II-173 3,84 (tahun 2020), hingga 3,93 (tahun 2022). Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun angka IPAK berfluktuasi, tetapi secara umum terlihat bahwa IPAK menunjukkan tren meningkat. 2.1.3.7 Unsur Kewilayahan 2.1.3.7.1 Kecamatan Kecamatan merupakan satuan administrasi pemerintahan yang setara dengan OPD/SKPD/Dinas dalam rantai wewenang dan dibentuk dengan tujuan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan seperti yang tertuang dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kinerja Kecamatan diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan. Tabel II.95 menunjukkan kinerja kecamatan di Kabupaten Blora. Tabel II.95 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 No. Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Penyelenggaraan Unsur Kewilayahan yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021-2026 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 79.74 80.49 82.27 84.94 85.51 2. Kecamatan Tunjungan 64,33 77,41 77,4 80 81 3. Kecamatan Cepu 74,51 81,08 82,07 84,08 81,15 4. Kecamatan Jati 74,70 80,28 80,2 83,02 86,14 5. Kecamatan Kunduran 77,29 77,29 77,3 82,5 85,50 6. Kecamatan Sambong 78,56 78,56 78,6 90,70 88,13 7. Kecamatan Jepon 78,70 78,72 81,54 82 80,89 8. Kecamatan Banjarejo 79,85 81,008 81,75 81,23 84,35 9. Kecamatan Kradenan 79,66 79,66 80 88,26 84,73 10. Kecamatan Japah 80,79 80,79 80,8 81,1 90,49 11. Kecamatan Ngawen 80,95 80,95 80,97 82,1 86,24 12. Kecamatan Blora 81,47 81,47 98,10 99 84,60 13. Kecamatan Randublatung 81,75 81,75 83,242 84 86,53 14. Kecamatan Jiken 82,60 86,26 82,36 83 87,60 15. Kecamatan Bogorejo 84,17 78,44 80,45 87,25 85,17 16. Kecamatan Todanan 87,45 81,47 82 84 85,24 17. Kecamatan Kedungtuban 89,05 82,72 89,5 86,84 90,47 Rata-rata 79.74 80.49 82.27 84.94 85.51 Sumber: Bagian Tata Laksana Organisasi Setda Kabupaten Blora, 2023 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2017 tentang
II-174 Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, kategori penilaian adalah: (1) Nilai 25,00 – 64,99 mutu pelayanan D (Tidak baik); (2) Nilai 65,00 – 76,60 mutu pelayanan C (Kurang baik); (3) 76,61 -88,30 mutu pelayanan B (Baik, terdapat 15 Kecamatan tahun 2022 (4) nilai 88,31 -100,00 mutu pelayanan A (Sangat Baik), terdapat 1 Kecamatan tahun 2022, yaitu Kecamatan Japah Secara umum nilai Kepuasan masyarakat tingkat kecamatan di kabupaten Blora pada tahun 2022 sebesar 85.51, berarti berada pada kategori mutu pelayanan B (Baik/76,61-88,30 ). Di antara 16 kecamatan, Kecamatan yang memiliki nilai kepuasan masyarakat di bawah rerata ada 9 kecamatan (56%%) lebih rendah daripada tahun 2021 sebesar 66%. Kecamatan yang memiliki indeks di bawah rerata Kabupaten Blora dan mengalami penurunan indeks dibanding tahun 2021 adalah Kecamatan Cepu, Kecamatan Jepon, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Blora, dan Bogorejo. Pada tahun 2022, persentase kecamatan yang memiliki nilai kepuasan di bawah rerata Kabupaten Blora mengalami penurunan menjadi hanya 6 kecamatan, yaitu Blora, Tunjungan, Cepu, Jepon, Banjarejo dan Kradenan. 2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum 2.1.3.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan organ pemerintah daerah yang dibentuk dengan tupoksi untuk menurunkan konflik sosial melalui pencapaian sasaran peningkatan penanganan potensi konflik melalu penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Selain itu, sasaran lain yang diamanatkan pada Kesatuan Bangsa dan Politik adalah peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa dan Politik juga melakukan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, serta pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Pada akhirnya, Kesatuan Bangsa dan Politik mengemban tupoksi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Pemenuhan tupoksi tersebut akan menciptakan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif sebagai perwujudan Misi Bupati Blora Nomor 4 yaitu “Menciptakan Kondisi Wilayah yang Kondusif” dan mempersiapkan kapasitas daerah dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak pada tahun 2024.
