalah bi al-ujrah antara pemberi pembiayaan
dengan penerima Pembiayaan; pemberi pembia
wakil.
e) Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pemb
penerima pembiayaan sesuai kesepakatan .
f) Penerima pembiayaan membayar pokok dan imb
dengan cara pemotongan gaji/auto debet;
g) Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan im
pembiayaan.
tuk Pegawai (Employee)
ang mendapatkan gaji tetap dari suatu Institusi yang
utuhan konsumtif, mengajukan pembiayaan kepada
nyelenggara menawarkan kepada calon pemberi
umtif calon penerima pembiayaan;
ui penawaransebagaimana huruf c, dilakukan akad
n dengan penyelenggara untuk melakukanpembiayaan
ayaan sebagai muwakkil, dan penyelenggara sebagai
biayaan, melakukan akad jual-beli atau ijarah dengan
bal hasil (marjin atau ujrah) kepada penyelenggara
mbal hasil (margin atau ujrah) kepada para pemberi
MODEL - 6 Pembiayaan Ber
Based)
5
Membayar Pokok Plus Imbal Hasil (Marjin / Bagi
Hasil)
2
Pengajuan Pembiayaan
Penerima 4 Peny
ara
Pembiayaan/ja Akad Murabahah/ijarah/Mudharabah/
sa Musyarakah, dll •
(Anggota
Komunitas)
Anggota yang terdaftar di Komunitas
1
Komu
s
rbasis Komunitas (Community
Wakil 3 Muwakkil
Akad Wakalah bil Ujrah
yelengg 6 Pemberi
Pembiayaan/ja
Menyampaikan Pokok Plus
sa
Imbal Hasil (marjin / Bagi
Hasil)
• Kerjasama Pembiayaan dengan skema
pembayaran yang terkordinasi
unita
MODEL - 6 Pembiayaan Ber
Based)
a) Adanya pelaku usaha/calon penerima pembia
tertentu yang telah bekerjasama dengan peny
b) Calon Penerima pembiayaan yang memiliki ke
kepada penyelenggara;
c) Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Pe
pembiayaan untuk membiayai kebutuhan mod
d) Dalam hal calon Pemberi pembiayaan menyet
akad wakalah bi al ujrah antara pemberi pemb
pembiayaan dengan penerima Pembiayaan; p
penyelenggara sebagai wakil.
e) Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pem
pembiayaan baik akad jual-beli, ijarah, musyar
dengan prinsip syariah.
f) Penerima pembiayaan membayar pokok dan i
penyelenggara melalui komunitas usaha terte
g) Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan
kepada para pemberi pembiayaan.
rbasis Komunitas (Community
ayaan yang tergabung dalam komunitas usaha
yelenggara;
ebutuhan modal usaha mengajukan pembiayaan
enyelenggara menawarkan kepada calon pemberi
dal calon penerima pembiayaan;
tujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan
biayaan dengan penyelenggara untuk memberikan
pemberi pembiayaan sebagai muwakkil, dan
mbiayaan melakukan akad dengan penerima
rakah,mudharabah, atau akad-akad lain yang sesuai
imbal hasil (marjin,ujroh,atau bagi hasil) kepada
entu yang telah bekerjasama dengan penyelenggara;
n imbal hasil (marjin atau ujroh atau bagi hasil)
TERIMA
A KASIH
Sukuk W
Salah satu bentuk sin
Finance & Soc
TIM DS
2021 M /
Wakaf, 1
nergi, Commercial
cial Finance
SN-MUI
/ 1443 H
SuSkUuKUkKW
• Wakaf Link Sukuk
Wakaf uang yang ditempatkan
instrument Sukuk, contonya S
• Sukuk Link Wakaf
Instrumen Sukuk yang dana h
digunakan untuk mengoptim
WWaAkKaAfF
n/diinvestasikan pada
SBSN CWLS.
hasil penerbitannya (proceed)
malisasikan Aset Wakaf.
2
DPS
menget
dengan
S & TAS (ASPM) harus
tahui Sukuk Wakaf sesuai
n Fatwa DSN-MUI No131.
