RKPD 2024

III-24 c. Belanja hibah dianggarkan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan / atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial; dan e. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Belanja Bagi Hasil Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota pada Tahun Anggaran 2024, Dalam RKPD Tahun 2024, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, Selain itu pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blora juga memberikan tambahan penghasilan perangkat desa guna pembayaran iuran BPJS bagi perangkat desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala desa dan Perangkat Desa. 11. Belanja Bantuan Keuangan a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/ atau penerima bantuan keuangan;

III-25 b. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten pada tahun 2024 sesuai hasil Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Blora Tahun 2019. 12. Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya. 13. Belanja Operasional selain gaji a. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN; dan b. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah dengan prioritas penggunaan produk dalam negeri. 14. Belanja Daerah yang Bersifat Earmarked Belanja daerah yang bersifat earmarked adalah belanja daerah yang bersumber dari pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai peraturan perundang-undangan, Belanja daerah yang bersifat earmarked antara lain: a. Belanja Infrastruktur dari Dana Transfer Umum APBN Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25 % akan tetapi sesuai Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah untuk belanja infrastruktur

III-26 dialokasikan sebesar 40% yang di fokuskan pembangunan infrastruktur dasar dalam pelayanan masyarakat yang dilakukan pada Belanja Langsung, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Kabupaten Blora Tahun 2024 berupaya semaksimal mungkin mengalokasikan belanja infrastruktur di kisaran 30%-40% dengan tetap memeprtimbangkan kemampuan keuangan daerah; b. Belanja dari Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, belum hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten / kota, dialokasikan untuk pembangunan dan / atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, Pada RKPD Tahun 2024, belanja jenis ini diarahkan pada urusan perhubungan untuk peningkatan moda dan sarana transportasi umum; c. Belanja dari Pendapatan Pajak Rokok Provinsi Berdasarkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten /kota, dialokasikan paling sedikit 50 % untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, Pada RKPD Tahun 2024, belanja jenis ini direncanakan pada urusan kesehatan untuk jaminan kesehatan masyarakat, urusan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk penegakan hukum; d. Belanja Penyediaan Penerangan Jalan dari Pajak Penerangan Jalan Hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan, Pada RKPD Tahun 2024, penyediaan penerangan jalan direncanakan didanai dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

III-27 e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dari Dana Desa Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dari Alokasi Dana Desa Berdasarkan Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi dana Desa paling sedikit 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten /Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, Disamping hal tersebut terkait penyaluran alokasi dana desa yang di tentukan untuk tambahan penghasilan perangkat dalam pendanaan terkait pembiayaan BPJS ketenagakerjaan; g. Belanja Pendidikan Dasar dari Pendapatan DBH-Migas Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DBH yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (3) wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar dengan alokasi minimal 0,5 %; h. Dana Kelurahan dari APBD Dana Kelurahan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kecamatan yakni untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota, Pada RKPD tahun 2024, Dana Kelurahan telah direncanakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

III-28 Kegiatan pembangunan sarana dan prasaranan kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat difokuskan pada pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, lembaga kemasyarakatan, Trantibum dan Linmas, penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa. Tahun 2024 alokasi dana kelurahan sebesar Rp. 9.600.000.000,- ( masing-masing kelurahan sebesar Rp. 400.000.000) yang diperuntukan bagi 24 kelurahan di 6 kecamatan sedangkan dana pendampingan operasional kelurahan sebesar Rp. 4.800.000.000,- sedangkan total anggaran di kelurahan sebesar Rp. 14.400.000.000,- i. Belanja dari Pendapatan DAK Fisik DAK Fisik pada RKPD Tahun 2024 diusulkan/ direncanakan melalui aplikasi KRISNA DAK untuk: 1) DAK Fisik yang mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia meliputi Bidang Pendidikan, dengan sub bidang: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Bidang Kesehatan, dengan sub bidang: Pelayanan Dasar, Pelayanan Rujukan, Pelayanan Kefarmasian dan habis pakai, Peningkatan kesiapan sistem kesehatan, Keluarga Berencana, Penguatan Penurunan AKI-AKB, Penguatan Intervensi Stunting; 2) DAK Fisik yang mendukung ketahanan pangan terdiri atas DAK fisik Pengembangan Food Estate, terdiri dari bidang : Pertanian, Irigasi, Jalan; dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani), terdiri dari bidang pertanian, irigasi, kelautan dan perikanan, dan jalan;

III-29 3) DAK Fisik Mendukung Pemulihan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan terdiri dari Tema Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas, terdiri dari bidang Pariwisata, Industri kecil dan Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Perdagangan, Lingkungan Hidup dan Jalan, Tema Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, terdiri dari bidang Air minum, sanitasi dan Perumahan dan Pemukiman; dan 4) DAK Fisik Mendukung Sarana dan Prasarana dan Konektivitas Daerah, terdiri dari bidang air minum, sanitasi dan jalan, j. Belanja dari Pendapatan DAK Non Fisik Kebijakan Belanja DAK Non Fisik di rencanakan untuk operasionalisasi layanan pendidikan dan kesehatan terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOP PAUD Negeri, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; k. Belanja dari Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi Belanja dari pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi didasarkan atas usulan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2024 kepada Provinsi Jawa Tengah meliputi: 1) Bantuan Keuangan untuk Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) dan TMMD; 2) Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana; 3) Bantuan Keuangan Pendidikan; 4) Bantuan Keuangan RTLH; Belanja bantuan keuangan propinsi pada RKPD Tahun 2024 tidak dialokasikan. 15. Kewajiban Anggaran Belanja Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan a. Anggaran Kesehatan Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan

III-30 anggaran kesehatan minimal 10 % dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10 % agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap. b. Anggaran Pendidikan Dalam RKPD Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Blora secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Hal ini sesuai amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. c. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Dalam RKPD Tahun 2024, pagu indikatif untuk pendidikan dan pelatihan (peningkatan kompetensi) aparatur sipil negara sekurangkurangnya 0,16 % dari total belanja daerah. d. Alokasi Anggaran untuk Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam RKPD Tahun 2024, pagu indikatif unutk penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sekurang-kurangnya sebesar 0,50 % dari total belanja daerah, Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 dan 2024 disandingkan dengan realisasinya pada APBD 2021 dan 2022 disajikan pada Tabel III.10.

