7. UU no.23 th 2014 Pemerintah Daerah

44 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

aan Pencadangan tanah untuk Pencadangan tanah untuk
kawasan transmigrasi lintas
Daerah kabupaten/kota kawasan transmigrasi di

dalam 1 (satu) Daerah Daerah kabupaten/kota.
provinsi.

uan Penataan pesebaran Penataan pesebaran
san
penduduk yang berasal dari penduduk yang berasal dari
ran
asal lintas Daerah kabupaten/kota 1 (satu) Daerah

dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

provinsi.

san Pengembangan satuan Pengembangan satuan

permukiman pada tahap permukiman pada tahap
uan pemantapan.
hap kemandirian.

- 14

II. MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTA

Substansi urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat
dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan ko
kabupaten/kota tersebut di atas termasuk kewenangan d
prasarana, personil, bahan-bahan, metode kerja) dan kewe
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordina
standardisasi, dan pengelolaan informasi) dalam substan
masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan
Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daer
manajemen dan/atau fungsi manajemen yang secara khus
susunan pemerintahan yang lain, sehingga tidak lagi mel
susunan pemerintahan tersebut.

Salah satu contoh matriks pembagian Urusan Pemerintaha
Pendidikan terdiri atas 6 (enam) sub Urusan Pemerintahan
tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa d
merupakan substansi Urusan Pemerintahan adalah sub u
dan bahasa dan sastra, sedangkan yang merupakan unsur
dan yang merupakan fungsi manajemen adalah sub urusan

45 -

AHAN KONKUREN

dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana
onkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah
dalam pengelolaan unsur manajemen (yang meliputi sarana dan
enangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen (yang meliputi
asian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan,
nsi Urusan Pemerintahan tersebut melekat menjadi kewenangan
n tersebut, kecuali apabila dalam matriks pembagian Urusan
rah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tersebut terdapat unsur
sus sudah dinyatakan menjadi kewenangan suatu tingkatan atau
lekat pada substansi Urusan Pemerintahan pada tingkatan atau

an bidang Pendidikan. Dalam matrik Urusan Pemerintahan bidang
yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan
dan sastra. Dari keenam sub Urusan Pemerintahan tersebut yang
urusan manajemen pendidikan; kurikulum; perizinan pendidikan;
manajemen adalah sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan
n akreditasi.

- 14

Perincian pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendi
pendidikan adalah sebagai berikut:
1. Sub urusan manajemen pendidikan:

a. penetapan standar nasional pendidikan dan pengelola
b. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan kh
c. pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usi

kabupaten/kota.
2. Sub urusan kurikulum:

a. Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah
nonformal menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;

b. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan mene
Daerah provinsi; dan

c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasa
kewenangan Daerah kabupaten/kota.

3. Sub urusan perizinan pendidikan:
a. penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diseleng
pendidikan asing menjadi kewenangan Pemerintah Pu
b. penerbitan izin pendidikan menengah yang diselengg
diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan
c. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggaraka
pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh mas

46 -

idikan yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan bidang

aan pendidikan tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
husus menjadi kewenangan Daerah Provinsi; dan
ia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah

h, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan

engah dan muatan lokal pendidikan khusus menjadi kewenangan

ar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi

ggarakan masyarakat dan penerbitan izin penyelenggaraan satuan
usat;
garakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang
n Daerah provinsi; dan
an masyarakat dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan
syarakat menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

- 14

4. Sub urusan bahasa dan sastra:
a. pembinaan bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewe
b. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya linta
kewenangan Daerah provinsi; dan
c. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya
kabupaten/kota.

Seharusnya seluruh fungsi dan unsur manajemen sub ur
masing-masing jenjang pendidikan yang sudah dibagi men
karena dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan
kependidikan secara nasional seluruh jenjang pendidikan
kewenangan Pemerintah Pusat, maka pendidik dan tena
pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan Daerah provinsi

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa se
unsur dan fungsi manajemen pengelolaan jenjang pendidik
pemerintahan, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan s
Urusan Pemerintahan bidang pendidikan ditetapkan menjad

47 -

enangan Pemerintah Pusat;
as Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi

dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah

rusan manajemen pendidikan tersebut melekat pada pengelolaan
njadi kewenangan tingkatan atau susunan pemerintahan. Namun
bidang pendidikan telah ditetapkan bahwa pendidik dan tenaga
n dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan ditetapkan menjadi
aga kependidikan secara nasional dan akreditasi seluruh jenjang
atau Daerah kabupaten/kota.

eluruh pengelolaan sub urusan manajemen pendidikan termasuk
kan menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan
serta akreditasi secara nasional karena dalam matriks pembagian
di kewenangan Pemerintah Pusat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO