7. UU no.23 th 2014 Pemerintah Daerah

- 101 -

Pasal 177
(1) Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai

hak protokoler.
(2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam peraturan pemerintah.

Pasal 178

(1) Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai
hak keuangan dan administratif.

(2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan
dan anggota DPRD kabupaten/kota berhak memperoleh
tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan
kemampuan Daerah.

(4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat
DPRD kabupaten/kota sesuai dengan peraturan
pemerintah.

Paragraf 11
Persidangan dan Pengambilan Keputusan

Pasal 179
(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD

kabupaten/kota dimulai pada saat pengucapan
sumpah/janji anggota.
(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.

(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses,
kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode
keanggotaan DPRD kabupaten/kota, masa reses
ditiadakan.

Pasal 180

Semua rapat di DPRD kabupaten/kota pada dasarnya bersifat
terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 181 . . .

- 102 -

Pasal 181

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan
rapat diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang
tata tertib.

Pasal 182

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD
kabupaten/kota pada dasarnya dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 183

(1) Setiap rapat DPRD kabupaten/kota dapat mengambil
keputusan apabila memenuhi kuorum.

(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi
jika:
a. rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat)
dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk
mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket
dan hak menyatakan pendapat serta untuk
mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian
bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali
kota;
b. rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk
memberhentikan pimpinan DPRD kabupaten/kota
serta untuk menetapkan Perda Kabupaten/Kota dan
APBD kabupaten/kota; dan
c. rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk rapat
paripurna DPRD kabupaten/kota selain rapat
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(3) Keputusan rapat dinyatakan sah apabila:
a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir,
untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a;

b. disetujui . . .

- 103 -

b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah
anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir, untuk
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
dan

c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali
dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari
1 (satu) jam.

(5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi,
pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari
atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan
musyawarah.

(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, rapat tidak
dapat mengambil keputusan.

(7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya
diserahkan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan
pimpinan fraksi.

Pasal 184

Setiap keputusan rapat DPRD kabupaten/kota, baik
berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan
suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti
oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Paragraf 12
Tata Tertib dan Kode Etik

Pasal 185

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan
keputusan diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota
tentang tata tertib.

Pasal 186 . . .

- 104 -

Pasal 186

(1) Tata tertib DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh DPRD
kabupaten/kota dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di
lingkungan internal DPRD kabupaten/kota.

(3) Tata tertib DPRD kabupaten/kota paling sedikit memuat
ketentuan tentang:
a. pengucapan sumpah/janji;
b. penetapan pimpinan;
c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga,
serta hak dan kewajiban anggota;
f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang
alat kelengkapan;
g. penggantian antarwaktu anggota;
h. pembuatan pengambilan keputusan;
i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD kabupaten/kota
dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi
masyarakat;
k. pengaturan protokoler; dan
l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Pasal 187

DPRD kabupaten/kota menyusun kode etik yang berisi norma
yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan
tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan
kredibilitas DPRD kabupaten/kota.

Paragraf 13
Larangan dan Sanksi

Pasal 188

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang merangkap
jabatan sebagai:
a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
b. hakim pada badan peradilan; atau

c. pegawai . . .

- 105 -

c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia,
pegawai pada badan usaha milik negara, BUMD, atau
badan lain yang anggarannya bersumber dari
APBN/APBD.

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan
pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga
pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau
pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada
hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD
kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPRD
kabupaten/kota.

(3) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan
korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 189

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dikenai
sanksi berdasarkan keputusan badan kehormatan.

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan terbukti
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 188 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi
pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.

(3) Anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan terbukti
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 188 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi
pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 190

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1)
berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 191 . . .

- 106 -

Pasal 191

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan
pengaduan kepada badan kehormatan DPRD kabupaten/kota
dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota
DPRD kabupaten/kota yang tidak melaksanakan salah satu
kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161
dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 188.

Pasal 192

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan
masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan
DPRD kabupaten/kota tentang tata beracara badan kehormatan.

Paragraf 14
Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu,

dan Pemberhentian Sementara

Pasal 193

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu
karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD
kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
tanpa keterangan apa pun;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD
kabupaten/kota;
c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat
kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi
tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali
berturut-turut tanpa alasan yang sah;

e. diusulkan . . .

- 107 -

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota
DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan
umum;

g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini;

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
atau

i. menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 194

(1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a
dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h,
dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada
pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan
DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian
anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk
memperoleh peresmian pemberhentian.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati/wali
kota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian
anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota
diterima.

Pasal 195 . . .

- 108 -

Pasal 195

(1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah
adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan
dalam keputusan badan kehormatan DPRD
kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD
kabupaten/kota, masyarakat dan/atau pemilih.

(2) Keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota
mengenai pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh
badan kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada rapat
paripurna.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan
kehormatan DPRD kabupaten/kota yang telah dilaporkan
dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan
keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota
kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan
keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada
pimpinan DPRD kabupaten/kota, paling lambat 30 (tiga
puluh) Hari sejak diterimanya keputusan badan
kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dari pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD
kabupaten/kota meneruskan keputusan badan
kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk
memperoleh peresmian pemberhentian.

(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, bupati/wali
kota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(7) Gubernur . . .

- 109 -

(7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling
lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan
badan kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan
pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya
dari bupati/wali kota.

Pasal 196

(1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1), badan
kehormatan DPRD kabupaten/kota dapat meminta
bantuan dari ahli independen.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan,
verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan
kehormatan DPRD kabupaten/kota diatur dengan
peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata beracara
badan kehormatan.

Pasal 197

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) dan
Pasal 195 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD
kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari
partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(2) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang
memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia,
mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat
sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon
anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara
terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama
pada daerah pemilihan yang sama.

(3) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti
antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD
kabupaten/kota yang digantikannya.

Pasal 198 . . .

- 110 -

Pasal 198

(1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama
anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan
antarwaktu dan meminta nama calon pengganti
antarwaktu kepada komisi pemilihan umum Daerah
kabupaten/kota.

(2) Komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota
menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD
kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya
surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon
pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama
anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan
nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota.

(4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota
DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon
pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), bupati/wali kota menyampaikan nama anggota
DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon
pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

(5) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama
anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan
nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan
pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat.

(6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD
kabupaten/kota pengganti antarwaktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang
pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD
kabupaten/kota dengan tata cara dan teks sumpah/janji
sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157.

(7) Penggantian . . .

- 111 -

(7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota
tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota
DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari
6 (enam) bulan.

Pasal 199

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan
penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon
pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti
antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota diatur dengan
peraturan pemerintah.

Pasal 200

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan sementara
karena:
a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana
umum yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun; atau
b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana
khusus.

(2) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan
terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf b
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten/kota
yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD
kabupaten/kota.

(3) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan tidak
terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan
diaktifkan kembali.

(4) Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan
sementara tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian
sementara diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota
tentang tata tertib.

Bagian . . .

- 112 -

Bagian Keenam
Sistem Pendukung DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Sistem Pendukung DPRD Provinsi

Pasal 201

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
wewenang DPRD provinsi, dibentuk sekretariat DPRD
provinsi.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD
provinsi, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.

Pasal 202

(1) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1)
ditetapkan dengan Perda Provinsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 201 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD
provinsi yang diangkat dan diberhentikan dengan
keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD
provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

(3) Sekretaris DPRD provinsi dan pegawai sekretariat DPRD
provinsi berasal dari pegawai negeri sipil.

Pasal 203
(1) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 201 ayat (2) diangkat dan diberhentikan
dengan keputusan sekretaris DPRD provinsi sesuai dengan
kebutuhan atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan
pimpinan alat kelengkapan DPRD.
(2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan
wewenang DPRD provinsi yang tercermin dalam alat
kelengkapan DPRD provinsi.

Paragraf 2 . . .

- 113 -

Paragraf 2
Sistem Pendukung DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 204
(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan

wewenang DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat
DPRD kabupaten/kota.
(2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD
kabupaten/kota, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.

Pasal 205
(1) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD

kabupaten/kota ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 204 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris
DPRD kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan
dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan
pimpinan DPRD kabupaten/kota.
(3) Sekretaris DPRD kabupaten/kota dan pegawai sekretariat
DPRD kabupaten/kota berasal dari pegawai negeri sipil.

Pasal 206
(1) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 204 ayat (2) diangkat dan diberhentikan
dengan keputusan sekretaris DPRD kabupaten/kota sesuai
dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan
Daerah kabupaten/kota.
(2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan
wewenang DPRD kabupaten/kota yang tercermin dalam
alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota.

Bagian . . .

- 114 -

Bagian Ketujuh
Hubungan Kerja Antara DPRD dan Kepala Daerah

Pasal 207
(1) Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah

didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
(2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diwujudkan dalam bentuk:
a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban

kepada DPRD;
c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan

Pemerintah Daerah;
d. rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara

berkala; dan
e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(3) Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat
dijadikan sarana pemberhentian kepala daerah.

BAB VIII
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 208
(1) Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi
oleh pegawai aparatur sipil negara.

Bagian . . .

- 115 -

Bagian Kedua
Perangkat daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 209

(1) Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:
a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat;
d. dinas; dan
e. badan.

(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat;
d. dinas;
e. badan; dan
f. Kecamatan.

(3) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas
Pembantuan.

Pasal 210

Hubungan kerja Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat
Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) bersifat koordinatif dan
fungsional.

Pasal 211

(1) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah
dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Daerah provinsi dan
oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Daerah
kabupaten/kota.

(2) Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
dibuat dengan memperhatikan pedoman dari
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.

Paragraf 2 . . .

- 116 -

Paragraf 2
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pasal 212

(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
dengan Perda.

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah
mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah
provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

(3) Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan
Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24.

(4) Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan
fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perkada.

Paragraf 3
Sekretariat Daerah

Pasal 213

(1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209
ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dipimpin oleh
sekretaris Daerah.

(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta
pelayanan administratif.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada
kepala daerah.

Pasal 214 . . .

- 117 -

Pasal 214

(1) Apabila sekretaris Daerah provinsi berhalangan
melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah provinsi
dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat atas persetujuan Menteri.

(2) Apabila sekretaris Daerah kabupaten/kota berhalangan
melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah
kabupaten/kota dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk
oleh bupati/wali kota atas persetujuan gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat.

(3) Masa jabatan penjabat sekretaris Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam)
bulan dalam hal sekretaris Daerah tidak bisa
melaksanakan tugas atau paling lama 3 (tiga) bulan dalam
hal terjadi kekosongan sekretaris Daerah.

(4) Persetujuan Menteri dan gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan sesuai dengan persyaratan kepegawaian
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabat sekretaris
Daerah diatur dalam Peraturan Presiden.

Paragraf 4
Sekretariat DPRD

Pasal 215

(1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209
ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dipimpin oleh
sekretaris DPRD.

(2) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya
sesuai dengan kebutuhan.

(3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara
teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan
DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada
kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Paragraf 5 . . .

- 118 -

Paragraf 5
Inspektorat

Pasal 216

(1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 209 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dipimpin oleh
inspektur.

(2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala
daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris
Daerah.

Paragraf 6
Dinas

Pasal 217

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1)
huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk untuk melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan
atas:
a. dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan
beban kerja yang besar;
b. dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan
beban kerja yang sedang; dan
c. dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan
beban kerja yang kecil.

(3) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah,
besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah
untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan
potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan
pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 218 . . .

- 119 -

Pasal 218

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1)
huruf d dan ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala.

(2) Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(3) Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Paragraf 7
Badan

Pasal 219

(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1)
huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah meliputi:
a. perencanaan;
b. keuangan;
c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
d. penelitian dan pengembangan; dan
e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diklasifikasikan atas:
a. badan tipe A yang dibentuk untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
dengan beban kerja yang besar;
b. badan tipe B yang dibentuk untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
dengan beban kerja yang sedang; dan
c. badan tipe C yang dibentuk untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
dengan beban kerja yang kecil.

(3) Penentuan beban kerja badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) didasarkan pada jumlah penduduk, luas
wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan
tugas.

Pasal 220 . . .

- 120 -

Pasal 220

(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1)
huruf e dan ayat (2) huruf e dipimpin oleh seorang kepala.

(2) Kepala badan mempunyai tugas membantu kepala daerah
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

(3) Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Paragraf 8
Kecamatan

Pasal 221

(1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam
rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat Desa/kelurahan.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan
pemerintah.

(3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan
Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama
bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum
ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada
Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
untuk mendapat persetujuan.

Pasal 222

(1) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 221
ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan
teknis, dan persyaratan administratif.

(2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. jumlah penduduk minimal;
b. luas wilayah minimal;
c. jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan;
dan
d. usia minimal Kecamatan.

(3) Persyaratan . . .

- 121 -

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. kemampuan keuangan Daerah;
b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
c. persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan
forum komunikasi kelurahan atau nama lain di
Kecamatan induk; dan
b. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan
forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah
Kecamatan yang akan dibentuk.

Pasal 223

(1) Kecamatan diklasifikasikan atas:
a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan
dengan beban kerja yang besar; dan
b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan
dengan beban kerja yang kecil.

(2) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah,
dan jumlah Desa/kelurahan.

Pasal 224

(1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang
disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

(2) Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai
negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis
pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan
pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat.

Pasal 225 . . .

- 122 -

Pasal 225

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1)

mempunyai tugas:

a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan

Perkada;

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana

pelayanan umum;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di

Kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan

Desa dan/atau kelurahan;

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak

dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah

kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan
pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang
menugasi.

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Pasal 226

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan

sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

(2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan

pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik
Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada

Kecamatan yang bersangkutan.

(3) Pelimpahan . . .

- 123 -

(3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan
bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Pasal 227
Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang
dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225
ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1)
dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

Pasal 228
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan diatur dengan
peraturan pemerintah.

Pasal 229

(1) Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota
berpedoman pada peraturan pemerintah.

(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang
disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan
bertanggung jawab kepada camat.

(3) Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris
daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 230 . . .

- 124 -

Pasal 230

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan
anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk
pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian
anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi DAK.

(5) Untuk Daerah kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan,
pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta
penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan
diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 231

Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan
memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di Daerah,
lembaga tersebut dijadikan bagian dari Perangkat Daerah yang
ada setelah dikonsultasikan kepada Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan
aparatur negara.

Pasal 232

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur
dengan peraturan pemerintah.

(2) Peraturan . . .

- 125 -

(2) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja,
nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian.

Pasal 233

(1) Pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 208 ayat (2) yang menduduki jabatan kepala
Perangkat Daerah, harus memenuhi persyaratan
kompetensi:
a. teknis;
b. manajerial; dan
c. sosial kultural.

(2) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki
jabatan kepala Perangkat Daerah harus memenuhi
kompetensi pemerintahan.

(3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan
dengan Menteri.

(4) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pegawai
aparatur sipil negara yang menduduki jabatan
administrator di bawah kepala Perangkat Daerah dan
jabatan pengawas.

Pasal 234

(1) Kepala Perangkat Daerah provinsi diisi dari pegawai negeri
sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota diisi dari pegawai
negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertugas di
wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan.

(3) Dalam . . .

- 126 -

(3) Dalam hal di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat pegawai
negeri sipil yang memenuhi persyaratan, kepala perangkat
daerah kabupaten/kota dapat diisi dari pegawai negeri sipil
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan yang bertugas di
wilayah Daerah provinsi lain.

(4) Proses pengangkatan kepala Perangkat Daerah yang
menduduki jabatan administrator dilakukan melalui seleksi
sesuai dengan proses seleksi bagi jabatan pimpinan tinggi
pratama di instansi Daerah sebagaimana diatur dalam
undang-undang mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 235

(1) Kepala daerah mengangkat dan/atau melantik kepala
Perangkat Daerah hasil seleksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 234 ayat (4).

(2) Dalam hal kepala Daerah menolak mengangkat dan/atau
melantik kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri mengangkat dan/atau melantik
kepala Perangkat Daerah provinsi dan gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat mengangkat dan/atau melantik
kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.

BAB IX
PERDA DAN PERKADA

Bagian Kesatu
Perda

Paragraf 1
Umum

Pasal 236

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas
Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh
DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

(3) Perda . . .

- 127 -

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi
muatan:
a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas
Pembantuan; dan
b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas
hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan
yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan
dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.

(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 238

(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya
paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau
sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau
pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain . . .

- 128 -

(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda
dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat
mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi
administratif.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan tetap izin;
g. denda administratif; dan/atau
h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 239

(1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program
pembentukan Perda.

(2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas
pembentukan rancangan Perda.

(3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda
dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan
Perda tentang APBD.

(5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar
kumulatif terbuka yang terdiri atas:
a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
b. APBD.

(6) Selain . . .

- 129 -

(6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), dalam program pembentukan Perda
Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka
mengenai:
a. penataan Kecamatan; dan
b. penataan Desa.

(7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat
mengajukan rancangan Perda di luar program
pembentukan Perda karena alasan:
a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau
bencana alam;
b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan
adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat
disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang
khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit
yang menangani bidang hukum pada Pemerintah
Daerah;
d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi
dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
untuk Perda Kabupaten/Kota; dan
e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda
ditetapkan.

Paragraf 3
Penyusunan

Pasal 240

(1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan
program pembentukan Perda.

(2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.

(3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 4 . . .

- 130 -

Paragraf 4
Pembahasan

Pasal 241

(1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD
bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan
bersama.

(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui tingkat pembicaraan.

(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 5
Penetapan

Pasal 242

(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD
dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD
kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

(3) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling
lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan
Perda Provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk
mendapatkan nomor register Perda.

(4) Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling
lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan
Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD
kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda.

(5) Menteri memberikan nomor register rancangan Perda
Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
memberikan nomor register rancangan Perda
Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan
Perda diterima.

(6) Rancangan . . .

- 131 -

(6) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala
daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama
30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui
bersama oleh DPRD dan kepala Daerah.

(7) Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan
Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah
menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran
daerah.

(8) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi,
“Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.

(9) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda
sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran
daerah.

Pasal 243

(1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum
dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat
diundangkan dalam lembaran daerah.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala
menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah
mendapatkan nomor register kepada Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor
register Perda diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 6
Pengundangan

Pasal 244

(1) Perda diundangkan dalam lembaran daerah.

(2) Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan
oleh sekretaris Daerah.

(3) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat
pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam
Perda yang bersangkutan.

Paragraf 7 . . .

- 132 -

Paragraf 7
Evaluasi Rancangan Perda

Pasal 245

(1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD,

RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata

ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum
ditetapkan oleh gubernur.

(2) Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda

Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang keuangan dan untuk evaluasi Rancangan Perda
Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang tata ruang.

(3) Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang

RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD,

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah,

retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat

evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum

ditetapkan oleh bupati/wali kota.

(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam
melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota
tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi

dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi
rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang
daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya

Menteri berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.

(5) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan
Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian

nomor register.

Bagian . . .

- 133 -

Bagian Kedua
Perkada

Paragraf 1
Umum

Pasal 246
(1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan

perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.
(2) Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi

muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 237 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan
Perkada.

Paragraf 2
Perencanaan, Penyusunan, dan Penetapan

Pasal 247
Perencanaan, penyusunan, dan penetapan Perkada berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengundangan

Pasal 248
(1) Perkada diundangkan dalam berita daerah.
(2) Pengundangan Perkada sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh sekretaris daerah.
(3) Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai

berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal
diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perkada
yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pembatalan Perda dan Perkada

Pasal 249
(1) Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan

peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh)
Hari setelah ditetapkan.

(2) Gubernur . . .

- 134 -

(2) Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan
peraturan gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis dari Menteri.