III-31 Tabel III.10 Realisasi, Penetapan, dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021-2024 No, Uraian Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2021 (unaudited) (Rp) Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 (unaudited) (Rp) Penetapan APBD 2023 Proyeki Belanja 2024 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Belanja Operasi 1,470,335,771,1 35 1.450.379.212.804,9 8 1.530.727.795.97 0 1.279.904.379. 300 Belanja Pegawai 881,245,653,192 860.861.017.340,98 909.957.875.633 885.487.184.60 0 Belanja Barang dan Jasa 501,344,375,927 517.660.200.184,00 536.455.058.337 298.537.434.70 0 Belanja Bunga - 904.610.333,00 4.000.000.000 1.000.000.000 Belanja Subsidi - - 0 Belanja Hibah 85,081,042,016 67.664.995.947,00 79.911.362.000 60.517.760.000 Belanja Bansos 2,664,700,000 3.288.389.000,00 1.403.500.000 34.362.000.000 2 Belanja Modal 333,553,154,199 507.666.732.865,02 356.863.001.030 216.171.090.00 0 Belanja Modal Tanah 21,004,850 407.578.830,00 125.000.000 40.000.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56,424,274,054 95.096.069.326,02 77.486.213.500 17.372.950.000 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100,318,524,395 64.943.758.738,00 113.150.130.430 87.826.040.000 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi 146,180,627,000 345.236.504.635,00 130.341.325.500 110.474.200.00 0 Belanja modal aset tetap lainnya 30,608,723,900 1.982.821.336,00 949.980.000 425.000.000 Belanja nodal aset lainnya - - 1.240.900.000 32.900.000 3 Belanja Tidak Terduga 36,076,345,298 - 10.000.000.000 6.700.000.000 Belanja Tidak Terduga 36,076,345,298 10.000.000.000 6.700.000.000 4 Belanja Transfer / Bagi hasil ke Desa 416.162.460.600 433.963.713.70 0 Bagi Hasil Pajak 6,916,204,538 7.347.347.600 23.045.000.000 Bagi Hasil Retribusi

III-32 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 5 Belanja Transfer / Bantuan Keuangan 438.169.676.033, 408.815.113.000 410.918.713.70 0 Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 0 Bantuan Keuangan Keuangan ke Desa 413,377,340,000 408.815.113.000 410.918.713.70 0 TOTAL BELANJA 2,260,258,815,1 70 2.396.215.621.703,0 0 2.280.183.806.00 0 1.936.739.183. 000 SURPLUS / DEFISIT 112,205,265,151 (219.365.316.057,00 ) 0 16.100.000.000 Sumber: BPPKAD Kabupaten Blora, 2023 *) belanja setelah refocusing 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, Sumber penerimaan pembiyaan daerah Kabupaten Blora terutama dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, Sebagaimana amanat Permendagri 77 Tahun 2021 bahwa penyertaan modal untuk dilengkapi dengan kajian analisis penyertaan modal (Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko), maka di struktur pembiayaan belum di masukan penyertaan modal. a. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan yang diproyeksi dalam RKPD Tahun 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), SiLPA didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023. b. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan yang diproyeksikan dalam RKPD Tahun 2024 digunakan untuk angsuran pengembalian pinjaman pemerintah sebesar Rp,39.800.000.000,- dan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah yang di anggarkan sebesar Rp, 2.500.000.000,-

III-33 Selanjutnya, proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 dan 2024 disandingkan dengan realisasi APBD 2021 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut: Tabel III.11 Realisasi, Penetapan, dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021-2024 No Uraian Realisasi Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2021 (unaudited) (Rp) Realisasi Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2022 (unaudited) (Rp) Proyeksi Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp) Proyeksi Pembiayaan RAPBD Tahun Anggaran 2024 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 112,205,265,151 210,000,000,000 100,000,000,000 26.200.000.000 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) - 60,000,000,000 100,000,000,000 26.200.000.000 Penerimaan kembali dana bergulir - - - Pencairan dana cadaangan - - - Penerimaan Pinjaman 150,000,000,000 - 2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 0 100,000,000,000 42.300.000.000 Penyertaan Modal/Investasi Daerah - 2.500.000.000 Pengembalian Pinjaman Daerah 100,000,000,000 39.800.000.000 3 Pembiayaan Netto - 210,000,000,000 - (16.100.000.000) SILPA - - -

IV-1 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2024 merupakan perencanaan tahun 2023 untuk dilaksanakan pada tahun 2024. Tahun perencanaan 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora tahun 2024 disusun berdasarkan pada: (1) visi dan misi RPJMD beserta tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, tema dan prioritas pembangunan; (2) hasil evaluasi RKPD tahun 2022; (3) Isu strategis Daerah; (4) Prioritas dan sasaran RPJMN 2020-2024; (5) Prioritas dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Visi Bupati dan Wakil Bupati Blora yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 yakni “Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing “ yang memiliki arti : 1. Sesarengan Mbangun Blora mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Blora 5 (lima) tahun kedepan diharapkan dapat dilaksanakan secara bersama dan bergotong royong antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimiliki. 2. Unggul mengandung makna bahwa potensi di Kabupaten Blora lebih baik dari daerah lain dengan memanfaatkan segala potensi lokal baik sumber daya manusia maupun sumber daya ekonomi. 3. Berdaya saing memiliki makna sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Blora. Dalam melaksanakan visi tersebut perlu dijabarkan dalam misi guna tercapai tercapai pembangunan antara lain: 1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter; 2. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan; 3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel; 4. Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif; dan 5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

IV-2 Untuk menjawab isu pembangunan strategis menuju pencapaian visi misi daerah, maka dirumuskan tema pembangunan selama lima tahun. Tema tahun 2024 adalah “Pembangunan Ekonomi Kerakyatan didukung Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing”. Misi yang telah ditetapkan kemudian diturunkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Blora yang tercantum dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2025, untuk memastikan pencapaiannya maka ditetapkan target tahunan di setiap indikator kinerjanya. Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2025 tabel berikut: Tabel IV.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja pada RKPD Kabupaten Blora Tahun 2024 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Satuan Target Tahun 2024 Misi : Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter Meningkatkan Kualitas Sumberdaya manusia 1.Indeks Pembangunan Manusia Indeks 71,1 2.Indeks Pembangunan Gender ( IPG ) Indeks 84,04 Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan 1. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 7,31 2. Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 12,4 Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Usia Harapan Hidup Tahun 74,85 Meningkatnya kualitas hidup perempuan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks 65,69 Misi : Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 69,79 Tingkat pembangunan infrastruktur daerah % 86,79 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Persentase rumah layak huni % 70,01 Persentase Kawasan perkotaan non kumuh % 99,81 Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman % 95 Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak dan aman % 100 Persentase jalan mantap % 71 Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi % 46,5 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang % 100

IV-3 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Satuan Target Tahun 2024 terhadap rencana tata ruang Persentase sarana perhubungan kondisi baik % 92 Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Air Indeks 54.54 Indeks Kualitas Udara Indeks 88,56 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks 61,73 Misi : : Mewujudkan Birokrasi yang profesional , progresif, bersih dan akuntabel Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 67 (B) Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel Nilai SAKIP Skor 75 (BB) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini WTP Indeks Penerapan Managemen Risiko ( MRI) Indeks 2,47 Terwujudnya birokrasi yang kapabel Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Level 3 (Sedang) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks 3,05 Indeks Profesionalitas ASN Indeks 76,5 Meningkatnya kualitas Pelayanan publik Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 74,5 Misi : Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif Terciptanya kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat Indeks Pembangunan Masyarakat ( IPMas) Indeks 0,66 Meningkatnya penanganan konflik dan pelanggaran peraturan daerah Persentase konflik sosial tertangani % 100 Persentase Pelanggaran Perda/perkada tertangani % 85 Misi : Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi % 5,37-6,06 Laju Inflasi % 2,5-6 Meningkatnya pertumbuhan sektorsektor unggulan daerah Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan % 1,79 Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan % 10,02 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan % 10,82 Pertumbuhan PAD sektor pariwisata % 4,20 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi % 3

IV-4 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Satuan Target Tahun 2024 investasi daerah Menurunkan penduduk miskin Persentase penduduk Miskin % 10,31-10,23 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,27-3,88 Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tertangani % 0,75 Meningkatnya kemandirian desa. Indeks Desa Membangun Indeks 0,6520 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 4.2.1 Prioritas pada RPJMN 2020-2024 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 mempunyai tema dengan Fokus: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan Tujuh prioritas nasional sebagaimana dapat dilihat pada Tabel IV.2 berikut. Tabel IV.2 Prioritas dan Program Prioritas Nasional dalam RKP 2024 No Prioritas Nasional Program Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan berbasis Pengetahuan (knowledge base economy) Pengembangan keunggulan berbasis Seni dan budaya, dan sumber daya lokal; MICE )Meeting, Incentive, Convention and Exhibition); Penerapan Manajemen Modern dan Iptek terkini.* 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan Ekonomi Baru (New Growth Center) melalui: percepatan pembangunan kawasan strategi KEK, KI, KSPN dan kawasan lainnya; Pembangunan IKN* 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Konektivitas Antarwilayah (Interregional Connectivity) melalui Sistem transportasi nasional: darat, laut dan udara; Sistem Logistik Nasional; Sistem Informasi Nasional* 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 *) Sambutan Bappenas dalam Konsultasi Publik RPD dan RKPD Tahun 2024 Prov Jateng Sumber: RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026

IV-5 Delapan arah kebijakan RKP 2024 terdiri dari: (1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; (3) Revitalisasi Industri dan penguatan riset terapan; (4) Penguatan daya saing; (5) pembangunan rendah karbon dan transmisi energi; (6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; (7) percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN); (8) Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2024 yang meliputi: 1. Pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3 – 5,7 persen (Wilayah Kawasan Barat Indonesia 5,0 – 5,4 persen; Kawasan Indonesia Timur 6,5 – 7,3 persen) 2. Tingkat kemiskinan 6,5 – 7,5 persen 3. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0 – 5,7 persen 4. Nilai Tukar Nelayan 107 – 110 poin 5. Rasio Gini 0,374 -0,377 poin 6. Indeks Pembangunan Manusia 73,99 – 74,02 poin 7. Penurunan Gas Emisi Rumah kaca 27,27 Persen 8. Nilai Tukar Petani 105 -10 poin 4.2.2 Prioritas Pembangunan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mencapai tujuan “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari” dengan kebijakan pembangunan tahun 2024 diarahkan pada tema “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2024 tersebut dijabarkan dalam fokus-fokus pembangunan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel IV.3 berikut.

IV-6 Tabel IV.3 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 No Prioritas Propinsi Jateng Fokus 1 Peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusifitas wilayah; 2. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar; 3. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas; 4. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur serta kompensasi; 5. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran . 2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan yang akurat, serta cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, Anak Tidak Sekolah (ATS), serta inklusi; peningkatan tata kelola pendidikan didukung dengan penguatan koordinasi secara lintas stakeholder, serta optimalisasi peran fungsi instansi/lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat; peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan kerangka regulasi berorientasi pada akses mutu dan relevansi pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan termasuk ATS; 2. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan baseline data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di faskes primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan

IV-7 No Prioritas Propinsi Jateng Fokus kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta KLB/krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasyankes dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas; 3. Meningkatkan penyadaran dan peningkatan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, serta pemetaan potensi atlet; 4. Meningkatkan dan memperluas akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid; 5. Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda; 6. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat, peningkatan tata kelola kebudayaan, serta penguatan koordinasi, fasilitasi dengan kabupaten/kota, dan sinergi dengan pemerintah pusat; 7. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender; 8. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 3 Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambient, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan (TPST Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan lahan berbasis masyarakat, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi

IV-8 No Prioritas Propinsi Jateng Fokus perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; 2. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan energi berkelanjutan, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif; 3. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi cekungan air tanah (CAT) Jawa Tengah, serta pembangunan sarana prasarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir; 4. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/Early Warning System (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi; 4 Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 1. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai kebutuhan organisasi, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis IT; 2. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerjasama antar pemerintah, dan pemerintah dengan lembaga nonpemerintah. Sumber: Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah 2024

IV-9 Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2024 yang meliputi: 1. PDRB Per Kapita sebesar 40,93 juta rupiah; 2. Angka Kemiskinan turun menjadi 9,06 – 8,96 %; 3. Rasio Gini 0,364; 4. Pertumbuhan Ekonomi antara 4,70 – 5,50 %; 5. Inflasi pada angka 3 ± 1 % ; 6. Tingkat Pengangguran Terbuka antara 5,44 - 4,94%; 7. Nilai Tukar Petani sebesar 107,45 ; 8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,43; 9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 57,56; 10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,68; 11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,20; 12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,28; 13. Persentase penurunan Indeks Resiko Bencana sebesar 4,00%; 14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00. 4.2.3 Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Blora. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Blora yang merupakan hasil pelaksanaan reses menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Blora. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 1. Infrastruktur, pembangunan infrastruktur khususnya pada pembangunan jalan masih menjadi tugas bersama pemerintah Kabupaten, karena masih terdapat banyak keluhan dari masyarakat; 2. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting, Pemerintah Kabupaten Blora harus berusaha merangsang minat masyarakat untuk beraktivitas di sektor pertanian. Kemudahan memperoleh pupuk, benih, alat-alat produksi pertanian, dan peningkatan teknik penanaman agar panen lebih banyak. Selain itu, bantuan modal usaha untuk pertanian dan perternakan diperlukan untuk mendongkrak pendapatan masyarakat. Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) dan alat produksi pertanian juga harus ditingkatkan. Petani dan Peternak sangat resah dengan adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), sehingga diperlukan perhatian yang intensif terhadap hal ini;

IV-10 3. Bidang pendidikan juga membutuhkan perhatian dan pengembangan, antara lain perbaikan tempat ibadah yang berada pada lingkungan pendidikan, serta pondok-pondok pesantren yang kurang memadai. Selain itu, juga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar, seperti kebutuhan meja dan kursi, sarana pembelajaran yang edukatif dan inovatif untuk berbagai tingkat pembelajaran pada pendidikan dasar; 4. Untuk pengurangan pengangguran, perlu penambahan fasilitas dalam rangka perluasan kesempatan kerja dengan meningkatkan kapasitas SDM sebagaimana permintaan pasar. Lapangan kerja yang padat karya juga perlu didorong dengan berbagai instrumen stimulus. Sementara dari sisi suplai tenaga kerja, diperlukan pemberian tambahan pendidikan untuk anak yang sudah lulus; dan 5. Mendukung penuh zero new stunting di tahun 2024. Untuk itu, kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting perlu didukung untuk dapat bergerak cepat. Pembiayaan untuk hal yang prioritas dan perlu penanganan segera akan menjadi perhatian dalam proses penganggaran pembangunan di DPRD. Seluruh kebutuhan pembangunan diusahakan untuk diakomodir dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. 4.2.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2025, Tema Pembangunan Tahun 2024 adalah “Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, didukung Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing”. Tema pembangunan Kabupaten Blora diselaraskan dan mendukung tema dalam RPJMN dan Provinsi Jawa Tengah. Persandingan tema RKPD Kabupaten Blora tahun 2024 dengan tema pembangunan dalam RPJMN dan RKPD Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.

