7. UU no.23 th 2014 Pemerintah Daerah

- 89 -

Yang dimaksud dengan “penyederhanaan prosedur pelayanan
publik” adalah mengurangi dan/atau mengintegrasikan persyaratan
atau langkah-langkah pemberian layanan, sehingga mempermudah
proses pemberian layanan kepada masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 350
Cukup jelas.

Pasal 351
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ombudsman” adalah sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang mengenai ombudsman Republik
Indonesia.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “penyelenggara” adalah unit kerja di
Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pelaksana” adalah pejabat, pegawai
negeri sipil atau petugas di dalam organisasi penyelenggara
yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian
tindakan pelayanan publik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 352
Cukup jelas.

Pasal 353
Cukup jelas.

Pasal 354 . . .

- 90 -

Pasal 354
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “efektif” adalah partisipasi
masyarakat tersebut bukan hanya bersifat formalitas
melainkan benar-benar menyangkut kepentingan untuk
menyejahterakan masyarakat.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 355
Cukup jelas.

Pasal 356
Cukup jelas.

Pasal 357
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

- 91 -

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayananan perkotaan” meliputi
fasilitas sosial dan fasilitas umum antara lain jalan, jembatan,
penerangan jalan umum, rumah ibadah, fasilitas olah raga, dan
fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Yang dimaksud dengan “tidak merugikan kepentingan umum”
adalah penyerahan fasilitas tersebut tidak membebani APBD
dan/atau Pemerintah Daerah mendapatkan kompensasi yang
layak guna membiayai fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 358
Cukup jelas.

Pasal 359
Cukup jelas.

Pasal 360
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i . . .

- 92 -

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Termasuk dalam kategori ini antara lain kawasan bandara,
kawasan pelabuhan dan kawasan sepanjang rel kereta api.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 361
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurub b
Cukup jelas.
Huruf c
Pembangunan sarana dan prasarana kawasan antara lain
jalan/jembatan, listrik, air minum, telekomunikasi, rumah
sakit, pasar, pos lintas batas, transportasi, pemerintahan,
sosial, dan ekonomi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6) . . .

- 93 -

Ayat (6)

Menugaskan camat di kawasan perbatasan dimaksudkan untuk

memberikan tugas kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian dalam memberikan pelayanan langsung yang

dipandang tidak efisien dilaksanakan sendiri oleh

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, sehingga dapat

ditugaskan kepada camat, misalnya pelayanan keimigrasian di pos

lintas batas di Daerah terpencil.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 362
Cukup jelas.

Pasal 363
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak swasta,

organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nonpemerintah
lainnya.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 364
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

- 94 -

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “biaya pelaksanaan kerja sama
diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah” adalah dengan
pemberian bantuan keuangan oleh masing-masing Daerah yang
diambil alih pelaksanaan kerja samanya yang besaran bantuan dari
masing-masing Daerah mempertimbangkan antara lain jumlah
penduduk, luas wilayah, dan cakupan pelayanan yang
dikerjasamakan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 365
Cukup jelas.

Pasal 366
Cukup jelas.

Pasal 367
Cukup jelas.

Pasal 368
Cukup jelas.

Pasal 369
Cukup jelas.

Pasal 370
Cukup jelas.

Pasal 371
Cukup jelas.

Pasal 372 . . .

- 95 -

Pasal 372
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menugaskan” dalam ketentuan ini adalah
pemberian tugas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Desa
bukan dalam rangka penerapan asas Tugas Pembantuan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ditugaskan” dalam ketentuan ini adalah
pemberian tugas dari Pemerintah Pusat kepada Desa bukan dalam
rangka penerapan asas Tugas Pembantuan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ditugaskan” dalam ketentuan ini adalah
pemberian tugas dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Desa
bukan dalam rangka penerapan asas Tugas Pembantuan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “ditugaskan” dalam ketentuan ini adalah
pemberian tugas dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada
Desa bukan dalam rangka penerapan asas Tugas Pembantuan.

Pasal 373
Cukup jelas.

Pasal 374
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pembinaan teknis yang dilakukan oleh kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian misalnya dibidang pendidikan antara
lain pelatihan guru, penelitian dan pengembangan kurikulum
lokal, dan konsultasi akreditasi guru.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “fasilitasi” dalam ketentuan ini meliputi
kegiatan pemberdayaan Pemerintah Daerah provinsi, penguatan
kapasitas Pemerintah Daerah provinsi, dan bimbingan teknis
kepada Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 375
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

- 96 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “fasilitasi” dalam ketentuan ini meliputi
kegiatan pemberdayaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
penguatan kapasitas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan
bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 376 pelatihan
pendidikan
Ayat (1)
Dalam menyelenggarakan pendidikan dan
kepamongprajaan, Kementerian menyelenggarakan

tinggi kepamongprajaan.

Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi
kepamongprajaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pengajaran” adalah mencakup pemahaman
terhadap teori-teori pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Pengasuhan dalam ketentuan ini ditujukan untuk pembentukan
sikap, watak, mental, dan disiplin sebagai abdi negara.

Pelatihan dilakukan melalui pemahaman terhadap praktik-praktik
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah termasuk dalam
lingkup Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota dan Daerah

provinsi serta kaitannya dengan praktik penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat nasional.

Pasal 377 . . .

- 97 -

Pasal 377
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengawasan umum” adalah pengawasan
terhadap pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah provinsi, kelembagaan Daerah provinsi, kepegawaian pada
Perangkat Daerah provinsi, keuangan Daerah provinsi, pembangunan
Daerah provinsi, pelayanan publik di Daerah provinsi, kerja sama
Daerah provinsi, kebijakan Daerah provinsi, Gubenur dan DPRD
provinsi, dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengawasan teknis” adalah pengawasan
terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang
diserahkan kepada Daerah provinsi sesuai dengan kewenangan
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian masing-masing.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 378
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengawasan umum” adalah pengawasan
terhadap pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota, kelembagaan Daerah kabupaten/kota,
kepegawaian pada Perangkat Daerah kabupaten/kota, keuangan
Daerah kabupaten/kota, pembangunan Daerah kabupaten/kota,
pelayanan publik di Daerah kabupaten/kota, kerja sama Daerah
kabupaten/kota, kebijakan Daerah kabupaten/kota, bupati/walikota
dan DPRD kabupaten/kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “pengawasan teknis” adalah pengawasan
terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang
diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 379 . . .

- 98 -

Pasal 379
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Khusus untuk pengawasan yang terkait keuangan Daerah meliputi
kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis
dalam pengelolaan APBD provinsi yaitu sejak tahap perencanaan,
pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas pelaksanaan
APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi yang dilakukan oleh
inspektorat provinsi dapat bekerja sama dengan inspektorat jenderal
Kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Pasal 380
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Khusus untuk pengawasan yang terkait keuangan Daerah meliputi
kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis
dalam pengelolaan APBD kabupaten/kota yaitu sejak tahap
perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas
pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang
dilakukan inspektorat kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan
Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau lembaga pemerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pengawasan.

Pasal 381
Cukup jelas.

Pasal 382
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “fasilitasi khusus” antara lain berupa
keterlibatan Pemerintah Pusat secara langsung dalam perumusan
dan pengarahan pelaksanaan kebijakan untuk
perbaikan/penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

- 99 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “berpotensi merugikan kepentingan umum
secara meluas” adalah apabila kerugian yang ditimbulkan dialami
oleh sebagian besar masyarakat di Daerah tersebut.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 383
Cukup jelas.

Pasal 384
Cukup jelas.

Pasal 385
Cukup jelas.

Pasal 386 lain penerapan hasil ilmu
dan temuan baru dalam
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk pembaharuan antara
pengetahuan dan teknologi

penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 387
Cukup jelas.

Pasal 388
Cukup jelas.

Pasal 389
Cukup jelas.

Pasal 390
Cukup jelas.

Pasal 391
Cukup jelas.

Pasal 392 . . .

- 100 -

Pasal 392
Cukup jelas.

Pasal 393
Cukup jelas.

Pasal 394
Cukup jelas.

Pasal 395
Yang dimaksud dengan “Informasi Pemerintahan Daerah lainnya” antara
lain informasi mengenai proses pembentukan Perda, kepegawaian,
kependudukan, dan layanan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 396
Cukup jelas.

Pasal 397
Cukup jelas.

Pasal 398
Cukup jelas.

Pasal 399
Cukup jelas.

Pasal 400
Cukup jelas.

Pasal 401
Cukup jelas.

Pasal 402
Cukup jelas.

Pasal 403
Cukup jelas.

Pasal 404
Cukup jelas.

Pasal 405 . . .

- 101 -

Pasal 405
Cukup jelas.

Pasal 406
Cukup jelas.

Pasal 407
Cukup jelas.

Pasal 408
Cukup jelas.

Pasal 409
Cukup jelas.

Pasal 410
Cukup jelas.

Pasal 411
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5587

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTA
DAN DAERAH PROVIN

I. MATRIKS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKURE
DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDI

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3
1. Manajemen Pendidikan
a. Penetapan stand

nasional pendidikan.

b. Pengelolaan pendidik

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

AHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
NSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

EN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN

IKAN

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

dar a. Pengelolaan pendidikan a. Pengelolaan pendidikan
menengah. dasar. pendidikan

kan b. Pengelolaan pendidikan b. Pengelolaan

-2

tinggi.

2. Kurikulum Penetapan kurikulu

3. Akreditasi nasional pendidik

4. Pendidik dan Tenaga menengah, pendidik
Kependidikan
dasar, pendidikan anak u

dini, dan pendidik

nonformal.

Akreditasi perguruan ting

pendidikan meneng

pendidikan das

pendidikan anak usia d

dan pendidikan nonformal

a. Pengendalian form

pendidik, pemindah

pendidik, d

pengembangan kar

pendidik.

b. Pemindahan pendidik d

tenaga kependidik

lintas Daerah provinsi.

2-

khusus. anak usia dini dan
pendidikan nonformal.

um Penetapan kurikulum muatan Penetapan kurikulum

kan lokal pendidikan menengah muatan lokal pendidikan
kan dan muatan lokal pendidikan
usia khusus. dasar, pendidikan anak usia

kan dini, dan pendidikan

nonformal.

ggi, --- ---
gah,

sar,
dini,
l.

masi Pemindahan pendidik dan Pemindahan pendidik dan
han tenaga kependidikan dalam
dan tenaga kependidikan lintas
rier Daerah kabupaten/kota.
Daerah kabupaten/kota
dan
kan dalam 1 (satu) Daerah

provinsi.

-3

5. Perizinan Pendidikan a. Penerbitan izin perguru

tinggi swasta ya

diselenggarakan o

masyarakat.

b. Penerbitan i

penyelenggaraan satu

pendidikan asing.

6. Bahasa dan Sastra Pembinaan bahasa d
sastra Indonesia.

3-

uan a. Penerbitan izin pendidikan a. Penerbitan izin
ang
oleh menengah yang pendidikan dasar yang
diselenggarakan oleh
izin diselenggarakan oleh
uan masyarakat.
masyarakat.

b. Penerbitan izin pendidikan b. Penerbitan izin

khusus yang pendidikan anak usia

diselenggarakan oleh dini dan pendidikan

masyarakat. nonformal yang

diselenggarakan oleh

masyarakat.

dan Pembinaan bahasa dan sastra Pembinaan bahasa dan

yang penuturnya lintas sastra yang penuturnya

Daerah kabupaten/kota dalam Daerah

dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

provinsi.

-4

B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHAT

NO URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3
1. Upaya Kesehatan
a. Pengelolaan upa

kesehatan perorang

(UKP) rujuk

nasional/lintas Daer

provinsi.

b. Pengelolaan upa

kesehatan masyarak

(UKM) nasional d

rujukan nasional/lint

Daerah provinsi.

c. Penyelenggaraan

registrasi, akreditasi, d

standardisasi fasilit

pelayanan kesehat

publik dan swasta.

