Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 295 • Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, apabila jumlah pajak yang dibayar temyata lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terhutang. • Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terhutang. 4. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan, permohonan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan serta Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 5. Kelebihan pembayaran BPHTB diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak, baik di pusat maupun cabang-cabangnya. 6. Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan Pembayaran BPHTB, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain. 7. Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f dilakukan dengan pemindahbukuan. 8. Kelebihan pembayaran BPHTB yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak: a. diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar (SKBLB) hasil pemeriksaan Kepala KP PBB/KPP Pratama atas nama Direktur Jenderal Pajak, atau b. diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sehubungan dengan surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran BPHTB. 9. Kelebihan pembayaran BPHTB yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam huruf h dikembalikan oleh Kepala KP PBB/KPP Pratama atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SKPKPB), berdasarkan SKBLB atau surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran BPHTB. 10. Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam huruf i dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SPMK BPHTB) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2005. 11. SPMK BPHTB dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula. 12. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SKPKPB beserta SPMK BPHTB wajib disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh KP PBB/KPP Pratama atau melalui pos tercatat ke KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf h terlampaui. 13. SPMK BPHTB dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut : a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerja KP PBB/KPP Pratama yang menerbitkan SPMK BPHTB. b. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan. c. Lembar ke-4 untuk KPP PBB/KPP Pratama yang menerbitkan SPMK BPHTB. 14. KPPN atas nama Menteri Keuangan wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMK BPHTB diterima. 15. KPPN mengembalikan lembar ke-2 SPMK BPHTB yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke-2 SP2D kepada penerbit SPMK

296 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia BPHTB. 16. Kepala KP PBB/KPP Pratama menyampaikan specimen tanda tangan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKPKPB dan SPMK BPHTB kepada KPPN. Imbalan Bunga (UU No.21 Tahun 1997 jo. UU No.20 Tahun 2000 Pasal 22 jo. PMK No. 122/PMK.06/2005 jo. PMK No. 51/PMK.07/2016) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu yang ditetapkan, Pemerintah memberikan imbalan bunga. Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat : a. kelebihan pembayaran BPHTB karena pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang BPHTB; atau Imbalan bunga dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran BPHTB sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran BPHTB sebagian atau seluruhnya sebagaimana hasil Keputusan Keberaratan atau Putusan Banding. b. keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang BPHTB. Imbalan bunga dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan masa imbalan bunga mulai dari berakhirnya jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar (SKBLB) sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SPMK BPHTB), dengan dasar perhitungan jumlah imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran BPHTB. Masa imbalan bunga dihitung berdasarkan satuan bulan, dan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud di atas diperhitungkan dengan utang pajak. Dalam hal penghitungan kelebihan pembayaran PBB-P2 dan/atau BPHTB menyebabkan adanya Imbalan Bunga, rincian penghitungan juga memuat penghitungan besaran imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Imbalan Bunga ditetapkan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat bulan), dan b. Imbalan Bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB (surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang). Rincian penghitungan) disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Nomor 51/PMK.07/2016 Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB berdasarkan rincian penghitungan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan atas permohonan pengembalian, keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali diterima. Kemudian, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan SKPDLB kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB ditetapkan.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 297 BAB 13 BEA METERAI

298 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Istilah Penting dalam Bea Meterai (UU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 1) 1. Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen. 2. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. 3. Tanda Tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan atau cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan, atau tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik. 4. Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen. 5. Pihak Yang Terutang adalah pihak yang dikenai Bea Meterai dan wajib membayar Bea Meterai yang terutang. 6. Pemeteraian Kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh Menteri. 7. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.. 1. Objek dan Tarif Bea Meterai (UU Nomor 10 Tahun 2020jo. PMK No.04/PMK.03/2021) Pada hakikatnya objek untuk Bea Meterai adalah dokumen yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum. Besarnya tarif Bea Meterai hanya satu yaitu Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Berikut adalah rincian dokumen yang dikenakan bea meterai: 1. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, dan 2. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen yang bersifat perdata yang dikenakan bea materai meliputi: a. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya. b. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya. c. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya. d. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apapun. f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang. g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang: - Menyebutkan penerimaan uang; atau - Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 299 Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu : 1. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; Surat-surat biasa yang dibuat tidak untuk tujuan sesuatu pembuktian misalnya seseorang mengirim surat biasa kepada orang lain untuk menjualkan sebuah barang. Surat semacam ini pada saat dibuat tidak kena Bea Meterai, tetapi apabila kemudian dipakai sebagai alat pembuktian dimuka Pengadilan, maka terlebih dahulu dilakukan pemeteraian- kemudian. Surat-surat kerumahtanggaan misalnya daftar barang. Daftar ini dibuat tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, oleh karena itu tidak dikenakan Bea Meterai. Apabila kemudian ada sengketa dan daftar harga barang ini digunakan sebagai alat pembuktian, maka daftar harga barang ini terlebih dahulu dilakukan pemeteraiankemudian. 2. Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula. Surat-surat yang dimaksud dalam ketentuan ini ialah surat-surat yang karenatujuannya tidak dikenakan Bea Meterai, tetapi apabila tujuannya kemudian diubah maka surat yang demikian itu dikenakan Bea Meterai.Misalnya tanda penerimaan tidak dikenakan Bea Meterai. Apabila kemudian tanda penerimaan uang tersebut digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, maka tanda penerimaan uang tersebut harus dilakukan pemeteraian-kemudian terlebih dahulu Mata Uang Asing Jumlah uang ataupun harga nominal yang disebut dalam g ini juga dimaksudkan jumlah uang ataupun harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing. Untuk menentukan nilai rupiahnya maka jumlah uang atau harga nominal tersebut dikalikan dengan nilai tukar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dokumen itu dibuat, sehingga dapat diketahui apakah dokumen tersebut dikenakan atau tidak dikenakan Bea Meterai. Desain Meterai Tempel Berdasarkan PMK No.04/PMK.03/2021, beberapa ciri meterai desain baru antara lain: 1. Ciri Umum Meterai Tempel Ciri umum Meterai tempel terdiri atas: a. Gambar lambang negara Garuda Pancasila. b. Tulisan "METERAI TEMPEL". c. Angka "10000" dan tulisan "SEPULUH RIBU RUPIAH" yang menunjukkan tarif Bea Meterai. d. Teks mikro modulasi "INDONESIA". e. Blok ornamen khas Indonesia, dan f. Tulisan "TG L. 20 ". 2. Ciri Khusus Meterai Tempel Ciri khusus Meterai tempel terdiri atas: a. Berbentuk segi empat. b. Warna dominan merah muda. c. Perekat pada sisi belakang. d. Serat berwarna merah dan kuning yang tampak pada kertas. e. Garis hologram sekuriti berbentuk persegi panjang yang memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila, gambar bintang, logo Kementerian Keuangan, dan tulisan "djp". f. Efek raba pada ciri umum. g. Efek perubahan warna dari magenta menjadi hijau pada blok ornamen khas Indonesia.

300 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia h. Gambar raster berupa logo Kementerian Keuangan dan tulisan "djp". i. Gambar ornamen khas Indonesia. j. Pola motif khusus. k. 17 (tujuh belas) digit nomor seri. l. Sebagian cetakan berpendar kuning di bawah sinar ultraviolet, dan m. Perforasi berbentuk bintang pada bagian tengah di sebelah kanan, bentuk oval di sisi kanan dan kiri, dan bentuk bulat di setiap sisinya. Objek Yang Dikecualikan dari Pengenaan Bea Meterai (UU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 7) Objek yang dikecualikan dari pengenaan Bea Meterai adalah : a. Dokumen yang berupa : 1. Surat penyimpanan barang. 2. Konosemen. 3. Surat angkutan penumpang dan barang. 4. Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), dan angka 3). 5. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang. 6. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; 7. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai angka 6). b. Segala bentuk Ijazah. c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. d. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank. e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank. f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. g. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. h. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian. i. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun. j. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. 2. Saat Terutangnya Bea Meterai (UU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 8 ) (1) Bea Meterai terutang pada saat: a. Dokumen dibubuhi Tanda Tangan, untuk: - Surat perjanjian beserta rangkapnya. - Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya, dan - Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya. b. Dokumen selesai dibuat, untuk: - Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 301 - Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apapun. c. Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa Dokumen tersebut dibuat, untuk: - surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya. - Dokumen lelang, dan - Dokumen yang menyatakan jumlah uang. d. Dokumen diajukan ke pengadilan, untuk Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. e. Dokumen digunakan di Indonesia, untuk Dokumen. (2) Menteri dapat menentukan saat lain terutangnya Bea Meterai. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan saat lain terutangnya Bea Meterai diatur dalam Peraturan Menteri. 3. Penanggung Bea Meterai (UU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 9) Dokumen yang dibuat sepihak, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima Dokumen. Dokumen yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, Bea Meterai terutang oleh masingmasing pihak atas Dokumen yang diterimanya.Dikecualikan dari ketentuan tersebut, Dokumen berupa surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun , Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga.Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, Bea Meterai terutang oleh pihak yang mengajukan Dokumen. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas Dokumen.Ketentuan Pihak Yang Terutang sebagaimana sebagaimana yang telah disebutkan tidak menghalangi pihak atau para pihak untuk bersepakat atau menentukan mengenai pihak yang membayar Bea Meterai 4. Cara Pelunasan (UU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 12 jo. PMK No.04/PMK.03/2021) Pada dasarnya pelunasan bea meterai dapat ditempuh dengan cara yaitu : 1. Dengan menggunakan benda meterai yaitu meterai tempel Pelunasan dengan benda meterai ini bisa dilakukan dengan cara biasa yaitu oleh Wajib Pajak sendiri, dan dapat pula dilakukan melalui pemeteraian kemudian oleh pejabat pos.Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai tempel dilakukan dengan membubuhkan Meterai yang sah dan berlaku serta belum pernah dipakai untuk pembayaran Bea Meterai atas suatu Dokumen, dengan cara menempelkan pada Dokumen yang terutang Bea Meterai. Pembubuhan Meterai tempel dilakukan dengan: a. Direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di tempat Tanda Tangan akan dibubuhkan, dan b. Dibubuhkan Tanda Tangan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan. 2. Cara pelunasan bea meterai dengan meterai elektronik Meterai elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu. 3. Cara pelunasan bea meterai dengan cara lain yang ditetapkan menteri

302 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia keuangan, yaitu : a. Membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan mesin teraan meterai. b. Membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan. c. Membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi Bentuk, ukuran, warna meterai tempel, dan kertas meterai, demikian pula pencetakan, pengurusan, penjualan serta penelitian keabsahannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan (PMK No.04/PMK.03/2021). 5. Pemeteraian Kemudian (UU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 1) Pemeteraian kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh Menteri. Objek Pemeteraian Kemudian (PMK No.04/PMK.03/2021 Pasal 19) a. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan,dan/atau b. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Mekanisme Pemeteraian Kemudian (PMK No.04/PMK.03/2021) a. Pemeteraian Kemudian dilakukan oleh pemegang Dokumen, yaitu: • Pihak yang akan menggunakan dokumen sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, untuk Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. • Pemilik Dokumen, untuk Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. b. Pemeteraian Kemudian disahkan oleh: • Pejabat pos, atau • Pejabat lain yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. c. Pejabat memastikan: • Meterai tempel yang digunakan untuk pembayaran Bea Meterai yang terutang merupakan Meterai tempel yang sah dan berlaku serta belum pernah dipakai untuk pembayaran Bea Meterai atas suatu Dokumen. • Kebenaran SSP yang telah mendapatkan NTPN yang digunakan untuk pembayaran Bea Meterai yang terutang dan/atau sanksi administratif dengan melakukan konfirmasi pada saluran tertentu yang disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak. • Kesesuaian nilai pembayaran dalam SSP yang telah mendapatkan NTPN dengan jumlah Bea Meterai yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian, dan/atau • Kesesuaian kode akun pajak dan kode jenis setoran. d. Dalam hal ketentuan yang ditetapkan telah terpenuhi, Pejabat melakukan pengesahan dengan membubuhkan cap Pemeteraian Kemudian pada: • Dokumen atau daftar Dokumen yang Bea Meterainya telah dibayar melalui Pemeteraian Kemudian, dan/atau • SSP yang telah mendapatkan NTPN.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 303 Besarnya Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian (PMK No.04/PMK.03/2021 Pasal 21) a. Bea Meterai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku pada saat terutangnya Bea Meterai ditambah dengan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang terutang, dalam hal Dokumen sebagaimana dimaksud dalam PMK No.04/PMK.03/2021Pasal 19 huruf aterutang Bea Meterai sejak tanggal 1 Januari 2021. b. Bea Meterai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terutangnya Bea Meterai ditambah dengan sanksi administratif sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang terutang, dalam hal Dokumen sebagaimana dimaksud dalam PMK No.04/PMK.03/2021Pasal 19 huruf a terutang Bea Meterai sebelum tanggal 1 Januari 2021. Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai (UU No.10 Tahun 2020 Pasal 22) Bea Meterai yang terutang dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai baik untuk sementara atau selamanya. Fasilitas pembebasan yang dimaksudkan adalah objek yang dibebaskan dari pengenaan Bea Meterai, meskipun sebenarnya terutang Bea Meterai. Adapun jenis dokumen yang mendapatkan fasilitas pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai yaitu: a. Dokumen pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan: 6. Dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam. 7. Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial. Artinya, seluruh atau sebagian dari tanah dan/atau bangunan hanya digunakan untuk melaksanakan kegiatan ibadah (peribadatan) keagamaan ataupun kegiatan sosial seperti panti asuhan atau panti jompo serta tidak mengandung unsur yang bersifat komersial. b. Dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan. Dokumen yang dimaksudkan adalah beberapa jenis dokumen yang digunakan untuk lembaga jasa keuangan untuk melaksanakan pendalaman atau keberlangsungan lembaga jasa keuangan, serta mendorong fungsi intermediasi lembaga jasa keuangan. c. Dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian international yang mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian international atau berdasarkan asas timbal balik. Perjanjian yang dimaksud adalah segala perjanjian yang dibuat antara Indonesia dengan satu atau lebih negara lainnya atau dengan lembaga/organisasi international yang semuanya tunduk pada hukum internasional. Tata Cara Pemeteraian kemudian dengan Menggunakan Meterai Tempel (KEP-02/PJ/2003) 1. Pemegang dokumen membawa dokumen yang akan dilunasi dengan Cara pemeteraian kemudian kepada Pejabat pos pada Kantor Pos terdekat. 2. Pemegang dokumen melunasi Bea Meterai vang terutang atas dokumen yanq dimeteraikan kemudian tersebut sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

304 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian dengan cara menempelkan Meterai Tempel pada dokumen yang akan dimeteraikan kemudian. 3. Pemegang dokumen yang Bea Meterainya tidak atau Kurang dilunasi sebagaimana mestinya Wajib membayar denda administrasi sebesar 200% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dengan kode jenis MAP 0174. 4. Dokumen telah dimeteraikan kernudian dan SSP dicap "TELAH DIMETERAIKAN KEMUDIAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1985 sebagaimana diatur Iebih lanjut dengan KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 476/KMK.03/2002" oleh Pejabat Pos disertai dengan tanda tangan, nama terang dan Nomor Pegawai Pos yang bersangkutan. Tata Cara Pemeteraian kemudian dengan Menggunakan Surat Setoran Pajak (KEP-02/PJ/2003) 1. Membuat daftar dokumen yang akan dimeteraikan kemudian. 2. Membayar Bea Meterai yang terutang berdasarkan daftar tersebut sesuai ketentuan di dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian dengan menggunakan SSP. 3. Pemegang dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagairnana mestinya vvajib membayar denda administrasi sebesar 200% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi dengan menggunakan SSP terpisah dengan SSP yang digunakan untuk memeteraikan kemudian. 4. Cara pengisian SSP adalah sebagai berikut : a. SSP yang digunakan untuk melunasi pemeteraian kemudian, diisi dengan Kode Jenis Pajak (MAP) 0171. b. SSP yang digunakan untuk membayar denda administrasi, diisi dengan Kode Jenis (MAP) 0174. 5. Daftar dokumen yang dimeteraikan kemudian dan SSP yang telah digunakan untuk membayar pemeteraian kemudian dicap "TELAH DIMETERAIKAN KEMUDIAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1985 sebagaimana diatur lebih lanjut dengan KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 476/KMK.03/2002" oleh Pejabat Pos disertai dengan tanda tangan, nama terang dan Nomor Pegawai Pejabat Pos yang bersangkutan. Format Cap Pemateraian Kemudian (Lampiran PMK Nomor 04/PMK.03/2021) FORMAT CAP

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 305 Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Mesin Teraan Digital (PER-66/PJ/2010) Wajib Pajak yang bermaksud melakukan pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital harus mengajukan Surat Permohonan Izin kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan melampirkan data sebagai berikut: 1. Surat Keterangan Layak Pakai dari distributor Mesin Teraan Meterai Digital, dan 2. Surat Pernyataan Kepemilikan Mesin Teraan Meterai Digital. Wajib Pajak yang bermaksud menggunakan Mesin Teraan Meterai Digital untuk membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas harus menyetor deposit sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau kelipatannya, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Kas Negara melalui Kantor Penerima Pembayaran. Penyetoran deposit sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau kelipatannya harus tercantum dalam satu Surat Setoran Pajak dengan Kode Akun Pajak 411611 dan Kode Jenis Setoran sebagai berikut : a. Digit pertama adalah angka "2" yaitu kode untuk pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital, dan b. Digit kedua dan ketiga diisi: 1) Angka "01", dalam hal Wajib Pajak hanya memiliki 1 (satu) unit Mesin Teraan Meterai Digital, atau 2) Sesuai dengan nomor urut dilakukannya pendaftaran Mesin Teraan Meterai Digital dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit Mesin Teraan Meterai Digital. Wajib Pajak harus menyetor ulang deposit dalam hal terjadi kesalahan sebagai berikut: a. Melakukan penyetoran deposit namun tidak sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau kelipatannya dalam satu Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PER-66/PJ/2010. b. Melakukan penyetoran deposit namun tidak menggunakan Kode Akun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) PER-66/PJ/2010. c. Melakukan penyetoran deposit namun tidak menggunakan Kode Jenis Setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) PER-66/PJ/2010. d. Identitas Wajib Pajak pada Surat Setoran Pajak yang berbeda dengan identitas Wajib Pajak pada Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital. Kesalahan tersebut menyebabkan Aplikasi Kode Deposit tidak dapat membangkitkan (generate) Kode Deposit dan Wajib Pajak dapat melakukan Pemindahbukuan. Wajib Pajak setelah membayar deposit Mesin Teraan Meterai Digital akan memperoleh Kode Deposit paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pembayaran deposit dilakukan. Agar dapat menggunakan Mesin Teraan Meterai Digital, Wajib Pajak harus memasukan Kode Deposit tersebut ke dalam Mesin Teraan Meterai Digital yang akan digunakan, baik secara manual (entry langsung) maupun menggunakan cara lain sesuai dengan spesifikasi Mesin Teraan Meterai Digital yang akan digunakan. Kesalahan prosedur dalam memasukan Kode Deposit mengakibatkan Mesin Teraan Meterai Digital terkunci, dan hanya dapat dibuka kembali melalui prosedur unlock (pembukaan) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak

306 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Nomor PER-66/PJ/2010. Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital dicabut dalam hal: a. Mesin Teraan Meterai Digital mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan lagi, b. Wajib Pajak mengajukan pencabutan izin pembubuhan, atau c. Kantor Pelayanan Pajak menemukan Mesin Teraan Meterai Digital digunakan tidak sesuai dengan izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas. Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital dapat dibetulkan dalam hal terdapat kesalahan data akibat salah tulis atau salah input kedalam Aplikasi e-Meterai. Tata cara pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital, ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-66/PJ/2010. Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Teknologi Percetakan (KEP-122/PJ./2000 dan SE-03/PJ.53/2006) 1. Pelunasan Bea Meterai dengan teknologi percetakan hanya digunakan untuk dokumen yang berbentuk cek, bilyet giro, dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. 2. Perusahaan yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk melaksanakan pembubuhan tanda Bea Meterai lunas adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) dan/atau perusahaan sekuriti yang memperoleh ijin dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) yang ditunjuk oleh Bank Indonesia,yaitu: PT Wahyu Abadi, PT Graficindo Megah Utama, PT Swadharma Eragrafindo Sarana, PT Jasuindo Tiga Perkasa, PT Sandipala Arthaputra, PT Karsa Wira Utama. 3. Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai dengan teknologi percetakan harus melakukan pembayaran Bea Meterai di muka sebesar jumlah dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai, dengan menggunakan SSP ke Kas Negara melalui Bank Persepsi. 4. Penerbit dokumen yang melakukan pelunasan Bea Meterai dengan teknologi percetakan harus mengajukan permohonan ijin tertulis kepada Dirjen Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen yang akan dilunasi Bea Meterai dan jumlah Bea Meterai yang telah dibayar. 5. Perum PERURI dan perusahaan sekuriti yang melakukan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas pada cek, bilyet giro, atau efek, harus menyampaikan laporan bulanan kepada Dirjen Pajak paling lambat tanggal 10 setiap bulan. 6. Surat ijin dikeluarkan oleh Dirjen pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. 7. Bea Meterai yang telah dibayar atas tanda Bea Meterai Lunas yang tercetak pada cek, bilyet giro, dan efek yang belum digunakan dapat dialihkan untuk pengisian deposit mesin teraan meterai atau untuk pembubuhan tanda Bea Meterai dengan cara lainnya. 8. Penerbit dokumen yang akan mengalihkan Bea Meterai harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dirjen Pajak dengan mencantumkan alasan dan jumlah Bea Meterai yang akan dialihkan. 9. Bea Meterai kurang bayar atas cek, bilyet giro, dan efek yang tanda Bea Meterai

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 307 Lunasnya dibubuhkan sebelum tanggal 1 Mei 2000 harus dilunasi dengan menggunakan mesin teraan meterai atau meterai tempel. 10. Bea Meterai kurang bayar atas cek, bilyet giro, dan efek yang tanda lunasnya dibubuhkan sejak tanggal 1 Mei 2000 harus dilunasi dengan menggunakan mesin teraan meterai atau dengan meterai tempel ditambah denda administrasi sebesar 200% dari Bea Meterai kurang bayar. Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Sistem Komputerisasi (KEP-122d/PJ./2000) 1. Pelunasan Bea Meterai dengan sistem komputerisasi digunakan untuk dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang dengan jumlah rata-rata pemeteraian setiap hari minimal sebanyak 100 dokumen. 2. Penerbit dokumen yang menggunakan sistem komputerisasi harus mengajukan ijin tertulis kepada Dirjen Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah rata-rata dokumen yang akan dilunasi Bea Meterai setiap hari. 3. Penerbit dokumen yang menggunakan sistem komputerisasi harus membayar Bea Meterai di muka minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai setiap bulan, dengan menggunakan SSP ke Kas Negara melalui Bank Persepsi. 4. Penerbit dokumen yang memperoleh ijin pelunasan Bea Meterai dengan sistem komputerisasi harus menyampaikan laporan bulanan tentang realisasi penggunaan dan saldo Bea Meterai kepada Dirjen Pajak paling lambat tanggal 15 setiap bulan. 5. Ijin pelunasan Bea Meterai dengan sistem komputerisasi berlaku selama saldo Bea Meterai yang telah dibayar pada saat mengajukan ijin masih mencukupi kebutuhan pemeteraian 1 (satu) bulan berikutnya. 6. Penerbit dokumen yang saldo Bea Meterainya kurang dari estimasi kebutuhan satu bulan, harus mengajukan permohonan ijin baru, dengan terlebih dahulu membayar uang muka minimal sebesar kekurangan yang harus dipenuhi untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. 7. Bea Meterai yang belum digunakan karena sesuatu hal, dapat dialihkan untuk pengisian deposit mesin teraan meterai, atau pencetakan Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan. 8. Penerbit dokumen yang melakukan pengalihan Bea Meterai harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dirjen Pajak dengan mencantumkan alasan dan jumlah Bea Meterai yang dialihkan. 6. Ketentuan Lain-lain Daluwarsa(UU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 23) Kewajiban pemenuhan bea meterai dan denda administrasi yang terutang menurut Undang undang Bea Materai menjadi daluwarsa setelah jangka waktu 5 tahun sejak saat terutang. Ketentuan Pidana(UU Nomor 10 Tahun 2020Pasal 24, 25, dan 26) 1. Setiap Orang yang: a. Meniru atau memalsu Meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai Meterai tersebut sebagai Meterai asli, tidak dipalsu, atau sah, atau b. Dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membuat Meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat

308 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Meterai elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14UU Nomor 10 Tahun 2020 dan Meterai dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU Nomor 10 Tahun 2020, secara melawan hukum. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 2. Setiap Orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia: a. Meterai yang dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum, atau b. barang yang dibubuhi Meterai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seolah-olah barang tersebut asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 3. Setiap Orang yang: a. Menghilangkan tanda yang gunanya untuk menunjukkan suatu Meterai tidak dapat dipakai lagi pada Meterai Pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakainya seolah-olah Meterai tersebut belum dipakai. b. Dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menghilangkan Tanda Tangan, ciri, atau tanda saat dipakainya Meterai Pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku harus dibubuhkan di atas atau pada Meterai tersebut, atau c. Memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Meterai yang tandanya, Tanda Tangannya, cirinya, atau tanggal dipakainya dihilangkan, seolah-olah Meterai tersebut belum dipakai. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan Khusus (UU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 21) Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas atau jabatannya, dilarang: a. Menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 10 Tahun 2020 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar. b. Melekatkan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 10 Tahun 2020 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar pada Dokumen lain yang berkaitan. c. Membuat salinan, tembusan, rangkap, atau petikan dari Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 10 Tahun 2020 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar; dan/atau d. Memberikan keterangan atau catatan pada Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 10 Tahun 2020 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 309 BAB 14 AKUNTANSI PERPAJAKAN

310 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 1. Pengertian Akuntansi Pajak dan Pembukuan Pengertian Akuntansi Pajak Akuntansi adalah suatu proses identifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan transaksi atau aktivitas keuangan kepada para pihak yang berkepentingan. Akuntansi komersial atau akuntansi keuangan merupakan proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan standar akuntansi keuangan. Sedangkan, akuntansi pajak yakni proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan undangundang perpajakan. Sehingga laporan keuangan yangdihasilkan disebut laporan keuangan fiskal. Pengertian Pembukuan Menurut Perpajakan Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang di tutup dengan menyusun laporan keuanganberupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 2. Konsep Dasar Akuntansi Pajak a. Pengukuran dalam Mata Uang Satuan mata uang adalah alat pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha dan akuntansi. Kita tidak dapat menambahkan persediaan barang dagangan dengan aktiva tetap dalam neraca jika tidak mempunyai alat ukur yang sama . Agar kedua harta ini dapat dijumlahkan, kita membutuhkan alat pengukur yaitu mata uang sebagai denominator. Dengan alat pengukur ini kita jelas dapat mengukur besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya. Apakah ketentuan perpajakan di Indonesia mengacu konsep ini, dapat kita cermati dari ketentuan dalam Pasal 28 ayat ( 4 ) UU No 28 Tahun 2007 yang mewajibkan agar pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah. b. Kesatuan Akuntansi Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemilknya. Transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Karena itu hartaperusahaan bukan kepunyaan pemilik. Demikian pula kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang sama sekali terpisah. Apakah ketentuan perpajakan di Indonesia mengacu konsep ini, dapat kita cermati dari ketentuan Pasal 9 ayat ( 1 ) huruf huruf b UU No 36 Tahun 2008 menyatakan untuk menentukan besarnya penghasilan kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. c. Konsep Kesinambungan Konsep ini beranggapan bahwa tujuan pendirian suatu usaha adalah untuk berkembang dan hidup seterusnya. Apakah ketentuan perpajakan di Indonesia mengacu konsep ini, dapat kita cermati dari ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) UU.No.36 Tahun 2008 yang menyebutkan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 311 d. Konsep Nilai Historis Menurut konsep ini transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat pertukaran. Dengan dasar konsep ini harta yang ada dalam Neraca tidak dinilai dengan harga pasar tetapi dengan harga perolehannya. Misalnya persediaan barang dagangan dibeli pada akhir tahun 2008 dengan harga Rp.200.000.000. Akuntansi akan mencatatnya sebesar uang yang dibayarkan walaupun kemudian ternyata pada tahun 2009 harga persediaan tersebut misalnya menjadi Rp. 225.000.000. Apakah ketentuan perpajakan di Indonesia mengacu konsep ini, dapat kita cermati dari ketentuan dalam Pasal 10 ayat (6) UU No 36 Tahun 2008 persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh . e. Periode Akuntansi Periode akuntansi adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung posisi keuangan suatu perusahaan. Periode akuntansi dibutuhkan sesuai dengan konsep kesinambungan. Apakah ketentuan perpajakan di Indonesiamengacu konsep ini, dapat kita cermati dari ketentuan dalam Pasal 28 ayat (6) UU No 28 Tahun 2007 . Tahun pajak adalah sama dengan tahun kalender kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan tahun pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 (enam) bulan atau lebih. f. Konsep Taat Asas Menurut konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama misalnya jika tahun 2007 menggunakan metode garis lurus untuk menghitung beban penyusutan maka tahun 2008 dan seterusnya juga menggunakan metode garis lurus.Apakah ketentuan perpajakan di Indonesia mengacu konsep ini, dapat kita cermati dari ketentuan dalam Pasal 28 ayat (5) UU No 28 Tahun 2007pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual stesel kas. g. Konsep Materialitas Pengertian material dalam akuntansi dapat dijelaskan melalui contoh berikut. Menurut standar akuntansi aktiva yang jangka waktu penggunaannya lebih dari satu tahun kecuali tanah harus disusutkan. Pada kenyataannya kalkulator yang dapat digunakan lebih dari satu tahun nilai perolehannya tidak dikapitalisir karena harga perolehannya kecil. Apakah ketentuan perpajakan di Indonesia mengacu konsep ini, dapat kita cermati dari ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) UUNo. 36 Tahun 2008pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A. h. Konsep Konservatisme Menurut konsep ini penghasilan hanya dapat diakui melalui pertukaran. Sebaliknya kerugian sudah dapat dicatat meskipun belum terjadi.Apakah ketentuan perpajakan di Indonesia mengacu konsep ini, dapat kita cermati dari ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU No 36 Tahun 2008untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih

312 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang . i. Konsep Realisasi Menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan jika telah terjadi transaksi penjualan. Kekayaan yang masih dalam bentuk potensi tidak dapat dicatat sebagai penghasilan . Potensi akan beralih menjadi penghasilan hanya jika telah terjual. Apakah ketentuan perpajakan di Indonesia mengacu konsep ini, dapat kita cermati dari ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No 36 Tahun 2008yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ( cash basis ) atau diperoleh ( accrual basis ) Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indoneisa, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dana dalam bentuk apapun j. Konsep Mempertemukan Biaya Dengan Penghasilan Menurut konsep ini laba bersih diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.Apakah ketentuan perpajakan di Indonesia mengacu konsep ini, dapat kita cermati dari ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No 36 Tahun 2008besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan Mengacu Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU No 28 tahun 2007 yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia.Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (yang peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp.4.800.000.000) dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Syarat Menyelenggarakan Pembukuan Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya (full disclosure). 1. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang dIIzinkan oleh Menteri Keuangan. 2. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas (consistency) dan dengan stelsel akrual stesel kas. 3. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. 4. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. 5. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 313 6. Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. 7. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secaraelektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu ditempatkan kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. 3. Saldo Normal Akun Pajak dalam Laporan Keuangan Akun Debet Kredit Keterangan PPh Pasal 21/26 XXX Neraca PPh Pasal 22 XXX Neraca XXX Neraca PPh Pasal 23 XXX Neraca XXX Neraca PPh Pasal 24 XXX Neraca PPh Pasal 25 XXX Neraca XXX Neraca Fiskal LN PPh Pengalihan XXX Neraca Hak Atas Tanah dan Bangunan XXX Neraca PPh Pasal 28 A XXX Neraca PPh Pasal 29 XXX Neraca PPN Masukan Dapat Dikreditkan XXX Neraca PPN Masukan Tidak Dapat Dikreditkan XXX Laba/Rugi XXX Neraca PPN Keluaran XXX Neraca Bea Meterai XXX Laba/Rugi PBB XXX Laba/Rugi BPHTB XXX Neraca PHR/PHI XXX Neraca Pajak Reklame XXX Laba/Rugi PKB XXX Laba/Rugi 4. Tata Cara Penjurnalan Transaksi Objek Pajak Tata Cara Pencatatan Transaksi Objek PPh Potput Pembayaran Objek PPh Pasal 21/26 Objek PPh Pasal 21/26 Utang PPh Pasal 21/26 XXX XXX Kas / Bank XXX

314 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Utang PPh Pasal 21 / 26 Kas/Bank XXX XXX Impor PPh Pasal 22 Pembelian/Aktiva tetap XXX XXX Kas / Bank XXX Pembelian Oleh Pemungut Dari Non Pemungut Pembelian/Aktiva tetap XXX Kas XXX Utang PPh Pasal 22 XXX Utang PPh Pasal 22 XXX Kas/Bank XXX Pembelian Oleh Pemungut Dari PedagangPengumpul Pembelian XXX Kas XXX Utang PPh Pasal 22 XXX Utang PPh Pasal 22 XXX Kas/Bank XXX Pembelian Dari Pemungut Oleh Non Pemungut PPh Pasal 22 XXX Pembelian XXX Kas XXX Penjualan Kepada Pemungut Oleh Non Pemungut PPh Pasal 22 XXX Kas XXX Penjualan XXX Penjualan Kepada Non Pemungut Oleh Pemungut Kas XXX Penjualan XXX Utang PPh Pasal 22 XXX Utang PPh Pasal 22 XXX Kas/Bank XXX Penerimaan Penghasilan Objek PPh Pasal 23 Kas XXX PPh Pasal 23 XXX Penghasilan Objek PPh Pasal 23 XXX Pembayaran Beban Objek PPh Pasal 23/26 Beban Objek PPh Pasal 23 lainnya XXX

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 315 Utang PPh Pasal 23 XXX Kas/Bank/Utang XXX Utang PPh Pasal 23 XXX Kas / Bank XXX Tata Cara Pencatatan Transaksi Objek PPN Tata Cara Pencatatan PPN Masukan Pembelian Atas BKP Yang PPN Masukan-Nya Dapat Dikreditkan a. Barang Kena Pajak yang merupakan persediaan ( inventory ) : System Physical : Pembelian XXX PPN Masukan XXX Utang Dagang XXX Atau : Pembelian XXX PPN Masukan XXX Kas/Bank XXX (Jika faktur pajak diterima bersamaan dengan faktur pembelian) Pembelian PPN Masukan FP belum diterima XXX XXX Utang Dagang XXX (Jika faktur pajak diterima tidak bersamaan dengan faktur pembelian) PPN Masukan XXX PPN Masukan FP belum diterima XXX ( Pada saat diterima faktur pajak dari penjual) Sistem Perpetual : Persediaan XXX PPN Masukan XXX Utang dagang XXX Atau : Persediaan XXX PPN Masukan XXX Kas / Bank XXX

316 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia ( Jika faktur pajak diterima bersamaan dengan faktur pembelian ) Persediaan XXX PPN Masukan FP belum diterima XXX Utang dagang XXX (Jika faktur pajak diterima tidak bersamaan dengan faktur pembelian) PPN Masukan XXX PPN Masukan FP belum diterima XXX (Pada saat diterima faktur pajak dari penjual ) b. BKP yang merupakan barang modal yang ada hubungannya dengan proses produksi, distribusi, manajemen dan pemasaran. Mesin (Aktiva Tetap) XXX PPN Masukan XXX Utang XXX Atau : Mesin ( Aktiva Tetap ) XXX PPN Masukan XXX Kas / Bank XXX (Jika faktur pajak diterima bersamaan dengan faktur pembelian) Mesin (Aktiva Tetap) PPN Masukan FP belum diterima XXX XXX Utang XXX (Jika faktur pajak diterima tidak bersamaan dengan faktur pembelian) PPN Masukan XXX PPN Masukan FP belum diterima XXX ( Pada saat diterima faktur pajak dari penjualan ) Pembelian Atas BKP Yang PPNMasukan-Nya Tidak Dapat Dikreditkan b. BKP yang masa manfaatnya tidak lebih dari 1 tahun Persediaan / Biaya alat tulis kantor XXX PPN Masukan tidak dapat dikreditkan XXX Utang / Kas / Bank XXX ( Jika faktur pajak diterima bersamaan dengan faktur pembelian ) Atau : Persediaan/Biaya alat tulis kantor XXX PPN Masukan tidak dapat dikreditkan

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 317 FP belum diterima XXX Utang / Kas / Bank XXX ( Jika faktur pajak diterima tidak bersamaan dengan faktur pembelian ) PPN Masukan tidak dapat dikreditkan XXX PPN Masukan tidak dapat dikreditkan FP belum diterima XXX ( Pada saat diterima faktur pajak dari penjualan ) c. BKP yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun Perlengkapan kantor (Aktiva Tetap) XXX Utang / Kas / Bank XXX ( PPN Masukan langsung menambah cost dari aktiva tetap ) Retur Pembelian Utang XXX Retur pembelian / persediaan XXX PPN Masukan XXX Barang Konsinyasi ( Titipan ) Pada saat diterima barang titipan ( consignment-in ) P.M Pada saat faktur pajak diterima PPN Masukan Utang lain-lain XXX XXX Pada saat barang tersebut terjual Piutang Dagang Utang dagang XXX XXX PPN Keluaran XXX Pembelian Utang lain-lain XXX XXX Utang dagang XXX Jasa Kena Pajak Biaya jasa PPN Masukan Kas XXX XXX XXX Atau : Biaya jasa XXX PPN Masukan tidak dapat dikreditkan XXX Kas XXX.

318 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Tata Cara Pencatatan PPN Keluaran Pencatatan Atas Penjualan BKP Sistem Physical : Kas Penjualan XXX XXX PPN Keluaran XXX ( Jika faktur pajak diterima bersamaan dengan faktur penjualan ) Atau : Piutang dagang XXX Penjualan XXX PPN Keluaran FP belum diterbitkan XXX ( Jika faktur pajak diterbitkan tidak bersamaan dengan faktur penjualan ) PPN Keluaran FP belum diterbitkan XXX PPN Keluaran XXX ( Pada saat faktur pajak diterbitkan ) Sistem Perpetual : Kas XXX Penjualan XXX PPN Keluaran XXX Harga pokok penjualan XXX Persediaan barang dagangan XXX ( Jika faktur pajak diterbitkan bersamaan dengan faktur penjualan ) Atau : Piutang dagang XXX Penjualan XXX PPN Keluaran FP belum diterbitkan XXX Harga pokok penjualan XXX Persediaan barang dagang XXX ( Jika faktur pajak diterbitkan tidak bersamaan dengan faktur penjualan ) PPN Keluarga FP belum diterbitkan XXX PPN Keluaran XXX ( Pada saat faktur pajak diterbitkan ) Retur Penjualan Sistem Physical : Retur penjualan XXX PPN Keluaran XXX Piutang XXX

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 319 Sistem Perpetual : Retur penjualan XXX PPN Keluaran XXX Piutang XXX Persediaan XXX Harga pokok penjualan XXX Penjualan Dengan Uang Muka Pada saat uang muka diterima Kas XXX Uang muka langganan XXX PPN Keluaran XXX Pada saat pelunasan Kas XXX Uang muka langganan XXX PPN Keluaran XXX Penjualan Cicilan Piutang penjualan cicilan XXX Penjualan cicilan XXX PPN Keluaran XXX Konsinyasi ( Consigment-Out ) Transaksikonsinyasi dicatat secara terpisah Sistem perpetual : Barang Konsinyasi XXX PPN Keluaran XXX Persediaan barang XXX Sistem Physical : Barang konsinyasi XXX PPN Keluaran XXX Pengiriman barang konsinyasi XXX Transaksi konsinyasi tidak dicatat terpisah Sistem Perpetual : Barang konsinyasi XXX PPN Keluaran XXX Persediaan barang XXX Sistem Physical : Barang konsinyasi XXX PPN Keluaran XXX Pengiriman barang konsinyasi XXX

320 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Pencatatan Atas Penjualan BKP Yang Diserahkan Kepada Pemungut PPN Penjualan Tunai : Kas XXX PPN Keluaran kepada pemungut XXX Penjualan XXX PPN Keluaran kepada pemungut XXX Penjualan Kredit Piutang dagang XXX Penjualan XXX PPN Keluaran kepada pemungut XXX Kas XXX PPN Keluaran kepada pemungut XXX Piutang Dagang XXX Pencatatan Atas Penjualan BKP Yang Diserahkan Kepada Pemungut PPN Dengan Menggunakan Mata Uang Asing Piutang dagang Penjualan PPN Keluaran kepada pemungut XXX XXX XXX Kas XXX Piutang dagang XXX PPN Keluaran kurang dipungut XXX Pencatatan Atas Pembelian BKP Oleh Pemungut PPN PembelianKredit : Pembelian XXX PPN Masukan XXX Utang dagang XXX Utang Dagang XXX Kas / Bank XXX Saat Perhitungan, Pembayaran Dan Pembuatan Laporan PPN Keluaran XXX PPN Masukan XXX PPN yang masih harus dibayar XXX PPN yang masih hasrus dibayar XXX Kas / Bank XXX ( Jika Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan ) PPN Keluaran XXX PPN lebih bayar XXX PPN Masukan XXX Kas / Bank XXX PPN lebih bayar XXX ( Jika Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan )

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 321 5. Perlakuan Akuntansi Perpajakan Atas Penghasilan 1. Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU. No.36 Tahun 2008 stdd UU No.7 Tahun 2021, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, dalam arti setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indoneisa, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk : a. Penggantian atau imbalan, berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam Undangundang ini. b. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan. c. Laba usaha. d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harga. e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. f. Bungatermasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. j. Penerimaan atau perolehan pembayaran. k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. n. Premi asuransi. o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak. q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. s. Surplus Bank Indonesia. 2. Penghasilan Yang Dikenai Pajak Bersifat Final Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU. No.36 tahun 2008 stdd UU No.7 Tahun 2021, penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final yang berakibat dikoreksi negatif : a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. b. Penghasilan berupa hadiah undian. c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

322 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa dan/atau bangunan, usaha konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan bangunan. e. Penghasilan tertentu lainnya. 3. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Berdasarkan Pasal 4 ayat ( 3 ) UU. No.36 tahun 2008 stdd UU No.7 Tahun 2021, yang dikecualikan dari objek pajak yang berakibat dikoreksi negatif yaitu: a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Pemerintah. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan b. warisan c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi: - Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai. - Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. - Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. - Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. - Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu. e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. f. Dividen, untuk memahami lebih jelas terkait dividen dapat dilihat di Peraturan Menteri keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja. g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun, pegawai. h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 323 j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut : 8. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan 9. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikandan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperoleh sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. m.Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. n. Dana Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). o. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi. 6. Perlakuan Akuntansi Perpajakan Perlakuan Akuntansi Perpajakan Atas HPP Berdasarkan Pasal 10 ayat (6) UU. No.36 tahun 2008, persediaandan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata (avarage) atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh (first in first out). Perlakuan Akuntansi Perpajakan Atas Beban Penyusutan Berdasarkan Pasal 11 UU. No.36 tahun 2008 stdd UU No. 7 Tahun 2021. a. Atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan dalam bagian-bagian yang sama besar selama manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut (metode garis lurus). Ataspengeluaran untukhartaberwujudselainbangunan,dapatjugadisusutkan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yangdihitung dengan caramenerapkan tarif penyusunan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat azas (metode saldo menurun).

324 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia b. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. c. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memlihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. d. Apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. e. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut : Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat Tarif Penyusutan Garis Lurun Saldo Menurun I.Bukan Bangunan Kelompok 1 4 tahun 25% 50% Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5% Kelompok 4 20 tahun 5% 10% II. Bangunan Permanen 20 tahun 5% Tidak permanen 10 tahun 10% Untuk dapat mengetahui pengelompokan atas aset tersebut dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusuta f. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta karena penjualan atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. Jika hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut. Apabila terjadi pengalihan harta karena disumbangkan atau dihibahkan maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. Perlakuan Akuntansi Perpajakan Atas Beban Amortisasi Berdasarkan Pasal 11A UU. No.36 tahun 2008 stdd UU No.7 tahun 2021. 1. Atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak terwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 325 muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 ( satu) tahun yang yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, menagih, dan memelihara penghasilan, diamortisasi dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. 2. Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. 3. Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut : 4. P e n g el uaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi. 5. Atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi diamortisasi dengan menggunakan metode satuan produksi. 6. Atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain migas hak penguasaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, diamortisasi dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% (dua puluh persen). 7. Atas pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi. 8. Apabila terjadi pengalihan harta tak terwujud atau hak-hak maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut. 9. Apabila terjadi pengalihan harta harta tak berwujud karena disumbangkan atau dihibahkan maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. Perlakuan Akuntansi Perpajakan Atas Beban Operasional 1. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU. No.36 tahun 2008 stdd UU No.7 tahun 2021, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk: a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain : 1. Biaya pembelian bahan. 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. 3. Bunga, sewa, dan royalti 4. Biaya perjalanan. 5. Biaya pengolahan limbah. Kelompok Harta Tak Berwujud Masa Manfaat Tarif Amortisasi Garis Lurus Saldo Menurun Kelompok 1 4 tahun 25% 50% Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5% Kelompok 4 20 tahun 5% 10%

326 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 6. Premi asuransi. 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 8. Biaya administrasi dan 9. Pajak kecuali pajak penghasilan. b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 dan Pasal 11A. c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. e. Kerugian selisih kurs mata uang asing. f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. g. Biaya beasiswa, magang dan penelitian. h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat : 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan : 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembahasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. 4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf k. i. Sumbangan dalam rangkapenanggulanganbencananasionalyangditetapkan dengan peraturan pemerintah. j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. 2. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU. No.36 Tahun 2008 stdd UU No.7 Tahun 2021, untuk menentukan besarnya penghasilan kena Pajak bagi Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yang berakibat dikoreksi positif yaitu: a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 327 c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali : 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang. 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial. 3. Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan. 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan dan 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah Industri untuk usaha pengolahan limbah industri. d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. e. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. f. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k, huruf l, dan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. g. Pajak penghasilan. h. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. i. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. j. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. 3. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU. No.36 tahun 2008 pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A. 7. Rekonsiliasi Fiskal Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Rekonsilisasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan

328 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Beda Permanen dan Temporer Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi beda tetap/permanent (permanent differences) dan beda waktu/sementara (timing differences). Beda Tetap/ Permanen Adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan Standar Akuntansi Keuangan yang bersifat permanen. Artinya penghasilan atau biaya yang demikian tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Contoh: pemberian kenikmatan/ natura kepada karyawan, sumbangan, biaya jamuan makan,pendapatan bunga, pembayaran dividen. Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dengan menurut pajak, yaitu adanya penghasilan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Beda tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (taxable income). Beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak: 1 Penghasilan yang telah dikenakan PPh final (pasal 4 ayat 2 UU PPh). 2 Penghasilan yang bukan Objek pajak (pasal 4 ayat 3 UU PPh). 3 Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifat pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran (pasal 9 ayat 1 UU PPh). Beda Tetap (Permanen) terdiri dari: a. Beda Tetap Penghasilan 1. Penerimaan menurut PSAK merupakan penghasilan tetapi Undang – Undang Pajak Penghasilan (PPh) bukan penghasilan. Contoh: Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : b) Dividen berasal dari cadangan laba ditahan. c) Bagian perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut. 2. Penerimaan yang menurut SAK bukan merupakan penghasilan tetapi menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) merupakan penghasilan. Contohnya: penerimaan hibah atau bantuan dari pihak-pihak yang ada hubungan istimewa. 3. Penghasilan yang dikenakan pemungutan pajak bersifat final. b. Beda Tetap Biaya Pengeluaran yang menurut PSAK merupakan beban tetapi menurut UU PPh tidak boleh dikurangi penghasilan bruto.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 329 1 Biaya yang tidak ada hubungan langsung untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 2 Biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final. 3 Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. 4 Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang–undangan dibidang perpajakan. 5 Kerugian karena penjualan/pengalihan aktiva dan/atau hak yang dimiliki yang tidak dipergunakan dalam kegiatan usaha dan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 6 PPh Pasal 21 dan 26 yang ditanggung oleh pemberi penghasilan kecuali dalam menghitungnya menggunakan metode groos up. Beda Waktu / Sementara Adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan ini menyebabkan pergeseran pengakuan pendapatan atau beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Contoh : penyusutan aktiva tetap, pengakuan terhadap piutang dan persediaan. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal: 1 Akrual dan realisasi. 2 Penyusutan dan amortisasi. 3 Penilaian persediaan. 4 Kompensasi kerugian fiskal. Contoh Beda Waktu/Sementara: 1. Penyusutan/amortisasi 2. Penilaian persediaan 3. Rugi laba selisih kurs 4. Rugi laba atas penyertaan saham 5. Kerugian piutang kecuali bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan utnuk usaha asuransi, cadangan reklamasi usaha pertambangan. 6. Tagihan atau hutang dalam valuta asing 7. Harta berwujud dan tidak berwujud 8. Biaya pendirian dan perluasan usaha 9. Biaya sebelum produksi komersial 10. Biaya dibayar dimuka jangka panjang 11. Pencadangan kewajiban bersyarat atau cadangan lain 12. Pengakuan pengahasilan dan biaya atas proyek jangka panjang 13. Hak penambangan dan hak pengusaha hutan. Koreksi Positif dan Negatif Dengan adanya beda waktu dan beda tetap laporan keuangan komersial harus dikoreksi terlebih dahulu untuk menghitung penghasilan kena pajaknya. Koreksi ini disebut koreksi fiskal yang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

330 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 1. Koreksi positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal bertambah, yang selanjutnya berdampak memperbesar nilai pajak penghasilan yang terutang.Koreksi Positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasannya dilakukan akibat adanya: 1. Beban yang tidak diakui oleh pajak (non-deductible expense). 2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. 3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. 4. Penyesuaian fiskal positif lainnya. 2. Koreksi negatif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal menjadi berkurang yang selanjutnya berdampak memperkecil penghasilan kena pajak. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya: 1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak 2. Penghasilan yang dikenakan PPh final 3. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya 4. Penyesuaian fiskal negatif 8. Akuntansi Persediaan PSAK No. 14 PSAK 14 (Revisi 2008) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. PSAK ini berbeda dengan PSAK-PSAK lainnya karena sejak revisi 2008 PSAK ini telah mengadopsi Standar Akuntansi Internasional, IAS 2 (2003): Inventories. Sementara itu, IAS 2 (2003) tersebut tidak mengalami perubahan sampai dengan diterbitkannya IFRS yang berlaku mulai 1 Januari 2009. Hal ini terlihat dalam buku IFRS as issued at 1 January 2009 hal. 982 (IASFC, 2009). Isu utama PSAK ini terkait dengan pengukuran dan pengakuan, yaitu penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan terkait diakui. Persediaan secara akuntansi didefinisikan dalam paragraf 5 PSAK 14 (Revisi 2008) sebagai aset: a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. b. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Contoh persediaan menurut paragraf 7 dan 18 PSAK 14 (Revisi 2008) adalah: - Barang dagangan yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali. - Pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. - Barang jadi yang diproduksi. - Barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi. - Bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. - Biaya jasa seperti biaya tenaga kerja dan biaya personalia lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa, termasuk personalia penyelia, dan overheadyang dapat diatribusikan dan entitas belum mengakui pendapatan yang terkait dengan biaya jasa tersebut (lihat PSAK 23: Pendapatan). PSAK 14 (Revisi 2008) tidak memiliki pengaruh terhadap perpajakan. Hal ini dikarenakan ketentuan perpajakan telah memiliki aturan sendiri terkait dengan pengukuran dan pengakuan, meskipun ketentuan pajak tidak memiliki definisi sendiri tentang persediaan. Pasal 10 ayat (6) UU PPh 2008, menyatakan bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 331 perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. Di dalam penjelasan ayat tersebut disebutkan bahwa pada umumnya terdapat 3 (tiga) golongan persediaan barang, yaitu: a. Barang jadi atau barang dagangan. b. Barang dalam proses produksi, dan c. Bahan baku dan bahan pembantu. Ketentuan di atas mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata (weighted average) atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama ("first-in first-out atau disingkat FIFO"). Sesuai dengan kelaziman, cara penilaian tersebut juga diberlakukan terhadap sekuritas. Sekali Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok tersebut, untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama Perihal Akuntansi Perpajakan Metode Pengukuran Berdasarkan harga perolehan atau nilai realisasi neto mana yg lebih rendah Berdasarkan harga perolehan Cara Penilaian Metode rata-rata atau FIFO Metode rata-rata atau FIFO Berdasarkan uraian di atas, perbedaan perlakuan akuntansi dan pajak terlihat pada Tabel diatas. Untuk metode pengukuran, terdapat perbedaan antara perlakuan akuntansi dan pajak, sedangkan untuk cara penilaian persediaan, standar akuntansi sama dengan ketentuan perpajakan. Keduanya membolehkan rata-rata tertimbang dan FIFO. 9. Akuntansi Leasing PSAK No. 30 Definisi-Definisi 1. Sewa yang tidak dapat dibatalkanadalah sewa yang hanya dapat dibatalkan : a. Dengan terjadinya kondisi kontinjensi yang kemungkinan terjadinya sangat kecil. b. Dengan persetujuan lessor. c. Jika lesseemengadakan perjanjian sewa baru atas aset yang sama atau aset yang setara dengan lessor yang sama, atau. d. Bila ada pembayaran tambahan yang signifikan pada awal sewa oleh lessee sehingga secara ekonomis dapat dipastikan tidak akan ada pembatalan. 2. Awal sewa (inception of the lease)adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak menyatakan komitmen terhadap ketentuanketentuan pokok sewa. Pada tanggal ini : a. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan, dan b. Untuk sewa pembiayaan, jumlah yang diakui pada awal masa sewa ditentukan. 3. Awal masa sewa (commencement of the lease term)adalah tanggal saat lesseemulai berhak untuk menggunakan aset sewaan. Tanggal ini merupakan tanggal pertama kali sewa diakui (yaitu pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, atau beban sewa). 4. Masa sewa adalah periode yang tidak dapat dibatalkan dimana lesseetelah menyepakati perjanjian sewa untuk menyewa aset ditambah dengan persyaratan lain dimana lesseememiliki opsi untuk melanjutkan sewa tersebut, dengan atau tanpa pembayaran lebih lanjut, jika pada awal sewa hampir pasti lesseeakan melaksanakan opsi tersebut.

332 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 5. Pembayaran sewa minimum (minimum lease payment)adalah pembayaran selama masa sewa yang harus dibayar (atau dapat diwajibkan untuk membayar) oleh lessee, tidak meliputi rental kontinjensi, biaya jasa dan pajak yang dibayar oleh dan diberikan gantinya kepada lessor, ditambah dengan : a. Bagi lessee, jumlah yang dijamin oleh lessee atau oleh pihak yang terkait dengan lessee, atau. b. Bagi lessor, nilai residu yang dijamin oleh: e. Lessee. f. Pihak terkait dengan lessee. g. Pihak ketiga yang tidak terkait dengan lessor yang secara finansial memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban atas jaminan tersebut. Akan tetapi, jika lesseememiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan lebih rendah dibanding nilai wajar pada tanggal opsi dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa hampir dapat dipastikan bahwa opsi tersebut akan dilaksanakan, maka pembayaran sewa minimum meliputi : 1) Pembayaran minimum terutang selama masa sewa hingga tanggal pelaksanaan opsi pembelian, dan 2) Pembayaran yang dipersyaratkan untuk melaksanakannya. 6. Nilai wajaradalah jumlah dimana suatu aset dipertukarkan, atau liabilitas diselesaikan, antara pihak-pihak yang berpengetahuan dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar (arm's length transaction). 7. Umur ekonomikadalah: (a) periode dimana suatu aset diharapkan secara ekonomis dapat digunakan oleh satu atau lebih pengguna; atau (b) jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset oleh satu atau lebih pengguna. 8. Umur manfaatadalah estimasi periode tersisa, mulai dari awal masa sewa, tanpa dibatasi masa sewa, dimana manfaat ekonomik aset diharapkan untuk dikonsumsi oleh entitas. 9. Nilai residu yang dijaminadalah: (a) Bagi lessee, bagian dari nilai residu yang dijamin oleh lessee atau pihak terkait dengan lessee(jumlah jaminan adalah jumlah maksimum yang dalam kondisi apa pun dapat menjadi yang terutang); dan (b) Bagi lessor, bagian nilai residu yang dijamin oleh lessee atau pihak ketiga, yang tidak terkait dengan lessor, yang secara finansial memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban atas jaminan tersebut. 10. Nilai residu tidak dijaminadalah bagian dari nilai residu aset sewaan yang nilai realisasinya tidak dapat dipastikan atau dijamin semata-mata oleh suatu pihak terkait dengan lessor. 11. Biaya langsung awal (initial direct cost)adalah biaya-biaya inkremental yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa, kecuali biayabiaya yang dikeluarkan oleh lessorpabrikan atau lessor dealer. 12. Investasi sewa brutoadalah penjumlahan agregat dari: (a) Pembayaran sewa minimum yang akan diterima lessor berdasarkan sewa pembiayaan; dan (b) Nilai residu tidak dijamin yang menjadi hak lessor. 13. Investasi sewa netoadalah investasi sewa bruto yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit dalam sewa.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 333 14. Penghasilan pembiayaan tangguhanadalah selisih antara: (a) investasi sewa bruto sewa, dan (b) investasi sewa neto sewa. 15. Tingkat bunga implisit sewaadalah tingkat diskonto yang pada awal sewa, menghasilkan penjumlahan agregat nilai kini dari: (a) Pembayaran sewa minimum; dan (b) Nilai residu tidak dijamin sama dengan penjumlahan dari : nilai wajar aset sewaan dan biaya awal langsung lessor. 16. Tingkat bunga pinjaman inkremental lesseeadalah tingkat bunga yang harus dibayar lessee dalam sewa yang serupa atau, jika tingkat bunga tersebut tidak dapat ditentukan, tingkat bunga yang pada awal sewa yang harus ditanggung oleh lesseeketika meminjam dana yang diperlukan untuk membeli aset tersebut yang mana pinjaman ini mencakup periode dan jaminan yang serupa. 17. Rental kontinjenadalah bagian dari pembayaran sewa yang jumlahnya tidak tetap tetapi didasarkan pada perubahan faktor tertentu di masa depan, selain faktor perjalanan waktu (misalnya, persentase dari penjualan masa depan, jumlah penggunaan masa depan, indeks harga masa depan, tingkat bunga pasar masa depan). Klasifikasi Sewa (Leasing) 1. Sewa Pembiayaan (Financial Lease): sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan. 2. Sewa Operasi (Operating Lease): sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Contoh dari situasi yang secara individual atau gabungan pada umumnya mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah: a) Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa. b) Lessee memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. c) Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset meskipun hak milik tidak dialihkan. d) Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. e) Aset sewaan bersifat khusus dan hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Indikator dari situasi yang secara individual ataupun gabungan dapat juga menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah: (a) jika lessee dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh lessee. (b) untung atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lessee (misalnya, dalam bentuk potongan harga rental dan yang setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa), dan (c) lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar rental.

334 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Sewa Tanah & Bangunan - Ketika suatu perjanjian sewa mengandung elemen tanah dan bangunan, entitas menilai klasifikasi dari setiap elemen sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi secara terpisah. Hal penting yang harus dipertimbangkan adalah bahwa pada umumnya tanah memiliki umur ekonomik yang tidak terbatas. - pembayaran sewa minimum (termasuk pembayaran dimuka secara lumpsum) dialokasikan antara elemen tanah dan bangunan secara proporsional sesuai dengan nilai wajar relatif bagian perjanjian sewa atas elemen tanah dan bangunan di dalam perjanjian sewa pada saat awal kontrak. Apabila pembayaran sewa tidak dapat dialokasikan secara andal antara dua elemen tersebut, seluruh sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan kecuali sangat jelas bahwa kedua elemen tersebut adalah sewa operasi. Bila demikian maka seluruh sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. - Untuk perjanjian sewa tanah dan bangunan yang mana jumlah yang diakui pada awalnya untuk elemen tanah dianggap tidak material, maka tanah dan bangunan dapat diakui sebagai unit tunggal. Contoh 1.1 PT XYZ menyewa mobil selama 5 tahun. Masa manfaat mobil tersebut adalah 7 tahun. PT XYZ diberikan opsi untuk membeli mobil tersebut pada akhir masa sewa seharga 50% dari nilai pasar mobil ditambah 0.5% dari nilai pasar mobil pada tanggal opsi dilaksanakan. Nilai pembayaran tersebut adalah untuk menutup biaya penjualan mobil. Apa klasifikasi sewa tersebut ? Jawaban : Karena terdapat opsi untuk membeli aset tersebut pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar, maka sewa tersebut termasuk sewa pembiayaan. Sewa Pembiayaan 1. Perlakuan Bagi Lessee a. Pengakuan Awal - Pada awal masa sewa, lesseemengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan : • Sebesar nilai wajar aset sewaan atau • Sebesar nilaikini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. - Penilaian ditentukan pada awal kontrak sewa. - Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan secara praktis; jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental lessee. - Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessee ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal - Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 335 - Suatu sewa pembiayaan menimbulkan beban penyusutan untuk aset yang dapat disusutkan dan beban keuangan dalam setiap periode akuntansi. Kebijakan penyusutan untuk aset sewaan konsisten dengan aset yang dimiliki sendiri, dan penghitungan penyusutan yang diakui berdasarkan PSAK 16 (revisi 2011) : Aset Tetap dan PSAK 19 (revisi 2010) : Aset Takberwujud. Jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya. 2. Perlakuan Bagi Lessor a. Pengakuan Awal - Dalam sewa pembiayaan, lessormengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto tersebut. - Penerimaan piutang sewa diperlakukan oleh lessor sebagai pembayaran pokok dan penghasilan pembiayaan yang diterima lessor sebagai penggantian dan imbalan atas investasi dan jasanya. - Lessor Non Dealer/Pabrikan (Direct Financing) Untuk sewa pembiayaan, selain yang melibatkan lessor pabrikan atau dealer, biaya langsung awal diperhitungkan sebagai bagian dari pengukuran awal piutang sewa pembiayaan dan mengurangi penghasilan yang diakui selama masa sewa. Tingkat bunga implisit dalam sewa ditentukan sedemikian rupa sehingga biaya langsung awal secara otomatis sudah termasuk di dalam piutang sewa pembiayaan; sehingga tidak diperlukan penjumlahan yang terpisah. - Lessor Dealer/Pabrikan (Sales Type Lease) Biaya yang dikeluarkan oleh lessor pabrikan atau dealer yang terkait dengan negosiasi dan pengaturan suatu sewa tidak termasuk biaya langsung awal. Dengan demikian, biaya tersebut tidak termasuk dalam investasi sewa neto dan diakui sebagai beban ketika laba penjualan diakui, dimana untuk sewa pembiayaan umumnya diakui pada masa awal sewa. Pendapatan penjualan diakui di awal masa sewa oleh lessor pabrikan atau dealer sebesar nilai wajar aset, atau jika lebih rendah, sebesar nilai kini daripembayaran sewa minimum yang dihitung pada tingkat bunga pasar. Biaya penjualan di awal masa sewa adalah biaya perolehan atau jumlah tercatat jika berbeda, dari properti sewaan dikurangi nilai kini dari nilai residu tidak dijamin. Perbedaan antara pendapatan penjualan dan biaya penjualan adalah laba penjualan yang diakui sesuai kebijakan entitas terhadap penjualan biasa b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal - Pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan. - Lessor pabrikan atau dealer(Sales Type Lease) mengakui laba atau rugi atas penjualan pada suatu periode sesuai kebijakan entitas atas penjualan biasa. Jika tingkat bunga ditentukan secara artifisial terlalu rendah, laba penjualan dibatasi sebesar laba apabila menggunakan tingkat bunga pasar. Biaya yang dikeluarkan oleh lessor pabrikan atau dealer sehubungan dengan negosiasi dan pengaturan sewa diakui sebagai beban ketika laba penjualan diakui.

336 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Sewa Operasi 1. Perlakuan Bagi Lessee Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. 2. Perlakuan Bagi Lessor - Lessormenyajikan aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. - Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dimana manfaat penggunaan aset sewaan menurun. - Biaya termasuk biaya penyusutan, yang terjadi untuk memperoleh pendapatan sewa diakui sebagai beban. - Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessor dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. - Kebijakan penyusutan untuk aset sewaan harus konsisten dengan kebijakan penyusutan normal untuk aset sejenis, dan penyusutan tersebut dihitung sesuai PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap dan PSAK 19 (revisi 2010): Aset Tak berwujud. Transaksi Jual & Sewa Balik (Sale & Lease Back) 1. Pengertian Transaksi jual dan sewa-balik meliputi penjualan suatu aset dan penyewaan kembali aset yang sama. Pembayaran sewa dan harga jual biasanya saling terkait karena keduanya dinegosiasikan sebagai suatu paket. Perlakuan akuntansi untuk transaksi jual dan sewa-balik bergantung pada jenis sewanya. 2. Sewa Pembiayaan Jika suatu transaksi jual dan sewa-balik merupakan sewa pembiayaan, selisih lebih hasil penjualan dari jumlah tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual-lessee, tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. 3. Sewa Operasi Jika transaksi jual dan sewa-balik merupakan sewa operasi dan jelas bahwa transaksi tersebut terjadi pada nilai wajar, maka laba atau rugi diakui segera. Jika harga jual di bawah nilai wajar, maka laba atau rugi diakui segera, kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa di masa depan yang lebih rendah dari harga pasar, maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Jika harga jual di atas nilai wajar, selisih lebih dari nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama periode penggunaan aset. Untuk sewa operasi, jika nilai wajar aset pada saat transaksi jual dan sewa-balik lebih rendah daripada jumlah tercatatnya, rugi sebesar selisih antara jumlah tercatat dan nilai wajar diakui segera.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 337 10. Akuntansi Kontrak Kontruksi PSAK No. 34 a. Pembagian & Penggolongan Kontrak Konstruksi Secara umum, aset tetap yang digunakan untuk operasional perusahaan diatur di PSAK 16 tentang Aset Tetap. Di PSAK 16 tersebut, aset tetap didefinisikan sebagai : Perihal Deskripsi Pembagian kontrak konstruksi 1) kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset, misalnya, pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek 2) kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset Penggolongan kontrak konstruksi 1) kontrak harga tetap (fixed price contract), yaitu kontrak konstruksi dengan syarat bahwa kontraktor telah menyetujui nilai kontrak yang telah ditentukan, atau tarif tetap yang telah ditentukan per unit output, yang dalam beberapa hal tunduk pada ketentuan-ketentuan kenaikan biaya. 2) kontrak biaya-plus (cost plus contract), yaitu kontrak konstruksi yang di dalamnya kontraktor mendapatkan penggantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan, ditambah imbalan dengan persentase terhadap biaya atau imbalan tetap. b. Alokasi Pendapatan & Biaya Kontrak Konstruksi Perihal Deskripsi Komponen pendapatan kontrak 1) Nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak; 2) Penyimpangan dalam pekerjaan kontrak ▪ yaitu suatu instruksi yang diberikan pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak; ▪ sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan; dan ▪ dapat diukur secara andal. 3) Klaim ▪ yaitu jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak; ▪ sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan; dan ▪ dapat diukur secara andal. 4) Pembayaran insentif ▪ yaitu jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau dilampaui; ▪ sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan; dan ▪ dapat diukur secara andal

338 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Perihal Deskripsi Komponen biaya kontrak 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu, yaitu: a) biaya pekerja lapangan, termasuk penyelia; b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi; c) penyusutan sarana dan peralatan yang digunakan dalam kontrak tersebut; d) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan kontrak; e) biaya penyewaan sarana dan peralatan; f) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan kontrak; g) estimasi biaya pembetulan dan jaminan pekerjaan, termasuk yang mungkin timbul selama masa jaminan; dan h) klaim dari pihak ketiga. 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak tersebut, yaitu: a) asuransi; b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan kontrak tertentu; dan c) overhead konstruksi. 3) Biaya lain yang secara khusus dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak a) biaya administrasi umum yang penggantiannya ditentukan dalam persyaratan kontrak; dan b) biaya pengembangan yang penggantiannya ditentukan dalam persyaratan kontrak c. Pengakuan Pendapatan & Biaya Kontrak Konstruksi – Metode % Penyelesaian - Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memerhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak padatanggal akhir periode pelaporan. Taksiran rugi pada kontrak konstruksi tersebut segera diakui sebagai beban sesuai dengan paragraf 36. - Pengakuan pendapatan dan beban dengan memerhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Menurut metode ini, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban, dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai cakupan aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode. - Dalam metode persentase penyelesaian, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Namun, setiap ekspektasi selisih lebih total biaya kontrak terhadap total pendapatan kontrak segera diakui sebagai beban sesuai dengan paragraf 36.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 339 - Paragraf 30 : Tahap penyelesaian suatu kontrak dapat ditentukan dalam berbagai cara. Entitas menggunakan metode yang mengukur secara andal pekerjaan yang dilakukan. Bergantung pada sifat kontrak, metode tersebut antara lain meliputi: (a) Proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak. (b) Survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan (c) Penyelesaian suatu bagian secara fisik dari pekerjaan kontrak. Pembayaran berkala dan uang muka yang diterima dari para pelanggan sering kali tidak mencerminkan tahap penyelesaian. d. Pengungkapan & Penyajian a. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk pekerjaan dalam proses penyelesaian pada akhir periode pelaporan: (a) Jumlah akumulasi biaya yang terjadi dan laba yang diakui (dikurangi kerugian yang diakui) sampai tanggal pelaporan. (b) Jumlah uang muka yang diterima; dan (c) Retensi. b. Entitas menyajikan : (a) Jumlah tagihan bruto kepada pelanggan sebagai aset. (b) Jumlah utang bruto dari pelanggan sebagai kewajiban. Biaya yang terjadi = a Laba (Rugi) yang diakui (+/+) = b Termin yang diakui (-/-) = c Jumlah tagihan (utang) bruto = (a + b – c) atau (c – b – a) PT Hutama Karya merupakan kontraktor skala besar. Pada tahun 2018 mendapatkan kontrak untuk melakukan konstruksi yang dimulai pada tahun 2019 yang diestimasikan selesai pada bulan Mei 2021 dengan nilai kontrak Rp 70.000.000.000,-. Data-data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut: Pada tahun 2019, telah dilakukan perhitungan konstruksi sebagai berikut: Biaya Aktual 2019 Rp 28.840.000.000,- Estimasi Biaya untuk menyelesaikan Rp 30.160.000.000,- Tagihan (sebelum PPN) Rp 25.000.000.000,- Pada tahun 2020, terdapat data-data sebagai berikut: Biaya Aktual 2020 Rp 16.640.000.000,- Estimasi Biaya untuk menyelesaikan Rp 14.520.000.000,- Tagihan (sebelum PPN) Rp 17.000.000.000,- Pada tahun 2021 data-data sebagai berikut: Biaya Aktual 2021 Rp 15.000.000.000,- Estimasi Biaya untuk menyelesaikan Rp 0,- Tagihan (sebelum PPN) Rp 28.000.000.000,- Tagihan diterima pada tahun ybs. Diminta:

340 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Buatlah perhitungan Peredaran Bruto dan Harga Pokok tahun 2020 Jawaban : Keterangan dalam ribuan rupiah 2019 2020 2021 1 Biaya Aktual s.d. tahun … 28.840.000 45.480.000 60.480.000 2 Estimasi biaya penyelesaian 30.160.000 14.520.000 - 3 Estimasi Total Biaya 59.000.000 60.000.000 60.480.000 % Penyelesaian s.d. tahun… : (1) / (3) 49% 76% 100% Pengakuan Peredaran Bruto dan Harga Pokok Diakui s.d. Diakui s.d. Tahun tahun lalu tahun ini 2019 - penyelesaian 49% Peredaran Bruto (49% x Rp 70 M) 34.216.950 - 34.216.950 Harga Pokok (49% x Rp 59 M) 28.840.000 - 28.840.000 Laba Bruto 5.376.950 - 5.376.950 2020 - penyelesaian 76% Peredaran Bruto (76% x Rp 70 M) 53.060.000 34.216.950 18.843.050 Harga Pokok (76% x Rp 60 M) 45.480.000 28.840.000 16.640.000 Laba Bruto 7.580.000 5.376.950 2.203.050 2021 - penyelesaian 100% Peredaran Bruto (100% x Rp 70 M) 70.000.000 53.060.000 16.940.000 Harga Pokok (100% x Rp 60,48 M) 60.480.000 45.480.000 15.000.000 Laba Bruto 9.520.000 7.580.000 1.940.000 Jurnal 2019 2020 2021 Construction In Process Dr 28.840.000 16.640.000 15.000.000 PPN Masukan (pembelian BKP/JKP) Material, Cash, Payable etc Cr 28.840.000 16.640.000 15.000.000 Pengeluaran biaya Aktual Account Receivable Dr 27.500.000 18.700.000 30.800.000 PPN Keluaran Cr 2.500.000 1.700.000 2.800.000 Billing Progress Cr 25.000.000 17.000.000 28.000.000 Progress Penagihan Cash Dr 26.750.000 18.190.000 29.960.000 Beban PPh final (3%) Dr 750.000 510.000 840.000 Account Receivable Cr 27.500.000 18.700.000 30.800.000

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 341 Penerimaan Pembayaran Construction In Process Dr 5.376.950 2.203.050 1.940.000 Construction Expense Dr 28.840.000 16.640.000 15.000.000 Revenue Long Term Contract Cr 34.216.950 18.843.050 16.940.000 Pengakuan Laba Kotor Saldo Construction In Process per 31/12 Dr 34.216.950 53.060.000 70.000.000 Saldo Billing Progress per 31/12 Cr 25.000.000 42.000.000 70.000.000 Billing Progress Dr 70.000.000 Construction In Process Cr 70.000.000 Penyelesaian kontrak Saldo CIP = akumulasi biaya + akumulasi laba kotor Saldo CIP = akumulasi pengakuan pendapatan 11. Pajak Tangguhan Pajak tangguhan diatur dalamPSAK 46: Pajak Penghasilan. Pajak tangguhan adalah beban pajak (deferred tax expense) atau manfaat pajak (deferred tax income) yang akan menambah atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di masa depan. Pajak tangguhan ini timbul karena perbedaan saat pengakuan pendapatan atau beban antara peraturan perpajakan (fiskal) dengan standar akuntansi keuangan (komersial). Perbedaan saat pengakuan ini mengakibatkan pendapatan/beban yang diakui pada masing-masing periode berbeda, namun secara keseluruhan pada akhirnya jumlah total pendapatan/beban yang diakui sama antara fiskal dan komersial. Oleh karena itu perbedaan ini biasa disebut sebagai beda sementara (temporary different). Beban/manfaat pajak tangguhan tidak akan mempengaruhi jumlah pajak terutang yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan (pajak kini).Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini: a. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. b. Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu. c. Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. d. Penghasilan kena paiak atau laba fiskal (taxable profit) atau rugi pajak (tax loss) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan. e. Beban paiak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) adalah jumlah agregat pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.

342 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia f. Pajak kini (current tax) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) atas penghasilan kena pajak pada satu periode. g. Kewajiban pajak tanguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. h. Aset pajak tangguhan (deferred tax assets) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya : (a) Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan (b) Sisa kompensasi kerugian. i. Perbedaan temporer (temporary differences) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau kewajiban dengan DPP-nya Perbedaan temporer dapat berupa (a) Perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences) adalah perbedaan temporer yang meninibulkan suatu jumlah kena pajak (taxable amounts) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajthan tersebut dilunasi (settled), atau (b) Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (deductible amounts) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled). j. Beda Waktu/Sementara Beda waktu artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebernya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu dapat berasal dari perbedaan akrual dan realisasinya, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiscal antara akuntansi dan perpajakan. Beda waktu akan menimbulkan asset/kewajiban pajak tangguhan, sementara beda tetap tidak. k. Beban Pajak Tangguhan dan Pendapatan Pajak Tangguhan Pajak Kini (current tax) adalah jumlah PPh terhutang atas Penghasilan Kena Pajak pada satu periode. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhanPendapatan pajak tangguhan menimbulkan asset pajak tangguhan. l. Aset Pajak Tangguhan Aset Pajak Tangguhan (deffered tax asset) timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil dari pada beban pajak menurut peraturan perpajakan. m. Aset Pajak Tangguhan adalah jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. n. Kewajiban Pajak Tangguhan Kewajiban Pajak tangguhan (deffferd tax liabilities) timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi negative sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.Kewajiban Pajak Tangguhan adalah jumlah PPh terhutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. o. Pencatatan dan Penyajiannya Pengakuan asset dan kewajiban pajak tangguhan deilakukan terhadap rugi fiscal yang masih dapat dikompensasikan dan beda waktu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiscal yang dikenakan pajak, dikalikan dengan tariff pajak yang berlaku, tariff maksimum PPh 30%.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 343 Jurnal untuk mencatat timbulnya asset pajak tangguhan adalah Keterangan Debit Kredit Aset pajak tangguhan Pendapatan pajak tangguhan xxxx xxx Jurnal untuk mencatat timbulnya kewajiban pajak tangguhan adalah Keterangan Debit Kredit Beban pajak tangguhan Kewajiban pajak tangguhan xxxx xxx Penyajian pajak tangguhan: 6. Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. 7. Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini (tax receivable/prepaid tax) dan kewajiban pajak kini (tax payable). 8. Aset atau kewajiban pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset atau kewajiban lancar. 9. Aset pajak kini harus dikompensasikan (offset) dengan kewajiban pajak kini dan iumlah netonya disajikan dalam neraca. 10. Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi. 11. Aset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun tagihan restitusi PPh dan kewajiban tangguhan juga disajikan terpisah dengan utang PPh 29. 12. PPh final: a. Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan PPh final berbeda dari Dasar Pengenaan Pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak boleh diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan. b. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. c. Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai Pajak Dibayar di Muka dan Utang Pajak. d. Akun PPh final dibayar di muka harus disajikan terpisah dari PPh final yang masih harus dibayar. 13. Perlakuan akuntansi untuk hal khusus: a. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada Laporan Laba Rugi periode berjalan. b. Apabila diajukan keberatan dan atau banding, pembebanannya ditangguhkan. c. Apabila terdapat kesalahan mendasar, perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK 25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi.

344 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Penyajian dalam laporan keuangan: Laba sebelum PPh xxx PPh: • PajakKini xxx • Pajak Tangguhan xxx (xxx) Laba Setelah Pajak Penghasilan xxx Contoh: 1. Laba sebelum pajak tahun 2021 = Rp 900.000.000. Koreksi fiskal atas laba tersebut adalah: a. Pendapatan bunga deposito Rp 60.000.000. b. Beban jamuan tanpa daftar nominatif Rp 40.000.00 c. Penyusutan fiskal lebih kecil Rp 15.000.000 daripada penyusutan komersial. d. Angsuran PPh 25 Rp 15.000.000 per bulan. Pertanyaan: a. Tentukan Penghasilan Kena Pajak.