IV-11 Tabel IV.4 Keterkaitan antara Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2024 dengan RKP 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tema Pembangunan dalam RPJMN Tema RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 Tema RKPD Kabupaten Blora Tahun 2024 Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, didukung Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Sumber: Bappeda Kabupaten Blora, diolah Tema Pembangunan Kabupaten Blora tahun 2024 tersebut akan dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2024. Prioritas RKPD Kabupaten Blora tahun 2024 disusun berdasar permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD 2022 dan Isu strategis daerah 2021-2026 serta keterkaitan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana diuraikan pada Bab II. Bab ini akan menyajikan rumusan akhir permasalahan pembangunan, isu strategis disandingkan dengan prioritas RKPD 2024, strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Blora tahun 2024. Perumusan prioritas RKPD Kabupaten Blora 2024 juga mengacu dan mempertimbangkan muatan prioritas RKP 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2024 untuk menjaga sinergitas Pusat-Daerah dan menjaga koherensi pendekatan Top Down. Persandingan dan keterkaitan tersebut ditunjukkan melalui tabel berikut.

IV-12 Tabel IV.5 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis, Prioritas RKPD Pembangunan, Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Blora tahun 2024 dan Persandingan dengan Prioritas RKP 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2024 No Permasala han pembangu nan Isu Strategi s Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Blora 2024 Strategi Kebijakan Prioritas RKP 2024 Prioritas RKPD Prov. Jawa Tengah 2024 1 Pemerataa n kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup belum optimal 1. Infrastr uktur Dasar Dan Pengem bagan Wilayah 1. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi 1. Pembangunan dan rehabilitasi, serta pengalihan status jalan 2. Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum dan penyediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan. Mempercep at Transforma si Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an 1. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimal kan daya dukung dan daya Pengurangan tampung. kawasan kumuh 1. Pembangunan infrastruktur; 2. Pendampingan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan kumuh; 3. Pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni 1. Pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni; 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan; 3. Rehabilitasi rumah akibat korban bencana dan rumah yang terkena dampak program pemerintah. 2.Kelesta rian Lingkun gan Hidup, Daya Dukung Dan Daya Tampun g 1. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 1. Pemantauan kualitas air, tanah dan udara Meningkatkan pengelolaan persampahan 1. Memperluas area pelayanan persampahan; 2. Pengolahan sampah di TPA; 3. Pengurangan sampah

IV-13 No Permasala han pembangu nan Isu Strategi s Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Blora 2024 Strategi Kebijakan Prioritas RKP 2024 Prioritas RKPD Prov. Jawa Tengah 2024 Lingkun gan (3R) melalui Bank Sampah 2 Pengemba ngan potensi sumberday a ekonomi dan investasi daerah belum optimal 3. Tata Kelola Pemerint ahan Yang Baik Dan Kondusiv itas Wilayah 2. Pengembanga n potensi sumber daya ekonomi dan investasi daerah Meningkatkan kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, ekonomi, pembangunan dan penyelenggara an administrasi umum untuk mendukung Pengembangan potensi sumber daya ekonomi 1. Koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta perumusan rekomendasi kebijakan kepala daerah terkait pengembangan potensi sumber daya ekonom Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuha n yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas; 4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola kebijakan daerah lintas sektor daerah untuk meningkatkan investasi 1.Penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi Peningkatan kondusivitas dan ketahanan daerah untuk mendukung pengembangan potensi sumber daya ekonomi dan investasi daerah 1. Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk antisipasi potensi konflik sosial; 2. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda maupun Perkada, dan pembinaan PPNS; 3. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana dan mitigasi risiko bencana 3 Pemantapa n kualitas sumber daya manusia yang unggul dan 4. Kualitas Daya Saing, Sumber Daya Manusia 3. Peman tapan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM 1. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah; 2. Peningkatan kualifikasi dan pemerataan guru Meningkatk an Sumber Daya Manusia Berkualitas dan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat,

IV-14 No Permasala han pembangu nan Isu Strategi s Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Blora 2024 Strategi Kebijakan Prioritas RKP 2024 Prioritas RKPD Prov. Jawa Tengah 2024 berdaya saing belum optimal. Dan Kesetara an Gender Yang Unggul Dan Berdaya Saing sesuai dengan kebutuhan; 3. Pengembangan pendidikan karakter dan peningkatan ekosistem Pendidikan Berdaya Saing bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 1. Pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas; 2. Penerapan paradigma hidup bersih dan sehat Meningkatkan kualitas pemuda dan prestasi olahraga 1. Seleksi dan pendampingan hingga berhasil pemuda berwirausaha; 2. Peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga; 3. Seleksi dna pendampingan hingga berhasil atlet berprestasi Meningkatkan kualitas konsumsi pangan 1. Penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau. 4 Peningkata n ekonomi kerakyatan menuju kesejahter aan masyaraka t belum optimal. 5. Pemuliha n Ekonomi Dan Sosial 4. Pening katan Ekonomi Kerakyatan Menuju Kesejahtera an Masyarakat Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan 1. Penyediaan sarana dan prasarana, fasilitasi teknologi, penyediaan sistem mitigasi risiko bencana produksi Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuha n yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Meningkatkan kunjungan wisata 1. penyelenggaraan event, keberagaman atraksi serta peningkatan destinasi wisata baru dan pengembangan seni dan budaya dan pembangunan museum.

IV-15 No Permasala han pembangu nan Isu Strategi s Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Blora 2024 Strategi Kebijakan Prioritas RKP 2024 Prioritas RKPD Prov. Jawa Tengah 2024 Penurunan kemiskinan 1.Penurunan pengangguran dnegan pembekalan ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; 2.pengembangan BUMDes untuk penyerapan pasar produk desa sehingga meningkatkan pendapatan penduduk desa; 3.Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