4-

TAN

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

aya a. Pengelolaan UKP rujukan a. Pengelolaan UKP Daerah

gan tingkat Daerah kabupaten/kota dan

kan provinsi/lintas Daerah rujukan tingkat Daerah

rah kabupaten/kota. kabupaten/kota.

b. Pengelolaan UKM Daerah b. Pengelolaan UKM Daerah

aya provinsi dan rujukan kabupaten/kota dan

kat tingkat Daerah rujukan tingkat Daerah

dan provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota.

tas kabupaten/kota. c. Penerbitan izin rumah

c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan

sakit kelas B dan fasilitas fasilitas pelayanan

dan pelayanan kesehatan kesehatan tingkat Daerah

tas tingkat Daerah provinsi. kabupaten/kota.

tan

NO URUSAN -5
PEMERINTAH PUSAT

12 3

d. Penerbitan izin rum

sakit kelas A dan fasilit

pelayanan kesehat

penanaman modal asi

(PMA) serta fasilit

pelayanan kesehat

tingkat nasional.

2. Sumber Daya Manusia a. Penetapan standardis

(SDM) Kesehatan dan registrasi tena

kesehatan Indones

tenaga kesehatan war

negara asing (TK-WN

serta penerbit

rekomendasi pengesah

rencana pengguna

tenaga kerja asi

(RPTKA) dan iz

mempekerjakan tena

asing (IMTA).

5- DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA
mah
tas 5
tan
ing
tas
tan

sasi Perencanaan dan a. Penerbitan izin praktik
aga dan izin kerja tenaga
sia, pengembangan SDM kesehatan.

rga kesehatan untuk UKM dan
NA),
UKP Daerah provinsi. b. Perencanaan dan
tan
han pengembangan SDM
aan
kesehatan untuk UKM
ing
zin dan UKP Daerah
aga
kabupaten/kota.

NO URUSAN -6
12 PEMERINTAH PUSAT

3

b. Penetapan penempat
dokter spesialis d

dokter gigi spesialis b
Daerah yang tid
mampu dan tid

diminati.

c. Penetapan stand

kompetensi teknis d

sertifikasi pelaksa

Urusan Pemerintah

bidang kesehatan.

d. Penetapan stand

pengembangan kapasit

SDM kesehatan.

e. Perencanaan d

pengembangan SD
kesehatan untuk UK
dan UKP Nasional.

6- DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA
tan
dan 5
bagi
dak
dak

dar
dan
ana
han

dar
tas

dan
DM
KM

NO URUSAN -7
PEMERINTAH PUSAT

12 3

3. Sediaan Farmasi, Alat a. Penyediaan obat, vaks

Kesehatan, dan alat kesehatan, d
suplemen kesehat
Makanan Minuman
program nasional.

b. Pengawasan ketersedia

pemerataan, d

keterjangkauan obat d

alat kesehatan.

c. Pembinaan d

pengawasan indust

sarana produksi d

sarana distribusi sedia

farmasi, obat tradision

alat kesehatan d

perbekalan kesehat

rumah tangga (PKR

bahan obat, bahan ba

alam yang terkait deng

kesehatan.

7-

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

sin, a. Penerbitan pengakuan a. Penerbitan izin apotek,
dan toko obat, toko alat
tan pedagang besar farmasi
kesehatan dan optikal.
aan (PBF) cabang dan cabang
dan
dan penyalur alat kesehatan b. Penerbitan izin usaha
mikro obat tradisional
dan (PAK) .
tri, (UMOT).
dan b. Penerbitan izin usaha kecil
aan obat tradisional (UKOT). c. Penerbitan sertifikat
nal,
dan produksi alat kesehatan
tan
RT), kelas 1 (satu) tertentu
aku
gan dan PKRT kelas 1 (satu)

tertentu perusahaan

rumah tangga.

d. Penerbitan izin produksi

makanan dan minuman
pada industri rumah

tangga.

e. Pengawasan post-market
produk makanan-

NO URUSAN -8
PEMERINTAH PUSAT

12 3

d. Pengawasan pre-mark
obat, obat tradision

kosmetika, a

kesehatan, PKRT, d

makanan minuman.

e. Pengawasan post-mark
obat, obat tradision

kosmetika, a

kesehatan, PKRT, d

makanan minuman.

4. Pemberdayaan Pemberdayaan masyarak

Masyarakat Bidang bidang kesehatan mela

Kesehatan tokoh nasional d

internasional, kelomp

masyarakat, organis

swadaya masyarakat se

dunia usaha tingkat nasion

dan internasional.

8-

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 5

ket minuman industri rumah
nal, tangga.
alat
dan

ket
nal,

alat
dan

kat Pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan masyarakat

alui bidang kesehatan melalui bidang kesehatan melalui

dan tokoh provinsi, kelompok tokoh kabupaten/kota,

pok masyarakat, organisasi kelompok masyarakat,

sasi swadaya masyarakat dan organisasi swadaya

erta dunia usaha tingkat provinsi. masyarakat dan dunia usaha

nal tingkat kabupaten/kota.

-9

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJA

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

1. Sumber Daya Air (SDA) a. Pengelolaan SDA d

bangunan pengam

pantai pada wilay

sungai lintas Daer

provinsi, wilayah sun

lintas negara, dan wilay

sungai strategis nasiona

b. Pengembangan d

pengelolaan sistem irig

primer dan sekund

pada daerah irigasi ya

luasnya lebih dari 30

ha, daerah irigasi lint

Daerah provinsi, daer

irigasi lintas negara, d

daerah irigasi strate

9-

AAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

dan a. Pengelolaan SDA dan a. Pengelolaan SDA dan
man
yah bangunan pengaman bangunan pengaman

rah pantai pada wilayah sungai pantai pada wilayah
ngai
yah lintas Daerah sungai dalam 1 (satu)

al. kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota.

dan b. Pengembangan dan b. Pengembangan dan
gasi
der pengelolaan sistem irigasi pengelolaan sistem irigasi
ang
000 primer dan sekunder pada primer dan sekunder
tas
rah daerah irigasi yang luasnya pada daerah irigasi yang
dan
egis 1000 ha - 3000 ha, dan luasnya kurang dari 1000

daerah irigasi lintas ha dalam 1 (satu) Daerah

Daerah kabupaten/kota. kabupaten/kota.

NO SUB URUSAN -1
12 PEMERINTAH PUSAT
2. Air Minum
3
3. Persampahan nasional.

a. Penetapan pengembang

Sistem Penyediaan
Minum (SPAM) seca
nasional.

b. Pengelolaan d
pengembangan SPA

lintas Daerah provin
dan SPAM unt
kepentingan
strate
nasional.

a. Penetapan pengembang

sistem pengelola

persampahan seca

nasional.

b. Pengembangan siste
pengelolaan persampah

lintas Daerah provin

10 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA

5

gan Pengelolaan dan Pengelolaan dan

Air pengembangan SPAM lintas pengembangan SPAM di

ara Daerah kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota .

dan
AM

nsi,
tuk
egis

gan Pengembangan sistem dan Pengembangan sistem dan

aan pengelolaan persampahan pengelolaan persampahan

ara regional. dalam Daerah

kabupaten/kota.

em
han

nsi

NO SUB URUSAN -1
12 PEMERINTAH PUSAT

4. Air Limbah 3

dan sistem pengelola

persampahan unt

kepentingan strate

nasional.

a. Penetapan pengembang

sistem pengelolaan
limbah domestik seca

nasional.

b. Pengelolaan d

pengembangan siste

pengelolaan air limb

domestik lintas Daer

provinsi, dan siste

pengelolaan air limb

domestik unt

kepentingan strate

nasional.

11 - DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA
aan
tuk 5
egis

gan Pengelolaan dan Pengelolaan dan

air pengembangan sistem air pengembangan sistem air

ara limbah domestik regional. limbah domestik dalam

Daerah kabupaten/kota.

dan
em

bah
rah

em
bah
tuk

egis

NO SUB URUSAN -1
12 PEMERINTAH PUSAT
5. Drainase
3
6. Permukiman
a. Penetapan pengembang
sistem drainase seca

nasional.

b. Pengelolaan d

pengembangan siste

drainase lintas Daer

provinsi dan siste

drainase unt

kepentingan strate

nasional.

a. Penetapan siste
pengembangan seca

infrastruktur
permukiman
nasional.

b. Penyelenggaraan

infrastruktur pa

permukiman di kawas

12 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

gan Pengelolaan dan Pengelolaan dan

ara pengembangan sistem pengembangan sistem

drainase yang terhubung drainase yang terhubung

dan langsung dengan sungai lintas langsung dengan sungai
em Daerah kabupaten/kota. dalam Daerah

rah kabupaten/kota.

em

tuk

egis

em Penyelenggaraan infrastruktur Penyelenggaraan

pada permukiman di kawasan infrastruktur pada
Daerah
strategis Daerah provinsi. permukiman di

ara kabupaten/kota.

ada
san

NO SUB URUSAN -1
12 PEMERINTAH PUSAT
7. Bangunan Gedung
3
8. Penataan Bangunan strategis nasional.
dan Lingkungannya
a. Penetapan bangun

gedung unt
kepentingan strate
nasional.

b. Penyelenggaraan

bangunan gedung unt

kepentingan strate

nasional d

penyelenggaraan

bangunan gedung fun

khusus.

a. Penetapan pengembang

sistem penata

bangunan d

lingkungannya seca

nasional.

b. Penyelenggaraan

13 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA

5

nan a. Penetapan bangunan Penyelenggaraan bangunan

tuk gedung untuk kepentingan gedung di wilayah Daerah

egis strategis Daerah provinsi. kabupaten/kota, termasuk

b. Penyelenggaraan bangunan pemberian izin mendirikan
gedung untuk kepentingan bangunan (IMB) dan

tuk strategis Daerah provinsi. sertifikat laik fungsi
egis bangunan gedung.

dan

ngsi

gan Penyelenggaraan penataan Penyelenggaraan penataan

aan bangunan dan lingkungan di bangunan dan

dan kawasan strategis Daerah lingkungannya di Daerah

ara provinsi dan penataan kabupaten/kota.

bangunan dan lingkungannya

lintas Daerah

NO SUB URUSAN -1
12 PEMERINTAH PUSAT
9. Jalan
3
10. Jasa Konstruksi
penataan bangunan d

lingkungannya

kawasan strate

nasional.

a. Pengembangan siste
jaringan jalan seca
nasional.
jal
b. Penyelenggaraan d
secara umum
penyelenggaraan jal
nasional.

a. Penyelenggaraan
pelatihan tenaga ke
konstruksi percontohan

b. Pengembangan siste
informasi jasa konstruk
cakupan nasional.

c. Penerbitan izin usa

14 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
5
dan kabupaten/kota.
di

egis

em Penyelenggaraan jalan Penyelenggaraan jalan
ara provinsi. kabupaten/kota.

lan
dan
lan

a. Penyelenggaraan a. Penyelenggaraan

erja pelatihan tenaga ahli pelatihan tenaga terampil
n. konstruksi. konstruksi.

em b. Penyelenggaraan sistem b. Penyelenggaraan sistem

ksi informasi jasa konstruksi informasi jasa konstruksi

cakupan Daerah provinsi. cakupan Daerah

aha kabupaten/kota.

NO SUB URUSAN -1
12 PEMERINTAH PUSAT

11. Penataan Ruang 3

jasa konstruksi asing.

d. Pengembangan stand

kompetensi kerja d

pelatihan ja

konstruksi.

e. Pengembangan pas
dan kerja sam
konstruksi luar negeri.

a. Penyelenggaraan
penataan ruang wilay

nasional.

b. Pelaksanaan kerja sam

penataan rua

antarnegara.

15 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 5

dar c. Penerbitan izin usaha
dan jasa konstruksi nasional
asa (nonkecil dan kecil).

sar d. Pengawasan tertib usaha,
ma tertib penyelenggaraan
. dan tertib pemanfaatan
jasa konstruksi.

Penyelenggaraan penataan Penyelenggaraan penataan
Daerah
yah ruang Daerah provinsi. ruang

kabupaten/kota.

ma
ang

-1
D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMA

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3
1. Perumahan
a. Penyediaan rumah b
masyarakat

berpenghasilan rend
(MBR).

b. Penyediaan d

rehabilitasi rumah korb

bencana nasional.

c. Fasilitasi penyedia

rumah bagi masyarak

yang terkena relok

program Pemerint

Pusat.

d. Pengembangan siste

pembiayaan perumah

bagi MBR.

16 -
AHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

bagi a. Penyediaan dan a. Penyediaan dan

dah rehabilitasi rumah korban rehabilitasi rumah korban

dan bencana provinsi. bencana kabupaten/kota.
ban
b. Fasilitasi penyediaan b. Fasilitasi penyediaan
aan
kat rumah bagi masyarakat rumah bagi masyarakat
kasi
tah yang terkena relokasi yang terkena relokasi

em program Pemerintah program Pemerintah
han
Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota.

c. Penerbitan izin
pembangunan dan

pengembangan
perumahan.

d. Penerbitan sertifikat

kepemilikan bangunan

gedung (SKBG).

NO SUB URUSAN -1
PEMERINTAH PUSAT

12 3
2. Kawasan Permukiman
a. Penetapan siste

kawasan permukiman.

b. Penataan d

peningkatan kualit

kawasan permukim

kumuh dengan lu

15 (lima belas) ha at

lebih.

3. Perumahan dan ---

Kawasan Permukiman

Kumuh

4. Prasarana, Sarana, dan Penyelenggaraan PSU

Utilitas Umum (PSU) lingkungan hunian d

kawasan permukiman.

17 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

em Penataan dan peningkatan a. Penerbitan izin
. pembangunan dan
kualitas kawasan
dan pengembangan kawasan
tas permukiman kumuh dengan permukiman.
man
uas luas 10 (sepuluh) ha sampai
tau
dengan di bawah 15 (lima b. Penataan dan

belas) ha. peningkatan kualitas

kawasan permukiman

kumuh dengan luas di

bawah 10 (sepuluh) ha.

--- Pencegahan perumahan dan

kawasan permukiman

kumuh pada Daerah

kabupaten/kota.

di Penyelenggaraan PSU Penyelenggaraan PSU
dan permukiman. perumahan.

NO SUB URUSAN -1
PEMERINTAH PUSAT

12 3

5. Sertifikasi, Kualifikasi, Sertifikasi, kualifika

Klasifikasi, dan klasifikasi, dan registr

Registrasi Bidang bagi orang atau bad

Perumahan dan hukum yang melaksanak

Kawasan Permukiman perancangan d

perencanaan rumah se

perencanaan PSU tingk

kemampuan besar.

18 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

asi, Sertifikasi dan registrasi bagi Sertifikasi dan registrasi bagi

rasi orang atau badan hukum orang atau badan hukum

dan yang melaksanakan yang melaksanakan

kan perancangan dan perancangan dan

dan perencanaan rumah serta perencanaan rumah serta

erta perencanaan PSU tingkat perencanaan prasarana,

kat kemampuan menengah. sarana dan utilitas umum

PSU tingkat kemampuan

kecil.

-1

E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETEN
MASYARAKAT

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

1. Ketenteraman dan a. Standardisasi tena

Ketertiban Umum satuan polisi pamo

praja.

b. Penyelenggaraan
pendidikan dan pelatih

dan pengangka
penyidik pegawai neg

sipil (PPNS) penegak
Perda.

2. Bencana Penanggulangan benca
nasional.