RKPD 2024

II-123 Gambar II-42 Jumlah Jaringan Komunikasi untuk Pembangunan di kabupaten Blora tahun 2018-2022 Upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk kemanfaatan jejaring komunikasi dengan bertanggung jawab disertai dengan langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Blora untuk mendukung penyelesaian sengketa informasi public yang ada. Hal ini akan mendukung upaya pemerintah meningkatkan transparansi informasi publik dan mendorong masyarakat kian melek informasi. Gambar II-43 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kabupaten Blora tahun 2018-2022 2.1.3.2.11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi menyebutkan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No.20/Per/M.KUKM/XI/2008 menyatakan bahwa kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang diklasifikasikan menjadi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa koperasi sehat di Kabupaten Blora hingga tahun 2022 mencapai 41,67% dari 780 koperasi yang terdaftar di Kabupaten Blora. 146 168 183 187 188 0 100 200 2018 2019 2020 2021 2022 8 25 30 5 100 0 20 40 60 80 100 120 2018 2019 2020 2021 2022

II-124 Gambar II-44 Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 Untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kabupaten Blora mengalami pertumbuhan sedikit dari 13.244 pada tahun 2021 menjadi 13.265 di tahun 2022. Sebanyak 35% dari jumlah tersebut telah memiliki badan hukum. Pengelompokan UMKM dilihat dari dua indikator, yakni modal usaha dan hasil penjualan. ● Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah. ● Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.O00,00 (lima miliar rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). ● Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Tabel di bawah ini menunjukkan capaian kinerja pada urusan koperasi dan UMKM. 44,23 45,42 37,54 43,3 41,67 0 20 40 60 2018 2019 2020 2021 2022

II-125 Tabel II.72 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang ada di RPJMD Kabupaten Blora 2021-2026 1. Persentase usaha mikro naik kelas % Tidak pernah menghitung 10 20 30 Indikator Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah lainnya 2. Jumlah koperasi Unit 693 702 714 737 780 3. Persentase koperasi aktif % 37,52 38,89 39,92 35,27 40 4. Persentase koperasi sehat % 44,23 45,42 37,54 43,3 41,67 5. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Unit 6.760 6.950 13.224 13.244 13.265 6. Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang telah berbadan hukum % 30,43 31,24 32,54 31,24 35 7. Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk % 2,7 3,01 0* 0* 5 8. Jumlah koperasi 693 702 714 737 780 9. Persentase pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi % 4 5 6 7 8 Sumber: Dindakop UMKM 20223 *) aktivitas pameran ditiadakan akibat pandemi covid-19 Data dari tabel II.72 di atas terlihat bahwa jumlah koperasi aktif masih memerlukan prioritas untuk naik dari angka 40%. Pengembangan koperasi banyak diwarnai oleh tantangan pendataan yang menjadi dasar intervensi, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas koperasi dalam menggunakan basis data online. Penggunaan basis data online juga memudahkan pemantauan terhadap kinerja koperasi oleh pemerintah. Gambar II-45 Persentase UMKM Berbadan Hukum di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 Gambar di atas menunjukkan persentase UMKM yang telah berbadan hukum pada tahun 2022 baru 35 % dari total 13.265 UMKM dan yang sudah memiliki SIUP (NIB) sebanyak 7.000 UMKM. Selain itu, terdapat pula target untuk meningkatkan kelas UMKM. Strategi yang dapat digunakan adalah mendongkrak pemasaran sehingga mencapai penjualan di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) melalui digital marketing dan 30,43 31,24 32,54 31,24 35 28 30 32 34 36 2018 2019 2020 2021 2022

II-126 konsistensi produksi. Kedua hal ini dapat menjadi prioritas rencana pengembangan UMKM Kabupaten Blora tahun 2024. 2.1.3.2.12. Penanaman Modal Daerah Penanaman modal (investasi) merupakan salah satu strategi pengembangan yang membawa dampak langsung yang positif bagi perekonomian riil seperti pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat hingga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan daya tarik investasi merupakan salah satu indikator meningkatnya regional competitiveness suatu wilayah. Tabel II.73 menunjukkan capaian kinerja penanaman modal pada tahun 2018-2022. Tabel II.73 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Penanaman Modal Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal yang ada di RPJMD Kabupaten Blora 2021-2026 1. Pertumbuhan Investasi % NA NA 285 1322,33 61,8 Indikator Lainnya 2. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) PMA 9 9 0 0 0 PMDN 349 589 854 5.551 3.522 3. Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional(PMDN/PMA) Triliun Rp 4,7 5,3 6,9 0.864 1,3 4. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Kali 4 4 3 6 6 5. Jumlah jenis pelayanan secara online Jenis 36 89 89 93 115 6. Sistem informasi Pelayanan Perijinan Ada Ada Ada Ada Ada 7. Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) % 8 0 0 0 0 8. dioperasikan OSS (One single submission) Ada Ada Ada Ada Ada 9. Jumlah Proyek Berdasarkan LKPM Jumlah Proyek PMDN Berdasarkan LKPM proyek 20 25 40 30 508 Jumlah Proyek PMA Berdasarkan LKPM proyek 2 2 2 2 0 Total proyek 22 27 42 32 508 10. Jumlah pertumbuhan proyek berdasarkan LKPM % 22.7 18.5 285 1322,33 61,8 11. Jumlah Nilai Proyek PMDN Berdasarkan LKPM Triliun rupiah 0.006 0.05 0.27 0,864 1,3 12. Jumlah Nilai Proyek PMA Berdasarkan LKPM Triliun Rupiah 0.001 0.00 0.01 0.01 0 13. Jumlah nilai investasi berdasarkan LKPM Trilyun Rupiah 0.007 0.05 0.28 0,864 1,3 14. Jumlah pertumbuhan nilai investasi % -171 86.1 285 1322,33 61,8 15. Rata-rata lama waktu yang diperlukan untuk pelayanan perizinan Hari NA NA 14 14 7 16. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Perijinan NA NA 89 89,5 91,04 Sumber: DPMPTSP Kab. Blora 2023 Sampai dengan tahun 2022 ada 115 jenis pelayanan yang bisa dilakukan secara online. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik setelah 2019

II-127 maka pemrosesan izin penanaman modal sudah dilakukan melalui OSS (One single submission) menggantikan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Semenjak dilaksanakannya OSS, identifikasi investor didasarkan pada penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang telah dilakukan upaya pengecekan terhadap penerbitan SIUP/IUMK sebelumnya. Gambar II-46 Jenis Layanan Online Investasi di Kabupaten Blora pada tahun 2018-2022 Jumlah investor berskala nasional (PMDN) pada tahun 2021 mencapai 5.551, sementara pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan jumlah investor hanya sebesar 3.522. Walaupun demikian, nilai realisasi investasi di Blora justru meningkat dari tahun 2021 sebesar Rp.0,86 Trilyiun menjadi Rp. 1,3 triliun pada tahun 2022. Gambar II-47 Nilai Realisasi Investasi Di Kabupaten Blora pada tahun 2018-2022 (dalam triliun rupiah) Kerjasama pemerintah kabupaten Blora dan investor yang aktif pada tahun 2022 terdiri atas 4 kerjasama dengan nilai investasi potensial sebesar lebih dari Rp. 19 triliun rupiah. 36 89 89 93 115 0 20 40 60 80 100 120 140 2018 2019 2020 2021 2022 4,7 5,3 6,9 0,86 1,3 0 2 4 6 8 2018 2019 2020 2021 2022

II-128 Tabel II.74 Data Kerjasama Dengan Investor 2022 NO Nama Penerima Jenis Usaha Nilai Investasi Tahun Realisasi Keterangan 1. Ken Chen Alas kaki 1,4 M - Proses Negosiasi 2. PT Artha Paramata Indonesia Semen 5 T - Proses Izin 3. PT Energi Bukit Delima Pengelolaan Limbah B3 5 M 2021 Proses Pembebasan Tanah 4. PT Envision Green Energeny Indonesia PLTB 14 T - Proses Penelitian Sumber: DPMPTSP, 2023 Guna mengoptimalkan kinerja investasi daerah, perlu dukungan kelembagaan yang kuat seperti jaminan kepastian hukum, penyederhanaan birokrasi perijinan, ketersediaan lahan, insentif pajak, inovasi layanan dan dukungan kondusifitas sosial kemasyarakatan. Selain itu promosi keunggulankeunggulan investasi kepada calon investor baik calon investor domestik maupun internasional melalui ajang pameran investasi. 2.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga Pembangunan kepemudaan dan olah raga menjadi bagian dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemuda berkontribusi sebagai agen perubahan melalui gaya hidup sehat, berprestasi dan produktif secara ekonomi melalui pengembangan wirausaha pemuda. Pemerintah Kabupaten Blora telah mengembangkan berbagai program untuk mendorong tumbuhnya generasi muda yang sehat dan produktif sebagaimana table di bawah. Tabel II.75 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang ada di RPJMD Kabupaten Blora 2021-2026 1. Prestasi olahraga Medali/ Piala 44 -* -* 68 79 Indikator lainnya 2. Jumlah pemuda berprestasi Orang 99 95 0* 0* 31 3. Persentase organisasi kepemudaan yang telah dibina % 54 64 64 65 1 4. Jumlah Organisasi pemuda yang memiliki legalitas organisasi dari Pemerintah Kabupaten Organi 54 35 35 23 25 sasi 5. Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha Orang 170 195 0* 0* 3 6. Jumlah Kelompok Pemuda produktif (KUPP) Kelompok 90 35 0* 0* 0 7. Jumlah organisasi olahraga yang dibina Organisasi 32 32 33 39 40 8. Jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh Orang 129 45 0* 68 69 9. Jumlah medali tingkat nasional yang diperoleh Orang 0 0 0* 2 8 10. Jumlah medali tingkat internasional yang diperoleh Orang 0 0 0 1 2 11. Gelanggang/ balai Remaja (selain milik swasta) Gelanggang 2 2 2 2 2 12. Lapangan olahraga Unit 755 760 760 753 754 Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora, 2023 *) aktivitas ditiadakan akibat pandemi covid-19

II-129 Pada tahun 2020, semua aktivitas olahraga ditiadakan karena adanya pandemi, baru pada tahun 2021 dan 2022 dimulai kembali seperti dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2021 membuka prestasi olahraga dengan 68 medali dan piala, dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 79 medali dan piala. Gambar II-46 menunjukkan bahwa organisasi pemuda menurun jumlahnya sepanjang pandemi dan belum tumbuh aktif kembali seperti tahun sebelum pandemi. Namun demikian, organisasi olahraga binaan Kabupaten Blora justru mengalami peningkatan hingga mencapai 40 organisasi pada tahun 2022. Gambar II-48 Kinerja Bidang Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Blora pada tahun 2018-2022 Pemerintah kabupaten Blora memperkuat penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan memperkuat dukungan untuk mengikuti POPDA pada tingkat yang lebih tinggi, dan disertai pembinaan terhadap organisasi olahraga dalam rangka meningkatkan prestasi dan produktivitas pemuda. Selain itu, juga perlu diprioritaskan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendukung kegiatan olahraga seperti lapangan olahraga yang berkurang dari 760 di tahun 2020 menjadi 754 di tahun 2022. 2.1.3.2.14. Statistik Statistik merupakan ujung tombak perencanaan pembangunan yang rasional dalam pengambilan keputusan. Objektivitas dari data statistik mendukung pengambilan kebijakan pemerintah Kabupaten Blora untuk pengembangan wilayah yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik yang komprehensif, akurat, dan diperbaharui secara berkala dan berkualitas menjadi penentu efektivitas pembangunan. Untuk itu, pengembangan sistem satu data Blora merupakan prioritas bidang statistik untuk dapat memberikan informasi dengan kebaruan yang tinggi untuk pengguna. 54 3235 3235 33 23 39 25 40 ORG ANI SASI PEMU D A LEG AL ORG ANI SASI OLAHRAG A BI NAAN 2018 2019 2020 2021 2022

II-130 Gambar II-49 Jumlah Dokumen Sesuai Kebutuhan Perencanaan di Kabupaten Blora pada tahun 2018-2022 Gambar II-46 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022, baru terdapat dua dokumen yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan daerah. Hal ini perlu diperhatikan karena ketersediaan data tematik-sektoral yang seragam perlu dipercepat untuk menjamin konsistensi data wilayah yang digunakan dalam pengambilan keputusan dari tingkat lokal, regional hingga nasional. Secara rinci pencapaian kinerja urusan Statistik dalam kurun waktu tahun 2018-2022 sebagai berikut: Tabel II.76 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Statistik Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 No. Indikator Satuan Capaian 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik yang ada di RPJMD Kabupaten Blora 2021-2026 1. Persentase ketersediaan data pada portal open data daerah % na na na na 40 Indikator Lainnya 2. Jumlah dokumen statistik dasar sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan Buah 2 2 2 2 NA 3. Persentase SKPD yang memiliki buku profil/statistik SKPD % 100 100 100 100 100 4. Jumlah data sektoral sosial, politik, hukum, dan HAM yang tersedia buah 3 4 1 0 NA 5. Jumlah data sektoral ekonomi dan infrastruktur yang tersedia buah 80 130 41 21 NA Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, 2023 5 2 2 2 2 0 1 2 3 4 5 6 2018 2019 2020 2021 2022

II-131 Gambar II-50 Persentase SKPD dengan Buku Profil di Kabupaten Blora tahun 2018-2022 Gambar II-50 menunjukkan seluruh SKPD telah memiliki buku profil, hal ini dapat menjadi pendukung ketersediaan data publik mengingat ketersediaan data pada portal open data daerah baru mencapai 40% pada tahun 2022. Tantangan tata kelola data statistik sektoral yang ditemui antara lain: (1) Inkonsistensi data di beberapa sistem informasi maupun dokumen perencanaan pembangunan terutama pada data beberapa pemangku data dan perspektif yang berbeda; (2) integrasi dan data-sharing yang belum terbentuk pada seluruh pemangku data; (3) dinamika data daerah yang tinggi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengambilan keputusan belum ditunjang oleh sumber daya yang optimal dalam koleksi dan pengolahan data; (4) tidak semua pemangku data memahami metadata dan urgensinya untuk menyediakan data yang bisa digunakan bersama secara cepat dan akurat; (5) kemampuan statistik dan penyajian data yang beragam dari berbagai pemangku data terutama pada level teknik sebagai produsen data. Untuk menjaga ketepatan kuantitas dan validitas data diperlukan bimbingan teknis yang terstruktur dan terstandar kepada produsen data oleh wali data dengan BPS selaku Pembina Data. Selain itu, sistem satu data Blora juga merupakan langkah strategis yang perlu diprioritaskan pengembangannya dalam rangka meningkatkan koordinasi seluruh pemilik data strategis di Kabupaten Blora. 2.1.3.2.15. Persandian Urusan persandian terkait dengan keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah. Urgensi pengembangan persandian menguat seiring berkembangnya e-government yang meningkatkan aktivitas transfer data pada seluruh aspek layanan publik. Persandian memastikan data pemerintah dan warga negara tidak disalah gunakan sekaligus memastikan informasi publik dapat diakses secara transparan dan akuntabel. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman 100 100 100 100 100 0 50 100 150 2018 2019 2020 2021 2022

II-132 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota mengamanatkan daerah menyusun SOP persandian dan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas persandian dan ditetapkan setiap tahun. Capaian kinerja pembangunan urusan persandian Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 dapat dilihat sebagai berikut. Tabel II.77 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Persandian Kabupaten Blora Tahun 2018-2021 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian yang ada di RPJMD Kabupaten Blora 2021-2026 1 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah daerah na na na 41,67 na na Indikator Lainnya 2. Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait % 100 100 100 100 100 3. Jumlah SOP persandian na na na na 1 na 4. Persentase pengelola persandian yang memiliki kompetensi bidang persandian na na na na 100 na Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, 2023 Pada tahun 2020, diukur tingkat keamanan informasi pemerintah daerah yang mencapai angka 41,67. Jumlah informasi pemerintah daerah yang melalui sarana sandi dan telekomunikasi seluruhnya telah tersampaikan kepada pihak terkait. Saat ini urusan persandian mulai bergeser ke arah keamanan sistem jaringan, dimana salah satunya adalah adanya sertifikat elektronik untuk keamanan informasi terkait surat-surat dinas. Kompetensi sumberdaya manusia persandian tahun 2021 seluruh pengelola persandian telah memiliki kompetensi persandian. Hal ini akan mendukung terciptanya tingkat keamanan informasi pemerintah daerah yang lebih baik. Prioritas pada bidang persandian juga dibutuhkan pada pengadaan sarana-prasarana pendukung keamanan digital seperti jammer dan lain sebagainya. 2.1.3.2.16. Kebudayaan Kebudayaan dalam pembangunan daerah memberikan corak khas daerah dengan mengangkat nilai dan budaya lokal. Hal ini merupakan dukungan terhadap daya tarik daerah terutama untuk investasi jasa pariwisata. Pelestarian kebudayaan tidak hanya pada artefak budaya berwujud benda, namun juga pada aktivitas budaya tak benda. Tabel II.75 menunjukkan perkembangan capaian pada bidang kebudayaan.

II-133 Tabel II.78 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kebudayaan Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 1. Jumlah kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kali 3 3 1 1 2 2. Jumlah pengiriman pementasan seni daerah di luar daerah Kali 12 4 0* 1 3 3. Jumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya % 9 10 10 10 16 4. Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Unit 9 10 7 8 18 5. Jumlah grup kesenian Grup 282 324 419 483 567 6. Cakupan Kajian Seni % 90 91 0* 0* 2 7. Cakupan Fasilitasi Seni % 78 78 0* 100 100 8. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian orang 100 100 0* 0* 30 9. Cakupan Organisasi seni % 88 85 87 87 92 10. Cakupan Gelar Seni % 100 100 100 100 100 11. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan % 30 32,5 35 37,5 39,5 12. Jumlah cagar budaya yang baru teridentifikasi Buah 182 184 230 490 546 Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora, 2023 *) aktivitas ditiadakan akibat pandemi covid-19 Jumlah grup kesenian pada tahun 2022 sebanyak 567 grup yang meningkat drastis dari tahun 2021 yang hanya 483 grup. Hal ini senada dengan peningkatan jumlah sarana penyelenggaraan seni yang berjumlah 18 pada tahun 2022, naik lebih dari dua kali lipat dari tahun 2021. Dinamika kelompok kesenian dan sarana seperti dapat dilihat pada Gambar di bawah ini. Gambar II-51 Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Blora pada tahun 2018-2022 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan masih berada pada angka yang cukup rendah yaitu 39.5 % di tahun 2022 sehingga masih membutuhkan dukungan kebijakan dan anggaran yang konsisten. Tantangan pada pelestarian benda cagar budaya adalah proses penetapan pada Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya yang panjang, sementara bila tidak memiliki status legal sebagai benda cagar budaya maka tidak dapat dikembangkan dengan dukungan anggaran kebudayaan. Walaupun demikian, trend 282 324 419 483 567 0 100 200 300 400 500 600 2018 2019 2020 2021 2022

II-134 pelestarian cagar budaya terus dilakukan dan berhasil meningkatkan persentase menjadi 39,5% pada tahun 2022. Gambar di bawah ini menunjukkan perkembangan persentase benda cagar budaya yang dilestarikan. Gambar II-52 Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Blora tahun 2018-2022 2.1.3.2.17. Perpustakaan Perpustakaan merupakan sarana dimana suatu sistem informasi beraktivitas, yang terdiri atas aktivitas pengumpulan, pengolahan, pengawetan, pelestarian dan penyajian informasi. Perpustakaan tidak hanya menjadi sarana penyimpanan informasi, namun telah berkembang menjadi sarana rekreasi. hal ini sejalan dengan kebijakan Kabupaten Blora dalam meningkatkan literasi dan membudayakan gemar membaca. Perpustakaan yang dikembangkan sebagai sarana rekreasi diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk mengembangkan budaya membaca. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan bidang perpustakaan seperti yang termuat dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota; b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota; c. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota; dan d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Kewenangan urusan perpustakaan kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut. 30 32,5 35 37,5 39,5 0 10 20 30 40 50 2018 2019 2020 2021 2022

II-135 Tabel II.79 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perpustakaan Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Penyelenggaraan Urusan Bidang Perpustakaan yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021-2026 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan Skor NA 76,89 84,08 84,48 84,61 Indikator Lainnya 2. Jumlah perpustakaan Buah 600 611 661 661 767 a. Perpustakaan Desa unit 39 49 49 59 59 b. Jumlah Perpustakaan Umum Provinsi unit 1 1 1 1 1 c. Jumlah Perpustakaan Daerah Kab/Kota unit 1 1 1 1 1 d. Jumlah Perpustakaan Keliling unit 4 5 5 5 5 3. Jumlah pengunjung perpustakaan dalam satu tahun Orang 134.778 123.913 92.935 115.107 120.055 a. Perpustakaan Umum dan Perpus Keliling orang 115.940 121.440 91.110 111.930 93.691 b. Online orang 2,16 2.480 2.730 3.180 26.364 4. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Buah 28.838 31.322 32.022 46.674 48.413 5. Jumlah Perpustakaan sekolah dan desa yang dibina Unit 263 310 320 330 382 6. Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Eksem plar 726 952 998 1.000 1.124 7. SDM Pustakawan (fungsi pelayanan) orang 11 9 11 10 20 8. Pustakawan yang sudah uji kompetensi orang 0 1 1 1 1 9. Pustakawan yang lulus sertifikasi orang 0.00 0.00 0.00 0.00 5 10. Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baik OPD 44 44 44 44 44 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora, 2023 Kemajuan global yang membawa digitalisasi dalam segala bidang membuat pengembangan inovasi untuk meningkatkan minat baca dengan memanfaatkan teknologi digital tidak dapat dielakkan. Oleh karena itu, dibutuhkan serangkaian sarana prasarana dan kompetensi SDM yang memahami perkembangan dunia digital. Data menunjukkan kunjungan perpustakaan yang menurun dibarengi dengan peningkatan kunjungan pada web digital yang melonjak sangat tinggi menunjukkan pergeseran trend tersebut. Untuk tetap memanfaatkan koleksi non-digital yang ada, pembinaan terhadap perpustakaan desa dan sekolah terus ditingkatkan yang terlihat dari penambahan 52 unit perpustakaan binaan baru di tahun 2022.

II-136 Gambar II-53 Kinerja Bidang Perpustakaan di Kabupaten Blora tahun 2018-2022 Gambar di atas menunjukkan peningkatan jumlah koleksi buku sebagai salah satu strategi mendorong literasi masyarakat terutama pada segmen masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Pengembangan melalui pembukaan layanan di hari libur dan menggunakan sarana perpustakaan keliling juga diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi masyarakat Kabupaten Blora. 2.1.3.2.18. Kearsipan Pengelolaan kearsipan merupakan bagian dari Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Urusan Kearsipan seperti yang tertuang dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terkait dengan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan. Kearsipan mempunyai tujuan untuk menyediakan data dan informasi secara cepat dan tepat secara spesifik kepada yang memerlukan. Pengelolaan arsip yang baik ditunjukkan dengan mudahnya pengklasifikasian arsip baru dan mudahnya pencarian kembali arsip lama. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem pengendalian arsip yang berguna dan berhasil guna dengan menciptakan sistem pengendalian masalah yang terkandung di dalam arsip. Pemisahan arsip atas dasar perbedaan yang ada menjadi dasar untuk penataan arsip secara sistematis dan efektif dengan tujuan mempermudah penemuan kembali arsip. Gambaran perkembangan capaian urusan kearsipan tahun 2018- 2022 dapat dilihat pada tabel berikut: 134778 28838 123913 31322 92935 32022 115107 46674 120055 48413 0 50000 100000 150000 Jumlah pengunjung perpustakaan Jumlah koleksi buku 2018 2019 2020 2021 2022

II-137 Tabel II.80 Perkembangan Urusan Kearsipan di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Penyelenggaraan Urusan Bidang Kearsipan yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021-2026 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kearsipan Skor NA 76,89 84,08 84,48 84,61 Indikator Lainnya 2. Persentase arsip tekstual yang terolah dengan baik % 100 100 100 100 100 3. Persentase arsip (tekstual dan non tekstual) yang tersimpan dengan baik % 80 90 95 100 100 4. Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik % 80 85 95 100 96 5. Persentase SKPD menerapkan pengelolaan arsip secara baku % 100 100 100 100 100 6. Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baik OPD 44 44 44 44 44 7. Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikasi dalam bentuk informatika Berkas 7.000 19.987 28.987 28.987 28.987 8. Tersedianya daftar arsip hasil alih media Berkas na na na 5.000 8.576 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora, 2022 Secara kuantitatif capaian kinerja kearsipan memenuhi target. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dukungan sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu sangat dibutuhkan. Sistem penyelenggaraan kearsipan harus menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Digitalisasi arsip merupakan langkah pengamanan arsip yang kian jamak. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, 100% arsip telah tersimpan dengan baik. Gambar II-54 Persentase Arsip yang Tersimpan dengan Baik di Kabupaten Blora Tahun 2018-2021 80 90 95 100 0 20 40 60 80 100 120 2018 2019 2020 2021

II-138 Layanan kearsipan yang baik ditujukan untuk memenuhi kebutuhan menjaga informasi penting masa lalu dengan tetap menjaga autentifikasi arsip sehingga diperlukan kehati-hatian dan kecermatan serta ruang khusus yang memenuhi standar kebutuhan kearsipan. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kearsipan sebagai indikator urusan kearsipan yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten Blora 2021-2026 pada tahun 2022 mendapatkan penilaian sebesar 84,61. Hal ini menunjukkan kepuasan pengguna sistem kearsipan yang memudahkan urusan pengguna. Gambar di bawah ini menunnjukan bahwa digitasi arsip telah dilakukan pada lebih dari 28 ribu dokumen pada tahun 2021. Gambar II-55 Jumlah Arsip Sudah Diduplikasi dalam Softfile di Kabupaten Blora pada tahun 2018-2021 Isu pengembangan kearsipan yang penting untuk diprioritaskan dalam perencanaan tahun 2024 antara lain: a. pengembangan sistem operasional dan prosedur alih media arsip untuk menjaga autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media agar sesuai persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip; b. pengembangan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD) berupa portal web yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi kearsipan yang bersifat publik secara online. 2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 2.1.3.3.1. Kelautan dan Perikanan Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota pada urusan kelautan dan perikanan termasuk di dalamnya sub urusan Perikanan Tangkap meliputi: (a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam wilayah kabupaten/kota, dan (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sementara itu, untuk sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, (b) Pemberdayaan 43 7000 19987 28987 2018 2019 2020 2021

II-139 usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan. Data pada Tabel II.81 di bawah ini menunjukkan perkembangan kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2018-2022 sebagai berikut. Tabel II.81 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 1. Produksi perikanan Kg 211.05 672.509 343.950 1.056.61 7 1.105,43 2. Tingkat cakupan bina kelompok ikan % 92,85 96,08 100 100 100 3. Tingkat konsumsi ikan penduduk Kg/ kapita 17,64 20,14 13,67 22.89 na 4. Jumlah produksi hasil olahan ikan Kg 785,23 790,52 554.510 803.694 610.365 5. Jumlah industri pengolahan ikan Unit 25 25 25 38 37 6. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB % 23,33 23,33 21,27 22,35 22,35 Sumber: Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, 2023 Dari Tabel di atas, secara umum, kinerja urusan perikanan di Kabupaten Blora relatif stabil dari tahun 2018-2019 apabila dilihat dari kontribusi sektor terhadap PDRB. Penurunan terjadi di tahun 2020 sebesar 21,27 % yang ditengarai akibat pandemi Covid19. Kontribusi dapat kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 22,35 %. Produksi ikan tahun 2022 diantaranya ikan tawes dengan hasil produksi 53.642 kg, nila hasil produksi 143.711 kg, produksi lele 71.621 kg, udang 776.915 kg dan patin 30.129 kg. Gambar di bawah ini menunjukkan dinamika produksi perikanan di Kabupaten Blora pada tahun 2018 – 2022. Gambar II-56 Produksi Perikanan di Kabupaten Blora tahun 2018-2022 (dalam ton) Produksi perikanan tangkap dan budidaya mengalami penurunan hingga hampir 50% menjadi 343.950 kg dalam masa pandemi. Gambar di atas menunjukkan dinamika produksi perikanan tangkap dan budidaya dalam lima 211 672 343 1056 1105 0 500 1000 1500 2018 2019 2020 2021 2022

II-140 tahun terakhir yang meningkat lebih dari lima kali lipat. Gambar di bawah menunjukkan perkembangan jumlah industri pengolahan ikan di Kabupaten Blora yang memperlihatkan resiliensi yang baik dengan tidak adanya penutupan industri selama pandemi terjadi. Gambar II-57 Jumlah Industri Pengolahan Ikan di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 Semua industri pengolahan ikan tetap bertahan selama pandemi. Hal ini menunjukkan resiliensi yang baik dari industri pengolahan ikan. Resiliensi tersebut membuat kontribusi sektor perikanan pada PDRB relatif stabil walaupun sempat sedikit menurun pada saat pandemi Covid19 pada tahun 2020. Capaian Pertumbuhan PDRB Sektor perikanan pada tahun 2020 sebesar 23,33 %. Sementara itu, pada tahun 2021 berkontribusi sebesar 21,27 %. Pada tahun 2022, terdapat kenaikan kembali ke 22,35 %. Data ini mengindikasikan bahwa walaupun industri pengolahan ikan bertahan selama pandemi, pengurangan produksi tetap terjadi. Walaupun demikian, pada tahun 2022 telah terlihat upaya untuk bangkit kembali. Tingkat konsumsi ikan penduduk Kabupaten Blora terus meningkat, pada tahun 2021 sebesar 13,67 kg/kapita, menurun sebesar lebih dari 6 kg/kapita bila dibandingkan dengan tingkat konsumsi tahun 2020. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali sebesar 9 kg/kapita menjadi 23,35 kg/kapita seiring pulihnya pandemi. Data ini mengindikasikan kesadaran dan kebutuhan masyarakat mengonsumsi ikan meningkat, dan berarti peluang pengembangan produk olahan ikan memiliki potensi pasar juga meningkat. Perkembangan budidaya perikanan di Kabupaten Blora tahun 2021 mengalami peningkatan produksi sebesar 712,667 kg dari tahun 2020, dan terus meningkat pada tahun 2022 mencapai 1,1 ton per tahun. Produksi ikan lele dan ikan tawes pada perikanan budidaya menjadi yang terbesar karena kemudahan budidaya. 25 25 25 38 37 0 10 20 30 40 2018 2019 2020 2021 2022

II-141 Untuk meningkatkan produksi, diperlukan intensifikasi benih dan penambahan area kola,. Intensifikasi benih dapat menjadi program prioritas urusan perikanan untuk tahun 2024. 2.1.3.3.2 Pariwisata Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kota pada urusan pariwisata meliputi: (1) Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota; (2) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; (3)pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota; (4)Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota. Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan (RIPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2027, Blora termasuk dalam DPP Rembang–Blora dan sekitarnya, serta Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Blora dan sekitarnya. KPPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. Pembangunan Kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa, dan menjaga keselamatan lingkungan berkelanjutan. Kinerja sektor pariwisata ditunjukkan melalui perkembangan kunjungan wisatawan, promosi objek wisata, jumlah objek wisata unggulan, dan sistem pendukung pariwisata lainnya. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Blora bertambah marak dengan ditetapkannya ikon “Dolan Blora” dengan menawarkan beragam destinasi wisata alam dan budaya antara lain Goa, Taman dan Pemandian, Wisata Geologi, Makam dan Bumi Perkemahan. Penetapan program ini didasari oleh kesadaran bahwa daya saing objek wisata di Kabupaten Blora masih lebih rendah bila dibandingkan dengan Kudus (budaya) dan Jepara (alam). Untuk itu, diperlukan promosi daerah dan agenda kegiatan yang unik sehingga mampu menarik perhatian wisatawan. Objek wisata yang dapat dikembangkan salah satunya adalah Kedungpupur di Kecamatan Sambong. Pada tabel di bawah ini, ditunjukkan perkembangan sektor pariwisata dari tahun 2018-2022 sebagai berikut:

II-142 Tabel II.82 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pariwisata Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 No. Indikator Satuan Capaian 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Penyelenggaraan Urusan Bidang Pariwisata yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021-2026 Pertumbuhan PAD sektor pariwisata Persen 36,42 17,42 -31,53 -2,25 38,34 Indikator Lainnya 1. Kunjungan wisatawan Orang 363.730 226.990 221.949 300.559 538.790 2. Persentase obyek wisata yang dipromosikan % 100 87 100 100 100 3. Jumlah obyek wisata unggulan Obyek 22 16 22 23 23 Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan hari 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Even wisata yang diselenggarakan (skala kota ke atas) kali 2 2 1 0 2 4. Jumlah Pokdarwis Aktif Kelp 7 15 8 17 22 5. Jumlah restoran Unit 75 85 95 111 111 6. Jumlah penginapan / hotel Unit 33 33 40 45 45 ● Jumlah penginapan / hotel Bintang-5 unit 1 1 1 1 1 ● Jumlah penginapan / hotel Bintang-4 unit 2 2 2 2 2 ● Jumlah penginapan / hotel Bintang-3 unit 3 3 3 3 3 ● Jumlah penginapan / hotel Bintang-2 unit 4 4 4 4 4 ● jumlah Home Stay unit 26 26 26 26 26 Sumber: Dinas Pemuda, olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora, 2023 Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa kunjungan wisata secara umum meningkat walaupun sedikit turun pada saat pandemi. Tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Blora yang semula 221.949 orang pada tahun 2020 menjadi 300.559 orang pengunjung tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan meningkat tajam menjadi 538.790 kunjungan. Gambar di bawah ini menunjukkan peningkatan signifikan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Blora. Gambar II-58 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Blora pada Tahun 2018-2022 Dari sistem kelembagaan pendukung pariwisata, ditemukan penurunan jumlah kelompok sadar wisata dari 15 kelompok pada 2019 menjadi delapan kelompok pada tahun 2020. Jumlah objek wisata juga mengalami peningkatan dari 13 objek menjadi 22 objek dan seluruhnya telah dipromosikan dalam program pemerintah Kabupaten Blora. Walaupun pandemi mempengaruhi jumlah 363730 22699 221949 300559 538790 2018 2019 2020 2021 2022

II-143 kunjungan wisatawan, jumlah restoran dan penginapan/hotel justru bertambah. Hal ini dapat terjadi karena restoran dan penginapan/hotel tidak hanya melayani wisatawan namun juga melayani tenaga kerja dari luar yang mengadakan perjalanan kerja ke Blora. Perkembangan kinerja pariwisata diharapkan meningkatkan kontribusi pada PDRB. Pertumbuhan PAD sektor pariwisata tahun 2021 masih terkendala pandemi sehingga masih pada pertumbuhan negatif, tahun tahun 2022 meningkat drastis menjadi sebesar 38,34%. Hal ini menunjukkan geliat positif sektor pariwisata. Pembukaan kawasan wisata baru dengan sinergitas pengembangan desa wisata dan objek wisata lainnya dengan menghadirkan investor perlu terus dilakukan. Gambar di bawah ini menunjukkan besaran pertumbuhan PAD sektor Pariwisata di Kabupaten Blora pada tahun 2018- 2022. Gambar II-59 Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Blora pada Tahun 2018-2022 2.1.3.3.3 Pertanian Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian. Data kinerja pembangunan pada urusan pertanian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.80. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB sektor pertanian cukup stabil, dan sedikit meningkat pada tahun 2021 sebesar 22,02%. Produksi tanaman pangan dipengaruhi oleh kondisi cuaca terutama curah hujan dan lamanya musim penghujan terjadi. Dari aspek produksi pertanian, sumbangan yang meningkat dari produk padi, kedelai, ubi kayu, cabe rawit, cabe merah, bawang merah, jeruk siam. Jagung mengalami penurunan produksi. Produksi perkebunan yang meningkat adalah tebu dan 36,42 17,42 -31,53 -2,25 38,34 2018 2019 2020 2021 2022

II-144 mete. Sementara komoditas yang mengalami penurunan adalah kelapa dan tembakau. Tabel II.83 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pertanian Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanian yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021-2026 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian % 22.91 21.82 21.27 22,02 na Indikator lainnya Sub Bidang Pertanian 1. NTP Angka 101.07 104.56 101.2 100.15 NA indeks yang diterima petani (lt) angka 143.64 149.36 101.4 100.77 NA harga yang dibayar petani (lb) angka 145.17 142.54 100.44 100.63 NA 2. Cakupan bina kelompok petani % 80 84 86 90 100 3. Jumlah promosi produk unggulan pertanian/perkebu nan Kali 6 6 0 0 1 4. Persentase kelompok tani menerapkan teknologi pertanian/perkebu nan % 78 81 83 84 98 5. Produksi pertanian: Padi sawah Ton 542.076 556.438 517.835 536.140,96 549.723,25 Padi ladang Ton 92.858 102.937 81.839 97.311,92 119.105,65 Jagung Ton 392.057 345.865 430.269 390.817,73 429.407,96 Kedelai Ton 7.423 3.230 4.441 5.229,43 1.944,04 Ubi kayu Ton 21.608 20.745 42.914 28.713,31 28.168,70 Cabe Merah Ton 11.340 33.097 9.601,30 19.374,25 379,83 Cabe Rawit Ton 2.843,70 8.952 1.516,90 2.756,00 181,63 Bawang merah Ton 19.664 15.404 1.473,40 10.066,20 109,91 Jeruk siam Ton 13.483 63.363 976,8 8.551,80 30,9 6. Produksi perkebunan: Tembakau Ton 1.123,49 2.012,22 2.447,25 1.057,38 1.118,94 Tebu Ton 19.369,81 20.220,77 16.396,0 4 17.247,84 21.294,65 Kelapa Ton 92,47 65,14 61,65 56,54 134,77 Mete Ton 185,79 431,88 367,823 349,61 359,7 7. Persentase tenaga penyuluh pertanian/perkebu nan yang telah mengikuti pelatihan % 100 100 100 100 100 Sub Bidang Peternakan 1. Angka prevalensi Helminthiosis pada sapi % 37 38 39 37 35 2. Angka prevalensi BEF pada sapi % 24 26 25 24 23 3. Populasi Ternak Sapi Potong Ekor 247.429 255.688 267.193 278.890 285.500 Kerbau Ekor 1.678 1.860 1.701 1.955 2.059 Kambing Ekor 141.259 142.250 143.622 146.489 149.350 Domba Ekor 18.218 19.765 18.121 19.720 20.118 Sapi Potong 222,718.00 239,339.00 267,193. 00 272,123 285.500 Sapi Perah 28.00 28.00 28.00 NA - Kerbau 1,528.00 1,678.00 1,850.00 NA 2.059

II-145 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Kambing 130,473.00 136,004.00 143,622. 00 149,032 149.350 Domba 17,118.00 18,218.00 19,284.0 0 NA 20.118 Kuda 77.00 77.00 77.00 NA 45 Babi 17.00 17.00 17.00 NA - Kelinci 8,372.00 8,227.00 9,015.00 NA 9.515 Ayam Buras 3,323,319.00 3,240,107.00 3,526,40 0.00 NA 3.677.260 Ayam Ras Petelur 203,550.00 203,640.00 226,500. 00 NA 243.050 Ayam Ras Pedaging 1,717,574.00 1,418,120.00 1,511,00 0.00 NA 1.529.545 Itik 61,957.00 58,562.00 62,561.0 0 NA 65.260 5 Jumlah promosi pemasaran hasil produksi peternakan unggulan Kali 2 2 0 0 0 Sumber: Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, 2023 Meskipun produktivitas pertanian meningkat, namun NTP petani menurun dari 105.56 pada tahun 2019 menjadi 101.2 di tahun 2020, dan terus menurun lagi di tahun 2021 menjadi 100,15. Gambar II-60 NTP Petani di Kabupaten Blora pada Tahun 2017-2021 Pembinaan penerapan teknologi pertanian dilakukan pada 90% kelompok tani tahun 2021, namun baru 84% menerapkannya dalam proses produksinya. Meskipun perhitungan jumlah promosi pemasaran hasil produksi peternakan unggulan pada tahun 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan, namun besaran produksi daging meningkat. Besaran produksi direpresentasikan dari jumlah populasi ternak yang memperlihatkan peningkatan pada komoditas sapi potong, kerbau, kambing, domba, sapi potong, kerbau, kambing, domba , kelinci, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik. Penyakit mulut dan kuku pada sapi sejak tahun 2022 semakin meluas dan menimbulkan kekhawatiran yang cukup serius. Hal ini perlu penanganan serius agar tidak meluas. Intervensi dapat dilakukan melalui upaya isolasi sapi yang terjangkit dan vaksinasi. Selain itu, perlu diupayakan peternak terdampak PMK dapat 101,2 101,7 104,56 101,2 100,15 97 98 99 100 101 102 103 104 105 2017 2018 2019 2020 2021

II-146 mengakses bantuan/insentif pemerintah pusat. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blora dalam rangka meningkatkan produksi ternak yaitu pelaksanaan inseminasi buatan, dan pencegahan penanggulangan penyakit menular pada ternak. Gambar II-61 Produksi Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Blora pada Tahun 2018-2021 Ancaman alih fungsi lahan pertanian perlu diantisipasi dengan pengembangan urban farming. Urban farming dalam skala kecil dapat dilakukan dengan pemanfaatan multilayer lahan pekarangan hingga penggunaan pertanian vertikal. Perubahan iklim juga berpengaruh sangat signifikan pada kelangsungan hidup petani, karena berpotensi gagal panen terus menerus. Risiko ini menyebabkan petani beralih pekerjaan untuk bertahan hidup. Pengembangan komoditas organik dengan nilai jual tinggi juga dapat digunakan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 2.1.3.3.4 Kehutanan Berdasarkan kewenangan pengelolaannya, terdapat dua tipe hutan pada wilayah kabupaten Blora, yaitu hutan negara dan hutan rakyat. Hutan negara dikelola oleh Perum Perhutani dengan luas 90.426,81 ha. sementara itu, hutan rakyat dikelola oleh rakyat dengan luasan 1.005 ha. Pemerintah Kabupaten Blora mengelola penanganan lahan kritis yang dapat diintervensi dengan langkah konservasi seperti penanaman dan penghijauan kembali. Kecamatan dengan luasan lahan kritis terbesar berada di kecamatan Bogorejo seluas 181,53 ha dan lahan agak kritis paling luas berada di Kecamatan Jiken seluas 2.441,54 ha. Upaya penghijauan lahan kritis merupakan langkah konservasi guna mendukung ketersediaan air dan sekaligus akan turut mendukung peningkatan kualitas air bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. 542.076 247.429 556.438 255.688 517.835 267.193 536.140,96 278.890 549.723,25 285.500 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 Produksi Padi Sawah (ton) Jumlah Sapi Potong (ekor) 2018 2019 2020 2021 2022

II-147 2.1.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral Sektor energi di Kabupaten Blora memiliki potensi besar dengan adanya Blok Cepu di Kecamatan Cepu. Namun, pengelolaan Blok Cepu bukan berada di dalam kewenangan Kabupaten Blora. Bahan galian yang ada di kabupaten Blora pada umumnya adalah bahan galian golongan C yang juga tidak termasuk dalam kewenangan pengelolaan pemerintah Kabupaten Blora. Oleh karena itu, pada urusan energi dan sumber daya mineral, fokus perencanaan tahun 2024 mengarah pada pengembangan energi alternatif dalam rangka meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Dinas Lingkungan Hidup mengembangkan biogas dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk pemenuhan kebutuhan energi pada skala rumah tangga. Sementara itu, penggunaan energi konvensional di kabupaten Blora diukur berdasarkan rasio elektrifikasi yang telah mencapai 100% pada tahun 2020. 2.1.3.3.6 Perdagangan Sebagai sektor tersier dengan kontribusi terbesar secara konsisten di PDRB kabupaten Blora, sektor perdagangan memiliki potensi pengembangan dengan memanfaatkan lokasi yang strategis pada kawasan perbatasan Provinsi dan mobilitas pada Kawasan Strategis nasional di Kecamatan Cepu. Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kabupaten Blora selalu stabil. Penurunan kecil terjadi pada tahun 2020 yang ditengarai akibat pandemi Covid19, namun telah berhasil pulih pada tahun 2022. Tabel II.84 di bawah ini.menunjukkan kinerja sektor pedagangan pada tahun 2018-2022. Tabel II.84 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perdagangan Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO URAIAN SATUAN TAHUN 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021-2026 1. Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan angka NA NA NA 4,9 4,92* Indikator Lainnya 2. Persentase PDRB Sektor Perdagangan % 15,16 15,39 15,13 15,05 15,8 3. Jumlah Pasar Unit 16 16 16 16 17 4. Jumlah Pasar yang Diawasi Unit 16 16 16 16 17 5. Persentase Pasar yang Diawasi % 100 100 100 100 100 6. Persentase pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan % 56,25 65,25 80 86,7 90 7. Jumlah Bangunan Permanen Sarana unit 16.00 16.00 17.00 19.00 20

II-148 NO URAIAN SATUAN TAHUN 2018 2019 2020 2021 2022 Perdagangan dikelola Pemerintah 8. Jumlah Bangunan Permanen Sarana Perdagangan dikelola Masyarakat unit 43.00 43.00 43.00 43.00 43 9. Pasar Swalayan/ Supermarket/Toser ba** unit 2.00 2.00 4.00 4.00 4 10. Minimarket** unit 73.00 73.00 92.00 92.00 96 11. Jumlah Rumah Potong Hewan Unggas dan Sejenisnya unit 5.00 6.00 6.00 6.00 6 12. Persentase Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM) yang telah mengikuti pameran/ promosi produk. % 1,85 60% (dalam daerah), 30% (luar daerah) 0 0* 1 13. Nilai Ekspor Bersih US$ 3.856.673 3.550.258 2.622.492 2.645.059 4.208.748 14. Jumlah Produk yang Diterima Pasar Internasional Produk 5 5 7 7 7 15. Persentase lokasi PKL yang tertata % 15,63 27,77 36,84 44,44 45 Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora, 2022 *) aktivitas ditiadakan akibat pandemi covid-19 Persentase PDRB Sektor perdagangan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Setelah turun semenjak pandemi tahun 2020, pertumbuhan kontribusi sektoral perdagangan meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 15,8 %. Gambar di bawah ini menunjukkan dinamika persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap total PDRB Kabupaten Blora. Gambar II-62 Persentase PDRB Sektor Perdagangan di kabupaten Blora pada Tahun 2018-2022 Stabilnya sektor perdagangan ditunjang dengan peningkatan jumlah sarana perdagangan yang dikelola pemerintah. Pada tahun 2022, total jumlah sarana perdagangan adalah sebanyak 63 unit, sebanyak 20 unit dikelola pemerintah dan 43 unit dikelola oleh masyarakat/swasta. Sebanyak 90% pasar tradisional berada pada kondisi baik dan dapat mendukung proses jual beli dalam 15,16 15,39 15,13 15,05 15,8 14,5 15 15,5 16 2018 2019 2020 2021 2022

II-149 masyarakat. Perdagangan internal yang menguat pasca pandemi juga dialami oleh perdagangan eskternal (ekspor). Nilai Ekspor Bersih juga mengalami peningkatan setelah memasuki fase stagnan akibat pandemi pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan dampak pandemi covid-19 yang melarang aktivitas kerumunan massa, sehingga banyak produk yang tidak bisa dipamerkan dalam even regional maupun nasional. Tahun 2022 membukukan nilai ekspor bersih sebesar lebih dari empat juta USD dan merupakan potensi yang sangat besar untuk menggerakkan ekonomi riil di Kabupaten Blora. Gambar II-63 Nilai Ekspor Bersih Kabupaten Blora pada Tahun 2018-2022 (dalam ribu USD) Pengembangan sektor perdagangan memerlukan sarana prasarana perdagangan yang memadai, termasuk dukungan untuk sektor informal dalam perdagangan. Sektor perdagangan merupakan sektor yang paling terbuka bagi semua kelompok, dan strategis untuk jaring pengaman sosial ekonomi warga, termasuk PKL. Penataan PKL melalui fasilitasi di Kabupaten Blora menunjukkan peningkatan kesejahteraan PKL. Penataan yang dilakukan tidak hanya memperindah tampilan fisik sektor informal, namun juga diharapkan memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan intensitas aktivitas ekonomi masyarakat. 2.1.3.3.7 Perindustrian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menjelaskan Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi. Kabupaten Blora memiliki sektor industri yang didominasi oleh IKM dan mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020. Penurunan produktivitas dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar lebih dari 9 %. Pemulihan telah dimulai namun belum mampu mengangkat kontribusi PDRB dari industri untuk 3856 3550 2622 2645 4208 2018 2019 2020 2021 2022

II-150 kembali ke angka pertumbuhan sebelum pandemi. Namun, bila dilihat dari persentase kontribusinya, pada tahun 2021 persentase kontribusi telah berhasil meningkat mencapai 10,22 % yang dilanjutkan dengan tahun 2022 sebesar 10,25%. Kinerja urusan bidang perindustrian di Kabupaten Blora dapat dilihat sebagai berikut: Tabel II.85 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perindustrian Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 No Uraian Satuan Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021-2026 1. Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan % 10,89 7,64 -1,85 3,03 na Indikator Lainnya 2. Jumlah Industri Unit 11.998 11.990 12.085 12.172 12.182 3. Jumlah IKM Unit 11.801 11.800 12.051 12.122 12.125 4. Persentase Pertumbuhan Industri % 9,74 3,39 0,79 0,72 0,08 5. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB % 9,74 9,93 9,36 10,22 10,25 6. Sumbangan IKM Terhadap PDRB Sektor Industri % 15,6 15 15,2 15 15,2 7. Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui PIRT dan Halal % 42 50 56 58 60 8. Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk % 0,51 0,60 0,60 0,60 0,61 9. Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM % 0,89 0,90 1,42 1,49 1,51 10. Persentase klaster industri yang berkembang % 90,1 91 82 85 87 11. Cakupan bina kelompok pengrajin % 50 53 43 45 48 12. Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi % 34 36 37,5 39 40 Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023

II-151 Melihat tabel di atas, dapat dipahami keberadaan sektor industri di Kabupaten Blora mengalami peningkatan pada elemen produksi, seperti jumlah industri, omset, dan persentase industri berizin dan terstandar untuk kelayakan produksi. Industri kecil dan menengah (IKM) merupakan penyumbang paling besar pendapatan sektor industri di Kabupaten Blora. Perkembangan persentase kontribusi sektor industri dapat dilihat pada Gambar di bawah ini. Gambar II-64 Persentase PDRB Sektor Industri di Kabupaten Blora pada tahun 2018-2022 Namun, pengembangan pengelolaan interaksi antar pelaku industri belum optimal yang ditunjukkan oleh adanya penurunan persentase klaster industri yang berkembang, serta cakupan pembinaan kelompok pengrajin yang masih di bawah 50%. Kabupaten Blora memiliki 5 kluster industri dengan 87% di antaranya termasuk klaster industri berkembang sesuai data tahun 2022. Gambar II-65 Persentase Klaster Industri Berkembang di Kabupaten Blora pada Tahun 2018-2022 Persentase klaster industri yang berkembang baru mencapai 85% pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan landai menjadi 87%. Dukungan program dalam pengelolaan ini akan dapat mendorong peningkatan omset penjualan IKM yang telah stabil meningkat walaupun pada masa pandemi. Optimasi produksi IKM diharapkan akan mendorong optimalisasi kinerja sektor ini. Intervensi pengenalan supply chain management pada kalangan IKM pada sisi produksi 9,74 9,93 9,36 10,22 10,25 2018 2019 2020 2021 2022 90,1 91 82 85 87 2018 2019 2020 2021 2022

II-152 penting dilakukan guna mendorong efisiensi produksi. Pada sisi pemasaran, langkah tersebut dapat diintegrasikan dengan digitalisasi sektor perdagangan untuk memperluas pasar hasil produksi dan meningkatkan omset usaha Industri Kecil Menengah. Kebutuhan pengembangan sektor hilir skala mikro-kecil dalam meningkatkan nilai tambah (value added) produk khususnya industri yang memiliki keterkaitan ke belakang (backward lingkage) dengan sektor hulu (pertanian) tidak saja akan mendorong tumbuhnya sektor IKM namun juga akan memberikan dampak pada sektor pertanian yang sejauh ini masih menjadi sektor utama penyokong kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Blora. Mengacu pada upaya menciptakan keterkaitan hulu-hilir sektor usaha, maka jenis industri yang relevan adalah industri berbasis agro (agro-industri). Secara empiris bahwa Kabupaten Blora memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah untuk mendukung sektor industri manufaktur (pengolahan) berbasis pertanian. Ditinjau dari kondisi eksisting industri manufaktur yang berkarakter backward lingkage di Kabupaten Blora adalah industri pengolahan hasil pertanian dan industri kuliner. Kabupaten Blora membutuhkan industri manufaktur (pengolahan) skala besar-menengah yang dapat berperan sebagai mitra bisnis pelaku usaha sektor hulu (pertanian) yang saling menguntungkan. Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal baru mencapai 58% dan Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi baru mencapai 39%. Dalam pelaksanaan pembangunan urusan perindustrian, pemerintah Kabupaten Blora perlu terus mendorong para pelaku industri untuk meningkatkan daya saing produk tidak hanya bertolak dari jumlah omset industri namun juga perlu didorong dari sisi legalitas perijinan industri dan didorong untuk diintegrasikan dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Selain itu juga perlunya peningkatan kemandirian dan penguatan terhadap penguasaan teknologi produksi dan pemasaran. 2.1.3.3.8 Transmigrasi Transmigrasi merupakan bagian dari skenario pemerataan penduduk yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat. Pandemi Covid19 telah menghentikan pengiriman transmigrasi. Pada tahun 2022, Kabupaten Blora mengadakan transmigrasi sebagai bagian dari upaya memberikan warga kesempatan untuk hidup yang lebih baik walaupun harus meninggalkan rumah dan tanah. Tahun 2022 Kabupaten Blora tidak memberangkatkan transmigran dikarenakan

II-153 pandemi Covid-19 yang melarang masyarakat untuk melakukan aktivitas luar daerah. Tabel II.86 menunjukkan capaian kinerja pembangunan urusan bidang transmigrasi Kabupaten Blora sebagai berikut. Tabel II.86 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Transmigrasi Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 No. Indikator Satua n Capaian 2018 2019 2020 2021 2022 1. Jumlah Transmigran diberangkatkan KK 7 5 0 0 0 Sumber: : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2023 Urusan transmigrasi memiliki posisi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan keikutsertaan dalam transmigrasi. Meski demikian, sejauh ini pemberangkatan transmigrasi masih terbatas pada ketersediaan kuota yang disediakan Pemerintah dengan masa tunggu yang relatif lama sehingga seringkali masyarakat yang telah siap menjadi transmigran membatalkan diri dikarenakan sudah mendapatkan pekerjaan. 2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 2.1.3.4.1 Sekretariat Daerah Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan suatu perubahan mendasar elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia dari aparatur, ketatalaksanaan pemerintahan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik, yang dilakukan secara sadar untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kabupaten Blora semakin ditingkatkan sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang amanah dan pelayanan publik, mencakup prioritas sebagai berikut: a. Penataan dan penguatan organisasi Perangkat Daerah melalui penataan kelembagaan; b. Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui berbagai diklat aparatur meliputi diklat teknik fungsional dan kepemimpinan; c. Penguatan akuntabilitas kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; d. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara periodik. Tabel II.87 di bawah ini menyajikan capaian kinerja pada urusan Sekretariat Daerah pada tahun 2018-2022.

II-154 Tabel II.87 Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Penyelenggaraan Urusan Penunjang Sekretariat Daerah yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021-2026 1. Nilai SAKIP Skor B B B B B 2. Indeks Maturitas Kelembagaan level 3 3 3 2,93 3,2 3. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 60 80,88 78,75 83,5 84,11 4. Indikator Lainya 5. Indeks reformasi birokrasi - NA 55,98 56,11 57,09 NA 6. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi baik % NA NA NA 100 100 7. Penataan SKPD (unit) 44 44 44 44 44 44 8. Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah 6 6 6 6 6 9. Ketepatan waktu penyampaian LAKIP Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat 10. Ketepatan waktu penyampaian LPPD Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat 11. Persentase kerjasama yang diimplementasikan dari MoU yang ada % 100 90 95 100 150 12. LPSE ada ada ada ada ada ada 13. Persentase penggunaan e-procurement / LPSE terhadap belanja pengadaan ( tender ) % 100 100 100 100 100 14. WBK/ZI NA NA NA NA NA 15. Indeks Pelayanan Publik Indeks NA NA NA 3,9 4,25 16. Keberadaan mall pelayanan publik ada ada ada ada ada Ada Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, 2023 Sekretariat Daerah erat kaitannya dengan pekerjaan administratif. Hal ini menegaskan urgensi penggunaan e-government pada layanan publik. Penggunaan website sebagai media diseminasi informasi merupakan langkah strategis untuk mendukung perwujudan transparansi, akuntabilitas, serta respons tangkas untuk mengatasi permasalahan pelayanan administrasi pertahanan. Untuk mendukung program “ Smart City “ di Kabupaten Blora, telah dibangun sebanyak 5 Sistem Informasi Manajemen yang di koordinasikan oleh sekretariat daerah.

II-155 Capaian kinerja di bidang Reformasi Birokrasi diindikasikan dari nilai Indeks reformasi birokrasi sebesar 56,11 pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan menjadi 57,09 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, indeks kepuasan masyarakat meningkat menjadi 84,11 yang seiring dengan peningkatan indeks pelayanan publik dari 3,9 pada tahun 2021 menjadi 4,25 pada tahun 2022. Derajat sistem akuntabilitas pemerintah direpresentasikan dari Nilai SAKIP bernilai B. Efisiensi dan ketepatan kelembagaan birokrasi pemerintahan direpresentasikan dari Indeks Maturitas Kelembagaan 3,2 pada tahun 2022. Kondisi integritas Pemerintah kabupaten Blora sebagai pemerintahan Bersih dan Bebas KKN direpresentasikan dari Wilayah Bebas Korupsi/Zona Integritas. Di samping reformasi birokrasi, dalam rangka meningkatkan kerjasama pembangunan maka perlu adanya Kerjasama antara pemerintah daerah guna mengatasi berbagai masalah lintas wilayah administratif sehingga dapat diselesaikan bersama dan disamping itu untuk menggali berbagai potensi yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Agar berhasil melaksanakan kerjasama tersebut dibutuhkan prinsip-prinsip umum antara lain prinsip “Good Governance”. Kerjasama tersebut antara lain RATUBANGNEGORO (Blora, Tuban, Rembang, Bojonegoro) dan PAKUJEMBARA (Pati, Kudus, Jepara, Rembang dan Blora). Kerjasama antar daerah terbaru yang sudah penandatanganan MOU adalah WIRANEGARA (Ngawi, Blora dan Bojonegoro). Disamping kerja sama antar daerah juga dilaksanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non lembaga pemerintah dalam dan luar negeri. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas pemerintah diamanatkan menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang disertai Maklumat Pelayanan. SPP ini diamanatkan dalam UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP No. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PermenPAN-RB No. 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, serta PermenPAN-RB No. 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, serta PP No. 2 tahun 2018 tentang SPM. Kabupaten Blora sudah memiliki Mall Pelayanan Publik sejak tahun 2020. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat kabupaten Blora tahun 2021 sebesar 83,53 dan naik

II-156 menjadi 84,11. Tabel II.85 menyajikan hasil survei indeks kepuasan masyarakat pada setiap Perangkat Daerah yang ada. Indeks Kepuasan Masyarakat tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Blora pada tahun 2021 yang mendapatkan indeks sebesar 99. Sementara itu untuk tahun 2022, Indeks Kepuasan Masyarakat tertinggi diperoleh DPMPTSP dengan angka 90,41. Detail hasil survey kepuasan masyarakat dari unit pelaksana pelayanan publik disajikan dalam Tabel berikut ini. Tabel II.88 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO. URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 1. Dinas PMPTSP 83,48 89,64 89,7 89,8 90,41 2. Dindukcapil 78,56 88,78 89 85,03 84,00 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 78,75 78,75 84,07 88,31 84.59 4. Dinas Kesehatan NA NA NA NA 81,52 5. Dinas Pendidikan NA NA NA NA 85,25 6. Kecamatan Tunjungan 64,33 77,41 77,4 80 - 7. Kecamatan Cepu 74,51 81,08 82,07 84,08 84,19 8. Kecamatan Jati 74,70 80,28 80,2 83,02 86,14 9. Kecamatan Kunduran 77,29 77,29 77,3 82,5 85,50 10. Kecamatan Sambong 78,56 78,56 78,6 90,70 88,13 11. Kecamatan Jepon 78,70 78,72 81,54 82 86,01 12. Kecamatan Banjarejo 79,85 81,008 81,75 81,23 85,38 13. Kecamatan Kradenan 79,66 79,66 80 88,26 84,73 14. Kecamatan Japah 80,79 80,79 80,8 81,1 84,48 15. Kecamatan Ngawen 80,95 80,95 80,97 82,1 86,24 16. Kecamatan Blora 81,47 81,47 98,10 99 84.60 17. Kecamatan Randublatung 81,75 81,75 83,242 84 86.53 18. Kecamatan Jiken 82,60 86,26 82,36 83 87,60 19. Kecamatan Bogorejo 84,17 78,44 80,45 87,25 86,57 20. Kecamatan Todanan 87,45 81,47 82 84 85,24 21. Kecamatan Kedungtuban 89,05 82,72 89,5 86,84 87,21 Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2023 Kinerja unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah, memiliki standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi. Gambar II-63 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, MoU yang dilaksanakan telah mencapai 150, sementara Indeks Kepuasan Masyarakat secara rerata berada pada angka 84,1.

II-157 Gambar II-66 Kinerja Sekretariat Daerah di Kabupaten Blora pada tahun 2018-2022 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, kategori penilaian adalah: (1) Nilai 25,00 – 64,99 mutu pelayanan D (Tidak baik); (2) Nilai 65,00 – 76,00 mutu pelayanan C (Kurang baik); (3) 76,61 -88,30 mutu pelayanan B (Baik); (4) nilai 88,31 -100,00 mutu pelayanan A (Sangat Baik). Di Kabupaten Blora, dari 45 unit pelayanan publik yang mengadakan survey, sebesar 5 unit (11%) bernilai A (sangat baik), dan 40 unit (89%) bernilai B (Baik). 2.1.3.4.2 Sekretariat DPRD Harmonisasi pembangunan dan sinergi antara eksekutif dan legislatif perlu didorong untuk memastikan proses pembuatan keputusan publik dapat dilakukan secara komprehensif dan menjamin pelibatan banyak pihak. Fungsi pengawasan yang dipegang oleh Sekretariat DPRD merupakan salah satu bentuk administrasi pemerintahan. Sekretariat DPRD memberikan pelayanan berupa pelayanan administrasi dewan baik dalam melaksanakan kunjungan kerja, persidangan maupun pembentukan peraturan daerah. Jumlah Perda yang ditetapkan melalui persetujuan DPRD sampai tahun 2021 sejumlah 11 Perda yakni 4 Perda bersifat inisiatif, 3 perda kumulasi terbuka, dan 4 perda pemerintah kabupaten. 2.1.3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 2.1.3.5.1 Unsur Perencanaan Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan daerah karena memberikan panduan tentang apa dan bagaimana intervensi harus dilakukan di masa datang. Konsistensi antar kebijakan dapat dicapai dengan mengambil keputusan perencanaan yang 60 100 80,88 90 78,75 95 83,5 100 84,11 150 Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase implementasi MoU 2018 2019 2020 2021 2022

II-158 mempertimbangkan potensi serta sumber daya yang dimiliki. Pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik ketika perencanaan pembangunan dirumuskan secara transparan, responsif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan serta berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah akan menentukan arah pembangunan dengan perangkat daerah (mulai Bupati hingga staf) yang memiliki tugas: (1) Koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan, (2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan , (3) koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, (4) Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu, pembidangan perencanaan pembangunan dikelompokkan dalam area bidang: (1) Pemerintahan, (2) Pembangunan Manusia, (3) Sumber Daya Alam, (4) Perekonomian, (5) Infrastruktur dan Kewilayahan. Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel II.101. Tabel II.89 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO. INDIKATOR SATUAN Capaian 2018 2019 2020 2021 2022 1. Ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah Dokumen 1 1 1 1 1 2. Ketersediaan hasil evaluasi RKPD Dokumen 1 1 1 1 1 3. Ketersediaan perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh Dokumen 1 2 2 0 na 4. Persentase perencana SKPD yang memahami penyusunan dokumen perencanaan SKPD % 100 100 100 100 100 5. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Dokumen 1 1 1 1 1 6. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA / PERKADA Dokumen 1 1 1 1 1 7. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Doku men 2 2 2 1 1 8. Persentase SKPD memiliki Renstra SKPD yang selaras dengan RPJMD % 100 100 100 100 10 9. Ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah Doku men 2 4 4 1 na 10. Ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah Doku men 2 5 3 7 na 11. Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah Doku men 2 1 1 1 na 12. Persentase ketercapaian sasaran RPJMD % 100 100 100 100 100 13. Persentase realisasi ketercapaian sasaran RKPD % 100 100 100 100 100

II-159 NO. INDIKATOR SATUAN Capaian 2018 2019 2020 2021 2022 14. Persentase sinkronisasi dokumen RPJMD dan RKPD % 100 100 100 100 100 15. Kesesuaian Nomenklatur program RPJMD dan RKPD. % 100 100 100 100 100 Sumber: Bappeda, 2023 Tabel di atas juga memberikan informasi Capaian Aspek Perencanaan Strategis dalam SAKIP Pemerintah Daerah. Indikator ini menjelaskan kinerja Bappeda dalam mengkoordinasikan aspek perencanaan perangkat daerah di Kabupaten Blora sebagai bagian dari instrumen akuntabilitas publik. Gambar II-67 Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Blora pada tahun 2018-2022 Bappeda menyelenggarakan fungsi koordinasi perencanaan pada urusan penyelenggaraan pemerintahan seluruh perangkat daerah dan menuangkannya dalam produk dokumen perencanaan sesuai peraturan perundangan. Dokumen perencanaan daerah berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang sudah tersedia dan ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai ketentuan hukum. Dokumen perencanaan menurut area bidang urusan pembangunan, dibagi menjadi 5 bidang, yaitu: (1) Pemerintahan, (2) Pembangunan Manusia, (3) Sumber Daya Alam, (4) Perekonomian, (5) Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai amanat regulasi yang berlaku. Peran perencanaan dalam pengendalian dan evaluasi dokumen pembangunan daerah dimanifestasikan dalam produk Dokumen evaluasi keselarasan antar dokumen perencaaan dan capaian hasil perencanaan pembangunan. Kinerja pengendalian dan evaluasi menemukan bahwa pada tahun 2022, persentase ketercapaian sasaran RPJMD sebesar 100% dan persentase realisasi ketercapaian sasaran RKPD pun sebesar 100%. Hal ini berarti secara kuantitatif, proses pengendalian perencanaan sudah maksimal. Kesesuaian 2 2 2 4 5 1 4 3 1 1 7 1 D O K UM EN PER EN CAN AAN EK O N O M I D O K UM EN PER EN CAN AAN SO SI AL BUD AYA D O K UM EN PER EN CAN AAN PR ASAR AN A W I L AYAH D AN SD A 2018 2019 2020 2021

II-160 dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu komponen penilaian IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) dengan komponen yang berada pada ranah perangkat daerah. Tugas Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah serta pemanfaatannya dinyatakan dalam indikator Ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah sudah diimplementasikan. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah kabupaten Blora sudah mengimplementasikan e-planning dan e-budgeting terintegrasi. Prosedur pengajuan usulan program/kegiatan baik berasal dari Perangkat Daerah, Masyarakat/Umum, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan melalui penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Aplikasi atau sistem integrasi e-planning dan e-budgeting yang digunakan di Kabupaten Blora yaitu SIPD Kemendagri. Masalah yang dihadapi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah adalah ketidaklengkapan data dan informasi yang akurat dan pilah gender. Data agregat seringkali tidak dapat menunjukkan seberapa besar perbedaan gender mempengaruhi variasi penyediaan layanan publik. Kelengkapan data dan informasi yang ada dirasakan kurang untuk mempertajam isu strategis, perhitungan dan prediksi perubahan lima atau sepuluh tahun mendatang, karena perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang dinamis. Tantangan lainnya adalah menjaga harmonisasi, sinkronisasi, dan konsistensi hasil proses teknokratik, politik, topdown, bottom-up, dan partisipatif dalam keputusan perencanaan dan penganggaran. 2.1.3.5.2 Unsur Keuangan Tanggung jawab keruangan termasuk di dalamnya kemampuan daerah mencari alternatif pendanaan termasuk dalam kewenangan yang berubah pasca pelaksanaan otonomi daerah. Daerah diberikan keleluasaan untuk berinovasi dalam meningkatkan PAD sepanjang masih berada dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku. PAD Kabupaten Blora dari tahun 2019-2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan, walaupun ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil dari aktivitas tambah masih sangat besar proporsinya. Gambar di bawah ini menunjukkan peningkatan PAD di Kabupaten Blora pada tahun 2018-2021.

II-161 Gambar II-68 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora pada Tahun 2018-2022 Tabel II.90 menunjukkan perkembangan kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2018-2022 sebagai berikut: Tabel II.90 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Unsur Keungan yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021-2026 1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Opini WTP WTP WTP WTP WTP Indikator Lainnya 2. Jumlah PAD (Rupiah) Rp. 216.402.953.797 218.052.934.811 231.045.355.000 242.789.402.162 326.075.369.063 (unaudited) 3. Persentase tanah milik Pemkab yang bersertifikat % 31,99 35,26 40,73 62,04 388 4. Indeks pengelolaan keuangan daerah Indeks 67,52 64,39 70,42 69,83 NA 5. Kesesuaian Nomenklatur program RKPD dan KUA PPAS; % 100 100 100 100 100 6. Kesesuaian nomenklatur KUAPPAS dan APBD 0,35 0,94 0,93 0,97 NA 7. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS % 100 100 100 100 100 8. Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD 0,07 0,2 0,01 0,17 NA 9. Rasio belanja operasional terhadap APBD % NA NA NA 85,45 78,81 10. Rasio Belanja Modal terhadap APBD % NA NA NA 14,12 21,19 11. Rasio anggaran belanja tidak terduga terhadap APBD % NA NA NA 0,13 0 12. Rasio belanja transfer terhadap APBD % NA NA NA 0,3 0 13. Persentase Alokasi anggaran belanja Fungsi pendidikan % (standar 20%) 32,11 32,39 30,47 33,06 29,03 14. Persentase Alokasi anggaran belanja urusan kesehatan (diuar gaji) % (standar 10% 11,34 10,92 11,78 19,1 2,85 15. Persentase Alokasi anggaran belanja Infrastruktur dari penerimaan dana transfer % (standar 25% 11,33 6,99 8,21 44,66 33,34 216403 218053 231045 242789 2018 2019 2020 2021

II-162 NO. INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 16. Penetapan APBD tepat waktu Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat 17. Penetapan APBD perubahan tepat waktu Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat 18. Publikasi APBD yang dapat diakses dan diunduh secara umum dan terbuka untuk publik ada ADA ADA ADA ADA ADA 19. Rasio belanja operasional terhadap APBD % 76,13 78,52 80,54 85,45 78,81 20. Rasio Belanja Modal terhadap APBD; % 23,6 21,21 16,55 14,12 21,19 21. Rasio anggaran belanja tidak terduga terhadap APBD % 0 0 2,56 0,13 NA 22. Rasio belanja transfer terhadap APBD % 0,27 0,27 0,35 0,3 NA 23. kemandirian keuangan, 0,2156 0,0133 0,0135 0,1739 NA 24. Fleksiblitas keuangan 0,4522 0,1003 0,2999 0,2969 NA 25. Solvabilitas operasional 0,6652 0,0069 0,5763 0,4942 NA 26. solvabilitas jangka pendek 0 0 0 0,042 NA 27. solvabilitas jangka panjang 0,0853 0,0966 0,0978 0,0736 NA 28. solvabilitas layanan 0,0891 0,0005 0,0112 0,064 NA 29. Silpa 63.803.904.218 97.852.691.370 112.205.265.151 225.496.337.229 146.190.678.379 30. Implementasi Sistem Integrasi perencanaan penganggaran Ada ADA ADA ADA ADA ADA Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Blora, 2023 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Pasal 2, huruf a dan huruf d. menyatakan bahwa IPKD dimaksudkan sebagai pengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu; dan pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki predikat IPKD terbaik secara nasional. IPKD (Indeks Pengelolaan keuangan daerah) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Indikator pengukurnya yaitu: (1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; (2) pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; (3) transparansi pengelolaan keuangan daerah; (4) Penyerapan anggaran; (e) Kondisi keuangan daerah; (f) Opini BPK atas LKPD. Kemampuan keuangan daerah dikategorikan: (1) Tinggi (Peringkat Baik/Nilai

II-163 A); (2) sedang (peringkat perlu perbaikan/Nilai B); (3) Rendang (Peringkat sangat perlu perbaikan/Nilai C). Gambar II-69 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Blora pada Tahun 2018-2021 Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu komponen penilaian IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah). Komponen yang berada di ranah PD unsur keuangan adalah (1) Kesesuaian Nomenklatur program RKPD dan KUA PPAS; (2) Kesesuaian nomenklatur KUA-PPAS dan APBD; (3) Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; (4) Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD. Kinerja Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Kabupaten Blora pada keempat komponen menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD mencakup: (1) Fungsi pendidikan sebesar 20%; (2) urusan kesehatan sebesar 10% (diuar gaji); (3) Infrastruktur 25% dari penerimaan dana transfer; (4) Pemenuhan SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dilihat dari: (1) ketepatan waktu dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah); (2) keteraksesan: dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dapat diakses dan diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui SIPD. Informasi APBD diakses pada link https://ppid.blorakab.go.id/page/transparansi. Kabupaten Blora sudah menerapkan Sistem Integrasi perencanaan penganggaran melalui pemanfaatan sistem/aplikasi SIPD Kemendagri. Penyerapan anggaran disesuaikan struktur anggaran belanja dalam APBD: (1) Rasio belanja operasional terhadap APBD; (2) Rasio Belanja Modal terhadap APBD; (3) Rasio anggaran belanja tidak terduga terhadap APBD; (4) Rasio 67,52 64,39 70,42 69,83 2018 2019 2020 2021

II-164 belanja transfer terhadap APBD. Silpa dari tahun 2020 sebesar lebih dari 112 miliar. Pada tahun 2021, SILPA tercatat naik dua kali lipat mencapai lebih dari 225 miliar rupiah. Pada tahun 2022, tren menunjukan penurunan namun tetap meningkat dari angka tahun 2020, yaitu sebesar lebih dari 146 miliar. Indikator keuangan mencakup (1) kemandirian keuangan, (2) Feksiblitas keuangan, (3) Solvabilitas operasional, (4) solvabilitas jangka pendek, (5) solvabilitas jangka panjang, (6) solvabilitas layanan. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Derah yang diaudit selama tiga tahun terakhir berturutturut. Kabupaten Blora sudah memenuhi WTP kurun 2017-2021. 2.1.3.5.3 Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan penempatan aparatur berdasarkan “merrit system” semakin penting. Pembinaan teknis administratif dan mendorong kedisiplinan ASN dilakukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan publik. Permenpan RB No. 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, menjadi landasan Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN fokus pada beberapa aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan ASN, Pengembangan Karier, Promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi. Tujuan dari penerapan sistem Merit adalah untuk ikut mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan inovatif. Data yang perlu diketahui untuk mendukung komitmen di atas, antara lain: data Indeks Sistem Merit, data ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, data penempatan ASN yang belum sesuai dengan kualifikasinya, data kompetensi pegawai, data analisa beban kerja, serta data e-kinerja dan data penilaian SKP. Kabupaten menggunakan Indeks Profesionalitas ASN sebagai indikator kinerja utama penyelenggaraan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Data yang diperlukan untuk mengukur indeks Profesionalitas ASN disebutkan dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019, yaitu: dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Tabel berikut ini memuat komponen pengukuran indeks profesionalitas ASN.

II-165 Tabel II.91 Profil ASN berdasar Komponen Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 No . Kriteria Pegawai Satuan Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 A. Berdasarkan Golongan PNS 1. Golongan I orang 190 182 179 161 101 2. Golongan II orang 1.131 1.095 1.179 1.129 1.096 3. Golongan III orang 3.467 3.807 4.053 3.869 3.787 4. Golongan IV orang 2.941 2.575 2.277 2.009 1.638 Jumlah PNS orang 7.729 7.659 7.688 7.168 6.622 PPPK 1. Golongan V orang - - - 19 17 2. Golongan VII orang - - - 20 65 3. Golongan IX orang - - - 319 1.070 4. Golongan X orang - - - - 4 Jumlah PPPK orang - - - 358 1.156 Jumlah ASN orang - - - 7.526 7.778 B. Pejabat Struktural 1. Eselon I orang 0 0 0 0 0 2. Eselon II orang 24 25 20 25 29 3. Eselon III orang 149 148 132 145 139 4. Eselon IV orang 609 604 564 549 335 Pejabat Fungsional orang 4.800 4.767 4.583 4.599 5.403 Pensiunan orang 483 481 568 543 506 C. Dimensi Kualifikasi : Tingkat Pendidikan 1 % ASN dengan kualifikasi Pendidikan Di bawah SLTA % 4,92 4,00 3,60 3,34 3,33 2 % ASN dengan kualifikasiPendidikan D-II /D-I / SLTA/sederajat % 18,85 15,50 13,84 12,49 13,57 3 % ASN dengan kualifikasi DIII % 8,05 8,73 10,63 11,02 10,48 4 % ASN dengan kualifikasi S1 % 61,47 63,94 64,13 65,27 63,97 5 % ASN dengan kualifikasi S2 % 6,71 7,83 7,80 7,88 8,63 6 % ASN dengan kualifikasi S3 % 0 0 0 0,01 0,02 D Dimensi Kompetensi: Riwayat pengembangan kompetensi 1 % ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan % 46,80 34,36 37,57 37,97 54,27 2 % ASN yang mengikuti Diklat Fungsional % 1,96 2,31 2,53 2,65 7,79 3 % ASN yang mengikuti Diklat Teknis % 11,57 20,09 23,32 31,29 44,80 4 % ASN yang mengikuti Seminar/Workshop/Magang/Kurs us/sejenisnya % NA NA NA NA NA Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, 2023 Tabel di atas, terbaca bahwa Jumlah ASN dari tahun ke tahun menurun, diharapkan efisiensi dan efektivitas kerja ASN semakin meningkat pula. Jumlah pejabat struktural juga semakin berkurang karena impassing jabatan fungsional. Dalam jangka panjang diharapkan berdampak pada penghematan anggaran tunjangan struktural. Apalagi, dibawah Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 146 mengamanatkan bahwa belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru paling tinggi 30% dari APBD. Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, menjadi landasan Penyelenggaraan Sistem Merit dalam

II-166 Manajemen ASN fokus pada beberapa aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan ASN, Pengembangan Karir, Promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi. Tujuan dari penerapan sistem Merit adalah untuk ikut mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan inovatif. Indeks profesionalitas ASN pada dimensi kinerja diperoleh hasil prosentase pegawai berkinerja sangat baik (skor 91-100) sebanyak 0,17%, selebihnya yaitu sebanyak 99,83% berkinerja baik (skor 81-90) dan tidak didapati pegawai berkinerja cukup, sedang maupun kurang. Dimensi kedisiplinan pegawai yang pernah mendapatkan hukuman relatif sangat kecil yaitu hukuman ringan sebanyak 0,02% pegawai, hukuman sedang 0.22% pegawai sedangkan yang pernah mendapatkan hukuman berat sebanyak 0,34% pegawai. Pada dimensi profesionalitas terdapat persoalan yang memerlukan perhatian serius mengingat 95,75% pegawai mendapatkan nilai tingkat profesionalitas 60 ke bawah atau sangat rendah dan 4,25% ASN dengan Nilai Tingkat Profesionalitas 61 – 70 (Rendah). Kriteria Penilaian sistem merit sebagai berikut: 1. Skor 4 (sangat baik) : apabila semua elemen yang diukur lengkap dan memenuhi ketentuan; 2. Skor 3 (baik): apabila semua elemen yang diukur cukup lengkap namun ada elemen yang belum memenuhi ketentuan; 3. Skor 2 (kurang): apabila elemen yang diukur kurang lengkap; dan 4. Skor 1 (buruk): apabila hampir semua elemen yang diukur belum tersedia Selanjutnya Kriteria Tingkat penerapan Sistem Merit sebagai berikut: a. kategori IV, nilai 325-400, dengan indeks 0,81 - 1, sebutan sangat baik; b. kategori III, nilai 250-324, dengan indeks 0,61 - 0,8, sebutan baik; c. kategori II, nilai 175-249, dengan indeks 0,41- 0,6, sebutan kurang; d. kategori I, nilai 100-1 74, dengan indeks 0,2 - 0,4, sebutan buruk. Adapun skor Implementasi sistem merit di Kabupaten Blora didapati hasil sebesar 148. Capaian tersebut menunjukkan kategori I dengan sebutan buruk sehingga upaya pengembangan sistem merit perlu ditingkatkan guna mendukung profesionalitas aparatur sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Selanjutnya profil kinerja urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut.

II-167 Tabel II.92 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 No Indikator Capaian Satuan 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021-2026 1. Indeks Profesionalitas ASN Indeks NA 69,8 76 70 52,22 Indikator Lainnya 2. Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompentensinya % NA 66,50 81,25 68,42 61,89 3. Persentase ASN yang lulus Diklat Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional % 100 100 100 100 100 Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora, tahun 2023 Ketersediaan dan validitas data pengukuran profesionalitas dan merit sistem menjadi tantangan dasar penyusunan peta jabatan dan analisis jabatan. Selain itu, kontestasi antara pendekatan teknokratis dan pendekatan praktis mengaburkan batas yang jelas apakah suatu jabatan ditempati personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai latar belakang pendidikan dan kriteria pendukung tertentu yang memang spesifik dibutuhkan untuk mendukung kinerja pada jabatan tersebut. Gambar II-70 Kinerja Bagian Kepegawaian 2.1.3.5.4 Unsur Penelitian dan Pengembangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan diarahkan untuk menghasilkan berbagai terobosan baru guna mendukung peningkatan pelayanan publik, daya saing daerah, dan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem yang mewadahi proses interaksi antara komponen 69,8 66,5 76 81,25 70 68,42 52,2 61,89 Indeks Profesionalisme ASN Persentase ASN ditempatkan sesuai kompetensi KINERJA BAGIAN KEPEGAWAIAN 2019 2020 2021 2022

II-168 penguatan sistem inovasi. Dalam hal inovasi daerah, dengan terbitnya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, dan Peraturan Daerah Jateng No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan lnovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Blora dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blora No 17 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah. Transformasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LI{I) menjadi Badan Riset Nasional (BRIN) memberi dampak luas atas kelembagaan urusan penelitian dan pengembangan secara nasional. Keberadaan BRIN nantinya akan menaungi seluruh lembaga penelitian dan pengembangan yang selama ini terdapat dalam struktur kementerian/Lembaga. Dampak terhadap kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah pun akan mengarah pada terpadunya kelembagaan sehingga diperlukan kesiapan dan kematangan ekosistem penelitian dan pengembangan di daerah. Tabel II.93 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Penyelenggaraan Fungsi Penunjang unsur Penelitian dan Pengembangan yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021-2026 Indeks Inovasi Daerah Indeks na na 1.704 (sangat inovatif) 51,36 (inovatif) Sangat inovatif Indikator Lainnya Jumlah penelitian daerah yang difasilitasi (RUD) Penelitian 10 12 0 1 1 Jumlah inovasi umum yang difasilitasi untuk diperkenalkan ke publik Inovasi 24 67 6 10 3 Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang dikembangkan Inovasi 9 8 7 24 24 Jumlah kekayaan intelektual yang difasilitasi (Paket sederhana) 1 0 1 1 1 Jumlah Tenant yang difasilitasi Tenant 4 2 0 0 0 Jumlah penelitian di Bappeda lintas bidang Penelitian 3 3 9 2 2 Teknologi tepat guna dari masyarakat yg difasilitasi Unit TTG 1 1 3 5 5 Jumlah Inovasi Daerah Buah 45 50 69 207 286 Sumber: Bappeda Kabupaten Blora, 2023 Kabupaten Blora pada Tahun 2022 mendapatkan predikat kabupaten sangat inovatif dan Pemerintah Kabupaten Blora terus berupaya meningkatkan peran masyarakat dan Perangkat Daerah dalam berinovasi. Hal ini dibuktikan dari Jumlah inovasi daerah meningkat 38,2 % dari tahun 2021 sebanyak 207 inovasi menjadi 286 inovasi di tahun 2022. Jumlah kekayaan intelektual yang difasilitasi (Paket sederhana) tidak terjadi penambahan dari tahun 2020, yaitu 1 inovasi yang difasilitasi. Peningkatan inovasi dipengaruhi oleh sumber daya

II-169 manusia yang memiliki sensitivitas dan kecakapan berinovasi, dimana pada lingkungan pemerintah daerah kuantitas dan kualitas fungsional Peneliti dan fungsional perekayasa peran penting dalam menunjang tumbuhnya lingkungan berinovasi, serta jaringan kreasi inovasi dengan perguruan tinggi dan dunia usaha –industri. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2022 baru memiliki fungsional peneliti dan fungsional Perekayasa masing-masing sebanyak satu fungsional. Jejaring lintas perangkat daerah untuk mengerjakan inovasi perlu diperbanyak supaya meningkatkan nilai/predikat inovasi daerah. Gambar II-71 Kinerja Litbang Kemitraan dengan masyaraat terbaca dari Teknologi tepat guna dari masyarakat yang difasilitasi setiap tahunnya yang menunjukkan peningkatan daimana pada tahun 2022 sebanyak 5 Unit TTG. 2.1.3.6. Unsur Pengawasan 2.1.3.6.1 Inspektorat Daerah Pengawasan merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan rencana. Pengawasan dilakukan dengan menetapkan standar kinerja yang sudah ditetapkan pada saat perencanaan. Pengawasan yang diberikan kepada penyelenggaraan pemerintah pada dasarnya untuk menghindari terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan yang menyebabkan terjadinya kerugian dan tujuan yang diharapkan tidak tercapai optimal. Rekomendasi atas hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah ini akan menjadi umpan balik dalam rangka mengambil tindakan perbaikan pada pelaksanaan berikutnya. Pengawasan internal dilaksanakan secara rutin oleh Inspektorat agar kinerja pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna tanpa ada penyalahgunaan dalam pemanfaatan keuangan daerah. Fungsi pengawasan berperan untuk mengembangkan mitigasii risiko atas kebijakan pembangunan 24 45 67 50 6 69 10 207 3 286 0 100 200 300 400 Jumlah Inovasi umum yang dipublikasi pemerintah Jumlah Inovasi Daerah KINERJA LITBANG 2018 2019 2020 2021 2022

II-170 yang diputuskan oleh pengambil keputusan daerah. Capaian kinerja sub bidang pengawasan dapat dikemukakan pada Tabel berikut: Tabel II.94 Capaian Kinerja Pembangunan Sub Bidang Pengawasan Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 No. Indikator Satuan Capaian 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Penyelenggaraan Fungsi Penunjang unsur Pengawasan yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021-2026 1. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Angka NA NA NA 2,872 2,319 Indikator lainnya 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti % 94 95 96 96 96 3. Persentase laporan hasil pemeriksaan dan ekspose temuan hasil pengawasan yang telah disusun % 100 100 100 100 100 4. Tingkat Maturitas SPIP Level 3 3 3 2,93 2,7 5. Tingkat Kapabilitas SPIP Level 3 3 3 3 NA 6. Nilai MCP Korsupgah KPK NA NA 65,4 NA NA 7. Tingkat Kapabilias APIP (Inspektorat Kab Blora 25 November 2022, 10:50:10) nilai 3,00 3,00 3,00 2,00 2,24 Sumber: Inspektorat Daerah, 2023 Kabupaten Blora menjadikan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) sebagai indikator utama penyelenggaraan urusan pengawasan. Indeks MRI menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko berdasarkan parameter penilaian pengelolaan risiko. Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan manajemen risiko dalam kreteria berhasil ditunjukkan dengan identifikasi dan analisis risiko sesuai tingkat kepentingannya. Risiko dimitigasi, dilacak, dan dikendalikan secara efektif. Permasalahan dicegah sebelum terjadi dan pegawai secara sadar fokus pada apa yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan. Komponen Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko terdiri atas Kepemimpinan, Proses Manajemen Risiko, Aktifitas Penanganan Risiko dan Hasil Penerapan Manajemen Risiko. Tingkat kematangan penerrapan manajemen risiko terbagi dlam 5 level: (1) Level 1: 0-29,99, Risk Naïve, (2) level 2: 30-54,99 Risk Aware, (3) Level 3: 55 – 74,99 Risk Defined, (4) level 4: 75-89,99 Risk Managed, (5) Level 5: 90 – 100 Risk Enabled. Dalam Bab 6 RKPD Blora tahu 2023 tertulis target Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) adalah 2, artinya berada pada level 2 yaitu Risk Aware. Risk Aware merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah memiliki sistem pengendalian yang cukup namun belum seluruhnya dapat dikaitkan dengan risiko-risiko yang mempengaruhi kegiatan organisasi sehingga kecil kemungikinan dilakukan

II-171 pemantauan yang tepat atas keterkaitan risiko dengan sistem pengendalian yang ada dalam organisasi. Indeks MRI Kabupaten Blora tahun tahun 2021 sebesar 2,872 dan tahun 2022 sebesar 2,319. Data ini menunjukan bahwa terdapat peningkatan kemanan berlindung pada skala Kabupaten Blora pada dua tahun terakhir. Gambar II-72 Rekomendasi Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti tahun 2020-2021 dinilai 96%, artinya masih ada 4% hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti. Kondisi ini berpengaruh pada tingkat kematangan SPIP terintegrasi (SPIP dan Manajemen Risiko). Gambar II-73 Kapabilitas APIP Tingkat maturitas SPIP tahun 2020 nilai 3 (Level Terdefinisi) dan tahun 2021 turun di 2.93 (evel Berkembang). Berarti tahun 2021 status maturitas SPIP kabupaten Blora dalam kondisi telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Oleh sebab itu keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi ke unit lainnya di lingkup Pemkab Blora. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Tindakan penanganan kelemahan belum konsisten. 94 95 96 96 96 92 94 96 98 2018 2019 2020 2021 2022 REKOMENDASI PEMERIKSAAN YANG DITINDAKLANJUTI 3 3 3 2 2,4 0 2 4 2018 2019 2020 2021 2022 K A P A B I L I T A S A P I P

II-172 Tingkat Kapabilitas SPIP sejak tahun 2018 -2021 bertahan di level 3, dan Nilai pada tahun 2022 sebesar 2,24. Kematangan SPIP dan kapabilitas SPIP memerlukan kapabilitas APIP yang handal. Target RPJM 2019 – 2024, target kapabiitas APIP di level 3. Kapabilitas APIP level 3 menunjukkan bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Kondisi ini berarti inspektorat sebagai consulting partner dan quality assurance. Namun, pada tahun 2022 tingkat kapabilitas malah lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 dengan nilai sebesar 2,24. Pelaksanaan reformasi birokrasi tentu bermuara pada kualitas layanan yang diterima masyarakat. Kualitas Pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, tidak berbelit-belit serta anti korupsi merupakan kunci dari sebuah reformasi birokrasi yang berhasil. Sehubungan dengan hal tersebut, unit-unit pelayanan hendaknya melakukan surveikualitas pelayanan dan anti korupsi. Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) Indonesia disusun dari dua dimensi yaitu dimensi persepsi dan pengalaman. Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) diperoleh melalui survei perilaku anti korupsi (SPAK). Tujuan SPAK adalah untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil dan tidak mencakup korupsi skala besar (grand corruption). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal penyuapan (bribery), gratifikasi (graft/gratuities), pemerasan (extortion), nepotisme (nepotism), dan 9 (sembilan) nilai antikorupsi. Tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi yang diukur melalui IPAK menunjukkan tren yang cenderung berfluktuasi dari tahun 2012 hingga tahun 2022 (Gambar 3.2). Selama kurun waktu 2012-2013, IPAK mengalami kenaikan dari 3,55 pada 2012 menjadi 3,63 pada tahun 2013. Namun setelah itu, IPAK terus turun hingga tahun 2015 menjadi 3,59. Pada tahun 2017 IPAK kembali meningkat menjadi 3,71. Kenaikan tersebut tidak bertahan lama, dimana pada tahun 2018 IPAK kembali mengalami penurunan menjadi 3,66. Periode peningkatan IPAK dimulai pada tahun 2019. Di tahun tersebut, IPAK terus meningkat dari 3,70 (tahun 2017),