RKPD 2024

V-21 kesehatan Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Utama 73% 61,5% Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Utama (formula beda) 100% 100% Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Prosentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi sarana dan prasarana alat kesehatan sesuai standar 100% 100% Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Sub kegiatan yang mencapai target dalam rangka pelaksanaan SPM bidang Kesehatan 100% 100% PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 80% 80% Dinas Kesehatan Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas 84% 80% Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - - - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - - - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - - - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga - - - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase desa siaga telah melaksanakan PHBS tatanan rumah tangga. 100% 100% Dinas Kesehatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - -

V-22 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi 47,50% 46,50% Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 54,75% 53.25 % 54 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase SPAM dalam kondisi baik 75% 65% Dinas Perumahan Permukiman Dan Perhubungan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rumah tangga mengakses air minum yang layak dan aman 96% 95 % 96 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai 100% 100% Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai 100% 100 % PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Panjang jalan drainase yang dibangun 5000 5000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Drainase dalam kondisi baik 41,5% 40.5 % 41 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Prosentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar dan terevitalisasi 75 71 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Persentase pelayanan bangunan gedung yang memenuhi standar peraturan 78% 74 % 78 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan kondisi Mantap Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase jalan dalam kondisi baik 47,5% 44.5 % 46 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Pesentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang 100 100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota prosentase penetapan RTRW dan RRTR kab/Kota 100 % 100 % PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan memiliki sarana utilitas umum (PSU) 90 80 Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Prosentase sarana prasarana perumahan yang di tingkatkan 90% 80 % 85 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase sarana dan prasarana keselamatan dan keamananan transportasi darat (rambu, marka, guardrail, APILL, dll) pada jalan 97 92 Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan

V-23 kabupaten dalam kondisi baik Persentase terminal Penumpang Type C dalam kondisi baik 100 100 Persentase kendaraan (angkutan umum dan angkutan barang) yang lulus uji KIR 96 94 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Prosentase pemenuhan perlengkapan jalan 100% 100 % Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Persentase terminal tipe C dalam kondisi baik 100% 100 % Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Prosentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 100% 100 % Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Jumlah operasi angkutan umum di jalan raya 175 kali 35 kali Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Prosentase pemenuhan kebutuhan angkutan umum 100 % 100 % Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Izin trayek yang diterbitkan 125 izin 25 izin Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota jumlah ketetapan tarif kelas ekonomi untuk masing- masing trayek 2 dok 2 dok PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 100 100 Satuan Polisi Pamong Praja Persentase Penegakan Perda 87 85 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada Persentase Terlaksananya Kegiatan Penegakan Perda/ Perkada 100% 100 % Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Perda/ Perkada yang ditegakkan 100% 100% PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 63 59 Badan Penanggulangan Bendana Daerah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase warga negara yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 % 100 % Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran % 30 % PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas 0,72 0,72 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan

V-24 Perlindungan Anak Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Persentase KAT yang mendapatkan ketrampilan berusaha 5% 1 % Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas 20% 20 % PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti 0,73 0,73 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 0,5 % 0.5 % Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase PMKS yang tertangani 0,73% 0.73 % PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial 33 33 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial 1 % 1 % PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana Alam dan bencana Sosial yang mendapatkan penanganan 100 100 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase Korban Bencana Alam dan bencana Sosial yang ditangani 100 % 100 % PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase peningkatan layanan terhadap perempuan korban kekerasan 100 100 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan 100% 100 % PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase keluarga dan anak yang terlayani 100 100 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya layanan bagi keluarga dan anak oleh lembaga PUSPAGA Harmoni 100% 100 % PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Jumlah Kelompok anak termasuk forum anak Kecamatan 1 1 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Jumlah pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) tingkat kecamatan 1 1 Penguatan dan Pengembangan Presentase anak yang mendapat 90% 90 %

V-25 Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota pelayanan PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase peningkatan layanan terhadap anak korban kekerasan 100 100 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan 100% 100 % PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 2.200 kkal/kapita/hari. 2.1.2.(a) 8,39 8,72 Dinas Pangan Pertanian Peternakan Dan Perikanan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah wilayah yang terjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok 16 Kecamat an 16 Kecamatan PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase penanganan desa rawan pangan 24,69 24,69 Dinas Pangan Pertanian Peternakan Dan Perikanan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Desa rawan pangan yang dipantau 64 16 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pengawasan keamanan pangan segar 87,50 87,50 Dinas Pangan Pertanian Peternakan Dan Perikanan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang mendapatkan pengawasan keamanan pangan segar 15 Pelaku usaha 3 Pelaku usaha PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Cakupan bina kelompok nelayan 90,91 72,73 Dinas Pangan Pertanian Peternakan Dan Perikanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah kelompok perikanan tangkap yang difasilitasi 15 kelompo k 5 kelompok Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kelompok perikanan tangkap yang mendapatkan bantuan sarana usaha perikanan tangkap 15 Kelompo k 5 Kelompok PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Cakupan bina kelompok budidaya 8,20 8,20 Dinas Pangan Pertanian Peternakan Dan Perikanan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pendampingan dan fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha 27 kelompo k 22 kelompok 24 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA Tingkat adopsi teknologi pertanian 59 63 Dinas Pangan Pertanian

V-26 PERTANIAN Peternakan Dan Perikanan Persentase kelompok tani menggunakan benih unggul 99 99 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah kelompok tani komoditas pertanian yang mendapatkan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 320 Kelompo k Tani 80 Kelompok Tani Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Presentase terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran HPT dan benih/bibit ternak 85 kelompo k 86 kelompok PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Jumlah prasarana pertanian peternakan yang dibangun/dipelihara 2 2 Dinas Pangan Pertanian Peternakan Dan Perikanan Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terbangun dan terehabilitasi 468 Unit 116 Unit PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase kasus kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis yang terkendali (%) 100% 100% Dinas Pangan Pertanian Peternakan Dan Perikanan Jumlah ternak yang terlayani pengobatan dan pencegahan penyakit 19.550 12.100 Jumlah sampel produk pangan asal hewan yang layak dikonsumsi 87 83 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lokasi yang terpantau peredaran hewan dan produk hewan 2 Laporan 2 Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah kelompok tani yang mendapatkan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 120 Kelompo k tani 30 Kelompok tani PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya 100 100 Dinas Pangan Pertanian Peternakan Dan Perikanan Cakupan bina kelompok petani 98 100 Cakupan bina kelompok ternak 47 45 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya 100 % 100 % PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup 100 100 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Persentase penyelenggaraan KLHS untuk K/R/P 100 % 100 % PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Pencemaran Air 1,17 1,19 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Pencemaran Udara 13,16 13,18 Persentase tutupan vegetasi 63,55 63,51 Pemulihan Pencemaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 2 2

V-27 dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dokume n dokumen PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase RTH yang tertangani 1,33 1,33 Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati 1,33 1,33 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Teknis terkait Pengelolaan Limbah B3 100 100 Dinas Lingkungan Hidup Penyimpanan sementara Limbah B3 Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen pengelolaan limbah B3 melalui penyimpanan limbah B3 100% 100 % Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen pengelolaan limbah B3 melalui pengumpulan limbah B3 100% 100 % PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundangundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 85 75 Dinas Lingkungan Hidup Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH 100% 100 % PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Persentase terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan MHA terkait PPLH 100 50 Dinas Lingkungan Hidup Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Persentase fasilitasi pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH 100 100 % PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Dinas Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH 1 lembaga 1 lembaga PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Terfasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup 3 3 Dinas Lingkungan Hidup Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Paket 3 Paket PROGRAM PENANGANAN Terfasilitasi pemberian penghargaan 3 3 Dinas Lingkungan

V-28 PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP lingkungan hidup Hidup Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan 1 dokume n 1 dokumen PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase jumlah sampah yang tertangani 70 71 Dinas Lingkungan Hidup Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R 31 28 Pengelolaan Sampah Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 1cUnit 1 Unit PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase jumlah sampah yang tertangani 70 71 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Catatan Sipil Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R 31 28 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah laporan dan dokumen pelayanan pendaftaran penduduk 344200 dokume n 164050 dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang tersusun dan tersedianya dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, Formulir dan buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan 65000 dokume n 15000 dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk melalui koordinasi, pelayanan, kerjasama, sosialisasi dengan pihak terkait 20 dok 4 dok PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase kepemilikan akta kelahirananak usia 0-18 tahun 100 100 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Catatan Sipil Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-1 tahun 100 % 100 % Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan dan Dokumen Pencatatan Sipil 12 Laporan 12 Laporan PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Perangkat Daerah dan lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan. 60 50 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Catatan Sipil Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Database yang akurat 98 % 96 % PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Prosentase Kerjasama antar desa terfasilitasi 100,00 100,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Jumlah Desa yang melaksanakan dan membuat Dokumen Kerjasama antar Desa 15 Desa 3 Desa PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik 100,00 85,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Prosentase BUMDes berkembang dan Maju 13,56 10,17 Prosentase Desa meningkat Stratanya 22,88 11,81 Persentase produk hukum tentang 100,00 100,00

V-29 desa yang ditetapkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang dibina dan diawasi serta difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa 271 Desa 271 Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan MHA terkait PPLH 100 50 Dinas Lingkungan Hidup Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Desa 80 Desa PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Pemakaian MKJP 33 32 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 8,75 10,2 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (DO/Drop Out) 3,02% 3.04 % Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan 8 fungsi keluarga 100% 100 % PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB 85 84,2 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun 2.51 % 2.53 % Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB 77,5% 76.5 % PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi yang patuh 53,2 50,00 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Jumlah Koperasi yang melaksanakan Audit Eksternal 36 28,00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Presentase Koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan 64,84 % 59,03 %

V-30 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Pengurus/Pengawas 33,5 30,00 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM (Pengurus,pengawas dan pengelola Koperasi) Yang Terbina 35,5 % 27 % Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UKM Terlatih 240 UMKM 60 UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase peningkatan volume usaha koperasi 11 10,6 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Koperasi yang dibina 11% 10,6 % PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Jumlah wirausaha baru 60 60 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Persentase usaha mikro yang melakukan kemitraan 0,59 0,41 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Usaha Mikro yang Dilakukan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan dan Penguatan Kelembagaan. 12.503 UMKM 9.210 UMKM PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pengambangan usahanya 2,36 1,53 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan Usahanya 70 UMKM 50 UMKM PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase permohonan ijin usaha perdagangan yang memperoleh Rekomendasi 100 100 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah pengawasan bahan berbahaya yang terkelola dengan baik 3 Pengawa san 3 Pengawasa n PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi syarat kenyamanan. 89 77 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Bangunan dan sarana distribusi perdagangan yang dikelola 21 Unit 14 Unit Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Persentase Pengelola Pasar (Kepala UPTD, Ka.TU, Administrasi Umum, Pemungut Retribusi, Pengelola Keamanan, Petugas Kebersihan dan Paguyuban Pasar) yang dibina dan diberdayakan 62% 41 % PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase pasar yang diawasi 100 100 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Persentase lonjakan komoditas harga kebutuhan pokok masyarakat (11 bahan pokok) 3 4 Persentase Kios Pengecer Lengkap (pupuk bersubsidi) yang diawasi 100 100 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Jumlah pemantauan atas Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 16 16 Kecamatan

V-31 Kabupaten/Kota di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kecamatan yang terdapat Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang diawasi Kecamat an 16 Kecamatan PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase eksportir yang terbina 100 100 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Kabupaten 1 Pameran PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Jumlah pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang 948 938 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah UTTP yang diawasi 5400 5300 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Jumlah event promosi produk dalam negeri 1 1 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah pameran produk dalam negeri 1 Pameran 1 Pameran PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 95 90 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 86,50 86,00 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 90 97 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 96 92 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 99 96 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 90 85 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 95 90 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 99 96 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 95 95 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 90 85 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 95 90 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 92 88 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 100 % 100 % PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 100 100 Satuan Polisi Pamong Praja Persentase Penegakan Perda 87 85 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 100 % PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan KemudahanPenana man Modal 1 1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

V-32 Satu Pintu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase perizinan PM yang diterbitkan 100 % 100 % PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah kegiatan promosi investasi yang diikuti 2 2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan promsi investasi yang diikuti 2 kali 2 kali PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Masyarakat 89,8 89,50 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase perizinan PM yang diterbitkan 100 % 100 % PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase organisasi pemuda yang aktif 63 63 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Jumlah pemuda pelopor, wirausaha muda, pemuda kader 6 5 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan 4 kegiatan 4 kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan peningkatan kepemimpinan kepelopotran dan kesukarelawanan pemuda 15 kegiatan 3 kegiatan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN prosentase sarpras olahraga yang layak 8,00 7,00 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Prosentase atlet berprestasi 16,4 16,4 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Prosentase sarana prasarana olahraga yang terbangun dan terpelihara 33,3 % 33,3 % Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terlaksananya kejuaraan olahraga tingkat daerah 1 kegiatan 1 kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah medali yang diperoleh 159 Medali 40 medali Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga jumlah pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga 12 pembina an 2 pembinaan Pembinaan dan Pengembangan terlaksananya kegiatan olahraga 1 1 kegiatan

V-33 Olahraga Rekreasi rekreasi kegiatan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase Pembina Pramuka yang Sudah bersertifikat KMD 86,00 85,00 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Persentase Bumi Perkemahan yang layak 66,6 33,3 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan prosentase pembina pramuka yang bersertifikat 2 kegiatan 2 kegiatan PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Jumlah penyelenggaraan festival dan pertunjukan seni dan budaya 52 50 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Prosentase OPK yang dilestarikan 49,5 41,3 Jumlah desa/kelurahan budaya 5 3 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Desa/Kelurahan Budaya Jumlah Penyelenggaraan Event Kebudayaan Prosentase OPK yang Dilestraikan 52 Event 3 Desa/Kelu r ahan 50 Event Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rangkaian Kegiatan Hari Jadi yang Terselenggara 2 Kegiatan 2 Kegiatan PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Jumlah SDM yang memiliki kompetensi bidang kesenian 70 60 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM yang Memiliki Kompetensi Bidang Kesenian Orang 50 Orang PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Lembaga sejarah lokal daerah yang aktif 100 100 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Sejarah Lokal di Kabupaten Blora yang Dibina 5 Lembaga 5 Lembaga PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Jumlah pengunjung rintisan museum / museum 1500 1200 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Jumlah Benda Yang Dikonservasi 340 Buah 330 Buah PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha pariwisata 819 787 Persentase Revitalisasi destinasi wisata 33,30 20,00 Jumlah desa wisata/jumlah DTW 15 14 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha pariwisata 787 orang 787 orang Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah desa wisata 14 desa 14 desa Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Prosentase revitalisasi destinasi wisata 20 % 20 % PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase SDM pariwisata yang memiliki kompetensi (terlatih) 22,50 15,00 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Persentase pelaku ekonomi kreatif yang 30,00 20,00

V-34 memiliki kompetensi (terlatih) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Prosentase SDM pariwisata yang memiliki kompetensi ( terlatih ) 15 % 15 % PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Pengamanan Informasi Pemerintah daerah 5 5 Dinas Komunikasi Dan Informatika Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik 55% 45 % PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 60 47 Dinas Komunikasi Dan Informatika Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan desiminasi informasi pemerintah daerah melalui berbagai media dengan penerapan teknologi informatika 100 % 90 % PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Perangkat Daerah yang terhubung akses internet yang disediakan Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika 34 25 Dinas Komunikasi Dan Informatika Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengelolaan E-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Blora 100 % 100 % PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Tersedianya sistem satu data yang terintegrasi 60 50 Dinas Komunikasi Dan Informatika Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase keterisaan open data dan satu data 70 % 50 % Sasaran 9 Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Tar get Ak hir RP JM D/ 202 6 Targ et tahu n 2024 PD Penanggung jawab Sasaran 9 Meningkatnya penanganan konflik dan pelanggaran peraturan daerah Persentase konflik sosial yang tertangani 100 100 Persentase Pelanggaran Perda/perkada yang tertangani 87 85 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Prosentase produk hukum yang ditetapkan 100 100 Sekretariat Daerah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Prosentase kesesuaian penerimaan layananan kesra 100 % 100 % Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Prosentase produk hukum yang ditetapkan 100 100

V-35 % % PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi dan keuangan terhadap Anggota DPRD 100 97 Sekretariat Daerah Prosentase pemenuhan pelayanan tugas dan fungsi anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah 100 97 Prosentase pemenuhan pelayanan tugas dan fungsi penganggaran dan pengawasan anggota DPRD 100 97 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Prosentase pembentukan peraturan daerah 100 % 97 % Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Prosentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang dipenuhi 100 % 97 % Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Prosentase fasilitasi dalam Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 100 % 97 % PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 100 100 Satuan polisi Pamong Praja Persentase Penegakan Perda 87 85 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada 100 % 100 % Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Perda/ Perkada yang ditegakkan 100 % 100 % PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Prosentase potensi konflik SARA yang tertangani 100 % 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 90 % 85 % PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu 795 795 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Pemahaman Demokrasi 90 % 86 % PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Prosentase ormas yang terbina 100 80 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Organisasi Kemsyarakatan yang terdaftar dan tergister di Kab. Blora 90 % 70 % PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan 100 90 Perumusan Kebijakan Teknis dan Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap 100 90 %

V-36 Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan budaya % PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Prosentase potensi konflik sosial yang tertangani 100 90 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentase Kemampuan Analisa Intelijen Strategis terhadap Potensi Konflik Sosial 85 % 83 %

V-37 Sasaran 10 Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ Target tahun 2024 PD Penanggung jawab 2026 Sasaran 10 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan 1,79 1,79 Meningkatnya Pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan 10,02 10,02 Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan 10,82 10,82 Pertumbuhan PAD sektor pariwisata 4,5 4,5 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah produksi perikanan tangkap 310,3 6 301,2 5 Dinas Pangan Pertanian Peternakan Dan Perikanan Cakupan bina kelompok nelayan 90,91 72,73 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah kelompok perikanan tangkap yang difasilitasi 19 Kelom pok 5 kelom pok PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi perikanan budidaya 327,9 9 316,4 9 Dinas Pangan Pertanian Peternakan Dan Perikanan Cakupan bina kelompok budidaya 8,2 8,2 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah pembudidaya ikan (POKDAKAN) yang 9 kelom pok 2 Kelom pok mendapatkan sarpras pembudidayaan ikan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Jumlah Produksi perikanan budidaya 327,9 9 316,4 9 Cakupan bina kelompok budidaya 8,2 8,2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah peternak yang mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan SDG Bull/Pejantan Sapi Unggul dan pemurnian bangsa sapi 40 kelom pok 10 kelom pok Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Presentase terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran HPT dan benih/bibit ternak 100% 100% PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Tingkat produksi tanaman pangan utama 843.7 72 827.1 46 Dinas Pangan Pertanian Peternakan Dan Perikanan

V-38 Tingkat produksi tanaman hortikultura (Bawang Merah) 1.560 1.540 Tingkat produksi tanaman holtikultura (Cabai Merah/Keriting) 9820 9750 Tingkat produksi tanaman holtikultura (Cabai Rawit) 1570 1550 Tingkat produksi tanaman holtikultura (Jeruk Siem) 1200 1000 Jumlah Produksi Mete 270 260 Jumlah Produksi Tebu 19250 18950 Jumlah prasarana pertanian peternakan yang dibangun/dipelihara 2 2 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terbangun dan terehabilitasi 468 Unit 116 Unit PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase kasus kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis yang terkendali (%) 100 100 Dinas Pangan Pertanian Peternakan Dan Perikanan Jumlah ternak yang terlayani pengobatan dan pencegahan penyakit 19.55 0 12.10 0 Jumlah sampel produk pangan asal hewan yang layak dikonsumsi 87 83 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Wilayah yang Terlayani Pengobatan dan Pengamatan serta Pemberantasan Penyakit Hewan 2 Lapora n 2 Lapora n Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner 2 Lapora n 2 Lapora n Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 1 lapora n 1 lapora n PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase penanganan kasus bencana pertanian 100 100 Dinas Pangan Pertanian Peternakan Dan Perikanan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah kelompok tani yang mendapatkan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 120 Kelom pok tani 30 Kelom pok tani PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase usaha peternakan yang terdaftar 10 8 Dinas Pangan Pertanian Peternakan Dan Perikanan

V-39 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Presentase pelaksanaan kegiatan penerbitan izin usaha 1 Lapora n 1 Lapora n PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya 100 100 Dinas Pangan Pertanian Peternakan Dan Perikanan Cakupan bina kelompok petani 98 100 Cakupan bina kelompok ternak 47 45 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya 100% 100% PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase pertumbuhan industri 0,3 0,15 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Tersusunnya dokumen evaluasi RPIK 1 Doku men 1 Doku men PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase IKM berijin 0,11 0,095 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri 10 ijin 10 ijin (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/KotaBerbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Jumlah penerbitan Izin Usaha Industri(IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri(IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional(SIINAS) PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase permohonan ijin usaha perdagangan yang memperoleh Rekomendasi 100 100 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang 2 Izin 2 Izin Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah pengawasan bahan berbahaya yang terkelola dengan baik 3 3 Penga wasan Penga wasan

V-40 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi syarat kenyamanan. 89 77 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Bangunan dan sarana distribusi perdagangan yang dikelola 21 Unit 14 Unit PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase pasar yang diawasi 100 100 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Persentase lonjakan komoditas harga kebutuhan pokok masyarakat (11 bahan pokok) 3 4 Persentase Kios Pengecer Lengkap (pupuk bersubsidi) yang diawasi 100 100 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah pemantauan atas Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 16 Kecam atan 16 Kecam atan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kecamatan yang terdapat Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang diawasi 16 Kecam atan 16 Kecam atan PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase eksportir yang terbina 100 100 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Kabupaten 1 Pamer an 1 Pamer an PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Jumlah pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang 948 938 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - - - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha pariwisata 819 787 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Persentase Revitalisasi destinasi wisata 33,3 20 Jumlah desa wisata/jumlah DTW 15 14 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha pariwisata 787 orang 787 orang Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah desa wisata 14 desa 14 desa PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah event pariwisata 3 2 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Jumlah event pariwisata kali 2 kali PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang terfasilitasi 1 1 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang terfasilitasi 1 buah 1 buah

V-41 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase SDM pariwisata yang memiliki kompetensi (terlatih) 22,5 15 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi (terlatih) 30 20 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Prosentase SDM pariwisata yang memiliki kompetensi ( terlatih ) 15%

V-42 Sasaran 11 Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD /2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Sasaran 11 Pertumbuhan Investasi 4% 3% Meningkatnya investasi daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase fasilitasi kerjasama Sekretariat Daerah Administrasi Tata Pemerintahan Prosentase tingkat pemenuhan data indikator dalam pengyusunan LPPD 100% 95% Fasilitasi Kerja Sama Daerah Prosentase fasilitasi kerjasama daerah 100% 100% PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Prosentase Capaian Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa 93 93 Sekretariat Daerah Prosentase pemenuhan fasilitasi bidang ekonomi 90 90 Prosentase pemantauan kebijakan sumber daya alam 90 90 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Prosentase pemenuhan fasilitasi bidang ekonom 90% 90% Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Prosentase realisasi pemenuhan fasilitasi SDA 90% 90% PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 100 100 Sekretariat Daerah Persentase Penegakan Perda 87 85 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Perda/ Perkada yang ditegakkan 100% 100% PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase pertumbuhan industri 0,3 0,15 Didinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Tersusunnya dokumen evaluasi RPIK 1 1 Dokume n Dokume n PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase IKM berijin 0,11 0,095 Didinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri 10 Izin 10 ijin (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/KotaBerbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Jumlah penerbitan Izin Usaha Industri(IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

V-43 Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri(IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional(SIINAS) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Cakupan Industri kecil dan menengah yang terdaftar di SIINAS 0,2 0,15 Didinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya data IUI, IPUI 1 dokume n 1 dokume n PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase permohonan ijin usaha perdagangan yang memperoleh Rekomendasi 100 100 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang 2 Izin 2 Izin PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi syarat kenyamanan. 89 77 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Bangunan dan sarana distribusi perdagangan yang dikelola 21 Unit 14 Unit Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Persentase Pengelola Pasar (Kepala UPTD, Ka.TU, Administrasi Umum, Pemungut Retribusi, Pengelola Keamanan, Petugas Kebersihan dan Paguyuban Pasar) yang dibina dan diberdayakan 62% 41% PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase eksportir yang terbina 100 100 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Kabupaten 1 Pamera n 1 Pamera n PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Jumlah pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang 948 938 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - - - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha pariwisata 819 787 Persentase Revitalisasi destinasi wisata 33,3 20 Jumlah desa wisata/jumlah DTW 15 14 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha pariwisata 787 orang 787 orang Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah desa wisata 14 desa 14 desa Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Prosentase revitalisasi destinasi wisata 20% 20% PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah event pariwisata 3 2 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Jumlah event pariwisata kali 2 kali

V-44 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang terfasilitasi 1 1 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang terfasilitasi 1 buah 1 buah PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan KemudahanPenana man Modal 1 1 Dpmpts Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota "Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal" 1 dokume n 1 dokume n PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah kegiatan promosi investasi yang diikuti 2 2 Dpmpts Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan promsi investasi yang diikuti 2 kali 2 kali PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Masyarakat 89,8 89,5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase perizinan PM yang diterbitkan 100% 100% PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan PM 50 40 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan PM 50 40 Perusah aan Perusah aan PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dikelola 1 1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang dikelola 1 dokume n 1 dokume n

V-45 Sasaran 12 Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD/2026 Target tahun 2024 PD Penanggung Jawab Sasaran 12 Tingkat Pengangguran Terbuka 5,1 4,27-3,88 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase fasilitasi kerjasama 100 100 Sekretariat Daerah Administrasi Tata Pemerintahan Prosentase tingkat pemenuhan data indikator dalam pengyusunan LPPD 100% 95% Fasilitasi Kerja Sama Daerah Prosentase fasilitasi kerjasama daerah 100% 100% PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Prosentase pemenuhan fasilitasi bidang ekonomi 90 90 Sekretariat Daerah Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Prosentase pemenuhan fasilitasi bidang ekonom 90% 90% Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Prosentase Perangkat Daerah yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target 65% 65% PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah produksi perikanan tangkap 310,36 301,25 Dinas Pangan Pertanian Peternakan Dan Perikanan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kelompok perikanan tangkap yang mendapatkan bantuan sarana usaha perikanan tangkap 20 Kelompok 5 Kelompok PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi perikanan budidaya 327,99 316,49 Dinas Pangan Pertanian Peternakan Dan Perikanan Cakupan bina kelompok budidaya 8,2 8,2 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pendampingan dan fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha 91 kelompok 22 kelompok 24 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah pembudidaya ikan (POKDAKAN) yang 9 Kelompok 2 mendapatkan sarpras Kelompok pembudidayaan ikan PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Besaran perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan 31 27 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja 25% 24%

V-46 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perusahaan yang mengesahkan PP dan mendaftarkan PKB 25 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 1 perkara 1 perkara PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase IKM berijin 0,11 0,095 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri 10 ijin 10 ijin (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/KotaBerbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Jumlah penerbitan Izin Usaha Industri(IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri(IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional(SIINAS) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi syarat kenyamanan. 89 77 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Bangunan dan sarana distribusi perdagangan yang dikelola 21 Unit 14 Unit 18 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Persentase Pengelola Pasar (Kepala UPTD, Ka.TU, Administrasi Umum, Pemungut Retribusi, Pengelola Keamanan, 62% 41% 55

V-47 Petugas Kebersihan dan Paguyuban Pasar) yang dibina dan diberdayakan PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase eksportir yang terbina 100 100 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Kabupaten 1 Pameran 1 Pameran PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Jumlah event promosi produk dalam negeri 1 1 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah pameran produk dalam negeri 1 Pameran 1 Pameran PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha pariwisata 819 787 Persentase Revitalisasi destinasi wisata 33,3 20 Jumlah desa wisata/jumlah DTW 15 14 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha pariwisata 787 orang 787 orang Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah desa wisata 14 desa 14 desa Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Prosentase revitalisasi destinasi wisata 20% 20% PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah event pariwisata 3 2 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Jumlah event pariwisata 2 kali 2 kali Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang terfasilitasi 1 1 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang terfasilitasi 1 buah PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase SDM pariwisata yang memiliki kompetensi (terlatih) 22,5 15 Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi (terlatih) 30 20 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Prosentase SDM pariwisata yang memiliki kompetensi ( terlatih ) 15% 15%

V-48 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan KemudahanPenanaman Modal 1 1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota "Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal" 1 dokumen 1 dokumen PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah kegiatan promosi investasi yang diikuti 2 2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan promsi investasi yang diikuti 2 kali 2 kali PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Jumlah wirausaha baru 60 60 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Persentase usaha mikro yang melakukan kemitraan 0,59 0,41 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Usaha Mikro yang Dilakukan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan dan Penguatan Kelembagaan. 12.503 UMKM 9.210 UMKM 11.296 UMKM PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pengambangan usahanya 2,36 1,53 Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan Usahanya 70 UMKM 50 UMKM PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 58,12 53,94 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Prosentase peserta pelatihan yang memiliki kompetensi 60% 53% PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 48,44 45,91 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah informasi pasar kerja yang tersedia 2475 orang 575 orang Tersebarnya informasi pasar kerja 650

V-49 Sasaran 13 Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung Jawab Sasaran 13 Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tertangani 0,80 0,75 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase capaian kinerja bagian pemerintahan, hukum, dan kesra 100 98 Sekretariat Daerah Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra. 100 100 Administrasi Tata Pemerintahan Prosentase tingkat pemenuhan data indikator dalam pengyusunan LPPD 100% 95 % Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Prosentase kesesuaian penerimaan layananan kesra 100 % 100 % Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Prosentase produk hukum yang ditetapkan 100 % 100 % Fasilitasi Kerja Sama Daerah Prosentase fasilitasi kerjasama daerah 100 % 100 % PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas 0,72 0,72 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Persentase KAT yang mendapatkan ketrampilan berusaha 5% 1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas 20% 20 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti 0,73 0,73 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 0,5 0,5 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase PMKS yang tertangani 0,73 0,73 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial 33 33 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial 1% 1% PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana Alam dan bencana Sosial yang mendapatkan penanganan 100 100 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Persentase Korban Bencana Alam dan bencana Sosial yang 100 100

V-50 Kabupaten/Kota ditangani PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 100 100 Satuan Polisi Pamong Praja Persentase Penegakan Perda 87 85 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota "Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada 100 100

V-51 Sasaran 14 Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung Jawab Sasaran 14 Meningkatnya kemandirian desa. Indeks Desa Membangun 0,6530 0,6520 PROGRAM PENATAAN DESA Prosentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik 100,00 100,00 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa Penyelenggaraan Penataan Desa Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Desa Desa 100 Desa PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Prosentase Kerjasama antar desa terfasilitasi 100,00 100,00 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Jumlah Desa yang melaksanakan dan membuat Dokumen Kerjasama antar Desa 15 Desa 3 Desa PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik 100,00 85,00 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa Prosentase BUMDes berkembang dan Maju 13,56 10,17 Prosentase Desa meningkat Stratanya 22,88 11,81 Persentase produk hukum tentang desa yang ditetapkan 100,00 100,00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang dibina dan diawasi serta difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa 271 Desa 271 Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase PKK desa aktif 100,00 100,00 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa Persentase Posyandu aktif 100,00 100,00 Prosentase Posyantek yang menghasilkan produk TTG 88,24 64,71 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat 90 80 Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat aktif 98 96 Kecamatan Jati Persentase lembaga masyarakat aktif 100 100 Kecamatan Randublatung Persentase lembaga masyarakat aktif 100 97 Kecamatan Kradenan Persentase lembaga masyarakat aktif 100 100 Kecamatan Kedungtuban Persentase lembaga masyarakat aktif 98 96 Kecamatan Cepu Persentase lembaga masyarakat aktif 99 95 Kecamatan Sambong Persentase lembaga masyarakat aktif 98 96 Kecamatan Jiken Persentase lembaga masyarakat aktif 98 96 Kecamatan Jepon Persentase lembaga masyarakat aktif 100 100 Kecamatan Blora Persentase lembaga masyarakat 96 95 Kecamatan

V-52 aktif Tunjungan Persentase lembaga masyarakat aktif 100 100 Kecamatan Banjarejo Persentase lembaga masyarakat aktif 100 96 Kecamatan Ngawen Persentase lembaga masyarakat aktif 90 90 Kecamatan Kunduran Persentase lembaga masyarakat aktif 100 100 Kecamatan Todanan Persentase lembaga masyarakat aktif 100 100 Kecamatan Bogorejo Persentase lembaga masyarakat aktif 100 100 Kecamatan Japah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa Kec Blora Kali 16 Kali

V-53 5.2.2 Dukungan Program Prioritas Daerah Kabupaten Blora tahun 2024 Beberapa program dan kegiatan yang langsung memberikan kontribusi terhadap penyelesaian 5 isu strategis dan permasalahan pembangunan dan mendapatkan perhatian khusus karena sesuai prioritas pembangunan pembangunan tahun 2024. .Berikut ini disajikan dukungan rencana program pemangunan berdasar kelompok prioritas RKPD kabupaten Blora 2024.

V-54 Tabel V.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan 2024, Program, Indikator Kinerja, Target dan PD Penanggung Jawab RKPD Kabupaten Blora Tahun 2024 No Prioritas RKPD 2024 dan Program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas 1: Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penegakan Perda 87% 85% Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Perda/ Perkada yang ditegakkan 100% 100 % PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase penanganan Permukiman Kumuh di kawasan Perkotaan 5% 5% Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah laporan perencanaan/ monitoring/ evaluasi 3 dok Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan 15 kali Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program pemerintah yang dibangun dan direhab 85 unit Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB Jumlah Dokumen Sertifikat Kepemilkan BangunanGedung (SKGB) yang diterbitkat 1 dok PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan memiliki sarana utilitas umum (PSU) 90% 80 % Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Prosentase sarana prasarana perumahan yang di tingkatkan 90% 80 % PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase sarana dan prasarana keselamatan dan keamananan transportasi darat (rambu, marka, guardrail, APILL, dll) pada jalan kabupaten dalam kondisi baik 97% 92% Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Persentase terminal Penumpang Type C dalam kondisi baik 100% 100% Persentase kendaraan (angkutan umum dan 96% 94%

V-55 No Prioritas RKPD 2024 dan Program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD Target tahun 2024 PD Penanggung jawab angkutan barang) yang lulus uji KIR Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Prosentase pemenuhan perlengkapan jalan 100 % 100 % Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Persentase terminal tipe C dalam kondisi baik 100 % 100 % Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah dokument laporan ANDALALIN 5 dok 1 dok PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi 47,50% 46,50% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya air embung untuk irigasi pertanian 55% 54 % Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 100% 53.25 % PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase SPAM dalam kondisi baik 75% 65% Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rumah tangga mengakses air minum yang layak dan aman 98% 95 % PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai 100% 100% DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai 100% 100% PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Panjang jalan drainase yang dibangun 20.000 m 5.000m DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Drainase dalam kondisi baik 41,5% 40.5 % PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan kondisi Mantap 75 71 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase jalan dalam kondisi baik 47,5% 44.5 %

V-56 No Prioritas RKPD 2024 dan Program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD Target tahun 2024 PD Penanggung jawab PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Pesentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang 100 100 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota prosentase penetapan RTRW dan RRTR kab/Kota 100 % 100 % PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup 100% 100% DINAS LINGKUNGAN HIDUP Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 100% 2 dokume n Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Persentase penyelenggaraan KLHS untuk K/R/P 100% 2 dokume n 100 % PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Pencemaran Air 1,17 1,19 DINAS LINGKUNGAN Indeks Pencemaran HIDUP Udara 13,16 13,18 Persentase tutupan vegetasi 63,55 63,51 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan 100% 2 dokume n Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 100% 2 dokume n PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase RTH yang tertangani 1,33% 1 Ha DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Luas RTH yang terpelihara dibagi Luas RTH secara keseluruhan, dikali dengan 100% 1,33% 1 Ha PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Teknis terkait Pengelolaan Limbah B3 100% 100% DINAS LINGKUNGAN HIDUP

V-57 No Prioritas RKPD 2024 dan Program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Penyimpanan sementara Limbah B3 Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen pengelolaan limbah B3 melalui penyimpanan limbah B3 100% 100 % Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen pengelolaan limbah B3 melalui pengumpulan limbah B3 100% 100 % PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundangundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 100% 100 % DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH 100% 100 % PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase RTH yang tertangani 1,33 1,33 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Luas RTH yang terpelihara dibagi Luas RTH secara keseluruhan, dikali dengan 100% 1,33% 1 Ha PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha 85 75 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

V-58 No Prioritas RKPD 2024 dan Program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD Target tahun 2024 PD Penanggung jawab atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundangundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH 100% 1 lembaga PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase penanganan penyelesaian pengaduan dan/ atau penaatan terkait Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan 100,00 100,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan 100% 1 dokume n PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase jumlah sampah yang tertangani 70 71 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R 31 28 Pengelolaan Sampah Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 71% 1 Unit Prioritas 2: Pengembangan potensi sumber daya ekonomi dan investasi daerah

V-59 No Prioritas RKPD 2024 dan Program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD Target tahun 2024 PD Penanggung jawab PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah produksi perikanan tangkap 310,36 301,25 DINAS PANGAN PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN Cakupan bina kelompok nelayan 90,91 72,73 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah kelompok perikanan tangkap yang difasilitasi 19 Kelompo k 5 kelompo k PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi perikanan budidaya 327,99 316,49 DINAS PANGAN PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN Cakupan bina kelompok budidaya 8,20 8,20 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah pembudidaya ikan (POKDAKAN) yang mendapatkan sarpras pembudidayaan ikan 9 kelompo k 2 Kelompo k PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Tingkat adopsi teknologi pertanian 59 63 DINAS PANGAN PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN Persentase kelompok tani menggunakan benih unggul 99 99 Populasi ternak Sapi 294.275 282.84 3 Populasi ternak Kambing 161.955 155.23 5 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah peternak yang mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan SDG Bull/Pejantan Sapi Unggul dan pemurnian bangsa sapi 40 kelompo k 10 kelompo k Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Presentase terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran HPT dan benih/bibit ternak 100 % 100 % Tingkat produksi tanaman pangan utama 843.772 827.14 6 DINAS PANGAN PERTANIAN

V-60 No Prioritas RKPD 2024 dan Program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD Target tahun 2024 PD Penanggung jawab PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Tingkat produksi tanaman hortikultura (Bawang Merah) 1.560 1.540 PETERNAKAN DAN PERIKANAN Tingkat produksi tanaman holtikultura (Cabai Merah/Keriting) 9820 9750 Tingkat produksi tanaman holtikultura (Cabai Rawit) 1570 1550 Tingkat produksi tanaman holtikultura (Jeruk Siem) 1200 1000 Jumlah Produksi Mete 270 260 Jumlah Produksi Tebu 19250 18950 Jumlah prasarana pertanian peternakan yang dibangun/dipelihara 2 2 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terbangun dan terehabilitasi 468 Unit 116 Unit PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase IKM berijin 0,11 0,095 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/KotaBerbasi s Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Jumlah penerbitan Izin Usaha Industri(IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem 10 ijin 10 ijin

V-61 No Prioritas RKPD 2024 dan Program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Informasi Industri Nasional (SIINAS) Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri(IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional(SIINAS) PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase permohonan ijin usaha perdagangan yang memperoleh Rekomendasi 100 100 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang 2 Izin 2 Izin Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah pengawasan bahan berbahaya yang terkelola dengan baik 3 Pengawa san 3 Pengaw asan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi syarat kenyamanan. 89 77 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Bangunan dan sarana distribusi perdagangan yang dikelola 21 Unit 14 Unit PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase pasar yang diawasi 100 100 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Persentase lonjakan komoditas harga kebutuhan pokok masyarakat (11 bahan pokok) 3 4 Persentase Kios Pengecer Lengkap (pupuk bersubsidi) yang diawasi 100 100 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah pemantauan atas Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 16 Kecamat an 16 Kecama tan