3
FATWA D
No : 131/DSN
TENT
SUKUK
TIM DS
2020 M /
DSN-MUI
N-MUI/X/2019
TANG
WAKAF
SN-MUI
/ 1442 H
4
Ketentuan Fatwa
1. Ketentuan Umum
2. Ketentuan Hukum
3. Ketentuan Akad
4. Ketentuan Terkait Nazhir
5. Ketentuan Terkait Skema Sukuk
6. Penutup
5
I. Ketentuan Umum “Suk
sertifik
1 Sukuk
bagi
2 Aset Sukuk (mu
S
p
Aset Su
dasar p
(al-a
a’y
(mauj
inve
ukuk adalah Surat Berharga Syariah (Efek Syariah) berupa
kat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama, dan mewakili
ian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya
usya’) atas aset yang mendasarinya (Aset Sukuk/Ushul al-
Shukuk) setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya
pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai
peruntukannya.
ukuk (Ushul al-Shukuk) adalah Aset yang menjadi
penerbitan Sukuk yang terdiri atas aset berwujud
a’yan), manfaat atas aset berwujud (manafi’ al-
yan), jasa (al-khadamat), aset proyek tertentu
judat masyru’ mu’ayyan) dan/atau aset kegiatan
estasi yang telah ditentukan (nasyath istitsmar
khashsh).
6
Disebut Sukuk jika memenuhi 3 proses
diterimanya dana sukuk
ditutupnya pemesanan
dimulainya penggunaan dana sesua
s:
ai peruntukannya
7
Underlying Asset - Sukuk
Aset berwujud
(al-a’yan)
jasa (al khadamat)
kegiatan in
ditentukan
khashah)
manfaat atas aset berwujud
(manafi al-a’yan)
aset proyek tertentu (maujudat
masyru’ mu’ayyan)
nvestasi yang telah
n (nasyath ististmar
8
I. Ketentuan Umum me
be
3 Wakaf
p
4 Sukuk
Wakaf Suku
rangka
imba
'am
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk
emisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta
enda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
peruntukannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syariah.
uk Wakaf adalah Sukuk yang diterbitkan dalam
a mengoptimalkan Manfaat Aset Wakaf dan/atau
al hasilnya untuk kepentingan umum (mashalih
mmah) yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah.
9
I. Ketentuan Umum As
5 Aset Wakaf
6 Manfaat
Aset Wakaf
set Wakaf adalah harta benda yang menjadi objek
Wakaf (mawquf).
1.Manfaat Aset Wakaf adalah manfaat dari
penggunaan Aset Wakaf.
10
I. Ketentuan Umum un
7 Nazhir
8 Akad Hikr A
W
Nazhir adalah pihak yang menerima Aset Wakaf
dari wakif (pihak yang berwakaf) dan bertugas
ntuk mengelola dan mengembangkan Aset Wakaf
sesuai dengan peruntukannya.
Akad Hikr adalah akad sewa-menyewa atas tanah/Aset
Wakaf berjangka panjang untuk mendirikan bangunan
atau kegiatan usaha di atasnya.
11
II. Ketentuan Hukum
Sukuk Wakaf boleh diterbitkan
dengan ketentuan sebagai berik
a. Aset Wakaf tidak boleh dijad
dasar penerbitan Sukuk.
b. Manfaat Aset Wakaf boleh
dijadikan dasar penerbitan S
c. Kegiatan usaha pada Aset W
boleh dijadikan dasar pener
Sukuk.
