Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 195 5. Tarif Pajak Tarif Pajak Pertambahan Nilai (UU Nomor 42 Tahun 2009 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 7) a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai - Sebesar 10 %, mulai diberlakukannya UU PPN pertama kali sampai 31 Maret 2022 - Sebesar 11%, mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. - Sebesar 12%, mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025 b. TarifPPN sebesar 0% diterapkan atas: 1) Ekspor BKP Berwujud. 2) Ekspor BKP Tidak Berwujud. 3) Ekspor JKP. Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. c. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU Nomor 42 Tahun 2009 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 8) 1. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif terendah sebesar 10% (sepuluh persen) dan tarif tertinggi 200% (dua ratus persen). 2. Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang atas penyerahannya dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 6. Dasar Pengenaan Pajak Pengertian (UU Nomor 42 Tahun 2009 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 1 jo. PP Nomor 1 Tahun 2012) a. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atau

196 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. b. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. c. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. d. Nilai Lain Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Nilai Lain dapat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal: 1) Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan; dan/atau, 2) Penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti air minum, listrik dan sejenisnya. DPP Nilai Lain (PMK 75/PMK.03/2010 jo. PMK 102/PMK.011/2011 jo. PMK 121/PMK.03/2015 jo. PMK 71/PMK.03/2022) Nilai Lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak, yang dapat berupa: a. Harga Pokok Penjualan (Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor) b. Perkiraan harga jual rata-rata c. Harga pasar wajar d. Persentase tertentu dari harga jual, tagihan atau imbalan. e. Harga faktual yang dianggap wajar Nilai Lain ditetapkan sebagai berikut: Pemakaian sendiri: DPP = Harga Pokok Penjualan PPN = 11% X Harga Pokok Penjualan Pemberian cuma-cuma: DPP = Harga Pokok Penjualan PPN = 11% X Harga Pokok Penjualan Penyerahan film cerita (PMK No.102/PMK.011/2011) : DPP = Perkiraan hasil rata-rata per judul film PPN = 11% X Perkiraan hasil rata-rata per judul film Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per copy film cerita impor

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 197 Penyerahan produk hasil tembakau (PMK No.63/PMK.03/2022): DPP = Harga Jual Eceran PPN = 11% X Harga Jual Eceran Aktiva yang tujuan semula tidak diperjualbelikan yang tersisa saat pembubaran perusahaan: DPP = Harga Pasar Wajar PPN = 11% X Harga Pasar Wajar (Pajak Masukan yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan DPP Nilai Lain tersebut di atas tetap dapat dikreditkan, sepanjang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya dan faktur pajaknya merupakan faktur pajak standar). Penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan/atau JKP antarcabang. DPP = Harga Pokok Penjualan PPN = 11% x Harga Pokok Penjualan Penyerahan BKP kepada pedagang perantara. DPP = Harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli PPN = 11% x Harga yang disepakati antara pedagang perantara denganpembeli Penyerahan BKP melalui juru lelang DPP = Harga Lelang PPN = 11% x Harga Lelang Penyerahan Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasan (PMK No 30/PMK.03/2014). Penyerahan emas perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan emas perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasan terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha Emas Perhiasan meliputi Pabrikan Emas Perhiasan dan Pedagang Emas Perhiasan. Pabrikan Emas Perhiasan adalah pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan dan melakukan kegiatan antara lain jual beli, jasa perbaikan/modifikasi, dan/atau jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan. Sedangkan pedagang emas perhiasan adalah pengusaha yang semata-mata melaukan kegiatan jual beli emas. Penyerahan Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasan terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Lain yang ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga jual Emas Perhiasan atau nilai penggantian. Dalam hal penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasan dilakukan dengan cara mengganti atau menukar Emas Perhiasan dengan emas batangan kadar 24 (dua puluh empat) karat sebagai pengganti seluruh bahan baku pembuatan Emas Perhiasan, Dasar Pengenaan Pajak adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari selisih antara Harga Jual Emas Perhiasan dikurangi dengan harga emas batangan kadar 24 (dua puluh empat) karat yang terkandung dalam emas perhiasan tersebut. PPN Atas Penyerahan JKP Tertentu (Peraturan Menteri Keuangan No.71/PMK.03/2022) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan JKP tertentu wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu. JKP tertentu yang tertuang dalam PMK ini meliputi: 1) Jasa pengiriman paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

198 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia bidang pos. 2) Jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. 3) Jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges). 4) Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria dan/atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai PPN. 5) Jasa penyelenggaraan : 1) Pemasaran dengan media voucher. 2) Layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher. 3) Program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty / reward program). Cara menghitung DPP nya yaitu : a. Penyerahan jasa pengiriman paket : DPP = 10% x 11% x Jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih b. Penyerahan jasa biro perjalanan/wisata : DPP = 10% x 11% x Jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih c. Penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) : DPP = 10% x 11% x Jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. d. Penyerahan jasa penyelenggaraan ibadah keagamaan atau haji. 1) Tagihan dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. DPP = 10% x 11% x jumlah yang seharusnya ditagih. 2) Tagihan tidakdirinci antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. DPP = 5% x 11% x jumlah yang seharusnya ditagih. e. Penyerahan jasa penyelenggaraan voucher. DPP = 10% x 11% x Harga Jual Voucher. 7. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Cara Penghitungan PPN(UU No. 42 Tahun 2009 stdd UU No.7 Tahun 2021 Pasal 8A) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. PPN = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak. Pajak yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Contoh : a) Pengusaha Kena Pajak "A" menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp25.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 11% x Rp25.000.000,00 = Rp 2.750.000,00. Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.750.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak "A".

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 199 b) Pengusaha Kena Pajak "B" melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian Rp20.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 11% x Rp20.000.000,00 = Rp 2.200.000,00. Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.200.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak "B". c) Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor Rp15.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = 11% x Rp15.000.000,00 = Rp 1.650.000,00. Pengkreditan Pajak Masukkan Mekanisme Pengkreditan (UU No. 42 Tahun 2009 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 9 ayat 2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. Apabila tidak dapat dikreditkan pada masa pajak yang sama (misalnya Faktur Pajak-nya diterima terlambat), Pajak Masukan tersebut masih bisa dikreditkan pada masa pajak berikutnya, selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, sepanjang : a. Belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasikan) pada harga perolehan BKP/JKP. b. Belum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, kecuali dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa perolehan BKP/JKP yang bersangkutan telah dibukukan. Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut telah terlewati, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan cara melakukan pembetulan SPT Masa PPN. Misalnya, Faktur Pajak Masukan bulan April 2021 baru diterima oleh PKP pada bulan November 2021, Faktur Pajak Masukan tersebut tetap dapat dikreditkan dengan cara melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa April 2021. Tempat Pengkreditan (PP Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 15 jo. SE-21/PJ.5/2001) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Faktur Pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak harus sama dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengukuhan. Dalam hal pengusaha melakukan impor Barang Kena Pajak dan tempat melakukan impor berbeda dengan tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, maka tempat pengkreditan Pajak Masukan atas impor Barang Kena Pajak adalah di tempat pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan demikian Pengusaha Kena Pajak yang melakukan impor Barang Kena Pajak tersebut tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di tempat Barang Kena Pajak tersebut diimpor. Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan tempat selain tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan. Contoh: Pengusaha Kena Pajak "A" yang kantor pusatnya di Jakarta dan telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Gambir I memiliki pabrik yang terletak di kota Solo dan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di Solo. PIB dalam rangka impor Barang Kena Pajak menggunakan NPWP Kantor Pusat di Jakarta. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Pengusaha

200 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Kena Pajak di Solo dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang tercantum dalam dokumen impor tersebut. Pengkreditan Masa Tidak Sama (UU Nomor 11 tahun 2020stdd UU No.7 Tahun 2021 Pasal 9 ayat 9) PajakMasukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini Contoh : Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tertanggal 7 Juli 2021 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak Juli 2021 atau pada Masa Pajak berikutnya paling lambat Masa Pajak Oktober 2021. Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan (Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.03/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2010) PKP Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Tidak Terutang Pajak (PM untuk Penyerahan Terutang Pajak Tidak Diketahui dengan Pasti). PKP yang melakukan kegiatan: 1. Usaha terpadu (integrated) 2. Usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak 3. Usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang, dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak 4. Usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak. Maka pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah sebagai berikut: Sumber: www.pajak.go.id

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 201 PKP yang Peredaran Usahanya dalam 1 Tahun Tidak Melebihi Jumlah Tertentu (Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2010) PKP yang dapat menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan ini adalah PKP yang peredaran usaha atau omzet dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp1,8 Milyar. Dengan demikian, apabila omzet PKP tidak melebihi Rp1,8 Milyar dalam satu tahun buku, maka PKP tesebut boleh memilih apakah kewajiban PPN nya menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan secara umum atau menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan ini. Jika menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan maka besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan dan besarnya PPN yang harus disetor yaitu: 1. Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar 60% dari pajak keluaran. Dengan demikian, PPN yang harus disetor dalam suatu masa pajak adalah 4% dari omzet. 2. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar 70% dari pajak keluaran. Dengan demikian, PPN yang harus disetor dalam suatu masa pajak adalah 3% dari omzet. Dalam hal ini PKP tidak dapat membebankan PPN Masukan sebagai biaya untuk penghitungan PPh. PKP yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu (Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2010) PKP yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu, dalam menghitung besarnya Pajak Masukan yang dikreditkan, wajib menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. Kegiatan usaha tertentu dimaksud: Penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran. Penyerahan emas perhiasan secara eceran. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu sebesar: 90% dari Pajak Keluaran, dalam hal PKP melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran. 80% dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran. Pajak Keluaran diatas, dihitung dengan cara mengalikan tarif 11% dengan Dasar Pengenaan Pajak (peredaran usaha). PKP tidak dapat membebankan PPN Masukan sebagai biaya untuk penghitungan PPh. Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan (UU Nomor 11 Tahun 2020 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 9 ayat 8) Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk : a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. b. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan (dihapus semenjak diberlakukannya UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

202 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia c. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Pengkreditan Pajak Masukan bagi WP yang Belum Memiliki Pajak Keluaran (UU Nomor 11 Tahun 2020 stdd UU No.7 Tahun 2021 Pasal 9 ayat 2a) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 8. Saat Dan Tempat PPN Terutang Saat Terutang PPN (UU Nomor 42 Tahun 2009 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 11 ayat 1) PPN terutang pada saat : a. Penyerahan BKP/JKP b. Impor BKP c. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean. d. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. e. Ekspor BKP, BKP Tidak Berwujud, atau JKP. f. Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. g. Pada saat lain yang ditetapkan Dirjen Pajak, dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Saat pajak terutang seperti tersebut di atas diartikan sebagai saat mulai timbulnya utang pajak kepada negara, sehingga bukan merupakan batas akhir pembayaran pajak ke kas negara. Saat terutangnya Pajak sebagai berikut : (PP Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 17 ayat 3) 1. Untuk Penyerahan BKP yang bergerak, PPN terutang pada saat : Saat barang diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga atas nama pembeli, atau Saat barang secara langsung diserahkan kepada juru kirim atau Pengusaha jasa angkutan Undang-Undang PPN menganut prinsip bahwa penyerahan barang bergerak telah terjadi pada saat barang tersebut dikeluarkan dari penguasaan PKP Penjual dengan maksud langsung atau tidak langsung diserahkan kepada pihak lain. 2. Untuk Penyerahan BKP yang tidak bergerak, PPN terutang pada saat:

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 203 • Saat penyerahan hak untuk menguasai atau menggunakan secara yuridis (Saat penyerahan hak sebagaimana yang tercantum dalam akta jual beli. • Saat penyerahan hak untuk menguasai atau menggunakan secara nyata (Saat barang tidak bergerak diserahkan penguasaannya secara nyata kepada pembeli, meskipun secara yuridis barang tersebut masih hanya penjual). 3. Untuk Penyerahan BKP yang tidak berwujud, PPN terutang pada saat : • harga penyerahannya diakui sebagai piutang oleh PKP yang bersangkutan harga penyerahannya ditagih oleh PKP yang bersangkutan harga penyerahannya dibayar baik sebagian maupun keseluruhan ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh PKP yang bersangkutan (dalam hal kondisi pada ketiga poin di atas tidak diketahui) 4. Atas Penyerahan JKP, PPN terutang padasaat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau keseluruhan. 5. PPN atas impor BKP Terutang pada saat BKP tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean. 6. PPN atas Ekspor BKP terutang pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean. 7. PPN atas persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang tersisa pada saat pembubaran perusahaan terutang pada saat : ditandatanganinya Akta Pembubaran oleh Notaris. diketahui telah bubar secara nyata. diketahui telah bubar berdaarkan dokumen atau data. Yaitu mana yang lebih dahulu terjadi di antara ketiga poin diatas. 8. PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean terutang pada : • Saat secara nyata digunakan. • Saat harga perolehannya dicatat sebagai utang (dicatat sebagai biaya/acrual basis). • Saat penagihan. • Saat pembayaran. • Saat ditandatanganinya surat perjanjian (dalam hal kondisi di atas tidak dapat diketahui) yaitu mana yang lebih dulu terjadi di antara kelima poin diatas. Tempat Terutang PPN (UU Nomor 42 Tahun 2009 stdd UU No.7 Tahun 2021 Pasal 12 jo. PER - 4/PJ/2010) Terdapat beberapa tempat terutang PPN, yaitu : a. Atas Penyerahan BKP/JKP adalah di tempat tinggal (Pengusaha orang pribadi) atau tempat kedudukan (Pengusaha Badan) dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai PKP. b. Atas Impor BKP adalah di tempat dimasukannya Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean. c. Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean adalah di tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud/JKP tersebut terdaftar sebagai wajib pajak. d. Atas Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan adalah di tempat bangunan didirikan. Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan tempat lain selain tempat di atas sebagai tempat PPN terutang atas ekspor BKP, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak atau secara jabatan.

204 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Tempat Terutangnya PPN bagi PKP Orang Pribadi(PER-04/PJ/2010) Bagi Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha atau tempat lain. Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud diatas yang mempunyai tempat tinggal tidak sama dengan tempat kegiatan usahanya, dikukuhkan dan terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya di tempat kegiatan usahanya, sepanjang Pengusaha Kena Pajak tersebut tidak melakukan kegiatan usaha apapun di tempat tinggalnya. Sentralisasi Tempat PPN Terutang (PER-11/PJ/2020jo. PER-8/PJ./2010) Pengusaha yang Dapat Mengajukan Sentralisasi Tempat PPN Terutang Apabila Pengusaha memiliki tempat kegiatan usaha lebih dari satu (memiliki kantor cabang atau perwakilan) yang berada dalam wilayah kerja KPP yang berbeda, maka masing-masing tempat kegiatan usaha tersebut harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Prinsip Desentralisasi). Namun apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan, Pengusaha tersebut dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dirjen Pajak untuk melakukan pemusatan (sentralisasi) tempat pajak terutang pada satu tempat atau lebih. Pengusaha Kena Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat untuk melakukan kegiatan penyerahan BKP/JKP dapat mengajukan pemusatan (sentralisasi) tempat PPN terutang pada satu tempat atau lebih. Tempat yang Tidak Dapat Dipilih sebagai Tempat PPN Terutang Tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak yang: a. berada di Kawasan Berikat; b. berada di Kawasan Ekonomi Khusus; c. mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. tidak dapat dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang atau tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan. Saat Terutangnya PPNBM atas BKP yang Tergolong Mewah dari Pusat ke Cabang atau Sebaliknya dan Penyerahan BKP yang Tergolong Mewah Antar Cabang (PER-8/PJ./2010) Saat Terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah dari Pusat ke Cabang atau Sebaliknya dan Penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah Antar Cabang adalah sebagai berikut : 1. Dalam hal Pengusaha mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, baik sebagai Pusat maupun sebagai Cabang perusahaan, maka atas setiap tempat pajak terutang tersebut harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), kecuali atas tempat pajak terutang tersebut dilakukan pemusatan tempat pajak terutang. 2. Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh Pengusaha Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah antar cabang, dikenakan PPN. 3. Dalam hal Pusat atau Cabang yang menyerahkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, maka atas penyerahan Barang Kena Pajak belum terutang PPNBM. 4. Saat terutangnya PPNBM atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah ditetapkan pada saat penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dari Pengusaha Kena Pajak Pusat atau Cabang kepada pihak lain. Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 205 yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah adalah sebesar Harga Jual setelah dikurangi laba kotor. 5. Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN dan PPNBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah adalah sebesar Harga Jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Pengertian (UU No. 42 Tahun 2009 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 13 jo. PER-03/PJ/2022) Faktur pajakadalah : a. Bukti pungutan pajak (PPN/PPN BM) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP/JKP; atau b. Bukti pungutan pajak (PPN/PPN BM) karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP atas peneyrahan BKP dan/atau JKP wajib berbentuk elektronik. PKP dapat melakukan pembetulan atau penggantian dan pembatalan Faktur Pajak. Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender. Faktur Pajak tidak harus dibuat secara khusus atau berbeda dengan Faktur Penjualan, artinya Faktur Penjualan dapat sekaligus berfungsi sebagai Faktur Pajak. Berikut ini contoh Faktur Pajak :

206 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Saat Pembuatan Faktur Pajak (UU Nomor 42 Tahun 2009 stdd UU No. 7 Tahun 2021) Faktur Pajak harus dibuat paling lambat pada: 1) Akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP atau JKP dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP. 2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 3) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak. 4) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau. 5) Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lambat: 1) Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan BKP dan/atau JKP, atau 2) Pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum berakhirnya bulan penyerahan BKP dan/atau JKP. Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak (PER 03/PJ/2022 Pasal 12, 13, dan 14) Pembuatan faktur pajak dibuat menggunakan aplikasi e-faktur yang sudah menggunakan layanan client dekstop, web based, host to host, yang harus diperhatikan untuk PKP dalam membuat faktur harus memiliki sertifikat elektronik yang di dapat dari DJP dengan pengajuan mekanisme yang sudah dijelaskan dalam UU KUP, yang selanjutnya harus memilikiakun PKP yang telah diaktivasi dan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Permintaan dan pemberian sertifikat elektronik dilaksanakan berdasarkan PER04/PJ/2020. Dalam hal permintaan aktivasi akun ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan” a. Menyerahkan surat pemberitahuan kode aktivasi langsung kepada PKP. b. Mengirimkan password kepada PKP melalui alamat posel (email) yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Nomor Seri Faktur Pajak diperoleh berdasarkan permintaan yang disampaikan PKP secara langsung atau elektronik. NSFP hanya diberikan kepada PKP yang telah memenuhi syarat sebagai berikut: a. Memiliki kode aktivasi dan password. b. Memiliki akun PKP yang telah diaktivasi. c. Telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir sesuai dengan kewajibannya yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal PKP mengajukan permintaan NSFP. Jumlah NSFP yang diberikan kepada : 1) PKP yang baru dikukuhkan pada bulan diajukannya permintaan NSFP atau PKP yang belum pernah membuat dan melaporkan FP dalam SPT Masa PPN, yaitu sejumlah yang diminta paling banyak 75 NSFP. 2) PKP yang sebelumnya telah membuat dan melaporkan faktur pajak dalam SPT Masa PPN, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 207 a. Dalam hal faktur pajak pada 3 (tiga) masa pajak sebelumnya sama dengan atau kurang dari 75 (tujuh puluh lima) faktur pajak, yaitu sejumlah yang diminta paling banyak 75 (tujuh puluh lima). b. Dalam hal jumlah faktur pajak 3 (tiga) masa pajak sebelumnya dari 75 (tujuh puluh lima) faktur pajak, yaitu sejumlah yang diminta paling banyak 120% dari jumlah faktur pajak yang dibuat pada 3 (tiga) masa pajak sebelumnya yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Faktur Pajak berbentuk elektronik dibuat dengan menggunakan aplikasi e-faktur yang sudah disediakan dan ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, di dalam aplikasi e-faktur juga disediakan tanda tangan berbentuk elektronik. Faktur Pajak yang sudah dibuat dapat di upload paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal bulan dibuatnya faktur. Ketentuan ini berlaku untuk masa pajak 1 April 2022. (UU Nomor 42 Tahun 2009 stdd UU No.7 Tahun 2021 Pasal 14, jo. PER-03/PJ/2022) Tata Cara pembuatan faktur pajak adalah sebagai berikut : 1. Faktur Pajak dibuat oleh PKP Penjual. 2. Dibuat minimal rangkap dua (lembar pertama untuk pembeli BKP/penerima JKP dan lembar kedua untuk arsip PKP penjual). 3. Bila dibuat lembar ketiga harus disebutkan peruntukannya, misalnya untuk Kantor Pelayanan Pajak. 4. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar baik formal maupun material dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PKP. 5. Faktur Pajak paling sedikit memuat keterangan tentang (Pasal 5 PER-03/PJ/2022): c. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. d. Identitas pembeli BKP atau penerima JKP, yang meliputi: 1) Nama, alamat, dan NPWP, bagi wajib pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah. 2) Nama, alamat, dan NPWP atau NIK, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentaun peraturan perundang-undangan. 3) Nama, alamat dan paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi. 4) Nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri atau bukan merupakan subjek pajak. e. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. f.PPN yang dipungut. g. PPnBM yang dipungut. h. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur. i.Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. 6. Dalam hal rincian BKP/JKP tidak dapat ditampung dalam satu lembar Faktur Pajak maka Pengusaha dapat : a. Membuat lebih dari satu lembar Faktur Pajak dengan syarat : - Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Pada setiap lembar Faktur Pajak harus dibubuhkan tempat, tanggal, nama terang, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. - Menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama. - Khusus untuk baris harga jual/penggantian/uang muka/termin, potongan harga, uang muka yang telah diterima, dasar pengenaan pajak, dan PPN cukup diisi pada lembar Faktur Pajak yang terakhir. - Setiap lembar Faktur Pajak merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. b. Membuat satu Faktur Pajak dengan mencantumkan Nomor dan Tanggal Faktur

208 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Penjualan pada kolom Nama BKP/JKP dan Faktur Penjualan tersebut merupakan lampiran Faktur Pajak yang tidak terpisahkan. c. Faktur Pajak dapat dibuat secara gabungan untuk semua penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama 1 (satu) bulan takwim kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak (PER-24/PJ./2012 Lampiran III, PER-17/PJ/2014 lampiran II jo SE-26/PJ/2015 jo. PER-03/PJ/2022 Pasal 9 ) A. Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak. Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit, yaitu: a. 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi; b. 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status; dan c. 13 (tiga belas) digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak secara keseluruhan menjadi sebagai berikut: Penulisan Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak, harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit. Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan akan memberikan nomor seri Faktur. Pajak ke PKP sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dimulai dari Nomor Seri 001-21.00000001 untuk Faktur Pajak yang diterbitkan tanggal 1 Januari 2021. Untuk tahun 2022 akan dimulai dari nomor seri Faktur Pajak 001-22.00000001 demikian seterusnya. Contoh penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagai berikut: 010.001-21.00000001, berarti penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPNnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), Faktur Pajak Normal (bukan Faktur Pajak Pengganti), dengan nomor seri 001-21.00000001 sesuai dengan nomor seri pemberian dari Direktorat Jenderal Pajak. 011.001-21.00000001, berarti penyerahan yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan status Faktur Pajak Pengganti.Faktur Pajak Pengganti diterbitkan dengan nomor seri 001-21.00000001 sesuai dengan nomor seri Faktur Pajak yang diganti.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 209 B. Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak (PER-03/PJ/2022). 1. Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak a. Kode Transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut: - 01 : digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Kode ini digunakan dalam hal bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 04 sampai dengan kode 09. - 02 :digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah. - 03 : digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) . Pemungut PPN Lainnya selain Bendahara Pemerintah, dalam hal ini adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas, Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Badan Usaha Milik Negara atau Wajib Pajak lainnya yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN, termasuk perusahaan yang tunduk terhadap Kontrak Karya Pertambangan yang di dalam kontrak tersebut secara lex specialist ditunjuk sebagai Pemungut PPN. - 04: digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. - 05: Kode ini tidak digunakan. – Namun semenjak diberlakukannya PER-03/PJ/2022 kode faktur ini kembali digunakan untuk Penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. Pasal 9A ayat (1) UU PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. - 06 : digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPN-nya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai. Kode ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP selain jenis penyerahan pada kode 01 sampai dengan kode 04 dan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing), antara lain: a. Penyerahan yang menggunakan tarif selain 11%. b. Penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.62/KMK.03/2002 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau. c. Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar

210 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia negeri (turis asing) oleh PKP Toko Retail yang ditunjuk, terkait dengan penerbitan Faktur Pajak Khusus. - 07: digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP).Kode ini digunakan atas Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP), berdasarkan peraturan khusus yang berlaku, antara lain: - Ketentuan yang mengatur mengenai Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri. - Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPTE) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (KB). - Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat. - Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. - Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional. - Ketentuan yang mengatur mengenai Toko Bebas Bea. - Ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati Di dalam Negeri. - Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan Atas dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. - Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas. - Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. - 08: digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas Dibebaskan dari pengenaan PPN. Kode ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain:

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 211 a. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. b. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. c. Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya - 09: digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP. b. Penyerahan yang menggunakan Kode Transaksi '01' adalah penyerahan yang terutang PPN dan PPN-nya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang jenis penyerahannya tidak termasuk dalam kategori: - Penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain (Kode 04). - Penyerahan lainnya dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) (Kode 06), dan/atau. - penyerahan Aktiva Pasal 16D (Kode 09). c. Penyerahan yang menggunakan Kode Transaksi '02' atau '03' adalah penyerahan kepada Pemungut PPN yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN, termasuk atas penyerahan dalam kategori: - Penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain (Kode 04). - Penyerahan lainnya dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) (Kode 06), dan/atau. - Penyerahan-Aktiva Pasal 16D (Kode 09). d. Dalam hal atas penyerahan kepada Pemungut PPN, PPN yang terutang dikecualikan dari pemungutan oleh Pemungut PPN, maka kode transaksi yang digunakan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas. e. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN tetap menggunakan Kode Transaksi '07' atau '08', termasuk penyerahan kepada Pemungut PPN. 2. Tata Cara Penggunaan Kode Status pada Faktur Pajak a. Kode Status, diisi dengan ketentuan sebagai berikut: 1) 0 (nol) untuk status normal; 2) 1 (satu) untuk status penggantian. b. Dalam hal diterbitkan Faktur Pajak pengganti ke-2, ke-3, dan seterusnya, maka Kode Status yang digunakan Kode Status '1'. 3. Tata Cara Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak a. Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 11 (sebelas) digit nomor urut yang dipisahkan oleh 2 (dua) digit tahun penerbitan. b. Nomor Seri Faktur Pajak diberikan dalam bentuk blok nomor dengan jumlah sesuai permintaan PKP. Contoh: PKP meminta 100 Nomor Seri Faktur Pajak, maka Nomor Seri Faktur

