Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B

Aso i siasi Konsultan Pajak Publik Indonesia

ii Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Penyusun: Lely Kumalawati, S.E., M.S.A., Ak., CA., CPA., AAPB. Lintang Venusita, S.E., Ak., M.Si., CA., BKP., ACPA. Dr. H. Heru Tjaraka, Drs. Ak, M.Si, BKP, CA. Gita Arasy Harwida, S.E.,M.Tax.,Ak.,QIA.,CA.,CFrA.,BKP. Zulham Al Farizi, S.E., M.Acc. Imam Agus Faisol, S.E., M.Ak., ACPA., BKP. Asrofi Langgeng Noerman Syah, S.Pd., M.Si., BKP Editor: Lely Kumalawati Gita Arasy Harwida Tata Letak: Lintang Venusita Cetakan II Penerbit CV. Gama Grafika CV. Gama Grafika Perum Sidorejo Permai Blok H9 Sidorejo-Wungu-Madiun Jln. Siak 37 Pandean-Taman –Madiun Email: [email protected] Telp: 0812-3002-0258 Agustus 2023 Cover AC 260 Gsm Isi Book Paper 80gsm Halaman 418 Dimensi 28x21,5x2

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia iii KATA PENGANTAR Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah Sang Maha Pemurah yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan kepada penyusun untuk dapat menyelesaikan buku Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B. Tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk memberikan materi-materi perpajakan kepada peserta dalam Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, yayasan, industri, dan berbagai pihak lainnya. Ilmu perpajakan telah berkembang sangat pesat dan menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Kami sebagai penyusun ingin memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu perpajakan di Indonesia, dengan menerbitkan Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B. Keberhasilan penyusunan buku ini tentunya atas bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moril ataupun material sehingga buku ini berhasil disusun. Buku ini tentu masih jauh dari kesempurnaan dan selalu ada celah untuk perbaikan setiap berkala, seiring dengan menyesuaikan peraturan-peraturan perpajakan terkini. Kritik, saran, dan masukan senantiasa kami harapkan dari seluruh pembaca. Kami sebagai penyusun sangat terbuka dan menerima dengan baik semua kritik, saran, dan masukan demi semakin sempurna, lengkap, dan up to date dari keseluruhan isi buku ini. Akhirnya semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan masyarakat luas. Jakarta Tim Penyusun

iv Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia DAFTAR ISI BAB 1 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN............................................ 1 BAB 2 PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI............................................................. 101 BAB 3 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21........................................................................ 114 BAB 4 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22........................................................................ 128 BAB 5 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23........................................................................ 137 BAB 6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 (2) .................................................................... 145 BAB 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26........................................................................ 156 BAB 8 PAJAK PENGHASILAN PASAL 15........................................................................ 162 BAB 9 PAJAK PENGHASILAN BADAN........................................................................... 166 BAB 10 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI & PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPN & PPNBM)............................................................................................................... 181 BAB 11 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)................................................................ 241 BAB 12 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN (BPHTB) .......................... 275 BAB 13 BEA METERAI.................................................................................................... 297 BAB 14 AKUNTANSI PERPAJAKAN................................................................................. 309 BAB 15 PEMERIKSAAN PAJAK ....................................................................................... 347 BAB 16 LAMPIRAN......................................................................................................... 368 DAFTAR REFERENSI ......................................................................................................... 395

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 1 BAB 1 KETENTUAN UMUM DANTATA CARA PERPAJAKAN

2 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 1. Pengantar Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai Hukum Pajak Formal Sebagai hukum pajak formal UU KUP mengatur mengenai prosedur (tata cara) pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, UU KUP mengatur ketentuan formal dalam melaksanakan hukum pajak materil seperti UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN&PPnBM), UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), UU Bea Meterai, UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) dan UU Pengampunan Pajak. Pemungutan pajak akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ini, kecuali apabila ketentuan perpajakan atau undang-undang pajak yang lain secara khusus menentukan sendiri tata cara pelaksanaan pemungutannya Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu : 1. Self Assessment System Dalam sistem self assessment, wajib pajak sendiri diberikan kepercayaan sepenuhnya oleh pemerintah untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang.Fiskus hanya berperan untuk mengawasi, misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, meneliti kebenaran penghitungan dan meneliti kebenaran penulisan. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kebenaran data yang terdapat di SPT wajib pajak, fiskus dapat melakukan pemeriksaan pajak.Contoh : PPh Orang Pribadi dan PPh Badan. 2. Official Assessment System Berbeda dengan sistem self assessment, dalam sistem official assessment, fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang. PBB menganut sistem ini, karena besarnya pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 3. Withholding Tax System Dalam sistem withholding, pihak ketiga yang wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang sudah dipotong/dipungut. Misalnya pihak perusahaan atau pemberi kerja berkewajiban untuk menghitung berapa PPh yang harus dipotong atas penghasilan yang diterima pegawai.Kemudian perusahaan atau pemberi kerja tersebut harus menyetorkan PPh yang telah dipotong ke kas negara dan melaporkan PPh pegawainya tersebut melalui SPT Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan terdaftar. Istilah Penting dalam UU KUP (UU Nomor 28 Tahun 2007 stdd UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1) 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 3 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. 5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. 8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak. 10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. 13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 15. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan

4 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia tidak ada kredit pajak. 19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 20. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 22. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. 23. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. 24. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 26. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 27. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. 28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. 31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 32. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 5 penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga. 34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 36. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan. 37. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak. 38. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu. 39. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak. 40. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung. 41. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung. 2. NPWP Dan Pengukuhan PKP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (UU Nomor 28 Tahun 2007 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 1 (6) dan Pasal 2 (1 dan 1a), Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan untuk diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Semenjak berlakunya UU HPP, Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.112/PMK.03/2022, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022, format baru NPWP yaitu:

6 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan. b. Wajib Pajak Orang Pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas digit). c. Wajib Pajak Cabang, dengan menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha. Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha adalah nomor identitas yang diberikan untuk kegiatan usaha wajib pajak yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Nomor tersebut akan diberikan DJP kepada wajib pajak melalui DJP Online, email wajib pajak, contact center DJP, atau saluran lainnya. Pendaftaran NPWP bagi WP baru (baik berdasarkan permohonan maupun secara jabatan), yaitu: a. Bagi wajib pajak orang pribadi, aktivasi NIK sebagai NPWP dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit (hanya s.d 31 Desember 2023). b. Bagi wajib pajak selain orang pribadi, diberikan NPWP dengan format 16 digit. c. Bagi wajib pajak cabang, diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit (hanya s.d 31 Desember 2023). Ketentuan NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah lama terdaftar NIK sudah dapat berfungsi sebagai NPWP dengan format baru bagi WP lama. Namun akan terdapat 2 status NIK, yaitu: a. Data valid berarti data identitas wajib pajak telah padan dengan data kependudukan, sehingga NIK sudah bisa berfungsi sebagai NPWP. b. Data belum valid berarti data identitas wajib pajak belum padan dengan data kependudukan, sehingga NIK belum bisa berfungsi sebagai NPWP. Direktur Jenderal Pajak menyampaikan permintaan klarifikasi atas data hasil pemadanan kepada wajib pajak melalui: - laman Direktorat Jenderal Pajak. - Alamat pos elektronik wajib pajak (e-mail). - Contact Center Direktorat Jenderal Pajak - Saluran lainnya yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ketentuan NPWP untuk WP lama selain orang pribadi yaitu dengan menambahkan angka 0 (nol) di depan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit (Pasal 7 PMK 112/PMK.03/2022). Ketentuan NPWP untuk WP Cabang lama yaitu diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha secara jabatan melalui DJP Online, email, kring pajak, dan/atau saluran lainnya). NPWP format lama masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023, karena layanan administrasi belum dapat mengakomodasi NPWP dengan format baru. Mulai 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP, akan menggunakan NPWP dengan format baru. Fungsi dan Manfaat NPWP (Penjelasan - UU Nomor 28 Tahun 2007 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 2 (1)) Fungsi NPWP dari segi administrasi pajak antara lain : • Sarana dalam administrasi perpajakan • Tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya Contoh : Untuk pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT)

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 7 Masa dan Tahunan • Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan NPWP dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Manfaat dari memiliki NPWP antara lain : • Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan. Misal: Dokumen Impor (PPUD, PIUD) • Syarat kredit bank. • Syarat pembuatan rekening koran di bank. • Pengajuan izin Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP). • Pembuatan paspor. • Mengikuti lelang di Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD. • Tidak dikenakan pajak lebih tinggi. Untuk PPh 21 (20% lebih tinggi jika tidak memiliki NPWP), PPh 22 yang sifatnya tidak final dan PPh 23 (100% lebih tinggi jika tidak memiliki NPWP). Kode Seri NPWP (SE- 44/PJ/2015) NPWP terdiri dari 15 (lima belas) digit dan merupakan satu kesatuan utuh, dengan penjelasan sebagai berikut : Keterangan : a = Kode Jenis Wajib Pajak b = Kode Nomor Urut Wajib Pajak c = Kode Cek Digit d = Kode Kantor Pelayanan Pajak Terdaftar e = Kode status Pusat atau Cabang Penerapan NPWP Tetap(SE- 44/PJ/2015 Angka 2) : a. NPWP tidak berubah meskipun Wajib Pajak pindah tempat tinggal/tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar b. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Kewajiban Mendaftarkan Diri (PMK No. 147/PMK.03/2017 Pasal 3) Yang wajib mendaftarkan diri adalah : a. Orang Pribadi Non Usahawan b. Orang Pribadi Usahawan c. Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak d. Badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau

8 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia pemungut pajak (Joint Operation atau bentuk kerja sama operasi) e. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak Orang pribadi Non Usahawan Wajib Pajak orang pribadi Non Usahawan (yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas), apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya.Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. (Penjelasan - UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2 (1))Wajib Pajak orang pribadi selain yang disebutkan di atas yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP. Wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak hidup terpisah atau tidak melakukan pemisahan penghasilan dan harta, hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan suaminya.Namun demikian wanita kawin tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri agar dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya. (PP 74 Tahun 2011 Pasal 2(3) jo. Penjelasan - UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2 (1)) Orang pribadi sebagai Usahawan dan Badan Wajib Pajak orang pribadi sebagai Usahawan (yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu) dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah usaha mulai dijalankan. Yang dimaksud dengan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang atau pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.(PER-04/PJ/2020 Pasal 1) Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3)) NPWP Bagi Wanita Kawin Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena: 1) Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim. 2) Menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau 3) Memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 9 pemisahan penghasilan dan harta. yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak atau yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan: a. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami. b. Fotokopi Kartu Keluarga; dan c. Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. Apabila wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya dan anak yang belum dewasa, harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak suami atau kepala keluarga. Pengertian Pengukuhan PKP Pengusaha (UU Nomor 28 Tahun 2007 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 1 (4)) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak (PKP) (UU Nomor 28 Tahun 2007 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 1 (5)) PKP atau Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Terhadap Wajib Pajak ini, di samping memiliki NPWP juga diberikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). Fungsi Pengukuhan PKP (Penjelasan - UU Nomor 28 Tahun 2007 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 2 (2)) Fungsi Pengukuhan PKP antara lain : • Sebagai identitas PKP yang bersangkutan. • Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPnBM. • Sarana dalam pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Kewajiban Melaporkan Usaha (PMK No. 68/PMK.03/2010 jo. PMK No. 197/PMK.03/2013) Yang wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah : 1. Orang pribadi sebagai Usahawan dan Badan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak bagi yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 2. Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kecil (yaitu pengusaha yang jumlah peredaran bruto

10 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, yang: a. Memilih sebagai PKP, wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP. b. Tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. Penerbitan NPWP dan Pengukuhan PKP Secara Jabatan (UU Nomor 28 Tahun 2007 stdd UU No.7 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (4) dan (4a)) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan PKP secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2. Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP. Tempat Pendaftaran dan atau Pelaporan Usaha (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2 jo. PER - 02/PJ/2018) Tempat pendaftaran untuk memperoleh NPWP : a. Bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal. b. Bagi Wajib Pajak badan adalah pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan. c. Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu (Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) tempat usaha yang berbeda dengan alamat tempat tinggal atau lebih dari 1 (satu) tempat usaha) selain mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal juga mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Pendaftaran NPWP selain dapat dilakukan di KPP juga dapat dilakukan di Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan. dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak berada dalam dua atau lebih wilayah kerja KPP, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak sebagai karyawan dapat mendaftarkan diri di KPP domisili melalui KPP lokasi. Selain dilakukan secara konvensional, pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP dapat dilakukan secara online yaitu melalui aplikasi e-Registration milik DJP yang dapat diakses di http://www.ereg.pajak.go.id. Tempat pelaporan usaha bagi Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagai PKP atau pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP maupun pengusaha kecil

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 11 yang telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil adalah pada KPP/KP4/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Tempat Pendaftaran bagi WP Tertentu dan/atau Pelaporan Usaha bagi PKP Tertentu (PER-07/PJ/2020Pasal 2 dan 3) Direktur Jenderal Pajak menetapkan tempat terdaftar Wajib Pajak, Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau tempat pelaporan usaha Pengusaha Kena Pajak pada KPP BKM.Penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak dan/atau tempat pelaporan usaha Pengusaha Kena Pajak dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak dan/atau tempat pelaporan usaha Pengusaha Kena Pajak juga berlaku untuk seluruh Cabang Wajib Pajak baik yang didirikan sebelum atau setelah penetapan, dan berdomisili di wilayah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran huruf B Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020. Wajib Pajak yang dimaksud merupakan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Kanwil Wajib Pajak Besar meliputi: 1) KPP Wajib Pajak Besar Satu, untuk Wajib Pajak Badan besar tertentu yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan, jasa penunjang pertambangan, dan jasa keuangan. 2) KPP Wajib Pajak Besar Dua, untuk Wajib Pajak Badan besar tertentu yang melakukan kegiatan usaha di sektor industri, perdagangan, dan jasa selain jasa penunjang pertambangan dan jasa keuangan. 3) KPP Wajib Pajak Besar Tiga, untuk Wajib Pajak BUMN yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan, industri, dan perdagangan; dan. 4) KPP Wajib Pajak Besar Empat, untuk Wajib Pajak BUMN yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa dan Wajib Pajak orang pribadi tertentu. b. Kanwil Jakarta Khusus meliputi: 1) KPP Penanaman Modal Asing Satu (KPP PMA Satu), untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri kimia dan barang galian non-logam. 2) KPP Penanaman Modal Asing Dua (KPP PMA Dua), untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri logam dan mesin. 3) KPP Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga), untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan dan perdagangan. 4) KPP Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA Empat), untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri tekstil, makanan, dan kayu. 5) KPP Penanaman Modal Asing Lima (KPP PMA Lima), untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor agrobisnis dan jasa tertentu. 6) KPP Penanaman Modal Asing Enam (KPP PMA Enam), untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor jasa dan perdagangan tertentu. 7) KPP Perusahaan Masuk Bursa, untuk Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh otoritas pengawas