kut:
dikan
Sukuk
Wakaf
rbitan
12
SKEMA SUKUK WAKAF - NAZHIR S
1
Sukuk
(komersial)
INVESTOR Opsi Akad: EMITEN
1. Mudharabah; (NAZHIR)
2. Ijarah;
3. Wakalah; 4
4. Musyarakah; atau
5. Akad lain P
5D
SEBAGAI EMITEN
2
Pembangunan/
Optimalilsasi
Pengembalian UNDERLYING
Dana Sukuk saat SUKUK
jatuh tempo ASET WAKAF
3
HASIL UNDERLYING
SUKUK DI ATAS ASET
WAKAF
13
SKEMA SUKUK WAKAF - PIHAK KE
Sukuk NAZHIR
2 (komersial) 1 Al-Hik
INVESTOR Opsi Akad: EMITEN
1. Mudharabah; (PIHAK KETIGA)
2. Ijarah;
3. Wakalah; 5
4. Musyarakah; atau
5. Akad lain
6 Pengembalian
saat jatuh temp
ETIGA SEBAGAI EMITEN
7 Aset Wakaf dan Underlying
kembali dikuasai Nazhir
kr Pembangunan/
Optimalilsasi
3
UNDERLYING
SUKUK
ASET WAKAF
Dana Sukuk 4
po
HASIL UNDERLYING
SUKUK DI ATAS ASET
WAKAF
14
III. Ketentuan Terkait Akad
Akad yang digunakan dalam penerbitan Suku
a. Mudharabah;
b. Ijarah;
c. Wakalah bi al-Istitsmar;
d. Musyarakah; atau
e. Akad lain yang sesuai dengan prinsip syar
uk Wakaf adalah:
riah.
15
IV. Ketentuan Terkait Nazhir dalam S
1 Dalam penerbitan Sukuk Wakaf, Naz
Sukuk atau tidak sebagai penerbit Suk
Dalam hal Nazhir sebagai penerb
2 penerbitan Sukuk disesuaikan denga
Sukuk yang diterbitkannya.
Dalam hal Nazhir bukan sebagai pen
3 sebagai penerbit Sukuk melakukan
prinsip syariah, antara lain akad Ijara
Sukuk Wakaf
zhir boleh berperan sebagai penerbit
kuk.
bit Sukuk, kedudukan Nazhir dalam
an akad yang digunakan dalam skema
nerbit Sukuk, pihak lain yang bertindak
n akad dengan Nazhir sesuai dengan
ah dan Akad Hikr.
16
V. Ketentuan Terkait Skema Sukuk
1. SUKUK DENGAN SKEMA AKAD MUDHARABAH
a. Investor (Shahib al-mal) melakukan akad Mudharabah dengan M
b. Yang bertindak sebagai Mudharib adalah Nazhir atau pihak ketig
c. Dalam hal Sukuk diterbitkan oleh Nazhir, maka kedudukan man
d. Jika terjadi kerugian karena kesalahan Nazhir dalam kegiatan u
Nazhir bertanggung jawab sebatas dana hasil pengembangan (t
e. Dalam hal Sukuk diterbitkan oleh pihak ketiga, maka pihak keti
f. Dana Sukuk harus digunakan untuk usaha yang halal dan sesuai
undangan yang berlaku;
g. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad;
h. Shahib al-mal berhak atas bagi hasil yang menjadi bagiannya;
j. Ketentuan lain terkait Sukuk Mudharabah yang belum diatur da
tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002
Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.
Mudharib;
ga yang menerbitkan Sukuk;
nfaat Aset Wakaf boleh disewa oleh entitas Sukuk Mudharabah;
usaha yang didanai dari hasil penerbitan Sukuk Mudharabah, maka
tsamrah) Aset Wakaf dan tidak boleh mengurangi Aset Wakaf;
iga boleh melakukan akad Ijarah atau Akad Hikr dengan Nazhir;
i dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-
alam fatwa ini, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana
tentang Obligasi Syariah Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI
17
V. Ketentuan Terkait Skema Sukuk
2. SUKUK DENGAN SKEMA AKAD IJARAH
a. Dalam hal penerbit adalah Nazhir:
1) Nazhir sebagai emiten melakukan akad Sukuk Ijar
2) Ujrah dalam akad Ijarah harus disepakati nilainya
barang/bangunan;
3) Pembayaran ujrah dalam akad Ijarah dilakukan be
secara bertahap;
4) Investor boleh menunjuk pihak ketiga untuk men
sesuai jangka waktu akad Ijarah antara Nazhir den
5) Atas Manfaat Aset Wakaf, Investor berhak untuk
penggunaan dimaksud; dan
6) Sepanjang disepakati, Investor boleh melakukan a
rah atas Manfaat Aset Wakaf dengan Investor;
a pada saat akad berupa uang dan/atau
erdasarkan kesepakatan, baik di awal, di akhir, atau
ngembangkan Aset Wakaf untuk jangka waktu tertentu
ngan Investor;
menggunakannya termasuk berhak atas hasil manfaat
akad Ijarah kembali dengan pihak lain.
18
V. Ketentuan Terkait Skema Sukuk W
2. SKEMA SUKUK DENGAN AKAD IJARAH
b. Dalam hal penerbit adalah Pihak Ketiga (Bukan Nazhir)
1) Nazhir melakukan akad dengan pihak ketiga sesu
akad Ijarah;
2) Pembayaran ujrah dalam akad sebagaimana dima
akhir atau secara bertahap;
3) Ujrah dalam akad Ijarah harus disepakati nilainya
barang/bangunan;
4) Penerbit berhak atas Manfaat Aset Wakaf selama
atas;
5) Penerbit dan Investor melakukan akad Sukuk Ijara
c. Ketentuan lain terkait Sukuk Ijarah yang belum diatu
sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No: 41/D
Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ak
Wakaf
):
uai dengan prinsip syariah, antara lain akad al-Hikr atau
aksud pada angka 1) di atas, boleh dilakukan di awal, di
a pada saat akad berupa uang dan/atau
a jangka waktu sebagimana dimaksud pada angka 1) di
rah;
ur dalam fatwa ini, berlaku ketentuan dan batasan
DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah dan
kad Ijarah.
19
V. Ketentuan Terkait Skema Sukuk W
3. SUKUK DENGAN SKEMA AKAD WAKALAH BI AL-ISTITSMAR
a. Investor (Muwakkil) melakukan akad Wakalah bi al-Istitsmar dengan Wakil.
b. Yang bertindak sebagai Wakil adalah Nazhir atau pihak ketiga yang menerbitka
c. Muwakkil memberikan Wakalah kepada Wakil untuk mengembangkan
mengoptimalkan Aset Wakaf.
d. Dalam hal Sukuk diterbitkan oleh Nazhir, maka kedudukan Manfaat Aset Waka
e. Jika terjadi kerugian karena kesalahan Nazhir dalam kegiatan usaha yang didan
jawab sebatas dana hasil pengembangan (tsamrah) Aset Wakaf dan tidak boleh
f. Dalam hal Sukuk diterbitkan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat mela
atau Akad Hikr;
g. Dana Sukuk harus digunakan untuk istitsmar (investasi/kegiatan usah
perundangundangan yang berlaku;
h. Seluruh hasil istitsmar menjadi hak Muwakkil;
i. Dalam hal Wakil berhasil mendapatkan hasil istitsmar melebihi target keuntun
sebagian atau seluruhnya;
j. Wakil wajib mengembalikan modal Muwakkil pada saat jatuh tempo atau sesu
k. Ketentuan lain terkait Wakalah yang belum diatur dalam fatwa ini, berlaku
127/DSN-MUI/VII/2019 tentang Sukuk Wakalah bil Istitsmar dan Fatwa DSN-M
Wakaf
an sukuk.
dan menginvestasikan (istitsmar) dana dari Muwakkil dalam usaha untuk
af boleh disewa oleh entitas Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar;
nai dari hasil penerbitan sukuk Wakalah bi al-Istitsmar, maka Nazhir bertanggung
h mengurangi Aset Wakaf;
akukan akad dengan Nazhir sesuai dengan prinsip syariah, antara lain akad ijarah
ha) yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan
ngan tertentu, maka kelebihan tersebut boleh disepakati menjadi hak Wakil, baik
uai kesepakatan;
u ketentuan dan batasan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor
MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
V. Ketentuan Terkait Skema Sukuk
4. SUKUK DENGAN SKEMA AKAD MUSYARAKAH
a. Investor melakukan akad Musyarakah dengan Penerbit Sukuk.
b. Yang bertindak sebagai Musyarik aktif adalah Nazhir atau piha
c. Dalam hal Sukuk diterbitkan oleh pihak ketiga, maka pihak ke
syariah, antara lain akad Ijarah dan Akad Hikr;
d. Dana Sukuk harus digunakan untuk usaha yang halal
perundangundangan yang berlaku.
e. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
f. Masing-masing Syarik berhak atas bagi hasil yang menjadi bag
g. Penerbit Sukuk wajib mengembalikan modal musyarakah kepa
h. Ketentuan lain terkait Musyarakah yang belum diatur dalam f
dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang