RKPD 2024

II-73 Kasus gizi buruk menurun 5 kasus pada tahun 2022 menjadi 68 kasus. Gizi buruk yang menyebabkan kondisi stunting terkait dengan masalah asupan pangan, gizi dan malnutrisi. Ketiga komponen ini masih ditemukan adanya kasus di Kabupaten Blora. Tantangan pertambahan penduduk pada tahun 2030 perihal bahaya kelaparan, kekurangan pangan akibat perubahan iklim dan konflik antar negara menjadikan isu pemenuhan gizi pada bayi, balita dan ibu hamil merupakan isu strategis untuk diprioritaskan pencegahannya. Dalam hal ini, dampak kesehatan akibat kurang gizi dan pangan tidak bisa diselesaikan oleh urusan kesehatan sendiri, tetapi terkait dengan urusan pengendalian lingkungan hidup dan urusan ketahanan pangan. Pembangunan kesehatan menganut paradigma sehat, yang meliputi promotif, preventif, dan kuratif. Paradigma sehat ini dijalankan oleh institusi pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia penyelenggara layanan kesehatan. Semakin baik kondisi institusi penyedia layanan kesehatan secara normatif mendukung pencapaian indikator pembangunan kesehatan lebih baik. Kondisi sarana kesehatan di kabupaten Blora hingga tahun 2022 disajikan pada tabel berikut: Tabel II.44 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO. SARANA KESEHATAN SATUAN TAHUN 2018 2019 2020 2021 2022 1. Posyandu Unit 1289 1289 1.303 1.310 1.310 2. Polindes/PKD Unit 207 207 214 214 214 3. Puskesmas - Induk Unit 26 26 26 26 26 - Pembantu Unit 58 58 56 56 56 - Keliling Unit 38 39 32 32 32 4. Poliklinik Unit 22 22 22 28 28 5. RSU Daerah - Tipe C Unit 2 2 2 2 2 6. RSU Swasta (Tipe D) Unit 3 3 3 3 3 7. Klinik/Praktik Dokter Unit 417 418 418 423 423 8. Laboratorium Kesehatan - Pemerintah Unit 1 1 1 1 1 - Swasta Unit 6 6 6 3 3 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, 2023 Tipe rumah sakit pemerintah yang ada di Kabupaten Blora masih pada tipe C, sementara rumah sakit swasta masih pada tipe D. Dengan tantangan megatren pertumbuhan penduduk di abad 21, ancaman kesehatan semakin kompleks maka peningkatan layanan rumah sakit dengan tipe yang lebih lengkap menjadi kebutuhan di Kabupaten Blora. Keberadaan laboratorium yang juga menurun sejak tahun 2021 juga menambah urgensi peningkatan layanan rumah sakit

II-74 dengan tipe yang lebih lengkap. Sementara itu, Tabel II.45 menyajikan jumlah tenaga medis di Kabupaten Blora pada tahun 2018-2022. Tabel II.45 Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Blora Tahun 2018- 2022 NO. TENAGA KESEHATAN SATUAN TAHUN 2018 2019 2020 2021 2022 1. Dokter Umum Orang 86 157 199 196 172 Rasio Dokter Umum % 0,00009 0,00017 0,00021 NA NA 2. Dokter Spesialis Orang 42 67 77 81 69 Rasio Dokter Spesialis % 0,000046 0,000073 0,000082 NA NA 3. Dokter Gigi Orang 22 26 32 35 32 Rasio Dokter Gigi % 0,000024 0,000028 0,000034 NA NA 4. Perawat Orang 792 966 966 1024 1124 Rasio perawat % 0.00056 0.00087 0.00105 0.00103 5. Bidan Orang 676 741 748 798 814 Rasio Bidan % 0.00075 0.00080 0.00080 NA NA 6. Ahli Kes. Masy. Orang 37 42 35 35 69 7. Ahli Penyeh. Lingk. Orang 20 42 52 47 46 8. Apoteker Orang 95 35 47 52 89 Rasio % 0.000105 0.000038 0.000050 NA NA 9. Ahli Gizi Orang 48 61 73 71 74 Rasio ahli gizi % 0.000053 0.000066 0.000078 NA NA 10. Analis Lab. Orang 79 80 94 103 126 11 Jumlah Tenaga Sanitarian orang 20 42 52 NA 46 Rasio % 0.000022 0.000045 0.000055 NA NA 12 Ahli Kes. Masy. orang 37 42 35 35 69 Rasio % 0.000041 0.000045 0.000037 NA NA 13. Bidan Desa Orang 192 295 295 295 295 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, 2022 Terdapat standar rasio tenaga kesehatan dokter, dokter gigi, perawat, maupun bidan terhadap penduduk sesuai target Indonesia Sehat yaitu: 45 dokter umum per 100.000 penduduk, 11 dokter spesialis per 100.000 penduduk, 13 dokter gigi per 100.000 penduduk, 180 perawat per 100.000 penduduk, dan 120 bidan per 100.000 penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Blora pada Tahun 2021 menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercatat sebesar 946.994 jiwa, Berdasar standar tersebut, Kabupaten Blora belum memenuhi standar kecukupan dokter, dokter gigi, perawat, maupun bidan. Meskipun demikian, upaya peningkatan ketersediaan tenaga medis dan paramedis per satuan penduduk terus terjadi dari tahun ke tahun.

II-75 Kabupaten Blora memiliki dua rumah sakit dengan status Badan Layanan Umum Daerah, yaitu RSUD Dr. R. Soetijono, Blora dan RSUD Dr. R. Soeprapto, Cepu. Kinerja layanan kedua RSUD yang menjadi pusat rujukan untuk wilayah Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II.46 berikut. Tabel II.46 Kinerja Layanan Rumah Sakit di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 RSUD Blora RSUD Cepu Rata- Rata RSUD Blora RSUD Cepu Rata- Rata RSUD Blora RSUD Cepu Rata- Rata RSUD Blora RSUD Cepu Rata- Rata RSUD Blora RSUD Cepu Rata- Rata BOR (%) 75, 83 66, 23 71, 54 65, 87 76, 49 71, 18 76, 49 62, 76 71, 18 59, 33 61, 5 60, 4 65, 71 15, 38 40, 545 LOS (hari) 5,5 3,6 2 4,5 6 4,2 6 4,6 6 4,4 6 4,6 6 6,0 4 4,4 6 2,6 9,8 6,2 2,5 5 2,7 9 2,6 7 TOI (hari) 1,7 5 1,8 5 1,8 8 2,7 8 1,4 3 2,1 1 1,4 3 3,5 9 2,1 05 3,5 1 6,1 4,8 2,6 0 5,8 9 4,2 45 BTO (kali) 50, 38 66, 88 41, 28 52, 24 59, 90 56, 07 59, 90 37, 91 56, 07 42, 27 28, 6 35, 4 48, 16 52, 39 50, 275 NDR (per 1.000 pasien keluar) 0,0 25 1,2 4 1,6 3 1,1 8 0,0 2 0,6 0 0,0 2 2,0 7 0,6 0 56, 6 3,7 30, 1 39, 08 25 32, 04 INDIKATOR TAHUN 2018 2019 2020 2021 2022 RSUD Blora RSUD Cepu RataRata RSUD Blora RSUD Cepu RataRata RSUD Blora RSUD Cepu RataRata RSUD Blora RSUD Cepu RataRata RSUD Blora RSUD Cepu RataRata BOR (%) 75,83 66,23 71,54 65,87 76,49 71,18 76,49 62,76 71,18 59,33 61,5 60,4 65,71 15,38 40,545 LOS (hari) 5,5 3,62 4,56 4,26 4,66 4,46 4,66 6,04 4,46 2,6 9,8 6,2 2,55 2,79 2,67 TOI (hari) 1,75 1,85 1,88 2,78 1,43 2,11 1,43 3,59 2,105 3,51 6,1 4,8 2,6 5,89 4,245 BTO (kali) 50,38 66,88 41,28 52,24 59,9 56,07 59,9 37,91 56,07 42,27 28,6 35,4 48,16 52,39 50,275 NDR (per 1.000 pasien keluar) 0,025 1,24 1,63 1,18 0,02 0,6 0,02 2,07 0,6 56,6 3,7 30,1 39,08 25 32,04 Sumber: RSUD Dr. R. Soetijono Blora dan RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu 2023, data terolah Merujuk standar yang dipublikasikan oleh Depkes, RI, 2005, BOR yang ideal adalah antara 60-85%. Angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. RSUD Blora masih belum mendekati standar ideal BOR. LOS adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini digunakan untuk mengukur efisiensi pelayanan rawat inap yang tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi harus bersama dengan interpretasi BOR dan TOI. LOS yang ideal antara 6-9 hari. RSUD Blora dan RSUD Cepu belum memenuhi standar ideal ini. TOI memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Semakin besar TOI maka efisiensi penggunaan tempat tidur semakin jelek. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. RSUD Blora dan RSUD Cepu belum memenuhi standar ideal TOI.

II-76 BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. RSUD Cepu belum memenuhi standar ideal BTO. Sedangkan NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian >48 jam setelah di rawat untuk tiap - tiap 1000 penderita yang keluar baik hidup/mati. Standar ideal yang ditetapkan Depkes yaitu NDR : <25 per mil. RSUD Blora terlalu tinggi melampaui standar toleran NDR. Selanjutnya, untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan pada tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut. Tabel II.47 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Tahun 2018-2022 NO JENIS LAYANAN DASAR CAPAIAN (%) 2018 2019 2020 2021 2022 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil 96,80 99,05 98,83 100 100 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 90,69 100 100 100 100 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94,27 99,55 99,48 100 100 4 Pelayanan kesehatan balita 91,34 97,58 98,09 98,28 99,90 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100 100 100 75,34 96,87 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 67,23 89,38 30,41 78,13 100 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 66,92 81,21 75,70 85,94 93,27 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 97,53 71,60 33,54 77 100 9 Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 63,38 99,42 96,51 98,51 100 10 Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100 87,10 98,18 100 100 11 Pelayanan kesehatan orang dengan TBC 100 100 58,98 62,17 67,94 12 Pelayanan kesehatan orang risiko terinfeksi HIV 100 100 81,47 95,36 98,44 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, 2023 Gambar II-24 Capaian SPM Kesehatan Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 Tabel di atas, menunjukkan pencapaian SPM terendah pada: (i) SPM pelayanan kesehatan TBC (67,94%), (ii) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (96,87%); dan (iii) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (96,27%). Layanan pada usia pendidikan dasar tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena 96,3 98,7 96,8 99,05 98,83 100 94,27 99,55 99,48 100 94,1 91,34 97,58 98,09 98,28 42,967,23 89,38 30,4178,13 22,6 66,92 81,21 75,7 85,94 78,897,35 71,6 33,5477 2017 2018 2019 2020 2021 Kesehatan Ibu Hamil Kesehatan Bayi

II-77 kebijakan sekolah dari rumah pada saat pandemi Covid-19. Senada dengan hal itu, layanan TB dan hipertensi juga tidak dapat maksimal karena memerlukan waktu yang panjang, namun dampak fisik sakit tidak terlalu mengganggu sehingga kelompok target sering tidak melanjutkan proses pengobatan. Tantangan untuk perencanaan ke depan adalah layanan usia lanjut. Hal ini diproyeksikan dari megatren 2030-2045, struktur usia penduk cenderung menua (aging population), sehingga akan memberi beban pemerintah untuk pengeluaran layanan kesehatan lansia tinggi. Indikator lain untuk melihat tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Blora dapat dilihat dari Indeks Keluarga Sehat (IKS). Capaian IKS dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II.48 Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Blora Tahun 2022 NO INDIKATOR % CAPAIAN 1. Keluarga mengikuti program KB *) % 62,94 2. Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan % 96,39 3. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap *) % 97,30 4. Bayi mendapatkan ASI Eksklusif % 87,61 5. Pertumbuhan Balita dipantau % 93,91 6. Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar % 38,92 7. Penderita hipertensi yang berobat teratur % 14,68 8. Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan % 22,60 9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok *) % 43,54 10. Keluarga sudah menjadi anggota JKN % 43,14 11. Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih % 94,48 12. Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga % 88,73 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, 2023 Berdasarkan capaian Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Blora tahun 2022, terdapat beberapa indikator yang memiliki capaian rendah. Capaian terendah terlihat pada indikator penderita hipertensi yang berobat teratur (14,68%) yang terjadi karena penyakit dirasakan tidak terlalu mengganggu sehingga terdapat keengganan melanjutkan pengobatan untuk menstabilkan kondisi. 2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diukur dengan aspek fasilitas dan infrastruktur wilayah dengan komponen: (i) Kebinamargaan; (ii) sumber daya air; (iii) keciptakaryaan; (iv) penataan ruang; dan (v) bangunan gedung. Lima komponen tersebut berkontribusi langsung pada kelancaran aktivitas perekonomian, aktivitas pelayanan publik, aktivitas sosialkemasyarakatan, dan fasilitas umum yang nyaman, aman, dan tangguh. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur dalam RPJMD 2021-2026 adalah: (1) Persentase jalan mantap; (ii) Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi; (iii) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang; (iv) Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan

II-78 aman; (v) Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak dan aman. Tabel II.49 menunjukkan capaian kinerja pada indikator penyelenggaraan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ada dalam RPJMD Kabupaten Blora 2021-2026 selama periode 2018-2022. Tabel II.49 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2022 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 1. Persentase jalan mantap % 56,37 60,27 63,7 64,31 67,05 2. Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi % 31,5 31,5 44,14 45,54 50,24 Indikator Lainnya Sub bidang kebinamargaan 3. Panjang jembatan baru yang terbangun Km 0,148 0,018 1 0,024 0,012 4. Persentase jalan kondisi baik % 43,55 48,12 22,29 40,36 39,75 5. Persentase jembatan kondisi baik % 86,06 90 86,06 86,06 0,9 6. Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan kondisi baik % 100 100 100 100 100 Sub bidang sumber daya air 7. Persentase saluran irigasi Kabupaten dalam kondisi baik % 33,79 43,51 44,13 51,03 51,8 8. Persentase embung kondisi baik % 57,75 63 51,67 52,5 52,5 9. Persentase waduk kondisi baik % 90 90 90 90 90 Sub bidang keciptakaryaan 10. Tingkat kualitas jalan lingkungan (jalan tanah menjadi perkerasan paving blok) % 70 80 82 80 NA 11. Panjang jalan lingkungan /lokal Km 2.961 2.961 2.981 2.991 NA 12. Panjang saluran drainase dalam kondisi baik ( drainase jalan lingkungan) Km 500 560 580 560 168,665 13. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. % 89,68 88,03 (tanpa poin kontinuitas dan kemudahan akses) 89 90 90,56 Prosentase rumah tangga mengakses air minum yang layak % NA NA NA NA 93 Prosentase rumah tangga mengakses air minum yang aman % NA NA NA NA 9,5 Prosentase rumah tangga mengakses air minum melalui jaringan perpipaan % NA NA NA NA 25 Prosentase rumah tangga mengakses air minum melalui bukan jaringan perpipaan % NA NA NA NA 75 14. Persentase Rumah tangga mengakses sanitasi yang layak dan aman % 94 95 95 70 70,71 Persentase Rumah tangga mengakses sanitasi yang layak % NA NA NA NA 95.6 Persentase Rumah tangga mengakses sanitasi yang aman % NA NA NA NA 1,4 15. Panjang turap/talud/ beronjong di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor km NA NA NA NA 4,79

II-79 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Sub bidang penataan ruang 16. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital. Doku men 11 analog, 7 digital 11 analog, 7 digital 1 0 2 17. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan % 100 100 100 100 100 18. Jumlah kasus pelanggaran terhadap RTRW kasus 0 0 0 0 0 Sub bidang Bangunan Gedung 19. Persentase bangunan gedung perkantoran dan gedung non perkantoran selesai dibangun % 1 1 1 1 1 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora, 2023 Dari tabel kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di atas, tercatat persentase saluran irigasi Kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2022 dicapai 51,80% dari keseluruhan panjang jaringan irigasi 216.021 km dan persentase embung kondisi baik sebesar 52.50%. Adapun daerah irigasi kondisi baik berada pada luasan 6.707 ha. Pembangunan irigasi masih perlu diprioritaskan karena berpengaruh pada produktivitas pertanian yang berpengaruh pada ketersediaan pangan. Kekuatan yang dimiliki Kabupaten Blora dalam mendukung penyediaan sumber air adalah adanya dua waduk dan saat ini dalam kondisi baik 90%. Kedua waduk tersebut adalah Waduk Tempuran dan Waduk Greneng. Waduk ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kesesuaian pemanfaatan ruang telah mencapai 100% sehingga kondisi ini perlu untuk dipertahankan dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi secara terus menerus guna menciptakan daya dukung yang baik dalam penyelenggaraan tata ruang. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota sebesar tercatat sebesar 90,56% pada tahun 2022, meningkat dari tahun 2021 sebesar 90%. Hal ini berarti ada 9,46 % yang belum terlayani. Adapun layanan air minum perkotaan (PDAM) saat ini telah meberikan layanan pada 228.844 kepala keluarga. Isu air minum terkait juga dengan faktor alam yang menentukan persediaan air baku. Isu prioritas lain adalah penyediaan air minum yang sehat. Pemerintah Kabupaten Blora terus berusaha untuk memenuhi pencapaian target penyediaan air minum dengan segala keterbatasan yang ada. Usaha yang

II-80 dilakukan diantaranya pengusulan pemanfaatan air baku Bendungan Randugunting untuk air minum. Pemerintah Kabupaten Blora belum mampu membangun sendiri jaringan SPAM karena anggaran yang sangat terbatas sehingga mengajukan ke Pemerintah Pusat untuk dibangun SPAM Regional. Saat ini sedang dilakukan studi penyediaan SPAM regional Randugunting yang akan melayani wilayah Kabupaten Blora, Rembang dan Pati. Nantinya Pemkab Blora akan mendapatkan alokasi air minum sebesar 100 liter/detik, sedangkan Rembang dan Pati masing-masing 50 liter/detik. Selanjutnya juga akan dibangun Bendungan Cabean oleh Pemerintah Pusat untuk penyediaan irigasi di Blora dan Pati. Harapannya nantinya juga dialokasikan penyediaan air baku untuk air minum. Saat ini proses pembangunan sudah memasuki proses pembebasan lahan dan tahun 2024 dapat dimulai proses konstruksinya. Capaian akses sanitasi yang layak dan aman pada tahun 2021 sebesar 70 % dan tahun 2022 meningkat menjadi 70,71%. Hal ini dipicu peningkatan kesadaran masyarakat dan adanya bantuan pemerintah melalui Program PAMSIMAS. Angka capaian akses air minum dan sanitasi masih belum menggambarkan kondisi riil. Perlu dilakukan survei yang komprehensif untuk mengukur capaian yang sebenarnya. Berkaitan hal bangunan gedung, Pemerintah Kabupaten Blora berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pembangunan utamanya untuk gedung-gedung instansi vertikal yang secara teknis tidak mempunyai kemampuan untuk membangun. Pembangunan gedung vertikal yang lebih dari tiga lantai masih sangat jarang di Kabupaten Blora, namun demikian kemampuan TABG perlu terus ditingkatkan untuk menilai kelayakan bangunan baik bangunan milik pemerintah maupun non pemerintah. Pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi juga perlu terus dilakukan untuk meningkatkan keahlian. Diperlukan pendataan yang akurat terkait keberadaan dan pengklasifikasian penyedia jasa konstruksi yang ada di Kabupaten Blora. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota sebesar tercatat sebesar 90,56% pada tahun 2022, meningkat dari tahun 2021 sebesar 90%. Hal ini berarti ada 9,46 % yang belum terlayani. Adapun layanan air minum perkotaan (PDAM) saat ini telah memberikan layanan pada 228.844 kepala keluarga.

II-81 Isu air minum terkait juga dengan faktor alam yang menentukan persediaan air baku. Isu prioritas lain adalah penyediaan air minum yang sehat. Capaian akses sanitasi yang layak dan aman pada tahun 2021 sebesar 70 % dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 70,71%. Peningkatan akses dipicu oleh peningkatan kesadaran masyarakat dan adanya bantuan pemerintah melalui Program PAMSIMAS. Pada bidang tata ruang, Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang selain tersedianya dokumen perencanaan tata ruang baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041. Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber-HPL/HGB Kabupaten Blora sebesar 1,10 % dengan ruang terbuka publik saat ini telah tersedia sebanyak 128 area. Sementara itu untuk kasus alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan di dalam RTRW juga masih terjadi di Kabupaten Blora. Dukungan layanan pembuangan berupa IPLT tingkat kabupaten saat ini terdapat 1 (satu) buah yang diharapkan dapat ditingkatkan guna perluasan layanan pada masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan bersih. Kondisi jalan dan jembatan sebagai infrastruktur utama konektivitas wilayah menjadi prioritas pembangunan. Kabupaten Blora dilewati jaringan jalan penghubung antar Kabupaten dan Propinsi Jawa Tengah ke Propinsi Jawa Timur sebagaimana gambar berikut. Gambar II-25 Jaringan Jalan Nasional, Provinsi dan Prioritas Kabupaten di Kabupaten Blora tahun 2022 Secara detail, kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Blora disajikan dalam tabel II.50 berikut ini.

II-82 Tabel II.50 Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Blora tahun 2018-2022 Capaian Indikator Satuan 2018 2019 2020 2021 2022 Total Jalan Nasional (km) km 38.48 38.48 38.48 38.48 38.48 Total Jalan Provinsi (km) km 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08 Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Baik (km) km 527.35 582.68 269.93 488.65 481.35 Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Baik (%) % 43.55 48.12 22.29 40.36 39.75 Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Sedang (km) km 155.29 147.09 501.46 289.99 330.51 Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Sedang (%) % 12.82 12.15 41.41 23.95 27.30 Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Rusak Ringan (km) km 304.10 285.56 412.45 107.71 63.96 Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Rusak Ringan (%) % 25.11 23.58 34.06 8.89 5.28 Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Rusak Berat (km) km 224.10 195.51 27.00 324.49 335.02 Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Rusak Berat (%) % 18.51 16.15 2.24 26.80 27.67 Total Jalan Kabupaten/Kota (km) km 1,210.84 1,210.84 1,210.84 1,210.84 1,210.84 Jembatan kondisi baik meter 86.06 90.00 86.06 NA 312.10 Jembatan kondisi sedang meter 8.20 8.40 8.00 NA NA Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora, 2023 Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blora berdasaran Keputusan Bupati Nomor 620/293/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Blora yakni 1.210,84 km. Jalan kondisi baik masih pada tingkat 39,75%, dan 32,95% berada pada kondisi rusak (ringan dan berat). Kondisi jalan baik dan sedang berfluktuasi pada setiap tahunnya. Kondisi cuaca, kondisi tanah, banyaknya kendaraan berat dan kontruksi jalan jalan sangat berpengaruh pada keawetan jalan. Akhir-akhir ini sering cuaca tidak menentu dengan seringnya hujan di musim kemarau. Banyaknya kendaraan berat terutama truk pengangkut pasir menyebabkan jalan lebih cepat rusak. Apalagi pada jalan dengan perkerasan aspal yang lebih mudah mengelupas. Oleh karena itu kebijakan yang diambil sekarang untuk perkerasan jalan diarahkan dengan rigid beton agar umur jalan lebih awet.

II-83 Kondisi jalan menentukan kelancaran konektivitas antar wilayah yang berpengaruh pada mobilitasdan berpengaruh pada biaya ekonomi. Hal ini menjadi dasar dalam memprioritaskan pembangunan di kabupaten Blora. Sementara jalan provinsi di wilayah Kabupaten Blora memiliki panjang 99,08 km (sedang diusulkan penambahan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi sepanjang 46,16 km) dan jalan nasional dengan panjang 38,48 km. Penyediaan sarana prasarana wilayah yang baik dipengaruhi banyak faktor, ada yang dapat dikontrol oleh regulasi, di antaranya adalah beban penggunaan jalan yang perlu mendapatkan prioritas. Sementara, aspek yang tidak dapat dikontrol adalah pengaruh perubahan iklim cuaca ekstrim secara global yang akan meningkatkan tingkat kerusakan jalan. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang termasuk layanan wajib dasar. Oleh karena itu, terdapat Standar Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi dengan capaian disajikan dalam grafik berikut. Gambar II-26 Capaian SPM PUPR Kabupaten Blora Tahun 2020-2021 2.1.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Isu perumahan dan pemukiman dalam mendukung tema pembangunan adalah bagaimana memfasilitasi supaya kebutuhan rumah pada kelompok masyarakat terdampak bencana atau relokasi proyek pembangunan. Selain itu juga memfasilitasi lingkungan perumahan berada dalam kondisi tertata aman, nyaman, sehat. Kawasan perumahan dan pemukiman yang sehat berkontribusi meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga lebih sehat, lebih produktif, dan lebih tangguh. Oleh karena itu isu kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni menjadi isu prioritas. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman disajikan dalam tabel berikut. 90 70 90,56 70,71 0 20 40 60 80 100 RT dengan Akses Air Minum RT dengan Akses Sanitasi 2020 2021

II-84 Tabel II.51 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021-2026 (Komponen Indikator Tingkat pembangunan infrastruktur daerah) 1. Persentase rumah layak huni % 68,45 68,56 68,56 66 66,22 2. Persentase kawasan perkotaan non kumuh % 99,67 73,56 Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lainnya 3. Luasan Kawasan Kumuh di perkotaan Ha 29,44 18,01 18,01 347.25 S Sk Baru 374,1 4. Pemakaman Umum yang terpelihara Kawasan 24 24 24 24 NA 5. Jumlah peningkatan kualitas RTLH Unit 822 1770 1278 1261 970 6. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten (SPM) % 100 100 100 100 100 7. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program % 100 100 100 100 100 8. Jumlah Rumah tidak layak huni unit 90.726 89.006 87.543 87.543 85.350 9. Jumlah rumah layak huni unit 161.969 1.720 165.152 165.152 167.309 Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Bupati Blora Nomor:663/515/2022 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Blora, luasan total kawasan kumuh seluas 369,28 ha menyusut dari Keputusan Bupati Blora Nomor 663/315/2020 yang menyatakan luasan kumuh seluas 474,51 Ha. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora dalam penanganan kawasan kumuh. Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Blora tersebar di tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Cepu (150,92 ha), Kecamatan Blora (134,96 ha), Kecamatan Randublatung (36,19 ha), Kecamatan Kunduran (16,67 ha), Kecamatan Ngawen (18,93 ha), dan Kecamatan Jepon (9,62 ha). Melalui program KOTAKU, pada tahun 2021 terdapat penurunan luasan kumuh pada dua kelurahan dengan total penurunan sebesar 21,81 ha, dengan rincian 16,35 ha di Kelurahan Sonorejo dan 5,46 ha di Kelurahan Tegalgunung. Isu lain yang masih mengemuka adalah RTLH di Kabupaten Blora. Percepatan penanganan RTLH membutuhkan kerjasama berbagai sektor yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta (CSR). Pembiayaan penangan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni berasal

II-85 dari berbagai sumber selain APBD, yaitu dana DAK, dana APBD Provinsi, dana Program BSPS, dana CSR Bank Jateng dan BAZNAS. Hambatan penanganan RTLH terutama adalah status kepemilikan rumah, yaitu bukan hak milik atau menempati lahan yang tidak sah. Selain kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni, isu strategis lain adalah adanya backlog perumahan di Kabupaten Blora yang perlu mendapatkan perhatian meskipun tidak memiliki nomenklatur khusus dalam skema program/kegiatan/sub kegiatan urusan perumahan dan pemukiman. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman termasuk layanan wajib dasar, oleh karena itu memiliki Standar Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi. Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Blora sebagai berikut: Tabel II.52 Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman NO JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN REALISASI 2018 2019 2020 2021 2022 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100% 100% 100% 100% 100% 2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program oleh fasilitasi penyediaan rumah yang Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperlayak huni 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blora, 2023 Gambar II-27 Capaian SPM Perumahan Permukiman pada Pengadaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Blora Tahun 2018-2021 100 100 100 100 100 100 100 100 0 50 100 150 RLH untuk Korban Bencana RLH untuk relokasi program pemerintah 2018 2019 2020 2021

II-86 2.1.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daya saing suatu daerah dapat meningkat jika ditunjang dengan lingkungan yang kondusif. Kondusivitas wilayah diukur melalui aspek Gangguan Keamanan dan Ketertiban dengan komponen pembentuknya adalah Penanganan Penyakit masyarakat, Penanganan Kriminalitas, dan Penanganan Pelanggaran K3. Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar dari Perangkat Daerah Satuan Polisi dan Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora. Regulasi yang mendasari adalah (i) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (ii) Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; (iii) Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan (iv) Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Gambaran penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Blora periode 2018- 2022 ditampilkan pada tabel berikut: Tabel II.53 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO URAIAN SATUAN CAPAIAN KINERJA 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021-2026 1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten % 85 85 85 85 85 2. Angka kriminalitas Kasus 64 151 135 129 125 3. Jumlah Kriminalitas Kejadian 172 155 135 129 125 4. Jumlah Demonstrasi Kejadian 2 2 2 6 8 5. Cakupan patroli petugas Satpol PP % 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 6. Jumlah Polisi Pamong Praja Orang 222 189 181 180 180 7. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 3,65 3,88 4,8 4,9 4,8 8. Jumlah Linmas Orang 7.248 7.288 7.318 7326 7326 9. Jumlah Pos Siskamling Unit 2.559 2.559 2.559 2.559 2.559 10. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Orang 100 100 100 100 100

II-87 NO URAIAN SATUAN CAPAIAN KINERJA 2018 2019 2020 2021 2022 penegakan hukum Perda dan perkada 11. Jumlah warga negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Orang NA NA 13 9.246 4.000 12. Persentase (%) penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal % 0 0 0 100 NA 13. Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Orang NA NA 599.006 599.006 723.809 14. Persentase (%) penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dinyatakan sah/legal % 0 0 0 100 NA 15. Persentase (%) penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) sampai dinyatakan sah/legal % 0 0 0 0 0 16. Persentase jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi % 100 100 100 100 100 17. Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana Orang 400 400 200 400 400 18. Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana % 100 100 100 100 100 19. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%) % 100 100 100 100 100 20. Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana % 100 100 100 100 100 21. Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana % 100 100 100 100 100 22. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan % 55,67 76,56 55,67 35 50 23. Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran % 1 1 1 1 1

II-88 NO URAIAN SATUAN CAPAIAN KINERJA 2018 2019 2020 2021 2022 (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangka t Daerah 24. Jumlah penanganan kebakaran yang sesuai standar (sesuai dengan time response) Kejadian 25 27 24 17 24 25. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah WNI memperol eh layanan penyelam atan dan evakuasi korban kebakara n 59 57 47 49 48 26. Jumlah Korban bencana Meninggal Orang NA NA NA 0 0 Luka Orang NA NA NA 0 0 Hilang Orang NA NA NA 0 0 Mengungsi Orang NA NA NA 0 0 27. Jumlah Desa Tangguh bencana Desa NA NA NA 20 NA 28. Jumlah sistem peringatan dini cuaca, iklim, dan kebencanaan Unit 0 2 2 2 2 Sumber: Badan Penanggulangan Bendaca Daerah Kabupaten Blora, 2023 Gambar II-28 Angka Kriminalitas di Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 Kejadian gangguan trantibum tidak bisa sepenuhnya dicegah, probabilitas kejadian selalu ada serta berpeluang kemunculannya. Kabupaten Blora masih memerlukan peningkatan sumberdaya penyelenggaraan layanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Hal ini diindikasikan dari Cakupan patroli petugas Satpol PP baru 56.25% di tahun 2022 jumlah personil 180 orang. Penyelesaian pelanggaran K3 di angka 85%, dan kriminalitas tercatat 125 kejadian di tahun 2022. Adapun penyelesaian 278 172 155 135 129 0 100 200 300 2017 2018 2019 2020 2021

II-89 pelanggaran perda terus diupayakan guna menciptakan kepatuhan di masyarakat. tahun 2020 dari 258 pelanggaran 81% diantaranya tertangani, tahun 2021 terdapat 82,2% tertangani dari 608 pelanggaran di masyarakat dan di tahun 2022 terdapat 59 pelanggaran dengan 83% tertangani. Gambar II-29 Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 Bencana merupakan kondisi yang tidak sepenuhnya mampu dikontrol, namun diupayakan mitigasi yang tepat untuk memperkecil risiko dampak bencana. Masalah sarana prasarana kesiapsiagaan bencana menjadi prioritas di masa sekarang dan mendatang karena dampak perubahan iklim semakin kompleks dan menjadi ancaman global. Desa tangguh bencana perlu mendapatkan perhatian sebagai basis pengembangan sistem mitigasi bencana. Masyarakat hingga level RT/RT perlu memahami sistem peringatan dini cuaca, iklim, dan kebencanaan berupa Early Warning System (EWS). Kondisi positif yang dimiliki Blora saat ini, Tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Blora Tahun 2021-2025. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan panduan pengembangan kapasitas penanggulangan bencana yang kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan selama lima tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan masukan pemangku kepentingan, RPJMD, serta kondisi dan prediksi kebencanaan daerah, RPB menjadi dokumen acuan pengembangan penanggulangan bencana di Kabupaten Blora yang terpadu, terencana, sistematis, dan kolaboratif. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengembangkan Kelurahan dan Desa Tangguh Bencana melalui pelatihan dan simulasi Penanggulangan Bencana pada 61 desa/kelurahan. Perkembangan penyiapan masyarakat dalam mitigasi bencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 3,41 3,65 3,88 4,8 4,9 0 2 4 6 2017 2018 2019 2020 2021

II-90 Tabel II.54 Perkembangan Penyiapan Masyarakat Tangguh Bencana untuk Mitigasi Risiko Bencana di Kabupaten Blora Tahun 2018- 2022 Capaian Kinerja No Uraian Satuan 2018 2019 2020 2021 2022 1. Jumlah Desa yang mendapat pelatihan simulasi penanggulanan bencana Desa 18 8 3 20 25 2. Jumlah Kelurahan yang mendapat pelatihan simulasi penanggulanan bencana Kelurahan 3 0 0 3 0 3. Jumlah Kecamatan yang mendapat pelatihan simulasi penanggulanan bencana Kecamatan 7 7 16 4 4 4. Jumlah Orang yang mendapat pelatihan simulasi penanggulanan bencana Orang 320 440 445 690 45.563 Sumber: Badan Penanggulangan Bendaca Daerah Kabupaten Blora, 2023 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat termasuk urusan wajib dasar, sehingga memiliki Standar Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel II.55 Indikator SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat NO JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR 2018 2019 2020 2021 2022 1. Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100% 100% 100% 100% 100% 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2% 2% 3% 15,83% 5% 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Badan Penanggulangan Bendaca Daerah Kabupaten Blora, 2023

II-91 2.1.3.1.6. Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial merupakan salah satu permasalahan utama dalam urusan sosial. Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti pembangunan kehidupan beragama. Target pembangunan sosial diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Gambaran penanganan PMKS atau PPKS di Kabupaten Blora periode 2018-2022 ditampilkan pada tabel berikut: Tabel II.56 Pencapaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Sosial di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Penyelenggaraan Urusan Sosial yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021-2026 1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tertangani % NA NA NA 0,87 0,87* Indikator Penyelenggaraan Urusan Sosial Lainnya 2. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial % 0,7 2,08 2 2 NA 3. Persentase PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar % 70 50 50 50 NA 4. Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya % 9 7 7 7 9 5. Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat % 100 100 100 100 100 6. Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial % 7 7 7 7 NA 7. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi % 21 22 22 22 28 8. Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial % 90,2 100 100 100 100 9. Jumlah Panti Sosial NA NA 25 24 28 10. Panti Sosial Asuhan Buah 21 21 21 21 23 11. Panti Sosial Bina Pasca Lara Kronis Buah 1 1 1 1 0 12. Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial % 100 75 80 80 NA 13. Jumlah PPKS yang ditangani Orang NA 68 52 176 189 14. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan % NA NA NA NA 28 Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

II-92 Cakupan penanganan PPKS selama periode 2018-2022 menunjukkan peningkatan, namun cakupan sasaran yang terlayani masih di angka 50%. Hal ini mengindikasikan meskipun skema bantuan dan intervensi penanganan PPPKS bertambah volume dan variannya, namun jumlah PPKS juga semakin bertambah banyak, sehingga cakupan stagnan di angka 50%. Sejauh ini dari 63.444 orang PPKS di tahun 2022 baru 0.87% yang tertangani Hal ini juga terdeteksi dari data Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 7%. Demikian pula data Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya hanya mencapai 7%. Salah satu dari kategori PPKS adalah orang miskin. Persolan bantuan sosial untuk kemiskinan menghadapi maslah klasik soal akurasi data. Istem pndataan yang eragam dari skema pemerintah pusat berkontribusi pada masaah akurasi data. Di samping itu, persoalan dari karakter masyarakat yang berperilaku memaksimalkan peluang bantuan juga berdampak pada bias akurasi data. Selanjutnya untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial terkait perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota tahun 2021 sebanyak 400 warga dan tahun 2022 sebanyak 300 warga, adapun data lainnya disajikan dalam tabel berikut. Tabel II.57 Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR PECAPAIAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti (%) NA 24 27 155 135 2 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%) NA 6 3 11 18 3 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%) NA 38 22 10 16 Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora, 2023

II-93 Gambar II-30 Capaian SPM Urusan Sosial di Kabupaten Blora Tahun 2019-2022 Pembangunan kesejahteraan sosial tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pemerintah tapi harus ada peran serta dari masyarakat yang dalam hal ini bisa diwadahi dengan sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang disebut dengan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). Keberadaan WKSBM menjadi aset daerah bagi upaya mencari solusi berbagai masalah sosial di daerah itu. Apabila terjadi persoalan di tatanan lingkungan maka WKSBM bisa hadir untuk mencari solusi. Hingga tahun 2021, di Kabupaten Blora persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial mencapai 80%. Pada masa mendatang, diharapkan setiap kelurahan memiliki WKSBM sehingga penanganan masalah kesejahteraan sosial semakin efisien. 2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar 2.1.3.2.1 Tenaga Kerja Kewenangan pemerintah kabupaten terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Capaian kinerja pembangunan untuk bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Blora selama periode 2018-2022 ditampilkan pada tabel berikut: 24 27 155 135 6 38 3 22 11 10 18 16 2019 2020 2021 2022 Disabilitas yang direhabilitasi Lansia yang direhabilitasi Gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi

II-94 Tabel II.58 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 1. Tingkat pengangguran terbuka % 3,26 3,89 4,89 3,81 3,70 * 2. Persentase peserta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%) % 64,11 65 30,35 38,75 63,8 3. Jumlah peserta pelatihan Orang 520 747 537 591 969 4. Jumlah peserta pelatihan yang diterima kerja Orang 333 333 163 229 234 5. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Orang 2,387 2,99 1,999 NA 4.708 6. Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja (%) % 96,74 95 95,11 96,19 72,3 7. Tingkat partisipasi angkatan kerja % 72,81 68,35 71,9 70,54 75,08 8. Persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan penawaran tenaga kerja (%) % 64,11 57,08 44,25 35,89 64,4 9. Jumlah Penawaran Tenaga Kerja Pena waran 3.724 5.238 4.518 6.765 6.947 10. Rasio UMK terhadap KHL (%) % 92,4 95 94 NA NA 11. Jumlah tenaga kerja yang memperoleh Jamsostek/ BPJS Ketenagakerjaan Orang 11.976 13.613 18.742 21.452 35.170 12. Proporsi peserta BPJS Ketenagakerjaan % NA NA NA NA NA 13. UMK Kab. Blora Rp 1.564.000 1.690.000 1.834.000 1.894.000 2.040.080,17 14. Kebutuhan Hidup Layak Rp 1.445.136 1.450.000 1.723.960 NA NA 15. Jumlah penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SD/ sederajat/ lebih rendah orang 283.308 241.708 182.010 176.019 194.144 16. Jumlah penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMP/sederajat orang 78.350 85.546 85.506 82.942 87.765 17. Jumlah penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMA/sederajat/lebih tinggi orang 85.550 87.474 142.791 148.184 156.816 18. Jumlah penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Diploma/sederajat/ lebih tinggi orang 29.661 33.627 57.706 59.871 61.645 Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora, 2023

II-95 Gambar II-31 Rasio Angkatan Kerja yang Bekerja di Kabupaten Blora pada Tahun 2018-2022 Tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Blora tahun 2022 (3,70) lebih rendah dibandingkan TPT Jawa Tengah (5,19). Hal ini berarti penyerapan lapangan kerja di Blora lebih baik dibanding rerata kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan peningkatan peluang kerja yang dimanfaatkan oleh penduduk produktif. Gambar II-26 dan II-27 menunjukkan pada tahun 2022 terjadi peningkatan rasio penempatan, namun rasio angkatan kerja yang bekerja mengalami penurunan. Hal ini diduga terjadi karena adanya migrasi keluar untuk bekerja. Gambar II-32 Rasio Penempatan Terhadap Penawaran Kerja di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 Persentase peserta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja pada tahun 2022 sebesar 63,80%, mengindikasikan bahwa tingkat kecocokan kualifikasi pencari kerja masih di bawah ekspektasi pasar. Namun angka ini meningkat tajam dari 38% di tahun 2021 yang menunjukkan perbaikan kesempatan kerja pada kualifikasi yang tersedia. Pada tahun 2022, data menunjukkan penempatan tenaga kerja terhadap penawaran kerja meningkat hampir dua kali lipat dari 2021 menjadi 64,4%. Jika memperhatikan faktor gender, pada tahun 2022 perempuan berusia 15 tahun sebanyak 62,38% telah memasuki dunia kerja. Khusus pekerja migran yang diberangkatkan ke luar negeri tahun 2021 sebanyak 33 orang dan meningkat menjadi 171 orang 96,74 95 95,11 96,19 72,3 0 50 100 150 2018 2019 2020 2021 2022 64,11 57,08 44,25 35,89 64,4 0 20 40 60 80 2018 2019 2020 2021 2022

II-96 pada tahun 2022. Rasio UMK terhadap KHL di angka 94%, dimana UMK sebesar Rp. 1.834.000 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Kebutuhan Hidup Layak Rp.1,723,960 pada perhitungan tahun 2020. Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Blora saat ini masih menjadi kendala untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, sehingga ke depan diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intensif dan lebih luas dengan stakeholder terkait guna meningkatkan link and match di pasar kerja daerah maupun luar daerah (regional, nasional dan luar negeri) serta upaya pemberdayaan pekerja untuk kewirausahaan baik dalam konteks untuk usaha mandiri maupun untuk kelembagaan usaha. Urusan tenaga kerja perlu ditangani lebih intensif dengan pendekatan kemitraan, berbasis komunitas, dan mendorong inovasi masyarakat. Kemitraan dengan kelompok asosiasi pengusaha dan profesional lain di Kabupaten Blora berpeluang mendapatkan kesempatan penyerapan tenaga kerja lebih besar. 2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan keberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Kondisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Blora selama periode 2018- 2022 ditampilkan pada tabel berikut: Tabel II.59 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO. PROGRAM/INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 1. Jumlah Focal point aktif Unit 41 43 43 45 NA 2. Indeks Pembangunan Gender % 83,79 83,96 83,88 84.59 84.92 3. Indeks Pemberdayaan Gender % 70,72 65,59 64,37 64,36 62,64 4. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 5 5 5 5 NA 5. Jumlah anggota DRPD Perempuan Orang 8 6 5 5 4 6. Jumlah perempuan pada jabatan eselon II Orang NA NA NA 2 3 7. Jumlah pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten Unit 7 2 2 2 2 8. Persentase SKPD menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD % 90 90 90 90 NA 9. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kasus 38 14 0 20 18 10. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan % 100 100 100 100 100 11. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih % 100 100 100 100 100

II-97 NO. PROGRAM/INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS 12. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu % 100 100 100 100 100 13. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak % 100 100 100 100 100 14. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum % 100 100 100 100 100 15. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan % 100 100 100 100 100 16. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan % 100 100 100 100 100 17. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu % 100 100 100 100 100 18. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur % 0 0 0 0 0 19. Jumlah Kelompok anak termasuk forum anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan Kelompok 8 5 16 16 16 Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora, 2022 Capaian pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Blora sebesar 84,92 lebih rendah dari IPG tingkat Nasional (91,63) dan Provinsi Jawa Tengah (92,83). Hal ini menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran rata-rata. Akses, partisipasi, kontrol, dan penerimaan manfaat pembangunan untuk perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Demikian pula Indek Pemberdayaan Gender (IDG), capaian IDG Kabupaten Blora sebesar 62,64 lebih rendah dari IDG tingkat Nasional (76,69) dan Provinsi Jawa Tengah (73,78). Capaian kinerja IDG tahun 2022 juga menunjukkan hasil yang lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2021 (64,36). Rendahnya IDG menunjukkan masih rendahnya kontribusi tiga hal, yaitu: (i) persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, (ii) keterwakilan perempuan dalam parlemen, dan (iii) keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi, dan teknisi. Ketertinggalan pemberdayaan gender terkonfirmasi juga dari data Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 5% dari idealnya 20%.

II-98 Gambar II-33 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Blora Tahun 2018- 2021 Data ini menunjukkan upaya pembangunan gender belum optimal, meskipun sudah memiliki 45 focal point gender dan persentase SKPD menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD sebesar 90%. Salah satu dampak adanya kesenjangan gender adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 20 kasus di tahun 2021 dan 18 kasus pada tahun 2022. Idealnya, frekuensi kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi sama sekali. Pemberdayaan anak direpresentasikan dengan adanya jumlah Kelompok anak termasuk forum anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan sebagai wadah untuk memperjuangkan hak-hak anak. Di Kabupaten Blora sudah terbentuk 16 kelompok forum anak di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan. Tantangan ke depan yang harus diselesaikan adalah menciptakan kondisi untuk mendukung transformasi budaya adil gender di masyarakat untuk mendukung pembangunan yang inklusif. Untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan perempuan Kabupaten Blora sudah memiliki jumlah pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten sebanyak 2 buah. Pemberdayaan dan perlindungan anak berperan strategis mendukung pencapaian pembangunan berkeadilan dan pada gilirannya menuju masyarakat sejahtera. Pembangunan kesetaraan dan keadilan gender menyasar pada semua aspek kehidupan, untuk menguatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia yang kompetitif. 83,79 70,72 83,96 65,59 83,88 64,37 84,56 64,37 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 IPG IDG 2018 2019 2020 2021

II-99 2.1.3.2.3 Pangan Masalah pangan merupakan tantangan kritis di masa mendatang menurut prediksi trend 2023, sehingga upaya mewujudkan ketahanan pangan, termasuk di daerah menjadi sangat krusial dan harus menjadi prioritas. Kondisi pangan di wilayah Kabupaten Blora relatif aman baik dari sisi ketersediaan maupun pola konsumsi pangan oleh masyarakat (tercermin dari angka/skor Pola Pangan Harapan). Meskipun demikian, perlu strategi keberlanjutan untuk kecukupan di masa mendatang. Data FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) yang merupakan peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2022 menunjukkan terdapat 41 desa di Kabupaten Blora yang tersebar di 14 kecamatan masuk prioritas 1 (satu) penangan kerentanan pangan. Desa-desa tersebut diantaranya Desa Bangkleyan dan Desa Gempol Kecamatan Jati, Desa Ngliron, dan Desa Bodeh Kecamatan Randublatung, Desa Megeri dan Ngeblak Kecamatan Kradenan. Intervensi dapat dilakukan dengan menyasar aspek-aspek yang berkontribusi terhadap ketahanan dan kerentanan pangan, seperti produksi, distribusi, akses, stabilitas harga dan konsumsi. Gambar II-34 Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Blora Tahun 2022 Secara rinci perkembangan pembangunan bidang pangan di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel berikut ini.

II-100 Tabel II.60 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 1 Jumlah desa rawan pangan Desa 4 8 4 4 4 2 Jumlah desa rentan pangan yang tertangani Desa 4 4 0 2 1 3 Skor Pola Pangan Harapan % 84,6 85,1 90,5 88 93,9 4 Tingkat Konsumsi protein hewani gram/ kap/ hari 56,73 61,23 16,4 24,58 85,5 5 Tingkat konsumsi energi kkal/ kap/hari 1.898,79 2.225,18 2.178,20 2.176,00 2.128,00 6 Ketersediaan Energi Per Kapita Kkal/kap/hari 3.178 3.169 3.063 3.372 3.865 7 Ketersediaan Protein Per Kapita gram/kap/hari 143,8 127,26 122,45 142,23 109,84 ● Daging sapi dan kerbau Ton 627,77 686,33 756,86 788,87 1.098,88 ● Daging ayam Ton 2.490,94 1.079,66 2.449,78 2.646,50 3.460,95 ● Telur Ton 2.490,94 1.079,66 2.449,78 2.646,50 2.058,52 ● Susu Ton 13,17 5,89 33,6 33,6 0 ● Ikan Ton 184,66 238,55 321,64 322 610,36 9 Tingkat Konsumsi Protein hewani Gram/kapita/ha ri 56,73 61,23 16,4 24,58 85,5 10 Tingkat Ketersediaan Protein hewani Gram/Kap/Hari 143.80 127.26 122.45 142.23 109,84 11 Tingkat konsumsi energi Kkal/kap/hari 1.898,79 2.225,18 2.178,20 2.176,00 2.128 12 Tingkat Ketersediaan energi Kal/Kap/Hari 3,178.00 3,169.00 3,063.00 3,372.00 3.865 13 Jumlah Desa Rawan Pangan desa 4 8 4 - 41 14 Jumlah desa rawan pangan yang tertangani desa 4 4 0 - 1 Sumber: Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, 2023 Indikator kualitas konsumsi pangan berupa skor PPH dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Semakin tinggi skor PPH berarti konsumsi pangan semakin beragam, bergizi seimbang dan aman. Terdapat 9 kelompok pangan terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta kelompok pangan lainnya. PPH digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Pada tahun 2021, skor PPH Kabupaten Blora masih 88, namun pada tahun 2022, skor PPH naik secara signifikan menjadi 93,9 sehingga telah dapat mencapai standar SDG. Pencapaian tersebut dapat terus ditingkatkan dengan

II-101 dukungan produksi beras yang terus meningkat hingga mencapai 378.276 kg per tahun pada tahun 2022. Hal yang sama juga terjadi pada produksi daging dan ikan yang terus meningkat untuk mendorong kualitas konsumsi pangan yang unggul. Upaya peningkatan ketahanan pangan daerah harus terus diupayakan melalui peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan keamanannya sehingga kebutuhan masyarakat akan pangan dapat terpenuhi secara lebih merata dan berkesinambungan. Disamping itu promosi konsumsi pangan beragam dan bergizi. Pemenuhan ketahanan pangan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Mitra kerja dalam urusan ketahanan pangan adalah Kementerian Pertanian, Bulog, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Dewan Ketahan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan mitra kerja dari masyarakat adalah gabungan kelompok tani, kelompok tani, Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM), dan Toko Tani Indonesia (TTI) yang berperan dalam produsen dan distribusi beras subsidi masyarakat dan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang merupakan sebuah gerakan sebagai solusi pemenuhan pangan keluarga yang sehat dan kaya akan kandungan gizi baik, sehingga mampu menekan angka stunting. Pekarangan Pangan Lestari (P2L) merupakan upaya untuk meningkatkan ketersediaan, aksesbilitas dan pangan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman B2SA) serta berorientasi meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan program pengembangan model rumah pangan yang dibangun dalam suatu kawasan (dusun, desa, kecamatan) dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga melalui penyediaan aneka sayur dan buah serta sumber protein. Peran masyarakat untuk membangun ketahanan angan daerah perlu terus ditingkatkan untuk menggugah kesadaran mereka akan konsumsi pangan yang sehat, bergizi dan seimbang. Penguatan kelembagaan pangan daerah harus terus diperkuat untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan dan resilien terhadap kemungkinan bencana yang terjadi. 2.1.3.2.4 Pertanahan Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Keputusan Presiden No. 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang

II-102 Pertanahan yang meliputi 9 sub bidang yaitu 1) pemberian ijin lokasi; 2) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) penyelesaian sengketa tanah garapan; 4) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; 6) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8) pemberian ijin membuka tanah dan 9) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Gambaran urusan pertanahan di Kabupaten Blora tahun 2018- 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel II.61 Perkembangan Urusan Pertanahan di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Penyelenggaraan Urusan Pertanahan ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021-2026 1 Persentase penyediaan tanah untuk pembangunan % NA NA NA 100 100 Indikator lainnya 2 Tanah pemerintah yang sudah bersertifikat % NA NA 70 86 388 Adapun kewenangan Kabupaten Blora dalam bidang pertanahan adalah program sertifikasi tanah pemerintah. Data Tahun 2020 tanah pemerintah yang sudah bersertifikat pada tahun 2021 sebesar 86 % meningkat 16% dari tahun 2020 yang sebesar 70%, dan tahun 2022 sebesar telah mencapai 100%. Program pemerintah pusat dalam pembangunan Bendung Gerak Karangnongko seperti tertuang dalam Perpres 79 Tahun 2019, proses pembebasan lahan kawasan hutan produksi yang dikelola KHDTK UGM dan hutan lindung seluas 282,47 hektar terus dilakukan. Hambatan utama dalam penyelesaian ini adalah biaya pembebasan tanah di luar kawasan hutan yang mencapai 500 miliar rupiah untuk lahan seluas 103 hektar. Kegiatan yang gencar dilakukan oleh Kantor Pertanahan adalah sertipikasi lahan warga yang belum bersertifikat melalui Program PTSL untuk mendukung kebijakan reformasi agraria pada level nasional. 2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup Lingkungan hidup berkualitas menjadi salah satu komponen penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kualitas Lingkungan hidup ditunjukkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terdiri dari informasi status mutu air, mutu

II-103 udara, persampahan, kerentanan perubahan iklim. Sementara itu, untuk lahan kritis sebagai komponen daya dukung lingkungan menjadi kewenangan Balai Pengelolaan DAS Pemali Jratun, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghitungan IKLH Kabupaten Blora Tahun 2022 telah berpedoman pada Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pada penghitungan IKLH Kabupaten Blora Tahun 2021 terdapat tiga basis perhitungan yang berbeda, namun pada tahun 2022 hanya digunakan satu basis perhitungan sesuai peraturan yang terbaru sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel II.62 Capaian IKLH Kabupaten Blora Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2021 2021 (rumus 2022 lama) (rumus baru) (website) IKLH 73,37 74,63 70,25 72,5 68,11 63,38 71,31 IKA 62 51,25 50 49,3 49,31 50 54,29 IKU 90,63 91,07 76,46 89,5 89,5 76,46 87,81 IKL 68,96 79,83 80,77 80,9 60,85 60,87 70,02 Sumber: Dokumen Laporan IKLH Kabupaten Blora Tahun 2023 Trend Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora periode Tahun 2018 – 2022 secara umum mengalami peningkatan. Dengan peningkatan tersebut, mengindikasikan bahwa ada upaya perbaikan kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang lebih baik. Sebelum tahun 2020 penghitungan IKLH menggunakan rumus menggunakan formula perhitungan: IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL) Hasilnya Nilai IKLH Kabupaten Blora sebesar 72,50 dengan predikat baik (70 - < 90) pada tahun 2020. Kemudian muncul SE Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tentang Metode Penghitungan IKLH Tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan dengan menggunakan formula perhitungan IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL) Dengan rumus perhitungan baru, nilai IKLH kabupaten Blora tahun 2021 menurun menjadi 68.11 dengan predikat sedang (50 - < 70). Basis lain dalam penghitungan IKLH yang digunakan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian

II-104 Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat diakses pada website https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login. Dalam website tersebut, IKLH Kabupaten Blora kembali mengalami penurunan menjadi 63,38 dengan predikat sedang. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan IKLH menjadi 71,31 yang telah melebih target RPJM yang ditetapkan sebesar 70,42. Gambar II-35 Capaian SPM Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dalam lima tahun terakhir penurunan sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan RPJMD. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti adanya pencemaran pada sumber air, fluktuasi debit air akibat cuaca dan iklim, perilaku penggunaan air dari masyarakat serta erosi dan sedimentasi pada badan air serta penyediaan ruang terbuka hijau dan penanganan terhadap lahan kritis yang akan mendukung upaya konservasi air. Pada tahun 2022 luasan ruang terbuka hijau terdapat 1 ha dan luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 115 ha. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada periode 2018-2022 menunjukkan kondisi yang baik dan memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Untuk Nilai Indeks Kualitas Lahan, peningkatan terlihat pada kurun waktu yang sama. Penurunan IKLH secara agregat terjadi karena perubahan rumus perhitungan, sehingga fluktuasi nilai IKLH terjadi seperti dapat dilihat pada tabel di atas. Laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang meningkat memiliki peran yang cukup besar terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Penanganan dampak dari perubahan iklim dapat dilakukan melalui aksi mitigasi maupun aksi adaptasi guna meningkatkan resiliensi atau ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Berdasarkan data persebaran indeks kerentanan perubahan iklim di Jawa Tengah, Kabupaten Blora berada dalam 73 62 91 6975 51 91 80 70 50 7681 68 49 90 61 71 54 88 70 I N D E K S K U A L I T A S L H I N D E K S K U A L I T A S A I R I N D E K S K U A L I T A S U D A R A I N D E K S K U A L I T A S LAHAN 2018 2019 2020 2021 2022

II-105 kategori kerentanan sedang (skor indeks 3). Potensi terjadinya kekeringan ekstrim pada saat musim kemarau dan potensi terjadi peningkatan banjir pada musim penghujan masih sering terjadi di wilayah Kabupaten Blora. Terutama potensi banjir terjadi di sepanjang Sungai Bengawan Solo yang berada di Kecamatan Kradenan, Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Cepu. Data Emisi GRK Kabupaten Blora pada tahun 2022 adalah sebesar 2,93 GgCO₂eq yang semuanya berasal dari sektor pertanian. Sedangkan untuk sektor lain seperti: energi, transportasi, hutan dan lahan, industri dan persampahan tidak ada data yang tercatat pada aplikasi AKSARA dari Bappenas. Walaupun belum ada penghitungan, Kabupaten Blora mempunyai potensi dalam menyimpan cadangan karbon terutama berasal dari sektor kehutanan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kurang lebih 46 % wilayah Kabupaten Blora merupakan kawasan hutan atau seluas 90.674 hektar. Kedepan perlu dilakukan penghitungan data emisi dan potensi penurunan emisi GRK di semua sektor untuk memudahkan dalam melakukan mitigasinya. Aksi mitigasi yang sudah dilakukan berupa peningkatan penggunaan pupuk organik pada sektor pertanian dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada sektor hutan dan lahan. Jumlah timbulan sampah 5 tahun terakhir (2018-2022) mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022 jumlah timbulan sampah sebesar 103,415.45 m3 dan sampah yang dapat tertangani baru sebesar 73,97 persen. Sampah yang sebagaian besar berupa sampah rumah tangga tersebut terkumpul di 2 TPA, yaitu TPA Temurejo (Kecamatan Blora) dan TPA Cepu. Selain timbulan sampah rumah tangga, peningkatan aktivitas pelayanan (rumah sakit, industri, hotel dan lain sebagainya) juga akan menambah sumber pencemar dan volume limbah yang dihasilkan. Sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau yang biasa disebut limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) di Kabupaten Blora umumnya dihasilkan dari sampah medis dan industri. Pada Tahun 2022 di Kabupaten Blora terdapat 32.047.075 limbah B3 yang tertangani. Berikut daftar usaha/kegiatan yang telah memiliki izin tempat penyimpanan sementara Limbah B3.