II-175 Tabel II.96 menunjukkan perkembangan capaian kinerja indikator urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel II.96 Capaian Kinerja Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO. URAIAN SATUAN TAHUN 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum- Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021-2026 1 Persentase konflik sosial tertangani % na na na 100% 100% Indikator Lainnya 1 Jumlah Anggota DPRD Orang 45 45 45 45 45 a. Pria Orang 37 39 40 40 41 b. Perempuan Orang 8 6 5 5 4 Jumlah Fraksi DPRD Fraksi 7 7 7 7 7 2 Partai Politik a. Jumlah Parpol Daerah Partai 14 12 13 13 16 b. Jumlah Parpol Peserta Pemilu Partai 14 13 13 13 18 3 Organisasi Kemasyarakatan a. Jumlah Orkesmas Berdasarkan Profesi Buah 10 10 10 3 2 b. Jumlah Orkesmas Berdasarkan Agama Buah 9 11 11 4 11 4 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) a. Jumlah LSM Lokal Buah 42 49 52 37 6 b. Jumlah LSM Nasional Buah 1 1 1 2 2 c. Jumlah LSM Asing/ Internasional yang Beroperasi di Daerah Buah 0 0 0 0 0 5 Jumlah kader Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Orang 180 180 160 100 136 6 Jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan Orang 475 1.770 650 150 180 7 Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas dan LSM Kali 6 8 6 4 5 8 Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan bela negara. Orang 180 300 75 50 60 9 Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan Program Penanggulangan pencegahan peredaran gelap narkoba Orang 100 540 400 725 240 10 Kegiatan pembinaan politik daerah pada ormas dan LSM Kali 9 19 15 5 6 11 Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu % 71,6 80,37 77,47 77,47 77,47 12 Jumlah pemuda/pelajar yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara Orang 185 300 300 200 560 13 Terpeliharanya konduktivitas wilayah melalui kerjasama Kominda Kali 12 12 12 12 12 Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora, 2023
II-176 Tabel di atas menunjukkan stabilitas politik Kabupaten Blora yang baik sebagaimana terlihat dalam persentase konflik sosial tertangani sebagai indikator utama penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Seluruh konflik sosial yang terjadi dalam dua tahun terakhir telah berhasil tertangani. Untuk persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024, pada tahun 2022 tingkat partisipasi pemilih sudah mencapai 77 % yang cukup baik namun masih dapat ditingkatkan. Untuk memastikan Pemilu yang representatif, pada tahun 2024 dapat diprioritaskan kegiatan diseminasi informasi mengenai Pemilu yang diharapkan dapat mendorong pemilih pemula untuk menggunakan hak suaranya, dan meyakinkan kembali pemilih senior untuk tetap berpartisipasi dalam Pemilu dan Pilkada. Gambar II-74 Jumlah Ormas dan LSM di Kabupaten Blora pada Tahun 2018-2022 Terkait dengan itu, proporsi perempuan dalam lembaga legislatif masih di bawah 20%. Strategi bermitra dengan lembaga non pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat digunakan pada tahun 2024. Gambar di bawah ini menunjukkan perkembangan jumlah organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Blora tahun 2018-2022. Tahun 2022 masih menunjukkan trend menurun pada jumlah LSM yang beroperasi di Kabupaten Blora. Sementara itu, jumlah organisasi kemasyarakatan justru meningkat dratis hingga hampir dua kali lipat dari jumlah tahun 2021. Penurun jumlah LSM ini terkait dengan fokus organisasi yang terkait dengan pengelolaan pandemi, sehingga saat pandemi berakhir dinilai tidak relevan lagi. Jumlah kader Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) pada tahun 2022 sebanyak 136 orang yang telah meningkat dari hanya 100 orang pada tahun 2021. Jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan bertambah 30 orang menjadi 19 43 21 50 21 53 7 39 13 8 JUMLAH ORKESMAS JUMLAH LSM 2018 2019 2020 2021 2022
II-177 180 orang pada tahun 2022 dibanding dengan tahun 2021. Frekuensi kegiatan peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas dan LSM dilakukan sebanyak enam kali pada tahun 2022. Jumlah ini lebih banyak 50% dari frekuensi kegiatan pada tahun 2021. Tahun 2022 merupakan tahun pemulihan dengan banyak penambahan pelatihan dan sosialisasi. Hal ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu berakhirnya pandemi yang mumungkinkan untuk mengumpulkan orang, serta semakin dekatnya Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 yang memiliki potensi konflik sosial di masyarakat. 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah Indikator utama yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Blora 2021-2026 sebagai pengukur keberhasilan aspek daya saing daerah adalah: (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, (2) Nilai Tukar Petani, (3) Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, (4) Rasio Ekspor + impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi), (5) Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR, (6) Angka Kriminalitas, (7)Angka Ketergantungan. Aspek daya saing menurut Permendagri nomor 86 tahun 2017, setidaknya merepresentasikan informasi terkait kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Tahun 2021 nilai Indeks daya Saing Daerah Kabupaten Blora adalah 3.1360, termasuk kategori Tinggi (di interval 2.51 -3.76) Tabel II.97 Nilai Indeks Daya Saing daerah Kabupaten Blora tahun 2021 Komponen Komponen Nilai Aspek 1 Faktor Penguat/Enabling Environment 3.5460 Pilar 1.1 Kelembagaan 4.3000 Dimensi 1.1.1 Tata Kelola Pemerintahan 3.6000 Dimensi 1.1.2 Keamanan dan Ketertiban 5.0000 Pilar 1.2 Infrastruktur 3.7500 Dimensi1. 2.1 Infrastruktur Transportasi 2.5000 Dimensi 1.2.2 Infrastruktur Air Bersih dan Kelistrikan 5.0000 Pilar 1.3 Perekonomian Daerah 2.5890 Dimensi 1. 3.1 Keuangan Daerah 2.7500 Dimensi 1.3.2 Stabilitas Ekonomi 2.4290 Aspek 2 Sumber Daya Manusia/Human Capital 3.4380 Pilar 2.1 Kesehatan 3.8750 Dimensi 2.1.1 Kesehatan 3.8750 Pilar 2.2 Pendidikan dan Keterampilan 3.0000 Dimensi 2.2.1 Pendidikan 3.0000 Dimensi 2.2.2 Keterampilan 3.0000 Aspek 3 Faktor Pasar/Market 3.1040 Pilar 3.1 Efisiensi Pasar Produk 3.7500 Dimensi 3.1.1. Kompetisi Dalam Negeri 4.2500 Dimensi 3.1.2 Pajak dan Retribusi 3.0000 Dimensi 3.1.3 Stabilitas Pasar 4.0000 Pilar 3.2 Ketenagakerjaan 3.5000 Dimensi 3.2.1 Ketenagakerjaan 4.0000 Dimensi 3.2.2 Kapasitas tenaga kerja 3.0000 Pilar 3.3 Akses Keuangan 2.1670 Dimensi 3.3.1 Akses Keuangan 2.1670
II-178 Komponen Komponen Nilai Pilar 3.4 Ukuran Pasar 3.0000 Dimensi 3.4.1 Ukuran Pasar 3.0000 Aspek 4 Ekosistem Inovasi 2.4560 Pilar 4.1 Dinamika Bisnis 2.2500 Dimensi 4.1.1 Regulasi 3.2500 Dimensi 4.1.2 Kewirausahaan 1.2500 Pilar 4.2 Kapasitas Inovasi 2.3670 Dimensi 4.2.1 Interaksi dan Keberagaman 3.0000 Dimensi 4.2.2 Penelitian dan Pengembangan (R dan D) 2.1000 Dimensi 4.2.3 Komersialisasi 2.0000 Pilar 4.3 Kesiapan Teknologi 2.7500 Dimensi 4.3.1 Telematika 4.5000 Dimensi 4.3.2 Teknologi 1.0000 Sumber: https://indeks-inovasi.brin.go.id/?periode=2021danwilayah=kabkota Dari sisi aspek, nilai terendah di Ekosistem Inovasi dengan nilai 2.456 berarti termasuk kategori kurang inovatif (interval 1-2.5). Dari sisi pilar daya saing, nilai terendah pada pilar Akses Keuangan (nilai 2.167), disusul oleh Dinamika bisnis (nilai 2.25), dan kapasitas inovasi (2.36). Dari data tersebu di atas berarti kabupaten Blora harus meningkatkan akses keuangan, dinamika bisnis, dan kapasitas inovasi. Pilar Akses Keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non-perbankan di daerah untuk memfasilitasi aktivitas perekonomian yang memberikan nilai tambah. Sistem keuangan suatu daerah akan mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi yang terjadi di perekonomian daerah tersebut. Pengaruh faktor Keuangan ini mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Sistem keuangan yang baik mutlak diperlukan dalam memfasilitasi aktivitas perekonomian daerah; (2) Sektor keuangan yang efisien dan terintegrasi secara internasional mendukung daya saing daerah. Pilar Dinamika Bisnis dilihat dari 2 Dimensi yaitu Regulasi dan Kewirausahaan. Kemajuan sektor bisnis membuahkan penciptaan dan perluasan lapangan kerja yang tentunya akan mengurangi tingkat pengangguran. Perluasan produksi dan diversifikasi akan menumbuhkan integrasi sektor dan industri sehingga menciptakan rantai nilai tambah yang akan menguatkan struktur ekonomi dan income generation bagi pemerintah dan masyarakat. Regulasi kemudahan perijinan Iklim bisnis, investasi dan persaingan dibutuhkan untuk mengefektifkan pengembangan daya saing. Pilar Kapasitas Inovasi dilihat dari 2 Dimensi yaitu interaksi dan Keberagaman dan Penelitian dan Pengembangan (R dan D). Kegiatan R danD yang dimaksud adalah kegiatan berbasis ilmu pengetahuan untuk menghasilkan alternatif solusi prioritas bukan hanya untuk solusi masalah efisiensi atau produktivitas yang dihadapi, melainkan juga untuk membangun daya saing.
II-179 Dari sisi dimensi daya saing, tiga besar nilai terendah di Blora adalah: Teknologi (Nilai 1.0), Kewirausahaan (Nilai 1.25), Komersialisasi (2.0). Teknologi mencakup indikator Produk Inovasi Teknologi yang sudah di Komersialisasikan. Kewirausahaan mencakup indikator (i) Presentase Pertumbuhan usaha/industri kecil dan menengah, (ii) SOP dan sertifikat ISO sistem manajemen produk hasil industri kecil dan menengah, (iii) jumlah perusahaan sosial (social enterprise) yang sudah terdaftar oleh Pemerintah Daerah, (iv) Jumlah perusahaan Startup yang terdaftar di inkubator bisnis perguruan tinggi/Balitbangda/inkubator bisnis swasta. Komersialisasi diindikasikan dengan (1) komersialisasi inovasi, (11) keberadaan Unggulan Iptek (PUI) dan Techno Park dan komersialisasi. 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita Kemampuan ekonomi daerah secara kontekstual merupakan kemampuan setiap daerah yang mempunyai daya tarik bagi pelaku ekonomi yang ada dan yang akan masuk ke daerah tersebut untuk menciptakan peningkatan daya saing daerah. Terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Gambar II-75 Persentase Pengeluaran per Kapita untuk Konsumsi Makanan di Kabupaten Blora pada tahun 2019-2021 50,25 51,80 55,16 49,08 48,72 49,50 49,62 51,39 54,10 50,82 49,08 50,48 49,86 50,08 51,81 46,49 47,73 47,33 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00 52,00 54,00 56,00 2019 2020 2021 KONSUMSI MAKANAN Kabupaten Kudus Kabupaten Jepara Kabupaten Pati Kabupaten Rembang
II-180 Gambar II-76 Persentase Pengeluaran per Kapita untuk Konsumsi Non Makanan di Kabupaten Blora pada tahun 2019-2021 Analisis Kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan dan pengeluaran konsumsi pangan. Tabel II.98 Persentase Pengeluaran di Kabupaten Blora Tahun 2019- 2022 Kabupaten / Kota Makanan Bukan Makanan Rata-rata 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Kabupaten Grobogan 56,17 5,45 53,79 55,95 43,83 94,55 46,21 44,05 Kabupaten Blora 50,25 51,80 55,16 55,56 48,20 44,84 44,44 49,75 Kabupaten Rembang 49,62 5,14 54,10 48,64 50,38 94,86 45,90 51,36 Kabupaten Pati 50,82 0,49 50,84 52,32 49,18 99,51 49,16 47,68 Kabupaten Kudus 46,49 47,73 47,33 48,33 53,51 52,27 52,67 51,67 Kabupaten Jepara 4,99 50,08 5,18 52,19 95,01 49,92 94,82 47,81 Kabupaten Demak 54,49 52,84 5,30 55,48 45,51 47,16 94,70 44,52 Prov. Jawa Tengah 49,08 48,72 49,49 51,06 50,92 51,28 50,51 48,94 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023 Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat konsumsi non pangan, Pengeluaran perkapita merupakan proksi yang digunakan untuk menggambarkan pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka semakin banyak konsumsi yang dilakukan. Artinya, besarnya nilai pengeluaran 49,75 48,20 44,84 50,92 51,28 50,50 50,38 48,61 45,90 49,18 50,92 49,52 50,14 49,92 48,19 53,51 52,27 52,67 40,00 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00 52,00 54,00 56,00 2019 2020 2021 KONSUMSI NON MAKANAN Kabupaten Kudus Kabupaten Jepara Kabupaten Pati Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Blora
II-181 menggambarkan daya beli penduduk kabupaten Blora terhadap harga-harga sejumlah komoditas pangan maupun bukan pangan. Kriteria yang digunakan untuk mengukur yaitu: (1) kondisi rumah tangga baik, apabila pengeluaran non pangan 50%≤; (2) kondisi sedang, jika pengeluaran non pangan di kisaran 20-49%; (3) kondisi buruk, jika pengeluaran non pangan kurang dari 20%. Tingkat konsumsi non pangan masyarakat kabupaten Blora menunjukkan tren menurun di bawah 50%. Tingkat pengeluaran di atas 40% sehingga digolongkan dalam kondisi rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan menengah/sedang. Dilihat dari prosentase pengeluaran non makanan semakin menurun, hal ini dapat mengindikasikan adanya stagnasi kesejahteraan masyarakat. Terlihat kecenderungan proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk non makanan, melampaui 50%. 2. Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) menggambarkan daya beli pendapatan petani. NTP dihitung dari rasio harga yang diterima petani (Lt) terhadap harga yang dibayar petani (Lb). Semakin tinggi nilai tukar petani berarti semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi, sehingga dapat dimaknai bahwa petani secara relatif lebih sejahtera. NTP Kabupaten Blora hingga saat dokumen ini disusun baru tersedia data hingga tahun 2021, disajikan pada gambar II-77 berikut ini. Gambar II-77 Nilai Tukar Petani Perkembangan NTP Kabupaten Blora Tahun 201-2022 beserta indeks yang diterima serta harga yang dibayar petan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 101,2 101,7 104,56 101,2 100,15 96 98 100 102 104 106 2017 2018 2019 2020 2021 NTP
II-182 Tabel II.99 Perbandingan Nilai Tukar Petani, indeks LT dan Indeks LB Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 NO INDIKATOR SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 1. NTP (Nilai Tukar Petani) Angka 101.2 101.07 104.56 101.2 100.15 2 indeks yang diterima petani (lt) angka 126.5 143.64 149.36 101.4 100.77 3. harga yang dibayar petani (lb) angka 128 145.17 142.54 100.44 100.63 Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 2022 Nilai tukar petani sebagaimana tabel II.99 di atas menunjukkan nilai menurun yang berarti menggambarkan kesejahteraan petani menurun. Kondisi ini diduga karena perkembangan nilai tambah produksi pertanian kurang maksimal, sementara harga barang kebutuhan pokok semakin tinggi sebagai dampak pandemi dan kelesuan ekonomi global. Variabel lainya adalah kurangnya inovasi sektor pertanian. Hal ini terdukung oleh data Ekosistem Inovasi kabupaten Blora termasuk kategori kurang inovatif dengan nilai 2.456. 3. Rasio Ekspor dan impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) Rasio ekspor impor terhadap PDRB menunjukkan keterbukaan ekonomi Kabupaten Blora terhadap perdagangan internasional. Rasio Ekspor dan impor terhadap PDRB menjadi salah satu indikator kualitas ekonomi . Hal ini menjadi pendorong daya saing daerah, jika didukung oleh iklim kesiapan pasar dan teknologi keuangan yang memudahkan jangkauan internasional. Gambar di bawah ini menunjukkan dinamika nilai ekspor bersih Kabupaten Blora yang meningkat setelah stagnan selama pandemi. Nilai ekspor bersih pada tahun 2020 hanya sebesar 2.622, dan kemudian naik secara signifikan menjadi sebesar 4.208 pada tahun 2022. Gambar II-78 Nilai Ekspor Bersih 3856 3550 2622 2645 4208 2018 2019 2020 2021 2022 NILAI EKSPOR BERSIH
II-183 Perkembangan kinerja keterbukaan ekonomi Kabupaten Blora sebagai berikut. Tabel II.100 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) di Kabupaten Blora 2017-2021 NO INDIKATOR SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 1. Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) % NA NA NA NA 0,197 Nilai Ekspor Bersih US$ 2.932.952,46 3.856.673 3.550.258 2.622.492 2.645.059 PDRB ADHB 21.865.831,17 24.631.543,50 25.965.937,47 24. 013.984,57 26.960.315,27 PDRB ADHK 16.866.640,78 17.605.216,00 18.318.415,14 17.483.886,74 18.126.446,90 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur Indikator yang digunakan pemerintah kabupaten Blora untuk fokus Fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai pendukung daya saing daerah adalah prasarana transportasi darat, transportasi udara, fasilitas pendidikan tinggi migas, ketersediaan air bersih, ketersediaan kawasan peruntukan industri dan fasilitas akomodasi lainnya. Ketersediaan infrastruktur wilayah di Kabupaten Blora dapat dikatakan cukup lengkap terutama pada infrastruktur transportasi. Dengan keberadaan jalur jalan nasional yaitu ruas jalan Rembang- Blora-Cepu sepanjang 38,48 k, akses menuju Kabupaten Blora dari wilayah eksternal maupun sebaliknya sudah terakomodir dengan baik. Hal ini merupakan hal positif pembentuk daya saing daerah karena membuka wilayah Kabupaten Blora untuk investasi dan konsumsi dari luar wilayah. Selain itu, kehadiran Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu yang melayani penerbangan dari Blora – Jakarta yang terlayani dua kali penerbangan dalam seminggu merupakan pintu lain untuk masuknya orang dan kegiatan usaha di Kabupaten Blora. Penerbangan ini akan melayani kebutuhan transportasi udara dari 5 wilayah yaitu Kabupaten Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Rembang dan Grobogan. Sektor-sektor yang lain diharapkan juga mampu menangkap peluang ini dan mendapatkan efek pengganda dari keberadaan bandara. Untuk pengembangan ekonomi, ketersediaan air merupakan hal yang krusial. Kondisi wilayah Kabupaten Blora yang terdiri atas pegunungan kapur mempersulit usaha penyediaan air. Pemanfaatan DAS yang ada berupa pembangunan bendungan dan embung, seperti bendungan Randugunting yang baru saja diresmikan diharapkan dapat mendukung cadangan air dibutuhkan
II-184 untuk pengembangan sektor-sektor unggulan Kabupaten Blora melalui pariwisata, pertanian dan pengembangan perkebunan. Keberadaan Pusdiklat Migas dan PEM AKAMIGAS di Kecamatan Cepu yang merupakan satu-satunya di Indonesia juga diharapkan dapat mendukung perkembangan sektor akomodasi, makan dan minum, serta perdagangan dan jasa lainnya. Hal ini merupakan efek pengganda dari masuknya tenaga kerja luar di Kecamatan Cepu. Selain itu, untuk pengembangan sektor industri, pengembangan lokasi-lokasi industri baru telah dilakukan dengan total luasan yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 14 lokasi kawasan peruntukan industri. Peningkatan jumlah industri terutama kelompok industri kecil dan menegah disokong dengan penyediaan ruang-ruang industri terintegrasi yang memudahkan upaya peningkatan kualitas industri, baik berupa SDM maupun dukungan infrastruktur industri. Beberapa pembangunan infrastruktur yang akan dikembangkan serta dapat mendukung pengembangan wilayah antara lain: 1. Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Kecamatan Kradenan; 2. Program Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) UGM Yogyakarta di Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Randublatung; dan 3. Peningkatan status jalan Randublatung – Getas – Perbatasan Kab Ngawi dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi sesuai Perpres No 79 Tahun 2019. Penginapan/ Hotel juga merupakan fasilitas penunjang pariwisata atau amenitas yang utama. Semakin meningkatnya potensi dan daya tarik kota diindikasikan dengan semakin bertambahnya jumlah hotel dan lama hunian. Apalagi dengan hadirnya Bandara Ngloram arus keluar masuk orang semakin tinggi sehingga membutuhkan penginapan. Salah satu pendukung dalam mengembangkan sektor jasa pariwisata adalah keberadaan restoran dan pusat kuliner. Restoran atau rumah makan yang memiliki nilai historis maupun memiliki keunikan tersendiri semakin mendukung pariwisata. Pengembangan pusat-pusat kuliner yang memfasilitasi banyak PKL mendukung peningkatan pendapatan dari sektor Pariwisata. Data Pemerintah kabupaten Blora menunjukan bahwa pada tahun 2022 terdapat Pusat Kuliner di area makan Sunan Pojok (Koplakan), Blok T dan Blok S.
II-185 Tabel II.101 Jenis Fasilitas Penginapan di Kabupaten Blora Tahun 2023 Hotel dan Akomodasi Jumlah Fasilitas Kuliner Jumlah Hotel Bintang 5 1 Restoran 4 Hotel Bintang 4 2 Pusat kuliner 3 Hotel Bintang 3 3 Hotel Melati 26 Hotel Bintang 2 4 Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora, 2023 2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi 1. Perizinan dan Investasi Bila melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Blora berdasarkan faktafakta kinerja urusan penanaman modal sebagaimana disebutkan pada aspek pelayanan umum di atas, investasi dari luar daerah merupakan kebutuhan input pengembangan wilayah. Untuk meningkatkan daya tarik investasi, terdapat empat elemen kebijakan pembangunan yang dikuatkan, yaitu (1) pengembangan insentif daerah berupa kemudahan prosedur investasi dan pengurangan pajak dan retribusi, (2) pengembangan kebijakan stabilisasi kondisi sosial kemasyarakatan untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum, (3) kebijakan penyediaan lahan untuk industri dan investasi lain, dan (4) kebijakan pengembangan promosi daerah melalui penyelenggaraan event promosi maupun keikutsertaan dalam event-event yang diselenggarakan pada skala regional, nasional, maupun global. Untuk mendukung kemudahan proses investasi, Kabupaten Blora telah mengembangkan sistem elektronik untuk penanaman modal yang telah mampu meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penanaman Modal yaitu dari 83,48% pada tahun 2018 menjadi sebesar 89,8% pada tahun 2021. Selain itu, juga telah dikembangkan kegiatan pembinaan untuk masyarakat dalam rangka memperkenalkan prosedur investasi secara elektronik. Sistem aplikasi perijinan dan investasi dapat diakses di https://mpp.blorakab.go.id/web/main/frontend Dilihat dari perkembangan investasi yang masuk ke Kabupaten Blora, jumlah investor dan nilai investasi terus menunjukkan peningkatan. Hal ini perlu terus dikembangkan dan mulai menyasar pada PMA berskala nasional. Untuk itu, pengembangan kebijakan pembangunan dalam insentif investasi, stabilisasi kondisi sosial kemasyarakatan, ketersediaan lahan pengembangan, dan promosi daerah, perlu diprioritaskan. Prioritasi tersebut akan meningkatkan daya saing daerah dalam pengembangan produktivitas daerah.
II-186 Kabupaten Blora telah menetapkan 14 Kawasan yang akan dikembangkan menjadi sentra industri yang akan ditawarkan ke investor guna menanamkan modal. Penanaman modal perlu adanya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha. Iklim investasi yang kondusif sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan kebijakan dalam penanaman modal. Masyarakat yang memandang positif arti pentingnya sebuah investasi serta didukung kemudahan dalam perijinan akan menjadi faktor pendorong dan menjadi daya tarik investor untuk berusaha dan menanamkan modalnya di suatu wilayah. Kemudahan perijinan dan berinvestasi di Kabupaten Blora juga mempertimbangkan prinsip green economy untuk pembangunan yang berkelanjutan. Regulasi yang mendukung kemudahan berinvenstasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Blora yaitu: (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, (2) Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewajiban investasi /usaha tidak merusak lingkungan. 2. Angka Kriminalitas Kerawanan sosial dan angka kriminalitas yang rendah juga menjadi faktor pendukung keberhasilan suatu daerah menarik masuknya investasi. Perkembangan jumlah kasus kriminal dan kasus demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II.102 Perkembangan Kasus Kriminalitas dan Demonstrasi Kabupaten Blora Tahun 2017-2022 No. Indikator Satuan Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 1. Jumlah kasus kriminalitas Kasus 172 155 135 129 125 2. Jumlah demonstrasi dalam 1 tahun Kasus 2 2 2 6 6 Sumber: POLRES Blora, 2023 Angka kriminalitas semakin menurun dalam 5 tahun terakhir dengan data tahun 2022 menunjukkan hanya terdapat 125 tindak kriminal. Hal ini kemungkinan dipengaruhi adanya kemajuan teknologi CCTV yang semakin banyak.
II-187 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan merupakan modal dasar daya saing daerah terutama dalam pengembangan kualitas dan ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Blora. 1. Kualitas Pendidikan Isu kualitas sumber daya manusia masih menjadi prioritas penting di Kabupaten Blora. Seperti terlihat pada data-data kinerja urusan pendidikan, urusan kesehatan, dan urusan pengendalian pendu duk dan KB sebagaimana telah di sajikan pada aspek pelayanan umum di atas, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Blora masih perlu ditingkatkan untuk dapat bersaing baik di regional maupun nasional. Angka partisipasi murni pada tingkat SD telah menunjukkan lebih dari 95% pada tahun 2021, namun pada tingkat SLTP angka partisipasi menurun drastis menjadi hanya 70,87 %. Hal ini secara kasar menunjukkan bahwa angka putus sekolah dari SD ke SLTP cukup besar dan pencapaian target pendidikan dasar 9 tahun belum tercapai. Dari sisi penyediaan fasilitas minimum pelayanan pendidikan, data tahun 2021 menunjukkan kondisi yang masih perlu perbaikan dengan sebanyak 74,1 % ruang kelas di fasilitas pendidikan negeri mengalami kerusakan. Beberapa program peningkatan kualitas pendidikan telah diluncurkan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, namun masih diperlukan kebijakan daerah yang memfokuskan pada peningkatan kualitas input pembelajaran, seperti peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, pemantapan rasio guru-siswa dan insentif untuk siswa yang mampu melanjutkan pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi (akademi/perguruan tinggi). Pembangunan SDM yang di Kabupaten Blora terus ditingkatkan melalui Program unggulan Bupati Blora yakni Satu Desa Dua Sarjana dengan memberikan beasiswa kepada Siswa miskin yang berprestasi untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.
II-188 2. Kualitas Kesehatan Selain pendidikan, aspek kesehatan juga menjadi prioritas penting dalam fokus sumber daya manusia. Kabupaten Blora telah berhasil mencapai target dalam pelayanan kesehatan pada kelompok usia sekolah walaupun pada masa pandemi mengalami penurunan signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan strategi pelayanan kesehatan usia sekolah yang tidak berbasis pada kegiatan pendidikan. Pandemi menunjukkan bahwa layanan pendidikan yang berpindah ruang ke virtual akibat pembatasan mobilitas telah menurunkan secara siginifikan (lebih dari 25%) layanan kesehatan pada kelompok usia sekolah. Layanan terhadap kelompok usia produktif masih membutuhkan peningkatan signifikan dengan hanya mencapai 78,31% penduduk usia produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan layanan skrining kesehatan. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan upaya pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Blora. Selain itu, program unggulan Bupati Kabupaten Blora juga menyentuh pembangunan mental spiritual, program unggulan adalah satu desa satu hafiz dan pelaksanaan Blora mengaji di semua elemen baik di Pemerintahan maupun di Masyarakat. 3. Angka Ketergantungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora 2021-2026 mencantumkan Rasio Ketergantungan sebagai salah satu indikator untuk aspek daya saing daerah. Salah satu indikator l untuk merepresentasikan Fokus Sumber Daya manusia adalah Indikator rasio ketergantungan penduduk. Indikator tersebut merupakan indikator yang dipergunakan untuk melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif. Angka beban tanggungan penduduk atau yang sering disebut dengan Dependency Ratio (DR) adalah perbandingan antara penduduk usia kerja dengan penduduk di luar usia kerja. Apabila Dependency Ratio menunjukkan angka yang semakin tinggi maka beban tanggungan penduduk semakin besar karena ini berarti bahwa tingkat beban yang harus ditanggung setiap penduduk yang produktif semakin besar. Kondisi Rasio Ketergantungan di Kabupaten Blora bisa dilihat pada tabel berikut:
II-189 Tabel II.103 Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2018 - 2022 Tahun Penduduk Kelompok Umur Angka Ketergantungan Naik/Turun 0-14 th 15-64 th ≥ 65 th 2018 203.820 701.156 92.856 0.42 (-) 0.07 2019 177014 647.947 81.499 0.40 (-) 0.02 2020 181.719 660.863 96.232 0.42 (+) 0.02 2021 182.360 661.728 102.906 0.45 (+) 0.03 2022 171.654 630.268 86.302 0.40 (-) 0.05 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 Penurunan angka kelahiran yang semakin kecil dan peningkatan kualitas kesehatan sehingga usia harapan hidup tinggi akan membentuk struktur penduduk tua. Semakin besar usia tua akan menambah angka ketergantungan juga, dan menambah tantangan penyediaan fasilitas publik pro lansia, menambah belanja publik untuk jaminan sosial lanjut usia. Pada tahun 2022, angka ketergantungan masih berada dalam kisaran yang sama dengan lima tahun terakhir yaitu 0,40. Gambar II-79 Angka Ketergantungan Penduduk Angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu: (i) angka ketergantungan rendah (≤30); (ii) angka ketergantungan sedang (30 – 40); (iii) angka ketergantungan tinggi (41≤). Dari data tabel II.111 di atas pada tahun 2020 disimpulkan bahwa Angka Ketergantungan Kabupaten Blora termasuk kategori tinggi karena bernilai lebih dari 41. Angka ketergantungan tahun 2021 sebesar 0.45 menunjukkan kondisi yang kian meningkat dari angka tahun 2019. Namun, pada tahun 2022, telah kembali masuk pada kategori Sedang dengan angka ketergantungan 0,40. Kondisi ini akan berdampak pada daya beli masyarakat sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah termasuk dengan menelisik lebih dalam lagi terkait struktur usia penduduk Kabupaten Blora sehingga di masa mendatang akan dapat menetapkan kebijakan terkait kependudukan. 0,42 0,40 0,42 0,45 0,45 2018 2019 2020 2021 2022 DEPENDENCY RATIO
II-190 2.1.4.5 Inovasi Inovasi merupakan pilar penyangga daya saing daerah dan terobosan pelayanan publik. Inisiatif usulan inovasi daerah dapat berasal dari masyarakat, ASN, perangkat daerah, anggota legislatif dan kepala daerah. Adapun tata cara pengusulan inovasi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah. Perangkat Daerah/Lembaga Pemerintah berupaya melakukan inovasi baik berupa program kegiatan/ sistem aplikasi dengan berbagai latar belakang yang pada intinya adalah mengupayakan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga mempermudah akses layanan kepada masyarakat, mengupayakan pelayanan terbaik kepada pegawai pemerintah sehingga mempermudah/ melancarkan dalam proses pekerjaannya. Berikut perkembangan serta capaian inovasi Kabupaten Blora. Tabel II.104 Capaian Inovasi Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 - 2022 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 1 Jumlah inovasi umum yang difasilitasi untuk diperkenalkan ke publik Inovasi 24 67 6 10 12 2 Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang dikembangkan Inovasi 9 8 7 24 50 3 Jumlah Inovasi Daerah Buah 45 50 69 207 253 4 Indeks Inovasi Daerah NA NA 1.704 51,36 64,13 5 Peringkat IID NA NA 100 80 16 Sumber: Bappeda Kabupaten Blora, 2023 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian inovasi di Kabupaten Blora mengalami peningkatan setiap tahun, sehingga perlu diberikan wadah agar inovasi tersebut dapat diimplementasikan agar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Blora. 2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program RKPD Kabupaten Blora Tahun 2022 terhadap Target RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 Untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka digunakan indikator kinerja pemerintah daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 yang terbagi dalam beberapa aspek, fokus dan urusan bidang serta program pembangunan. Evaluasi terhadap hasil RKPD 2022 dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Bappeda. Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat
II-191 kinerja dengan menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel II.105 Skala Nilai Peringkat Kinerja No Interval Nilai Kriteria Penilaian Simbol Predikat Status Capaian Kinerja 1 91% - 100% Sangat Tinggi Sangat Baik 2 76% - 90% Tinggi Kinerja Cukup Baik 3 66% - 75% Sedang (akan tercapai) 4 51% - 65% Rendah Kinerja Kurang 5 ≤ 50% Sangat Rendah (Perlu upaya keras) Sumber : Permendagri No 86 Tahun 2017 dan analisis tim Bappeda Kabupaten Blora 2023 Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut: (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. (2) Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan Evaluasi capaian kinerja indikator program Kabupaten Blora Tahun 2022 terhadap target RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel sebagai berikut:
II-192 2.2.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Blora Tahun 2022 terhadap target RPJMD 2021-2026 Tabel II.106 Penilaian Realisasi Kinerja Utama Kabupaten Blora Tahun 2022
II-193
II-194 2.2.2 Evaluasi Capaian Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Target RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 Tabel II.107 Evaluasi Capaian Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Target RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026
II-195
II-196
II-197
II-198
II-199
II-200
II-201
II-202
II-203
II-204 Tabel II.108 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Terhadap Target RPJMD Tahun 2021-2026
II-205
II-206
II-207
II-208
II-209
II-210
II-211
II-212
II-213
II-214
II-215
II-216
II-217
II-218
II-219
II-220
II-221
II-222