7. UU no.23 th 2014 Pemerintah Daerah

19 -
NTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

aga a. Penanganan gangguan a. Penanganan gangguan

ong ketenteraman dan ketenteraman dan

ketertiban umum lintas ketertiban umum dalam

Daerah kabupaten/kota 1 (satu) Daerah

han, dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
atan
provinsi. b. Penegakan Perda

geri b. Penegakan Perda Provinsi Kabupaten/Kota dan

kan dan peraturan gubernur. peraturan

c. Pembinaan PPNS provinsi. bupati/walikota.

c. Pembinaan PPNS

kabupaten/kota.

ana Penanggulangan bencana Penanggulangan bencana
provinsi. kabupaten/kota.

NO SUB URUSAN -2
PEMERINTAH PUSAT
12
3. Kebakaran 3

a. Standardisasi sarana d

prasarana pemad

kebakaran.

b. Standardisasi kompete
dan sertifikasi tena

pemadam kebakaran.

c. Penyelenggaraan sist
informasi kebakaran.

20 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

dan Penyelenggaraan pemetaan a. Pencegahan,
dam rawan kebakaran.
pengendalian,
ensi
aga pemadaman,

tem penyelamatan, dan

penanganan bahan

berbahaya dan beracun

kebakaran dalam Daerah

kabupaten/kota.

b. Inspeksi peralatan

proteksi kebakaran.

c. Investigasi kejadian
kebakaran.

d. Pemberdayaan

masyarakat dalam

pencegahan kebakaran.

-2
F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

NO SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT

12 3
1. Pemberdayaan Sosial
a. Penetapan lokasi d

pemberdayaan sos

komunitas adat terpen

(KAT).

b. Penerbitan iz
pengumpulan lint

sumbangan
Daerah provinsi.

c. Pembinaan poten

sumber kesejahtera

sosial.

21 -

T DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

dan a. Penerbitan izin a. Pemberdayaan sosial

sial pengumpulan sumbangan KAT.

ncil lintas Daerah b. Penerbitan izin

kabupaten/kota dalam pengumpulan sumbangan

zin 1 (satu) Daerah provinsi. dalam Daerah

b. Pemberdayaan potensi kabupaten/kota.

tas sumber kesejahteraan c. Pengembangan potensi

sosial provinsi. sumber kesejahteraan

nsi sosial Daerah

aan kabupaten/kota.

d. Pembinaan lembaga

konsultasi kesejahteraan

keluarga (LK3) yang

wilayah kegiatannya di

Daerah kabupaten/kota.

NO SUB BIDANG -2
PEMERINTAH PUSAT

12 3

2. Penanganan Warga a. Penanganan warga nega

Negara Migran Korban migran korban tind

Tindak Kekerasan kekerasan dari ti

debarkasi sampai

Daerah provinsi asal.

b. Pemulihan trauma korb

tindak kekeras

(traficking) dalam dan lu

negeri.

3. Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi bekas korb

penyalahgunaan NAPZ

orang dengan Hum

Immunodeficiency Viru
Acquired Immuno Deficien

Syndrome.

22 -

T DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

ara Pemulangan warga negara Pemulangan warga negara

dak migran korban tindak migran korban tindak

itik kekerasan dari titik debarkasi kekerasan dari titik

ke di Daerah provinsi untuk debarkasi di Daerah

dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota untuk

ban kabupaten/kota asal. dipulangkan ke
san Desa/kelurahan asal.

uar

ban Rehabilitasi sosial Rehabilitasi sosial
ZA,
man bukan/tidak termasuk bekas bukan/tidak termasuk bekas

us/ korban penyalahgunaan korban penyalahgunaan
ncy
NAPZA, orang dengan Human NAPZA dan orang dengan

Immunodeficiency Virus/ Human Immunodeficiency

Acquired Immuno Deficiency Virus/ Acquired Immuno

Syndrome yang memerlukan Deficiency Syndrome yang
rehabilitasi pada panti. tidak memerlukan

rehabilitasi pada panti, dan

rehabilitasi anak yang

NO SUB BIDANG -2
12 PEMERINTAH PUSAT

3

4. Perlindungan dan a. Penerbitan izin orang t
Jaminan Sosial
angkat unt

pengangkatan an

antara WNI dengan WNA

b. Penghargaan d

kesejahteraan keluar

pahlawan dan perin

kemerdekaan.

c. Pengelolaan data fa
miskin nasional.

5. Penanganan Bencana a. Penyediaan kebutuh

dasar dan pemulih
trauma bagi korb
bencana nasional.

b. Pembuatan mod
pemberdayaan terhad

masyarakat

23 -

T DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45
berhadapan dengan hukum.

tua a. Penerbitan izin orang tua a. Pemeliharaan anak-anak
tuk terlantar.
nak angkat untuk
A.
dan pengangkatan anak antar b. Pendataan dan
rga
ntis WNI dan pengangkatan Pengelolaan data fakir

akir anak oleh orang tua miskin cakupan Daerah

tunggal. kabupaten/kota.

b. Pengelolaan data fakir
miskin cakupan Daerah
provinsi

han Penyediaan kebutuhan dasar a. Penyediaan kebutuhan

han dan pemulihan trauma bagi dasar dan pemulihan

ban korban bencana provinsi. trauma bagi korban

bencana kabupaten/kota.

del b. Penyelenggaraan
pemberdayaan masyarakat

dap terhadap kesiapsiagaan

NO SUB BIDANG -2
PEMERINTAH PUSAT

12 3
kesiapsiagaan bencana.
6. Taman
Pahlawan Makam Pemeliharaan taman maka

7. Sertifikasi pahlawan nasional utam
Akreditasi dan makam pahlaw
nasional di dalam dan lu

negeri.

dan a. Pemberian setifik

kepada pekerja sos

profesional dan tena

kesejahteraan sosial.

b. Pemberian akredit

kepada lemba

kesejahteraan sosial.

24 -

T DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45
bencana kabupaten/kota.

am Pemeliharaan taman makam Pemeliharaan taman makam
pahlawan nasional provinsi.
ma pahlawan nasional
wan
uar kabupaten/kota.

kasi
sial
aga

tasi
aga

-2

G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA

NO SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT

12 3

1. Pelatihan Kerja dan a. Pengembangan siste

Produktivitas Tenaga dan metode pelatihan.

Kerja b. Penetapan stand
kompetensi.

c. Pengembangan progra

pelatihan

ketenagakerjaan,

ketransmigrasian,

produktivitas, d

kewirausahaan.

d. Pelaksanaan pelatih
untuk kejuruan ya

bersifat strategis.

25 -

KERJA

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

em a. Pelaksanaan pelatihan a. Pelaksanaan pelatihan

berdasarkan klaster berdasarkan unit

dar kompetensi. kompetensi.

b. Pelaksanaan akreditasi b. Pembinaaan lembaga

am lembaga pelatihan kerja. pelatihan kerja swasta.

c. Konsultansi produktivitas c. Perizinan dan

pada perusahaan pendaftaran lembaga

menengah. pelatihan kerja.

dan d. Pengukuran produktivitas d. Konsultansi produktivitas

tingkat Daerah provinsi. pada perusahaan kecil.

han e. Pengukuran produktivitas
ang
tingkat Daerah

kabupaten/kota.

-2

NO SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT

12 3

e. Penetapan kualifik

instruktur, pengger

swadaya masyarak

(PSM) dan tena

pelatihan.

f. Pengembangan d

peningkatan kompeten

instruktur dan PSM.

g. Penetapan stand

akreditasi lemba

pelatihan kerja.

h. Penerbitan iz

pemagangan luar neger

i. Pemberian lisen
lembaga sertifik

profesi.

j. Pelaksanaan sertifik
kompetensi profesi.

26 - DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA
kasi
rak 5
kat
aga

dan
nsi

dar
aga

zin
ri.
nsi
kasi

kasi

-2

NO SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT

12 3

2. Penempatan k. Pengembangan siste
Kerja metode, alat dan tekn
peningkatan
produktivitas.

l. Penyadaran
produktivitas.

m. Konsultansi produktivit
pada perusahaan besar

n. Pengukuran produktivit
tingkat nasional.

Tenaga a. Pelayanan antar ke
nasional.

b. Pengantar kerja.

c. Penerbitan izin lemba
penempatan tenaga ke
swasta (LPTKS) lebih d
1 (satu) Daerah provins

27 - DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA
em,
nik 5

tas
r.

tas

erja a. Pelayanan antar kerja a. Pelayanan antar kerja di
Daerah kabupaten/kota
aga lintas Daerah
erja
dari kabupaten/kota dalam b. Penerbitan izin LPTKS
si. dalam 1 (satu) Daerah
1 (satu) Daerah provinsi.
kabupaten/kota.
b. Penerbitan izin LPTKS
c. Pengelolaan informasi
lebih dari 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota dalam 1 pasar kerja dalam Daerah
(satu) Daerah provinsi.
kabupaten/kota.

-2

NO SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT

12 3

d. Penerbitan izin pelaksa

penempatan tenaga ke

indonesia swas

(PPTKIS).

e. Pengembangan bur

kerja dan informasi pas

kerja nasional dan di lu

negeri.

f. Perlindungan tenaga ke
Indonesia (TKI) di lu

negeri.

g. Pengesahan renca

penggunaan tenaga ke

asing (RPTKA) bar

pengesahan RPT

perubahan sepe

jabatan, lokasi, juml

tenaga kerja asing, d

kewarganegaraan se

28 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 5

ana c. Pengelolaan informasi d. Perlindungan TKI di luar
erja negeri (pra dan purna
sta pasar kerja dalam 1 (satu) penempatan) di Daerah
kabupaten/kota.
rsa Daerah provinsi.
sar e. Penerbitan perpanjangan
uar d. Perlindungan TKI di luar IMTA yang lokasi kerja
negeri (pra dan purna dalam 1 (satu) Daerah
erja kabupaten/kota.
uar penempatan) di Daerah
provinsi.
ana
erja e. Pengesahan RPTKA
ru,
TKA perpanjangan yang tidak
erti
lah mengandung perubahan
dan
erta jabatan, jumlah TKA, dan

lokasi kerja dalam 1 (satu)

Daerah provinsi.

f. Penerbitan perpanjangan

IMTA yang lokasi kerja

lebih dari 1 (satu) Daerah

kabupaten/kota dalam

1 (satu) Daerah provinsi.

-2

NO SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT
12
3
3. Hubungan Industrial
RPTKA perpanjang

lebih dari 1 (satu) Daer

provinsi.

h. Penerbitan iz

mempekerjakan tena

kerja asing (IMTA) ba

dan perpanjangan IM

yang lokasi kerja leb

dari 1 (satu) Daer

provinsi.

a. Pengesahan peratur

perusahaan d

pendaftaran perjanji

kerja bersama unt

perusahaan ya

mempunyai wilayah ke

lebih dari 1 (satu) Daer

provinsi.

29 - DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA
gan
rah 5

zin
aga
aru
MTA
bih
rah

ran a. Pengesahan peraturan a. Pengesahan peraturan

dan perusahaan dan perusahaan dan

ian pendaftaran perjanjian pendaftaran perjanjian

tuk kerja bersama untuk yang kerja bersama untuk

ang mempunyai wilayah kerja perusahaan yang hanya

erja lebih dari 1 (satu) beroperasi dalam 1 (satu)

rah kabupaten/kota dalam Daerah kabupaten/kota.

1 (satu) Daerah provinsi.

-3

NO SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT
12 3

b. Pencegahan d

penyelesaian perselisih

hubungan industri

mogok kerja d

penutupan ya

berakibat/berdampak

pada kepenting

nasional/internasional.

30 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA

5

dan b. Pencegahan dan b. Pencegahan dan

han penyelesaian perselisihan penyelesaian perselisihan

ial, hubungan industrial, hubungan industrial,

dan mogok kerja dan mogok kerja dan

ang penutupan perusahaan penutupan perusahaan di

yang berakibat/berdampak Daerah kabupaten/kota.

gan pada kepentingan di

. 1 (satu) Daerah provinsi.

c. Penempatan upah

minimum provinsi (UMP),

upah minimum sektoral

provinsi (UMSP), upah

minimum kabupaten/kota

(UMK) dan upah minimum

sektoral kabupaten/kota

(UMSK).

-3

NO SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT

12 3 siste
4. Pengawasan tena
a. Penetapan
Ketenagakerjaan pengawasan
ketenagakerjaan.

b. Pengelolaan
pengawas
ketenagakerjaan.

31 - DAERAH
KABUPATEN/KOTA
DAERAH PROVINSI
4 5

em Penyelenggaraan pengawasan
ketenagakerjaan.

aga

-3
H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBER

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

1. Kualitas Hidup a. Pelembagaan
Perempuan
pengarusutamaan gend

(PUG) pada lemba

pemerintah tingk

nasional.

b. Pemberdayaan

perempuan bidang polit
hukum, sosial d

ekonomi pada organis
kemasyarakatan tingk
nasional.

c. Standardisasi lemba
penyedia layan

pemberdayaan
perempuan.

32 -
RDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN /
KOTA

45

a. Pelembagaan PUG pada a. Pelembagaan PUG pada

der lembaga pemerintah lembaga pemerintah

aga tingkat Daerah provinsi. tingkat Daerah

kat b. Pemberdayaan perempuan kabupaten/kota.

bidang politik, hukum, b. Pemberdayaan

sosial dan ekonomi pada perempuan bidang politik,

tik, organisasi kemasyarakatan hukum, sosial dan

dan tingkat Daerah provinsi. ekonomi pada organisasi

sasi c. Penguatan dan kemasyarakatan tingkat
kat pengembangan lembaga Daerah kabupaten/kota.

penyedia layanan c. Penguatan dan

aga pemberdayaan perempuan pengembangan lembaga

nan tingkat Daerah provinsi. penyedia layanan

pemberdayaan

perempuan tingkat

Daerah kabupaten/kota.

-3

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3
2. Perlindungan
a. Pencegahan kekeras
Perempuan terhadap perempuan ya

melibatkan para pih
lingkup nasional.

b. Penyediaan layan

rujukan akhir b

perempuan korb

kekerasan ya

memerlukan koordin

tingkat nasional, lint

provinsi d

internasional.

c. Standardisasi lemba

penyedia layan

perlindungan perempua

33 -

DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN /
KOTA

45

san a. Pencegahan kekerasan a. Pencegahan kekerasan
ang
hak terhadap perempuan yang terhadap perempuan yang

nan melibatkan para pihak melibatkan para pihak
bagi
ban lingkup Daerah provinsi lingkup Daerah
ang
nasi dan lintas Daerah kabupaten/kota.

tas kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan bagi
dan
b. Penyediaan layanan perempuan korban
aga
nan rujukan lanjutan bagi kekerasan yang
an.
perempuan korban memerlukan koordinasi

kekerasan yang tingkat Daerah

memerlukan koordinasi kabupaten/kota.

tingkat Daerah provinsi c. Penguatan dan

dan lintas Daerah pengembangan lembaga

kabupaten/kota. penyedia layanan

c. Penguatan dan perlindungan perempuan

pengembangan lembaga tingkat Daerah

penyedia layanan kabupaten/kota.

perlindungan perempuan

tingkat Daerah provinsi.

-3

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3
3. Kualitas Keluarga
a. Peningkatan kualit

keluarga dala

mewujudkan kesetara

gender (KG) dan hak an

tingkat nasional.

b. Penguatan d

pengembangan lemba

penyedia layan

peningkatan kualit

keluarga dala

mewujudkan KG dan h

anak tingkat nasional.

c. Standardisasi lemba

penyediaan layan

peningkatan kualit

keluarga dala

mewujudkan KG dan h

anak.

34 -

DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN /
KOTA

45

tas a. Peningkatan kualitas a. Peningkatan kualitas

am keluarga dalam keluarga dalam

aan mewujudkan kesetaraan mewujudkan kesetaraan

nak gender (KG) dan hak anak gender (KG) dan hak anak

tingkat Daerah provinsi tingkat Daerah

dan dan lintas Daerah kabupaten/kota.

aga kabupaten/kota. b. Penguatan dan

nan b. Penguatan dan pengembangan lembaga

tas pengembangan lembaga penyedia layanan

am penyedia layanan peningkatan kualitas

hak peningkatan kualitas keluarga dalam

keluarga dalam mewujudkan KG dan hak

aga mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah
nan anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah
tas kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota.
am kabupaten/kota.
c. Penyediaan layanan bagi

hak c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam

keluarga dalam mewujudkan KG dan hak

mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah

NO SUB URUSAN -3
12
PEMERINTAH PUSAT
3

4. Sistem Data Gender dan a. Penetapan sistem da

Anak gender dan anak dala

kelembagaan data

tingkat nasional.

b. Pengumpulan,
pengolahan, analisis d
penyajian data gend

dan anak dala
kelembagaan data

tingkat nasional.

5. Pemenuhan Hak Anak a. Pelembagaan PHA pa

(PHA) lembaga pemerinta

nonpemerintah, d

dunia usaha tingk

nasional.

35 -

DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN /
KOTA

4 5

anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah
Daerah kabupaten/kota.
kerjanya lintas

kabupaten/kota.

ata Pengumpulan, pengolahan, Pengumpulan, pengolahan,

am analisis dan penyajian data analisis dan penyajian data

di gender dan anak dalam gender dan anak dalam

kelembagaan data ditingkat kelembagaan data ditingkat

Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota.

dan
der

am
di

ada a. Pelembagaan PHA pada a. Pelembagaan PHA pada

ah, lembaga pemerintah, lembaga pemerintah, non

dan nonpemerintah, dan dunia pemerintah, dan dunia

kat usaha tingkat Daerah usaha tingkat Daerah

provinsi. kabupaten/kota.

-3

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

b. Penguatan d
pengembangan lemba

penyedia layan
peningkatan kualit
hidup anak
tingk
nasional.

6. Perlindungan Khusus a. Pencegahan kekeras

Anak terhadap anak ya

melibatkan para pih

lingkup nasional d

lintas Daerah provinsi.

b. Penyediaan layanan b

anak yang memerluk

perlindungan khus

yang memerluk

koordinasi tingk

nasional d

internasional.

36 -

DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN /
KOTA

45

dan b. Penguatan dan b. Penguatan dan

aga pengembangan lembaga pengembangan lembaga

nan penyedia layanan penyedia layanan

tas peningkatan kualitas peningkatan kualitas

kat hidup anak tingkat Daerah hidup anak tingkat

provinsi dan lintas Daerah Daerah kabupaten/kota.

kabupaten/kota.

san a. Pencegahan kekerasan a. Pencegahan kekerasan
ang
hak terhadap anak yang terhadap anak yang
dan
melibatkan para pihak melibatkan para pihak
bagi
kan lingkup Daerah provinsi lingkup Daerah
sus
kan dan lintas Daerah kabupaten/kota.
kat
dan kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan bagi

b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan
anak yang memerlukan
perlindungan khusus
perlindungan khusus yang
memerlukan koordinasi yang memerlukan
tingkat Daerah provinsi.
koordinasi tingkat Daerah

kabupaten/kota.

c. Penguatan dan c. Penguatan dan

-3

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

c. Penguatan d

pengembangan lemba

penyedia layanan b

anak yang memerluk

perlindungan khus

tingkat nasional d

lintas Daerah provinsi.

37 - DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN /
KOTA
dan
aga 4 5
bagi
kan pengembangan lembaga pengembangan lembaga
sus
dan penyedia layanan bagi penyedia layanan bagi

anak yang memerlukan anak yang memerlukan

perlindungan khusus perlindungan khusus

tingkat Daerah provinsi tingkat Daerah

dan lintas Daerah kabupaten/kota.

kabupaten/kota.

-3
I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

NO SUB URUSAN PEMERINTAH

12 3

1. Penyelenggaraan a. Penyusunan strat

Pangan Berdasarkan kedaulatan pang
nasional.
Kedaulatan Dan
b. Penyediaan infrastrukt
Kemandirian dan seluruh penduku

kemandirian pangan pa

berbagai sektor sesu

kewenangan Pemerint

Pusat.

2. Penyelenggaraan a. Pengelolaan stabilis
Ketahanan Pangan pasokan dan har
pangan pokok.

b. Pengelolaan cadang
pangan pokok Pemerint
Pusat.

c. Penetapan harga pang

38 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

tegi Penyediaan infrastruktur dan Penyediaan infrastruktur

gan seluruh pendukung dan seluruh pendukung

kemandirian pangan pada kemandirian pangan pada

tur berbagai sektor sesuai berbagai sektor sesuai
Daerah
ung kewenangan Daerah provinsi. kewenangan
ada kabupaten/kota.

uai

tah

sasi a. Penyediaan dan penyaluran a. Penyediaan dan

rga pangan pokok atau pangan penyaluran pangan pokok

lainnya sesuai dengan atau pangan lainnya

gan kebutuhan Daerah provinsi sesuai kebutuhan Daerah
tah dalam rangka stabilisasi
kabupaten/kota dalam
pasokan dan harga pangan.
rangka stabilisasi

gan b. Pengelolaan cadangan pasokan dan harga

-3

NO SUB URUSAN PEMERINTAH

12 3

pokok pembeli
Pemerintah Pusat d

produsen.

d. Pengendalian d

pembatasan ekspor imp

pangan pokok.

e. Penetapan targ

pencapaian konsum

pangan perkapita/tah

sesuai dengan ang

kecukupan gizi.

f. Penentuan kelebih

produksi pangan unt

keperluan lain.

3. Penanganan Kerawanan a. Penetapan status kri

Pangan pangan nasional, provin

dan kabupaten/kota.

39 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 5

ian pangan provinsi dan pangan.
dari
menjaga keseimbangan b. Pengelolaan cadangan
dan pangan kabupaten/kota.
por cadangan pangan provinsi.

get c. Penentuan harga minimum c. Penentuan harga
msi daerah untuk pangan lokal
hun minimum daerah untuk
gka yang tidak ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat. pangan lokal yang tidak
han
tuk ditetapkan oleh

d. Promosi pencapaian target Pemerintah Pusat dan

konsumsi pangan Pemerintah Daerah

perkapita /tahun sesuai provinsi.

dengan angka kecukupan d. Pelaksanaan pencapaian
target konsumsi pangan
gizi melalui media provinsi. perkapita/tahun sesuai

dengan angka kecukupan
gizi.

isis a. Penyusunan peta a. Penyusunan peta
dan
nsi kerentanan dan ketahanan kerentanan pangan

pangan provinsi dan ketahanan

NO SUB URUSAN -4
12 PEMERINTAH

4. Keamanan Pangan 3

b. Penyusunan pe
kerentanan d

ketahanan pang
nasional.

c. Penanganan kerawan
pangan nasional.

d. Pengadaan, pengelola
dan penyaluran cadang

pangan pada kerawan
pangan yang mencak

lebih dari 1 (satu) Daer
provinsi.

Pelaksanaan pengawas
keamanan pangan seg
distribusi lintas negara d

distribusi lintas Daer
provinsi.

40 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

eta kabupaten/kota. kecamatan.

dan b. Penanganan kerawanan b. Penanganan kerawanan
gan pangan provinsi.
pangan kabupaten/kota.

c. Pengadaan, pengelolaan, c. Pengadaan, pengelolaan
nan dan penyaluran cadangan dan penyaluran cadangan

pangan pada kerawanan pangan pada kerawanan

aan pangan yang mencakup pangan yang mencakup

gan lebih dari 1 (satu) Daerah dalam Daerah

nan kabupaten/kota dalam kabupaten/kota.

kup 1 (satu) Daerah provinsi.

rah

san Pelaksanaan pengawasan Pelaksanaan pengawasan

gar keamanan pangan segar keamanan pangan segar.

dan distribusi lintas Daerah

rah kabupaten/kota.

-4
J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAH

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3
1. Izin Lokasi
Pemberian izin lokasi lint
Daerah provinsi.

2. Pengadaan Tanah Pelaksanaan pengada

Untuk Kepentingan tanah untuk kepenting

Umum umum.

3. Sengketa Tanah Penyelesaian sengketa tan
Garapan garapan lintas Daer
provinsi.

4. Ganti Kerugian dan Penyelesaian masalah ga

Santunan Tanah Untuk kerugian dan santun

Pembangunan tanah untuk pembangun

oleh Pemerintah Pusat.

41 -
HAN

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

tas Pemberian izin lokasi lintas Pemberian izin lokasi dalam

Daerah kabupaten/kota 1 (satu) Daerah

dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

provinsi.

aan Penetapan lokasi pengadaan ---

gan tanah untuk kepentingan
umum provinsi.

nah Penyelesaian sengketa tanah Penyelesaian sengketa tanah
rah garapan lintas Daerah garapan dalam Daerah

kabupaten/kota dalam 1 kabupaten/kota.

(satu) Daerah provinsi.

anti Penyelesaian masalah ganti Penyelesaian masalah ganti

nan kerugian dan santunan tanah kerugian dan santunan
nan untuk pembangunan oleh tanah untuk pembangunan

Pemerintah Daerah provinsi. oleh Pemerintah Daerah

NO SUB URUSAN -4
12 PEMERINTAH PUSAT

3

5. Subyek dan Obyek Penetapan subyek dan oby

Redistribusi Tanah, redistribusi tanah, se

serta Ganti Kerugian ganti kerugian tan

Tanah Kelebihan kelebihan maksimum d

Maksimum dan Tanah tanah absentee lint

Absentee Daerah provinsi.

6. Tanah Ulayat ---

7. Tanah Kosong ---

42 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA

5
kabupaten /kota.

yek Penetapan subyek dan obyek Penetapan subyek dan obyek

erta redistribusi tanah, serta ganti redistribusi tanah, serta

nah kerugian tanah kelebihan ganti kerugian tanah

dan maksimum dan tanah kelebihan maksimum dan

tas absentee lintas Daerah tanah absentee dalam

kabupaten/kota dalam Daerah kabupaten/kota.

1 (satu) Daerah provinsi.

Penetapan tanah ulayat yang Penetapan tanah ulayat yang
lokasinya dalam Daerah
lokasinya lintas Daerah
kabupaten/kota.
kabupaten/kota dalam

1 (satu) Daerah provinsi.

a. Penyelesaian masalah a. Penyelesaian masalah

tanah kosong lintas tanah kosong dalam

Daerah kabupaten/kota Daerah kabupaten/kota.

dalam 1 (satu) Daerah

provinsi.

NO SUB URUSAN -4
12 PEMERINTAH PUSAT

3

8. Izin Membuka Tanah ---
9. Penggunaan Tanah
Perencanaan pengguna
tanah yang hamparann
lintas Daerah provinsi.

43 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 5

b. Inventarisasi dan b. Inventarisasi dan
pemanfaatan tanah
pemanfaatan tanah kosong kosong dalam
kabupaten/kota. Daerah
lintas Daerah

kabupaten/kota dalam

1 (satu) Daerah provinsi.

--- Penerbitan izin membuka
tanah.

aan Perencanaan penggunaan Perencanaan penggunaan

nya tanah yang hamparannya tanah yang hamparannya

lintas Daerah kabupaten/kota dalam Daerah

dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

provinsi.

-4
K.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNG

NO SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT

12 3

1. Perencanaan Rencana perlindungan d
Lingkungan Hidup
pengelolaan lingkung

hidup (RPPLH) nasional.

2. Kajian Lingkungan KLHS untuk kebijaka

Hidup Strategis (KLHS) rencana dan/atau progra

(KRP) Nasional.

3. Pengendalian Pencegahan,

Pencemaran dan/atau penanggulangan d

Kerusakan Lingkungan pemulihan pencemar

Hidup dan/atau kerusak

lingkungan hidup lint

Daerah provinsi dan/at

lintas batas negara.