12 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia pasar modal dan jasa keuangan, perusahaan efek non-bank, dan badan-badan khusus (self regulatory organization) yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar modal. 8) KPP Badan dan Orang Asing, untuk: Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Orang asing yang bertempat tinggal di Daerah Khusus lbukota Jakarta. Bentuk Usaha Tetap yang merupakan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang berkedudukan di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Wajib Pajak Badan yang merupakan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri. Pedagang Luar Negeri. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri; dan Organisasi internasional yang termasuk Subjek Pajak Penghasilan. 9) KPP Minyak dan Gas Bumi, untuk Wajib Pajak Migas, dan Wajib Pajak selain Wajib Pajak Migas yang pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban PBB harus dilakukan pada KPP Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. c. KPP Madya, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Besar tertentu dalam suatu Kanwil. Wajib Pajak Penanaman Modal Asing tertentu ditentukan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020. Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik yang telahditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memenuhi kewajiban sebagai Pemungut PPN atas PMSE; dan/ataumemenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan untuk dikenai PPh atau pajak transaksi elektronik,terdaftar pada KPP Badan dan Orang Asing. Keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat pelaporan usaha Pengusaha Kena Pajak dibuat menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran huruf C Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020. Dalam hal Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik terdaftar pada KPP Badan dan Orang Asing berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik terdaftar pada KPP Badan dan Orang Asing , sekurang-kurangnya memuat informasi: a. Nama Pelaku Usaha Luar Negeri. b. Nomor identitas perpajakan yang digunakan untuk pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia. c. Mata uang yang digunakan untuk pembayaran dan/atau penyetoran pajak; dan d. kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha Luar Negeri. Terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PER-07/PJ/2020 namun belum ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak mendaftarkan diri pada KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 13 tinggal atau tempat kedudukan yang sebenarnya. Dikecualikan dari ketentuan mendaftarkan diri pada KPP Pratama: a. Wajib Pajak Migas yang merupakan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin, mendaftarkan diri pada KPP Minyak dan Gas Bumi; dan b. Wajib Pajak: 1) Bentuk Usaha Tetap yang merupakan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang berkedudukan di luar Daerah Khusus lbukota Jakarta. 2) Badan yang merupakan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri. 3) Organisasi internasional yang termasuk Subjek Pajak Penghasilan. 4) Mendaftarkan diri pada KPP Badan dan Orang Asing. c. Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik: 1) Pedagang Luar Negeri. 2) Penyedia Jasa Luar Negeri. 3) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri. 4) Mendaftarkan diri pada KPP Badan dan Orang Asing. Tata Cara Pendaftaran dan atau Pelaporan Usaha (PMK 147/PMK.03/2017 jo. PER-04/PJ/2020) Pendaftaran untuk mendapatkan NPWP dan atau Pelaporan Usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dapat dilakukan secara manual/konvensional maupun elektronik (online). Berikut adalah langkah-langkahnya : Tata Cara Pendaftaran Dan Atau Pelaporan Usaha Secara Manual/Konvensional 1. Wajib Pajak harus mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas. dalam hal Wajib Pajak membutuhkan bantuan dalam mengisi formulir tersebut dapat menanyakan kepada Petugas Pendaftaran Wajib Pajak. Data/dokumen pendukung yang perlu disiapkan oleh Wajib Pajak untuk mengisi formulir permohonan antara lain sebagai berikut : UntukWajib Pajak orang pribadi baik yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, berupa: 1) Bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP; atau 2) Bagi Warga Negara Asing, yaitu: a) Fotokopi paspor; dan b) Fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Untuk Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, berupa fotokopi KTP. Untuk Wajib Pajak wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, berupa: 1) Fotokopi KTP

14 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 2) Fotokopi Kartu NPWP suami, dalam hal suami merupakan Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, dalam hal suami merupakan subjek pajak luar negeri. 3) Fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan, atau dokumen sejenisnya; dan 4) Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, selain: 1) Wanita kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b dan huruf c serta Pasal 8 ayat (1); atau 2) Anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2),namun berkeinginan mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP, berupa fotokopi KTP. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu atau orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas selain di tempat tinggalnya, berupa fotokopi Kartu NPWP orang pribadi. Untuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagai berikut: 1) fotokopi akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia. 2) dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, sebagai berikut: a) fotokopi Kartu NPWP salah satu ahli waris, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah satu ahli waris. b) fotokopi akta wasiat, surat wasiat, atau dokumen lain yang dipersamakan, dan fotokopi Kartu NPWP pelaksana wasiat, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pelaksana wasiat; atau c) fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan dan fotokopi Kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan. Untuk Wajib Pajak Badan dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagai berikut: 1) Untuk Wajib Pajak Badan baik yang berorientasi pada profit (profitoriented) maupun yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented), yaitu: a) fotokopi dokumen pendirian badan usaha, berupa: - akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri; atau - surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing; b) dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus Badan, meliputi: i) bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi Kartu NPWP; dan ii) bagi Warga Negara Asing, yaitu: - fotokopi paspor; dan

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 15 - fotokopi Kartu NPWP, dalam hal Warga Negara Asing telah terdaftar sebagai Wajib Pajak; 2) Untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation), berupa: a) fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk Kerja Sama Operasi (JointOperation); b) fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP; c) dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation), meliputi: i) bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi Kartu NPWP; atau ii) bagi Warga Negara Asing, yaitu: - fotokopi paspor; dan - fotokopi Kartu NPWP, dalam hal Warga Negara Asing telah terdaftar sebagai Wajib Pajak; 3) untuk cabang Wajib Pajak Badan, berupa: a) fotokopi Kartu NPWP pusat; b) dokumen yang menunjukkan identitas diri pimpinan cabang atau penanggung jawab cabang, meliputi: i) bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi Kartu NPWP; atau ii) bagi Warga Negara Asing, yaitu: - fotokopi paspor; dan - fotokopi Kartu NPWP, dalam hal Warga Negara Asing telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Untuk lnstansi Pemerintah dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagai berikut: 1) fotokopi dokumen penunjukan sebagai: a) kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat; b) kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau 2) fotokopi dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada nomor1, yaitu Kartu NPWP; 3) fotokopi dokumen penunjukan Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Kepala Urusan Keuangan Desa; dan 4) fotokopi dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada nomer 3, yaitu Kartu NPWP. 2. Wajib Pajak menyerahkan Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Pengukuhan PKP yang telah diisi secara lengkap dan jelas serta ditandatangani Wajib Pajak 3. Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. 4. Penyampaian secara tertulis dilakukan : - secara langsung;

16 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia - melalui pos; atau - melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. 5. Dalam hal permohonan dinyatakan diterima secara lengkap, maka KPP atau KP2KP memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak. 6. Permohonan pendaftaran NPWP yang telah diberikan Bukti Penerimaan Surat oleh KPP atau KP2KP, maka pihak KPP atau KP2KP akan menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar Paling Lama 1 (satu) hari kerja. Tata Cara Pendaftaran Dan Atau Pelaporan Usaha Secara Online (e-Registration) Sistem e-Registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak. Berikut langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran dan atau pengukuhan PKP melalui e-Registration : 1. Membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. 2. Memilih menu sistem e-Registration. 3. Membuat account dengan melakukan login pada sistem e-Registration. 4. Login ke sistem e-Registration dengan mengisi username dan password yang telah dibuat. 5. Memilih menu “Permohonan Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan PKP”. 6. Memilih jenis Wajib Pajak yang sesuai (Orang Pribadi, Badan, atau Bendahara) 7. Mengisi formulir permohonan pada layar komputer dengan lengkap dan benar. 8. Memilih tombol “daftar” untuk mengirim Formulir Permohonan Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan PKP. 9. Mencetak formulir permohonan yang sudah diisi secara lengkap dan SKTS melalui aplikasi e-Registration. 10. Menerima SKT, NPWP dan/atau SPPKP dari KPP dimana Wajib Pajak Terdaftar. Perubahan Data Wajib Pajak (PMK 147/PMK.03/2017 jo. PER-04/PJ/2020 Pasal 13) 1) kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan perubahan data Wajib Pajak dalam hal: a. data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya; dan b. perubahan data dimaksud tidak mengakibatkan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan. 2) Termasuk dalam perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni: a. untuk Wajib Pajak orang pribadi: - perubahan identitas Wajib Pajak; - perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dalam wilayah kerja KPP yang sama; - perubahan sumber penghasilan Wajib Pajak; - perubahan Wajib Pajak menjadi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi; atau - terdapat kesalahan tulis data Wajib Pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak. b. untuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi: - perubahan wakil Wajib Pajak;

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 17 - perubahan alamat tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dalam wilayah kerja KPP yang sama; - perubahan sumber penghasilan Wajib Pajak; atau - terdapat kesalahan tulis data Wajib Pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak; c. untuk Wajib Pajak Badan: - perubahan identitas Wajib Pajak yang tidak mengubah bentuk badan hukum; - perubahan alamat tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dalam wilayah kerja KPP yang sama; - perubahan jenis kegiatan usaha Wajib Pajak; - perubahan struktur permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak Badan yang tidak mengubah bentuk badan hukum; - terdapat kesalahan tulis data Wajib Pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak; atau - terdapat perbedaan antara data terkait kategori dan/atau bentuk badan pada basis data perpajakan, dengan kategori dan/atau bentuk badan usaha Wajib Pajak yang sebenarnya dan yang seharusnya tercatat dalam basis data perpajakan dari sejak terdaftar sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak; d. untuk Instansi Pemerintah: - perubahan identitas Instansi Pemerintah; - perubahan alamat tempat kedudukan Instansi Pemerintah yang masih dalam wilayah kerja KPP yang sama; - perubahan Kepala Instansi Pemerintah dan/atau pejabat Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; - terdapat kesalahan tulis data Pemerintah pada administrasi Jenderal Pajak; atau - terdapat perbedaan antara data terkait kategori dan/atau bentuk Instansi Pemerintah pada basis data perpajakan, dengan kategori dan/atau bentuk Instansi Pemerintah yang sebenarnya dalam basis dan yang seharusnya tercatat data perpajakan dari sejak terdaftar sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak 3) Permohonan perubahan data dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis, dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan tersebut. 4) Termasuk dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yakni Dokumen Elektronik yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak 5) Permohonan perubahan data secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, berupa: a. Aplikasi Registrasi; b. Contact center; dan/atau c. Saluran tertentu lainnya. 6) Dalam hal perubahan data terkait perubahan Wajib Pajak orang pribadi menjadi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4, dokumen pendukung yang harus dilampirkan meliputi: a. Fotokopi akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen sejenis; b. Dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, sebagai berikut: - fotokopi Kartu NPWP salah satu ahli waris, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah satu ahli waris;

18 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia - fotokopi akta atau surat wasiat atau dokumen lain yang dipersamakan, dan fotokopi Kartu NPWP pelaksana wasiat, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pelaksana wasiat; atau - fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan, dan fotokopi Kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan;dan. - surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) UndangUndang KUP, dalam hal permohonan perubahan data dilaksanakan oleh seorang kuasa. 7) Kepala KPP dapat melakukan perubahan data Wajib Pajak secara jabatan, dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak, dan memberitahukan perubahan tersebut kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perubahan Data. 8) Berdasarkan pertimbangan kemudahan administratif, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan perubahan data Wajib Pajak dan/atau PKP secara jabatan, dalam hal data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, dan memberitahukan perubahan tersebut kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perubahan Data. Pemindahan Wajib Pajak Pemindahan Wajib Pajak dan/atau PKP adalah Perubahan alamat Wajib Pajak dan/atau PKP karena perpindahan tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lain. dalam hal Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lain, Wajib Pajak dan/atau PKP wajib mengajukan permohonan pindah ke: a. KPP Lama, dalam hal pemohon adalah Wajib Pajak dan/atau PKP Badan atau Joint Operation atau Wajib Pajak Bendahara; atau b. KPP Baru, dalam hal pemohon adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah. Berdasarkan permohonan Wajib Pajak : a. KPP Lama harus menerbitkan Surat Pindah untuk disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditembuskan ke KPP Baru, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. b. KPP Baru meneruskan permohonan pindah ke KPP Lama sebagai dasar penerbitan Surat Pindah, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. KPP Baru harus menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP serta ditembuskan ke KPP Lama, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak: a. diterimanya Surat Pindah dari KPP Lama, dalam hal pemohon adalah Wajib Pajak dan/atau PKP Badan atau Joint Operation atau Wajib Pajak Bendahara b. permohonan diterima secara lengkap, dalam hal pemohon adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah KPP Lama harus menerbitkan Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat Pencabutan SPPKP,

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 19 paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya tembusan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP dari KPP Baru. Dalam hal permohonan pindah disampaikan ke: a. KPP Baru oleh Wajib Pajak dan/atau PKP badan, atau Joint Operation, atau Bendahara, KPP Baru harus meneruskan permohonan pindah tersebut ke KPP Lama; atau b. KPP Lama oleh Wajib Pajak dan/atau PKP orang pribadi, KPP Lama harus meneruskan permohonan pindah tersebut ke KPP Baru Dalam hal terjadi pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KPP Lama harus mengirim berkas Wajib Pajak dan/atau berkas PKP yang bersangkutan berikut uraian singkat mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada KPP Baru yang berisi, antara lain: a. jumlah tunggakan pajak yang masih harus ditagih; b. tindakan penagihan yang telah dilaksanakan atas tunggakan pajak; c. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau keberatan Wajib Pajak atau PKP yang belum diselesaikan. Tata Cara Perubahan Identitas Wajib Pajak dan Pemindahan Wajib Pajak (PMK 147/PMK.03/2017 jo. PER-04/PJ/2020 Pasal 14 dan Pasal 15) Permohonan perubahan data oleh Wajib Pajak dapat diajukan melalui : 1. Permohonan secara elektronik 1) Permohonan perubahan data Wajib Pajak secara elektronik melalui: a. Aplikasi Registrasi yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak, dilakukan dengan: - mengisi dan menyampaikan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak; dan - mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen pendukung; atau b. Contact center dan/atau saluran tertentu lainnya, dilakukan dengan memanfaatkan layanan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 2) Formulir Perubahan Data Wajib Pajak yang telah diisi dan disampaikan melalui Aplikasi Registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum. 3) Dalam rangka proses pengajuan permohonan perubahan data Wajib Pajak melalui contact center dan/atau saluran tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wajib Pajak harus memenuhi proses validasi identitas untuk membuktikan bahwa Wajib Pajak sendiri yang mengajukan permohonan dimaksud. 4) Permohonan perubahan data Wajib Pajak secara elektronik melalui contact center dan/atau saluran tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal Wajib Pajak telah menyatakan afirmasi atau pernyataan secara sungguh-sungguh atas permohonan perubahan data tersebut melalui layanan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. kepada Wajib Pajak diberikan BPE, dalam hal permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. permohonan dianggap tidak diajukan dan: - Kepala KPP memberitahukan hal tersebut kepada Wajib Pajak melalui alamat surel (email) yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak untuk permohonan yang disampaikan melalui Aplikasi Registrasi, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

20 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (1) huruf a; atau - pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak tidak memproses lebih lanjut permohonan Wajib Pajak untuk permohonan yang disampaikan melalui contact center atau saluran tertentu lainnya, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). 2. Permohonan dengan menggunakan Formulir Perubahan Data (Secara Manual) 1) Permohonan perubahan data Wajib Pajak secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan dengan: a. mengisi dan menandatangani Formulir Perubahan Data Wajib Pajak; dan b. melampirkan dokumen pendukung. 2) Permohonan perubahan data Wajib Pajak disampaikan: a. secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP; atau b. melalui: - pos dengan bukti pengiriman surat; atau - perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. 3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP atau KP2KP: a. dalam hal permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan dan menyampaikan BPS kepada Wajib Pajak; atau b. dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): - mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak secara langsung, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau - mengembalikan permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa permohonan tidak dapat diproses Surat Pengembalian permohonan yang pos, perusahaan jasa kurir dengan bukti dengan menyampaikan Permohonan, untuk disampaikan melalui ekspedisi atau jasa pengiriman surat. 4) Dalam hal permohonan perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada KP2KP, Kepala KP2KP meneruskan permohonan tersebut ke KPP pada hari kerja yang sama dengan saat permohonan diterima. Tambahan: 1) Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak melakukan perubahan data Wajib Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja setelah BPE diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a atau BPS disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, dan memberitahukan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perubahan Data. 2) Dalam hal perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan perubahan informasi dalam Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP, Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP. 3) Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Perubahan Data dan/atau Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wajib Pajak: a. melalui alamat surel (email) yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak;

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 21 b. secara langsung; c. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; dan/atau d. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat Pemindahan Wajib Pajak (PMK No. 147/PMK.03/2017 jo. PER-04/PJ/2020) Permohonan pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan melalui ; 1. Permohonan secara elektronik 1) Permohonan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan dengan: a. mengisi dan menyampaikan Formulir Pemindahan Wajib Pajak; dan b. mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen pendukung, pada Aplikasi Registrasi yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak. 2) Formulir Pemindahan Wajib Pajak yang telah diisi dan disampaikan melalui Aplikasi Registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum. 3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. kepada Wajib Pajak diberikan BPE, dalam hal permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau b. permohonan dianggap tidak diajukan dan Kepala KPP memberitahukan hal tersebut kepada Wajib Pajak melalui alamat surel (email) yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 2. Permohonan Secara Manual 1) Permohonan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan dengan: a. mengisi dan menandatangani Formulir Pemindahan Wajib Pajak; dan b. melampirkan dokumen pendukung. 2) Permohonan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan: a. secara langsung ke KPP Lama, KPP Baru, atau KP2KP Baru; atau b. melalui: - pos dengan bukti pengiriman surat; atau - perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP Lama atau KPP Baru. 3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Lama, KPP Baru, atau KP2KP Baru: a. dalam hal permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan dan menyampaikan BPS kepada Wajib Pajak; atau b. dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): - mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak secara langsung, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau - mengembalikan permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa permohonan tidak dapat diproses dengan menyampaikan Surat Pengembalian Permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

22 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 4) Dalam hal permohonan diterima oleh KPP Baru atau KP2KP Baru, Kepala KPP Baru atau KP2KP Baru meneruskan permohonan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar ke KPP Lama pada hari kerja yang sama dengan saat permohonan diterima di KPP Baru atau KP2KP Baru. Tambahan : Berdasarkan permohonan pindah yang sudah diberikan Bukti Penerimaan Surat baik secara elektronik maupun manual, maka KPP lama memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. Keputusan tersebut dapat berupa ; a. menerima permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Pindah, Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar, dan/atau Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan menyampaikan kepada Wajib Pajak; atau b. menolak permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah dan menyampaikan kepada Wajib Pajak. KPP lama menerbitkan surat dan ditembuskan ke KPP baru berupa Surat Pindah, Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar, dan/atau Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dalam hal hasil Verifikasi menunjukkan bahwa : a. tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya dari Wajib Pajak tidak berada di wilayah kerja KPP Lama; dan b. terhadap Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan. Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Pindah karena sedang: - dilakukan Verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak, - pemeriksaan, - pemeriksaan bukti permulaan, atau - penyidikan sehingga pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tetap dilakukan di KPP Lama sampai dengan Wajib Pajak dipindah ke KPP Baru. Berdasarkan tembusan Surat Pindah, Surat Pencabutan SKT, dan/atau Surat Pencabutan PKP dari KPP Lama, maka KPP Baru menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/ atau Surat Pengukuhan PKP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tembusan Surat Pindah, Surat Pencabutan SKT, dan/atau Surat Pencabutan PKP diterima. Untuk tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Baru adalah sesuai dengan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Lama. Tata Cara Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan Pengukuhan PKP (PMK 147/PMK.03/2017 jo. PER-04/PJ/2020) Penghapusan NPWP atau pencabutan PKP dilakukan terhadap Wajib Pajak atau PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghapusan NPWP atau pencabutan PKP dapat dilakukan ; • Atas permohonan Wajib Pajak dan/atau PKP; atau • Secara jabatan.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 23 Penghapusan NPWP Penghapusan NPWP atas permohonan Wajib Pajak terhadap : a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; b. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP; d. wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya; e. wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya; f. anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, yang telah memiliki NPWP; g. Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi; h. Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain; i. Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha; j. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; k. Instansi Pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang dilikuidasi karena mengalami kondisi sebagai berikut: 1. tidak lagi beroperasi sebagai Instansi Pemerintah; 2. pembubaran Instansi Pemerintah yang disebabkan karena penggabungan Instansi Pemerintah; 3. tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya; atau 4. tidak lagi beroperasi yang diakibatkan oleh sebab lain; l. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP, tidak termasuk NPWP Cabang; dan/atau m. Wajib Pajak yang memiliki NPWP Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang secara nyata tidak lagi: 1. mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi; dan/atau 2. memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, berkenaan dengan objek pajak PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Tata Cara Penghapusan NPWP Tata Cara Penghapusan NPWP secara elektronik 1) Permohonan penghapusan NPWP dapat dilakukan dengan: a. mengisi dan menyampaikan Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan b. mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen pendukung, pada Aplikasi Registrasi yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak. 2) Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah diisi dan disampaikan melalui Aplikasi Registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum. 3) Berdasarkan permohonan penghapusan yang diajukan :

24 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia a. kepada Wajib Pajak diberikan BPE, dalam hal permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau b. permohonan dianggap tidak diajukan dan Kepala KPP memberitahukan hal tersebut kepada Wajib Pajak melalui alamat surel (email) yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Tata cara penghapusan npwp secara tertulis (1) Permohonan penghapusan NPWP secara tertulis dapat dilakukan dengan: a. mengisi dan menandatangani Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan b. melampirkan dokumen pendukung. (2) Permohonan penghapusan NPWP secara tertulis dapat disampaikan: a. secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP; atau b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat,ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. (3) Berdasarkan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis, Kepala KPP atau KP2KP: a. dalam hal permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan dan menyampaikan BPS kepada Wajib Pajak; atau b. dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): mengembalikan permohonan secara langsung, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau mengembalikan permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Pengembalian Permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima di KP2KP, Kepala KP2KP meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada Kepala KPP pada hari kerja yang sama dengan saat permohonan diterima. Dokumen pendukung Dokumen pendukung untuk permohonan penghapusan NPWP yaitu: a. untuk Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, berupa: 1. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang; dan 2. surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan warisan; b. untuk Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya, berupa dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; c. untuk Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP, berupa dokumen yang menyatakan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP; d. untuk wanita kawin yang memiliki NPWP terpisah dari suaminya, berupa: 1. fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis; dan

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 25 2. surat pernyataan dari wanita kawin tersebut bahwatidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilanatautidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami; e. untuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, namun telah memiliki NPWP, berupa kartu keluarga; f. untuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi, berupa surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris; g. untuk Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain, berupa surat pernyataan di atas meterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak pusat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak cabang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain; h. untuk Wajib Pajak Badan yang dilikuidasi atau dibubarkan, berupa fotokopi akta pembubaran Badan atau dokumen sejenis yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. untuk Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia, berupa fotokopi dokumen penghentian kegiatan usaha tersebut; j. untuk Instansi Pemerintah yang dilikuidasi, berupa laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan akuntansi pelaporan pada kementerian negara/lembaga; atau k. untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP, berupa: 1. surat pernyataan bahwa Wajib Pajak memiliki lebih dari satu NPWP; dan 2. fotokopi seluruh Kartu NPWP yang dimiliki. Penghapusan PKP Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan PKP terhadap Pengusaha yang tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai PKP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai, berdasarkan permohonan PKP atau secara jabatan.PKP dapat menyampaikan permohonan pencabutan pengukuhan PKP ke KPP atau KP2KP tempat PKP diadministrasikan.Permohonan pencabutan pengukuhan PKP dibuat secara elektronik atau tertulis, dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan ketentuan sebagai PKP tidak lagi dipenuhi. dalam hal PKP orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, permohonan pencabutan pengukuhan PKP diajukan oleh keluarga sedarah atau semenda. Pencabutan pengukuhan PKP secara elektronik 1) Permohonan pencabutan pengukuhan PKP secara elektronik dilakukan dengan: a. mengisi Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Aplikasi Registrasi; dan b. mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen pendukung, pada Aplikasi Registrasi yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak. 2) Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang telah diisi dan disampaikan melalui Aplikasi Registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik dan mempunyai kekuatan hukum. 3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 1: a. kepada PKP diberikan BPE, dalam hal permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1; atau

26 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia b. permohonan dianggap tidak diajukan dan Kepala KPP memberitahukan hal tersebut kepada PKP melalui alamat surel (email) yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1. Pencabutan pengukuhan PKP secara tertulis 1) Permohonan pencabutan pengukuhan PKP secara tertulis dilakukan dengan: a. mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan b. melampirkan dokumen pendukung. 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat disampaikan: a. secara langsung ke KPP atau KP2KP tempat PKP diadministrasikan; atau b. melalui: pos dengan bukti pengiriman surat; atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat PKP diadministrasikan. 3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 2, Kepala KPP atau KP2KP: a. dalam hal permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1, menerbitkan dan memberikan BPS kepada PKP; atau b. dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksudpoin 1: mengembalikan permohonan secara langsung, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau mengembalikan permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada PKP dengan menyampaikan Surat Pengembalian Permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan surat. 4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 1 diterima di KP2KP, Kepala KP2KP meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf a kepada Kepala KPP pada hari kerja yang sama dengan saat permohonan diterima. 5) Berdasarkan permohonan pencabutan pengukuhan PKP yang telah diberikan BPE atau BPS, Kepala KPP melakukan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan. 6) Berdasarkan hasil Pemeriksaan, Kepala KPP memberikan keputusan berupa: a. menerima permohonan pencabutan pengukuhan PKP dengan menerbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai PKP; atau b. menolak permohonan pencabutan pengukuhan PKP dengan menerbitkan Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha masih memenuhi ketentuan sebagai PKP. 7) Penerbitan keputusan Kepala KPP dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal BPE atau tanggal BPS. 8) Apabila Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, permohonan PKP dianggap dikabulkan dan Kepala KPP harus menerbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu penerbitan keputusan berakhir. 9) Tanggal pencabutan pengukuhan yang tercantum dalam Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yakni sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada poin 3.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 27 Kepala KPP melakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkanhasil Pemeriksaan; atauhasil penelitian administrasimelalui penerbitan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Selain dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan, Kepala KPP juga dapat melakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap: a. PKP dengan status Wajib Pajak Non Efektif; b. PKP yang tempat terutangnya PPN telah dipusatkan di tempat lain; c. PKP menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; d. PKP yang berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam rangka tindak lanjut pemindahan alamat tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lainnya tidak sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen yang disyaratkan pada permohonan saat pemindahan dengan keadaan yang sebenarnya; e. PKP yang telah dilakukan penonaktifan sementara akun PKP dan tidak menyampaikan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5); f. PKP yang telah dilakukan penonaktifan sementara akun PKP dan menyampaikan klarifikasi, namun ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b; g. PKP yang berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam rangka aktivasi akun PKP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b; h. PKP yang tidak menyampaikan permintaan aktivasi akun PKP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (8); i. PKP orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; dan/atau j. PKP bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usaha di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan kemudahan administratif, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat melakukan pencabutan pengukuhan PKP terhadap PKP yang tidak lagi memenuhi ketentuan, persyaratan, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai PKP yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi.Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan penelitian administrasi juga dilakukan terhadap PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan NPWP serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP.Pencabutan pengukuhan PKP ini dilakukan melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak, yang diperlakukan sebagai Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Sanksi yang Berhubungan dengan NPWP dan Pengukuhan PKP (UU Nomor 28 Tahun 2007 stdd UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 39 (1 dan 2)) dan Pasal 39 A Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana yang dimaksud ini dapat ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang

28 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Selain itu, setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, serta menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. 3. Surat Pemberitahuan (SPT) Pengertian SPT(UU Nomor 28 Tahun 2007 stdd UU No.7 Tahun 2021 Pasal 1 (11)) Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis-Jenis SPT:(PMK Nomor 9/PMK.03/2018 Pasal 3) SPT meliputi ; a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; dan SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak; b. SPT Masa yang terdiri dari; SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26, Pasal 22, Pasal 23/26, Pasal 25, Pasal 4 Ayat (2) dan Paal 15; SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pemungut PPN. Bentuk, Isi, Keterangan dan/atau Dokumen yang harus dilampirkan dalam SPTterdapat dalam PMK No. 243/PMK.03/2014 Pasal 4 jo. PMK No. 09/PMK.03/2018. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak. Contoh : Pada awal Januari 2020, ada perusahaan melakukan perubahan tahun buku dari Januari – Desember berubah menjadi April – Maret. Kemudian disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak, mulai tahun pajak April 2020 – Maret 2021. Dalam hal ini ada bagian dari tahun 2020 yaitu Januari 2020 – Maret 2020 yang disebut bagian tahun pajak. Penyebutan Bagian Tahun Pajak dalam SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak adalah sebagai berikut: a. menggunakan tahun kalender, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 1 (satu) tahun kalender; b. menggunakan tahun kalender yang di dalamnya memuat jumlah bulan yang lebih

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 29 banyak, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender yang berbeda; atau c. menggunakan tahun kalender pertama, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender dengan jumlah bulan yang sama pada masing-masing tahun kalender. SPT tersebut di atas dapat berbentuk : Formulir kertas (hardcopy) ; atau Dokumen Elektronik (e-SPT atau e-Filing, dan e-Form) Fungsi SPT(Penjelasan - UU Nomor 28 Tahun 2007 stdd UU No.7 Tahun 2021 Pasal 3 (1)) 1. Bagi Wajib Pajak PPh, SPT berfungsi untuk melaporkan danmempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; c. Harta dan kewajiban; d. Penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak. 2. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), SPT berfungsi untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak. 3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya kepada Negara dan pihak yang dipotong. Pengambilan dan Penyampaian SPT SPT dapat diambil di tempat sebagai berikut :(PER-9/PJ/2009) • Kantor Pelayanan Pajak (KPP); • Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP); • Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; • Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; • Pojok Pajak; • Mobil Pajak; • Melalui sistem komputer dengan alamat situs internet atau Homepage Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: http://www.pajak.go.id atau mencetak/menggandakan/ fotokopi sendiri dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. Surat pemberitahuan yang didapatkan melalui sistem komputer dan penggandaan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Pemberitahuan yang diambil dari tempattempat yang ditetapkan di atas Penyampaian SPT(PMK-9/PMK.03/2018 jo. PMK-243/PMK.03/2014) Wajib Pajak (WP) menyampaikan SPT ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat WP terdaftar atau dikukuhkan, melalui: a. secara langsung oleh WP sendiri;

30 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia b. kantor pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. dengan cara lain, yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, e-Filing, e-Formmaupun laman penyalur SPT elektronik pihak ketiga. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang dapat ditunjuk harus memenuhi syarat sebagai berikut:(KEP-518/PJ./2000) a. berbentuk badan; b. memiliki izin usaha jasa ekspedisi atau jasa kurir; c. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan d. bersedia menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak. Atas penyampaian SPT sebagaimana dimaksud diberikan tanda penerimaan surat dan atas penyampaian SPT melalui e-Filing diberikan Bukti Penerimaan Elektronik. Bukti Pengiriman surat atau tanda penerimaan surat serta Bukti Penerimaan Elektronik tersebut di atas menjadi bukti penerimaan SPT. Apabila Surat Pemberitahuan tidak lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi, sedangkan tanda bukti dan tanggal penerimaan kelengkapan Surat Pemberitahuan dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan. SPT tidak lengkap(PER-02/PJ/2019 Pasal 12) Berdasarkan penelitian, SPT dinyatakan tidak lengkap dalam hal: a. Terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap; b. Lampiran "Daftar Pemotongan/Pemungutan yang Dipotong Pihak Lain atau Ditanggung Negara, Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun dan Daftar Susunan Anggota Keluarga" dalam SPT Tahunan Orang Pribadi dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap; c. Lampiran "Daftar Pemegang Saham / Pemilik Modal dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris " dalam SPT Tahunan Badan dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap; d. Lampiran Khusus dalam SPT Tahunan Badan dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap; e. SPT yang ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak tetapi tidak dilampirkan dengan Surat Kuasa Khusus dan dokumen yang harus dilampirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan; f. SPT Tahunan Orang Pribadi yang ditandatangani oleh ahli waris tetapi tidak dialmpirkan dengan Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang, g. SPT dengan status Kurang Bayar tetapi tidak dilampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP; dan h. Keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal No. PER-02/PJ/2019belum sepenuhnya dilampirkan pada penyampaian SPT Tahunan atau SPT Masa. Tandatangan SPT (PMK-9/PMK.03/2018 jo. PMK - 243/PMK.03/2014 Pasal 7) SPT yang disampaikan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.Dalam hal WP adalah Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.Jika SPT ditandatangani oleh bukan WP, harus dilampiri Surat Kuasa Khusus. Penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan cara :

