7. UU no.23 th 2014 Pemerintah Daerah

19 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 5

produksi < 6000 m³/tahun.

h. Pelaksanaan pengelolaan
KHDTK untuk kepentingan
religi.

a. Pelaksanaan Pelaksanaan pengelolaan

san perlindungan, pengawetan TAHURA kabupaten/kota.

san dan pemanfaatan secara

lestari taman hutan

raya (TAHURA) lintas

han Daerah kabupaten/kota.

b. Pelaksanaan perlindungan

tumbuhan dan satwa liar

ara yang tidak dilindungi
gan dan/atau tidak masuk
ian dalam lampiran (Appendix)

CITES.

c. Pelaksanaan pengelolaan

nis kawasan bernilai

NO SUB URUSAN - 12
12
PEMERINTAH PUSAT

3
tumbuhan dan satwa li

4. Pendidikan dan a. Penyelenggaraan

Pelatihan, Penyuluhan pendidikan dan pelatih

dan Pemberdayaan serta pendidik

Masyarakat di bidang menengah kehutanan.

Kehutanan b. Penyelenggaraan

penyuluhan kehutan

nasional.

5. Pengelolaan Daerah Penyelenggaraan pengelola

Aliran Sungai (DAS) DAS.

20 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
5
iar. ekosistem penting dan
---
daerah penyangga

kawasan suaka alam dan

kawasam pelestarian alam.

a. Pelaksanaan penyuluhan

han kehutanan provinsi.
kan b. Pemberdayaan masyarakat

di bidang kehutanan.

nan

aan Pelaksanaan pengelolaan DAS

lintas Daerah kabupaten/kota

dan dalam Daerah

kabupaten/kota dalam

1 (satu) Daerah provinsi.

NO SUB URUSAN - 12
PEMERINTAH PUSAT
12
6. Pengawasan 3

Kehutanan Penyelenggaraan

pengawasan terhad

pengurusan hutan.

21 - DAERAH PROVINSI DAERAH
dap KABUPATEN/KOTA
4
--- 5

---

- 12

CC. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI D

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

1 2 3
1. Geologi
a. Penetapan cekungan
tanah.

b. Penetapan zo

konservasi air tan

pada cekungan air tan

lintas Daerah provin

dan lintas negara.

c. Penetapan kawas

lindung geologi d

warisan geologi (g

heritage).

d. Penetapan status d

peringatan dini baha
gunung api.

e. Peringatan dini poten

22 -

DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH
DAERAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA

4 5

air a. Penetapan zona

ona konservasi air tanah pada
nah
nah cekungan air tanah dalam
nsi
Daerah provinsi.
san
dan b. Penerbitan izin
geo-
pengeboran, izin
dan
aya penggalian, izin

pemakaian, dan izin

pengusahaan air tanah

dalam Daerah provinsi.

c. Penetapan nilai perolehan
air tanah dalam Daerah

provinsi.

nsi

NO SUB URUSAN - 12
12 PEMERINTAH PUSAT

2. Mineral dan Batubara 3

gerakan tanah.

f. Penetapan nera

sumber daya d

cadangan sumber da

mineral dan ene

nasional.

g. Penetapan kawas

rawan bencana geologi.

a. Penetapan wilay

pertambangan seba

bagian dari rencana ta

ruang wilayah nasion

yang terdiri atas wilay

usaha pertambanga

wilayah pertambang

rakyat dan wilay

pencadangan nega

serta wilayah usa

23 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
5

aca

dan
aya
ergi

san a. Penetapan wilayah izin
.
usaha pertambangan
yah
agai mineral bukan logam dan
ata
nal, batuan dalam 1 (satu)
yah
an, Daerah provinsi dan
gan
yah wilayah laut sampai
ara
aha dengan 12 mil.

b. Penerbitan izin usaha

pertambangan mineral

logam dan batubara dalam

NO SUB URUSAN - 12
PEMERINTAH PUSAT

12 3

pertambangan khusus.

b. penetapan wilayah iz

usaha pertambang

mineral logam d

batubara serta wilay

izin usaha pertambang

khusus.

c. Penetapan wilayah iz

usaha pertambang

mineral bukan logam d

batuan lintas Daer

provinsi dan wilayah la

lebih dari 12 mil.

d. Penerbitan izin usa
pertambangan mine

logam, batubara, mine
bukan logam dan batu
pada:

1) wilayah izin usa

24 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
5

. rangka penanaman modal
zin dalam negeri pada wilayah
gan izin usaha pertambangan
dan Daerah yang berada dalam
yah 1 (satu) Daerah provinsi
gan termasuk wilayah laut

sampai dengan 12 mil laut.

zin c. Penerbitan izin usaha
gan pertambangan mineral

dan bukan logam dan batuan
rah dalam rangka penanaman
aut modal dalam negeri pada
wilayah izin usaha

aha pertambangan yang berada
eral dalam 1 (satu) Daerah

eral provinsi termasuk wilayah
uan laut sampai dengan
12 mil laut.

aha d. Penerbitan izin

NO SUB URUSAN - 12
PEMERINTAH PUSAT

12 3

Pertambangan ya
berada pada wilay

lintas Daerah provin

2) wilayah izin usa
pertambangan ya

berbatasan langsu
dengan negara la
dan

3) wilayah laut lebih d
12 mil;

e. Penerbitan izin usa

pertambangan dala

rangka penanam

modal asing.

f. Pemberian izin usa

pertambangan khus
mineral dan batubara.

g. Pemberian registrasi iz

25 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
5

ang pertambangan rakyat
yah
nsi; untuk komoditas mineral
aha
ang logam, batubara, mineral
ung
ain; bukan logam dan batuan

dari dalam wilayah

aha pertambangan rakyat.
am
man e. Penerbitan izin usaha

aha pertambangan operasi
sus
produksi khusus untuk
zin
pengolahan dan pemurnian

dalam rangka penanaman

modal dalam negeri

yang komoditas

tambangnya berasal dari

1 (satu) Daerah provinsi

yang sama.

f. Penerbitan izin usaha jasa
pertambangan dan surat

keterangan terdaftar dalam

NO SUB URUSAN - 12
PEMERINTAH PUSAT

12 3

usaha pertambangan d

penetapan juml

produksi setiap Daer

provinsi untuk komidit

mineral logam d

batubara.

h. Penerbitan izin usa

pertambangan oper

produksi khusus unt

pengolahan d

pemurnian ya

komoditas tambangn

yang berasal dari Daer

provinsi lain di lu

lokasi fasilit

pengolahan d

pemurnian, atau imp

serta dalam rang

penanaman modal asin

26 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
5

dan rangka penanaman modal

lah dalam negeri yang

rah kegiatan usahanya dalam

tas 1 (satu) Daerah provinsi.

dan g. Penetapan harga patokan

mineral bukan logam dan

aha batuan.

rasi

tuk

dan

ang

nya

rah

uar

tas

dan

por

gka

ng.

NO SUB URUSAN - 12
PEMERINTAH PUSAT

12 3

i. Penerbitan izin usa

jasa pertambangan d

surat keterang

terdaftar dalam rang

penanaman modal dala

negeri dan penanam

modal asing ya

kegiatan usahanya

seluruh wilay

Indonesia.

j. Penetapan harga patok
mineral logam d
batubara.

k. Pengelolaan inspekt
tambang dan pejab

pengawas pertambanga

27 - DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA
aha
dan 5
gan
gka
am
man
ang

di
yah

kan
dan

tur
bat
an.

NO SUB URUSAN - 12
PEMERINTAH PUSAT

12 3

3. Minyak dan Gas Bumi Penyelenggaraan minyak d
gas bumi.

4. Energi Baru Terbarukan a. Penetapan wilayah ke
panas bumi.

b. Pelelangan wilayah ke
panas bumi.

c. Penerbitan iz

pemanfaatan langsu

panas bumi lint

Daerah provinsi.

d. Penerbitan izin pan
bumi unt

pemanfaatan tid
langsung.

e. Penetapan harga list

dan/atau uap pan
bumi.

f. Penetapan badan usa

28 - DAERAH PROVINSI DAERAH
dan 4 KABUPATEN/KOTA

5

erja a. Penerbitan izin Penerbitan izin pemanfaatan

pemanfaatan langsung langsung panas bumi dalam

erja panas bumi lintas Daerah Daerah kabupaten/kota.
kabupaten/kota dalam

zin 1 (satu) Daerah provinsi.
ung b. Penerbitan surat

tas keterangan terdaftar usaha
jasa penunjang yang

nas kegiatan usahanya dalam
tuk 1 (satu) Daerah provinsi.

dak c. Penerbitan izin,

pembinaan dan

trik pengawasan usaha niaga
nas
bahan bakar nabati
(biofuel) sebagai bahan

aha bakar lain dengan

NO SUB URUSAN - 12
PEMERINTAH PUSAT

12 3

sebagai pengelola tena
air untuk pembang

listrik.

g. Penerbitan su

keterangan terdaf

usaha jasa penunja

yang kegiatan usahan

dalam lintas Daer

provinsi.

h. Penerbitan izin usa

niaga bahan bak
nabati (biofuel) seba
bahan bakar lain deng

kapasitas penyediaan
atas 10.000 (sepul

ribu) ton pertahun.

29 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
5

aga kapasitas penyediaan
gkit
sampai dengan
urat
ftar 10.000 (sepuluh ribu) ton
ang
nya per tahun.
rah

aha
kar
agai
gan

di
luh

NO SUB URUSAN - 13

12 PEMERINTAH PUSAT
5. Ketenagalistrikan
3

a. Penetapan wilayah usa
penyediaan tenaga list
dan izin jual beli tena
listrik lintas negara.

b. Penerbitan izin usa
penyediaan tenaga list
lintas Daerah provin
badan usaha milik nega
dan penjualan tena
listrik serta penyewa
jaringan kepada penyed
tenaga listrik lint
Daerah provinsi at
badan usaha mi
negara.

c. Penerbitan izin oper
yang fasilitas instalasin
mencakup lintas Daer
provinsi atau berada

30 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
5

aha a. Penerbitan izin usaha

trik penyediaan tenaga listrik

aga non badan usaha milik

negara dan penjualan

aha tenaga listrik serta
trik penyewaan jaringan

nsi, kepada penyedia tenaga
ara listrik dalam Daerah
aga provinsi.

aan b. Penerbitan izin operasi

dia yang fasilitas instalasinya

tas dalam Daerah provinsi.

tau c. Penetapan tarif tenaga
ilik listrik untuk konsumen

dan penerbitan izin

rasi pemanfaatan jaringan

nya untuk telekomunikasi,

rah multimedia, dan

di informatika dari pemegang

NO SUB URUSAN - 13
PEMERINTAH PUSAT

12 3

wilayah di atas 12 m
laut.

d. Penetapan tarif tena

listrik untuk konsum

dan penerbitan iz

pemanfaatan jaring

untuk telekomunika

multimedia, d

informatika d

pemegang izin ya

ditetapkan ol

Pemerintah Pusat.

e. Persetujuan harga ju

tenaga listrik dan se

jaringan tenaga listr

rencana usa

penyediaan tenaga listr

penjualan kelebih

tenaga listrik d

31 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
5

mil izin yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah

aga provinsi.

men d. Persetujuan harga jual

zin tenaga listrik dan sewa

gan jaringan tenaga listrik,

asi, rencana usaha penyediaan

dan tenaga listrik, penjualan

dari kelebihan tenaga listrik

ang dari pemegang izin yang

leh ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah

ual provinsi.

ewa e. Penerbitan izin usaha jasa

rik, penunjang tenaga listrik

aha bagi badan usaha dalam

rik, negeri/mayoritas

han sahamnya dimiliki oleh

dari penanam modal dalam

NO SUB URUSAN - 13
PEMERINTAH PUSAT

12 3

pemegang izin ya
ditetapkan ol

Pemerintah Pusat.

f. Penerbitan izin usaha ja
penunjang tenaga list

yang dilakukan ol
badan usaha milik nega
atau penanam mod

asing/mayoritas
sahamnya dimiliki ol

penanam modal asing.

g. Penyediaan dana unt

kelompok masyarak

tidak mamp

pembangunan sara

penyediaan tenaga list

belum berkemban

daerah terpencil d

perdesaan.

32 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
5

ang negeri.
leh f.
Penyediaan dana untuk
asa
trik kelompok masyarakat
leh
ara tidak mampu,
dal
pembangunan sarana
leh
penyediaan tenaga listrik

belum berkembang,

daerah terpencil dan

perdesaan.

tuk
kat

pu,
ana

trik
ng,
dan

- 13

DD. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGA

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

1. Perizinan dan a. Penerbitan izin usa
Pendaftaran untuk:
Perusahaan
1) perantara
perdagangan propert

2) penjualan langsung;

3) perwakilan
perusahaan
perdagangan asing;

4) usaha perdagang
yang di dalamn
terdapat modal asing

5) jasa survei dan ja
lainnya di bida
perdagangan terten
dan

33 -

ANGAN

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 5

aha a. Penertiban surat izin a. Penerbitan izin

ti; usaha perdagangan pengelolaan pasar

gan minuman beralkohol toko rakyat, pusat
nya
g; bebas bea dan perbelanjaan dan izin
asa
ang rekomendasi penerbitan usaha toko swalayan.
ntu;
SIUP-MB bagi distributor. b. Penerbitan tanda daftar
gudang, dan surat
b. Penerbitan surat izin
keterangan penyimpanan
usaha perdagangan bahan barang (SKPB).

berbahaya pengecer

terdaftar, pemeriksaan c. Penerbitan surat tanda

sarana distribusi bahan pendaftaran waralaba
(STPW) untuk:
berbahaya, dan

pengawasan distribusi, 1) penerima waralaba
dari waralaba dalam
pengemasan dan negeri;

pelabelan bahan

berbahaya di tingkat

NO SUB URUSAN - 13
PEMERINTAH PUSAT

12 3

6) pendaftaran ag

dan/atau distributor

b. Penerbitan surat tan

pendaftaran warala

(STPW) untuk :

1) pemberi waralaba d
dalam negeri;

2) pemberi waralaba d
luar negeri;

3) pemberi warala

lanjutan dari warala

dalam negeri;

4) pemberi warala

lanjutan dari warala

luar negeri; dan

5) penerima warala
dari waralaba lu
negeri

34 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 5

gen Daerah provinsi. 2) penerima waralaba
r. lanjutan dari warlaba
nda c. Rekomendasi untuk
aba dalam negeri; dan
penerbitan PGAPT dan
dari
SPPGRAP. 3) penerima waralaba
dari lanjutan dari waralaba
d. Penerbitan surat
aba luar negeri.
aba keterangan asal (bagi

aba Daerah provinsi yang d. Penerbitan surat izin
aba
telah ditetapkan sebagai usaha perdagangan
aba
uar instansi penerbit surat minuman beralkohol

keterangan asal). golongan B dan C

e. Penerbitan angka untuk pengecer dan

pengenal importir (API). penjual langsung

minum ditempat.

e. Pemeriksaan fasilitas

penyimpanan bahan

berbahaya dan

pengawasan distribusi,

pengemasan dan

pelabelan bahan

NO SUB URUSAN - 13
PEMERINTAH PUSAT

12 3

c. Penerbitan surat iz

usaha perdagang

minuman beralkoh

importir terdaf

minuman beralkohol (

MB), distributor dan su

distibutor.

d. Penerbitan surat iz

usaha perdagangan bah

berbahaya distribu

terdaftar, pembina

terhadap impor

produsen bah

berbahaya, impor

terdaftar bah

berbahaya, distribu

terdaftar bah

berbahaya dan produs

terdaftar bah

35 - DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA
zin
gan 5
hol
ftar berbahaya di tingkat
(IT- Daerah
ub-
kabupaten/kota.
zin
han f. Rekomendasi
utor penerbitan PKAPT dan
aan
rtir pelaporan rekapitulasi
han perdagangan kayu atau
rtir pulau.
han
utor g. Penerbitan surat
han
sen keterangan asal (bagi
han
Daerah kabupaten/kota

yang telah ditetapkan

sebagai instansi

penerbit surat

keterangan asal).

NO SUB URUSAN - 13
PEMERINTAH PUSAT

12 3

berbahaya, d
pengawasan distribu

pengemasan d
pelabelan bah
berbahaya.

e. Pengakuan pedaga

kayu antarpulau terdaf

(PKAPT).

f. Pengakuan pedagang gu

antarpulau (PGAPT), su

persetujuan perdagang

gula antarpul

(SPPGAP), dan su

persetujuan perdagang

gula rafinasi antarpul

(SPPGRAP).

g. Penerbitan ang

pengenal importir (A

bagi perusahaan tertent

36 - DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA
dan
usi 5
dan
han

ang
ftar

ula
urat
gan

lau
urat
gan

lau

gka
API)
tu.

NO SUB URUSAN - 13
12 PEMERINTAH PUSAT

2. Sarana Distribusi 3
---

Perdagangan

3. Stabilisasi Harga a. Menjamin ketersedia

Barang Kebutuhan barang kebutuhan pok

Pokok dan Barang dan barang penting

Penting tingkat nasional.

b. Pemantauan d

mengelola informasi har

barang kebutuhan pok

dan barang penting ya

cakupannya di tingk

37 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA

5

Pembangunan dan a. Pembangunan dan

pengelolaan pusat distribusi pengelolaan sarana

regional dan pusat distribusi distribusi perdagangan.

provinsi. b. Pembinaan terhadap

pengelola sarana

distribusi perdagangan

masyarakat di wilayah

kerjanya.

aan a. Menjamin ketersediaan a. Menjamin ketersediaan

kok barang kebutuhan pokok barang kebutuhan pokok

di dan barang penting di dan barang penting di

tingkat Daerah provinsi. tingkat Daerah

dan b. Pemantauan harga, kabupaten/kota.

rga informasi ketersediaan b. Pemantauan harga dan

kok stok barang kebutuhan stok barang kebutuhan

ang pokok dan barang penting pokok dan barang

kat di tingkat pasar provinsi. penting di tingkat pasar

NO SUB URUSAN - 13
12
PEMERINTAH PUSAT

3
nasional.

4. Pengembangan Ekspor a. Penyelenggaraan prom

dagang melalui pamer

dagang internasion

pameran dagang nasion

38 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
5
c. Melakukan operasi pasar
kabupaten/kota.
dalam rangka stabilisasi
c. Melakukan operasi pasar
harga pangan pokok yang dalam rangka stabilisasi
harga pangan pokok
dampaknya beberapa yang dampaknya dalam
Daerah kabupaten/kota.
Daerah kabupaten/kota
d. Pengawasan pupuk dan
dalam 1 (satu) Daerah pestisida tingkat Daerah
kabupaten/Kota dalam
provinsi. melakukan pelaksanaan
pengadaan, penyaluran
d. Pengawasan pupuk dan dan penggunaan pupuk
bersubsidi di wilayah
pestistida tingkat Daerah kerjanya.

provinsi dalam melakukan

pelaksanaan pengadaan,

penyaluran dan

penggunaan pupuk

bersubsidi di wilayah

kerjanya.

mosi a. Penyelenggaraan promosi a. Penyelenggaraan promosi
ran
nal, dagang melalui pameran dagang melalui pameran

nal, dagang internasional, dagang nasional,

pameran dagang nasional, pameran dagang lokal

NO SUB URUSAN - 13
PEMERINTAH PUSAT

12 3

dan pameran dagang lok
serta misi dagang b

eksportir skala usa
besar, menengah d
kecil.

b. Penyelenggaraan kegiat
kerja sama internasion
pengembangan ekspor.

c. Penerbitan iz

penyelenggaraan pamer

dagang deng

mengikutsertakan pese

dan/atau produk a

luar negeri.

d. Penyelenggaraan

kampanye pencitra

Indonesia ska

internasional.

39 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
5
kal dan pameran dagang lokal
bagi serta misi dagang bagi dan misi dagang bagi
aha produk ekspor unggulan
dan produk ekspor unggulan yang terdapat pada
yang terdapat pada lebih 1 (satu) Daerah
tan dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
nal
kabupaten/kota dalam b. Penyelenggaraan
zin 1 (satu) Daerah provinsi. kampanye pencitraan
ran produk ekspor skala
gan b. Penyelenggaraan Daerah provinsi (lintas
erta Daerah kabupaten/kota).
asal kampanye pencitraan

produk ekspor skala

nasional (lintas Daerah

provinsi).

aan
ala

NO SUB URUSAN - 14
PEMERINTAH PUSAT

12 3

5. Standardisasi dan a. Penyelenggaraan,
Perlindungan pengendalian dan evalu
Konsumen
perlindungan konsume
standardisasi, dan mu
barang, serta pengawas

barang beredar dan/at
jasa di seluruh wilay
Republik Indonesia.

b. Penyelenggaraan,

pengendalian, d

evaluasi metrologi legal

seluruh wilayah Repub

Indonesia.

c. Penyelenggaraan metrol
legal dalam rang

penanganan khusus.

40 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

uasi Pelaksanaan perlindungan Pelaksanaan metrologi legal
konsumen, pengujian mutu berupa tera, tera ulang dan
en,
utu barang, dan pengawasan pengawasan.
san barang beredar dan/atau jasa
di seluruh Daerah
tau
yah kabupaten/kota.

dan
l di
blik

logi
gka

- 14
EE.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDU

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

1. Perencanaan Penetapan rencana ind

Pembangunan Industri pembangunan indus

nasional.

2. Perizinan a. Penerbitan IUI Kecil, I
Menengah dan IUI Bes

untuk:

1) industri ya

berdampak besar pa

lingkungan;

2) industri minum

beralkohol; dan

3) industri strategis.

b. Penerbitan IPUI bagi:

1) industri ya

berdampak besar pa

lingkungan;

41 -
USTRIAN

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

duk Penetapan rencana Penetapan rencana
stri pembangunan industri pembangunan industri

provinsi. kabupaten/kota.

IUI a. Penerbitan IUI Besar. a. Penerbitan IUI kecil dan
sar IUI Menengah.
b. Penerbitan IPUI bagi
ang industri besar.
ada b. Penerbitan IPUI bagi
dan
man c. Penerbitan IUKI dan IPKI industri kecil
yang lokasinya lintas
menengah.
Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah c. Penerbitan IUKI dan IPKI
yang lokasinya di Daerah
provinsi.
kabupaten/kota.

ang
ada

NO SUB URUSAN - 14
PEMERINTAH PUSAT

12 3

2) industri minum

beralkohol; dan

3) indutri strategis;

c. Penerbitan IUKI dan IP
yang lokasinya lint

provinsi.

d. Penerbitan IUI/IUKI d

IPUI/IPKI ya

merupakan penanam

modal asing dan penana

modal yang menggunak

modal asing, yang bera

dari pemerintah nega

lain, yang didasark

perjanjian yang dibu

oleh Pemerintah Pus

dan pemerintah nega

lain.

42 - DAERAH PROVINSI DAERAH
man 4 KABUPATEN/KOTA

5

PKI
tas

dan
ang
man
am
kan
asal
ara
kan
uat
sat
ara

NO SUB URUSAN - 14
PEMERINTAH PUSAT

12 3

3. Sistem Informasi Pembangunan d

Industri Nasional pengembangan siste

informasi industri nasional

43 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

dan Penyampaian laporan Penyampaian laporan

em informasi industri untuk: informasi industri untuk:

l. - IUI Besar dan Izin - IUI Kecil dan Izin

perluasannya; dan Perluasannya;

- IUKI dan IPKI yang - IUI Menengah dan Izin

lokasinya lintas Daerah Perluasannya; dan

kabupaten/kota. - IUKI dan IPKI yang

lokasinya di Daerah

kabupaten/kota.

- 14

FF. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

1. Perencanaan Kawasan Penetapan dan perencana

Transmigrasi kawasan transmigrasi.

2. Pembangunan Kawasan a. Pembangunan satu

Transmigrasi permukiman di kawas
transmigrasi.

b. Penataan pesebar

penduduk yang bera

lintas Daerah provinsi.

3. Pengembangan a. Pengembangan kawas

Kawasan Transmigrasi transmigrasi.

b. Pengembangan satu

permukiman pada tah

penyesuaian.