IV-16 IVBerdasarkan prioritas tersebut di atas, maka fokus RKPD Kabupaten Blora Tahun 2024 dari masing-masing prioritas dijabarkan sebagai berikut: 1. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup, dengan prioritas pembangunan pada : a. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang lebih komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dan efisien melalui Penetapan Rencana Detail Tata Ruang di Kecamatan; b. Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah dilaksanakan melalui pembangunan jalan pada jalan lintas utama antar kecamatan, jalan yang mendukung kawasan sentra pertanian dan pariwisata prioritas. c. Memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih melalui penyediaan Air Minum layak dan aman melalui program SPAM terutama di daerah rawan kekeringan, peningkatan rasio elektrifikasi melalui penambahan jaringan listrik terutama bagi warga miskin dan di desa hutan, peningkatan pengolahan limbah melalui program IPLT dan penyediaan sanitasi yang layak dan aman terutama bagi warga miskin; d. Peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin, penataan kawasan kumuh perkotaan kewenangan kabupaten melalui pembangunan sarana dan prasarana umum perkotaan di wilayah kumuh, peningkatan daerah irigasi terlayani jaringan irigasi terutama di sentra pertanian, pembangunan waduk dan embung guna mendukung ketersediaan air, dan dan antar desa; e. Peningkatan kualitas udara dalam upaya penurunan emisi karbon, kualitas air dan tutupan lahan guna peningkatan kualitas lingkungan hidup; f. Peningkatan sarana dan prasarana tempat pembuangan akhir yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blora di Kecamatan Cepu dari sistem open dumping ke sanitary landfill serta optimalisasi pengelolaan sampah melalui bank sampah dan TPS3R;

IV-17 IV2. Pengembangan potensi sumber daya ekonomi dan investasi daerah, dengan prioritas pembangunan ; a. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pada kawasan peruntukan industri guna mendukung kelayakan kawasan investasi melalui penyediaan jaringan jalan, air dan listrik; b. Peningkatan iklim investasi melalui kemudahan perijinan investasi, dukungan regulasi perijinan; c. Promosi potensi daerah melalui partisipasi dan penyelenggaraan eventevent tingkat regional, nasional dan internasional; d. Pembinaan dan pendampingan serta memfasilitasi usaha mikro melalui program pelatihan, serta peningkatan kualitas produk dan pemasaran secara yang berfokus pada digitalisasi pemasaran produk berbasis online melalui e-commerce ataupun sosial media; e. Peningkatan ekspor daerah melalui pemilihan komoditas ekspor unggulan daerah, peningkatan kualitas produk-produk yang akan diekspor, pelatihan ilmu pengetahuan terkait kegiatan ekspor, dan pelatihan teknologi, serta mempermudah prosedur kegiatan ekspor; f. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan mempermudah akses perijinan industri, serta membuat wadah untuk industri kecil dan menengah berkembang; g. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan untuk meningkatkan pendapatan petani dan PAD melalui peningkatan peran desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penguatan peran BUMDes; h. Peningkatan PAD desa melalui pengembangan BUMDes; i. Membentuk inkubasi bisnis di lokus penghapusan kemiskinan ekstrem dengan melibatkan masyarakat di wilayah kemiskinan ekstrem dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat;

IV-18 IVj. Pengurangan angka pengangguran terbuka untuk penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui pengembangan lapangan pekerjaan di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten melalui kegiatan padat karya; k. Menjaga stabilitas keamanan selama masa pemilihan umum guna tetap mendukung kondusivitas iklim investasi dan kegiatan ekonomi lainnya dengan melakukan sinergitas antar stakeholder baik vertikal maupun horisontal serta menjaga keamanan wilayah guna menghindari konflik melalui kegiatan koordinasi pimpinan daerah. peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang mengakses antar kecamatan 3. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing, dengan prioritas pembangunan ; a. Peningkatan kualitas guru melalui penyelenggaraan peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik; b. Melakukan redistribusi guru secara lebih merata dan memastikan rekrutmen guru yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan di tingkat satuan pendidikan; c. Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin melalui peningkatan program Kartu Blora Pintar dan program beasiswa bagi masyarakat miskin guna mendukung program prioritas “Satu Desa Dua Sarjana”; d. Inventarisasi Anak Tidak Sekolah (ATS) dan mengembalikan ke lembaga pendidikan formal atau melalui Program Kesetaraan kejar paket, Program Kursus Keterampilan bagi pemuda putus sekolah; e. Implementasi kurikulum sesuai dengan standar kurikulum yang diberlakukan secara nasional dalam rangka menjamin penyelenggaraan proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan; f. Pemberian dukungan operasional dan insentif guru PAUD melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan insentif guru;

IV-19 IVg. Meningkatkan kualifikasi Pendidikan Guru PAUD melalui Dukungan Pembiayaan pendidikan Guru PAUD; h. Meningkatkan rata-rata lama sekolah melalui program bantuan operasional pendidikan kesetaraan untuk usia 21 tahun ke atas; i. Melaksanakan pembinaan kelembagaan, menyiapkan pelaksanaan fasilitasi akreditasi, serta pelaksanaan fasilitasi pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan non formal sesuai dengan ketentuan; j. Penangan dan penurunan Stunting dan perbaikan gizi buruk pada balita melalui peningkatan upaya promotif dan preventif dengan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); k. Penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui peningkatan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan inovasi program Mandeng Sedulur Meteng; l. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam percepatan penurunan AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka Kematian Bayi), dan stunting melalui pelatihan, On Job Training (OJT), atau orientasi bagi kader kesehatan; m. Pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan melalui penerapan standart pelayanan minimal Kesehatan, dan mewujudkan jaminan kesehatan terutama untuk masyarakat miskin dan rentan melalui Kartu Blora Sehat; n. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah sebagai upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel guna mendukung pencapaian SAKIP dan meningkatnya kepuasan masyarakat melalui penerapan standar pelayanan dalam lingkungan pelayanan publik.

IV-20 IV4. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Menuju Kesejahteraan Masyarakat, dengan prioritas pembangunan : a. Pengembangan lndustri kecil dan menengah berbasis potensi lokal dan pertanian dengan mempermudah akses perijinan industri, serta membuat wadah untuk industri kecii dan menengah berkembang; b, Peningkatan peran desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penguatan peran BUMDes guna peningkatan PAD desa, c. Membentuk inkubasi bisnis di lokus penghapusan kemiskinan ekstrem dengan melibatkan masyarakat di wilayah kemiskinan ekstrem dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat; d. Peningkatan peran CSR Perusahaan dan instansi pemerintah dalam memberikan kontribusi pembangunan ciengan memberikan intervensi program yang berguna untrik nreningkatkan kesejahteraan masyarakat rniskin dalanr rangka penanggulangan kemiskinan meialui pi-ogram " Ngopeni kadang Kekurangan" e. Dukungan pengembangan dan peningkatan kapasitas koperasi guna mendukung pengembangan usaha kecil menengah Prioritas daerah dan arah pembangunan daerah Kabupaten Blora tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas merupakan upaya untuk mencapai target sasaran indikator makro pembangunan. Pembangunan Kabupaten Blora tidak terlepas dari sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Target pembangunan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Blora dan keselarasannya terhadap target Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah disajikan pada tabel berikut:

IV-21 IVTabel IV.6 Persandingan Sasaran Makro RKPD Kabupaten Blora dengan RKP 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah No Sasaran Makro RKPD Kab. Blora 2024 RKPD Prov. Jateng 2024 RKP 2024 1. Pertumbuhan ekonomi 5,37-6,06 4,70 - 5,50% 5,3 -5,7 % 2. Inflasi 2,5 – 6% 3 ± 1 2,7 % (RPJMN) 3. Tingkat Kemiskinan/ Persentase penduduk miskin 10,31-10,23 9,06 - 8,96 6,5 -7,5 % 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,1 73,43 73,99-74,02 5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 84,04 92,68 91,39 (RPJMN) 6. Harapan Lama Sekolah 12,4 tahun 12,81 13,89(RPJMN) 7. Rata-rata lama sekolah 7,31 tahun 7,93 9,18(RPJMN) 8. Usia Harapan Hidup 74,85 tahun 74,57 9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,27-3,88 5,44 - 4,94 5,0 -5,7 10. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah 86,79% 11. Gini Rasio - 0,364 0,374 – 0,377 Prioritas RKPD adalah instrumen yang mengarahkan supaya RKPD tahun 2024 fokus menangani isu strategis dan efektif mengeksekusi janji politik kepala daerah saat kampanye, yang dirumuskan dalam program unggulan daerah, serta mempertimbangkan pokok pikiran DPRD sebagai bagian dari pendekatan politik perencanaan pembangunan. Adapun program unggulan daerah yang merupakan representasi janji politik kepala daerah Kabupaten Blora 2021-2026 yaitu:

IV-22 IVTabel IV.7 Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah dengan Janji Tahunan Kepala Daerah, dan Pokok Pikiran tahunan DPRD No Isu Strategis Prioritas RKPD 2024 Janji Tahunan Kepala Daerah Pokok Pikiran DPRD Program Prioritas OPD 1. 1. Infra struktur Dasar Dan Pengemba gan Wilayah 1. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup 1. Mbangun Dalan Dadi Alus: Pembangunan dan peningkatan infrastruktur Program Penyelenggaraan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan 2. 1. Infrastrukt ur Dasar Dan Pengemba gan Wilayah 1. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup 2. Banyune Lancar Terus Pembangunan dan peningkatan inftrastruktur Program Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. 3. Golek Gawean Gampang Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Program Penyuluhan Pertanian Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Program Pengembangan UMKM Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM; Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM; Program Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

IV-23 IVNo Isu Strategis Prioritas RKPD 2024 Janji Tahunan Kepala Daerah Pokok Pikiran DPRD Program Prioritas OPD Desa (Fasilitasi dan penguatan BUMD dan BUMDes) 4. 5. Pemulihan Ekonomi Dan Sosial 4. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Menuju Kesejahteraan Masyarakat 4. Mbantu Kadang Tani: Peningkatan sektor pertanian dan peternakan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM; Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 5. 5. Pemulihan Ekonomi Dan Sosial 4. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Menuju Kesejahteraan Masyarakat 5. Ayo Dolan Blora: Pengurangan pengangguran, penambahan fasilitas perluasan kesempatan kerja dengan meningkatkan kapasitas SDM Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Kebudayaan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 6. 5. Pemulihan Ekonomi Dan Sosial 4. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Menuju Kesejahteraan Masyarakat 6. Ngopeni Kadang kekurang an Pengurangan pengangguran, penambahan fasilitas perluasan kesempatan kerja dengan meningkatkan kapasitas SDM Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Program Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 7. 3. Kualitas Daya Saing, 3. Pemantapan Kualitas Sumber Daya 7. Dukungan operasion al PAUD Peningkatan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan

IV-24 IVNo Isu Strategis Prioritas RKPD 2024 Janji Tahunan Kepala Daerah Pokok Pikiran DPRD Program Prioritas OPD Sumber Daya Manusia Dan Kesetaraa n Gender Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing dan insentif guru dan pengelola PAUD 8. 3. Kualitas Daya Saing, Sumber Daya Manusia Dan Kesetaraa n Gender 3. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing 8. Kartu Blora Mengaji Peningkatan Bidang Pendidikan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 9. 3. Kualitas Daya Saing, Sumber Daya Manusia Dan Kesetaraa n Gender 3. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing 9. Satu Desa Satu Hafidh Peningkatan Bidang Pendidikan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 10. 3. Kualitas Daya Saing, Sumber Daya Manusia Dan Kesetaraa n Gender 3. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing 10. Dukungan operasion al PAUD dan insentif guru dan pengelola PAUD Beasiswa pelajar/m ahasiswa dan santri berprestas i; Peningkatan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 11. 3. Kualitas Daya Saing, Sumber Daya Manusia Dan Kesetaraa n Gender 3. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing 11. Menduku ng lahirnya perguruan tinggi di Blora yang berstatus institut atau universita s Peningkatan Bidang Pendidikan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

IV-25 IVNo Isu Strategis Prioritas RKPD 2024 Janji Tahunan Kepala Daerah Pokok Pikiran DPRD Program Prioritas OPD 12. 3. Kualitas Daya Saing, Sumber Daya Manusia Dan Kesetaraa n Gender 3. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing 12. Insentif dan fasilitasi GTT, PTT dan honorer Peningkatan Bidang Pendidikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota Dinas Pendidikan 13. 3. Kualitas Daya Saing, Sumber Daya Manusia Dan Kesetaraa n Gender 3. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing 13. fasilitasi pembang unan tempat ibadah, organisas i kemasyar akatan, dan kegiatan keagama an Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 14. 3. Kualitas Daya Saing, Sumber Daya Manusia Dan Kesetaraa n Gender 3. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing 14. Fasilitasi sarana prasarana pendidika n dan kesehatan Peningkatan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 15. 3. Kualitas Daya Saing, Sumber Daya Manusia Dan Kesetaraa n Gender 3. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing 15. Kartu Blora Pintar dan Kartu Blora Sehat Peningkatan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 16. 3. Kualitas Daya Saing, Sumber Daya Manusia Dan Kesetaraa n Gender 3. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing 16. Mandeng sedulur meteng Dukungan pencapaian zero new stunting di tahun 2024 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 17. 5. Pemulihan Ekonomi Dan Sosial 4. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan 17. Mengemb angkan kegiatan Peningkatan Bidang Pendidikan Program Pengembangan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

IV-26 IVNo Isu Strategis Prioritas RKPD 2024 Janji Tahunan Kepala Daerah Pokok Pikiran DPRD Program Prioritas OPD Menuju Kesejahteraan Masyarakat seni dan budaya dalam rangka mendoro ng ekonomi kreatif Kesenian Tradisional 18. 5. Pemulihan Ekonomi Dan Sosial 4. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Menuju Kesejahteraan Masyarakat 18. Fasilitasi kelompok kesenian dan kebudaya an Peningkatan Bidang Pendidikan Program Pengembangan Kebudayaan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 19. 3, Kualitas Daya Saing, Sumber Daya Manusia Dan Kesetaraa n Gender 3. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing 19. Blora Mengaji Peningkatan Bidang Pendidikan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 20. 4. Tata Kelola Pemerinta han Yang Baik Dan Kondusivit as Wilayah 2. Pengemba ngan potensi sumber daya ekonomi dan investasi daerah 20. Ngopi Bareng, upacara kenegaraa n, kerja bakti bareng tangga lan kanca beda agama Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan masyarakat dan Desa 21. 4. Tata Kelola Pemerinta han Yang Baik Dan Kondusivit as Wilayah 2. Pengemba ngan potensi sumber daya ekonomi dan investasi daerah 21. Musrenba ng Lansia, Kelompok Rentan, Difabel, Pemuda, Perempua n dan Anak Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Darah 22. 3. Kualitas Daya Saing, Sumber Daya Manusia Dan Kesetaraa n Gender 3. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing 22. Pembangu nan Responsif Gender Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

IV-27 IVNo Isu Strategis Prioritas RKPD 2024 Janji Tahunan Kepala Daerah Pokok Pikiran DPRD Program Prioritas OPD 23. 1. Infrastrukt ur Dasar Dan Pengemba gan Wilayah 1. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup 23. Menduku ng dan fasilitasi pembangu nan Bandara Ngloram Pembangunan dan peningkatan inftrastruktur Program Pengelolaan Izin Lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 24. 1. Infrastrukt ur Dasar Dan Pengemba gan Wilayah 1. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup 24. Fasilitasi sarana prasarana transporta si, komunika si, listrik dan perhubun gan Pembangunan dan peningkatan inftrastruktur Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan 25. 1. Infrastrukt ur Dasar Dan Pengemba gan Wilayah 1. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup 25. Percepata n pembangu nan kawasan peruntuka n industri dan memperm udah perijinan Pembangunan dan peningkatan inftrastruktur Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Program Pelayanan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu 26. 2. Kelestaria n Lingkunga n Hidup, Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkunga n 1. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup 26. Menata lingkunga n ijo royoroyo Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Lingkungan Hidup 27. 5. Pemulihan Ekonomi Dan Sosial 4. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Menuju Kesejahteraan Masyarakat 27. Optimalis asi pengelolaa n dan pemanfaat an potensi Sumber Daya Alam Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Program Penyuluhan Pertanian Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

IV-28 IVNo Isu Strategis Prioritas RKPD 2024 Janji Tahunan Kepala Daerah Pokok Pikiran DPRD Program Prioritas OPD 28. 5. Pemulihan Ekonomi Dan Sosial 4. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Menuju Kesejahteraan Masyarakat 28. Menanam pohon buah buahan dan sayuran di lingkunga n rumah dan lahan kosong Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan 29. 4. Tata Kelola Pemerinta han Yang Baik Dan Kondusivit as Wilayah 2. Pengemba ngan potensi sumber daya ekonomi dan investasi daerah 29. Penanggul angan dan penangan an bencana alam Program Penanggulangan Bencana Ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat 30. 2. Kelestaria n Lingkunga n Hidup, Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkunga n 1. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup 30. Tata Kelola Sampah Produktif, Tempat Pemrosesa n Akhir dan Rumah Kompos Program Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup 31. 3. Kualitas Daya Saing, Sumber Daya Manusia Dan Kesetaraa n Gender 3. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing 31. Peningkat an mutu layanan Fasilitas Kesehatan (Posyandu , Pusat Kesehatan Desa, Pustu, Puskesma s dan Rumah Sakit Umum Daerah) serta peningkat an status puskesma s dan Rumah Sakit Dukungan pencapaian zero new stunting di tahun 2024 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

IV-29 IVNo Isu Strategis Prioritas RKPD 2024 Janji Tahunan Kepala Daerah Pokok Pikiran DPRD Program Prioritas OPD Umum Daerah 32. 3. Kualitas Daya Saing, Sumber Daya Manusia Dan Kesetaraa n Gender 3. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing 32. Pembangu nan RSUD wilayah selatan dan barat Dukungan pencapaian zero new stunting di tahun 2024 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 33. 4. Tata Kelola Pemerinta han Yang Baik Dan Kondusivit as Wilayah 2. Pengemba ngan potensi sumber daya ekonomi dan investasi daerah 33. Pembangu nan Gedung Mall Pelayanan Publik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu 34. 4. Tata Kelola Pemerinta han Yang Baik Dan Kondusivit as Wilayah 2. Pengemba ngan potensi sumber daya ekonomi dan investasi daerah 34. Bantuan keuanga n Desa Maju dan Desa Mandiri Program Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 35. 1. Infrastrukt ur Dasar Dan Pengemba gan Wilayah 1. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup 35. Membang un stadion, sarana prasarana olah raga dan membang un industri atlit berprestas i (Olah raga Profesiona l / Sport Talent Scouting) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan pariwisata 36. 4. Tata Kelola Pemerinta han Yang Baik Dan Kondusivit as Wilayah 2. Pengemba ngan potensi sumber daya ekonomi dan investasi daerah 36. Aplikasi Kota Cerdas, percepata n implement asi Smart City berbasis Program Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika

IV-30 IVNo Isu Strategis Prioritas RKPD 2024 Janji Tahunan Kepala Daerah Pokok Pikiran DPRD Program Prioritas OPD Teknologi Informasi 37. 4. Tata Kelola Pemerinta han Yang Baik Dan Kondusivit as Wilayah 2. Pengemba ngan potensi sumber daya ekonomi dan investasi daerah 37. Reformasi birokrasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sekretariat Daerah Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Inspektorat 38. 4. Tata Kelola Pemerinta han Yang Baik Dan Kondusivit as Wilayah 2. Pengemba ngan potensi sumber daya ekonomi dan investasi daerah 38. Menduku ng dan fasilitasi insan media Program Informasi Dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika 39. 4. Tata Kelola Pemerinta han Yang Baik Dan Kondusivit as Wilayah 2. Pengemba ngan potensi sumber daya ekonomi dan investasi daerah 39. Satu Data Blora Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika 40. 4. Tata Kelola Pemerinta han Yang Baik Dan Kondusivit as Wilayah 2. Pengemba ngan potensi sumber daya ekonomi dan investasi daerah 40. Pendampi ngan dan konsultan si hukum aparatur pemerinta h desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 41. 4. Tata Kelola Pemerinta han Yang Baik Dan Kondusivit as Wilayah 2. Pengemba ngan potensi sumber daya ekonomi dan investasi daerah 41. Memfasilit asi pemerinta h desa dalam pengisian perangkat Program Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 42. 4. Tata Kelola Pemerinta han Yang Baik Dan Kondusivit as Wilayah 2. Pengemba ngan potensi sumber daya ekonomi dan investasi daerah 42. Insentif RT, RW, dan linmas Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 43. 4. Tata Kelola Pemerinta han Yang Baik Dan 2. Pengemba ngan potensi sumber daya 43. Fasilitasi dan dukungan untuk Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

IV-31 IVNo Isu Strategis Prioritas RKPD 2024 Janji Tahunan Kepala Daerah Pokok Pikiran DPRD Program Prioritas OPD Kondusivit as Wilayah ekonomi dan investasi daerah menunjan g kondusifit as dan keamanan daerah Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 44. 5. Pemulihan Ekonomi Dan Sosial 4. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Menuju Kesejahteraan Masyarakat 44. Pembangu nan Rumah Potong Hewan Modern Peningkatan sektor pertanian dan peternakan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan 45. 5. Pemulihan Ekonomi Dan Sosial 4. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Menuju Kesejahteraan Masyarakat 45. Penangan an dampak covid-19 bidang sosial dan ekonomi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

IV-32 IVProgram prioritas daerah merupakan instrumen untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Tabel berikut ini menyajikan keterkaitan sasaran pembangunan daerah dan program prioritas RKPD Kabupaten Blora tahun 2024 serta dukungannya pada prioritas nasional RKP 2024.

IV-33 IVTabel IV.8 Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 No Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung 1. Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan Rata-rata Lama Sekolah 7,55 7,31 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Angka Harapan Lama Sekolah 12,4 12,4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN APS SD 93,25 93,15 Dinas Pendidikan Persentase Guru SD Bersertifikat Pendidik 63 56 APS SMP 74,25 74,15 Persentase Guru SMP Bersertifikat Pendidik 60 56 APK PAUD 86 82 Persentase Guru PAUD 68 62 Bersertifikat Pendidik 95 85 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Presentase Sekolah Dengan Kurikulum Muatan Lokal 55 53 Dinas Pendidikan PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rasio Guru per Jumlah Penduduk 83 72 Dinas Pendidikan PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Presentase Pengendalian Izin Sekolah 32,5 31,5 Dinas Pendidikan 2. Sasaran 2 Meningkatnya usia harapan Hidup masyarakat Usia Harapan Hidup 75,07 74,85 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinas Kesehatan Persentase Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana, alat kesehatan sesuai standar 100 100 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat essensial 100 100 Persentase tercapainya Indikator Standar 100 100

IV-34 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100 100 Status Akreditasi Puskesmas dengan Nilai Minimal Utama 19 16 Persentase pemenuhan upaya kesehatan 100 100 Dinas Kesehatan Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Utama 73 61,5 Dinas Kesehatan Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Utama (formula beda) 100 100 Dinas Kesehatan Persentase Informasi pada fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi dalam SIK 100 100 Dinas Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Cakupan puskesmas dengan 9 tenaga kesehatan strategis 95 85 Dinas Kesehatan Cakupan tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi 95 95 Cakupan tenaga kesehatan tertentu yang memenuhi standart kompetensi 95 92 Cakupan tenaga kesehatan tertentu yang memiliki Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota 94 92 Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan 100 100 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. 79 77

IV-35 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 80 80 Dinas Kesehatan Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas 84 80 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase desa siaga telah melaksanakan PHBS tatanan rumah tangga. 100 100 Dinas Kesehatan PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) 22,5 23 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Pemakaian MKJP 33 32 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 8,75 10,2 3. Sasaran 3 Meningkatnya kualitas hidup perempuan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 65,73 65,69 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Perangkat Daerah menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran OPD 90 90 Dinas Sosial Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Persentase partisipasi Anak perempuan di lembaga pemerintah 5 5 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase peningkatan layanan terhadap perempuan korban kekerasan 100 100 Dinas Sosial Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Persentase rumah layak huni 73,5 70,5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Persentase kawasan perkotaan non kumuh 99,90 99,81

IV-36 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman 98 95 Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak dan aman 100 100 Persentase jalan mantap 75 71 Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi 47.5 46,5 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang 100 100 Persentase sarana perhubungan kondisi baik 94 92 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 100 100 Satuan polisi Pamong Praja Persentase Penegakan Perda 87 85 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase penanganan Permukiman Kumuh di kawasan Perkotaan 5 5 Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubunga n PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan memiliki sarana utilitas umum (PSU) 90 80 Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubunga n PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase sarana dan prasarana keselamatan dan keamananan transportasi darat (rambu, marka, guardrail, APILL, dll) pada jalan kabupaten dalam kondisi baik 97 92 Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubunga n Persentase terminal Penumpang Type C dalam kondisi baik 100 100 Persentase kendaraan (angkutan umum dan angkutan barang) yang lulus uji KIR 96 94 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi 47,50 46,50 Dinas Perumahan Permukiman

IV-37 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung SUMBER DAYA AIR (SDA) dan Perhubunga n PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase SPAM dalam kondisi baik 75 65 Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubunga n PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai 100 100 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Panjang jalan drainase yang dibangun 5000 5000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan kondisi Mantap 75 71 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Presentase kenaikan SDM penyedia jasa kontruksi yang kompeten Data kosong Data kosong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Pesentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang 100 100 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Tingkat produksi tanaman pangan utama 843.77 2 827.146 Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Tingkat produksi tanaman hortikultura (Bawang Merah) 1.560 1.540 Tingkat produksi tanaman holtikultura (Cabai Merah/Keriting) 9820 9750 Tingkat produksi tanaman holtikultura (Cabai Rawit) 1570 1550 Tingkat produksi tanaman holtikultura (Jeruk Siem) 1200 1000 Jumlah Produksi Mete 270 260 Jumlah Produksi Tebu 19250 18950 Jumlah prasarana pertanian peternakan 2 2

IV-38 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung yang dibangun/dipelihara Pembangunan Prasarana Pertanian PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 60 47 Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup Indeks kualitas air 54,74 54,54 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Indeks kualitas udara 88,76 88,56 Indeks Kualitas Lahan 62,11 61,73 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 100 100 Satuan Polisi Pamong Praja Persentase Penegakan Perda 87 85 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup 100 100 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Pencemaran Air 1,17 1,19 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Pencemaran Udara 13,16 13,18 Persentase tutupan vegetasi 63,55 63,51 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase RTH yang tertangani 1,33 1,33 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Teknis terkait Pengelolaan Limbah B3 100 100 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang85 75 Dinas Lingkungan Hidup

IV-39 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Persentase terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan MHA terkait PPLH 100 50 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Terfasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat 3 3 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Terfasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup 3 3 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase penanganan penyelesaian pengaduan dan/ atau penaatan terkait Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan 100,00 100,00 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase jumlah sampah yang tertangani 70 71 Dinas Lingkungan Persentase jumlah Hidup sampah yang terkurangi melalui 3R 31 28 6. Sasaran 6 Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel Nilai SAKIP 80 (A) 75 (BB) Inspektorat Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP WTP Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) 3,00 2,47 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Prosentase Capaian Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA, Administrasi 93 93 Sekretariat Daerah

IV-40 IVNo Sasaran pembangunan Daerah dan program Prioritas Indikator Kinerja Target Akhir RPJM D/ 2026 Target tahun 2024 PD Penanggung jawab Prioritas Nasional Yang didukung Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa Prosentase pemenuhan fasilitasi bidang ekonomi 90 90 Prosentase pemantauan kebijakan sumber daya alam 90 90 Prosentase Perangkat Daerah yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target 90 90 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah 100 100 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah 97 96 Persentase ketepatan waktu penetapan APBD 100 100 Tepat waktu ketika penyelesaian laporan keuangan konsolidasi tidak melebihi batas waktu (Maret tahun berikutnya) 100 100 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase penyelesaiaan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 100 100 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Persentase penyelanggaraan Pengawasan Internal 100% 100% PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase penyelanggaraan Pengawasan Internal 100% 100% Inspektorat Daerah Persentase penanganan Pengawasan dengan Tujuan tertentu 100% 100% Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti 100% 100% Persentase penyelanggaraan Pengawasan Internal 100% 100% PMPRB 75 (B) 71 (B)