RKPD 2024

IV-41 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Perangkat Daerah yang berpredikat WBK dan WBBM 13,64 9,09 Inspektorat Daerah Pendampingan dan Asistensi PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi dan keuangan terhadap Anggota DPRD 100 97 Sekretariat DPRD Prosentase pemenuhan pelayanan tugas dan fungsi anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah 100 97 Prosentase pemenuhan pelayanan tugas dan fungsi penganggaran dan pengawasan anggota DPRD 100 97 7. Sasaran 7 Terwujudnya birokrasi yang kapabel Tingkat kematangan organisasi perangkat daerah 3 (Sedan g) 3 (Sedang) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3,15 3,05 Indeks Profesionalitas ASN 77 76,5 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase capaian kinerja bagian pemerintahan, hukum, dan kesra 100 98 Sekretariat Daerah Persentase tingkat pemenuhan data indikator dalam penyusunanan LPPD 100 95 Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra. 100 100 Prosentase produk hukum yang ditetapkan 100 100 Persentase fasilitasi kerjasama 100 100 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Prosentase Capaian Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA, Administrasi 93 93 Sekretariat Daerah

IV-42 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa Prosentase pemenuhan fasilitasi bidang ekonomi 90 90 Prosentase pemantauan kebijakan sumber daya alam 90 90 Prosentase Perangkat Daerah yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target 90 90 Prosentase jumlah paket tander yang berhasil dilaksanakan 100 100 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 60 47 Dinas Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Perangkat Daerah yang terhubung akses internet yang disediakan Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika 34 25 Dinas Komunikasi dan Informatika PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks Kepuasan ASN atas Pelayanan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 85 81 Badan Kepegawaian Daerah Prioritas nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai prioritas Kebutuhan Organisasi 76,68 76,68 Badan Kepegawaian Daerah 8. Sasaran 8 Meningkatnya kualitas Pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat 75,5 74,5 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase capaian kinerja bagian pemerintahan, hukum, dan kesra 100 98 Sekretariat Daerah Persentase tingkat pemenuhan data indikator dalam penyusunanan LPPD 100 95 Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra. 100 100

IV-43 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung Prosentase produk hukum yang ditetapkan 100 100 Persentase fasilitasi kerjasama 100 100 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Prosentase Capaian Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa 93 93 Sekretariat Daerah Prosentase pemenuhan fasilitasi bidang ekonomi 90 90 Prosentase pemantauan kebijakan sumber daya alam 90 90 Prosentase Perangkat Daerah yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target 90 90 Prosentase jumlah paket tander yang berhasil 100 100 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD 100 96 Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH prosentase indikator program perangkat daerah dalam RPJMD yang tercapai 92,5 87,5 Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah Persentase indikator Program RPJMD bidang ekonomi yang tercapai 100 96 Persentase indikator Program RPJMD bidang sosial budaya yang tercapai 100 100 Persentase indikator Program RPJMD bidang infrastruktur yang tercapai 100 100 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. 100 85 Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah

IV-44 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah 100 100 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah 97 96 Persentase ketepatan waktu penetapan APBD 100 100 Tepat waktu ketika penyelesaian laporan keuangan konsolidasi tidak melebihi batas waktu (Maret tahun berikutnya) 100 100 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase realisasi pendapatan pajak daerah 100 100 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 38.000 36.000 Dinas Perpustakaa n dan Persentase Kearsipan perpustakaan yang dibina 46,45 41,56 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase pengawasan kearsipan internal 50 50 Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 95,00 95,00 Badan Penanggulan gan Bencana Daerah Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 5,00 5,00 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 95,00 95,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu 795 795 Badan Kesatuan

IV-45 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Bangsa dan Politik PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Prosentase potensi konflik sosial yang tertangani 100 90 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 100 100 Satuan Polisi Pamong Praja Persentase Penegakan Perda 87 85 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 63 59 Badan Penanggulan gan Bencana Daerah PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase jumlah sampah yang tertangani 70 71 Dinas Pengendalian Penduduk dan Catatan Sipil Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R 31 28 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase kepemilikan akta kelahirananak usia 0-18 tahun 100 100 Dinas Pengendalian Penduduk dan Catatan Sipil PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Perangkat Daerah dan lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan. 60 50 Dinas Pengendalian Penduduk dan Catatan Sipil PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik 100,00 85,00 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa

IV-46 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung Prosentase BUMDes berkembang dan Maju 13,56 10,17 Prosentase Desa meningkat Stratanya 22,88 11,81 Persentase produk hukum tentang desa yang ditetapkan 100,00 100,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 95 90 Kecamatan Jati Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 86,50 86,00 Kecamatan Randublatun g Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 90,15 88,38 Kecamatan Japah Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 96 92 Kecamatan Bogorejo Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 99 96 Kecamatan Jepon Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 92 88 Kecamatan Kunduran Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 95 90 Kecamatan Banjarejo Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 99 96 Kecamatan Cepu Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 95 95 Kecamatan Blora Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 96 91 Kecamatan Kedungtuba n Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 95 90 Kecamatan Jiken Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 99 96 Kecamatan Kradenan Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 90 85 Kecamatan Sambong Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 90 85 Kecamatan Tunjungan

IV-47 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 98 84 Kecamatan Todanan Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 98 84 Kecamatan Ngawen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 100 100 Satuan Polisi Pamong Praja Persentase Penegakan Perda 87 85 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase organisasi pemuda yang aktif 63 63 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Prioritas nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Jumlah pemuda pelopor, wirausaha muda, pemuda kader 6 5 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN prosentase sarpras olahraga yang layak 8,00 7,00 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Prosentase atlet berprestasi 16,4 16,4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase Pembina Pramuka yang Sudah bersertifikat KMD 86,00 85,00 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Persentase Bumi Perkemahan yang layak 66,6 33,3 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Jumlah penyelenggaraan festival dan pertunjukan seni dan budaya 52 50 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Prosentase OPK yang dilestarikan 49,5 41,3 Jumlah desa/kelurahan budaya 5 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Jumlah SDM yang memiliki kompetensi bidang kesenian 70 60 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Lembaga sejarah lokal daerah yang aktif 100 100 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan

IV-48 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung dan Pariwisata PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Jumlah pengunjung rintisan museum / museum 1500 1200 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Pengamanan Informasi Pemerintah daerah 5 5 Dinas Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 60 47 Dinas Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Perangkat Daerah yang terhubung akses internet yang disediakan Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika 34 25 Dinas Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Tersedianya sistem satu data yang terintegrasi 60 50 Dinas Komunikasi dan Informatika 9. Sasaran 9 Meningkatnya penanganan konflik dan pelanggaran peraturan daerah Persentase konflik sosial yang tertangani 100 100 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Persentase Pelanggaran Perda/perkada yang tertangani 87 85 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Prosentase produk hukum yang ditetapkan 100 100 Sekretariat Daerah PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 100 100 Satuan polisi Pamong Praja Persentase Penegakan Perda 87 85 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Prosentase potensi konflik SARA yang tertangani 100 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

IV-49 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu 795 795 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Prosentase ormas yang terbina 100 80 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan 100 90 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Prosentase potensi konflik sosial yang tertangani 100 90 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan 95 92 Kecamatan Jati Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan 100 100 Kecamatan Todanan Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan 95 95 Kecamatan Jiken Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan 96 95 Kecamatan Tunjungan Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman 98 95 Kecamatan Cepu

IV-50 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan 100 87 Kecamatan Ngawen Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan 95 95 Kecamatan Kunduran Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan 98 95 Kecamatan Jepon Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan 100 100 Kecamatan Japah Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan 100 87 Kecamatan Sambong Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan 100 100 Kecamatan Banjarejo Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan 100 93 Kecamatan Kedungtuba n Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan 95 95 Kecamatan Kradenan Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan 100 100 Kecamatan Bogorejo Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan 100 100 Kecamatan Blora Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan 100 100 Kecamatan Randublatun g 10. Sasaran 10 Meningkatnya Pertumbuhan sektorsektor unggulan daerah Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan 1,79 1,79 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

IV-51 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan 10,02 10,02 Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan 10,82 10,82 Pertumbuhan PAD sektor pariwisata 4,50 4,50 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah produksi perikanan tangkap 310,36 301,25 Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Cakupan bina kelompok nelayan 90,91 72,73 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi perikanan budidaya 327,99 316,49 Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Cakupan bina kelompok budidaya 8,20 8,20 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Jumlah Produksi perikanan budidaya 327,99 316,49 Cakupan bina kelompok budidaya 8,20 8,20 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Tingkat produksi tanaman pangan utama 843.77 2 827.146 Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Tingkat produksi tanaman hortikultura (Bawang Merah) 1.560 1.540 Tingkat produksi tanaman holtikultura (Cabai Merah/Keriting) 9820 9750 Tingkat produksi tanaman holtikultura (Cabai Rawit) 1570 1550 Tingkat produksi tanaman holtikultura (Jeruk Siem) 1200 1000 Jumlah Produksi Mete 270 260 Jumlah Produksi Tebu 19250 18950 Jumlah prasarana pertanian peternakan yang dibangun/dipelihara 2 2 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase kasus kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis yang terkendali (%) 100 100 Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Jumlah ternak yang terlayani pengobatan 19.550 12.100

IV-52 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung dan pencegahan penyakit Jumlah sampel produk pangan asal hewan yang layak dikonsumsi 87 83 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase penanganan kasus bencana pertanian 100 100 Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase usaha peternakan yang terdaftar 10 8 Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya 100 100 Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Cakupan bina kelompok petani 98 100 Cakupan bina kelompok ternak 47 45 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Besaran perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan 31,00 27,00 Dinas Perindustria n dan Tenaga Kerja PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase pertumbuhan industri 0,3 0,15 Dinas Perindustria n dan Tenaga Kerja PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase IKM berijin 0,11 0,095 Dinas Perindustria n dan Tenaga Kerja PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Cakupan Industri kecil dan menengah yang terdaftar di SIINAS 0,2 0,15 Dinas Perindustria n dan Tenaga Kerja PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase permohonan ijin usaha perdagangan yang memperoleh Rekomendasi 100 100 Dinas Perindustria n dan Tenaga Kerja PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi syarat kenyamanan. 89 77 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

IV-53 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase pasar yang diawasi 100 100 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Persentase lonjakan komoditas harga kebutuhan pokok masyarakat (11 bahan pokok) 3 4 Persentase Kios Pengecer Lengkap (pupuk bersubsidi) yang diawasi 100 100 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase eksportir yang terbina 100 100 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Jumlah pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang 948 938 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Jumlah event promosi produk dalam negeri 1 1 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha pariwisata 819 787 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Persentase Revitalisasi destinasi wisata 33,30 20,00 Jumlah desa wisata/jumlah DTW 15 14 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah event pariwisata 3 2 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang terfasilitasi 1 1 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang terfasilitasi 1 1 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

IV-54 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung KEKAYAAN INTELEKTUAL PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase SDM pariwisata yang memiliki kompetensi (terlatih) 22,50 15,00 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi (terlatih) 30,00 20,00 11. Sasaran 11 Meningkatnya investasi daerah Pertumbuhan Investasi 4% 3% Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase capaian kinerja bagian pemerintahan, hukum, dan kesra 100 98 Sekretariat Daerah Persentase tingkat pemenuhan data indikator dalam penyusunanan LPPD 100 95 Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra. 100 100 Prosentase produk hukum yang ditetapkan 100 100 Persentase fasilitasi kerjasama PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Prosentase Capaian Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa 93 93 Sekretariat Daerah Prosentase pemenuhan fasilitasi bidang ekonomi 90 90 Prosentase pemantauan kebijakan sumber daya alam 90 90 Prosentase Perangkat Daerah yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target 90 90 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

IV-55 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 100 100 Sekretariat Daerah Persentase Penegakan Perda 87 85 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase usaha peternakan yang terdaftar 10 8 Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Besaran perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan 31,00 27,00 Dinas Perindustria n dan Tenaga Kerja PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase pertumbuhan industri 0,3 0,15 Dinas Perindustria n dan Tenaga Kerja Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase IKM berijin 0,11 0,095 Dinas Perindustria n dan Tenaga Kerja PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Cakupan Industri kecil dan menengah yang terdaftar di SIINAS 0,2 0,15 Dinas Perindustria n dan Tenaga Kerja PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase permohonan ijin usaha perdagangan yang memperoleh Rekomendasi 100 100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi syarat kenyamanan. 89 77 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase eksportir yang terbina 100 100 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

IV-56 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah event promosi produk dalam negeri 1 1 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha pariwisata 819 787 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan pariwisata Persentase Revitalisasi destinasi wisata 33,30 20,00 Jumlah desa wisata/jumlah DTW 15 14 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah event pariwisata 3 2 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang terfasilitasi 1 1 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan KemudahanPenana man Modal 1 1 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah kegiatan promosi investasi yang diikuti 2 2 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Masyarakat 89,8 89,50 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan PM 50 40 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

IV-57 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dikelola 1 1 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12. Sasaran 12 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka 5,1 5,3 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Sekretariat Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase fasilitasi kerjasama 100 100 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Prosentase pemenuhan fasilitasi bidang ekonomi 90 90 Sekretariat Daerah Prosentase pemantauan kebijakan sumber daya alam 90 90 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah produksi perikanan tangkap 310,36 301,25 Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan bina kelompok nelayan 90,91 72,73 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi perikanan budidaya 327,99 316,49 Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Cakupan bina kelompok budidaya 8,20 8,20 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase IKM berijin 0,11 0,095 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi syarat kenyamanan. 89 77 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

IV-58 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase eksportir yang terbina 100 100 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Jumlah event promosi produk dalam negeri 1 1 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha pariwisata 819 787 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Persentase Revitalisasi destinasi wisata 33,30 20,00 Jumlah desa wisata/jumlah DTW 15 14 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah event pariwisata 3 2 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang terfasilitasi 1 1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase SDM pariwisata yang memiliki kompetensi (terlatih) 22,50 15,00 Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi (terlatih) 30,00 20,00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan KemudahanPenana man Modal 1 1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah kegiatan promosi investasi yang diikuti 2 2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

IV-59 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Masyarakat 89,8 89,50 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Jumlah wirausaha baru 60 60 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Persentase usaha mikro yang melakukan kemitraan 0,59 0,41 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pengambangan usahanya 2,36 1,53 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 58,12 53,94 Dinas Perindustria n dan Tenaga Kerja PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 48,44 45,91 Dinas Perindustria n dan Tenaga Kerja 13. Sasaran 13 Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tertangani 0,80 0,75 Persentase fasilitasi kerjasama 100 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas 0,72 0,72 Dinas Sosial Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti 0,73 0,73 Dinas Sosial Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial 33 33 Dinas Sosial Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana Alam dan bencana Sosial yang 100 100 Dinas Sosial Pemberdayaa n Perempuan

IV-60 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung mendapatkan penanganan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 100 100 Satuan Polisi Pamong Praja Persentase Penegakan Perda 87 85 14. Sasaran 14 Meningkatnya kemandirian desa. Indeks Desa Membangun 0,6530 0,6520 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing PROGRAM PENATAAN DESA Prosentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik 100,00 100,00 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa Prioritas nasional 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Prosentase Kerjasama antar desa terfasilitasi 100,00 100,00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik 100,00 85,00 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa Prosentase BUMDes berkembang dan Maju 13,56 10,17 Prosentase Desa meningkat Stratanya 22,88 11,81 Persentase produk hukum tentang desa yang ditetapkan 100,00 100,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase PKK desa aktif 100,00 100,00 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa Persentase Posyandu aktif 100,00 100,00 Prosentase Posyantek yang menghasilkan produk TTG 88,24 64,71 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase lembaga masyarakat aktif 98 96 Kecamatan Jati

IV-61 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat aktif 100 100 Kecamatan Randublatun g Persentase lembaga masyarakat aktif 100 97 Kecamatan Kradenan Persentase lembaga masyarakat aktif 100 100 Kecamatan Kedungtuba n Persentase lembaga masyarakat aktif 98 96 Kecamatan Cepu Persentase lembaga masyarakat aktif 99 95 Kecamatan Sambong Persentase lembaga masyarakat aktif 98 96 Kecamatan Jiken Persentase lembaga masyarakat aktif 98 96 Kecamatan Jepon Persentase lembaga masyarakat aktif 100 100 Kecamatan Blora Persentase lembaga masyarakat aktif 96 95 Kecamatan Tunjungan Persentase lembaga masyarakat aktif 100 100 Kecamatan Banjarejo Persentase lembaga masyarakat aktif 100 96 Kecamatan Ngawen Persentase lembaga masyarakat aktif 90 90 Kecamatan Kunduran Persentase lembaga masyarakat aktif 100 100 Kecamatan Todanan Persentase lembaga masyarakat aktif 100 100 Kecamatan Bogorejo Persentase lembaga masyarakat aktif 100 100 Kecamatan Japah

IV-62 IV4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Strategi pengembangan wilayah Kawasan Banglor merupakan bagian dari percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-SemarangSalatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-MagelangTemanggung, dan Kawasan Brebes- Tegal-Pemalang. Adapun terkait pengembangan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, pengembangan wilayah juga memperhatikan Keputusan Menteri Lingkungan hidup Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion di Indonesia yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) wilayah ekoregion. Kabupaten Blora dalam kaitan wilayah ekoregion tersebut masuk bagian dari ekoregion kompleks dataran fluvial Batang-Demak-Pati-Blora dimana Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berada pada Ekoregion tersebut meliputi Batang, Blora, Demak, Grobogan, Jepara, Kendal, Kudus, Pati, Tembang dan Semarang. Dalam konstelasi regional Blora termasuk dalam kawasan Banglor bersama dengan Kabupaten Rembang. Menurut Perpres tersebut, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kawasan Banglor merupakan gerbang sebelah timur Jawa Tengah sebagai jalur penghubung antara Kedungsepur (PKN Semarang) dengan Gerbangkertosusila dan (PKN Surabaya) melalui jalur Pantura. Banglor berfungsi sebagai penyuplai minyak dan gas bumi melalui Blok Cepu di Blora. Potensi pengembangan Kabupaten Blora dalam konstelasi Banglor sebagaimana diidentifikasi dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 sebagai berikut. 1. Blora terletak di perbukitan lipatan dan memiliki potensi Blok Migas Cepu yang merupakan Kawasan Strategis Nasional 2. Hasil produksi sektor kehutanan (kayu) di Banglor merupakan suplai bagi industri mebel/ furnitur di Jepara 3. Sektor pertanian di Blora memiliki komoditas unggulan padi sawah (582 ribu kuintal) dan jagung (362 ribu kuintal)

IV-63 IV4. Potensi wisata yang dapat dikembangkan Goa Terawang, Goa Sentono, Museum Mahameru, Kraton Jipang, Grojogan Bengawan Sewu, Waduk Tempuran, dan Wana Wisata Kedung Pupur Usulan Program/Kegiatan Kawasan Banglor yang terdokumentasi dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 adalah: 1. Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, Kab. Blora (estimasi nilai investasi (IDR M) 750,0/ APBN) 2. Pembangunan Embung Karangjati, Kab. Blora (Rp.50,0 M/APBN) 3. Peningkatan Jalan. Kab. Rembang - Bts. Kota Blora - Cepu Kab. Rembang - Kab. Blora (Rp. 289,0M/ABN) 4. Peningkatan Jalan Randublatung - Getas Kecamatan dan Getas - Perbatasan Ngawi, Kab. Blora (Rp50,0 M/APBN) 5. Pengembangan Bandara Ngloram, Kab. Blora (Rp. 35,0 M/APBN) Untuk mendukung strategi pengembangan wilayah Kawasan Banglor, program/kegiatan yang akan dilaksanakan di kawasan ini yang dimasukkan dalam RKPD Kabupaten Blora tahun 2024 disajikan sebagai berikut. Tabel IV.9 Program/Kegiatan Pendukung Pembangunan Kawasan Banglor dan Lintas Kawasan di Kabupaten Blora Tahun 2024 No Program/Kegiatan dari Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Pusat Lokasi Rencana Program/Kegiatan di RKPD Kab. Blora 2024 yang mendukung 1 Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah sebagai bagian pengembangan wilaya Kedungsepur Peningkatan sistem jaringan jalan untuk penuntasan koridor Semarang-PurwodadiBlora dan peningkatan koridor Wirosari-Singget (ke arah Cepu) 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Fasilitasi peningkatan jalan nasional Kabupaten Rembang-Kabupaten Blora-Batas Jawa Timur Peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Blora-Kabupaten Pati Peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Blora-Kabupaten Grobogan 2. Peningkatan sektor ketenagakerjaan Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA

IV-64 IVNo Program/Kegiatan dari Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Pusat Lokasi Rencana Program/Kegiatan di RKPD Kab. Blora 2024 yang mendukung peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor perdagangan dan jasa (pengolahan non kayu, pengolahan baku lokal (kayu jati) dll KERJA 3. Peningkatan ketahanan air Pembangunan Bendung Karangnongko dan SPAM Regional Randugunting PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 4. Peningkatan ketahanan lahan Inisiasi pengembangan geopark kawasan Cepu PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Pencegahan tambang ilegal dan pemanfaatan potensi migas PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Pengembangan TPA Blora PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 5. Peningkatan daya saing pariwisata pengembangan destinasi wisata baru berbasis potensi lokal (ex desa pertambangan minyak tradisional, kereta api uap dengan bahan bakar kayu jati), wisata alam (kart dan hutan jati) 1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 6. Pengembangan simpul transportasi Fasilitasi pengembangan Bandara Ngloram Cepu PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 7. Peningkatan ketahanan energi Fasilitasi rencana pengembangan Lapangan Pertama (POD I) lapangan RBG Blok I wilayah kerja Blora 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pembangunan dengan pendekatan spasial merupakan salah satu skenario perencanaan pembangunan untuk mengurangi risiko terjadinya ketimpangan wilayah. Dengan pendekatan spasial ini diharapkan perencaan pembangunan dapat terintegrasi dengan dimensi ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041. Selain itu, pendekatan spasial juga diharapkan dapat terfokus pada lokus yang menjadi prioritas daerah, seperti lokus kemiskinan ekstrim, lokus stunting dan prioritas lainnya yang perlu segera dilakukan penanganan.

IV-65 IVDeskripsi program/kegiatan RKPD 2024 yang terkait dengan aspek spasial disajikan sebagai berikut. Tabel IV.10 Intervensi Program Spasial Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Blora 2024 No Prioritas Daerah Deskripsi Intervensi Program / Kegiatan Indikatif Lokasi Prioritas / Kelompok Prioritas 1 Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup 1. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TER 3. HADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Prioritas pembangunan: Pemenuhan penanganan infrastruktur jalan, air bersih, sanitasi serta PJU Kabupaten Blora 2 Pengembangan potensi sumber daya ekonomi dan investasi daerah 1. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 4. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Fokus pemerintah tahun 2024 sebagaimana aspirasi Musrenbang kabupaten Blora tahun 2023: a. Mendorong tumbuhnya investasi b. Penangan penyakit hewan dan ternak c. Pengelolaan aset daerah untuk destinasi wisata edukasi d. pelatihan petani milenial e. Jaminan produk halal gratis, pendampingan pelaku mikro untuk diarahkan untuk mendapat sertifikat halal untuk makanan dan minuman olahan Kabupaten Blora Kelompok sasaran khusus: 1. Pelaku usaha rumah tangga –Mikro –kecil 2. Petani dan Petani Milenial 3 Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing 1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 3. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 4. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Tahun 2024: Peningkatan sumber daya manusia untuk anak-anak kurang mampu, pelatihan bersertifikasi. Kabupaten Blora

IV-66 IVNo Prioritas Daerah Deskripsi Intervensi Program / Kegiatan Indikatif Lokasi Prioritas / Kelompok Prioritas 4 Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Menuju Kesejahteraan Masyarakat 1. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Fokus tahun 2024: a. Kemiskinan b. Stunting c. Pengendalian inflasi untuk mendukung ketersediaan barang kebutuhan pokok penting dan daya beli masyarakat Kelompok sasaran: Kelompok Miskin dan rentan Lokasi: Seluruh Masyarakat Kabupaten Blora; 4.4 Implementasi Inovasi Unggulan Tahun 2024 Tema tahun 2024 adalah “Pembangunan Ekonomi Kerakyatan didukung Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing”. Sementara tema RKP 2024 adalah: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” Inovasi unggulan tahun 2024 untuk mendukung tema RKPD 2024 dan RKP tahun 2024 merujuk pada program unggulan Bupati Blora dan ditindaklanjuti melalui inovasi teknis dari Perangkat Daerah yang relevan sesuai tema RKPD tahun 2024. Program dan kegiatan inovasi unggulan tahun 2024 ini juga merepresentasikan pendrkatan Pembangunan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS) Tabel IV.11 Inovasi unggulan Kabupaten Blora Tahun 2024 No Unggulan Bupati Output Dukungan pada Indikator Kinerja Daerah Inovasi Teknis Perangkat Daerah yang terkait INOVASI GELIAT EKONOMI RAKYAT 1 Mbantu Kadang Tani 1. Modernisasi pertanian untuk menopang penguatan ketahanan pangan (urban farming). 2. Petani milenial untuk regenerasi pelaku usaha pertanian Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian ✓ Diversifikasi Pangan Lokal ✓ Diseminasi teknologi pakan ternak melalui agrosirkopastura untuk mendukung kedaulatan pangan ✓ Kemitraan ✓ Demplot Pertanian Organik Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Kelompok Tani Lembu Joyo Desa Palon Kecamatan Jepon

IV-67 IVNo Unggulan Bupati Output Dukungan pada Indikator Kinerja Daerah Inovasi Teknis Perangkat Daerah yang terkait 2 Ayo Dolan Blora Desa Wisata, Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Religi, Wisata Edukasi, Wisata Sejarah dan Wisata Kuliner, Desa Budaya. Pertumbuhan PAD sektor pariwisata ✓ Pendampingan Desa Wisata ✓ Festival Desa Wisata ✓ Blora Fashion Week Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata ● Masyarakat Adat Samin ✓ Desa Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora Deskripsi inovasi yang termasuk dalam prioritas RKPD 2024 sebagai berikut: Tabel IV.12 Keterkaitan Inovasi Ungglan Tahun 2024 dengan Permasalahan Daerah No Deskripsi Inovasi Permasalahan daerah yang ditangani Indikator Keberhasilan Dukungan Program dari RKPD Lokasi Spasial OPD Sumber dana INOVASI GELIAT EKONOMI RAKYAT 1 Inovasi kelompok pendukung “Mbantu Kadang Tani” Peningkatan produk pertanian adaptasi perkembangan digital dan globalisasi, serta regenerasi pertanian bagi generasi muda 1. Perkembang an produk pertanian di pasar digital dan keluar daerah 2. Perkembang an usaha tani oleh petani muda 1. Program Penyediaan Dan Pengembang an Sarana Pertanian 2. Program Penyuluhan Pertanian Desa Palon Kec. Jepon. DP4 APBD Kab. Blora 2 Inovasi kelompok pendukung “Ayo Dolan Blora” Meningkatkan potensi pasar pariwisata dan tujuan destinasi lainnya di kabupaten Blora 1. Jumlah kunjungan masuk Blora 2. Lama tinggal di Blora 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pengembang an Kebudayaan Desa Sambon grejo Kec. Sambon g

IV-68 IVKerangka Logis Inovasi unggulan di RKPD 2024 sebagai berikut. Gambar IV-1 Kerangka Logis Inovasi Kabupaten Blora Tahun 2024 Outcome: (1) Peningkatan pendapatan Daerah; (2) Peningkatan pendapatan Rumah Tangga; (3) Peningkatan pendapatan individu Output: (1) perluasan Lapangan kerja, lapangan usaha; (2) Penyerapan tenaga kerja Proses: kolaborasi lintas sektor pentahelix: Pemerintah (lintas OPD), dunia usaha, komunitas, akademisi, media Inovasi kelompok pendukung “Mbantu Kadang Tani”: 1. Inovasi Diversifikasi Pangan Lokal (DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN) 2. Inovasi Diseminasi teknologi pakan ternak melalui agrosirkopastura untuk mendukung kedaulatan pangan 3. Mendorong Kemitraan antara kelompok Tani Lembu Joyo desa Palon Kec. Jepon dengan PT. WASKITA KARYA Tbk. 4. Pengembangan DEMPLOT Pertanian Organik Untuk menjadi percontohan pengembangan pertanian Organik Inovasi kelompok pendukung “Ayo Dolan Blora”: 1. Inovasi Pendampingan Desa Wisata (OPD DINPORABUDPAR) 2. Inovasi Festival Desa Wisata (DINPORABUDPAR) 3. Inovasi Blora Fashion Week (DINPORABUDPAR) INOVASI GELIAT EKONOMI RAKYAT Tema RKPD Kab. Blora 2024: Pembangunan Ekonomi Kerakyatan didukung Sumber daya Manusia yang Berdaya Saing Tema RKP 2024:Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

IV-69 IVKebaruan inovasi yang diunggulkan dijelaskan sebagai berikut. Tabel IV.13 Kebaruan Unsur Inovasi Tahun 2024 No Inovasi Kebaruan/ Novelty Inovasi 1 Inovasi kelompok pendukung “Mbantu Kadang Tani” Input: (1) potensi panen ubi kayu yang melimpah, petani rata-rata menanam ubi kayu, peralatan sederhana untuk mengolah mocaf (2) bekerja sama dengan FAPET UGM dan PT. Andini Blora Gama Sejahtera (PT. ABGS) bersama Pemda Blora Dinas P4 (3) pola kemitraan peminjaman modal dengan bunga lunak untuk pengembangan penggemukan dan Breeding Sapi Potong Sumber daya: Petani, Kelompok Tani Dukuh Bulurejo, Desa Pengkoljagong, Kec. Jati, Kab. Blora. Ubi Kayu yang diserap untuk produksi sebanyak 4 Ton/bulan dengan Kapasitas produksi Tepung Mocaf 1 Ton/bulan. Pengemasan di plastik dengan desain dan kemasan yang sederhana Izin Usaha : NIB, PIRT, Halal, Ijin Edar PSAT (dalam proses) Pemasaran : Jawa Tengah, Jogjakarta Peralatan yang dimiliki : Mesin perajang, Mesin penepung, Hand sealer, oven gas kapasitas kecil Kelompok sasaran: Petani Singkong, Pelaku Usaha Mocaf, Pelaku Usaha Pangan Non Terigu Proses pengembangan inovasi: Pengembangan inovasi pangan Non Beras Non Terigu, salah satunya dimulai oleh Pelaku Usaha yang tergabung dalam Kelompok Tani Bulurejo di Desa Pengkoljagong, kec. Jati yang memproduksi Tepung Mocaf dengan menyerap hasil panen ubi kayu dari petani sekitar. Dukungan dari Pemkab melalui Dinas PPPP adalah pembinaan dan mengadakan pelatihan pengolahan pangan lokal berbahan mocaf untuk mempromosikan tepung mocaf sebagai pengganti terigu dengan sasaran peserta pelatihan anggota PKK perwakilan dari 16 Kecamatan, yang diharapkan akan mampu menularkan kegiatan tersebut di wilayahnya. Produsen tepung mocaf masih mengalami berbagai kendala yaitu keterbatasan peralatan dan tempat produksi yang kurang memadai, pengemasan dan pemasaran/promosi yang kurang menarik, menjadikan Tepung Mocaf belum banyak dikenal dan dipakai oleh masyarakat, untuk itu perlu untuk didukung berupa pendirian Rumah Mocaf ( Tempat produksi dan tempat pengolahan mocaf menjadi produk pangan yang menarik sehingga bisa memberdayakan kelompok wanita setempat dalam produksi maupun pemasaran produk berbahan mocaf) serta pelatihan untuk pengemasan dan pemasaran serta pelatihan mengolah mocaf menjadi bahan pangan/makanan yang komersil/bernialai jual tinggi. Sektor prioritas: sentra produksi mocaf dan pangan olahan berbasis mocaf

IV-70 IVNo Inovasi Kebaruan/ Novelty Inovasi 2 Inovasi kelompok pendukung “Ayo Dolan Blora Input: mengembangkan potensi budaya lokal dan kekayaan komparatif lokal serta Memberikan ruang bagi audiens atau konsumen untuk berinteraksi langsung dengan produsen, juga Terciptanya kedekatan emosional dan rasional antara produk dengan konsumen Sumber daya: kolaborasi lintas sektor pentahelix: Pemerintah, dunia usaha, komunitas, akademisi, media Kelompok sasaran: Wisatawan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (pokdarwis, pengelola desa wisata, dan pelaku ekonomi kreati) Proses pengembangan inovasi: berbasis pemberdayaan masyarakat, masyarakat dilibatkan dalam inovasi, masyarakat tidak hanya sebagai objek inovasi tetapi juga sebagai subjek/pelaku inovasi melalui melalui event marketing yang merupakan salah satu unsur bauran promosi yang bertujuan menarik konsumen melakukan pembelian dan mampu mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk dalam event tersebut. Melalui BFW, Produsen dapat bertemu langsung dengan konsumen sehingga dapat memberikan informasi dan contoh produk yang dapat sekaligus dinikmati dirasakan dan dilihat oleh buyer. Sektor prioritas: pariwisata berbasi komunitas dan pelaku ekraf

V-1 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan pendukung urusan pemerintahan. Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan. Program prioritas merupakan program utama yang harus diutamakan untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan outcome yang mendukung capaian indikator kinerja program pembangunan daerah yang dilaksanakan tahun 2024 dalam upaya mencapai VISI Kepala Daerah masa jabatan 2021-2024 yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Blora Tahun 2021-2026. Bab ini menyajikan deskripsi rencana kerja dan pagu pendanaan RKPD Kabupaten Blora tahun 2024 yang mencakup beberapa aspek, yaitu: 1. Kerangka Pendanaan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2024; 2. Dukungan program dan pagu indikatif pada Sasaran Daerah Kabupaten Blora tahun 2024; 3. Dukungan program dan pagu indikatif pada Prioritas Pembangunan Kabupaten Blora tahun 2024; 4. Dukungan program dan pagu Indikatif pada prioritas Nasional RKP 2024 5. Dukungan program dan pagu indikatif pada SPM; 6. Dukungan program dan pagu indikatif pada SDGs; 7. Deskripsi seluruh program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan.

V-2 5.1. Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan fokus pada “Pembangunan Ekonomi Kerakyatan didukung Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing”. Berdasarkan analisis keuangan pada Bab III maka kerangka pendanaan untuk tahun 2024 adalah sebagaimana berikut: Tabel V.1 Kerangka Pendanaan RKPD Kabupaten Blora 2024 Kode Rekening Uraian Proyeksi RKPD 2024 (1) (2) (3) 4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah 326.113.070.000 4 1 01 Pajak Daerah 63.400.000.000 4 1 02 Retribusi Daerah 166.835.000.000 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 90.058.070.000 4 1 04 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.820.000.000 4 2 Pendapatan Transfer 1.626.726.113.000 4 2 01 Transfer Pemerintah Pusat 1.490.726.113.000 4 2 01 Dana Perimbangan 964.106.000.000 Dana Alokasi Umum 964.106.000.000 Dana Bagi Hasil 268.600.000.000 4 2 01 Dana Alokasi Khusus 4 2 01 Dana Insentif Daerah 4 2 01 Dana Desa 258.020.113.000 4 2 02 Transfer Antar Daerah 136.000.000.000 4 2 02 Pendapatan Bagi Hasil 136.000.000.000 4 2 02 Bantuan Keuangan Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 4 3 Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah 4 3 01 Pendapatan Hibah - Jumlah Pendapatan 1.952.839.183.000 5 1 Belanja Operasi 1.279.904.379.300 5 1 1 Belanja Pegawai 885.487.184.600 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 298.537.434.700 5 1 3 Belanja Bunga 1.000.000.000

V-3 Kode Rekening Uraian Proyeksi RKPD 2024 (1) (2) (3) 5 1 4 Belanja Subsidi 0 5 1 5 Belanja Hibah 60.397.760.000 5 1 6 Belanja Bansos 34.362.000.000 5 2 Belanja Modal 216.171.090.000 5 2 1 Belanja Modal Tanah 40.000.000 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.372.950.000 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 87.826.040.000 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi 110.474.200.000 5 2 5 Belanja modal aset tetap lainnya 425.000.000 5 2 6 Belanja nodal aset lainnya 32.900.000 5 3 Belanja Tidak Terduga 6.700.000.000 5 4 Belanja Transfer 433.963.713.700 5 4 1 Belanja Bagi Hasil 23.045.000.000 5 4 2 Belanja Bantuan Keuangan 410.918.713.700 TOTAL BELANJA 1.936.739.183.000 SURPLUS / DEFISIT 16.100.000.000 6 PEMBIAYAAN (16.100.000.000) 6 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 26.200.000.000 6 2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 42.300.000.000 Pembiayaan Netto (16.100.000.000) SILPA 0 Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah, 2023

V-4 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024 5.2.1 Dukungan Program untuk Sasaran Daerah Kabupaten Blora tahun 2024 Tabel V.2 Keterkaitan Sasaran Daerah, Program, Indikator Kinerja, Target dan Penanggung jawab RKPD Kabupaten Blora Tahun 2024 Sasaran 1 Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan Rata rata Lama Sekolah 7,55 7,31 Angka Harapan Lama Sekolah 12,4 12,4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN APS SD 93,25 93,15 Dinas Pendidikan Persentase Guru SD Bersertifikat Pendidik 63 56 APS SMP 74,25 74,15 Persentase Guru SMP Bersertifikat Pendidik 60 56 APK PAUD 86 82 Persentase Guru PAUD 68 62 Bersertifikat Pendidik 95 85 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Presentase SD yang terakreditasi minimal B 94,50 % 94,50 % Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Presentase SMP yang terakreditasi B 79 % 79 % Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Presentase TK yang terakreditasi B 28,50 % 28,50 % Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Presentase Lembaga Pendidikan Kesetaraan yang terakreditasi B 16,90 % 16,90 % PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase guru PAUD bersertifikat pendidik Persentase Guru SMP Bersertifikat Pendidik Persentase Guru SD Bersertifikat Pendidik Rasio guru per jumlah penduduk 25,5 % 38 % 45 % 24,5 % 43 % 36 % 72 % Dinas Pendidikan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rasio Guru per siswa SD Rasio Guru per siswa SMP 28 rasio 28 rasio 32 % PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Presentase Pengendalian Izin Sekolah 100% 31,5 % Dinas Pendidikan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat jumlah rekomendasi izin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat yang diterbitkan 3 lembaga 3 lembaga

V-5 Sasaran 2 Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Sasaran 2 Meningkatnya usia harapan Hidup masyarakat Usia Harapan Hidup 75,07 74,85 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan upaya kesehatan 100% Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat essensial 100% Persentase Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana, alat kesehatan sesuai standar 100% 100% Persentase tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 100% Status Akreditasi Puskesmas dengan Nilai Minimal Utama 19 Unit Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana, alat kesehatan sesuai standar 100% 100% Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat essensial 100% 100% Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100 Status Akreditasi Puskesmas dengan Nilai Minimal Utama 19 Persentase pemenuhan upaya kesehatan 100 Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Utama 73 Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Utama (formula beda) 100 Persentase Informasi pada fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi dalam SIK 100 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Cakupan puskesmas dengan 9 tenaga kesehatan strategis 95% Dinas Kesehatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Prosentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek tenaga kesehatan 100% 92%

V-6 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase desa siaga telah melaksanakan PHBS tatanan rumah tangga. 100% Dinas Kesehatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 295 Desa Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa siaga telah melaksanakan PHBS tatanan rumah tangga. 100% Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu meningkat strata 98%

V-7 Sasaran 3 Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Sasaran 3 Meningkatnya kualitas hidup perempuan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 65,73 65,69 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Perangkat Daerah menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran OPD 98% 90% Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 5% 5% Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Perangkat Daerah yang menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran 100% 100 % Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase organisasi perempuan yang mendapatkan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik di Kabupaten Blora 10% 10 % PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase peningkatan layanan terhadap perempuan korban kekerasan 100 100 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat Layanan 100$ 100 %

V-8 Sasaran 4 Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Persentase rumah layak huni 73,5 70,5 Persentase kawasan perkotaan non kumuh 99,90 99,81 Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman 98 95 Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak dan aman 100 100 Persentase jalan mantap 75 71 Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi 47.5 46,5 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang 100 100 Persentase sarana perhubungan kondisi baik 94 92 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penegakan Perda 87% 85% Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Perda/ Perkada yang ditegakkan 100% 100 % PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase penanganan Permukiman Kumuh di kawasan Perkotaan 5% 5% Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah laporan perencanaan/ monitoring/ evaluasi 3 dok Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan 15 kali Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program pemerintah yang dibangun dan direhab 85 unit Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB Jumlah Dokumen Sertifikat Kepemilkan BangunanGedung (SKGB) yang diterbitkat 1 dok PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase penanganan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan 5 % 5 % Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Jumlah Laporan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang dibuat 5 laporan 1 laporan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Prosentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani 50 Ha 5 %

V-9 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani 50 Ha 10 Ha PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan memiliki sarana utilitas umum (PSU) 90% 80% Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Prosentase sarana prasarana perumahan yang di tingkatkan 90% 80 % PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase sarana dan prasarana keselamatan dan keamananan transportasi darat (rambu, marka, guardrail, APILL, dll) pada jalan kabupaten dalam kondisi baik 97 92 Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Persentase terminal Penumpang Type C dalam kondisi baik 100 100 Persentase kendaraan (angkutan umum dan angkutan barang) yang lulus uji KIR 96 94 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Prosentase pemenuhan perlengkapan jalan 100 % 100 % Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Persentase terminal tipe C dalam kondisi baik 100 % 100 % Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah dokument laporan ANDALALIN 5 dok 1 dok PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi 47,50% 46,50% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya air embung untuk irigasi pertanian 55% 54 % Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 100% 53.25 % PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase SPAM dalam kondisi baik 75% 65% Dinas Perumahan Permukiman Dan Perhubungan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rumah tangga mengakses air minum yang layak dan aman 98% 95 % PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai 100% 100% Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai 100% 100% PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Panjang jalan drainase yang dibangun 20.000m 5000m Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Drainase dalam kondisi baik 41,5% 40.5 %

V-10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan kondisi Mantap 75 71 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase jalan dalam kondisi baik 47,5% 44.5 % PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Pesentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang 100 100 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota prosentase penetapan RTRW dan RRTR kab/Kota 100 % 100 %

V-11 Sasaran 5 Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Targe t tahun 2024 PD Penanggung jawab Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup Indeks kualitas air 54,74 54,54 Indeks kualitas udara 88,76 88,56 Indeks Kualitas Lahan 62,11 61,73 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penegakan Perda 87% 85% Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Perda/ Perkada yang ditegakkan 100 % PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 60% 47% Dinas Komunikasi dan Informatika Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan desiminasi informasi pemerintah daerah melalui berbagai media dengan penerapan teknologi informatika 90% PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup 100% 100% Dinas Lingkungan Hidup Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 100% 2 doku men Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Persentase penyelenggaraan KLHS untuk K/R/P 100% 2 doku men 100 % PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanaka Indeks Pencemaran Air 7,17 1,19 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Pencemaran Udara 79,11 13,18 Persentase tutupan vegetasi 38,1 63,51 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan 100% 2 doku men Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 100% 2 doku men

V-12 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase RTH yang tertangani 1,33% 1 Ha Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Luas RTH yang terpelihara dibagi Luas RTH secara keseluruhan, dikali dengan 100% 1,33% 1 Ha PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Teknis terkait Pengelolaan Limbah B3 100% 100% Dinas Lingkungan Hidup Penyimpanan sementara Limbah B3 Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen pengelolaan limbah B3 melalui penyimpanan limbah B3 100% 100 % Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen pengelolaan limbah B3 melalui pengumpulan limbah B3 100% 100 % PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 100% 100 % Dinas Lingkungan Hidup Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH 100% 100 % PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Terfasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat 3 1 lemba ga Dinas Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH 100% 1 lemba ga PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase penanganan penyelesaian pengaduan dan/ atau penaatan terkait Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan 100% 1 doku men Dinas Lingkungan Hidup Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian 100% 1 doku men

V-13 Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase jumlah sampah yang tertangani 69% 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R 31 Pengelolaan Sampah Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 71% 1 Unit

V-14 Sasaran 6 Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Sasaran 6 Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel Nilai SAKIP 80 (A) 75 (BB) Inspektorat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP WTP Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) 3,00 2,47 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Prosentase Perangkat Daerah yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target 90% 90% Sekretariat Daerah Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Prosentase Perangkat Daerah yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target 65% 65% PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah 100% 100% Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah 97% 96% Persentase ketepatan waktu penetapan APBD 100% 100% Tepat waktu ketika penyelesaian laporan keuangan konsolidasi tidak melebihi batas waktu (Maret tahun berikutnya) 100% 100% Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah 100 % 100 % Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase pelaksanaan administrasi enatausahaan keuangan tepat waktu 100 % 90% Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangan 100 % 100 % PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase penyelesaiaan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 100 100 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 80% 2 Dok ume n PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase penyelanggaraan Pengawasan Internal 100% 100% Inspektorat Daerah Persentase penanganan Pengawasan dengan Tujuan tertentu 100% 100% Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti 100% 100% Persentase penyelanggaraan Pengawasan Internal 100% 100% Penyelenggaraan Pengawasan Internal Terlaksananya pengawasan internal 100% 100% Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu 100% 100% PMPRB 75 (B) 71 (B) Inspektorat Daerah

V-15 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Perangkat Daerah yang berpredikat WBK dan WBBM 13,64 9,09 Pendampingan dan Asistensi Terlaksananya pendampingan dan asistensi 100% 100%

V-16 Sasaran 7 Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Sasaran 7 Terwujudnya birokrasi yang kapabel Tingkat kematangan organisasi perangkat daerah 3 (Sedan g) 3 (Sedang) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3,15 3,05 Indeks Profesionalitas ASN 77 76,5 Persentase tingkat pemenuhan data indikator dalam penyusunanan LPPD 100 95 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase tingkat pemenuhan data indikator dalam penyusunanan LPPD 100% 95% Sekretariat Daerah Administrasi Tata Pemerintahan Prosentase tingkat pemenuhan data indikator dalam pengyusunan LPPD 100% 95% PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks Kepuasan ASN atas Pelayanan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 85 81 Badan Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN 92% 91 % Mutasi dan Promosi ASN Tingkat Penyelesaian Pelaksanaan Mutasi Kenaikan Pangkat dan Promosi ASN 94% 90 % Pengembangan Kompetensi ASN Tingkat Penyelesaian Pengembangan Kompetensi ASN 75% 75 % Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Tingkat Penyelesaian Pemberian Penghargaan dan Pembinaan Disiplin ASN 75% 75 % PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai prioritas Kebutuhan Organisasi 76,68 76,68 Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis sesuai prioritas kebutuhan organisasi 56,5% 56,5 % PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 60 47 Dinas Komunikasi Dan Informatika Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan desiminasi informasi pemerintah daerah melalui berbagai media dengan penerapan teknologi informatika 100% 90 %/ 95% PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Perangkat Daerah yang terhubung akses internet yang disediakan Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika 34 25 Dinas Komunikasi Dan Informatika

V-17 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengelolaan Egovernment di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Blora 100% 100 %

V-18 Sasaran 8 Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Sasaran 8 Meningkatnya kualitas Pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat 75,5 74,5 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra. 100 100 Sekretariat Daerah Prosentase produk hukum yang ditetapkan 100 100 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Prosentase kesesuaianpenerimaan layananan kesra 100% 100% Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Prosentase produk hukum yang ditetapkan 25 Laporan 25 Bantuan Hukum 100 % PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Prosentase Perangkat Daerah yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target 90% 90% Sekretariat Daerah Prosentase jumlah paket tander yang berhasil 100% 100% Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Prosentase Perangkat Daerah yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target 90% 65 % (90%) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Prosentase jumlah paket tender yang berhasil dilaksanakan 100% 100% PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN APS SD 93,25 93,15 Dinas Pendidikan Persentase Guru SD Bersertifikat Pendidik 63% 56% APS SMP 74,25 74,15 Persentase Guru SMP Bersertifikat Pendidik 60% 56% APK PAUD 86 82 Persentase Guru PAUD Bersertifikat Pendidik 68% 62% APS Kesetaraan 95 85 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Presentase SD yang terakreditasi minimal B 94,50 % 94,50 % Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Presentase SMP yang terakreditasi B 80% 79 % Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Presentase TK yang terakreditasi B 29,50% 28,50 % PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Presentase Pengendalian Izin Sekolah 32,5 31,5 Dinas Pendidikan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat jumlah rekomendasi izin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat yang diterbitkan 3 lembaga 3 lembaga PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 38.000 36.000 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Persentase perpustakaan yang dibina 46,45 41,56 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengunjung Perpustakaan 140000 Orang 130000 Orang

V-19 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya jumlah promosi perpustakaan 5 Kegiatan 5 Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 58,12 53,94 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Prosentase peserta pelatihan yang memiliki kompetensi Persentase peserta pelatihan yang memiliki kompetensi 60% 53 % 55 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Meningkatnya wawasan pengelola LPK 85 LPK 70 LPK 74 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 48,44 45,91 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah informasi pasar kerja yang tersedia Tersebarnya informasi pasar kerja 2475 orang Bulan 575 orang 650 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Besaran perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan 31,00 27,00 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 25 % 1 perkara 25% PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase IKM berijin 0,11 0,095 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/KotaBerbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Jumlah penerbitan Izin Usaha Industri(IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri(IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional(SIINAS) 10 Izin 10 ijin PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Cakupan Industri kecil dan menengah yang terdaftar di SIINAS 0,2 0,15 Dinas Komunikasi Dan Informatika Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya data IUI, IPUI 1 dokume n 1 dokumen PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase penempatan transmigran 40 40 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Penataan Persebaran Penduduk Jumlah KK yang diberangkatkan 26 KK 6 KK

V-20 yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 95,00% 95,00% Badan Penanggulangan Bendana Daerah Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 5,00% 5,00% Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 95,00% 95,00% Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana 95 % 95 % Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 5% 5 % Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 95 % 95 % PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu 795 795 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Pemahaman Demokrasi 79,5% 86 % 79,5 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Prosentase potensi konflik sosial yang tertangani 100% 90% Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentase Kemampuan Analisa Intelijen Strategis terhadap Potensi Konflik Sosial 85% 83 % 84 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana, alat kesehatan sesuai standar 100% 100% Dinas Kesehatan Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat essensial 100% 100% Persentase tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 100% 100% Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% 100% Status Akreditasi Puskesmas dengan Nilai Minimal Utama 19% 16% Persentase pemenuhan upaya 100% 100%