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 31 • tanda tangan biasa; • tanda tangan stempel; atau • tanda tangan elektronik atau digital. Tanda tangan stempel dan tanda tangan elektronik atau digital mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa. SPT Dianggap Tidak Disampaikan (UU Nomor 28 Tahun 2007 stdd UU No.7 Tahun 2021 Pasal 3 (7)) SPT dianggap tidak disampaikan apabila : • Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani. • Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan. • Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis. • Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak. SPT yang ditandatangani beserta lampirannya adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan SPT. Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.Atas penyampaian SPT, Kantor Pelayanan Pajak melakukan Penelitian SPT yang disampaikan. Apabila Berdasarkan penelitian SPT, atas penyampaian SPT melalui pos dengan bukti pengiriman surat dan perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, berlaku ketentuan bahwa dalam hal kemudian ditemukan SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen maka SPT dianggap tidak disampaikan, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan.Selanjutnya Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah surat permintaan kelengkapan SPT disampaikan. dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam jangka waktu tersebut maka Kantor Pelayanan Pajak akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT dianggap tidak disampaikan. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Menyampaikan SPT (UU Nomor 28 Tahun 2007 stdd UU No.7 Tahun 2021 Pasal 3 dan Pasal 4) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan SPT : a. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan ditandatangani. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah: 1. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; 2. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan 3. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan b. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan

32 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.03/2015. c. Dalam hal WP adalah Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. d. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT. e. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan dari masing-masing WP. f. Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 4 (4a) UU PPh diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan. Batas Waktu Penyampaian SPT (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (3) jo. PMK 9/PMK.03/2018 jo. PMK 242/PMK.03/2014) Batas waktu penyampaian SPT secara umum adalah : a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.(PMK No. 9/PMK.03/2018 jo. PMK 242/PMK.03/2014 Pasal 9). Hari libur nasional sebagaimana dimaksud di atas termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Contoh PT. ABC bermaksud melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember 2021, jatuh tempo pelaporan adalah hari Sabtu, 20 Januari 2022. Berdasarkan ketentuan PMK No. 242/PMK.03/2014, pelaporan SPT tersebut masih diperbolehkan pada hari Senin, 22 Januari 2022. Meskipun lewat dari tanggal jatuh tempo yang sebenarnya, PT. ABC tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,-. Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian SPT (UU Nomor 28 Tahun 2007 jo UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 3 (4)) Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada pasal 3 ayat (3) huruf b, atau huruf c UU PPh karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 33 Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain misalnya dengan Pemberitahuan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak. Pemberitahuan tersebut di atas harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT(PER-21/PJ/2009) Syarat permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah : a. Pemberitahuan diajukan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berakhir dengan menyebutkan alasan-alasannya. b. Menyampaikan penghitungan sementara Pajak Penghasilan yang terutang dan dilampiri Laporan Keuangan sementara tahun pajak yang berkenaan. c. Melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b. d. Surat Pernyataan dari Akuntan Publik yang menyatakan audit Laporan Keuangan belum selesai dalam hal Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik. e. Permohonan menggunakan formulir 1770-Y/1771-Y/1771-$Y atau dalam bentuk data elektronik (e-SPT Y) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas yang mengajukan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib melampirkan Surat Pernyataan dari pemberi kerja yang menyatakan bahwa bukti potong PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1 dan/atau Formulir 1721-A2) belum diberikan oleh pemberi kerja. Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT (UU Nomor 28 Tahun 2007 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 7) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) UU PPh atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) UU PPh, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar : a. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. b. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya. c. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan. d. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. Selain itu WP yang tidak menyampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) UU PPh atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) UU PPh, dapat diterbitkan Surat Teguran.

34 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia WP dengan Kriteria Tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 (3a) jo. PMK 182/PMK.03/2007) Yang dimaksud dengan WP dengan kriteria tertentu yang dapat menyampaikan 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa yang meliputi beberapa Masa Pajak sekaligus adalah : a. Wajib Pajak usaha kecil yang terdiri dari : 1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan kriteria sebagai berikut : a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;dan b. menerima atau memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 2. Wajib Pajak Badan dengan kriteria sebagai berikut : a. modal Wajib Pajak 100% (seratus persen) dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; b. menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). b. Wajib Pajak di daerah tertentu yaitu Wajib Pajak yang tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usahanya berlokasi di daerah tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. WP dengan kriteria tertentu tersebut dapat : a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran seluruh pajak yang wajib dilunasi menurut Surat Pemberitahuan Masa tersebut dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak yang terakhir; dan/atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selain yang disebut pada huruf a untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai batas waktu untuk Masa Pajak yang bersangkutan. Syarat yang diperlukan agar WP dengan Kriteria Tertentu dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa (PMK 182/PMK.03/2007) Syarat yang diperlukan oleh WP dengan kriteria tertentu untuk dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa : a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. b. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud di atas harus disampaikan oleh Wajib Pajak paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya masa pajak pertama yang oleh Wajib Pajak akan disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Masa sekaligus sebagaimana dimaksud di atas. Terhadap pemberitahuan secara tertulis tersebut dilakukan penelitian atas pemenuhan kriteria WP.Apabila WP yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 35 Pengecualian dari Kewajiban Penyampaian SPT (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (8) jo. PMK 9/PMK.03/2018 jo. PMK 243/PMK.03/2014 Pasal 18) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT adalah WP PPh tertentu yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU PPh WP dengan kriteria ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. WP dengan kriteria ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25. Selain itu, berdasarkan ketentuan di PMK 9/PMK.03/2018 disebutkan bahwa terdapat kondisi Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT, yaitu : Wajib Pajak dengan angsuran PPh Pasal 25 nihil dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25. Pemungut PPN dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPN, dalam hal pada suatu Masa Pajak tidak terdapat transaksi yang wajib dipungut PPN dan/atau PPNBM. Kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong tidak dilaporkan dalam hal jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil, kecuali nihil tersebut dikarenakan adanya Surat Keterangan Domisili (Certificate Of Domicile) Pengecualian Pengenaan Sanksi Denda Penyampaian SPT (UU Nomor 28 Tahun 2007 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 (2)) Wajib Pajak yang dikecualikan dari pengenaan sanksi denda karena terlambat atau tidak menyampaikan SPT adalah : a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia. b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia. d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia. e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

36 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Pembetulan SPT (UU Nomor 28 Tahun 2007 stdd UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 8 jo. PMK No. 9/PMK.03/2018 Pasal 20 jo. PMK No. 18/PMK.03/2021) (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. (1a) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. (2b) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (2a) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. (3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya yaitu : a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d, sepanjang mulainya penyidikan belum dibertahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (3a) Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. (4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. (5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang bayar, yang dihitung sejak : a Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan berakhir sampai

