7. UU no.23 th 2014 Pemerintah Daerah

44 -
GAN HIDUP

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
dan RPPLH provinsi. 5
gan
RPPLH kabupaten/kota.

an, KLHS untuk KRP provinsi. KLHS untuk KRP
am
kabupaten/kota.

Pencegahan, penanggulangan Pencegahan,

dan dan pemulihan pencemaran penanggulangan dan
ran dan/atau
kan kerusakan pemulihan pencemaran

tas lingkungan hidup lintas dan/atau kerusakan
tau Daerah kabupaten/kota lingkungan hidup dalam

dalam 1 (satu) Daerah Daerah kabupaten/kota.

provinsi.

NO SUB BIDANG -4
PEMERINTAH PUSAT

12 3

4. Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Kehati nasiona
(Kehati)

5. Bahan Berbahaya dan a. Pengelolaan B3.

Beracun (B3), dan b. Pengelolaan limbah B3.
Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun

(Limbah B3)

6. Pembinaan dan Pembinaan dan pengawas

pengawasan terhadap terhadap usaha dan/at

izin lingkungan dan izin kegiatan yang iz

perlindungan dan lingkungan dan izin PP

pengelolaan lingkungan diterbitkan oleh Pemerint

hidup (PPLH) Pusat.

45 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
al. Pengelolaan Kehati provinsi. 5

Pengelolaan Kehati
kabupaten/kota.

Pengumpulan limbah B3 a. Penyimpanan sementara

. lintas Daerah kabupaten/kota limbah B3.

dalam 1 (satu) Daerah b. Pengumpulan limbah B3
provinsi. dalam 1 (satu) Daerah

kabupaten/kota.

san Pembinaan dan pengawasan Pembinaan dan pengawasan
tau terhadap usaha dan/atau
kegiatan yang izin lingkungan terhadap usaha dan/atau
zin dan izin PPLH diterbitkan oleh
PLH Pemerintah Daerah provinsi. kegiatan yang izin
tah
lingkungan dan izin PPLH

diterbitkan oleh Pemerintah

Daerah kabupaten/kota.

NO SUB BIDANG -4
PEMERINTAH PUSAT

12 3

7. Pengakuan keberadaan a. Penetapan pengaku

masyarakat hukum MHA, kearifan lokal at

adat (MHA), kearifan pengetahuan tradision

lokal dan hak MHA yang dan hak MHA terk

terkait dengan PPLH dengan PPLH yang bera

di 2 (dua) atau leb

Daerah provinsi.

b. Peningkatan kapasit

MHA, kearifan lokal at
pengetahuan tradision

dan hak MHA terk
dengan PPLH yang bera
di 2 (dua) atau leb

Daerah provinsi.

46 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

uan a. Penetapan pengakuan a. Penetapan pengakuan

tau MHA, kearifan lokal atau MHA, kearifan lokal atau

nal pengetahuan tradisional pengetahuan tradisional

kait dan hak kearifan lokal dan hak kearifan lokal

ada atau pengetahuan atau pengetahuan

bih tradisional dan hak MHA tradisional dan hak MHA

terkait dengan PPLH yang terkait dengan PPLH yang

tas berada di dua atau lebih berada di Daerah
tau Daerah kabupaten/kota kabupaten/kota.
nal dalam 1 (satu) Daerah b. Peningkatan kapasitas
kait provinsi.
MHA, kearifan lokal atau

ada b. Peningkatan kapasitas pengetahuan tradisional

bih MHA, kearifan lokal atau dan hak kearifan lokal

pengetahuan tradisional atau pengetahuan

dan hak kearifan lokal tradisional dan hak MHA

atau pengetahuan terkait dengan PPLH yang

tradisional dan hak MHA berada di Daerah

terkait dengan PPLH yang kabupaten/kota.

berada di dua atau lebih

NO SUB BIDANG -4
12 PEMERINTAH PUSAT

3

8. Pendidikan, Pelatihan, Penyelenggaraan pendidika

dan Penyuluhan pelatihan, dan penyuluh

Lingkungan Hidup lingkungan hidup unt

Untuk Masyarakat lembaga kemasyarakat

tingkat nasional.

9. Penghargaan Pemberian pengharga

Lingkungan Hidup lingkungan hidup tingk

Untuk Masyarakat nasional.

10. Pengaduan Lingkungan Penyelesaian pengadu

Hidup masyarakat di bidang PP

terhadap:

a. usaha dan/atau kegiat
yang izin lingkung

47 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
Daerah kabupaten/kota 5
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.

an, Penyelenggaraan pendidikan, Penyelenggaraan pendidikan,

han pelatihan, dan penyuluhan pelatihan, dan penyuluhan

tuk lingkungan hidup untuk lingkungan hidup untuk

tan lembaga kemasyarakatan lembaga kemasyarakatan

tingkat Daerah provinsi. tingkat Daerah

kabupaten/kota.

aan Pemberian penghargaan Pemberian penghargaan

kat lingkungan hidup tingkat lingkungan hidup tingkat

Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota.

uan Penyelesaian pengaduan Penyelesaian pengaduan
PLH
masyarakat di bidang PPLH masyarakat di bidang PPLH
tan
gan terhadap: terhadap:

a. usaha dan/atau kegiatan a. usaha dan/atau kegiatan
yang izin lingkungan yang izin lingkungan

NO SUB BIDANG -4
12 PEMERINTAH PUSAT

11. Persampahan 3

dan/atau izin PP

diterbitkan ol

Pemerintah Pusat.

b. usaha dan/atau kegiat
yang lokasi dan/at

dampaknya lintas Daer
provinsi.

a. Penerbitan iz

insenerator pengol

sampah menjadi ene

listrik.

b. Penerbitan iz

pemanfaatan gas meta

(landfill gas) untuk ene

listrik di temp

pemrosesan akhir (TP

regional oleh pih

48 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 5

PLH dan/atau izin PPLH dan/atau izin PPLH
leh diterbitkan oleh
diterbitkan oleh
tan Pemerintah Daerah
tau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
rah
provinsi.

b. usaha dan/atau kegiatan b. usaha dan/atau kegiatan

yang lokasi dan/atau yang lokasi dan/atau
dampaknya lintas Daerah dampaknya di Daerah
kabupaten/kota. kabupaten/kota.

zin Penanganan sampah di a. Pengelolaan sampah.
lah TPA/TPST regional.
ergi b. Penerbitan izin

zin pendaurulangan
ana
ergi sampah/pengolahan
pat
PA) sampah, pengangkutan
hak
sampah dan pemrosesan

akhir sampah yang

diselenggarakan oleh

swasta.

c. Pembinaan dan

NO SUB BIDANG -4
PEMERINTAH PUSAT

12 3

swasta.

c. Pembinaan d

pengawasan penangan

sampah di TPA/temp

pengolahan samp

terpadu (TPST) region

oleh pihak swasta.

d. Penetapan d

pengawasan tanggu

jawab produsen dala

pengurangan sampah.

e. Pembinaan d

pengawasan tanggu

jawab produsen dala

pengurangan sampah.

49 - DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA
dan
nan 5
pat
pah pengawasan pengelolaan
nal
sampah yang
dan
ung diselenggarakan oleh
am
pihak swasta.
dan
ung
am

-5
L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINIST

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3
1. Pendaftaran Penduduk
a. Penetapan siste
2. Pencatatan Sipil
pendaftaran pendud

secara nasional.

b. Pemberian Nomor Ind
Kependudukan (NIK).

c. Penetapan spesifik

dan penyediaan blang
KTP-El.

d. Penetapan spesifik
dan penyediaan blang
dokumen kependuduk

selain blangko KTP-El.

a. Penetapan siste
pencatatan sipil seca
nasional.
spesifik
b. Penetapan

50 -
TRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

em --- Pelayanan pendaftaran

duk penduduk.

duk

kasi
gko

kasi
gko
kan
.

em --- Pelayanan pencatatan sipil.
ara

kasi

NO SUB URUSAN -5
PEMERINTAH PUSAT

12 3

blangko dokum

pencatatan sipil.

3. Pengelolaan Informasi a. Verifikasi dan valid

Administrasi data kependudukan d

Kependudukan Daerah kabupaten/kot

b. Pengelolaan d

penyajian databa

kependudukan nasiona

4. Profile Kependudukan Penyusunan prof

kependudukan nasional.

51 - DAERAH PROVINSI DAERAH
men 4 KABUPATEN/KOTA

5

dasi a. Pengumpulan data
dari kependudukan.
ta.
b. Pemanfaatan dan
dan
ase penyajian database
al.
kependudukan

kabupaten/kota.

file Penyusunan profile Penyusunan profile

kependudukan provinsi. kependudukan

kabupaten/kota.

-5
M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBER

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3
1. Penataan Desa
a. Pembentukan Desa
2. Kerja Sama Desa kawasan yang bersi
khusus dan strategis b

kepentingan nasional.

b. Penerbitan kode De

berdasarkan nom

registrasi dari Gubern

sebagai Wakil Pemerint

Pusat.

Fasilitasi kerja sama ant

Desa dari Daerah provin
yang berbeda.

52 -
RDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

di Penetapan susunan Penyelenggaraan penataan
ifat Desa.
bagi kelembagaan, pengisian

esa jabatan, dan masa jabatan
mor
nur kepala desa adat
tah
berdasarkan hukum adat.

tar- Fasilitasi kerja sama antar- Fasilitasi kerja sama antar-

nsi Desa dari Daerah Desa dalam 1 (satu) Daerah

kabupaten/kota yang berbeda kabupaten/kota.

dalam 1 (satu) Daerah

provinsi.

NO SUB URUSAN -5
PEMERINTAH PUSAT
3. Administrasi
Pemerintahan Desa ---

4. Lembaga Pemberdayaan lemba

Kemasyarakatan, kemasyarakatan ya

Lembaga Adat, dan bergerak di bida

Masyarakat Hukum pemberdayaan Desa tingk

Adat nasional.

53 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

--- Pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan
administrasi pemerintahan
Desa.

aga Pemberdayaan lembaga a. Pemberdayaan lembaga

ang kemasyarakatan yang kemasyarakatan yang

ang bergerak di bidang bergerak di bidang

kat pemberdayaan Desa dan pemberdayaan Desa dan

lembaga adat tingkat Daerah lembaga adat tingkat

provinsi serta pemberdayaan Daerah kabupaten/kota

masyarakat hukum adat dan pemberdayaan

yang masyarakat pelakunya masyarakat hukum adat

hukum adat yang sama yang masyarakat

berada di lintas Daerah pelakunya hukum adat

kabupaten/kota. yang sama dalam Daerah

kabupaten/kota.

b. Pemberdayaan lembaga

kemasyarakatan dan

lembaga adat tingkat

Desa.

-5

N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGEND

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

1. Pengendalian Penduduk a. Pemaduan d

sinkronisasi kebijak

pengendalian kuantit

penduduk.

b. Penetapan perkira

pengendalian pendud

secara nasional.

2. Keluarga Berencana a. Penyusunan desa
(KB)
program dan pengelola

advokasi, komunika

informasi dan eduk

54 -

DALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

dan a. Pemaduan dan a. Pemaduan dan

kan sinkronisasi kebijakan sinkronisasi kebijakan

tas Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah provinsi dengan

aan provinsi dalam rangka Pemerintah Daerah

duk pengendalian kuantitas kabupaten/kota dalam
penduduk. rangka pengendalian

b. Pemetaan perkiraan kuantitas penduduk.

pengendalian penduduk b. Pemetaan perkiraan

cakupan Daerah provinsi. pengendalian penduduk

cakupan Daerah

kabupaten/kota.

ain a. Pengembangan desain a. Pelaksanaan advokasi,
aan
asi, program, pengelolaan dan komunikasi, informasi dan

kasi pelaksanaan advokasi, edukasi (KIE)

komunikasi, informasi dan pengendalian penduduk

NO SUB URUSAN -5
PEMERINTAH PUSAT

12 3

pengendalian penduduk

b. Pengelolaan tena

penyuluh KB/petug

lapangan KB (PKB/PLK

c. Pengelolaan d

penyediaan alat dan ob

kontrasepsi unt

kebutuhan PUS nasiona

d. Pengelolaan d

pengendalian siste

informasi keluarga.

e. Pemberdayaan d

peningkatan peran se

organisasi

kemasyarakatan tingk

nasional dala

pengendalian pelayan

dan pembinaan keserta

55 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

k edukasi (KIE) pengendalian dan KB sesuai kearifan
aga
gas penduduk dan KB sesuai budaya lokal.
KB).
dan kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga
bat
tuk b. Pemberdayaan dan penyuluh KB/petugas
al.
dan peningkatan peran serta lapangan KB (PKB/PLKB).
em
organisasi kemasyarakatan c. Pengendalian dan
dan tingkat Daerah provinsi pendistribusian
erta dalam pengelolaan kebutuhan alat dan obat

kat pelayanan dan pembinaan kontrasepsi serta
am kesertaan ber-KB.
nan pelaksanaan pelayanan
aan
KB di Daerah

kabupaten/kota.

d. Pemberdayaan dan

peningkatan peran serta

organisasi

kemasyarakatan tingkat

Daerah kabupaten/kota

dalam pelaksanaan

pelayanan dan pembinaan

NO SUB URUSAN -5
12 PEMERINTAH PUSAT
3. Keluarga Sejahtera
3
ber-KB.

a. Pengembangan desa

program pembangun

keluarga mela

pembinaan ketahan

dan kesejahtera

keluarga.

b. Pemberdayaan d

peningkatan peran se

organisasi

kemasyarakatan tingk

nasional dala

pembangunan keluar

melalui ketahanan d

kesejahteraan keluarga.

56 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45
kesertaan ber-KB.

ain a. Pengelolaan pelaksanaan a. Pelaksanaan

nan desain program pembangunan keluarga

alui pembangunan keluarga melalui pembinaan

nan melalui pembinaan ketahanan dan

aan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

kesejahteraan keluarga. b. Pelaksanaan dan

dan b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta

erta peningkatan peran serta organisasi

organisasi kemasyarakatan kemasyarakatan tingkat

kat tingkat Daerah provinsi Daerah kabupaten/kota

am dalam pembangunan dalam pembangunan

rga keluarga melalui keluarga melalui

dan pembinaan ketahanan dan pembinaan ketahanan

. kesejahteraan keluarga. dan kesejahteraan

keluarga.

NO SUB URUSAN -5
PEMERINTAH PUSAT

12 3

4. Standardisasi dan Standardisasi pelayanan K
Sertifikasi dan sertifikasi tena
penyuluh KB/ petug
lapangan KB (PKB/PLKB).

57 - DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
KB 4
aga --- 5
gas
---

-5

O.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBU

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

1. Lalu Lintas dan a. Penetapan renca

Angkutan Jalan (LLAJ) induk jaringan LL

Nasional

b. Penyediaan
perlengkapan jalan

jalan nasional.

c. Pengelolaan termin
penumpang tipe A.

d. Penyelenggaraan
terminal barang unt

umum.

e. Persetujuan

penyelenggaraan
terminal barang unt
kepentingan sendiri.

58 -

UNGAN

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

ana a. Penetapan rencana induk a. Penetapan rencana induk

LAJ jaringan LLAJ Provinsi. jaringan LLAJ

b. Penyediaan perlengkapan Kabupaten/Kota.

jalan di jalan provinsi. b. Penyediaan perlengkapan

di c. Pengelolaan terminal jalan di jalan

penumpang tipe B. Kabupaten/Kota.

nal d. Pelaksanaan manajemen c. Pengelolaan terminal

dan rekayasa lalu lintas penumpang tipe C.

untuk jaringan jalan d. Penerbitan izin

tuk provinsi. penyelenggaraan dan

e. Persetujuan hasil analisis pembangunan fasilitas
dampak lalu lintas untuk parkir.

jalan provinsi. e. Pengujian berkala

tuk f. Audit dan inspeksi kendaraan bermotor.

keselamatan LLAJ di jalan f. Pelaksanaan manajemen

-5

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

f. Pelaksanaan uji t
kendaraan bermotor.

g. Penetapan lokasi d

pengoperasian at

penutupan a

penimbangan

kendaraan bermotor.

h. Pelaksanaan akredit

unit pengujian berk
kendaraan bermotor.

i. Penyelenggaraan

akreditasi lemba

pendidikan mengemud

j. Pelaksanaan kalibr
alat pengujian berk

kendaraan bermotor.

k. Pelaksanaan manajem
dan rekayasa lalu lin

59 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 5

tipe provinsi. dan rekayasa lalu lintas
untuk jaringan jalan
dan g. Penyediaan angkutan
tau kabupaten/kota.
alat umum untuk jasa

tasi angkutan orang dan/atau g. Persetujuan hasil analisis
kala dampak lalu lintas untuk
barang antar kota dalam
aga jalan kabupaten/kota.
di. 1 (satu) Daerah provinsi.
rasi
kala h. Penetapan kawasan h. Audit dan inspeksi
keselamatan LLAJ di
men perkotaan untuk
ntas jalan kabupaten/kota.
pelayanan angkutan

perkotaan yang melampaui i. Penyediaan angkutan

batas 1 (satu) Daerah umum untuk jasa

kabupaten/kota dalam angkutan orang dan/atau

1 (satu) Daerah provinsi. barang dalam Daerah

i. Penetapan rencana umum kabupaten/kota.
jaringan trayek antarkota
j. Penetapan kawasan
dalam Daerah provinsi dan
perkotaan yang melampaui perkotaan untuk
batas 1 (satu) Daerah
pelayanan angkutan
kabupaten/kota.
perkotaan dalam 1 (satu)

-6

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

untuk jaringan jal
nasional.

l. Persetujuan ha

analisis dampak la

lintas untuk jal

nasional.

m. Audit dan inspe
keselamatan LLAJ

jalan nasional.

n. Penyediaan angkut

umum untuk ja

angkutan ora

dan/atau barang an

Daerah kabupaten/ko

antar Daerah provi

serta lintas ba

negara.

o. Penetapan kawas
perkotaan unt

60 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 5

lan j. Penetapan rencana umum Daerah kabupaten/kota.
jaringan trayek pedesaan
asil k. Penetapan rencana
alu yang melampaui 1 (satu)
lan Daerah kabupaten dalam umum jaringan trayek
1 (satu) Daerah provinsi.
eksi perkotaan dalam 1 (satu)
di
Daerah kabupaten/kota.
tan
asa k. Penetapan wilayah operasi l. Penetapan rencana
ang
ntar angkutan orang dengan umum jaringan trayek
ota
insi menggunakan taksi dalam pedesaan yang
atas
kawasan perkotaan yang menghubungkan 1 (satu)
san
tuk wilayah operasinya Daerah kabupaten.

melampaui Daerah m. Penetapan wilayah

kota/kabupaten dalam operasi angkutan orang

1 (satu) Daerah provinsi. dengan menggunakan

l. Penerbitan izin taksi dalam kawasan

penyelenggaraan angkutan perkotaan yang wilayah

orang dalam trayek lintas operasinya berada dalam

Daerah kabupaten/kota Daerah kabupaten/kota.

dalam 1 (satu) Daerah n. Penerbitan izin
penyelenggaraan
provinsi.

-6

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

pelayanan angkut

perkotaan ya

melampaui ba

1 (satu) Daerah provi

dan lintas batas negar

p. Penetapan renca

umum jaringan tray

antarkota antarprovi

dan perkotaan ya

melampaui ba

1 (satu) Daerah provi

dan lintas batas negar

q. Penetapan renca

umum jaringan tray

perdesaan ya

melampaui 1 (sa

Daerah provinsi.

r. Penetapan wilay

operasi angkutan ora

61 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 5

tan m. Penerbitan izin angkutan orang dalam
ang trayek perdesaan dan
atas penyelenggaraan angkutan
insi perkotaan dalam 1 (satu)
ra. taksi yang wilayah Daerah kabupaten/kota.

ana operasinya melampaui
yek
insi lebih dari 1 (satu) Daerah o. Penerbitan izin
ang
atas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan taksi
insi
ra. 1 (satu) Daerah provinsi. dan angkutan kawasan

ana n. Penetapan tarif kelas tertentu yang wilayah
yek
ang ekonomi untuk angkutan operasinya berada dalam
atu) orang yang melayani
Daerah kabupaten/kota.
yah trayek antarkota dalam
ang Daerah provinsi serta p. Penetapan tarif kelas
angkutan perkotaan dan
ekonomi untuk angkutan
perdesaan yang melampaui
1 (satu) Daerah orang yang melayani

kabupaten/kota dalam trayek antarkota dalam
1 (satu) Daerah provinsi.
Daerah kabupaten serta

angkutan perkotaan dan

perdesaan yang wilayah

pelayanannya dalam

Daerah kabupaten/kota.

-6

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

dengan menggunak
taksi dalam kawas

perkotaan yang wilay
operasinya melampa
Daerah provinsi.

s. Penerbitan i

penyelenggaraan

angkutan orang dala

trayek lintas negara d

trayek lintas Daer

provinsi.

t. Penerbitan i

penyelenggaraan

angkutan tidak dala

trayek yang melayani:

1) angkutan taksi ya
wilayah operasin
melampaui 1 (sa

Daerah provinsi;

62 - DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA
kan
san 5
yah
aui

izin

am
dan
rah

izin

am
:
ang
nya
atu)

-6

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

2) angkutan deng
tujuan tertentu; da

3) angkutan pariwisat

u. Penerbitan i

penyelenggaraan

angkutan bara

khusus.

v. Penetapan tarif ke

ekonomi unt

angkutan orang ya

melayani trayek an

kota antar Daer

provinsi, angkut

perkotaan dan angkut

perdesaan yang wilay

pelayanannya

melampaui Daer

provinsi.

63 - DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA
gan
an 5
ta.
izin

ang

elas
tuk
ang
ntar
rah
tan
tan
yah

rah

-6

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3
2. Pelayaran
a. Penerbitan izin usa

angkutan laut bagi bad

usaha yang melakuk

kegiatan pada lin

pelabuhan antar-Daer

provinsi d

internasional.

b. Penerbitan izin tray

penyelenggaraan
angkutan sungai d

danau untuk kapal ya
melayani trayek ant
Daerah provinsi dan/at

antarnegara.

c. Penetapan lin

penyeberangan d

persetujuan

pengoperasian kapal ya

terletak pada jaring

64 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

aha a. Penerbitan izin usaha a. Penerbitan izin usaha
dan angkutan laut bagi badan
kan angkutan laut bagi badan
ntas usaha yang berdomisili
rah dalam wilayah dan usaha yang berdomisili
dan beroperasi pada lintas
dalam Daerah
yek pelabuhan antar-Daerah
kabupaten/ kota dalam kabupaten/kota dan
dan wilayah Daerah provinsi.
ang beroperasi pada lintas
tar-
tau pelabuhan di Daerah

ntas kabupaten/kota.
dan
b. Penerbitan izin usaha b. Penerbitan izin usaha
ang
gan angkutan laut pelayaran angkutan laut pelayaran

rakyat bagi orang rakyat bagi orang

perorangan atau badan perorangan atau badan

usaha yang berdomisili usaha yang berdomisili

dan yang beroperasi pada dan yang beroperasi pada

lintas pelabuhan antar- lintas pelabuhan dalam

Daerah kabupaten/kota Daerah kabupaten/kota.

dalam Daerah provinsi, c. Penerbitan izin usaha
penyelenggaraan
pelabuhan antar-Daerah
angkutan sungai dan
provinsi, dan pelabuhan

-6

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

jalan nasional, jaring

jalur kereta api nasion

dan/atau antar nega

atau lin

penyeberangan an

negara dan/atau ant

Daerah provinsi.

d. Penetapan lin

penyeberangan d

persetujuan

pengoperasian unt

kapal yang melaya

penyeberangan ant

Daerah provinsi dan/at

antar negara.

e. Penerbitan izin usa

jasa terkait beru

pengelolaan kap

perantara jual b

65 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 5

gan internasional. danau sesuai dengan
nal,
ara c. Penerbitan izin trayek domisili orang
ntas
ntar penyelenggaraan angkutan perseorangan warga
tar- sungai dan danau untuk
kapal yang melayani trayek negara Indonesia atau
ntas
dan antar-Daerah badan usaha.
kabupaten/kota dalam
tuk Daerah provinsi yang d. Penerbitan izin trayek
ani penyelenggaraan
tar- bersangkutan. angkutan sungai dan
tau
d. Penetapan lintas danau untuk kapal yang
aha melayani trayek dalam
upa penyeberangan dan
pal, Daerah kabupaten/kota
beli persetujuan pengoperasian yang bersangkutan.

kapal antar-Daerah e. Penerbitan izin usaha

kabupaten/kota dalam penyelenggaraan
angkutan penyeberangan
Daerah provinsi yang
sesuai dengan domisili
terletak pada jaringan badan usaha.

jalan provinsi dan/atau

jaringan jalur kereta api f. Penetapan lintas
penyeberangan dan
provinsi.

-6

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

dan/atau sewa kap
keagenan kapal dan aw

kapal.

f. Penetapan tarif angkut

laut dalam negeri unt

penumpang ke

ekonomi.

g. Penetapan tarif angkut

penyeberangan

penumpang ke

ekonomi dan kendara

beserta muatannya pa

lintas penyeberang

antar negara dan ant

Daerah provinsi.

h. Penetapan lok
pelabuhan.

i. Penetapan rencana ind
dan DLKR/DL

66 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 5

pal, e. Penetapan lintas persetujuan
wak
penyeberangan dan pengoperasian kapal
tan
tuk persetujuan pengoperasian dalam Daerah
elas
untuk kapal yang melayani kabupaten/kota yang
tan
penyeberangan lintas terletak pada jaringan
elas
aan pelabuhan antar-Daerah jalan kabupaten/kota
ada
gan kabupaten/kota dalam dan/atau jaringan jalur
tar-
1 (satu) Daerah provinsi. kereta api
kasi
f. Penerbitan izin usaha jasa kabupaten/kota.
duk
LKP terkait berupa bongkar g. Penetapan lintas

muat barang, jasa penyeberangan dan

pengurusan transportasi, persetujuan

angkutan perairan pengoperasian untuk

pelabuhan, penyewaan kapal yang melayani

peralatan angkutan laut penyeberangan dalam

atau peralatan jasa terkait Daerah kabupaten/kota.

dengan angkutan laut, h. Penerbitan izin usaha
jasa terkait dengan
tally mandiri, dan depo
perawatan dan perbaikan
peti kemas.

-6

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

pelabuhan utama, d
pelabuhan pengumpul.

j. Pembangunan,

penerbitan i

pembangunan d

pengoperasian pelabuh

utama dan pelabuh

pengumpul.

k. Pembangunan d

penerbitan izin pelabuh

sungai dan danau ya

melayani tray

antarnegara dan/at

antar-Daerah provinsi.

l. Penerbitan izin loka

membangun d

mengoperasikan termin

khusus.

m. Penerbitan izin usa

67 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

dan g. Penetapan tarif angkutan kapal.

penyeberangan i. Penetapan tarif angkutan

penumpang kelas ekonomi penyeberangan

izin dan kendaraan beserta penumpang kelas
dan muatannya pada lintas ekonomi dan kendaraan
han penyeberangan antar-
beserta muatannya pada
han Daerah kabupaten/kota lintas
dalam Daerah provinsi. penyeberangan

dalam Daerah

dan h. Penetapan rencana induk kabupaten/kota.

han dan DLKR/DLKP j. Penetapan rencana induk
ang pelabuhan pengumpan dan
yek regional. DLKR/DLKP

pelabuhan pengumpan

tau i. Pembangunan, penerbitan lokal.

izin pembangunan dan k. Penetapan rencana induk
asi, pengoperasian pelabuhan dan DLKR/DLKP untuk
dan pengumpan regional.
pelabuhan sungai dan

nal j. Pembangunan dan danau.

penerbitan izin pelabuhan l. Pembangunan, izin
aha sungai dan danau yang penerbitan

-6

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

badan usaha pelabuh
di pelabuhan utama d

pelabuhan pengumpul.

n. Penerbitan i

pengembangan

pelabuhan unt

pelabuhan utama d

pelabuhan pengumpul.

o. Penerbitan i

pengoperasian pelabuh

selama 24 jam unt

pelabuhan utama d

pelabuhan pengumpul.

p. Penerbitan izin pekerja

pengerukan di wilay

perairan pelabuh

utama dan pelabuh

pengumpul.

q. Penerbitan izin pekerja

68 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

han melayani trayek lintas pembangunan dan

dan Daerah kabupaten/kota pengoperasian pelabuhan

dalam 1 (satu) Daerah pengumpan lokal.

izin provinsi. m. Pembangunan dan

k. Penerbitan izin usaha penerbitan izin

tuk badan usaha pelabuhan di pembangunan dan

dan pelabuhan pengumpan pengoperasian pelabuhan

regional. sungai dan danau.

izin l. Penerbitan izin n. Penerbitan izin usaha

han pengembangan pelabuhan badan usaha pelabuhan

tuk untuk pelabuhan di pelabuhan pengumpul

dan pengumpan regional. lokal.

m. Penerbitan izin o. Penerbitan izin

aan pengoperasian pelabuhan pengembangan

yah selama 24 jam untuk pelabuhan untuk

han pelabuhan pengumpan pelabuhan pengumpan

han regional. lokal.

n. Penerbitan izin pekerjaan p. Penerbitan izin

aan pengerukan di wilayah pengoperasian pelabuhan

-6

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

reklamasi di wilay

perairan pelabuh

utama dan pelabuh

pengumpul.

r. Penerbitan i

pengelolaan Termin

Untuk Kepenting

Sendiri (TUKS) di dala

DLKR/DLKP pelabuh

utama dan pelabuh

pengumpul.

s. Penyelenggaraan

keselamatan d

keamanan pelayaran.

t. Penyelenggaraan

perlindungan lingkung
maritim.