II-106 Tabel.63 Usaha/Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3/Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 NO Nama Usaha/Kegiatan Alamat Masa Berlaku Izin 1 PT. SEGER SELAKSA ANUGRAH Jl. Raya Cepu - Randublatung Km. 8 Desa Ngraho Kecamatan Kedungtuban 28 November 2019 – 29 November 2024 2 Rumah Sakit Ibu dan Anak Nahdlatul Ulama Cakra Medika Jl.Gajah Mada Rt. 01 Rw. 08 Kelurahan Ngelo Kecamatan Cepu Riancian teknis 3 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu Jl. Ronggolawe No. 137 Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Izin TPS Limbah B3 sudah habis masa berlakunya 4 PT. Unggul Jaya Blora Jl. Raya Blora - Cepu Km. 10 Desa Tempellemahbang Kecamatan Jepon 23 Maret 2018 - 23 Maret 2023 (masa berlakunya habis) 5 PT. Pertamina EP Cepu (Regional 4 Zona 11 Cepu Field Jl. Gajah Mada Po. Box. 1 Cepu 6 Rumah Sakit Bhina Migas Medical Center Jl. Diponegoro No. 9 Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Riancian teknis 7 RSUD Dr. R. Soetijono Blora Jl. Dr. Sutomo No. 42 Blora Riancian teknis 8 Rumah Potong Hewan Unggas dan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Jl. Raya Blora - Randublatung Km 3 Desa Kamolan Kecamatan Blora Riancian teknis 9 Rumah Sakit Ibu dan Anak Annisa Blora Jl. RA. Kartini No. 7 Kelurahan Kunden Kecamatan Blora Riancian teknis 10 PT. Gendhis Multi Manis Jl. Raya Kunduran - Todanan Km. 7 Desa Tinapan Kecamatan Todanan 29 Deseember 2020 - 29 Desember 2025 11 UPTD Puskesmas Tunjungan Jl. Raya Tunjungan No. 80 Desa Tunjungan Kecamatan Tunjungan 29 September 2020 - 29 September 2025 12 UPTD Puskesmas Sambong Jl. Cepu - Blora Km. 6 Desa Sambong Kecamatan Sambong 13 UPTD Puskesmas Cepu Jl. Diponegoro No. 52 Kelurahan Balun Kecamatan Cepu 20 Januari 2021 – 20 Januari 2026 14 UPTD Puskesmas Ngawen Jl.Kawedanan No. 2 Kelurahan Ngawen Kecamatan Ngawen 19 Juni 2020 – 19 Juni 2025 15 UPTD Puskesmas Todanan Rt. 02 Rw. 03 Desa Todanan Kecamatan Todanan 20 Januari 2021 – 20 Januari 2026 16 SPBE PT. Patra Trading Cepu Jl. Gajah Mada No. 36 Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu - Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2023

II-107 Perizinan Lingkungan yang dilakukan di Kabupaten Blora merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Berikut disampaikan data persetujuan lingkungan usaha/kegiatan selama tahun 2022. Tabel.64 Data Persetujuan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Tahun 2022. No Nama Instansi/ Pemohon Alamat Jenis Usaha/ Kegiatan Persetujuan LIngkungan Persetujuan PKPLH Persetujuan DPLH SKKLH Persetujuan DELH 1 DPUPR Kabupaten Blora Jalan Nusantara No. 63 Telp. (0296) 531004, Blora 58214 Rencana Peningkatan Jalan Randublatung – Getas – Perbatasan Kabupaten Ngawi Keputusan Bupati Blora Nomor : 660.1/0636/2022 Tanggal : 14 Februari 2022 2 PT. Cakra Nusantara Medika Jl. Gajah Mada RT. 01 RW. 08 Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Nahdlatul Ulama Cakra Medika Keputusan Kepala DLH Kab. Blora Nomor : 660.1/2507/2022 Tanggal : 17 Mei 2022 3 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi Jl. Diponegoro No. 9 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora RS. Bhina Migas Medical Center Keputusan Kepala DLH Kab. Blora Nomor : 660.1/3238/2022 Tanggal : 9 Juni 2022 4 Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Jl. Gatot Subroto KM. 1 Kelurahan Sonorejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Pembangunan Gedung Politeknik Kesehatan Kemenkes Kampus IV Kabupaten Blora Keputusan Kepala DLH Kab. Blora Nomor : 660.1/3457/2022 Tanggal : 20 Juni 2022 5 DP4 Kabupaten Blora Jl. Raya Blora – Rembang Km. 4 Blora 58219 Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia dan Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHR-RPHU) Kabupaten Blora Keputusan Kepala DLH Kab. Blora Nomor : 660.1/8596/2022 Tanggal : 28 Desember 2022 6 DPUPR Kabupaten Blora Jalan Nusantara No. 63 Telp. (0296) 531004, Blora 58214 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan SendangwunguBuluroto-Tutup di Kecamatan Banjarejo dan Keputusan Kepala DLH Kab. Blora Nomor : 660.1/8613/2022 Tanggal : 29 Desember 2022

II-108 Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2023 Penegakan hukum lingkungan hidup tidak hanya dilakukan terhadap aduan yang disampaikan oleh masyarakat, tetapi juga dilakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha/industri yang beroperasi di Kabupaten Blora dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Tabel di bawah ini menunjukkan capaian kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Blora tahun 2018-2022. Tabel II.65 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 1. Pelayanan pencegahan pencemaran air % 100 100 100 100 100 2. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup % 100 100 100 100 100 3. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak % 100 100 100 100 100 4. Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah % 2,5 5 4 3,81 1 5. Luas lahan kritis (ha) Ha 621,9 600 607 483 - 6. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%) % 100 100 100 100 - 7. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%) % 100 100 100 100 100 9 Sampah yang dihasilkan rumah tangga m3 55.652,68 56.788,45 57.947,40 59.130,00 103,415.45 10 Sampah sejenis sampah rumah tangga m3 30.918,15 21.549,14 32.193,00 32.850,00 103,415.45 11 Jumlah TPS Unit 48 48 51 53 22 12 Persentase Penanganan Sampah % NA NA 43,83 45,77 73,97 14 Jumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Lokal buah 2 2 2 2 2 15 Jumlah Truk Pengangkut Sampah (Dump Truk dan Armroll) Unit 11.00 11.00 12.00 12.00 10 16 Jumlah Motor Pengangkut Sampah (Roda Tiga Viar ) Unit 10.00 12.00 12.00 12.00 8 17 Jumlah Beco Unit 1.00 1.00 1.00 1.00 2 18 Jumlah Buldozer Unit 2.00 2.00 2.00 2.00 2 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2022

II-109 Kualitas lingkungan hidup yang baik juga dipengaruhi oleh faktor kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, penanganan sampah turut disertakan sebagai indikator kinerja bidang lingkungan hidup. Pada tahun 2021, volume sampah yang tertangani baru mencapai 45.77%, namun meningkat drastis pada tahun 2022 menjadi 73,97%. Hal ini tidak lepas dari dukungan 57 kelompok bank sampah yang aktif di Kabupaten Blora. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kemampuan masyarakat memberikan perlakuan terhadap sampah (daur ulang, composting, maupun mengembangkan ekonomi sirkuler) sehingga sampah yang diangkut ke TPA berkurang drastis. Volume limbah B3 yang terkelola sesuai peraturan sebanyak 32.047.075,99. Dalam rangka menjaga peningkatan penanganan sampah oleh masyarakat yang pada akhirnya menurunkan tingkat pencemaran, diperlukan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan (untuk pengolaaan sampah pasar), DPMPTSP, dan Dinas Pertanian sebagai upaya untuk meminimalisir pencemaran dari sumbernya melalui pengendalian kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran. 2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi penduduk. Karenanya, kinerja bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil terkait langsung dengan aktivitas harian masyarakat. Bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KIA, dan Akta Kelahiran. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya yaitu: (a) Kartu Keluarga (KK); (b) KTP-el; (c) Akta Kelahiran; (d) Akta perkawinan; (d) Akta Kematian; (e) Surat keterangan Pindah. Kualitas layanan tersebut terukur dalam Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana juga termuat dalam indikator kinerja urusan dalam RPJMD Kabupaten Blora 2021-2026. Capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Blora tahun 2018-2022 tampakpada Tabel II.66 di bawah ini.

II-110 Tabel II.66 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Penyelenggaraan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021-2026 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kinerja Kependudukan dan Catatan Sipil % 0,2847 0,2847 0,1365 0,4525 87,09 Indikator Penyelenggaraan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lainnya 1 Kepemilikan KTP bagi wajib KTP % 98,78 96,62 96,92 94,92 98,32 2 Rasio bayi berakt kelahiran % 99,41 99,72 99,5 99,95 99,95 3 Kepemilikan akta kelahiran % 98,17 96,95 97,57 98 99,32 4 Rasio pasangan berakta nikah % 100 100 100 100 100 5 Ketersediaan database kependudukan Kec 16 16 16 16 16 6 Persentase Kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Blora % 100 100 100 100 100 7 Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) % 18,68 29,99 48,84 52,31 52,11 10 Jumlah inovasi layanan kependudukan unit 2 17 17 15 15 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, 2023 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan perubahan mayoritas meningkat pada tertib administrasi kependudukan setiap tahunnya. Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) pada tahun 2022 sedikit turun dari cakupan pada tahun 2021 (52,31%) menjadi 52,11%, sehingga perlu menjadi prioritas inovasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Hal ini terjadi diduga karena kemanfaatan dan urgensi KIA belum sepenuhnya dipahami oleh warga kabupaten Blora. Salah satu alat untuk menunjang pencapaian target pada urusan administrasi penduduk dan catatan sipil adalah Grand Design Pembangunan Kependudukan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014. Draf yang telah tersusun saat ini masih dalam proses untuk dibuat Peraturan Bupati sehingga tahun 2024 diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan kependudukan di Kabupaten Blora Gambar II-36 Persentase Kepemilikan KTP dan Akta Lahir di Kabupaten Blora tahun 2018-2021 83,61 98,78 99,2 99,41 96,6299,72 96,92 99,5 94,9299,95 K E P E M I L I K A N K T P K E P E M I L I K A N A K T E L A H I R 2017 2018 2019 2020 2021

II-111 2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan peran masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di desa yang telah dilaksanakan melalui dana desa dan alokasi dana desa diharapkan dapat mendongkrak capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tercapainya dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemandirian desa dapat dilihat dari capaian indeks desa membangun pada strata desa mandiri. Data pencapaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa disajikan dalam Tabel II.67 berikut ini: Tabel II.67 Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021-2026 1. Indeks Desa Membangun Angka 0.6225 0.6501 0.6505 0.6539 0.6665 Indikator Lainnya 2. Indeks Ketahanan Ekonomi Angka 0.5137 0.5355 0.5455 0.5504 0.5739 3. Indeks Ketahanan Sosial Angka 0.7003 0.7387 0.7467 0.7489 0.7597 4. Indeks Ketahanan Lingkungan Angka 0.6534 0.6760 0.6608 0.6625 0.6659 5. Jumlah Desa desa 271 271 271 271 271 6. Jumlah Desa Mandiri desa 1 1 1 1 2 7. Persentase Desa Mandiri % 0.37 0.37 0.37 0.37 0.73 8. Jumlah Desa Maju desa 14 27 21 26 37 9. Persentase Desa Maju % 5.17 9.96 7.75 9.59 13.65 10. Jumlah Desa Berkembang desa 174 211 219 221 220 11. Persentase Desa Berkembang % 64.21 77.86 80.81 81.55 81.18 12. Jumlah Desa Tertinggal desa 76 32 30 23 12 13. Persentase Desa Tertinggal % 28.04 11.81 11.07 8.49 4.42 14. Jumlah Desa Sangat Tertinggal desa 6 0 0 0 0 15. Prosentase Desa sangat Tertinggal % 0.02 0 0.00 0.00 0.00 16. Jumlah BUMDes Unit 159 175 233 245 264 17. Jumlah BumDes Bersama Aktif unit 6 6 7 8 9 18. Jumlah BUMDes Maju Unit NA 0 0 3 Tahun 2022 tidak ada klasifikasi karna menurut PP 11 Th 2021 ttg BUMDes mulai 19. Jumlah BUMDes Tumbuh Unit NA 50 73 101

II-112 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Februari 2022 klasifikasi dilakukan Kemendes. Jadi awal 2023 baru sosialisasi penggunaan aplikasi tersebut 20. Jumlah Posyantek Aktif Unit 9 4 2 51 10 21. Posyandu aktif unit NA NA 1.310 1.310 1.313 22. Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih kelom pok 75 80 85 89 93 23. Persentase aparatur desa/kelurahan telah dilatih manajemen pengelolaan desa/kelurahan % 100 100 100 100 100 24. Persentase desa/kelurahan memiliki profil desa/kelurahan % 100 100 100 100 100 Sumber:Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, 2023 Status desa di Kabupaten Blora pada tahun 2022 berada pada mayoritas desa berkembang sebanyak 81,18 %. Penurunan persentase ini merupakan hasil dari meningkatnya status 9 desa menjadi Desa Maju, serta 11 desa yang meningkat dari desa tertinggal menjadi Desa Berkembang. Masih terdapat 12 desa tertinggal yang dapat dijadikan prioritas pemberdayaan masyarakat desa untuk mengentaskan desa tertinggal di Kabupaten Blora. Data ini mengindikasikan pembangunan desa menjadi tantangan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Blora. Meningkatnya tren capaian indeks desa membangun akan memberikan dampak positif bagi upaya mendorong ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Gambar II-37 Perkembangan Jumlah Desa Maju di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 14 27 21 26 37 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2018 2019 2020 2021 2022

II-113 Selain itu, juga terdapat tantangan ketahanan ekonomi yang menjadi prioritas mengingat jumlah BUMDes Bersama pada tahun 2022 dengan status aktif baru mencapai 9 unit dari 264 BUMDes terdaftar. Potensi lain yang dapat mendorong ketahanan ekonomi desa adalah pengembangan 7 posyantek aktif dan kelompok ekonomi produktif perempuan yang sudah terlatih. Gambar II-38 Perkembangan Jumlah BUMDes di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian penduduk dan keluarga berencana bertujuan untuk membangun kualitas penduduk dari lingkup terkecil (keluarga) untuk dapat berkontribusi positif dalam rangka menyiapkan masa depan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Perkembangan capaian kinerja pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Blora periode 2018-2022 ditampilkan pada tabel II.68. Tabel II.68 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora Tahun 2018-2021 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun % 6,9 1,56 1,56 4,12 0,85 2. Cakupan peserta KB aktif % 78,92 73,28 74,33 76,61 77,34 3. Total Fertility Rate (TFR) % 2,24 2,21 2,20 2,10 1,95 4. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) % 9,8 9,79 11,89 10,17 8,27 5. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB % 79,52 78 80,38 80,45 na 6. Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern) % 78,92 73,28 74,33 76,61 77,34 7. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB % 78,47 79 82,24 82,26 80,28 8. Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB Kelom pok 6 6 6 6 6 159 175 233 245 264 0 50 100 150 200 250 300 2018 2019 2020 2021 2022

II-114 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 9. Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,24 2,21 2,20 2,10 1,95 10. Jumlah kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) kelahiran na na na 21 15,9 11. Indek Pembangunan Keluarga na na na na na Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora, 2023 Data Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun pada tahun 2022 sebesar 0,85 %, turun signifikan dari 4 % pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan intervensi pada pengendalian penduduk telah berlangsung efektif. Walaupun demikian, masih terdapat pernikahan pada usia remaja yang rentan terhadap resiko komplikasi maternal serta komplikasi pada bayi. Penanganan hal ini membutuhkan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan (untuk peningkatan angka melanjutkan sekolah bagi perempuan), dengan Dinas Kesehatan (untuk peningkatan literasi kesehatan reproduksi), dan dengan Dinas Tenaga Kerja (untuk peningkatan serapan lapangan kerja bagi perempuan). Gambar II-39 Total Fertility Rate di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 Kinerja pengendalian penundaan jarak kelahiran dapat dilihat melalui indikator cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB mencapai 80,28% yang sedikit menurun dari capaian tahun 2021 sebesar lebih dari 82%. Walaupun demikian, layanan kontrasepsi masih menyisakan angka 8,27% kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi. 2,24 2,21 2,2 2,1 1,95 2018 2019 2020 2021 2022

II-115 Gambar II-40 Persentase Peserta KB Aktif pada PUS di Kabupaten Blora tahun 2018-2022 Tingkat penggunaan kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern) sebesar 77,34 % sehingga masih ada lebih dari 20% perempuan menikah yang belum menggunakan alat kontrasepsi untuk mengatur kelahiran, baik karena ketiadaan akses terhadap alat kontrasepsi maupun keengganan menggunakan alat kontrasepsi untuk mengatur kelahiran. Pada tahun 2021, intervensi pada level keluarga melalui cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 80.45% menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam gerakan berbasis ketangguhan ekonomi. 2.1.3.2.9. Perhubungan Posisi Kabupaten Blora sebagai wilayah perbatasan provinsi merupakan potensi lokasi strategi untuk pengembangan wilayah tengah pulau Jawa. Potensi ini dapat dioptimalkan melalui kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan. Selain peningkatan kenyamanan pengendara dari indikator tingkat pelayanan jalan, intervensi juga difokuskan pada keselamatan pengguna jalan untuk mendorong penurunan risiko korban kecelakaan. Semakin kecil rasio maka pelayanan ruas jalan menjadi lebih baik supaya mengurangi risiko kemacetan dan pada akhirnya mendukung efisiensi ekonomi. Selain itu, urusan perhubungan juga bertujuan untuk meningkatkan layanan sarana-prasarana perhubungan demi peningkatan konektivitas antar wilayah sehingga pergerakan orang dan barang dapat berjalan dengan lancar. Selain jaringan jalan, sistem perhubungan Kabupaten Blora juga didukung oleh keberadaan jalur kereta api sebagai bagian dari lintasan Jakarta – Surabaya dengan empat stasiun yaitu stasiun Cepu, Stasiun Wado di Kecamatan Kedungtuban, Stasiun Randublatung dan Stasiun Doplang di Kecamatan Jati. Kewenangan Kabupaten terkait transportasi perkeretaapian adalah menjamin 78,92 73,28 74,33 76,61 77,34 70 72 74 76 78 80 2018 2019 2020 2021 2022

II-116 keselamatan masyarakat Blora terutama pada perlintasan sebidang antara pengguna jalan darat (kendaraan, motor, manusia) dengan kereta api. Terdapat 7 (tujuh) perlintasan yang memang difasilitasi/menjadi kewenangan PT. KAI dan sudah dilengkapi dengan sarana untuk meningkatkan keamanan perlintasan. Namun, masih terdapat 30 perlintasan sebidang yang dikelola secara informal oleh masyarakat setempat atau tanpa pintu perlintasan. Sebaran perlintasan sebidang di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Tabel II.69 Persebaran Perlintasan Kereta Api di Kabupaten Blora Tahun 2022 NO KM/HM NO JPL LEBAR JALAN KONTRUKSI JALAN NAMA JALAN PERLINTASAN SEBIDANG PT KAI PIHAK LAIN RESMI TIDAK DIJAGA LIAR OP JJ Pemda Swasta Perlintasan Sebidang Wilayah Doplang 1 49+267 79 4 Aspal Gabusan - - - - Tidak dijaga - 2 50+582 80 4 Aspal Mekuwon - - - - Tidak dijaga - 3 50+786 81 1,5 Tanah Doplang - - - - Tidak dijaga - 4 51+058 82 4 Tanah Doplang - - - - Tidak dijaga - 5 52+525 83A 1,5 Tanah Doplang - - - - Tidak dijaga - 6 53+064 85 4 Aspal Doplang v - - - - - 7 54+006 87 1,5 Tanah Klatak - - - - Tidak dijaga - 8 54+386 88 5 Aspal Klatak - v - - - 9 55+446 89 1,5 Tanah Ngasem - - - - Tidak dijaga - 10 56+644 90 2 Tanah Ngrowo - - - - Tidak dijaga - 11 57+080 90 1,5 Tanah pengkoljagong - - - - Tidak dijaga - 12 58+051 91 1,5 Tanah Plosorejo - - - - Tidak dijaga - 13 60+474 92 1,5 Tanah Ngrawut - - - - Tidak dijaga - 14 60+838 93 1,5 Tanah Plosorejo - - - - Tidak dijaga - 15 61+804 94 1,5 Tanah Bekutuk - - - - Tidak dijaga - 16 61+550 95 1,5 Tanah Bekutuk - - - - Tidak dijaga - Perlintasan Sebidang Wilayah Randublatung 1 65+202 99 4,5 Aspal Wulung v - - - - - 2 66+281 100 3,3 Tanah Wulung - - - - Tidak dijaga - 3 66+803 101 2,8 Tanah Kediren - - - - Tidak dijaga - 4 67+329 102 2,8 Tanah Kediren - - - - Tidak dijaga -

II-117 NO KM/HM NO JPL LEBAR JALAN KONTRUKSI JALAN NAMA JALAN PERLINTASAN SEBIDANG PT KAI PIHAK LAIN RESMI TIDAK DIJAGA LIAR OP JJ Pemda Swasta 5 66+538 103 2,3 Tanah Sumberejo - - - - Tidak dijaga - 6 69+127 104 3,5 Aspal Sumberejo - - - - Tidak dijaga - 7 69+511 105 2,3 tanah Sumberejo - - - - Tidak dijaga - 8 69+965 106 2,3 Aspal Sumberejo - - - - Tidak dijaga - 9 72+134 107 4,8 Aspal Sumberejo - v - - - - 10 74+367 108 1 tanah Sudung wadu - - - - - Liar 11 76+421 109 5,8 Aspal Pulo - - - - Tidak dijaga - 12 77+145 110 4 aspal Wadu v - - - - - Perlintasan Sebidang Wilayah Cepu 1 83+298 114 7,2 Aspal Kapuan V - - - - - 2 88+942 118 8,4 Aspal Balun V - - - - - Sumber : PT Kereta Api Indonesia DAOP 4 Semarang, 2023 Seperti dapat dilihat pada data di atas, masih ada kebutuhan penjaga perlntas sebidang yang harus diprioritaskan pengadaannya untuk menurunkan resiko kecelakaan warga. Yang menjadi permasalahan dalam penyediaan palang perlintasan sebidang adalah kebanyak jalan yang melewati merupakan jalan desa sehingga Pemkab tidak punya kewenangan pembangunannya. Selain itu biaya penyediaan yang meliputi sarana prasaran perlintasan dan penyediaan tenaga penjaga selama 1 tahun membutuhkan biaya yang sangat besar untuk setiap titiknya sehingga memberatkan bagi Pemkab. Untuk menentukan prioritas pembangunan pintu perlintasan diperlukan kajian yang lebih mendalam dan pendataan yang lebih cermat agar secara bertahap dapat dibangun pintu perlintasan kereta api. Dari aspek perhubungan udara, Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu sudah beroperasi dengan rute Bandara Ngloram Blora-Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta. Jadwal penerbangan 2 kali seminggu ini diharapkan dapat menarik pendatang dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dukungan akses dapat membuka peluang aktivitas ekonomi baru dari mobilitas yang meningkat dan akhirnya meningkatkan arus transfer orang-barang dan berdampak pada perputaran ekonomi riil di Kabupaten Blora. Guna mendukung keberadaan Bandara Ngloram diperlukan integrasi antar moda angkutan mulai dari bandara menuju stasiun ke Terminal Cepu menuju Kota Blora. Kendala yang dihadapi adalah angkutan yang tersedia saat ini banyak yang berkondisi memprihatinkan sehingga susah untuk menarik minat

II-118 pengguna jasa angkutan. Kebanyak lebih memilih kendaraan pribadi atau angkutan online. Untuk itu perlu direncanakan peremajaan angkutan dengan pengadaan BRT atau semacamnya untuk mengintegrasikan moda angkutan. Tabel II.70 di bawah ini menunjukkan kinerja urusan bidang perhubungan. Tabel II.70 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Sub bidang terminal 1. Terminal * Tipe A Unit 1 1 1 1 1 * Tipe B Unit 1 1 1 1 1 * Tipe C Unit 4 4 4 4 4 2. Jumlah terminal Tipe C yang beroperasi Unit 4 4 4 4 4 3. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek % 68 70 70 70 100 4. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Unit 14 14 16 16 15 5. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek % 70 70 70 70 100 Sub bidang fasilitas keselamatan jalan 6. Jumlah pemasangan rambu-rambu Unit 856 856 860 926 992 7. Jumlah kasus Kecelakaan lintas Kasus 421 500 313 377 441 8. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik % 75 85 87 89 91 9. Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas % 61 75 80 83 85 10. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) Kabupaten/Kota % 75 75 85 89 90 Sub bidang uji laik kendaraan 11. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. Jumlah unit pengujian kendaraan bermotor 1 1 1 1 1 Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 11 11 11 11 9 12 Jumlah uji KIR angkutan umum (Persentase kendaraan yang lolos uji) % 90 85 90 98 99 13 Kepemilikan KIR angkutan umum (Jumlah kendaraan yang mengajukan uji KIR) Unit 4.017 4.200 6.273 5360 5616 14 Biaya uji kelayakan angkutan umum JBB: 0 – 5000 39.000 39.000 39.000 39.000 75.000 JBB: 5001-8000 44.000 44.000 44.000 44.000 80.000 JBB: >8000 49.000 49.000 49.000 49.000 85.000

II-119 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 15 Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi) % 100 100 100 100 99 Sub bidang angkutan umum 16 Jumlah angkutan kota Unit 16 16 16 16 8 17. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota % 8 8 8 8 40 18. Jumlah orang melalui terminal per tahun Orang 322.462 325.500 162.750 179.025 4.144.457 19. Rasio izin trayek % 55 55 55 55 40 Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Tahun 2023 Jumlah uji KIR angkutan umum (persentase kendaraan yang lolos uji) pada tahun 2022 mencapai 99% dan persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi) sebesar 99%. Persentase kendaraan umum lulus uji emisi menurun 1 % dibandingkan tahun 2021 yang menunjukkan kemungkinan diperlukannya peremajaan kendaraan umum. Namun demikian, capaian yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja perhubungan sudah mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan pengendalian potensi polusi udara dari kegiatan perhubungan. Dari sisi penggunaan angkutan umum massal, rasio ijin trayek baru terpenuhi 40% pada tahun 2022 (turun dari 55% pada tahun 2021) menunjukkan kurang lengkapnya rute transportasi massal di Kabupaten Blora. Dari aspek kelengkapan fasilitas jalan, pada tahun 2022 sudah mencapai 90%, sedikit meningkat dari tahun 2021 sebesar 89%. Terkait dengan fungsi perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardgrill) sebagai alat informasi kewaspadaan pengguna jalan, angka kasus kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan 20% dari tahun 2021 sebesar 441 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan pentingnya sosialisasi untuk mengampanyekan kesadaran masyarakat peduli keselamatan sesama pengguna jalan. Selain, itu parkir baik parkir pada badan jalan maupun pada bahu jalan, perlu mulai diperhatikan seiring meningkatnya volume kendaraan di jalan utama Kabupaten Blora. Untuk cakupan layanan terminal, pada tahun 2022 persentase wilayah dengan ketersediaan terminal angkutan penumpang telah mencapai 100% dengan peningkatan jumlah pengguna terminal yang sangat signifikan. Pada sisi lain, terjadi penurunan jumlah angkutan kota hingga 50% pada tahun 2022. Sementara itu, pengguna transportasi umum di Kabupaten Blora terus meningkat mencapai 40% seperti dapat dilihat pada Gambar II-38. Walaupun

II-120 demikian, masih terdapat 60% pengguna angkutan pribadi dan dikhawatirkan dapat terus bertambah. Peningkatan penggunaan angkutan pribadi akan memberikan banyak dampak negatif, baik terhadap infrastruktur perhubungan, maupun pada kualitas lingkungan dan inefisiensi ekonomi akibat kemacetan yang terjadi. Terjadinya penurunan pengguna moda transportasi massal diduga disebabkan oleh: 1) perubahan pola pergerakan masyarakat yang bergeser menggunakan angkutan umum non konvensional (angkutan umum non massal), 2) usia kendaraan angkutan umum yang lebih dari umur ekonomis sehingga tidak nyaman untuk pengguna; dan 3) perilaku pengemudi angkutan umum kurang disiplin. Gambar II-41 Persentase Pengguna Angkutan Umum di Perkotaan Blora Tahun 2019-2022 Terminal sebagai titik pengumpul pergerakan, Kabupaten Blora berwenang pada empat terminal tipe C yang melayani rute angkutan perdesaan, kecuali pada Terminal tipe C Ngawen juga melayani transit antar kota antar provinsi jurusan Blora-Jakarta dengan kondisi yang relatif paling baik (60% baik). Sedangkan Terminal Wulung, Terminal Todanan dan Terminal Kunduran dalam kondisi rusak ringan sampai rusak berat karena kurang mendapat perawatan. Walaupun demikian, hingga saat ini semua terminal masih beroperasi melayani angkutan umum. Perbaikan kondisi terminal perlu menjadi agenda prioritas pembangunan infrastruktur perhubungan dengan memastikan pemenuhan aspek inklusif (ruang laktasi, ramah anak, lansia, dan difabel) serta menyediakan sarana mitigasi bencana (APAR dan area kumpul). Uraian di atas menunjukkan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan dan penyediaan terminal angkutan dan barang menjadi prioritas penting dalam upaya meningkatkan keselamatan dan pelayanan transportasi. Prioritas selanjutnya adalah penyediaan angkutan umum yang memadai dari sisi jumlah dan kualitas angkutan. Oleh karenanya, perlu dilakukan peremajaan angkutan dengan pengadaan BRT atau semacamnya untuk menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum. 17 20 25 40 2019 2020 2021 2022

II-121 2.1.3.2.10. Komunikasi dan Informatika Penerapan e-government menjadi fokus urusan komunikasi dan informatika dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Implementasi SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penerapan e-Gov dan pelayanan berbasis teknologi informasi dikuatkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Peraturan tersebut menetapkan bahwa integrasi antar sistem layanan yang terbatas serta jaringan intra pemerintah merupakan bagian dari sistem layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah Kabupaten Blora untuk menjaga keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik yang efektif. Hal tersebut akan memperkuat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui sistem layanan publik yang transparan dan akuntabel. Selain aspek layanan dan informasi, urusan komunikasi dan informatika dan persandian juga bertugas menguatkan keamanan data pada dunia maya sehingga data pemerintah maupun data masyarakat yang terkoneksi dalam layanan publik berbasis digital dapat tetap terjaga dari penyalahgunaan. Egovernment merupakan bagian awal dari pengembangan smart city sebagai bagian dari faktualitas pembangunan pada era Society 5.0. Selanjutnya, capaian kinerja Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel II.71 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ada di RPJMD Kabupaten Blora 2021-2026 1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Angka na na na 2,8 3.35* Indikator Lainnya 2. Jumlah jaringan komunikasi Unit 168 183 187 188 188 3. Jumlah SKPD telah memiliki website SKPD 42 43 44 44 43 4. Website milik pemerintah daerah Unit 1 1 1 1 1 5. Jumlah surat kabar nasional/lokal Buah 11 32 38 10 10 6. Jumlah penyiaran radio/TV Buah 12 13 10 10 11 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui: 7. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi Kali 9 13 12 6 6

II-122 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 8. Media baru seperti website (media online) Kali - 16 365 240 240 9. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat Kali 9 13 0 6 7 10. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya Kali 1 1 1 1 1 11. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho Kali 47 48 53 54 60 12. % Perangkat Daerah yang Sudah Menerapkan E GOV/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi na na na na 100 % 13. Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi % na na na na 100 14. Jumlah WiFi Publik yang disediakan pemerintah. na na na na 26 spot 15. Jumlah Desa yang terlayani internet na na na na Tidak menghitung 16. Persentase penduduk yang menggunakan internet % na na na na Tidak menghitung 17. Persentase penduduk yang memiliki telepon genggam % na na na na Tidak menghitung 18. Proporsi rumah tangga dengan akses internet % na na na na Tidak menghitung 19. Nilai keterbukaan informasi na na na na 82,18 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, 2023 Dari data tabel II.71, SPBE di Kabupaten Blora telah berkembang dari indeks 2,8 pada tahun 2021 menjadi indeks 3,35 di tahun 2022 dengan 43 SKPD memiliki website untuk layanan dan penyebaran informasi publik. Kabupaten Blora menggunakan berbagai jenis media konvensional dan media nonkonvensional (media sosial dan media interpersonal) untuk menjalankan fungsi diseminasi informasi dan komunikasi publik. Tahun 2022, indeks keterbukaan informasi publik dihitung dan mencapai angka 82,18 yang menunjukkan awal yang baik untuk pengembangan egovernment selanjutnya. Berdasarkan tabel II.71, telah terdapat 43 lembaga publik yang menjalankan kewajiban mengenai keterbukaan informasi. Hal ini turut meningkatkan jumlah penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2022 yang mencapai 100%. Persebaran jaringan komunikasi di Kabupaten Blora terus ditingkatkan, hal ini diharapkan semakin meningkatkan layanan akses informasi masyarakat dan mendukung meningkatnya tingkat literasi masyarakat. Mengembangkan jejaring masyarakat dengan tetap memperhatikan ketetuan perundangundangan dalam pemanfaatannya sehingga masyarakat mampu menyaring informasi dengan baik.