7. UU no.23 th 2014 Pemerintah Daerah

69 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

yah perairan pelabuhan selama 24 jam untuk

han pengumpan regional. pelabuhan pengumpan

han o. Penerbitan izin reklamasi lokal.

di wilayah perairan q. Penerbitan izin pekerjaan

izin pelabuhan pengumpan pengerukan di wilayah

nal regional. perairan pelabuhan

gan p. Penerbitan izin pengumpan lokal.
am pengelolaan
terminal r. Penerbitan izin reklamasi
han untuk kepentingan sendiri di wilayah perairan
han (TUKS) di dalam pelabuhan pengumpan

DLKR/DLKP pelabuhan lokal.

pengumpan regional. s. Penerbitan izin
dan pengelolaan Terminal

Untuk Kepentingan

gan Sendiri (TUKS) di dalam
DLKR/DLKP pelabuhan

pengumpan lokal.

-7

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT
12
3. Penerbangan 3

4. Perkeretaapian Pengaturan, pengendali
dan pengawasan kegiat
penerbangan sipil.

a. Penetapan rencana ind
perkeretaapian nasiona

b. Penerbitan izin usah

izin pembangunan d
izin operasi prasara
perkeretaapian umu

yang jaringan jalurn
melintasi batas Daer

provinsi

c. Penetapan jaringan ja

kereta api ya

jaringannya meleb

wilayah 1 (satu) Daer

provinsi.

70 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

ian --- Penerbitan izin mendirikan

tan bangunan tempat

pendaratan dan lepas landas

helikopter.

duk a. Penetapan rencana induk a. Penetapan rencana induk
al. perkeretaapian provinsi.
perkeretaapian
ha, b. Penerbitan izin usaha, izin kabupaten/kota.
dan
ana pembangunan dan izin b. Penerbitan izin usaha,
um izin pembangunan dan
nya operasi prasarana izin operasi prasarana
rah
perkeretaapian umum perkeretaapian umum
alur yang jaringan jalurnya
ang yang jaringan jalurnya
bihi dalam 1 (satu) Daerah
rah melintasi batas Daerah kabupaten/kota.

kabupaten/kota.

c. Penetapan jaringan jalur

kereta api yang c. Penetapan jaringan jalur

jaringannya melebihi kereta api yang

wilayah 1 (satu) Daerah jaringannya dalam

kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah

-7

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

d. Pengujian prasara

perkeretaapian.

e. Penetapan kelas stasi
untuk stasiun pa
jaringan jalur kereta a

nasional.

f. Penerbitan izin usa
dan izin operasi sara

perkeretaapian umu
yang jaringan jalurn

melintasi batas Daer
provinsi.

g. Pengujian sara

perkeretaapian.

71 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

ana 1 (satu) Daerah provinsi. kabupaten/kota.

d. Penetapan kelas stasiun d. Penetapan kelas stasiun

iun untuk stasiun pada untuk stasiun pada

ada jaringan jalur kereta api jaringan jalur kereta api

api provinsi. kabupaten/kota.

e. Penerbitan izin operasi e. Penerbitan izin operasi

aha sarana perkeretaapian sarana perkeretaapian

ana umum yang jaringan umum yang jaringan

um jalurnya melintasi batas jalurnya melintasi batas

nya Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah

rah dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

provinsi. f. Penetapan jaringan

ana f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian

pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur

pada jaringan jalur perkeretaapian

perkeretaapian provinsi. kabupaten/kota.

-7

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

h. Penetapan jaring

pelayanan perkeretaapi

pada jaringan ja

perkeretaapian nasiona

i. Penetapan pedoman ta

angkutan orang dan ta
angkutan barang.

j. Akreditasi badan huku

atau lembaga penguji
prasarana dan sara

perkeretaapian.

k. Sertifikasi tena

perawatan prasarana d

sarana perkeretaapian.

l. Penerbitan i

pengadaan at

pembangunan

perkeretapian khusu

izin operasi, d

72 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 5

gan g. Penerbitan izin pengadaan g. Penerbitan izin
ian
alur atau pembangunan pengadaan atau
al
arif perkeretapian khusus, izin pembangunan
arif
operasi, dan penetapan perkeretapian khusus,
um
ian jalur kereta api khusus izin operasi, dan
ana
yang jaringannya melebihi penetapan jalur kereta

1 (satu) Daerah api khusus yang

kabupaten/kota dalam jaringannya dalam

1 (satu) Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota.

aga
dan
.
izin
tau

us,
dan

-7

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT
12
3

penetapan jalur ker

api khusus ya

jaringannya meleb

1 (satu) Daerah provi

dan batas wilay

negara.

73 - DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA
reta
ang 5
bihi
insi
yah

-7
P. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORM

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

1. Penyelenggaraan, Pengelolaan penyelenggara

Sumber Daya, dan sumber daya, dan perangk
Perangkat Pos, serta pos, serta informatika.

Informatika

2. Informasi dan Pengelolaan informasi d

Komunikasi Publik komunikasi pub

Pemerintah Pusat se

informasi strategis nasion

dan internasional.

3. Aplikasi Informatika a. Penetapan nama doma
dan sub domain b
instansi Pemerintah Pus
dan Pemerintah Daerah.

b. Pengelolaan nama doma
instansi penyelengga

74 - DAERAH
MATIKA KABUPATEN/KOTA

DAERAH PROVINSI 5

4
aan
kat

dan Pengelolaan informasi dan Pengelolaan informasi dan

blik komunikasi publik komunikasi publik

erta Pemerintah Daerah provinsi. Pemerintah Daerah

nal kabupaten/kota.

ain a. Pengelolaan nama domain a. Pengelolaan nama domain
bagi
yang telah ditetapkan oleh yang telah ditetapkan oleh
sat
. Pemerintah Pusat dan sub Pemerintah Pusat dan sub

ain domain di lingkup domain di lingkup
ara
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

provinsi. kabupaten/kota.

NO SUB URUSAN -7
PEMERINTAH PUSAT

12 3

negara.

c. Pengelolaan e-governme
nasional.

75 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

b. Pengelolaan e-government b. Pengelolaan e-government
ent di lingkup Pemerintah di lingkup Pemerintah
Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota.

-7
Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERAS

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

1. Badan Hukum Koperasi a. Pengesahan ak

pendirian, perubah

anggaran dasar kopera

dan pembubar

koperasi.

b. Pengumuman bad

hukum koperasi di Ber

Negara Repub

Indonesia.

2. Izin Usaha Simpan a. Penerbitan izin usa

Pinjam simpan pinjam unt

koperasi dengan wilay

keanggotaan lint

Daerah provinsi.

b. Penerbitan iz
pembukaan kan

76 -
SI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
kta 5
han
asi,
ran

dan
rita
blik

aha a. Penerbitan izin usaha a. Penerbitan izin usaha
tuk
yah simpan pinjam untuk simpan pinjam untuk
tas
koperasi dengan wilayah koperasi dengan
zin
ntor keanggotaan lintas wilayah keanggotaan

Daerah kabupaten/kota dalam Daerah

dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

provinsi. b. Penerbitan izin

NO SUB URUSAN -7
12 PEMERINTAH PUSAT

3

cabang, caba

pembantu dan kantor k

koperasi simpan pinja

untuk koperasi deng

wilayah keanggota

lintas Daerah provinsi.

3. Pengawasan dan a. Pemeriksaan d
pemeriksaan
pengawasan koper

yang wilay

keanggotaannya lint

Daerah provinsi.

b. Pemeriksaan d

pengawasan koper

simpan pinjam/u

simpan pinjam koper

77 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 5

ang b. Penerbitan izin pembukaan kantor
kas
am pembukaan kantor cabang, cabang
gan
aan cabang, cabang pembantu pembantu dan kantor

dan dan kantor kas koperasi kas koperasi simpan
rasi
yah simpan pinjam untuk pinjam untuk
tas
koperasi dengan wilayah koperasi dengan
dan
rasi keanggotaan lintas wilayah keanggotaan
unit
rasi Daerah kabupaten/kota dalam Daerah

dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

provinsi.

a. Pemeriksaan dan a. Pemeriksaan dan

pengawasan koperasi pengawasan koperasi

yang wilayah yang wilayah

keanggotaannya keanggotaan dalam

lintas Daerah Daerah kabupaten/kota.

kabupaten/kota dalam b. Pemeriksaan dan

1 (satu) Daerah provinsi. pengawasan koperasi

b. Pemeriksaan dan simpan pinjam/unit
pengawasan koperasi
simpan pinjam koperasi

NO SUB URUSAN -7
12 PEMERINTAH PUSAT

3 wilay
lint
yang
keanggotaannya
Daerah provinsi.

4. Penilaian Kesehatan Penilaian kesehatan koper

KSP/USP Koperasi simpan pinjam/unit simp

pinjam koperasi ya

wilayah keanggotaann

lintas Daerah provinsi.

5. Pendidikan dan Latihan Pendidikan dan latih

Perkoperasian perkoperasian bagi koper

yang wilay

keanggotaannya lint

Daerah provinsi.

78 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

yah simpan pinjam/unit yang wilayah

tas simpan pinjam koperasi keanggotaan dalam

yang wilayah Daerah kabupaten/kota.

keanggotaannya lintas

Daerah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) Daerah

provinsi.

rasi Penilaian kesehatan koperasi Penilaian kesehatan koperasi

pan simpan pinjam/unit simpan simpan pinjam/unit simpan

ang pinjam koperasi yang wilayah pinjam koperasi yang

nya keanggotaannya lintas Daerah wilayah keanggotaan

kabupaten/kota dalam dalam Daerah

1 (satu) Daerah provinsi. kabupaten/kota.

han Pendidikan dan latihan Pendidikan dan latihan

rasi perkoperasian bagi koperasi perkoperasian bagi koperasi

yah yang wilayah lintas Daerah yang wilayah keanggotaan

tas kabupaten/kota dalam dalam Daerah

1 (satu) Daerah provinsi. kabupaten/kota.

NO SUB URUSAN -7
PEMERINTAH PUSAT

12 3

6. Pemberdayaan dan Pemberdayaan d

Perlindungan Koperasi perlindungan koperasi ya

keanggotaannya lint

Daerah provinsi.

7. Pemberdayaan Usaha Pemberdayaan usa

Menengah, Usaha Kecil, menengah dilakukan mela

dan Usaha Mikro pendataan, kemitraa

(UMKM) kemudahan perijina

penguatan kelembagaan d

koordinasi dengan pa

pemangku kepentingan.

8. Pengembangan UMKM Pengembangan usa

menengah dengan orient

peningkatan skala usa

menjadi usaha besar.

79 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

dan Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan

ang perlindungan koperasi yang perlindungan koperasi yang

tas keanggotaannya lintas Daerah keanggotaannya dalam

kabupaten/kota dalam Daerah kabupaten/kota.

1 (satu) Daerah provinsi.

aha Pemberdayaan usaha kecil Pemberdayaan usaha mikro

alui yang dilakukan melalui yang dilakukan melalui

an, pendataan, kemitraan, pendataan, kemitraan,

an, kemudahan perijinan, kemudahan perijinan,

dan penguatan kelembagaan dan penguatan kelembagaan dan

ara koordinasi dengan para koordinasi dengan para

pemangku kepentingan. pemangku kepentingan.

aha Pengembangan usaha kecil Pengembangan usaha mikro

tasi dengan orientasi peningkatan dengan orientasi

aha skala usaha menjadi usaha peningkatan skala usaha

menengah. menjadi usaha kecil.

-8
R.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAM

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

1. Pengembangan Iklim a. Penetapan bidang usa

Penanaman Modal yang tertutup dan bida

usaha yang terbu

dengan persyaratan.

b. Penetapan pember

fasilitas/insentif di bida

penanaman modal ya

menjadi kewenang

Pemerintah Pusat.

c. Pembuatan peta pote
investasi nasional.

d. Pengembangan kemitra

Usaha Kecil d

Menengah (UKM) beke

sama dengan inves

asing.

80 -
MAN MODAL

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

aha a. Penetapan pemberian a. Penetapan pemberian

ang fasilitas/insentif di bidang fasilitas/insentif di bidang
uka penanaman modal yang penanaman modal yang
kewenangan menjadi kewenangan
menjadi
Daerah kabupaten/kota.
rian Daerah provinsi.
ang b. Pembuatan peta potensi b. Pembuatan peta potensi
investasi kabupaten/kota.
ang investasi provinsi.

gan

ensi

aan
dan

erja
stor

NO SUB URUSAN -8
PEMERINTAH PUSAT

12 3

2. Kerja Sama Penanaman a. Penyelenggaraan ke

Modal sama internasional deng

negara lain dalam rang

kerja sama bilater

regional dan multilatera

bidang penanaman mod

b. Penyelenggaraan ke

sama antara Pemerin

Pusat dengan lemba

perbankan

nasional/internasional

dan dunia usa

nasional/internasional.

c. Pengkoordinasian

penanaman modal dal

negeri yang menjalank

kegiatan penanam

modalnya di luar wilay

Indonesia.

81 - DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
erja 4
gan --- 5
gka
ral, ---
al di
dal.
erja
ntah
aga

aha

lam
kan
man
yah

NO SUB URUSAN -8
PEMERINTAH PUSAT

12 3

3. Promosi Penanaman Penyelenggaraan prom
Modal
penanaman modal ya

menjadi kewenang

Pemerintah Pusat.

4. Pelayanan Penanaman a. Pelayanan penanam
Modal
modal yang rua

lingkupnya lintas Daer

provinsi.

b. Pelayanan penanam

modal terkait deng

sumber daya alam ya

tidak terbarukan deng

tingkat risiko kerusak

lingkungan yang tinggi.

c. Pelayanan penanam

modal pada bida

industri yang merupak

prioritas tinggi pada sk

82 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

mosi Penyelenggaraan promosi Penyelenggaraan promosi

ang penanaman modal yang penanaman modal yang

gan menjadi kewenangan Daerah menjadi kewenangan Daerah

provinsi. kabupaten/kota.

man Pelayanan perizinan dan Pelayanan perizinan dan

ang nonperizinan secara terpadu nonperizinan secara terpadu

rah satu pintu: 1 (satu) pintu di bidang

a. Penanaman modal yang penanaman modal yang
man ruang lingkupnya lintas menjadi kewenangan Daerah
gan Daerah kabupaten/kota; kabupaten/kota.

ang b. Penanaman Modal yang
gan menurut ketentuan
kan peraturan
perundang-

undangan menjadi

man kewenangan Daerah

ang provinsi.

kan

kala

NO SUB URUSAN -8
PEMERINTAH PUSAT

12 3

nasional.

d. Pelayanan penanam

modal yang terkait pa

pelaksanaan strat

pertahanan dan keaman

nasional.

e. Pelayanan penanam

modal asing.

5. Pengendalian Pengendalian pelaksana

Pelaksanaan Penanaman penanaman modal ya

Modal menjadi kewenang

Pemerintah Pusat.

6. Data dan Sistem Pengelolaan data d

Informasi Penanaman informasi perizinan d

Modal nonperizinan penanam

modal yang terintergr

secara nasional.

83 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA

5

man
ada
tegi
nan

man

aan Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan

ang penanaman modal yang penanaman modal yang

gan menjadi kewenangan Daerah menjadi kewenangan Daerah

provinsi. kabupaten/kota.

dan Pengelolaan data dan informasi Pengelolaan data dan

dan perizinan dan nonperizinan informasi perizinan dan

man penanaman modal yang nonperizinan yang

rasi terintergrasi pada tingkat terintergrasi pada tingkat

Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota.

-8
S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUD

NO SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT

12 3
1. Kepemudaan
a. Penyadaran,

pemberdayaan, d

pengembangan pemu

dan kepemuda

terhadap pemuda pelop

nasional, wirausa

muda berprestasi, d

pemuda kader nasional

b. Pemberdayaan d

pengembangan organis

kepemudaan tingk

nasional.

c. Kerja sama kepemuda

internasional.

84 -
DAAN DAN OLAHRAGA

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

a. Penyadaran, a. Penyadaran,

dan pemberdayaan, dan pemberdayaan, dan

uda pengembangan pemuda pengembangan pemuda

aan dan kepemudaan terhadap dan kepemudaan

por pemuda pelopor provinsi, terhadap pemuda pelopor

aha wirausaha muda, dan kabupaten/kota,

dan pemuda kader provinsi. wirausaha muda pemula,

l. b. Pemberdayaan dan dan pemuda kader
kabupaten/kota.
dan pengembangan organisasi

sasi kepemudaan tingkat b. Pemberdayaan dan

kat Daerah provinsi. pengembangan organisasi

kepemudaan tingkat

aan Daerah kabupaten/kota.

NO SUB BIDANG -8
PEMERINTAH PUSAT
12
2. Keolahragaan 3

a. Pembinaan d

pengembangan olahra

pendidikan pada jenja

pendidikan yang menja

kewenangan Pemerint

Pusat.

b. Penyelenggaraan

kejuaraan olahra

tingkat nasional d

internasional.

c. Pembinaan d
pengembangan olahra
prestasi
tingk
internasional.

d. Pembinaan d

pengembangan organis

olahraga tingkat nasion

85 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

dan a. Pembinaan dan a. Pembinaan dan
aga
ang pengembangan olahraga pengembangan olahraga
adi
tah pendidikan pada jenjang pendidikan pada jenjang

aga pendidikan yang menjadi pendidikan yang menjadi
dan
kewenangan Daerah kewenangan Daerah
dan
aga provinsi. kabupaten/kota.
kat
b. Penyelenggaraan kejuaraan b. Penyelenggaraan
dan olahraga tingkat Daerah
sasi kejuaraan olahraga
nal. provinsi.
tingkat Daerah

c. Pembinaan dan kabupaten/kota.

pengembangan olahraga c. Pembinaan dan

prestasi tingkat nasional. pengembangan olahraga

d. Pembinaan dan prestasi tingkat Daerah

pengembangan organisasi provinsi.

olahraga tingkat Daerah d. Pembinaan dan

provinsi. pengembangan organisasi

olahraga tingkat Daerah

kabupaten/kota.

NO SUB BIDANG -8
12
PEMERINTAH PUSAT
3. Kepramukaan
3
e. Kerja sama keolahraga

internasional.

a. Pembinaan d

pengembangan organis

kepramukaan tingk

nasional.

b. Kerja sama kepramuka

internasional.

86 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

aan e. Pembinaan dan

pengembangan olahraga

rekreasi.

dan Pembinaan dan Pembinaan dan

sasi pengembangan organisasi pengembangan organisasi

kat kepramukaan tingkat Daerah kepramukaan tingkat

provinsi. Daerah kabupaten/kota.

aan

-8

T. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3 statis
1. Statistik Dasar
Penyelenggaraan
dasar.

2. Statistik Sektoral ---

87 - DAERAH PROVINSI DAERAH
K KABUPATEN/KOTA
4
stik --- 5

---

Penyelenggaraan statistik Penyelenggaraan statistik

sektoral di lingkup Daerah sektoral di lingkup Daerah

provinsi. kabupaten/kota.

-8

U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDI

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

1. Persandian untuk a. Penyelenggaraan

Pengamanan Informasi persandian unt

pengamanan inform

Pemerintah Pusat.

b. Penetapan pola hubung

komunikasi sandi ant
kementerian/lembaga,

antara Pemerintah Pus
dengan Daerah provin
dan Daer

kabupaten/kota.

c. Pengelolaan kunci sand

2. Akreditasi dan a. Akreditasi lemba
Sertifikasi
pendidikan dan pelatih

sandi.

88 -

IAN

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

a. Penyelenggaraan a. Penyelenggaraan

tuk persandian untuk persandian untuk
masi
pengamanan informasi pengamanan informasi
gan
tar- Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

sat provinsi. kabupaten/kota.
nsi
rah b. Penetapan pola hubungan b. Penetapan pola hubungan
komunikasi sandi antar-
komunikasi sandi antar-
Perangkat Daerah provinsi.
Perangkat Daerah

kabupaten/kota.

di. --- ---

aga
han

NO SUB URUSAN -8
12 PEMERINTAH PUSAT

3. Analisis Sinyal 3

b. Penerbitan sertifik

sumber daya manu

sandi.

c. Penerbitan sertifik

peralatan sandi.

Pengelolaan analisis sinyal

89 - DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA
kasi
usia --- 5
kasi
l. ---

-9

V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAY

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3
1. Kebudayaan
a. Pengelolaan kebudaya

yang masyarak

pelakunya lintas Daer

provinsi.

b. Perlindungan H

Kekayaan Intelektu

(HKI) komunal di bida

kebudayaan.

c. Pelestarian tradisi ya
masyarakat penganutn

lintas Daerah provinsi.

d. Pembinaan lemba

kepercayaan terhad

Tuhan Yang Maha Esa.

90 -

YAAN

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

aan a. Pengelolaan kebudayaan a. Pengelolaan kebudayaan
kat
rah yang masyarakat pelakunya yang masyarakat

Hak lintas Daerah pelakunya dalam Daerah
ual
ang kabupaten/kota dalam kabupaten/kota.

ang 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pelestarian tradisi yang
nya
b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya
aga
dap masyarakat penganutnya dalam Daerah

lintas Daerah kabupaten/kota.

kabupaten/kota dalam c. Pembinaan lembaga adat
yang penganutnya dalam
1 (satu) Daerah provinsi.
Daerah kabupaten/kota.
c. Pembinaan lembaga adat
yang penganutnya lintas

Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.

NO SUB URUSAN -9
12 PEMERINTAH PUSAT
2. Perfilman Nasional
3
3. Kesenian Tradisional
Pembinaan perfilm
4. Sejarah nasional.

Pembinaan kesenian ya
masyarakat pelakunya lint

Daerah provinsi.

Pembinaan sejarah nasiona

5. Cagar Budaya a. Registrasi nasional cag
budaya.

b. Penetapan cagar buda
peringkat nasional.

c. Pengelolaan cagar buda
peringkat nasional.

d. Penerbitan izin memba

91 - DAERAH PROVINSI DAERAH
man KABUPATEN/KOTA
4
--- 5

---

ang Pembinaan kesenian yang Pembinaan kesenian yang

tas masyarakat pelakunya lintas masyarakat pelakunya

Daerah kabupaten/kota. dalam Daerah

kabupaten/kota.

al. Pembinaan sejarah lokal Pembinaan sejarah lokal

provinsi. kabupaten/kota.

gar a. Penetapan cagar budaya a. Penetapan cagar budaya
peringkat provinsi. peringkat
kabupaten/kota.
aya b. Pengelolaan cagar budaya
peringkat provinsi. b. Pengelolaan cagar budaya
peringkat
aya c. Penerbitan izin membawa kabupaten/kota.
cagar budaya ke luar
c. Penerbitan izin membawa
awa Daerah provinsi.

NO SUB URUSAN -9
12
PEMERINTAH PUSAT
6. Permuseuman
3
7. Warisan Budaya cagar budaya ke lu
negeri.

a. Penerbitan regis
museum. museu

b. Pengelolaan
nasional.

Pengelolaan warisan buda
nasional dan dunia.

92 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 5
uar
cagar budaya ke luar
Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.

ster Pengelolaan museum provinsi. Pengelolaan museum
kabupaten/kota.

um

aya --- ---

-9
W. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUST

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

1. Pembinaan a. Penetapan standar d
Perpustakaan akreditasi perpustakaan

b. Pengelolaan tingk

perpustakaan
nasional.

c. Pembudayaan gem
tingk
membaca
nasional.

2. Pelestarian Koleksi a. Pelestarian karya cet

Nasional dan Naskah dan karya rekam kolek

Kuno nasional.

b. Penerbitan katalog ind
nasional dan bibliogr

Nasional.

c. Pelestarian naskah ku
dan pengembali

93 -
TAKAAN

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

dan a. Pengelolaan perpustakaan a. Pengelolaan perpustakaan
n.
tingkat Daerah provinsi. tingkat Daerah
kat
b. Pembudayaan gemar kabupaten/kota.
mar
kat membaca tingkat Daerah b. Pembudayaan gemar

provinsi. membaca tingkat Daerah

kabupaten/kota.

tak a. Pelestarian karya cetak a. Pelestarian naskah kuno

ksi dan karya rekam koleksi milik Daerah

Daerah di Daerah provinsi. kabupaten/kota.

duk b. Penerbitan katalog induk b. Pengembangan koleksi

rafi Daerah dan bibliografi budaya etnis nusantara

Daerah. yang ditemukan oleh

uno c. Pelestarian naskah kuno Pemerintah Daerah
ian milik Daerah provinsi.
kabupaten/kota.

NO SUB URUSAN -9
PEMERINTAH PUSAT

12 3

naskah kuno dari lu
negeri.

d. Pengembangan kolek

budaya etnis nusanta

yang berasal dari lu

negeri dan koleksi buda

etnis nusantara ya

ditemukan ol

Pemerintah Pusat.

3. Sertifikasi Pustakawan Penyelenggaraan sertifik

dan Akreditasi pustakawan dan akredit

Pendidikan dan pendidikan dan pelatih

Pelatihan Perpustakaan perpustakaan.