(3) Bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda
Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama
7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

(4) Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Perda
Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa
teguran tertulis dari gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat.

Pasal 250

(1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249
ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

(2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; dan/atau
e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan,
ras, antar-golongan, dan gender.

Pasal 251

(1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan
dibatalkan oleh Menteri.

(2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau
kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

(3) Dalam . . .

- 135 -

(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak
membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan
bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda
Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.

(4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota
dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus
menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD
bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus
menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala
daerah mencabut Perkada dimaksud.

(7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi
tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda
Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan
pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat
mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat
14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda
atau peraturan gubernur diterima.

(8) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan
pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota
tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan
bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat
mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat
14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda
Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima.

Pasal 252 . . .

- 136 -

Pasal 252

(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau
kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang
dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251
ayat (4), dikenai sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. sanksi administratif; dan/atau
b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda;

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD
berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama
3 (tiga) bulan.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah
masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk Perda
Provinsi dan kepada Menteri untuk Perda Kabupaten/Kota.

(5) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi
atau kabupaten/kota masih memberlakukan Perda
mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang
dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat, dikenai sanksi penundaan
atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah
bersangkutan.

Bagian Keempat
Penyebarluasan Program Pembentukan Perda dan Rancangan

Perda

Pasal 253

(1) DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan
sejak penyusunan program pembentukan Perda,
penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan
Perda.

(2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan
kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan
DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.

(3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD
dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.

(4) Penyebarluasan . . .

- 137 -

(4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala
daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

(5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau
memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku
kepentingan.

Pasal 254

(1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah
diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang
telah diundangkan dalam berita daerah.

(2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan
Perkada yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.

(3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan
tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan
mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta
tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala
daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Penegakan Perda dan Perkada

Paragraf 1
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 255

(1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan
Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum
dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan
masyarakat.

(2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap
warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

b. menindak . . .

- 138 -

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan
hukum yang mengganggu ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;

c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga
melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
dan

d. melakukan tindakan administratif terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pasal 256

(1) Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai
negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Polisi pamong praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi persyaratan.

(3) Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan
pelatihan teknis dan fungsional.

(4) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh
Kementerian.

(5) Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan
teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia
dan Kejaksaan Agung.

(6) Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat
diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja
diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 2
Pejabat Penyidik

Pasal 257

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda
dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Selain . . .

- 139 -

(2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang
diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut
umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian
setempat.

(4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda
dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 258

(1) Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan
dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan
kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing Daerah.

(2) Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai
bagian integral dari pembangunan nasional.

(3) Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian
berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang
tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan
Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Pasal 259

(1) Untuk mencapai target pembangunan nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan
koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau
lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

(2) Koordinasi . . .

- 140 -

(2) Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau
lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

(3) Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi
dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah
kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan
Daerah.

Bagian Kedua
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 260

(1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana
pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional.

(2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan
diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 261

(1) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan
politis, serta
pendekatan teknokratik, partisipatif,
atas-bawah dan bawah-atas.

(2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

(3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan.

(4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala
daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama
dengan DPRD.

(5) Pendekatan . . .

- 141 -

(5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang
diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang
dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah
kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 262

(1) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 260 ayat (2) dirumuskan secara transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

(2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 260 ayat (2) memperhatikan percepatan
pembangunan Daerah tertinggal.

Pasal 263

(1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:
a. RPJPD;
b. RPJMD; dan
c. RKPD.

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan
sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk
20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman
pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala
daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,
serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat
Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat
rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program
strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 264 . . .

- 142 -

Pasal 264

(1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan
Perda.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1)
huruf c ditetapkan dengan Perkada.

(3) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam)
bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

(4) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam)
bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

(5) RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil
pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 265

(1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan
program calon kepala daerah.

(2) RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(3) RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun
KUA serta PPAS.

Pasal 266

(1) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak
menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota
DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif
berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama
3 (tiga) bulan.

(2) Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang
RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2),
kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak
dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Bagian . . .

- 143 -

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD

Pasal 267

(1) Rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang
telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi
sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari
terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada
Menteri untuk dievaluasi.

(2) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan
RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota
dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh
bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak
persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

Pasal 268

(1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD
yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian
dengan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah provinsi,
kepentingan umum dan/atau ketentutan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang
RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
oleh Menteri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas)
Hari sejak Rancangan Perda diterima.

(3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan
Perda Provinsi tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN
dan rencana tata ruang wilayah provinsi, kepentingan
umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil
evaluasi diterima.

(4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur
dan DPRD serta gubernur menetapkan rancangan Perda
Provinsi tentang RPJPD menjadi Perda, Menteri
membatalkan Perda dimaksud.

Pasal 269 . . .

- 144 -

Pasal 269

(1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang
RPJMD yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk
menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN,
kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang
RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
oleh Menteri kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas)
Hari sejak rancangan Perda dimaksud diterima.

(3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan
Perda Provinsi tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD
provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil
evaluasi diterima.

(4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur
dan DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda
Provinsi tentang RPJMD menjadi Perda, Menteri
membatalkan Perda dimaksud.

Pasal 270

(1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota
tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267
ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan
RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota
tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari
sejak rancangan Perda diterima.

(3) Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak sesuai dengan
RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan

peraturan . . .

- 145 -

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
bupati/wali kota bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil
evaluasi diterima.

(4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, dan
bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang RPJPD menjadi Perda, gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda
dimaksud.

Pasal 271

(1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota
tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267
ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan
RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN,

kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota
tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari
sejak rancangan Perda diterima.

(3) Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda

Kabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai dengan

RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN,

kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota

bersama DPRD kabupaten/kota melakukan

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil

evaluasi diterima.

(4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota dan

bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang RPJMD kabupaten/kota menjadi
Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

membatalkan Perda dimaksud.

Pasal 272 . . .

- 146 -

Pasal 272

(1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan
berpedoman pada RPJMD.

(2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program,
dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah.

(3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang
ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau
lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya
sasaran pembangunan nasional.

Pasal 273

(1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan
Perkada setelah RPJMD ditetapkan.

(2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan
rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai
bahan penyusunan rancangan RKPD.

(3) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah.

(4) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan kepala daerah setelah RKPD
ditetapkan.

Pasal 274

Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan
informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan
Daerah.

Bagian . . .

- 147 -

Bagian Keempat
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 275
Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi:
a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan

pembangunan Daerah;
b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Pasal 276
(1) Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

pembangunan Daerah provinsi.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan

pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah
kabupaten/kota.
(3) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi
pembangunan Daerah provinsi.
(4) Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 277
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara
evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata
cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan
peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 278
(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran

serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan
Daerah.

(2) Untuk . . .

- 148 -

(2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor
swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara
Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau
kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang
diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Prinsip Umum Hubungan Keuangan

Pemerintah Pusat dengan Daerah

Pasal 279

(1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan
Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan
kepada Daerah.

(2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak
daerah dan retribusi daerah;
b. pemberian dana bersumber dari perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus
untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan
dalam undang-undang; dan
d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat,
dan insentif (fiskal).

(3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai
dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai
pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undang-
undang.

Pasal 280 . . .

- 149 -

Pasal 280

(1) Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan
yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara
Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam
pengelolaan keuangan Daerah.

(2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam
pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan
akuntabel;
b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah
dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan
yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas
Pembantuan.

Bagian Kedua
Hubungan Keuangan Antar-Daerah

Pasal 281

(1) Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan
keuangan dengan Daerah yang lain.

(2) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah;
b. pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab
bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar-
Daerah;
c. pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah;
d. bantuan keuangan antar-Daerah; dan
e. pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan
dalam Undang-Undang.

Bagian . . .

- 150 -

Bagian Ketiga
Pendanaan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan di Daerah

Pasal 282

(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.

(2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan
atas beban APBN.

(3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 283

(1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai
akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

(2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 284

(1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau

seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah

kepada pejabat Perangkat Daerah.

(3) Pelimpahan . . .