V-62 No Prioritas RKPD 2024 dan Program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kecamatan yang terdapat Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang diawasi 16 Kecamat an 16 Kecama tan PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase eksportir yang terbina 100 100 Dinadakop Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Kabupaten 1 Pameran 1 Pamera n PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Jumlah pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang 948 938 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - - - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Jumlah event promosi produk dalam negeri 1 1 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah pameran produk dalam negeri 1 Pamera n PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha pariwisata 819 787 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Persentase Revitalisasi destinasi wisata 33,30 20,00 Jumlah desa wisata/jumlah DTW 15 14 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha pariwisata 787 orang Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah desa wisata 14 desa Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Prosentase revitalisasi destinasi wisata 20 % PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah event pariwisata 3 2 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah event pariwisata 2 kali

V-63 No Prioritas RKPD 2024 dan Program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD Target tahun 2024 PD Penanggung jawab PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jumlah sarana dan rasarana ekonomi kreatif yang terfasilitasi 1 1 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang terfasilitasi 1 buah PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah sarana dan rasarana ekonomi kreatif yang terfasilitasi 1 1 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Persentase SDM pariwisata yang memiliki kompetensi (terlatih) 22,50 15,00 Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi (terlatih) 30,00 20,00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Prosentase SDM pariwisata yang memiliki kompetensi ( terlatih ) 15 % PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan KemudahanPenana man Modal 1 1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota "Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal" 1 dokume n PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah kegiatan promosi investasi yang diikuti 2 2 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan promsi investasi yang diikuti 2 kali PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Jumlah wirausaha baru 60 60 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Persentase usaha mikro yang melakukan kemitraan 0,59 0,41 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Jumlah Usaha Mikro yang Dilakukan 9.210 UMKM

V-64 No Prioritas RKPD 2024 dan Program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan dan Penguatan Kelembagaan. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pengambangan usahanya 2,36 1,53 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan Usahanya 50 UMKM Prioritas 3: Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Pengurus/Pengawas /Pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan 33,5 30,00 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM (Pengurus,pengawas dan pengelola Koperasi) Yang Terbina 35,5% 27% PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Jumlah wirausaha baru 60 60 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Persentase usaha mikro yang melakukan kemitraan 0,59 0,41 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Usaha Mikro yang Dilakukan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan dan Penguatan Kelembagaan. 12.503 UMKM 9.210 UMKM PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pengambangan usahanya 2,36 1,53 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan Usahanya 70 UMKM 50 UMKM PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 58,12 53,94 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

V-65 No Prioritas RKPD 2024 dan Program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Prosentase peserta pelatihan yang memiliki kompetensi Persentase peserta pelatihan yang memiliki kompetensi 53% Prioritas 4: Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Menuju Kesejahteraan Masyarakat PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Pengurus/Pengawas /Pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan 33,5 30,00 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM (Pengurus,pengawas dan pengelola Koperasi) Yang Terbina 35,5 % 27 % Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UKM Terlatih 240 UMKM 60 UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Jumlah wirausaha baru 60 60 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Persentase usaha mikro yang melakukan kemitraan 0,59 0,41 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Usaha Mikro yang Dilakukan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan dan Penguatan Kelembagaan. 12.503 UMKM 9.210 UMKM PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pengambangan usahanya 2,36 1,53 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan Usahanya 70 UMKM 50 UMKM

V-66 5.2.3. Dukungan RKPD 2024 pada pencapaian SPM Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Dukungan RKPD Kabupaten Blora terhadap pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel V.4 Dukungan RKPD Kabupaten Blora tahun 2024 terhadap Standar Pelayanan Minimal No Jenis Layanan Dasar SPM Kab/Kota Progam/Kegiatan RKPD 2024 yang mendukung OPD A. SPM Bidang Pendidikan 1. pendidikan anak usia dini; PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan 2. pendidikan dasar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3. pendidikan kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Dinas Pendidikan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Dinas Pendidikan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar B SPM Bidang Kesehatan 4. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinas Kesehatan 5. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 7. Pelayanan Kesehatan Balita 8. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 9. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 10. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 11. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 12. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 13. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

V-67 No Jenis Layanan Dasar SPM Kab/Kota Progam/Kegiatan RKPD 2024 yang mendukung OPD 14. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 15. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) C SPM Bidang Pekerjaan Umum 16. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 17. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota D SPM Bidang Perumahan Rakyat 18. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota; PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan 19. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota E SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Satuan Polisi Pamong Praja Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 21. pelayanan informasi rawan bencana PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Badan Penanggulangan Bencana Daerah

V-68 No Jenis Layanan Dasar SPM Kab/Kota Progam/Kegiatan RKPD 2024 yang mendukung OPD 22. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 23. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 24. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakara PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Satuan Polisi Pamong Praja Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Investigasi Kejadian Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia F SPM Bidang Sosial 25. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 26. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 27. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 28. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 29. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

V-69 5.3. Seluruh Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2024 Rencana kerja dan pendanaan daerah Kabupaten Blora tahun 2024 dijabarkan ke dalam 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pemerintahan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum. Selengkapnya daftar program dan kegiatan untuk RKPD kabupaten Blora tahun 2024 sebagai berikut.

VI-1 BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Bab ini berisi Indikator Kinerja sebagai alat ukur pencapaian kinerja tujuan, sasaran, yang diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan. Indikator kinerja menjadi instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RKPD dan pencapaian hasil pemangunan. Bab ini memuat rincian indikator kinerja beserta target yang direncanakan untuk dapat dicapai di akhir pelaksanaan perencanaan tahun 2024 sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan, yaitu IKU dan IKK. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis rencana pembangunan jangka menengah daerah. Sedangkan, Indikator Kinerja Kunci (IKK) menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya mencapai tujuan jangka pendek yang merupakan upaya untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Penyajian informasi disajikan menjadi dua kelompok, yaitu: (1) Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact); (ii) Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah, sebagaimana tersaji dalam Tabel VI.1 dan VI.2 sebagai berikut: