7. UU no.23 th 2014 Pemerintah Daerah

94 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
5

uar d. Pengembangan koleksi

budaya etnis nusantara

ksi yang ditemukan oleh
ara Pemerintah Daerah

uar provinsi.

aya

ang

leh

kasi

tasi
han

-9

X.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPA

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3
1. Pengelolaan Arsip
a. Pengelolaan arsip dinam
lembaga negara, BUM
dan perguruan tin
negeri.

b. Pengelolaan arsip sta

yang diciptakan ol

lembaga negara di Pus

dan Daerah, BUM

organisasi

kemasyarakatan tingk

nasional, organis

politik tingkat nasion

tokoh nasional d

perusahaan swasta ya

95 -

AN

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

mis a. Pengelolaan arsip dinamis a. Pengelolaan arsip dinamis
MN,
nggi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

provinsi dan BUMD kabupaten/kota dan

provinsi. BUMD kabupaten/kota.

atis b. Pengelolaan arsip statis b. Pengelolaan arsip statis
leh
sat yang diciptakan oleh yang diciptakan oleh
MN,
Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah
kat
sasi provinsi, BUMD provinsi, kabupaten/kota, BUMD
nal,
dan perusahaan swasta yang kabupaten/kota,
ang
cabang usahanya lebih perusahaan swasta yang

dari 1 (satu) Daerah kantor usahanya dalam

kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah

1 (satu) Daerah provinsi, kabupaten/kota,

organisasi kemasyarakatan organisasi

NO SUB URUSAN -9
PEMERINTAH PUSAT

12 3

memiliki arsip berni
guna sejarah yang caba
usahanya lebih d
1 (satu) Daerah provins

c. Pengelolaan laporan d

salinan otentik nask

asli arsip terjaga d

lembaga nega

Pemerintah Daerah, d

perguruan tinggi nege

BUMN, dan BUMD.

d. Pengelolaan inform

Kearsipan dalam SIK

melalui JIKN.

96 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 5

ilai tingkat Daerah provinsi, kemasyarakatan tingkat
ang organisasi politik tingkat Daerah kabupaten/kota,
dari Daerah provinsi, tokoh organisasi politik tingkat
si. masyarakat tingkat Daerah Daerah kabupaten/kota,
provinsi. pemerintahan desa dan
dan tokoh masyarakat tingkat
kah c. Pengelolaan simpul Daerah kabupaten/kota.
dari
ara, jaringan dalam SIKN
dan
eri, melalui JIKN pada tingkat c. Pengelolaan simpul

provinsi. jaringan dalam SIKN

melalui JIKN pada tingkat

kabupaten/kota.

masi
KN

NO SUB URUSAN -9
PEMERINTAH PUSAT

12 3

2. Pelindungan dan a. Persetujuan tertu

Penyelamatan Arsip jadwal retensi arsip (JR

lembaga nega

Pemerintah Daera

BUMN, BUMD d

perguruan tinggi negeri.

b. Persetujuan tertu

pemusnahan arsip

lingkungan lemba

negara, Pemerint

Daerah

provinsi/kabupaten/ko

perguruan tinggi nege

BUMN, perguruan tin

swasta dan perusaha

swasta yang kegiatann

97 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

ulis a. Pemusnahan arsip di a. Pemusnahan arsip di
RA) lingkungan Pemerintah lingkungan Pemerintah
ara, Daerah provinsi yang Daerah kabupaten/kota
ah, memiliki retensi di bawah yang memiliki retensi di
dan 10 (sepuluh) tahun. bawah 10 (sepuluh)
. tahun.
b. Pelindungan dan
ulis
di penyelamatan arsip akibat b. Pelindungan dan

aga bencana yang berskala penyelamatan arsip
tah
provinsi. akibat bencana yang
ota,
eri, c. Penyelamatan arsip berskala kabupaten/kota.
nggi
aan Perangkat Daerah provinsi c. Penyelamatan arsip
nya
yang digabung dan/atau Perangkat Daerah

dibubarkan, dan kabupaten/kota yang

pemekaran Daerah digabung dan/atau

kabupaten/kota. dibubarkan, serta

d. Melakukan autentikasi pemekaran Kecamatan

NO SUB URUSAN -9
PEMERINTAH PUSAT

12 3

dibiayai dari anggar

negara atau bantuan lu

negeri yang memil

retensi sekuran

kurangnya paling sedi

10 (sepuluh) tahun.

c. Pelindungan d
penyelamatan ars
akibat bencana ya
berskala nasional.

d. Penyelamatan ars

lembaga negara ya

digabung dan/at

dibubarkan.

98 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

ran arsip statis dan arsip hasil dan Desa/kelurahan.

uar alih media yang dikelola d. Melakukan autentikasi
liki oleh lembaga kearsipan arsip statis dan arsip
ng- provinsi.
hasil alih media yang
ikit g. Melakukan pencarian arsip
dikelola oleh lembaga

statis yang pengelolaannya kearsipan

dan menjadi kewenangan kabupaten/kota.

sip Daerah provinsi yang e. Melakukan pencarian
ang dinyatakan hilang dalam arsip
bentuk daftar pencarian statis yang

sip arsip. pengelolaannya menjadi

kewenangan Daerah

ang kabupaten/kota yang

tau dinyatakan hilang dalam

bentuk daftar pencarian

arsip.

NO SUB URUSAN -9
PEMERINTAH PUSAT

12 3

3. Akreditasi e. Melakukan autentik
Sertifikasi arsip statis dan ars
hasil alih media ya
dikelola oleh lemba
Kearsipan Nasional.

f. Melakukan pencari

arsip statis ya

pengelolaannya menja

kewenangan Pemerint

Pusat yang dinyatak

hilang dalam bent

daftar pencarian arsip.

dan a. Akreditasi kearsip

terhadap penyelenggara

kearsipan pada lemba

negara, Pemerintah

99 - DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA
kasi
sip 5
ang
aga

ian
ang
adi
tah
kan
tuk

pan
aan
aga
han

NO SUB URUSAN - 10
12 PEMERINTAH PUSAT

4. Formasi Arsiparis 3

Daerah, perguruan ting
BUMN, dan BUMD.

b. Akreditasi terhad

lembaga penyelengga

jasa kearsipan, pendidik

kearsipan, dan dik

kearsipan.

c. Sertifikasi arsiparis ya
mengikuti uji kompetens

d. Penetapan tunjang

profesi arsiparis.

Penetapan hasil anali
kebutuhan arsipa
nasional.

00 - DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA
ggi,
5
dap
ara
kan
klat

ang
si.
gan

isis
aris

NO SUB URUSAN - 10

12 PEMERINTAH PUSAT
5. Perizinan
3
Penerbitan izin pengguna
arsip yang bersifat tertut
yang disimpan di ANRI.

01 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

aan Penerbitan izin penggunaan Penerbitan izin penggunaan

tup arsip yang bersifat tertutup arsip yang bersifat tertutup

yang disimpan di lembaga yang disimpan di lembaga

kearsipan Daerah provinsi. kearsipan Daerah

kabupaten/kota.

- 10

Y. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKAN

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3

1. Kelautan, Pesisir, dan a. Pengelolaan ruang laut

Pulau-Pulau Kecil atas 12 mil dan strate

nasional.

b. Penerbitan iz

pemanfaatan ruang la

nasional.

c. Penerbitan iz

pemanfaatan jenis d

genetik (plasma nutfa

ikan antarnegara.

d. Penetapan jenis ikan ya
dilindungi dan diat

perdagangannya seca
internasional.

02 -

NAN

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
5

di a. Pengelolaan ruang laut
egis sampai dengan 12 mil di

luar minyak dan gas bumi.

zin b. Penerbitan izin dan

aut pemanfaatan ruang laut di

bawah 12 mil di luar

zin minyak dan gas bumi.

dan c. Pemberdayaan masyarakat

ah) pesisir dan pulau-pulau

kecil.

ang
tur

ara

NO SUB URUSAN - 10
12 PEMERINTAH PUSAT

2. Perikanan Tangkap 3

e. Penetapan kawas
konservasi.

f. Database pesisir d
pulau-pulau kecil.

a. Pengelolaan ikan
penangkapan di at
wilayah laut

12 mil.

b. Estimasi stok ik

nasional dan juml
tangkapan ikan ya
diperbolehkan (JTB).

c. Penerbitan izin usa
perikanan tangk

untuk:

a. kapal perikan

berukuran di at

30 Gross Tonase (G

03 - DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA
san
dan 5

a. Pengelolaan penangkapan a. Pemberdayaan nelayan

di ikan di wilayah laut kecil dalam Daerah
tas sampai dengan 12 mil. kabupaten/kota.

b. Penerbitan izin usaha b. Pengelolaan dan

kan perikanan tangkap untuk penyelenggaraan Tempat

lah kapal perikanan Pelelangan Ikan (TPI).

ang berukuran di atas 5 GT

sampai dengan 30 GT.

aha c. Penetapan lokasi

kap pembangunan serta

pengelolaan pelabuhan

nan perikanan provinsi.

tas d. Penerbitan izin pengadaan

GT); kapal penangkap ikan dan

NO SUB URUSAN - 10
PEMERINTAH PUSAT

12 3

dan

b. di bawah 30 Gro

Tonase (GT) ya
menggunakan mod

asing dan/at

tenaga kerja asing.

d. Penetapan lok

pembangunan d

pengelolaan pelabuh

perikanan nasional d

internasional.

e. Penerbitan iz

pengadaan kap

penangkap ikan d

kapal pengangkut ik

dengan ukuran di at

30 GT.

f. Pendaftaran kap

04 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
5

kapal pengangkut ikan

oss dengan ukuran di atas
ang 5 GT sampai dengan
dal 30 GT.

tau e. Pendaftaran kapal

perikanan di atas 5 GT

kasi sampai dengan 30 GT.

dan

han

dan

zin

pal
dan
kan

tas

pal

NO SUB URUSAN - 10
12 PEMERINTAH PUSAT

3. Perikanan Budidaya 3
perikanan di atas 30 G

a. Sertifikasi dan izin ed
obat/dan pakan ikan.

b. Penerbitan iz

pemasukan ikan d

luar negeri d

pengeluaran ikan hid

dari wilayah Repub

Indonesia.

c. Penerbitan Izin Usa

Perikanan (IUP) di bida

pembudidayaan ik

lintas Daerah provin

dan/atau ya

menggunakan tena

kerja asing.

05 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
GT. 5

dar Penerbitan IUP di bidang a. Penerbitan IUP di bidang

zin pembudidayaan ikan yang pembudidayaan ikan
dari
dan usahanya lintas Daerah yang usahanya dalam
dup
blik kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah

1 (satu) Daerah provinsi. kabupaten/kota.

b. Pemberdayaan usaha

kecil pembudidayaan
ikan.

aha c. Pengelolaan
ang pembudidayaan ikan.
kan

nsi
ang

aga

NO SUB URUSAN - 10
PEMERINTAH PUSAT

12 3

4. Pengawasan Sumber Pengawasan sumber da

Daya Kelautan dan kelautan dan perikanan

Perikanan atas 12 mil, strate

nasional dan ruang la

tertentu.

5. Pengolahan dan a. Standardisasi d
Pemasaran
sertifikasi pengolah

hasil perikanan.

b. Penerbitan iz

pemasukan ha

perikanan konsumsi d

nonkonsumsi ke dala

wilayah Repub

Indonesia.

c. Penerbitan izin usa

pemasaran d

pengolahan ha

perikanan lintas Daer

06 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
5
aya Pengawasan sumber daya
di kelautan dan perikanan ---

egis sampai dengan 12 mil.
aut

dan Penerbitan izin usaha

han pemasaran dan pengolahan

hasil perikanan lintas Daerah

zin kabupaten/kota dalam

asil 1 (satu) Daerah provinsi.

dan

am

blik

aha

dan
asil
rah

NO SUB URUSAN - 10
PEMERINTAH PUSAT

12 3
dan
provinsi lint
negara.

6. Karantina Ikan, Penyelenggaraan karanti

Pengendalian Mutu dan ikan, pengendalian mu

Keamanan Hasil dan keamanan ha

Perikanan perikanan.

7. Pengembangan SDM a. Penyelenggaraan

Masyarakat Kelautan penyuluhan perikan

dan Perikanan nasional.

b. Akreditasi dan sertifik
penyuluh perikanan.

c. Peningkatan kapasit

SDM masyarak

kelautan dan perikanan

07 - DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA
tas
ina --- 5
utu
asil ---

--- ---

nan

kasi

tas
kat
n.

- 10
Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWIS

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3
1. Destinasi Pariwisata
a. Penetapan daya ta
wisata, kawasan strate
pariwisata, dan destin

pariwisata.

b. Pengelolaan daya ta
wisata nasional.

c. Pengelolaan kawas
strategis pariwisa
nasional.

d. Pengelolaan destin

pariwisata nasional.

e. Penetapan tanda daf
usaha pariwisata lint
Daerah provinsi.

08 -
SATA

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

arik a. Pengelolaan daya tarik a. Pengelolaan daya tarik

egis wisata provinsi. wisata kabupaten/kota.

nasi b. Pengelolaan kawasan b. Pengelolaan kawasan

arik strategis pariwisata strategis pariwisata

provinsi. kabupaten/kota.

c. Pengelolaan destinasi c. Pengelolaan destinasi

san pariwisata provinsi. pariwisata
ata d. Penetapan tanda daftar kabupaten/kota.

usaha pariwisata lintas d. Penetapan tanda daftar

nasi Daerah kabupaten/kota usaha pariwisata
dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.

provinsi.

ftar

tas

NO SUB URUSAN - 10
PEMERINTAH PUSAT

12 3
2. Pemasaran Pariwisata
Pemasaran pariwisata dala
dan luar negeri daya tar
destinasi dan kawas
strategis pariwisata nasion

3. Pengembangan Pengembangan ekono

Ekonomi Kreatif melalui kreatif nasional ya

Pemanfaatan dan ditetapkan dengan kriteria

Perlindungan Hak

Kekayaan Intelektual

4. Pengembangan Sumber Pengembangan,

Daya Pariwisata dan penyelenggaraan d

Ekonomi Kreatif peningkatan kapasit

sumber daya manu

pariwisata dan ekono

kreatif tingkat ahli.

09 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

am Pemasaran pariwisata dalam Pemasaran pariwisata dalam
rik, dan luar negeri daya tarik,
dan luar negeri daya tarik,
san destinasi dan kawasan
nal. strategis pariwisata provinsi. destinasi dan kawasan

strategis pariwisata

kabupaten/kota.

omi Penyediaan sarana dan Penyediaan prasarana (zona
ang prasarana kota kreatif. kreatif/ruang kreatif/kota

a. kreatif) sebagai ruang
berekspresi, berpromosi dan
berinteraksi bagi insan

kreatif di Daerah
kabupaten/kota.

Pelaksanaan peningkatan Pelaksanaan peningkatan
kapasitas sumber daya
dan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan
tas
manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat
usia dasar.
omi ekonomi kreatif tingkat

lanjutan.

- 11
AA.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANI

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3
1. Sarana Pertanian
a. Standardisasi, d
pengawasan sara
mutu/formula

pertanian.

b. Penetapan kebutuh
sarana pertanian.

c. Penetapan standar mu
benih/bibit, sumber da

genetik (SDG) hew
(rumpun/galur ternak).

d. Penerbitan sertifik

benih/bibit terna

pakan, hijauan pak

ternak (HPT) dan ob

hewan.

10 -
IAN

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

dan a. Pengawasan peredaran a. Pengawasan penggunaan
sarana pertanian.
ana sarana pertanian.

han b. Penerbitan sertifikasi dan b. Pengelolaan SDG hewan

utu pengawasan peredaran dalam Daerah
aya
wan benih tanaman. kabupaten/kota.
.
kasi c. Pengelolaan SDG hewan c. Pengawasan mutu dan
ak,
kan yang terdapat pada lebih peredaran benih/bibit
bat dari 1 (satu) Daerah
ternak dan tanaman
kabupaten dalam 1 (satu)
Daerah provinsi. pakan ternak serta pakan

dalam Daerah

d. Pengawasan benih ternak, kabupaten/kota.

pakan, HPT dan obat d. Pengawasan obat hewan di
hewan. tingkat pengecer.

e. Pengawasan mutu dan e. Pengendalian penyediaan
dan peredaran benih/bibit
peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan

ternak dan tanaman pakan

NO SUB URUSAN - 11
PEMERINTAH PUSAT

12 3

e. Penerbitan nomor iz
pendaftaran obat hewan

f. Penerbitan sertifik

cara pembuatan ob

hewan yang ba

(CPOHB) dan ca

pembuatan pakan ya

baik (CPPB).

g. Pengawasan produk
dan peredaran ob

hewan di tingk
produsen dan importir.

h. Pengendalian penyedia

dan peredar
benih/bibit ternak, d

hijauan pakan ternak.

i. Penyediaan benih/bi
ternak dan hijau

pakan ternak ya

11 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 5

zin ternak serta pakan di ternak dalam Daerah
n. kabupaten/kota.
lintas Daerah
kasi f. Penyediaan benih/bibit
bat kabupaten/kota dalam ternak dan hijauan pakan
aik ternak yang sumbernya
ara 1 (satu) Daerah provinsi. dalam 1 (satu) Daerah
ang provinsi lain.
f. Pengawasan peredaran
ksi di tingkat
bat obat hewan
kat distributor.
.
aan g. Pengendalian penyediaan
ran
dan dan peredaran benih/bibit

ibit ternak, dan hijauan pakan
uan
ang ternak lintas Daerah

kabupaten/kota dalam

1 (satu) Daerah provinsi.

j. Penyediaan benih/bibit
ternak dan hijauan pakan

ternak yang sumbernya
dari Daerah provinsi lain.

NO SUB URUSAN - 11
12 PEMERINTAH PUSAT

2. Prasarana Pertanian 3
sumbernya dari impor.

a. Penentuan kebutuh
prasarana pertanian.

b. Penetapan wilay

sumber bibit ternak d

rumpun/galur ternak.

c. Penetapan kawas
peternakan.

3. Kesehatan Hewan dan a. Upaya penyehat

Kesehatan Masyarakat hewan, penetapan daer

Veteriner wabah dan status situ

penyakit hewan menu

di Indonesia.

b. Penetapan d

penerapan persyarat

12 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA

5

han a. Penataan prasarana a. Pengembangan prasarana
pertanian. pertanian.

yah b. Pengelolaan wilayah b. Pengelolaan wilayah

dan sumber bibit ternak dan sumber bibit ternak dan

rumpun/galur ternak yang rumpun/galur ternak

san wilayahnya lebih dari dalam Daerah

1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

kabupaten/kota dalam c. Pengembangan lahan

1 (satu) Daerah provinsi. penggembalaan umum.

tan a. Penjaminan kesehatan a. Penjaminan kesehatan
rah
uasi hewan, penutupan dan hewan, penutupan dan
ular
pembukaan daerah wabah pembukaan daerah wabah
dan
tan penyakit hewan menular penyakit hewan menular

lintas Daerah dalam Daerah

kabupaten/kota dalam kabupaten/kota.

1 (satu) Daerah provinsi. b. Pengawasan pemasukan

NO SUB URUSAN - 11
PEMERINTAH PUSAT

12 3

teknis kesehatan hewan

c. Penetapan persyarat

teknis pelayanan ja
laboratorium dan ja
medik veteriner.

d. Penetapan otorit
veteriner d
siskeswanas.

e. Penetapan persyarat

teknis kesehat

masyarakat veteriner.

f. Penetapan persyarat

teknis sertifik

zona/kompartemen

bebas penyakit dan u

usaha produk hewan.

g. Penetapan persyarat

teknis kesejahtera

13 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 5

n. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan
tan dan pengeluaran hewan
asa ke Daerah
asa dan produk hewan lintas
Daerah provinsi. kabupaten/kota serta
tas
dan pengeluaran hewan dan

tan c. Penerapan persyaratan produk hewan dari Daerah
tan
teknis sertifikasi kabupaten/kota.
tan
kasi zona/kompartemen bebas c. Pengelolaan pelayanan
jasa laboratorium dan jasa
unit penyakit dan unit usaha
medik veteriner dalam
tan produk hewan. Daerah kabupaten/kota.
aan
d. Sertifikasi persyaratan

teknis kesehatan d. Penerapan dan

masyarakat veteriner dan pengawasan persyaratan

kesejahteraan hewan. teknis kesehatan

masyarakat veteriner.

e. Penerapan dan

pengawasan persyaratan

teknis kesejahteraan

hewan.

NO SUB URUSAN - 11
PEMERINTAH PUSAT

12 3

hewan.

4. Pengendalian dan Pengendalian d

Penanggulangan penanggulangan benca

bencana pertanian pertanian nasional.

5. Perizinan Usaha a. Pendaftaran paka
Pertanian
produk hewan, alat mes

peternakan, alat mes

kesehatan hewan d

obat hewan.

b. Penerbitan rekomend

pemasukan d

pengeluaran hewa

benih/bibit ternak d

tanaman pakan, bah

pakan dan pakan kelu

dan ke dalam wilay

Indonesia.

14 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
4 KABUPATEN/KOTA

5

dan Pengendalian dan Pengendalian dan
ana bencana
penanggulangan penanggulangan bencana
an, pertanian provinsi.
sin pertanian kabupaten/kota.
sin
dan a. Penerbitan izin usaha a. Penerbitan izin usaha
pertanian yang kegiatan pertanian yang kegiatan
dasi
dan usahanya lintas Daerah usahanya dalam Daerah
an, kabupaten/kota dalam kabupaten/kota.
dan 1 (satu) Daerah provinsi.
han b. Penerbitan izin usaha
uar
yah b. Penerbitan izin produksi benih/bibit

pembangunan ternak dan pakan,

laboratorium kesehatan fasilitas pemeliharaan

hewan dan kesehatan hewan, rumah sakit

masyarakat veteriner di hewan/pasar hewan,

Daerah provinsi. rumah potong hewan.

NO SUB URUSAN - 11
12 PEMERINTAH PUSAT

6. Karantina Pertanian 3
7. Varietas Tanaman
c. Penetapan persyarat
teknis laboratorium.

d. Penerbitan izin usa
produsen/importir ob
hewan.

e. Pendaftaran/izin formu

pupuk, pestisid

alsintan dan obat hewa

Pelaksanaan karanti

hewan dan tumbuhan.

Penyelenggaraan variet
perlindungan
tanaman (PVT).

15 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

45

tan c. Penerbitan izin usaha c. Penerbitan izin usaha
peternakan distributor pengecer (toko, retail, sub

aha obat hewan. distributor) obat hewan.

bat

ula --- ---
da,
an.

ina

--- ---
tas

- 11

BB.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTA

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

12 3
1. Perencanaan Hutan
a. Penyelenggaraan
inventarisasi hutan.

b. Penyelenggaraan
pengukuhan kawas
hutan.

c. Penyelenggaraan
penatagunaan kawas
hutan.

d. Penyelenggaraan
pembentukan wilay
pengelolaan hutan.

e. Penyelenggaraan renca
kehutanan nasional.

16 -

ANAN

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
--- 5

---

san

san

yah
ana

NO SUB URUSAN - 11
PEMERINTAH PUSAT
12
2. Pengelolaan Hutan 3

a. Penyelenggaraan ta
hutan.

b. Penyelenggaraan renca
pengelolaan hutan.

c. Penyelenggaraan

pemanfaatan hutan d

penggunaan kawas

hutan.

d. Penyelenggaraan
rehabilitasi dan reklam

hutan.

e. Penyelenggaraan
perlindungan hutan.

f. Penyelenggaraan d
pengolahan ha

penatausahaan
hutan.

17 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
5
ata a. Pelaksanaan tata hutan
ana ---

dan kesatuan pengelolaan
san
hutan kecuali pada
masi
kesatuan pengelolaan
dan
asil hutan konservasi (KPHK).

b. Pelaksanaan rencana

pengelolaan kesatuan

pengelolaan hutan kecuali

pada kesatuan pengelolaan

hutan konservasi (KPHK).

c. Pelaksanaan pemanfaatan
hutan di kawasan hutan
produksi dan hutan

lindung, meliputi:

1) Pemanfaatan kawasan
hutan;

2) Pemanfaatan hasil

hutan bukan kayu;

NO SUB URUSAN - 11
PEMERINTAH PUSAT

12 3

g. Penyelenggaraan

pengelolaan kawas

hutan dengan tuju

khusus (KHDTK).

18 -

DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4
5

3) Pemungutan hasil

san hutan;

uan 4) Pemanfaatan jasa

lingkungan kecuali

pemanfaatan

penyimpanan dan/atau

penyerapan karbon.

d. Pelaksanaan rehabilitasi di

luar kawasan hutan
negara.

e. Pelaksanaan perlindungan
hutan di hutan lindung,
dan hutan produksi.

f. Pelaksanaan pengolahan
hasil hutan bukan kayu.

g. Pelaksanaan pengolahan

hasil hutan kayu

dengan kapasitas

NO SUB URUSAN - 11
12 PEMERINTAH PUSAT

3

3. Konservasi Sumber a. Penyelenggaraan

Daya Alam Hayati dan pengelolaan kawas

Ekosistemnya suaka alam dan kawas

pelestarian alam.

b. Penyelenggaraan
konservasi tumbuh

dan satwa liar.

c. Penyelenggaraan

pemanfaatan seca

lestari kondisi lingkung

kawasan pelestari

alam.

d. Penyelenggaraan jen
pemanfaatan