Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 95 Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak. Sedangkan, Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Wajib Pajak.Pemeriksaan Bukti Permulaan harus dilakukan secara terbuka dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut terkait dengan: a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP; atau b. tindak lanjut dari Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan harus dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Laporan Pemeriksaan Bukti disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan. Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana berfungsi sebagai: a. bukti bahwa pemeriksa Bukti Permulaan telah melaksanakan tugas Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana mestinya berdasarkan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya; b. dasar pembuatan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan harus memberikan gambaran mengenai: a. prosedur formal perpajakan yang telah dilakukan terhadap Wajib Pajak; b. unsur-unsur pidana yang disangkakan; c. penjelasan terhadap unsur-unsur yang disangkakan. d. penjelasan besarnya kerugian pada pendapatan negara atau besarnya pajak terutang; dan e. penjelasan mengenai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus disusun sesuai dengan standarpelaporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu: disusun secara ringkas dan jelas; memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan memuat simpulan mengenai ada atau tidaknya Bukti Permulaan. Dalam hal pada saat Pemeriksaan Bukti Permulaan ditemukan informasi lain yang terkait, Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan juga harus memuat pengungkapan informasi lain tersebut. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a. identitas Wajib Pajak; b. instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan; c. surat perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan; d. pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan hasil pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan; e. pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan; f. analisis kasus; g. analisis yuridis; dan h. simpulan dan usul. Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan:
96 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia a. Penyidikan dalam hal ditemukan Bukti Permulaan yang cukup; b. pemberitahuan secara tertulis oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka bahwa tidak dilakukan Penyidikan dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; c. penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pasal 13A Undang-Undang KUP oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka; d. penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia; atau e. penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 12. Wakil Dan Kuasa WP Wakil(UU Nomor 28 Tahun 2007 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 32 ayat (1)) Wajib pajak diwakili dalam hal : a. badan oleh pengurus; b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan; d. badan dalam likuidasi oleh likuidator; e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya Dalam Undang-Undang ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut. Pengurus (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 32 ayat (4) dan penjelasan) Termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 97 Tanggung jawab wakil (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 32 ayat (2) dan penjelasan) Wakil bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan, benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Kuasa(229/PMK.03/2014 Pasal 1 dan 2) Seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus. Yang dimaksud dari kuasa khusus ialah Konsultan Pajak dan/atau karyawan Wajib Pajak. Syarat yang harusdipenuhi oleh seorang kuasa (PP Nomor 74 Tahun 2011, 229/PMK.03/2014 Pasal 4) Seorang kuasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa; memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak Terakhir; kecuali terhadap seorang kuasa yang tahun pajak terakhir belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. (PP Nomor 74 Tahun 2011) Seseorang yang tidak memenuhi persyaratan di atas, tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa. Yang dapat menjadi bukti bahwa seseorang menguasai ketentuan perundang-undangan perpajakan sehubungan dengan pemenuhan syarat menjadi seorang kuasa antara lain : (229/PMK.03/2014 Pasal 5) a. Dalam hal seorang kuasa bukan konsultan pajak, seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila memiliki: a. sertifikat brevet di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan kursus brevet pajak; b. ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan status terakreditasi A; atau c. sertifikat konsultan pajak yang diterbitkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak. b. Dalam hal seorang kuasa adalah konsultan pajak, seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila memiliki izin praktik konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dan harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak.
98 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Kelengkapan Dokumen dalam Surat Kuasa (PMK No. 229/PMK.03/2014 Pasal 6) Dalam hal seorang kuasa merupakan konsultan pajak, dokumen kelengkapan yang diwajibkan yaitu ; a. fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak; b. surat pernyataan sebagai konsultan pajak; c. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan d. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Dalam hal seorang kuasa merupakan karyawan Wajib Pajak. dokumen kelengkapan yang diwajibkan yaitu ; a. fotokopi sertifikat brevet di bidang perpajakan, ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, atau sertifikat konsultan pajak. b. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak. c. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan d. fotokopi daftar karyawan tetap yang dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan Wajib Pajak. Surat Kuasa Khusus (PP Nomor 74 Tahun 2011, 229/PMK.03/2014 Pasal 7) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat : a. nama, alamat, dan tanda tangan di atas materai, serta Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak pemberi kuasa; b. nama, alamat, dan tanda tangan, serta Nomor Pokok Wajib Pajak penerima kuasa;dan c. hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan yang mencakup keperluan perpajakan, jenis pajak, dan Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Satu surat kuasa khusus hanya untuk 1 (satu) pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu. Ketentuan Terkait dengan Kuasa WP (PP Nomor 74 Tahun 2011, 229PMK.03/2014 Pasal 9) Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain. Seorang kuasa dapat menunjuk orang lain atau karyawannya terbatas untuk menyampaikan dokumen-dokumen dan/atau menerima dokumen-dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan, selain penyerahan dokumen yang dapat disampaikan melalui tempat pelayanan terpadu. Orang lain atau karyawan yang ditunjuk, wajib menyerahkan Surat Penunjukan dari seorang kuasa pada saat melaksanakan tugasnya. Setiap Pegawai dilarang menindaklanjuti pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak yang memberikan kuasa kepada seseorang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai kuasa Wajib Pajak.
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 99 13. Rahasia Jabatan Kerahasiaan (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (1) jo. PP Nomor 74 Tahun 2011) Yang wajib merahasiakan keadaan wajib pajak antara lain : Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Data yang wajib dirahasiakan (Penjelasan UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (1)) Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak; data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan; dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia; dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan Pihak yang dikecualikan dari kewajiban merahasiakan keadaan wajib pajak (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (2) jo. PP Nomor 74 Tahun 2011) Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) supaya memberikan keterangan dan/atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak tertentu yang ditunjuk dalam izin tertulis Menteri Keuangan tersebut dalam hal : Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara. Pihak yang dapat diberikan Keterangan oleh Pejabat dan Tenaga Ahli yang Ditunjuk (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (2a), 539/KMK.04/2000) Pejabat dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang sedang menjalankan tugas sesuai dengan surat tugas yang diterima dan ditunjukkan kepada pejabat atau tenaga ahli. Surat tugas sebagaimana dimaksud harus menyebutkan nama Wajib Pajak dan keterangan yang ingin diketahui tentang Wajib Pajak yang bersangkutan. Kewajiban Memberikan Keterangan atau Bukti (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 35 & 35A) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihakpihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.
100 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan Dalam hal pihak-pihak tersebut terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Yang dimaksud dengan "konsultan pajak" adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self assessment, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak.
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 101 BAB 2 PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
102 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 1. Subjek Pajak Orang Pribadi Berdasarkan statusnya, orang pribadi sebagai subjek pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Subjek Pajak ini diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UU PPh sebagaimana diubah terakhir dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Subjek Pajak dalam Negeri merupakan orang pribadi baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia, serta mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek Pajak luar Negeri 1) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. 2) Warga Negara Asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 3) Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak, dan persyaratan tertentu lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dari ketentuan tersebut nampak bahwa untuk menentukan status wajib pajak dianut 3 kriteria, yaitu: 1) domisili (place of abode), 2) presensi (residence), dan 3) niat (intention). Kriteria pertama merupakan tambahan. Berbeda dengan kriteria keberadaan, kriteria tempat tinggal dan niat perlu mendapatkan petunjuk kejelasannya. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (6) UU PPh mengatur bahwa tempat tinggal orang pribadi ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Untuk keperluan administratif, penentuan tersebut dikuasakan kepada Direktur Jenderal Pajak. Barangkali rujukan penentuan tempat tinggal dapat diarahkan pada ketentuan lama sebelum reformasi pajak tahun 1983. Orang Pribadi selain yang memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, merupakan WPLN. Mereka dapat memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia apakah dengan atau tanpa mengoperasikan BUT. Berbeda dengan badan yang secara legal mempunyai kelestarian keberadaannya, secara alamiah kewajiban subjektif wajib pajak orang pribadi berakhir dengan meninggalnya wajib pajak tersebut. Kewajiban pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada saat ia dilahirkan di Indonesia dan berakhir pada saat ia meninggal atau meninggalkan indonesia untuk selama-lamanya. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 2A ayat 1 UU PPh. Sedangkan untuk orang pribadi dari luar negeri dan telah berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka kewajiban perpajakannya dimulai pada saat ia menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat ia tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan. Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak. Untuk dapat memahami lebih detail terkait kewajiban perpajakan, jika ditinjau dari Wajib Pajak Dalam Negeri maupun Wajib Pajak Luar Negeri. Berikut penulis sajikan perbedaan kewajiban perpajakan WPDN dengan WPLN sebagai berikut:
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 103 No. Perbedaan WPDN WPLN 1. Berada di Indonesia WNA atau WNI bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan WNA yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan 2. Kewajiban memiliki NPWP Wajib memiliki NPWP Tidak wajib memiliki NPWP 3. Ruang Lingkup Penghasilan Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di Indonesia 4. Subjek Pajak Orang Pribadi Mendapatkan pengurangan PTKP Tidak ada pengurangan PTKP 5. Tarif pajak Berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum (Tarif Umum PPh Pasal 17) Berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadaan (Tarif PPh Pasal 26 atau sesuai Tax Treaty) 6. Penyampaian SPT Wajib menyampaikan SPT PPh, untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak Tidak wajib menyampaikan SPT PPh, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final (PPh Pasal 26) 2. Subjek Pajak Warisan Apabila wajib pajak meninggalkan warisan yang memberikan penghasilan, maka kewajiban objektif dari wajib pajak yang meninggal masih tetap ada. Mengacu pada Pasal 2 ayat (3) huruf c UU PPh, warisan yang belum terbagi dianggap sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Artinya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan telah terbagi kepada ahli waris, maka kewajiban perpajakannya beralih dan harus diselesaikan oleh ahli warisnya. Berbeda halnya dengan warisan yang berlum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut melekat pada objeknya. 3. Objek Pajak Orang Pribadi Mengacu pada Pasal 4 ayat (1) No.36 Tahun 2008 stdd UU No.7 Tahun 2021, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang
104 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undangundang ini; b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; c. laba usaha; d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan; e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; l. keuntungan selisih kurs mata uang asing; m.selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; n. premi asuransi; o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan s. surplus Bank Indonesia. 4. Penghasilan Yang Dikenai Pajak Bersifat Final Mengacu Pada Pasal 4 ayat (2) UU No.36 Tahun 2008 stdd UU No. 7 Tahun 2021, pengahasilan yang dikenai pajak bersifat final yaitu:
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 105 1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. 2. Penghasilan berupa hadiah undian. 3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. 4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan 5. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Ketentuan terkait regulasi dan tarif penghasilan yang dikenai pajak bersifat final dapat dilihat di bagian Lampiran. 5. Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Mengacu Pada Pasal 4 ayat (3) UU No.36 Tahun 2008 stdd. UU No. 11 Tahun 2020 jo. UU No. 7 Tahun 2021, yang dikecualikan dari objek pajak yaitu: 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 3. Warisan. 4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit). 6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; 7. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak: 1) Orang Pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. 2) Badan dalam negeri.
106 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia b. Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut: 1) Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak. 2) Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) UU HPP. c. Dividen yang berasal dari luar negeri, sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan : 1) Dividen yang dibagikan berasal dari usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek. 2) Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham. d. Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a berlaku ketentuan: 1) Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. 2) Atas selisih 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud huruf a dikenai pajak penghasilan. 3) Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud huruf b tidak dikenai pajak penghasilan. e. Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a berlaku ketentuan: 1) Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan teresebut dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. 2) Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dikenai pajak penghasilan. f. Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di lyar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. g. Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 107 pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan dalam hal pengahsilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut: 1) Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri. 2) Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. h. Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar ngeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan g, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang. 2) Tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan, atau 3) Tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait dividen ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. 8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 8, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 15. Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 16. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagmaan yang terdaftar pada isntansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.
108 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 6. Biaya Pengurang (Deductible Expense) Pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi, pada dasarnya adalah sama dengan wajib pajak badan. Pada umumnya, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, selain pengeluaran sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final dan yang bukan merupakan objek pajak, dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dalam UU No.7 Tahun 2021 beserta aturan turunannya. Berikut ini biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari aspek perpajakan yaitu: a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa (upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang), bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan, biaya administrasi, serta pajak kecuali pajak penghasilan. b. Penyusutan dan amortisasi (Pasal 11 dan Pasal 11 A UU PPh). c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriaanya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. d. Kerugian karena penjualan atau pengaihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk kegiatan 3M. e. Kerugian selisih kurs mata uang asing. f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan. h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah tertentu. 4) Syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil. i. Pembentukan dana cadangan yang diatur dalam PMK No.81/PMK.03/2009. j. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan yang antara pemberi dan penerimanya memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan. k. Zakat atas penghasilan sebagaimana yang telah diatur dalam UU PPh. l. Penggantian atau imbalan sehubungan degan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan (PMK No.167/PMK.03/2018). m. Biaya berlangganan atau pengisian pulsa termasuk biaya perbaikan telepon seluler yang dimiliki atau dipergunakan perusahaan dengan ketentuan pembebanan biaya sebesar 50% (Keputusan Dirjen KEP 220/PJ/2002). n. Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan dan sejenisnya termasuk pengeluaran rutin dalam pembelian/pemakaian bahan bakar, yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk pegawai dengan jabatan tertentu dengan ketentuan pembebanan biaya sebesar 50% (Keputusan Dirjen KEP-220/PJ/2002). o. Sumbangan dalam rangka bencana nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerinrah No. 93 Tahun 2010.
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 109 p. Biaya sumbangan infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan, fasilitas pembinaan olahraga dalam Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010. q. Biaya entertainment, representasi, jamuan dan sejenisnya dengan melampirkan daftar nominatif sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986. r. Biaya promosi sesuai dengan PMK No.02/PMK.03/2010. s. Sumbangan dalam rangka Penanganan Covid-19 yang diatur dalam PP No. 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Covid-19. Berbeda dengan wajib pajak badan (yang wajib menyelenggarakan pembukuan), berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU Pajak Penghasilan, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dengan jumlah peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 setahun dapat tidak menyelenggarakan pembukuan. Penghasilan neto dari usaha dan kegiatan wajib pajak, kemudian dihitung berdasarkan norma penghitungan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Apabila penghasilan neto wajib pajak dihitung dengan norma penghitungan, maka biaya pengurangnya difiksasi sejumlah tertentu dari penghasilan. Dalam keadaan apapun wajib pajak demikian selalu dianggap mendapatkan keuntungan. Berdasarkan masa manfaatnya, pengurangan pengeluaran dapat dilakukan langsung pada penghasilan tahun berjalan atau dikapitalisasi dahulu dan kemudian dikurangkan melalui alokasi, depresiasi atau amortisasi. Namun, tidak semua pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dikurangkan dari penghasilan. Selain pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final seperti tanah dan bangunan, saham, deposito, undian, dan sebagainya, dan yang bukan objek pajak, beberapa pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan wajib pajak orang pribadi. Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fsikal antara lain sebagai berikut: a. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun. b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3) Cadangan penjamin untuk Lembaga Penjamin Simpanan. 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah industri. d. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. e. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
110 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia f. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. g. Pajak Penghasilan. Sama halnya dengan wajib pajak badan, semua biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan wajib pajak orang pribadi. 7. Kompensasi Kerugian Kerugian yang diperoleh dari perusahaan atau pekerjaan wajib pajak orang pribadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 (2) dapat diperhitungkan dengan penghasilan 5 tahun berikutnya secara berurutan. Beberapa kerugian yang tidak dapat dikompensasikan antara lain yang berasal dari: a. harta yang penghasilannya dikenakan pajak yang bersifat final; b. harta yang penghasilannya bukan merupakan objek pajak; c. harta dan usaha di luar negeri; d. harta yang tidak dipergunakan dalam perusahaan atau tidak untuk mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan. Pada sistem unitary (global) taxation, dalam pengertian kompensasi kerugian sudah termasuk kompensasi horizontal antarkategori penghasilan karena pada hakikatnya semua kategori penghasilan (positif dan negatif) digunggungkan menjadi satu kesatuan penghasilan kena pajak. 8. Keuntungan dan Kerugian Pengalihan Harta Keuntungan dari pengalihan beberapa jenis harta, secara efektif dikenakan pajak tersendiri terpisah dari penghasilan usaha, walaupun per definisi Indonesia tidak menganut sistem pemajakan schedular. Beberapa jenis harta tersebut antara lain sebagai berikut. - tanah dan bangunan; - saham (sekuritas) yang dijual di pasar modal. Maksud pengenaan pajak tersendiri tersebut adalah untuk: 1) memberikan kemudahan administrasi baik bagi pemerintah maupun masyarakat; 2) menghemat biaya administratif (administrative cost) dan kepatuhan (compliance costs); 3) memberikan kepastian pemajakan; 4) meningkatkan partisipasi masyarakat; 5) melibatkan partisipasi masyarakat (empowering people) dalam mengumpulkan dana pembangunan (pajak). Pada umumnya keuntungan pengalihan harta dihitung berdasarkan selisih antara harga jual (atau yang setara dengan itu) dengan harga buku atau perolehan (atau harga lainnya). dalam menghitung keuntungan, dari mana diperolehnya harta (hibah, sumbangan atau warisan) tidak dipermasalahkan. Berbeda dengan kerugian dari harta yang tidak dipakai dalam perusahaan yang tidak berhak atas kompensasi, dalam sistem pemajakan komprehensif dengan pendekatan konsep pertambahan (accretion concept of income) keuntungan dari harta tersebut tetap dikenakan pajak. Penolakan kompensasi, yang nampak
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 111 inkonsisten tersebut dimaksud untuk konsumsi atau pemanfaatan penghasilan (sehingga kerugian dari pengalihannya termasuk bagian dari konsumsi penghasilan oleh wajib pajak). 8. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan pajak subjektif personal. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 7 UU PPh yang mana memberikan keringanan berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi pribadi wajib pajak, yaitu keluarga dan yang menjadi tanggungan. PTKP diberikan sesuai dengan keadaan wajib pajak orang pribadi. 9. Jumlah Besaran PTKP Bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebelum penerapan tarif progresif, tarif Pasal 17, penghasilan netonya dikurangi terlebih dulu dengan beban yang melekat yang menjadi tanggungan orang pribadi yang bersangkutan, yang dalam undang-undang pajak penghasilan disebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP ini berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER - 16/PJ/2016. dan berlaku mulai tahun pajak tahun 2016 adalah sebagai berikut. Wajib pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, anak angkat, diberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan “anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Pemajakan Terpisah atau Digabung Seperti telah diuraikan dalam materi di atas bahwa satuan pemajakan dalam UU PPh adalah keluarga, namun pada kenyataannya berbeda. Untuk mengakomodasi keinginan wajib pajak, pengenaan pajak dapat dilakukan secara terpisah antara suami dan istri. dalam Pasal 8 (2) huruf a disebutkan bahwa penghasilan suami dan istri dikenai pajak secara terpisah apabila suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim maka pengenaan pajaknya dilakukan pada suami dan istri secara terpisah. dalam keadaan seperti ini baik suami maupun istri masing-masing merupakan satuan pajak tersendiri. Bagaimana dengan kasus pisah harta? dalam hal kasus pisah harta yang dikehendaki secara tertulis oleh suami dan istri maka perlakuan pajaknya masih merupakan satu kesatuan pemajakan (dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami dan istri dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Istri dan Anak sebagai Pegawai Pada umumnya istri dan anak yang mendapat penghasilan dari pekerjaan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dan bersifat final. Namun, apabila istri bekerja pada perusahaan
112 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia suami dan anak bekerja pada perusahaan orang tua atau orang-orang yang mempunyai hubungan istimewa dengannya, maka penghasilannya digabung dengan penghasilan suami atau orang tua mereka. Penghasilan anak yang belum dewasa (kurang dari 18 tahun) digabung dengan penghasilan orang tuanya. Kalau misalnya Mira bekerja pada perusahaan milik suaminya, yaitu Anto maka penggabungan penghasilan tersebut merupakan eliminasi biaya pengurang perusahaan. Karena Mira bekerja maka sesuai ketentuan pada Pasal 7 (1) huruf c UU PPh di mana untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami akan diberikan tambahan PTKP. Namun, hal ini tidak berlaku pada seorang anak yang penghasilannya digabung dengan penghasilan orang tuanya. Di sini dapat dilihat bahwa dalam kasus penggabungan penghasilan ini nampak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara istri dan anak. 10. Tarif dan Kredit Pajak Dalam UU PPh dikenal tarif yang seragam (uniform rate), yaitu yang terdapat pada Pasal 17 UU PPh dan berlaku bagi Wajib pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Keuntungan penggunaan tarif yang seragam ini adalah selain sederhana dalam pengaturan dan pelaksanaannya, tarif ini dapat mempersempit distorsi pemilihan bentuk usaha, yaitu apakah untuk perseorangan atau badan. Dari segi perpajakan, penggunaan tarif ini khususnya untuk usaha perseorangan dapat menghemat pajak, sedangkan dari sudut politis dan ekonomis, bentuk badan mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif daripada perseorangan. Mengacu pada Pasal 17 ayat (1) huruf UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menjelaskan bahwa tarif pajak progresif yang diterapkan atas penghasilan kena pajak untuk orang pribadi dalam negeri sebagai berikut : Sebelum diberlakukannya UU HPP Lapisan Penghasilan Tarif Progresif 0-50 Juta 5% 50-250 Juta 15% 250-500 Juta 25% >500 Juta 30% Sesudah diberlakukannya UU HPP (berlaku dan diterapkan untuk tahun pajak 2022) Lapisan Penghasilan Tarif Progresif 0-60 Juta 5% 60-250 Juta 15% 250-500 Juta 25% 500 Juta – 5 Milyar 30% > 5 Milyar 35% Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri khususnya yang telah memiliki NPWP selain menyetor PPh Pasal 25 (pajak bulanan) juga dikenai pemotongan pajak Pasal
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 113 21, Pasal 22, dan Pasal 23 tergantung kegiatannya dalam memperoleh penghasilan. Semua pembayaran, potongan dan pungutan tersebut dapat dikreditkan dengan utang pajak pada akhir tahun. Demikian pula, dengan pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri dapat dikreditkan sesuai Pasal 24 ayat (1) UU PPh. Selain itu, Wajib Pajak juga dapat dikenai pemotongan pajak yang bersifat final, seperti hadiah undian, tabungan, deposito, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan lain sebagainya yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Atas potongan atau pembayaran pajak tersebut tidak dapat dikreditkan dengan utang pajak pada akhir tahun karena sifatnya sudah final, sehingga tidak dapat diperhitungkan lagi dengan perhitungan PPh terutang saat akhir tahun. 10. Pajak Penghasilan Final UMKM Salah satu kebijakan yang diatur Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yaitu terkait Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Kebijakan ini berlaku per tahun pajak 2022. Sehingga penghasilan UMKM Orang Pribadi dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan 500 Juta setahun tidak dikenai atau tidak perlu membayar Pajak Penghasilan final sebesar 0,5% yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. Lantas bagaimana perhtungan PPh Final UMKM setelah berlakunya UU HPP?. Berikut ini disajikan ilustrasi perhitungan PPh Final UMKM dalam UU HPP sebagai berikut: Berdasarkan perhitungan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa semenjak diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan Final yang dikenakan terhadap Wajib Pajak UMKM ini lebih rendah dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya UU HPP. Tentu hal ini sangat memberikan kemudahan dan meringankan beban pajak yang seharusnya ditanggung oleh wajib pajak UMKM. No. Bulan Peredaran Usaha (Juta/Rp) Peredaran Usaha Kumulatif (Juta/Rp) Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (Juta/Rp) Peredaran Usaha Kena Pajak (Juta/Rp) PPh terutang setelah RUU HPP (Rp) PPh terutang sebelum RUU HPP (Rp) 1 Januari 100 100 - - 500.000 2 Februari 100 200 - - 500.000 3 Maret 100 300 - - 500.000 4 April 100 400 - - 500.000 5 Mei 100 500 - - 500.000 6 Juni 100 600 100 500.000 500.000 7 Juli 100 700 100 500.000 500.000 8 Agustus 100 800 100 500.000 500.000 9 September 100 900 100 500.000 500.000 10 Oktober 100 1.000 100 500.000 500.000 11 November 100 1.100 100 500.000 500.000 12 Desember 100 1.200 100 500.000 500.000 1.200 3.500.000 6.000.000 500
114 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia BAB 3 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 115 1. Objek Pemotongan PPh Pasal 21 Pengertian Objek pemotongan PPh Pasal 21 (UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21) Objek pemotongan PPh Pasal 21 adalah Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak(PER - 16/PJ/2016) a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). Yang tidak dikenakan pemotongan pajak (PER - 16/PJ/2016) Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh : (2) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;atau (3) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma
116 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia penghitungan khusus (deemed profit). c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja; d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan 2. Pemotong PPh Pemotong pajak (PER - 16/PJ/2016) Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh : a. Pemberi kerja yang terdiri dari: 1) orang pribadi 2) badan; atau 2) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar: 1. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya 2. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri 3. honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 117 menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan. Bukan merupakan pemotong pajak (Peraturan Menteri Keuangan No. 649/KMK.04/1994 jo SE-13/PJ.4/1995) 1. kantor perwakilan negara asing; 2. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan 3. organisasi-organisasi internasional yang ketentuan Pajak Penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 4. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Organisasi Internasional yang Tidak berkewajiban memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud butir 2 di atas adalah, berdasarkan PMK No. 235/PMK.010/2020 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan. 3. Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (UU Nomor 36 Tahun 2008 stdd UU No.7 Tahun 2021 Pasal 21 ayat (3), PMK No. 250/PMK.03/2008) Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggitingginya Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan. Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.Dalam pengertian pensiunan termasuk juga penerima tunjangan hari tua atau tabungan hari tua. Perlakuan biaya jabatan bagi wajib pajak yang berkerja pada dua pemberi kerja atau lebih (SE-15/PJ.41/1993) Biaya Jabatan untuk Wajib Pajak karyawan adalah sebagai berikut : 1. Biaya jabatan hanya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap karena dianggap sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dari pekerjaan atau jabatan. 2. Apabila Wajib Pajak memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja, maka besarnya biaya jabatan sesuai dengan formulir 1721 A1/atau 1721 A2 dengan setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 per tahun atau Rp 500.000,00 per bulan.
118 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 3. Apabila Wajib Pajak memperoleh penghasilan dari dua pemberi kerja atau lebih, maka besarnya biaya jabatan merupakan penjumlahan dari masing-masing formulir 1721 A1 atau 1721 A2 yang menghasilkan biaya jabatan dapat lebih tinggi dari Rp 6.000.000. 4. Penerapan biaya jabatan : - Jika pada awal tahun sudah berstatus pegawai tetap, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari sampai akhir tahun atau saat yang bersangkutan berhenti bekerja. - Jika seseorang baru diangkat sebagai pegawai tetap dalam tahun takwim, maka biaya jabatan dihitung sejak bulan pengangkatan sampai akhir tahun atau saat berhenti bekerja. - Jika seseorang berhenti bekerja dalam tahun takwim, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari sampai dengan bulan saat yang bersangkutan berhenti bekerja. Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja yang merupakan Objek PPh Pasal 21 Program BPJS Ketenagakerjaan (Eks. Jamsostek) (PP No. 53 Tahun 2012) 1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ; Dikelompokkan berdasarkan resiko kecelakaan kerja, yaitu : Kelompok I = Premi sebesar 0,24% x Gaji sebulan Kelompok II = Premi sebesar 0,54% x Gaji sebulan Kelompok III = Premi sebesar 0,89% x Gaji sebulan Kelompok IV = Premi sebesar 1,27% x Gaji sebulan Kelompok V = Premi sebesar 1,74% x Gaji sebulan. 2. Jaminan Kematian (JKM) ditetapkan sebesar 0,30% x Gaji sebulan Atas premi JKK, dan JKM yang dibayar oleh pemberi kerja dimasukkan sebagai penghasilan karyawan (menambah penghasilan bruto). Program BPJS Kesehatan(Perpres No. 19 Tahun 2016 jo Perpres No. 111 Tahun 2013) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan yang terdiri dari : a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan b. 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta. ..................... (Pasal 16B) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah selain Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) yang dibayarkan mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan yang terdiri dari : a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan b. 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta. mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan b. 1 % (satu persen) dibayar oleh Peserta. Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar Penghitungan besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah sebagaimana
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 119 dimaksud dalam Pasal 16C dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Contoh : Upah tetap yang diterima karyawan Rp10.000.000,00 per bulan pada tanggal 25 Januari 2017 Iuran Jaminan Kesehatan : Dibayar pemberi kerja = 4% x 5.000.000 = Rp 200.000,- Dibayar peserta = 1% x 5.000.000 = Rp 25.000,- Atas Iuran Jaminan Kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja sebesar Rp 200.000 dimasukkan sebagai penghasilan karyawan (menambah penghasilan bruto) dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan tersebut. Program Jaminan Pensiun (PP No. 73 Tahun 2016 & PER-16/PJ/2016) Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. Iuran Program Jaminan Pensiun • Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja. • Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Untuk tahun 2015 batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan ditetapkan sebesar Rp 7 Juta (tujuh juta rupiah).BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan besaran upah dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya.Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan menetapkan serta mengumumkan penyesuaian batas upah tertinggi paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik (BPS) mengumumkan data produk domestik bruto. • Mekanisme pembayaran iuran mengikuti program paket. • Pemberi kerja wajib membayar iuran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. • Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan. Secara sederhana, berikut aspek pajak atas premi dan/atau iuran BPJS baik yang ditanggung oleh Pemberi Kerja maupun Karyawan dalam menghitung PPh Pasal 21 : Iuran BPJS untuk menghitung PPh Pasal 21 BPJS Ditanggung Pemberi Kerja Ditanggung Karyawan Penambahan Penghasilan Bruto Pengurang Penghasilan Bruto BPJS Kesehatan Ya Tidak Jaminan Kecelakaan Kerja Ya Jaminan Kematian Ya
120 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Jaminan Hari Tua Tidak Ya Tunjangan Hari Tua Tidak Ya Jaminan Pensiun Tidak Ya Iuran Pensiun Tidak Ya 4. PPh Pasal 21 atas Hadiah Saham kepada Pegawai (SE-56/PJ.42/1999) 1. Pemberian hadiah saham secara cuma-cuma oleh wajib pajak pemberi kerja kepada para pegawainya disamakan dengan bonus atau gratifikasi yang merupakan penghasilan yang sifatnya tidak tetap/tidak teratur dan merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 21. 2. Pengenaan PPh Pasal 21 atas hadiah saham kepada pegawai tersebut adalah dengan menerapkan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto (tanpa pengurangan). 3. Dasar Pengenaan Pajak atas hadiah saham harga pasar atau nilai pasarnya (dalam hal diperdagangkan di bursa) atau nilai nominalnya (dalam hal tidak diperdagangkan di bursa). 4. PPh Pasal 21 atas hadiah saham tersebut dikenakan pada saat keputusan pemberian hadiah tersebut disepakati. Pengalihan Dana Pensiun ke Perusahaan Asuransi Jiwa (Peraturan Menteri Keuangan No.16/PMK.03/2010) Dalam hal terjadi pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup, 1. Pegawai sebagai peserta dianggap telah menerima hak atas Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan secara sekaligus. 2. Atas pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final. 3. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan pada saat pembelian anuitas seumur hidup. 4. Pada saat perusahaan asuransi jiwa membayar Uang Manfaat Pensiun kepada Pegawai, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pengalihan Uang Pesangon ke Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja (Peraturan Menteri Keuangan No.16/PMK.03/2010) Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara sekaligus kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja 1. Pegawai dianggap telah menerima hak atas Uang Pesangon. 2. Atas pengalihan Uang Pesangon kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja melalui pembayaran secara sekaligus, terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final 3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dipotong oleh pemberi kerja. 4. Pada saat Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja membayar Uang Pesangon kepada Pegawai, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara bertahap atau berkala kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja,
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 121 1. Pegawai dianggap belum menerima hak atas Uang Pesangon. 2. Atas pengalihan Uang Pesangon kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja melalui pembayaran secara bertahap atau berkala tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final. 3. Pada saat Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja membayar Uang Pesangon kepada Pegawai, dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final oleh Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja. Ketentuan Kurs untuk mengkonversi pembayaran penghasilan yang terutang PPh Pasal 21 dengan menggunakan mata uang asing Kurs yang digunakan untuk mengkonversi pembayaran penghasilan yang terutang PPh Pasal 21 dengan menggunakan mata uang asing (PER-16/PJ/2016) Kurs yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang terutang PPh Pasal 21 dalam mata uang asing adalah kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran atau pada saat dibebankan sebagai biaya (mana yang lebih dahulu). 5. Penghitungan PPh Pasal 21 Cara Menghitung PPh Pasal 21(PER-16/PJ/2016) Pegawai Tetap Dasar Pengenaan Pajak : PKP = Ph Bruto - (Biaya Jabatan +Iuran Pensiun+iuran THT/JHT + PTKP) No. Penghasilan Netto Tidak Disetahunkan Penghasilan Neto Disetahunkan 1. Karyawan yang kewajiban pajak subjektifnya sudah berada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari. Dengan kata lain : Karyawan yang mulai bekerja setelah bulan Januari Karyawan yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak. Dengan kata lain : Pendatang dari luar negeri bekerja dalam periode berjalan 2. Karyawan yang kewajiban pajak subjektifnya sudah berada sejak awal tahun, tapi berhenti bekerja dalam tahun berjalan. Dengan kata lain : Karyawan yang berhenti bekerja dalam periode berjalan Karyawan yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri berakhir dalam tahun pajak. Dengan kata lain : Pendatang dari luar negeri berhenti bekerja dalam periode berjalan 3. - Karyawan yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya 4. - Pegawai yang pindah ke kantor pusat atau cabang lainnya pada pemberi kerja yang sama 5. - Karyawan yang berhenti bekerja karena meninggal dunia
122 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Pegawai Tidak Tetap Dasar Pengenaan Pajak Bukan Pegawai Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi : tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; olahragawan penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; pengarang, peneliti, dan penerjemah; pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; agen iklan; pengawas atau pengelola proyek; pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; petugas penjaja barang dagangan; petugas dinas luar asuransi; distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya; Dasar Pengenaan Pajak : PPh = (∑ kumulatif Ph Bruto x 50%) x Tarif PPh Pasal 17 Untuk dokter yang berpraktik di RS/Klinik : Ph Bruto = jasa yang dibayar pasien melalui RS/klinik sebelum biaya/bagi hasil
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 123 Selain Tenaga Ahli Imbalan bersifat berkesinambungan Penghitungan Ber-NPWP & hanya menerima ph dari pemotong pajak ybs Jumlah kumulatif (Ph Bruto*50% – PTKP sebulan) x Tarif PPh Pasal 17 Tidak ber-NPWP / menerima ph dari selain pemotong pajak ybs Jumlah kumulatif Ph Bruto*50% dalam tahun x Tarif PPh Pasal 17 Imbalan bersifat berkesinambungan Ph Bruto*50% x Tarif PPh Pasal 17 * Berkesinambungan : dibayar/terutang > 1 kali dalam satu tahun kalender * Ph Bruto : Ph bruto – jasa pegawai/pengeluaran material Peserta Kegiatan peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi : - peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; - peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; - peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu; - peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; - peserta kegiatan lainnya Dasar Pengenaan Pajak : PPh = Ph Bruto x Tarif PPh Pasal 17 Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama Dasar Pengenaan Pajak : PPh = ∑ kumulatif Ph Bruto (honorarium) x Tarif PPh Pasal 17 Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada yang bersangkutan lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya. Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai Dasar Pengenaan Pajak : PPh = ∑ kumulatif Ph Bruto (Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus) x Tarif PPh Pasal 17 Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah
124 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya. Penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun Dasar Pengenaan Pajak : PPh = ∑ kumulatif Ph Bruto (dana pensiun) x Tarif PPh Pasal 17 Pesangon(PP 68/2009 jo PMK 16/PMK.03/2010) Penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pehitungan PPh Final sbb : 1. Penghasilan bruto s.d. Rp 50.000.000 tidak dikenakan PPh Final. 2. Penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000 sebesar 5% 3. Penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 sebesar 15% 4. Penghasilan bruto di atas Rp 500.000.000,00 sebesar 25% Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Final diterapkan atas jumlah kumulatif Uang Pesangon yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender. Melebihi Jangka Waktu 2 (dua) tahun kalender Jika terdapat bagian penghasilan yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah bruto seluruh penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada Pegawai pada masingmasing tahun kalender yang bersangkutan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak pendahuluan atau kredit pajak. Jika Pegawai tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 akan lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pegawai yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Final sebagai berikut: 1. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 2. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Final diberlakukan atas jumlah kumulatif Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender. 6. Tunjangan Pajak Perlakuan tunjangan Pajak dalam penghitungan PPh Pasal 21 (PER-16/PJ/2016) Pemberian tunjangan pajak sifatnya sama dengan tunjangan lainnya. Penghasilan pegawai yang bersangkutan akan bertambah dengan diberikannya tunjangan pajak. Tunjangan pajak dapat dibiayakan oleh perusahaan untuk menghitung PPh Badan. Tunjangan Pajak dapat diberikan secara Flat (tetap) maupun Gross Up (Jumlahnya tidak
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 125 tetap melainkan disesuaikan dengan besarnya pajak yang harus dipotong dari penghasilan Pegawai Tetap tersebut atau proporsional). Besarnya tunjangan pajak secara Flat biasanya akan berbeda dari PPh Pasal 21 yang sesungguhnya harus dipotong akibat fluktuasi penghasilan pegawai yang bersangkutan. Besarnya tunjangan pajak yang diberikan secara Gross up akan sama dari PPh Pasal 21 yang sesungguhnya. Metode Gross up memberikan tunjangan pajak sebesar 100% dari PPh yang harus dipotong. Menghitung tunjangan pajak yang diberikan secara Gross up dilakukan dengan rumus khusus atau dengan bantuan software komputer. 7. Pelaporan PPh Pasal 21/26 Pelaporan PPh Pasal 21/26 oleh Pemotong PPh Pasal 21 (Pemberi Kerja) (UU Nomor 16 Tahun 2009, 242/PMK.03/2014) Pelaporan PPh Pasal 21/26 Masa : Atas pemotongan PPh Pasal 21/26 yang dilakukan untuk setiap masa pajak (setiap bulan) harus dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pedoman penghitungan PPh Pasal 21 atas karyawan yang mulai/ berhenti dalam tahun berjalan Penghitungan PPh Pasal 21 atas karyawan yang mulai/berhenti dalam tahun berjalan (PER -16/PJ/2016, jo. S-958/PJ.311/2002 ) 1. Penghitungan Pasal 21 didasarkan kepada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan untuk : a. Pegawai tetap (Wajib Pajak dalam negeri) dalam hal memperoleh penghasilan meliputi masa kurang dari 1 (satu) tahun yang berhenti bekerja karena : 1) meninggal dunia. 2) meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. b. Pegawai tetap (Wajib Pajak Luar Negeri / expatriate) dalam hal memperoleh penghasilan meliputi masa kurang dari 1 (satu) tahun dengan kondisi apapun 2. Penghitungan Pasal 21 didasarkan kepada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang bersangkutan yang tidak disetahunkan untuk : Pegawai tetap (Wajib Pajak dalam negeri) dalam hal memperoleh penghasilan meliputi masa kurang dari 1 (satu) tahun yang berhenti bekerja karena : 1) pensiun atau pindah ke pemberi kerja lainnya di Indonesia, 2) alasan lain dan tidak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD (262/PMK.03/2010) Dikenakan tarif PPh bersifat final sebesar : 1. sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan
126 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya; 2. sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya; 3. sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya. Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan PPh 21/26 (SE-36/PJ.43/2000) Untuk menggunakan stempel tanda tangan dalam Bukti Potong PPh Pasal 21, pihak pemotong harus memenuhi syarat sebagai berikut : • Pemotong Pajak setiap bulannya rata-rata menerbitkan sekitar 1.000 (seribu) lembar bukti pemotongan PPh Pasal 21/26 • Pemotong Pajak terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar disertai data pendukung, seperti jumlah karyawan/penerima penghasilan lainnya yang akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21/26, specimen stempel tanda tangan dan lain-lain Jangka Waktu Penerbitan Surat Keputusan Setelah surat permohonan diterima KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar, maka Surat Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Pemotong Pajak menyampaikan permohonan penggunaan stempel tanda tangan.Apabila dalam jangka waktu diatas belum ada Keputusan dari Direktur Jenderal Pajak, maka permohonan Pemotong Pajak dianggap diterima.Dengan dianggap diterimanya permohonan Pemotong Pajak di atas, Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak segera menerbitkan Surat Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan.Penggunaan stempel tanda tangan oleh Pemotong Pajak pada bukti pemotongan PPh Pasal 21/ 26 dengan mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan (contoh bentuk stempel tanda tangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 SE - 36/PJ.43/2000). Kewajiban Pemotong Pajak Selain membuat Bukti Potong PPh Pasal 21/26, Pemotong Pajak yang telah mendapat ijin penggunaan stempel tanda tangan juga wajib untuk membuat daftar nominatif bukti pemotongan PPh Pasal 21/26 setiap bulannya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 dan disampaikan bersamaan dengan pelaporan SPT masa yang berkenaan. Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu (PP No 41 Tahun 2016; PMK No 40/PMK.03/2017) Dalam rangka meningkatkan daya saing industri pada sektor tertentu yang berorientasi ekspor serta untuk mendukung upaya penciptaan dan penyerapan lapangan kerja, Pemerintah memberikan kebijakan perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang dibayarkan oleh pemberi kerja yang memenuhi kriteria tertentu, untuk periode waktu tertentu. Pemberi kerja dengan kriteria tertentu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. merupakan Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang industri:
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 127 1. alas kaki; dan/atau 2. tekstil dan produk tekstil, sebagaimana dimaksud dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; Rincian industri yang dimaksud dapat dilihat diinfografis berikut: b. mempekerjakan pegawai langsung (pegawai yang dipekerjakan langsung oleh perusahaan atau yang menjadi pembebanan perusahaan, tidak termasuk pegawai yang dipekerjakan dari perusahaan alih daya (outsourcing) paling sedikit 2.000 (dua ribu) pegawai, sebagaimana dilaporkan pada: 1. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Juli 2016 untuk tahun pajak 2016; atau 2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Januari 2017 untuk tahun pajak 2017; c. menanggung seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai; d. pada tahun sebelumnya melakukan ekspor paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai penjualan tahunan; e. memiliki Perjanjian Kerja Bersama; f. mengikutsertakan pegawainya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan g. tidak mendapatkan atau sedang memanfaatkan: 1. fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; Atau 2. fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan Tarif Pajak Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final yaitu: a. 2,5% (dua koma lima persen) atas Penghasilan Kena Pajak. dalam hal realisasi jumlah Penghasilan Kena Pajak telah melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, b. atas Penghasilan Kena Pajak yang melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 15% (lima belas persen) dan bersifat final. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan pada Masa Pajak saat realisasi jumlah Penghasilan Kena Pajak telah melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun sampai dengan Masa Pajak Desember tahun bersangkutan. c. Terhadap pegawai yang telah memperoleh Penghasilan Kena Pajak melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk tahun berikutnya dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif berdasarkan Pasal 17 UndangUndang Pajak Penghasilan. Ketentuan mengenai tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berlaku untuk Masa Pajak Juli 2016 sampai dengan Masa Pajak Desember 2017.
128 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia BAB 4 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 129 1. Objek Pemungutan Objek pemungutan PPh pasal 22 (Pasal 22 UU Nomor 36 Tahun 2008 stdd UU No. 7 Tahun 2021) 1. Pembelian barang oleh Pemerintah 2. Impor Barang atau kegiatan usaha di bidang lain 3. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang dikenakan pemungutan pajak: 1. Pemasok barang kepada pemerintah 2. Importir/pengimpor barang atau Pemasok/pembeli barang dari badan-badan tertentu 3. Pembeli barang yang tergolong sangat mewah. Yang tidak dikenakan pemungutan pajak: a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan. b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa: 1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. 2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia. 3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana. 4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum. 5. Barang untuk keperluan penelitian dak pengembangan ilmu pengetahuan. 6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya. 7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah. 8. Barang pindahan. 9. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan. 10. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum. 11. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. 12. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. 13. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN). 14. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya. 15. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal
130 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya. 16. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional. 17. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum; 18. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia. 19. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau 20. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi. Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut: - Dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen); atau - Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. - Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. - Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. - Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i dan huruf j PMK No 34/PMK.010/2017 berkenaan dengan: 1) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d PMK No
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 131 34/PMK.010/2017 yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 2) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e PMK No 34/PMK.010/2017 yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 3) Pembayaran untuk: a) Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, bendabenda pos. b) Pemakaian air dan listrik. 4) Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari: a) Kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama. b) Kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau c) Trading arms kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama. 5) Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi. 6) Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (l) huruf i PMK No 34/PMK.010/2017 yang jumlahnya paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dalam satu masa pajak. 7) Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j PMK No 34/PMK.010/2017 yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e PMK No 34/PMK.010/2017. - Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. - Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). - Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-
132 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. - Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melahukan penjualan emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k kepada Bank Indonesia. - Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran). - Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG). - Pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengecualian sebagaimana huruf a dan huruf f di atas , dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan pengecualian sebagaimana huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf 1 di atas, dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB). 2. Pemungut Pajak (Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017) a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas: (1) Impor barang; dan (2) Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya. b. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. c. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP). d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS); e. Badan usaha tertentu meliputi: - Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. - Badan Usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan. - Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang,
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 133 PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah, Bila badan usaha tertentu tersebut melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut pajak. Namun, jika badan usaha tertentu tersebut tidak lagi dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, badan usaha tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut pajakberkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. i. Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya. j. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, atau k. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. 3. Tarif Pemungutan PPh Pasal 22 UU No. 36 Tahun 2008 stdd UU No.7 Tahun 2021, PMK No. 34/PMK.010/2017 Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut : a. Atas pemungutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas: 1. Atas impor: a) Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK 107/PMK.010/2015 sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API). b) Barang barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API). c) Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan nilai impor. d) Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) dan huruf c), yang menggunakan Angka
134 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor, dan/atau e) Barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor. f) Barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang. 2. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif /Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor. b. Atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP); Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS); dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. c. Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah sebagai berikut: 1. Bahan Bakar Minyak sebesar: a. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU Pertamina; b. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU bukan Pertamina dan Non SPBU; c. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b). 2. Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; 3. Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif dan industri farmasi: 1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen); 2. penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen); 3. penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen); 4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen); 5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 135 e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. f. Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui industir manufaktur oleh badan usaha industry atau eksportir yang bergerak dalam sector kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. g. Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. h. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batangan. 4. Perlakuan atas Impor Barang untuk Kegiatan yang PPhnya Final (SE-28/PJ.43/1998) - Atas impor barang yang digunakan untuk kegiatan/jasa yang atas imbalannya semata-mata dikenakan PPh Final tidak dikenakan PPh Pasal 22 Impor. Oleh karena itu, wajib pajak agar meminta SKB kepada KPP setempat atas impor barang yang bersangkutan. - Apabila di kemudian hari diketahui bahwa atas impor barang dimaksud dimanfaatkan untuk kegiatan yang penghasilannya bukan merupakan obyek PPh final, maka PPh pasal 22 yang terutang akan ditagih berikut sanksi bunganya. 5. Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah(90/PMK.03/2015) Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah Objek Pemotongan Barang yang tergolong sangat mewah adalah: a. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi b. Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 400m2 (empat ratus meter persegi). d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 150m2 (seratus lima puluh meter persegi); e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc;dan/atau f. Kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan kapasitas silinder lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari
136 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 250cc. Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan adalah pembelian barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh bukan subjek pajak. Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan tersebut dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan. Terhadap penjualan kendaraan bermotor huruf e dan huruf f sebagaimana dimaksud di atas yang telah dipungut Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri ini, tidak lagi dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ayat (1) huruf b UU PPh. Tarif Besarnya Pajak Penghasilan adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPNBM) dan bersifat tidak final.
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 137 BAB 5 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
138 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 1. Objek pemotongan PPh pasal 23 (UU Nomor 36 Tahun 2008 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 23 (1)) Dividen. Bunga. Royalti. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2). Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. Bukan Objek pemotongan PPh pasal 23 (UU Nomor 36 Tahun 2008 stdd UU No.7 Tahun 2021 Pasal 23 (4)) • Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. • Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. • Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c). • Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i. • Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. • Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Pemotong PPh Pasal 23 1. Badan Pemerintah 2. Subyek Pajak Badan dalam negeri 3. Penyelenggara kegiatan 4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan luar negeri 5. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak, yaitu: - Akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT (kecuali Camat), pengacara, konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas. - Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. 2. Saat terutangnya pajak (PP Nomor 94 Tahun 2010) Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan: a. Dibayarkannya penghasilan. b. Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan, atau c. Jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Saat pembayaran adalah saat dilakukannya pemindahbukuan dana suatu pihak kepada pihak lain, sedangkan saat pengakuan terutangnya penghasilan adalah saat dilakukannya pemindahbukuan dana dari akun harta ke akun hutang.
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 139 Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan": a. Untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan. b. Untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai. Saat terutangnya penghasilan antara lain : a. Pada saat jatuh tempo adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur, seperti : bunga dan sewa; b. Saat tersedia untuk dibayarkan, seperti : gaji dan dividen; c. Saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur, seperti : royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya; d. Saat pembayaran. 3. Tarif Pemotongan PPh Pasal 23 Besarnya tarif pemotongan pajak (UU Nomor 36 Tahun 2008 stdd UU No.7 Tahun 2021, PMK No.141/PMK.03/20`5, SE-53/PJ/2009) Bagi yang memiliki NPWP 1. Sebesar 15% dari jumlah bruto, atas dividen, bunga, royalty, serta hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. 2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas : - sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan - imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Bagi yang memiliki Tidak NPWP Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif normal Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh
140 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk : a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material. c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga. d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Jumlah bruto tidak berlaku : a. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;atau b. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pembayaran harus dapat dibuktikan dengan : a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. b. faktur pembelian barang atau material. c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. d. faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. 4. Jenis-Jenis Jasa Lain yang Dikenakan PPh Pasal 23 (Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015) Jasa lain dalam PPh Pasal 23 selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, terdiri dari : a. Jasa penilai (appraisal). b. Jasa aktuaris. c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan. d. Jasa Hukum. e. Jasa arsitektur. f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape. g. Jasa perancang (design) h. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. i. Jasa penunjang di bidang penambangan migas, berupa : 1) Jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubur semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubung sumur 2) Jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud : a) Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong. b) Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air. c) Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal. d) Penutupan sumur.
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 141 3) Jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagianbagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa. 4) Jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi yang menaikan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan. 5) Jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil. 6) Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur. 7) Jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi. 8) Jasa reparasi pompa reda (reda repair) 9) Jasa pemasangan instalasi dan perawatan 10) Jasa penggantian peralatan/material 11) Jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur 12) Jasa mud engineering 13) Jasa well logging & perforating 14) Jasa stimulasi dan secondary decovery 15) Jasa well testing & wire line service 16) Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling 17) Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling 18) Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling 19) jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas j. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas: 1) Jasa pengeboran 2) Jasa penebasan 3) Jasa pengupasan dan pengeboran 4) Jasa penambangan 5) Jasa pengangkutan/ sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum 6) Jasa pengolahan bahan galian 7) Jasa reklamasi tambang 8) Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah 9) Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara: 1) bidang aeronautika, termasuk : a) Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara b) Jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge) c) Jasa pelayanan penerbangan d) Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat, udara baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat e) Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.
142 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 2) bidang non-aeronatika, termasuk : a) jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat; b) jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika l. Jasa penebangan hutan m. Jasa pengolahan limbah n. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) o. Jasa perantara dan/atau keagenan p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI q. Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI r. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara s. Jasa mixing film t Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise banner, pamphlet, baliho, dan folder u. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan v Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website, w Jasa internet termasuk sambungannya, x Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data informasi, dan/atau program: Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, perawatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi aa. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara; ab. Jasa maklon; yaitu jasa pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa ac. Jasa penyelidikan dan keamanan ad. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; yaitu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan ae. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan; af. Jasa pembasmian hama ag. Jasa kebersihan atau cleaning service ah. Jasa sedot septic tank. ai. Jasa pemeliharaan kolam aj. Jasa katering atau tata boga. ak. Jasa freight forwarding al. Jasa logistik. am. Jasa pengurusan dokumen.
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 143 an. Jasa pengepakan. ao. Jasa loading dan unloading ap. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis. aq. Jasa pengelolaan parkir. ar. Jasa penyondiran tanah. as. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan. at. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit. au. Jasa pemeliharaan tanaman. av. Jasa pemanenan. aw. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan. ax. Jasa dekorasi. ay. Jasa pencetakan/penerbitan. az. Jasa penerjemahan. ba. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 UndangUndang Pajak Penghasilan. bb. Jasa pelayanan kepelabuhanan. bc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa. bd. Jasa pengelolaan penitipan anak. be. Jasa pelatihan dan/atau kursus. bf. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM. bg. Jasa sertifikasi. bh. Jasa survey. bi. Jasa tester, dan bj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sewa Angkutan Darat (PER-70/PJ/2007) 1. sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23; 2. sewa kendaraan milik perusahaan perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23; 3. sewa kendaraan berupa milik perusahan yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23; Perjanjian tertulis maupun tidak tertulis adalah kesepakatan untuk meningkatkan diri pada satu atau lebih pihak lain yang dituangkan secara tertulis maupun lisan.
144 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Jasa (Selain Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015) Jasa Teknik (SE-35/PJ/2010) Jasa teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi : a. Pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik. b. Pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya; atau c. Pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa. Jasa Manajemen (SE-35/PJ/2010) Jasa manajemen merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen. Jasa konsultan (SE-35/PJ/2010) Jasa konsultan merupakan pemberian advice (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (SE-35/PJ/2010) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.