212 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa: - 900.21.00000001 s.d. 900.21.00000100; - 900.21.99999901 s.d. 901.21.00000000; - 900.21.99999999 s.d. 901.21.00000098, dan sebagainya. c. Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan yang tertera dalam Nomor Seri Faktur Pajak. C. Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak Dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak 1. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 2. Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk membuat Faktur Pajak pada tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan Kode Tahun yang tertera pada Nomor Seri Faktur Pajak tersebut. Contoh: - PKP A menerima Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tertanggal 10 November 2021 dengan Nomor Seri Faktur Pajak 004-21.00000001. - Dengan demikian, PKP A hanya dapat menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut untuk membuat Faktur Pajak tanggal 10 November 2021 atau tanggal setelahnya dalam Tahun 2021. - PKP A dilarang menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut untuk membuat Faktur Pajak sebelum tanggal 10 November 2021. 3. Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. Contoh: - PKP A menerima Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tertanggal 10 November 2021 dengan Nomor Seri Faktur Pajak 004-21.00000001. - PKP A menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut di atas untuk pembuatan Faktur Pajak tertanggal 1 November 2021. 1 Jan 2021 1 Nov 2021 10 Nov 2021 31 Des 2021 0------------------------------0----------------------------0-------------------------------FakturPajak dibuat Tanggal Suratoleh PKP A Pemberian NSFP l l l l ---------------- ------------- ------------- \ / Periode penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak Ketentuan terkait contoh di atas adalah: a. Pasal 1 angka 8 PER-24/PJ/2012 dan perubahannya : Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 213 Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. b. Pasal 1 angka 9 PER-24/PJ/2012 dan perubahannya : Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP A telah mencantumkan keterangan berupa tanggal pembuatan Faktur Pajak yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya. Tanggal pembuatan Faktur Pajak yang sebenarnya atau sesungguhnya dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut baru dapat dilakukan oleh PKP A paling cepat tanggal 10 November 2021.Dengan demikian, Faktur Pajak yang telah dibuat oleh PKP A dengan tanggal 1 November 2021 tersebut merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. 4. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan bagi PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 5. Terbatas hanya untuk Faktur Pajak Tidak Lengkap sebagaimana dimaksud pada angka 3, PKP diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Terhadap Faktur Pajak Tidak Lengkap tersebut dilakukan pembatalan Faktur Pajak; b. Dibuat Faktur Pajak baru dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Faktur Pajak Tidak Lengkap yang telah dibatalkan tersebut; c. Tanggal Faktur Pajak yang baru dibuat tersebut tidak boleh mendahului (sebelum) tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak yang bersangkutan. Contoh: - PKP A menerima Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tertanggal 10 November 2021 dengan Nomor Seri Faktur Pajak 004-21.00000001. - PKP A membuat Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri 010.004- 21.00000001 dengan tanggal Faktur Pajak 1 November 2021. - Hal-hal yang dapat dilakukan oleh PKP A adalah: • Faktur Pajak tanggal 1 November 2021 dengan Nomor Seri 010.004- 21.00000001 dibatalkan. • PKP A membuat Faktur Pajak yang baru dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama yaitu 010.004-21.00000001 dengan tanggal Faktur Pajak tanggal 10 November 2021 atau tanggal setelahnya dalam tahun 2021. 6. Dalam hal Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5 ternyata diketahui bahwa saat seharusnya Faktur Pajak tersebut dibuat adalah pada tanggal 1 November 2021, maka Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dibuat tidak tepat waktu oleh Pengusaha Kena Pajak.

214 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 7. Dalam hal Faktur Pajak yang tidak tepat waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibuat setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, PKP dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak. 8. Pembatalan dan pembuatan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6 dapat dilakukan sepanjang Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi. 9. Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya namun dibuat tidak tepat waktu oleh PKP sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 10. Direktorat Jenderal Pajak hanya dapat memberikan Nomor Seri Faktur Pajak dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan sesuai dengan tahun diberikannya Nomor Seri Faktur Pajak tersebut. Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran (PER-58/PJ/2010) Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang selanjutnya disebut PKP PE adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut : a. melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya. b. dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang, dan c. pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan Barang Kena Pajak atau pembeli langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya. PKP PE wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh PKP PE paling sedikit harus memuat keterangan: a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak. b. Jenis Barang Kena Pajak yang diserahkan. c. Jumlah Harga Jual yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya Pajak Pertambahan Nilai dicantumkan secara terpisah. d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; dan e. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak. Faktur Pajak berupa: a. Bon kontan, b. Faktur penjualan, c. Segi cash register, d. Karcis, e. Kuitansi, atau f. Tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis g. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan PKP PE. Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh PKP PE.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 215 h. Kode dan nomor seri Faktur Pajak dapat berupa nomor nota, kode nota, atau ditentukan sendiri oleh PKP PE. i. Faktur Pajak dibuat paling sedikit dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masingmasing sebagai berikut : - Lembar ke-1 : disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak.. - Lembar ke-2 : untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak. j. Faktur Pajak dianggap telah dibuat dalam 2 (dua) rangkap atau lebih dalam hal Faktur Pajak tersebut dibuat dalam 1 (satu) lembar yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong. k. Lembar ke-2 Faktur Pajak dapat berupa rekaman Faktur Pajak dalam bentuk media elektronik yaitu sarana penyimpanan data, antara lain: diskette, Digital Data Strorage (DDS) atau Digital Audio Tape (DAT) dan Compact Disc (CD). Faktur Pajak Pengganti (PER-24/PJ/2012 lampiran VI j.o PER-17/PJ/2014) Tata cara penggantian faktur pajak yang cacat, rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan 1) Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau atas kemauan sendiri, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat Faktur Pajak Pengganti terhadap Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan. 2) Pembetulan Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti. 3) Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak yang biasa sesuai dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah ditetapkan pada Lampiran III PER-24/PJ/2012. 4) Faktur Pajak Pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah dalam penulisan atau salah dalam pengisian tersebut. 5) Pada Faktur Pajak Pengganti dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti tersebut. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat cap tersebut seperti pada kolom berikut. Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti dapat diisi dengan cara manual. Faktur Pajak yang diganti Kode dan Nomor Seri Tanggal : : ............................................. : ............................................. 6) Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut. 7) Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada : a) Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti, dengan mencantumkan nilai setelah penggantian;dan

216 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia b) Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak Pengganti tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN dan PPNBM, untuk menjaga urutan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak. 8) Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak sebagaimana dimaksud di atas, harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan. Tata Cara Penggantian Faktur Pajak Hilang (PER-24/PJ/2012 lampiran VI) Pengusaha Kena Pajak Penjual atau Pemberi Jasa Kena Pajak a. Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy dari Faktur Pajak yang hilang kepada Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dengan tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan dan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan. b. Berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak membuat copy dari arsip Faktur Pajak yang disimpan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak, untuk dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan. Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu : - Lembar ke-1 : diserahkan ke Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak melalui Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak. - Lembar ke-2 : arsip Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. c. Legalisasi diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan setelah meneliti asli arsip Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak tersebut. d. Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan wajib melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak yang dilaporkan hilang tersebut sudah dilaporkan sebagai Pajak Keluaran. Pengusaha Kena Pajak Pembeli atau Penerima Jasa Kena Pajak a. Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy dari Faktur Pajak yang hilang kepada Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dengan tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan dan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan. b. Berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat copy dari arsip Faktur Pajak yang disimpan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak, untuk dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan. Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu:

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 217 - Lembar ke-1 : diserahkan ke Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak melalui Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak. - Lembar ke-2 : arsip Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. c. Legalisasi diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan setelah meneliti asli arsip Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak tersebut. d. Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan wajib melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak yang dilaporkan hilang tersebut sudah dikreditkan sebagai Pajak Masukan. Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak (PER-24/PJ/2012 lampiran VI) 1) Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak tersebut harus dibatalkan. 2) Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi. 3) Faktur Pajak yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut. 4) Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur Pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari Faktur Pajak yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Pembeli dikukuhkan. 5) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM. 6) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka Pengusaha Kena Pajak penjual harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM. 7) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Pembeli telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak Pembeli harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.

218 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak (PER-10/PJ/2010, PER-67/PJ/2010, PER-27/PJ./2011, PER-33/PJ/2014, PER13/PJ/2019 pasal 2) Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah: a. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu. b. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi. c. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (airway bill), atau delivery bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri; d. Nota penjualan jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan. e. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik. f. Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan air minum. g. Bukti tagihan (trading confirmation) atas penyerahan JKP oleh perantara efek. h. Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan. i. Dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (dokumen CK1). j. Pemberitahuan Ekspor Barang yang dilampiri Nota Pelayanan Ekspor, invoice dan bill of lading atau airway bill yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut, untuk ekspor BKP. k. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud, untuk ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud. l. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dilampiri dengan SSP, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP. m. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean, surat penetapan pabean, atau surat penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PIB tersebut, untuk impor BKP dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. n. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dengan melampirkan tagihan dan rincian berupa jenis dan nilai BKP Tidak Berwujud atau JKP serta nama dan alamat penyedia BKP Tidak Berwujud atau JKP. o. SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan kutipan Risalah Lelang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SSP tersebut; dan p. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan: 1)Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran BKP; atau

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 219 2)Invoice atau kontrak, untuk penyerahan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud. PIB meliputi dari: a. Pemberitahuan Impor Barang. b. Pemberitahuan Impor Barang Khusus. c. Pemberitahuan atas Barang Pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Customs Declaration). d. Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat. e. Pemberitahuan Penyelesaian Barang asal Impor yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). f. Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat. g. Surat penetapan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak atas barang kiriman; dan h. PIB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak paling sedikit harus memuat : a. Nama, alamat, dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan. b. Dasar Pengenaan Pajak; dan c. Jumlah PPN yang dipungut kecuali dalam hal ekspor. Nota Retur Atas BKP Yang Dikembalikan Dan JKP Yang Dibatalkan (UU Nomor 42 Tahun 2009 jo. PMK No. 65/PMK.03/2010) Pengembalian Barang Kena Pajak (Retur BKP) adalah pengembalian Barang Kena Pajak baik sebagian maupun seluruhnya oleh Pembelian Barang Kena Pajak. Pembatalan Jasa Kena Pajak (Retur JKP) adalah pembatalan seluruhnya atau sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan oleh pihak penerima Jasa Kena Pajak. Retur Mengurangi PPN/Harta/Biaya (UU Nomor 42 Tahun 2009 jo. 65/PMK.03/2010) Pengembalian BKP Dalam hal Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan (retur) oleh Pembeli, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut dapat mengurangi Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual dan mengurangi: a. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak Pembeli, dalam hal Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan telah dikreditkan. b. Biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli, dalam hal pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut, atau c. Biaya atau harta bagi Pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut. Pengembalian Barang Kena Pajak dianggap tidak terjadi dalam hal Barang Kena Pajak yang dikembalikan diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya.

220 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Pembatalan JKP Dalam hal Jasa Kena Pajak yang diserahkan ternyata dibatalkan, baik sebagian maupun seluruhnya oleh Penerima Jasa, Pajak Pertambahan Nilai dari Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut mengurangi Pajak Keluaran yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena Pajak dan mengurangi: a. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak Penerima Jasa, dalam hal Pajak Masukan atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan telah dikreditkan; b. biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak Penerima Jasa, dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau c. biaya atau harta bagi Penerima Jasa yang bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut. Saat Retur(UU Nomor 42 Tahun 2009 jo. 65/PMK.03/2010) 1) Saat Pengembalian Barang Kena Pajak adalah saat Barang Kena Pajak tersebut dikembalikan oleh Pembeli. 2) Saat Pembatalan Jasa Kena Pajak adalah saat dilakukannya pembatalan seluruhnya atau sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan oleh pihak Penerima Jasa. Tata Cara Pembuatan Nota Retur (UU Nomor 42 Tahun 2009 jo. PMK No. 65/PMK.03/2010) Pengembalian BKP 1) Dalam hal terjadi Pengembalian Barang Kena Pajak, Pembeli harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual. 2) Nota retur paling sedikit harus mencantumkan: 3) Nota retur harus dibuat pada saat Barang Kena Pajak dikembalikan - Nomor urut nota retur. - Nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan. - Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli. - Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Penjual. - Jenis barang, jumlah harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan. - Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan. - Tanggal pembuatan nota retur; dan - Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur. 3) Bentuk dan ukuran nota retur dibuat sesuai dengan kebutuhan administrasi Pembeli. 4) Nota retur dibuat paling sedikit dalam rangkap 2 (dua) yaitu: - Lembar ke-1: untuk Pengusaha Kena Pajak Penjual. - Lembar ke-2: untuk arsip Pembeli. 5) Dalam hal Pembeli bukan Pengusaha Kena Pajak, nota retur dibuat paling sedikit dalam rangkap 3 (tiga), dan lembar ke-3 harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pembeli terdaftar. 6) Pengembalian Barang Kena Pajak dianggap tidak terjadi dalam hal:

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 221 • Nota retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2). • Nota retur tidak dibuat pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikembalikan sesuai dengan ketentuan pada angka 3). • Nota retur tidak disampaikan sebagaimana dimaksud angka 7). Pembatalan JKP 1) Dalam hal terjadi pembatalan penyerahan Jasa Kena Pajak, Penerima Jasa harus membuat dan menyampaikan nota pembatalan kepada Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena Pajak. 2) Nota pembatalan paling sedikit harus mencantumkan: - Nomor nota pembatalan. - Nomor, kode seri dan tanggal Faktur Pajak dari Jasa Kena Pajak yang dibatalkan. - Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Penerima Jasa. - Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena Pajak. - Jenis jasa dan jumlah penggantian Jasa Kena Pajak yang dibatalkan. - Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan. - Tanggal pembuatan nota pembatalan; dan - Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota pembatalan. 3) Nota pembatalan harus dibuat pada saat Jasa Kena Pajak dibatalkan. 4) Bentuk dan ukuran nota pembatalan dibuat sesuai dengan kebutuhan administrasi Pembeli. 5) Nota pembatalan dibuat paling sedikit dalam rangkap 2 (dua) yaitu: a. lembar ke-1: untuk Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena Pajak. b. lembar ke-2: untuk arsip Penerima Jasa. 6) Dalam hal Penerima Jasa bukan Pengusaha Kena Pajak, nota pembatalan dibuat paling sedikit dalam rangkap 3 (tiga), dan lembar ke-3 harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Penerima Jasa terdaftar 7) Pembatalan Jasa Kena Pajak dianggap tidak terjadi dalam hal: a. nota pembatalan tidak selengkapnya mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada angka (2); b. nota pembatalan tidak dibuat pada saat Jasa Kena Pajak dibatalkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (3); atau c. nota pembatalan tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka(7). Pelaporan Nota Retur dalam SPT Masa PPN 1) Pengurangan Pajak Keluaran atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual dan/atau Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena Pajak dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya Pengembalian Barang Kena Pajak atau Pembatalan Jasa Kena Pajak 2) Pengurangan Pajak Masukan, pengurangan harta, atau pengurangan biaya, oleh Pembeli atau Penerima Jasa dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak atau Pembatalan Jasa Kena Pajak . 3) Nota Retur yang dibuat oleh pembeli dan yang diterima oleh Pengusaha Kena Pajak penjual harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN, agar dapat mengurangi PPN/PPNBM yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN sebelumnya 4) Pengurangan PPN dan PPNBM oleh PKP penjual dilakukan dalam Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dibuatnya Nota Retur.

222 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 5) Dalam hal Nota Retur belum dapat diperhitungkan dalam Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dibuatnya Nota Retur, maka Nota Retur dapat diperhitungkan oleh PKP penjual dalam Masa Pajak diterimanya Nota Retur tersebut. 6) Pengurangan PPN dan PPnBM, harta, atau pengurangan biaya oleh pembeli dilakukan dalam Masa Pajak dibuatnya Nota Retur.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 223

224 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 9. Pemungut PPN Pemungut PPN Pemungut PPN terdiri dari: a. Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, yang dananya dari APBN/APBD. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dalam hal pembeli BKP/JKP adalah Pemungut PPN tersebut di atas, PPN yang terutang tidak dipungut oleh PKP Penjualnya, melainkan harus dipungut dan disetor langsung ke kas negara oleh Pemungut PPN. b. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara c. Kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak dan gas bumi. d. Kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi. e. Badan Usaha Milik Negara. f. Badan Usaha Tertentu Badan Usaha Milik Negara (PMK No.85/PMK.03/2012 jo. PMK No.136/PMK.03/2012) Sejak tanggal 1 Juli 2012 Badan Usaha Milik Negara ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Badan Usaha Milik Negara dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Badan Usaha Milik Negara. Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh Badan Usaha Milik Negara adalah sebesar 11% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Badan Usaha Milik Negara dalam hal : 1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; 2. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; 3. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero); 4. Pembayaran atas rekening telepon; 5. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau 6. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Badan Usaha Milik Negara.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 225 Faktur Pajak sebagaimana dimaksud diatas harus dibuat pada saat : 1. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak; 2. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau 3. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Badan Usaha Milik Negara wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Badan Usaha Milik Negara wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha Milik Negara terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Ruang Lingkup Pemungutan (KEP-382/PJ/2002) 1. Pemungut PPN wajib memungut, menyetor, dan melapor PPN dan PPN BM atas : a. Penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP Rekanan. b. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. c. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 2. PPnBM hanya dipungut dalam hal PKP Rekanan adalah pabrikan dari BKP yang tergolong mewah. 3. Penyerahan JKP oleh Instansi Pemerintah yang pembayarannya melalui KPKN atau Bendaharawan Pemerintah tidak dipungut PPN sepanjang pembayaran tersebut berasal dari APBN atau APBD dan Instansi Pemerintah yang menyerahkan JKP memasukkan pembayaran yang diterima ke dalam mata anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Instansi Pemerintah tersebut. 4. Atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Instansi Pemerintah yang berkedudukan sebagai PKP kepada Badan-badan tertentu, PPN yang terutang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Bendaharawan Instansi Pemerintah tersebut. 5. Badan-badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 adalah PERTAMINA, Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang minyak, gas bumi, panas bumi, dan Pertambahan Umum lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk Bank Pemerintah dan Daerah, dan Bank Indonesia. 6. Pemungut PPN tidak perlu memungut PPN dan PPNBM atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh bukan PKP. 7. Pemungut PPN wajib memberitahukan kepada Kepala KPP dalam bentuk daftar yang berisi nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nilai transaksi, nomor dan tanggal Faktur Penjualan atau dokumen yang sejenis, apabila terjadi transaksi dengan rekanan yang bukan PKP dan daftar tersebut dilampirkan pada SPT Masa Bagi Pemungut PPN. 8. Dalam hal pemungut melakukan transaksi dengan rekanan yang belum berstatus sebagai PKP dan diketahui telah memenuhi syarat sebagai PKP, seperti melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang telah melebihi batasan Pengusaha Kecil, maka rekanan yang bersangkutan diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan transaksi.

226 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Saat Pemungutan, Cara Pemungutan, dan Saat Pelaporan PPN oleh Pemungut PPN (KEP-382/PJ/2002) Saat Pemungutan Saat pemungutan adalah pada saat dilakukannya pembayaran oleh Pemungut PPN kepada PKP Rekanan. Cara Pemungutan a. Pemungutan dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan PKP Rekanan. b. Khusus untuk KPKN, pemungutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan cara pemotongan langsung dari tagihan PKP Rekanan pada SPM yang bersangkutan. Saat Penyetoran a. Untuk KPKN, saat pencatatan penyetoran PPN dan PPN BM dilakukan pada saat pembayaran oleh KPKN kepada PKP Rekanan. b. Untuk Bendaharawan Pemerintah Penyetoran PPN dan PPN BM kepada Bank Persepsi atau Kantor Pos dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah bulan terjadinya pembayaran tagihan. c. Dalam hal saat penyetoran jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran yang Tidak Dipungut PPN dan/atau PPNBM (KEP-382/PJ/2002) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal : a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. b. Pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh Real Estateatau Industrial Estat(Lamp KEP-382/PJ./2002). c. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. d. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh P.T. PERTAMINA (Persero). e. Pembayaran atas rekening telepon. f. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau g. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 227 Dasar Pemungutan (KEP-382/PJ/2002) Dasar Pemungutan PPN dan PPN BM adalah jumlah pembayaran baik dalam bentuk uang muka, pembayaran sebagian, atau pembayaran seluruhnya yang dilakukan oleh Pemungut PPN kepada PKP Rekanan. dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Pemungut PPN tersebut di atas termasuk PPN dan PPN BM yang terutang tanpa memperhatikan apakah dalam kontrak menyebutkan ketentuan pemungutan PPN dan atau PPN BM maupun tidak. Jumlah PPN dan atau PPNBM yang Dipungut (KEP-382/PJ/2002) 1. PPN a. Dalam hal penyerahan BKP dan atau JKP yang hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran. b. Contoh: - Jumlah pembayaran Rp. 11.000.000,00 - PPN yang dipungut Rp. 1.000.000,00 10/110 X Rp. 11.000.000,00 - Yang dibayarkan kepada PKP Rekanan Rp. 10.000.000,00 (Rp. 11.000.000,00-Rp. 1.000.000,00) 2. PPnBM a. Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah, maka disamping terutang PPN juga terutang PPN BM. b. PPN yang harus dipungut adalah: 10 [110 + (tarif PPN BM X 100)] X jumlah pembayaran c. PPN BM yang harus dipungut adalah: Tarif PPN BM X 100 [110 + (tarif PPN BM X 100)] X jumlah pembayaran d.Contoh: Dalam hal terutang PPN BM sebesar 20%, maka jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut adalah: - Jumlah pembayaran Rp. 13.000.000,00 - Jumlah PPN yang dipungut : Rp. 1.000.000,00 (10/130 x Rp 13.000.000,00) - Jumlah PPN BM yang dipungut : Rp. 2.000.000,00 (20/130 x Rp 13.000.000,00) - Jumlah yang dibayarkan kepada PKP RekanaRp. 10.000.000,00 (Rp 13.000.000,00 - Rp 1.000.000,00 - Rp 2.000.000,00) Badan Usaha Tertentu (KMK No. 37/KMK.03/2015) Sejak tanggal 1 April 2015, Badan usaha tertentu ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Badan usaha tertentu meliputi: a. Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada badan usaha milik negara lainnya;

228 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia b. badan usaha yang bergerak di bidang pupuk, yang telah dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah yaitu*: 1. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, 2. PT Petrokimia Gresik, 3. PT Pupuk Kujang, 4. PT Pupuk Kalimantan Timur, dan 5. PT Pupuk Iskandar Muda; c. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara yaitu*: 1. PT Telekomunikasi Selular 2. PT Indonesia Power 3. PT Pembangkitan Jawa-Bal 4. PT Semen Padang 5. PT Semen Tonasa 6. PT Elnusa Tbk 7. PT Krakatau Wajatama 8. PT Rajawali Nusindo 9. PT Wijaya Karya Beton Tbk 10. PT Kimia Farma Apotek 11. PT Badak Natural Gas Liquefaction 12. PT Kimia Farma Trading & Distribution 13. PT Tambang Timah 14. PT Terminal Petikemas Surabaya 15. PT Indonesia Comnets Plus 16. Bank Syariah Mandiri 17. Bank BRI Syariah, dan 18. Bank BNI Syariah. *Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam hal badan usaha tertentu tidak lagi dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara, badan usaha tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh badan usaha tertentu adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dalam hal atas penyerahan Barang Kena Pajak selain terutang Pajak Pertambahan Nilai juga terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang harus dipungut oleh badan usaha tertentu adalah sebesar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh badan usaha tertentu dalam hal: a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. b. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 229 Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. c. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero). d. Pembayaran atas rekening telepon. e. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau f. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 10. Fasilitas PPN PPN Dibebaskan Transaksi ini sebenarnya memenuhi syarat untuk dikenakan PPN tetapi oleh UU dibebaskan dari pengenaan PPN karena memenuhi kriteria tertentu : a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean. b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu. c. Impor Barang Kena Pajak tertentu. d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan. Konsekuensinya, PM yang tidak dapat dikreditkan tersebut akan dibebankan sebagai biaya oleh pengusaha yang bersangkutan sehingga akan masuk menjadi unsur harga jual. PPN Tidak Dipungut Transaksi ini sebenarnya memenuhi syarat untuk dikenakan PPN tetapi oleh UU dinyatakan bahwa PPN nya tidak dipungut karena memenuhi kriteria tertentu : a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean. b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu. c. Impor Barang Kena Pajak tertentu. d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut PPNdapat dikreditkan. PPN Dibebaskan atas BKP Tertentu yang Bersifat Strategis (PP No 48 Tahun 2020 jo. 268/PMK.03/2015 jo. SE - 32/PJ/2016) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari

230 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi: a. mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang; b. barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; c. jangat dan kulit mentah yang tidak disamak; d. ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; e. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan; f. pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan; g. pakan ikan; h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan i. bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan. j. Liquified natural gas Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi: a. mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang; b. barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; c. jangat dan kulit mentah yang tidak disamak; d. ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; e. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan; f. pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan; g. pakan ikan; h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 231 i. bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan; dan j. unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. luas untuk setiap hunian paling sedikit 21 m2 (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi); 2. pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 3. merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun; dan 4. batasan terkait harga jual unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan penghasilan bagi orang pribadi yang memperoleh unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. k. listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) Voltase Amper. l. Liquified natural gas. Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dapat dikreditkan. PPN Dibebaskan Atas Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan (Peraturan Menteri keuangan No. 21/PMK.011/2010) Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan. Fasilitas PPN adalah pembebasan dari pengenaan PPN atas impor Barang Kena Pajak yang bersifat strategis berupa mesin dan peralatan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan oleh pengusaha di bidang pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak. Tata cara pembebasan dari pengenaan PPN dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN dan peraturan pelaksanaannya, beserta perubahannya. PPN Dibebaskan Atas Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, Dan Buku-Buku Pelajaran (5/PMK.010/2020) Atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 1. Buku pelajaran umum yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. merupakan: a. Buku pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; atau b. Buku umum yang mengandung unsur pendidikan.

232 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Buku umum yang mengandung unsur pendidikan dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam hal memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; b. tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antar golongan; c. tidak mengandung unsur pornografi; d. tidak mengandung unsur kekerasan; dan/atau e. tidak mengandung ujaran kebencian. Dalam hal persyaratan tersebut tidak dipenuhi, penerbit dan/atau importir Buku umum wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai. Persyaratan yang tidak dipenuhi didasarkan pada putusan pengadilan. 2. Kitab suci yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 2 terdiri atas: a. Kitab suci agama Islam meliputi kitab suci Alquran, termasuk tafsir dan terjemahannya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan Juz Amma; b. Kitab suci agama Kristen Protestan meliputi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termasuk tafsir dan terjemahannya, baik secara keseluruhan maupun sebagian; c. Kitab suci agama Katolik meliputi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian; d. Kitab suci agama Hindu meliputi kitab suci Weda, Smerti, Sruti, Upanisad, Itihasa, Purana, termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian; e. Kitab suci agama Buddha meliputi kitab suci Tipitaka/Tripitaka termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian; dan f. Kitab lainnya yang telah ditetapkan sebagai kitab suci oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri dimaksud. PPN Dibebaskan Atas Penyerahan Air Bersih (PP Nomor 40 Tahun 2015) Atas penyerahan air bersih oleh pengusaha dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Air bersih yang dimaksud terdiri atas: a. air bersih yang belum siap untuk diminum; dan/atau b. air bersih yang sudah siap untuk diminum (air minum), tidak termasuk air minum dalam kemasan. Pengusaha yang melakukan penyerahan air bersih wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan air bersih tersebut wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan air bersih tidak dapat dikreditkan. PPN Dibebaskan Atas Rumah Susun Sederhana Milik (Peraturan Menteri Keuangan No. 269/PMK.010/2015) Unit hunian Rumah susun sederhana milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit/pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan:

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 233 a. luas untuk setiap hunian paling sedikit 21 m2 (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi); b. pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; c. merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun; dan d. batasan harga jualnya tidak melebihi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta diperuntukkan bagi orang pribadi dengan penghasilan tidak melebihi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan). merupakan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Rumah Susun Sederhana Milik yang dimaksud di atas merupakan bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan kamar mandi/WC dan dapur, baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal. PPN Dibebaskan atas Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan(267/PMK.010/2015, 5/PMK.010/2016, 142/PMK.010/2017) Ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, merupakan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 1. Daftar Rincian Ternak (PMK No.5/PMK.010/2016): No Komoditi Proses Jenis Barang 1. Sapi, Kerbau, Kambing/Domba, babi dan ternak lainnya - Ternak dewasa - Buntut, lidah, kikil, tulang - Hati dan jeroan lainnya (edible offal) - Tanpa diolah - Disembelih, dikuliti, dipotong,didinginkan dibekukan,dikemas/ tanpa dikemas - Digarami, direbus - Digarami, direbus - Bakalan - Ternak hidup. - Karkas dan non karkas; segar/dingin/beku - Buntut, lidah, kikil, segar/kering/dingin/beku - Hati dan jeroan, segar/kering/dingin, beku 2. Unggas (ayam, itik, puyuh dan lain-lain) - Unggas - Tanpa diolah -Disembelih, dibersihkan, utuh/potongan,bentuk segar maupun beku - Unggas hidup - Karkas dan non karkas; segar/dingin/beku, termasuk jeroan dan tulang

234 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 2. Daftar Rincian Bahan Pakan Ternak (PMK No.142/PMK.03/2017) No. Uraian Barang 1. Hydrolyzed feather meal, feather meal 2. Blood meal dari ruminansia 3. Jagung 4. Kacang Kedelai, pecah maupun tidak 5. Tepung, tepung kasar dan pellet dari ruminansia dan unggas 6. Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari gandum 7. Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari canary grass. 8. Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari tanaman polongan 9. Residu dari pembuatan pati dan residu semacam itu dari gluten jagung. 10. Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan. 11. Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai, selain tepung kedelai yang dihilangkan lemaknya yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia 12. Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji bunga matahari 13. Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak yang mengandung asam erusat rendah. 14. Bahan nabati dan sisa nabati, residu nabati dan hasil sampingannya, dalam bentuk pelet maupun tidak, dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. 15. Soya lecithin 3. Daftar Rincian Bahan Pakan Ikan (PMK No.142/PMK.03/2017): No. Uraian Barang 1. Chicken feather meal 2. Telur Artemia. 3. Blood meal dari ruminansia 4. Jagung. 5. Kacang Kedelai, pecah maupun tidak.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 235 6. Rumput laut dan ganggang dari jenis yang digunakan untuk industri pakan, segar, didinginkan atau dikeringkan. 7. Minyak hati cumi (squid liver oil) dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia 8. Squid oil dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia 9. Ragi tidak aktif, mikro-organisme bersel tunggal lainnya, mati 10. Tepung, tepung kasar dan pelet dari ruminansia dan unggas 11. Tepung, tepung kasar dan pelet dari ikan. 12. Tepung, tepung kasar dan pelet, dari krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya. 13. Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari gandum. 14. Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari beras. 15. Residu dari pembuatan pati dan residu semacam itu dari gluten jagung. 16. Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan. 17. Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai, selain tepung kedelai yang dihilangkan lemaknya, yang layak untuk dikonsumsi manusia. 18. Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak yang mengandung asam erusat rendah. 19. Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak lainnya. PPN Dibebaskan Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan, Dan/Atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil Dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor (Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.04/2019) Terhadap impor dan/atau pemasukan yang dilakukan oleh IKM atau Konsorsium KITE dapat diberikan fasilitas KITE IKM berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM. IKM atau Konsorsium KITE yang diberikan fasilitas KITE IKM tersebut, juga dapat diberikan fasilitas pembebasan mesin, berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan Mesin dengan ketentuan sebagai berikut: a. tujuan penggunaan untuk pengembangan industri dalam bentuk perluasan (diversifikasi) hasil produksi, modernisasi, rehabilitasi, untuk tujuan peningkatan kapasitas produksi dari perusahaan atau pabrik yang telah ada; dan b. Mesin dimaksud dalam jangka waktu paling kurang dari 2 (dua) tahun wajib digunakan untuk proses produksi. IKM atau Konsorsium KITE yang diberikan fasilitas KITE IKM tersebut, juga dapat

236 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia diberikan fasilitas pembebasan Barang Contoh, berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan Barang Contoh dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Barang Contoh digunakan dengan tujuan untuk menunjang kegiatan proses produksi yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor. 2. Kriteria dan ketentuan lain terkait fasilitas pembebasan Barang Contoh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mengatur mengenai, pembebasan bea masuk untuk impor Barang Contoh; dan 3. Ketentuan jumlah Barang Contoh yang diberikan fasilitas pembebasan dapat ditentukan lain oleh Kepala Kantor Pabean berdasarkan pertimbangan manajemen risiko dan memperhatikan tingkat kewajaran Fasilitas sebagaimana dimaksud diberikan kepada: a. industri kecil atau industri menengah; b. badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM; c. IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra; atau d. koperasi,setelah ditetapkan sebagai IKM atau Konsorsium KITE. PPN Tidak Dipungut Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk (PMK No. 198/PMK.010/2019) Atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk tetap dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menyimpang dari ketentuan tersebut, atas impor sebagian Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk adalah: a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; b. barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia; c. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau barang untuk kepentingan penanggulangan bencana alam; d. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam; e. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; f. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya; g. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; h. barang pindahan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di luar negeri sekurangkurangnya selama 1 (satu) tahun, sepanjang barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan mendapat rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia setempat; i. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 237 j. barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; k. perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan Negara; l. barang impor sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor sementara; m. barang yang dipergunakan untuk: 1. kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi meliputi eksplorasi dan eksploitasi; atau 2. kegiatan penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang meliputi Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE), eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan n. dihapus; o. barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor; p. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian, kemudian diimpor kembali; q. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat; r. bahan terapi manusia, pengelompokan darah dan bahan penjenisan jaringan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat; s. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang mendapat fasilitas impor untuk tujuan ekspor; t. barang dan bahan atau mesin yang diimpor oleh industri kecil dan menengah atau konsorsium untuk industri kecil dan menengah dengan menggunakan fasilitas impor untuk tujuan ekspor; u. barang dalam rangka Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh Kontraktor Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan ketentuan sebagai berikut: 1. kontraknya ditandatangani sebelum tahun 1990; 2. kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dalam rangka Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; 3. kontraknya tidak mencantumkan ketentuan mengenai jangka waktu pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk; dan 4. barang impornya merupakan Barang Milik Negara. PPN Dibebaskan Atas Impor Barang dalam Rangka Kontrak Karya Atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.04/2019) Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang dalam rangka KK dan PKP2B hanya dapat diberikan kepada Kontraktor yang kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai pemberian pembebasan dan jangka waktu pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang dalam rangka KK dan PKP2B. Pemenuhan kewajiban kepabeanan atas impor barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, dilaksanakan di Kantor Pabean tempat pemasukan barang yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan.

238 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif, dan batubara. Perjanjian Kerjasama/Karya Penguasaan Pertambangan Batu Bara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian kerjasama/karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan kontraktor untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan batubara. Kontrator Kontrak Karya atau Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut kontraktor, adalah badan usaha yang melakukan pengusahaan pertambangan mineral atau batubara, baik dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Impor barang yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib membayar bea masuk dan/atau dipungut Pajak Pertambahan Nilai. dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure)dokumen invoice yang telah disetujui oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau pejabat yang ditunjuk; dan surat keterangan dari instansi berwenang yang dilampiri dengan bukti yang mendukung keadaan kahar (force majeure) dapat dipergunakan sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).. PPN Tidak Dipungut Atas Penyerahan Anode Slime (PP No. 106 Tahun 2015 jo. PMK No. 56/PMK.03/2016) Atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis berupa anode slime kepada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang pengolahan anode slime menjadi emas batangan, diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Anode slime tersebut adalah berupa lumpur anoda sebagai produk samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang mineral logam tembaga, dengan tujuan akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan produk utama berupa emas batangan. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan anode slime wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan harus diberikan cap atau diberikan keterangan “PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI DENGAN PP NOMOR 106 TAHUN 2015“. Pajak masukan yang dibayar sehubungan dengan penyerahan anode slime yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan. PPN Tidak Dipungut Atas Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu (PP No 69 Tahun 2015, 193/PMK.03/2015, S - 246/PJ.02/2016) Pemberian fasilitas tidak dipungut PPN atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu dan/atau penyerahan jasa terkait alat angkutan tertentu berdasarkan Pasal 16B UU PPN dan penjelasannya adalah untuk mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara dan menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memadai untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari ancaman eksternal maupun internal. SKTD harus dimiliki oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Wajib Pajak, sebelum impor atau penyerahan alat angkutan tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu. Terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan SKTD yang berlaku sampai dengan 31

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 239 Desember tahun berkenaan dengan dilampiri RKIP, tidak dapat diterbitkan SKTD kembali apabila SKTD yang telah diterbitkan masih berlaku. Kriteria bahwa Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan/atau Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, sesuai dengan kewajiban perpajakannya, harus tetap memperhatikan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP. Contoh permohonan SKTD yang diajukan pada bulan Maret 2016 maka kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disyaratkan adalah untuk Tahun Pajak 2013 dan Tahun Pajak 2014. Alat angkutan tertentu yang diimpor oleh atau diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yang dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN adalah komponen atau bahan yang digunakan untuk pembuatan: 1. kereta api; 2. suku cadang; 3. peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; serta 4. prasarana perkeretaapian, yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum. Terkait penerbitan SKTD dan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015: 1) dalam hal Wajib Pajak telah menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan, pembetulan Surat Pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2017, tindakan penagihan atas Surat Tagihan Pajak terkait ditangguhkan; 2) oleh karena itu, dalam penelitian permohonan SKTD oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, sepanjang kriteria yang lain terkait kepatuhan perpajakan terpenuhi, maka Wajib Pajak tersebut dianggap memenuhi kriteria kepatuhan perpajakan. 12. PPNUntuk Kawasan Berikat PPN dan PPnBM Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) tidak dipungut atas: a. pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut; b. pemasukan kembali barang dan Hasil Produksi Kawasan Berikat dalam rangka subkontrak dari Kawasan Berikat lain atau perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat; c. pemasukan kembali mesin dan/atau cetakan (moulding) dalam rangka peminjaman dari Kawasan Berikat lain atau perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat; d. pemasukan Hasil Produksi Kawasan Berikat lain, atau perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean yang Bahan Baku untuk menghasilkan hasil produksi berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, untuk diolah lebih lanjut oleh Kawasan Berikat; e. pemasukan hasil produksi yang berasal dari Kawasan Berikat lain, atau perusahaan

240 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia di tempat lain dalam daerah pabean yang Bahan Baku untuk menghasilkan hasil produksi tersebut berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, yang semata-mata akan digabungkan dengan barang Hasil Produksi Kawasan Berikat untuk diekspor;atau f. pemasukan pengemas dan alat bantu pengemas dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat untuk menjadi satu kesatuan dengan Hasil Produksi Kawasan Berikat. Dalam hal pemasukan Barang (bukan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat dan berkaitan dengan kegiatan produksi) yang berasal dari bukan pengusaha kena pajak dan/atau bukan termasuk penyerahan barang kena pajak terhadap barang dimaksud tidak dikenai PPN atau PPN dan PPNBM, serta tidak diterbitkan faktur pajak. Barang tersebut berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Berikat dari: a. tempat lain dalam daerah pabean; b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya; c. Kawasan Bebas; d. kawasan ekonomi khusus; dan/atau e. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah. Barang yang dimaksud di atas meliputi: t. barang yang dipergunakan sebagai Bahan Baku, Bahan Penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, barang contoh, Barang Modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan/atau untuk keperluan penelitian dan pengembangan perusahaan pada Kawasan Berikat; u. barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan dengan Hasil Produksi; v. barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara; w. Hasil Produksi yang dimasukkan kembali; dan/atau x. Hasil Produksi Kawasan Berikat lain. Terhadap pemasukan barang ke Kawasan Berikat pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak: - wajib membuat faktur pajak dan harus dibuktikan dengan dokumen pemberitahuan pabean. Faktur pajak harus diberikan keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI PP TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT". - tidak dapat menggunakan faktur pajak gabungan, dan - menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang terkait dengan pemasukan barang ke Kawasan Berikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 241 BAB 11 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

242 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 1. Pengantar Istilah Penting dalam UU PBB (UU Nomor 12 Tahun 1985 jo. UU Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 1) 1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. 2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. 3. Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti. 4. Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang-undang ini. 5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. 2. Objek Pajak Objek Pajak (UU Nomor 12 Tahun 1985jo. UU Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 2 ayat (1)) Yang menjadi objek pajak adalah Bumi dan Bangunan. Pengertian Bumi (UU Nomor 12 Tahun 1985jo. UU Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 1) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Pengertian Bangunan (UU Nomor 12 Tahun 1985jo. UU Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 1) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah 1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. 2. Jalan tol 3. Kolam renang 4. Pagar mewah 5. Tempat olahraga 6. Galangan papal, dermaga 7. Taman mewah 8. Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak 9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009) 1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 2. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 243 a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. b.Jalan tol c. Kolam renang d. Pagar mewah e. Tempat olahraga f. Galangan kapal, dermaga g. Taman mewah h.Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan i. Menara 3. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang: a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Klasifikasi Bumi dan Bangunan (Penjelasan UU Nomor 12 Tahun 1985jo. UU Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 2 ayat (1)) Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terhutang. Klasifikasi objek PBB diatur oleh Menteri Keuangan.Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: a. Letak. b. Peruntukan. c. Pemanfaatan. d. Kondisi lingkungan dan lain-lain. Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut : a. Bahan yang digunakan. b. Rekayasa. c. Letak. d. Kondisi lingkungan dan lain-lain. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (UU Nomor 12 Tahun 1985jo. UU Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 1jo. PMK No. 186/PMK.03/2019Pasal 1) Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat

244 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Yang dimaksud dengan : 1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. 2. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. 3. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat atas nama Menteri Keuangan menetapkan NJOP setiap tahun untuk masing-masing: a. Kabupaten/kota. b. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam hal terdapat lebih dari satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam satu kabupaten/kota, atau c. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk ditunjuk. Pedoman untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (UU Nomor 12 Tahun 1985jo. UU Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 6 (2)jo. PMK No. 186/PMK.03/2019Pasal 2) Dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak, masing-masing objek pajak bumi dan bangunan memiliki kriteria tersendiri. Untuk itu objek pajak dapat dikelompokan menjadi beberapa sektor : 1. Objek pajak PBB Sektor Perkebunan meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan perkebunan. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.03/2019 Pasal 14. 2. Objek pajak PBB Sektor Perhutanan meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan perhutanan.Pennetuan Nilai Jual Objek Pajak didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.03/2019 Pasal 15. 3. Objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan minyak dan/atau gas bumi. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.03/2019 Pasal 17. 4. Objek pajak PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.03/2019 Pasal 19. 5. Objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan mineral atau batubara. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.03/2019 Pasal 21. 6. Objek pajak PBB Sektor Lainnya meliputi bumi dan/atau bangunan selain objek pajak PBB Sektor Perkebunan, objek pajak PBB Sektor Perhutanan, objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, objek pajak PBB Sektor Pertambangan