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 37 dengan tanggal pembayaran, untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan. b Jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Masa. dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (5a) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (5) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12 bulan yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi. (6) Wajib pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahunan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. 4. Pembayaran Dan Penyetoran Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran (UU Nomor 28 Tahun 2007 stdd UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 9, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak secara umum adalah : (1) Untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan. (3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimaa di maksud ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (PMK 242/PMK.03/2014 Pasal 9). Hari libur nasional sebagaimana dimaksud di atas yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional

38 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Tempat Pembayaran dan Penyetoran (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 10 jo. 242/PMK.03/2014 Pasal 10) Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui : a. layanan pada loket/teller (over the counter); dan/atau b. layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya, pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing. Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. Sarana administrasi lain dapat berupa : a. BPN atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang langsung ke Bank Persepsi; b. SSPCP atas pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 22 impor, PPN impor, dan PPNBM impor serta PPN Hasil Tembakau Buatan dalam Negeri; c. Bukti Pbk atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui Pemindahbukuan; atau d. Bukti penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Surat Setoran Pajak (SSP) dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN).Selain itu, Bukti Pbk dinyatakan sah dalamhal telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Bukti Pbk. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dalam mata uang Rupiah, kecuali bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak serta SKP dan STP yang diterbitkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat.Wajib Pajak dapat yang telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29 dan PPh Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam mata uang Rupiah. dalam hal pembayaran pajak dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah, Wajib Pajak harus mengkonversikan pembayaran dalam satuan mata uang Rupiah tersebut ke satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran. Sanksi Keterlambatan Pembayaran dan Penyetoran (UU Nomor 28 Tahun 2007 stdd UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 9 ) Apabila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa : a Untuk pajak yang terutang pada suatu saat atau masa dikenakan sanksi bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. b Untuk pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dikenakan sanksi bunga sebesar tarif bunga per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 39 Contoh : PT. ABC bermaksud melakukan pembayaran pajak PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari 2022 sebesar Rp. 100.000.000,-, jatuh tempo pembayaran adalah hari Sabtu, 10 Februari 2022. PT ABC melakukan pembayaran pajak hari Rabu, 14 Februari 2022. Karena pembayaran pajak tersebut telah lewat dari tanggal jatuh tempo. Jika diketahui tarif bunga KMK 1- 28 Februari untuk Pasal 9 ayat (2a) dan (2b) yaitu 0,95% per bulan. Sehingga PT. ABC dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 950.000,- (dihitung dari 0,95% x Rp 100.000.000 x 1 bulan). Sanksi atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran ini dilakukan melalui mekanisme penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh kantor pajak. Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak (UU Nomor 28 Tahun 2007 stdd UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 9, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak yang terutang atau pajak yang masih harus dibayar yang selanjutnya disebut utang pajak, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. Syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak (PMK 242/PMK.03/2014) Permohonan harus diajukan secara tertulis menggunakan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak atau surat permohonan penundaan pembayaran pajak paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. b Surat permohonan mencantumkan: 1) Jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau 2) Jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. c Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB yang masih harus dibayar selain memenuhi persyaratan huruf a dan b, Wajib Pajak harus tidak memiliki tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya dan permohonan dimaksud juga harus dilampiri fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan. Jaminan sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito. Atas permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang diajukan oleh WP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. Keputusan sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa : a. Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

40 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia b. Menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau c. Menolak permohonan Wajib Pajak. Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan dianggap disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak atau keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir. Jangka Waktu Angsuran(PMK 242/PMK.03/2014 Pasal 25) Pengangsuran atas kekurangan pembayaran pajak, pajak yang terutang atau pajak yang masih harus dibayar dapat diberikan untuk: a. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau ayat (5) dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); b. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau ayat (5) dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau c. paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, dengan angsuran paling banyak (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan pengangsuran atas kekurangan pembayaran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran. Jangka Waktu Penundaan (PMK No. 242/PMK.03/2014 Pasal 25) Penundaan atas kekurangan pembayaran pajak, pajak yang terutang, atau pajak yang masih harus dibayar dapat diberikan untuk: a. Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau ayat (5), untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); b. Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau ayat (5), untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau c. paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, untuk permohonan penundaan atas kekurangan pembayaran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 41 Sanksi (UU No. 28 Tahun 2007 stdd UU No.7 Tahun 2021, dan PMK 242/PMK.03/2014 Pasal 26) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak kecuali Surat Tagihan Pajak, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan bunga sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU KUP sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.Bunga yang timbul akibat angsuran atau penundaan dihitung berdasarkan saldo utang pajak.Sanksi bunga sebagaimana dimaksud di atas ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.Bunga sebagaimana dimaksud di atas tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran Surat Tagihan Pajak. dalam hal terhadap Wajib Pajak yang permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya telah dikabulkan sebagian atau seluruhnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan/atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga lebih kecil dari utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan: a. Jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan b. Masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disepakati. Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda (dalam UU KUP disebut sebagai bunga, denda dan kenaikan). Berikut ini terdapat tabel terkait sanksi bunga, denda, kenaikan dan pidana yang ditinjau dari UU KUP, Cipta Kerja dan HPP yaitu: A. Sanksi Bunga Peraturan Tentang UU KUP UU Cipta Kerja & HPP Pasal 8 ayat (2) Pembetulan SPT Tahunan Sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung 1 bulan. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir s/d tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung 1 bulan.

42 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Peraturan Tentang UU KUP UU Cipta Kerja & HPP Pasal 8 ayat (2a Pembetulan SPT Masa Sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung 1 bulan. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian bulan dihitung 1 bulan Pasal 9 ayat (2a) Keterlambatan bayar/setor pajak masa Sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung 1 bulan. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung 1 bulan. Pasal 9 ayat (2b) Keterlambatan bayar/setor pajak tahunan Sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung 1 bulan. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung 1 bulan. Pasal 19 ayat (3) Kekurangan pajak karena penundaan penyampaian SPT Tahunan Sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran pajak dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian bulan dihitung penuh 1 bulan Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri keuangan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran pajak dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian bulan dihitung penuh 1 bulan

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 43 B. Sanksi Denda Pasal Uraian Besaran Sanksi UU KUP Perubahan UU Cipta Kerja Perubahan UU HPP Pasal 7 ayat (1) SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan 500.000 untuk SPT Masa PPN 100.000 untuk SPT Masa Lainnya 1.000.000 untuk SPT Tahunan WP Badan 100.000 untuk SPT Tahunan WP Orang Pribadi Sama Sama Pasal 8 ayat (3) dan (3a) WP dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran data yang dilaporkan dalam SPT dan belum dilakukan penyidikan 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar Sama dengan Cipta Kerja Pasal 14 ayat (4) 1. Pengusaha yang telah dikukuhkan PKP tetapi tidak membuat FP atau membuat FP tapi tidak tepat waktu. 2. PKP tidak mengisi FP secara lengkap 2% dari Dasar Pengenaan Pajak 1% dari Dasar Pengenaan Pajak Sama dengan UU Cipta Kerja Pasal 25 ayat (9) Pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan Sama dengan UU KUP 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

44 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Pasal Uraian Besaran Sanksi UU KUP Perubahan UU Cipta Kerja Perubahan UU HPP Pasal 27 ayat (5f) Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan Sama dengan UU KUP 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan Pasal 44 B ayat (2) Penghentian penyidikan pidana oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan Sama dengan UU Cipta Kerja C. Sanksi Kenaikan Pasal Uraian Besaran Sanksi UU KUP Perubahan UU Cipta Kerja Perubahan UU HPP Pasal 13 A Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara apabila kealpaannya adalah pertama kali Kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar Dihapus Dihapus Pasal 8 ayat (5) Apabila pemeriksaan telah dilakukan tetapi SKP belum diterbitkan, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan dan pengungkapan tersebut menimbulkan pajak yang kurang dibayar. Kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar Sanksi bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar Ada Penambahan di Pasal 8 ayat (5a) Sama dengan UU Cipta Kerja