382 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia No Obyek 1. Dividen 2. Bunga 3. Royalti 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain dipotong PPh Pasal 21 5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengg kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang telah dikenai PPh Final pasal 4 (2) 6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa man konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa dipotong PPh Pasal 21 7. Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dari (141/PMK.03/2015): a. Jasa penilai (appraisal) b. Jasa aktuaris c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keu d. Jasa hukum e. Jasa arsitektur f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape; g. Jasa perancang (design) h. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh b tetap i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan p
Tarif Dasar Perhitungan Sifat 15% 15% 15% Jumlah Bruto Jumlah Bruto Jumlah Bruto n yang telah gunaan harta, n penggunaan 15% 2% Jumlah Bruto Jumlah Bruto tidak termasuk PPN najemen, jasa a yang telah 2% Jumlah Bruto tidak termasuk PPN , yang terdiri 2% Jumlah Bruto tidak termasuk PPN uangan n minyak dan bentuk usaha penambangan
No Obyek minyak dan gas bumi (migas), berupa : 1) jasa penyemenan dasar (primary cemen penempatan bubur semen secara tepat d selubung dan lubung sumur 2) jasa penyemenan perbaikan (remedial ceme penempatan bubur semen untuk maksud-maksu a) penyumbatan kembali formasi yang sudah k b) penyumbatan kembali zona yang berproduk c) perbaikan dari penyemenan dasar yang gaga d) penutupan sumur; 3) jasa pengontrolan pasir (sand control), yait menjamin bahwa bagian-bagian formasi terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi rangkaian pipa produksi dan menghilangkan k tersumbatnya pipa 4) jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pek memperbesar daya tembus formasi yang produktivitas dengan jalan menghilangka penyumbat yang tidak diinginkan 5) jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pe dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak coc perawatan pada formasi yang mempunyai d sangat kecil 6) jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilan buatan yang berada dalam sumur baru yang
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 383 Tarif Dasar Perhitungan Sifat nting) yaitu diantara pipa enting), yaitu ud : kosong; ksi air; al; tu jasa yang yang tidak i ke dalam kemungkinan kerjaan untuk g menaikan an material kerjaan yang cok, misalnya daya tembus coil tubing), ngkan cairan telah selesai,
384 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia No Obyek sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan formasi dan kemudian menjadi besar sebagai ak nitrogen yang telah dipompakan ke dalam c dalam sumur 7) jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), sementara suatu sumur baru agar dapat m kemampuan berproduksi 8) jasa reparasi pompa reda (reda repair) 9) jasa pemasangan instalasi dan perawatan 10) jasa penggantian peralatan/material 11) jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpu sumur 12) jasa mud engineering 13) jasa well logging & perforating 14) jasa stimulasi dan secondary decovery 15) jasa well testing & wire line service 16) jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berk drilling 17) jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling 18) jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilli 19) Jasa directional drilling dan surveys 20) Jasa exploratory drilling; 21) Jasa location stacking/positioning 22) Jasa penelitian pendahuluan;
Tarif Dasar Perhitungan Sifat tekanan asli kibat dari gas cairan buatan penyelesaian mengevaluasi ur ke dalam kaitan dengan ing
No Obyek 23) Jasa pembebasan lahan 24) Jasa penyiapan lahan pengeboran seperti pemb pembuatan sumur air, penggalian lubang cadangan, dan lain-lain 25) Jasa pemasangan peralatan rig 26) Jasa pembuatan lubang utama dan pembukaan l 27) Jasa pengeboran lubang utama dengan mesin bo 28) Jasa penggalian lubang tambahan 29) Jasa penanganan penempatan sumur dan akses tran 30) Jasa penanganan arus pelayanan (service line) dan 31) Jasa pengelolaan air (water system) 32) Jasa penanganan rigging up dan/atau rigging do 33) Jasa pengadaan sumber daya manusia dan sumb seperti peralatan (tools), perlengkapan (equipm kelengkapan lain 34) Jasa penyelaman dan/atau pengelasan 35) Jasa proses completion untuk membuat sumur sia 36) Jasa pump fees 37) Jasa pencabutan peralatan bor 38) Jasa pengujian kadar minyak 39) Jasa pengurusan legalitas usaha 40) Jasa sehubungan dengan lelang 41) Jasa seismic reflection studies 42) Jasa survey geomagnetic, gravity, dan survey la 43) Jasa lainnya yang sejenisnya yang terkait pengeboran migas, produksi dan/atau
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 385 Tarif Dasar Perhitungan Sifat bukaan lahan, lubang rig or kecil nsportasi n komunikasi own ber daya lain ment) dan ap digunakan innya; dan t di bidang penutupan
386 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia pertambangan minyak dan gas bumi (migas) No Obyek j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di b panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi 1) jasa pengeboran 2) jasa penebasan 3) jasa pengupasan dan pengeboran 4) jasa penambangan 5) jasa pengangkutan/ sistem transportasi, k angkutan umum 6) jasa pengolahan bahan galian 7) jasa reklamasi tambang 8) jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah 9) Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, fabrikasi, dan penggalian/pemindahan tanah 10) Jasa mobilisasi dan/atau demobilisasi 11) Jasa pengurusan legalitas usaha 12) Jasa peminjaman dana 13) Jasa pembebasan lahan 14) Jasa stockpiling; dan 15) jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambanga k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar ud 1) bidang aeronautika, termasuk : a) jasa pendaratan, penempatan, penyimpa udara dan jasa lain sehubungan dengan pesawat udara b) jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridg
Tarif Dasar Perhitungan Sifat bidang usaha (migas) kecuali jasa manufaktur, manufaktur, an umum dara: anan pesawat n pendaratan ge) 2% Jumlah Bruto tidak termasuk PPN
c) jasa pelayanan penerbangan d) jasa ground handling, yaitu pengurusan sebagian dari proses pelayanan penu bagasinya serta kargo, yang diangkut den udara baik yang berangkat maupun yang da pesawat udara di darat e) jasa penunjang lain di bidang aeronautika No Obyek 2) bidang non-aeronatika, termasuk : a) jasa catering di pesawat dan jasa pember pesawat; b) jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika l. Jasa penebangan hutan m. Jasa pengolahan limbah n. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing serv o. Jasa perantara dan/atau keagenan p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, k dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPE q. Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yan oleh KSEI r. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih s. Jasa mixing film t. Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster,
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 387 seluruh atau umpang dan ngan pesawat, atang, selama Tarif Dasar Perhitungan Sifat rsihan pantry vices) kecuali yang EI ng dilakukan suara photo, slide,
388 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia No Obyek klise, banner, pamphlet, baliho dan folde u. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasu pemeliharaan dan perbaikan v. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan webs w. Jasa internet termasuk sambungannya x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data dan/atau program y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telep AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Waji ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin,pera telepon,air, gas, AC, TVKable,alat transportasi/ kendar bangunan selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai i sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
Tarif Dasar Perhitungan Sifat er uk perawatan, site a, informasi, pon, air, gas, ib Pajak yang izin dan/atau awatan,listrik, raan dan/atau yang ruang zin dan/atau
No Obyek ak. Jasa freight forwarding, yaitu kegiatan usaha yang di untuk mewakili kepentingan pemilik untuk m semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaks pengiriman dan penerimaan barang melalui tran darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup k penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pen pengukuran, penimbangan, pengurusan penye dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitunga angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman baran penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya ber dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. al. Jasa logistik am. Jasa pengurusan dokumen an. Jasa pengepakan ao. Jasa loading dan unloading ap. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali ya dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan d rangka penelitian akademis; aq. Jasa pengelolaan parker ar. Jasa penyondiran tanah as. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan at. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit au. Jasa pemeliharaan tanaman av. Jasa pemanenan aw. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perika
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 389 Tarif Dasar Perhitungan Sifat itujukan engurus sananya nsportasi kegiatan nandaan, elesaian an biaya ng serta rkenaan dengan ang dalam anan,
390 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia peternakan, dan/atau perhutanan ax. Jasa dekorasi ay. Jasa pencetakan/penerbitan az. Jasa penerjemahan No Obyek ba. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatu Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan bb. Jasa pelayanan kepelabuhanan bc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa bd. Jasa pengelolaan penitipan anak be. Jasa pelatihan dan/atau kursus bf. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM bg. Jasa sertifikasi bh. Jasa survey bi. Jasa tester, dan bj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja N atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Catatan : Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebag dimaksud di atas tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, b tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) d tarif sebagaimana dimaksud di atas
Tarif Dasar Perhitungan Sifat ur dalam rannya Negara h. gaimana besarnya daripada
No Obyek VI PPh Pasal 26 Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008 624/KMK.04/1994 SE - 25/PJ.4/1995 1. Dividen 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehu dengan jaminan pengembalian utang 3. Royalti, Sewa, dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta 4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan 5. Hadiah dan Penghargaan 6. Pensiunan dan Pembayaran berkala lainnya 7. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya 8. keuntungan karena pembebasan utang 9. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Ind kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang d WP LN selain BUT di Indonesia
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 391 Tarif Dasar Perhitungan Sifat ubungan dengan n 20% atau Tarif P3B 20% atau Tarif P3B 20% atau Tarif P3B 20% atau Tarif P3B 20% atau Tarif P3B 20% atau Tarif P3B 20% atau Tarif P3B 20% atau Tarif P3B Jumlah Bruto Jumlah Bruto Jumlah Bruto Jumlah Bruto Jumlah Bruto Jumlah Bruto Jumlah Bruto Jumlah Bruto Final Final Final Final Final Final Final Final donesia, diterima 20% x Perkiraan Phs Neto atau Tarif P3B Harga Jual Final
392 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 10. Premi asuransi, termasuk Premi Reasuransi a. Dibayarkan tertanggung kepada Perusahaan Asuransi baik secara langsung maupun melalui pialang b. Dibayarkan Perusahaan Asuransi di Indonesia Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung m melalui pialang No Obyek c. Dibayarkan Perusahaan Reasuransi di Indonesia kepa Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung ma melalui pialang 11. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaim dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU PPh 12. Penghasilan BUT, kecuali ditanamkan kembali di Indones
i di LN, kepada maupun 20% x 50% atau 10% atau Tarif P3B 20% x 10% atau 2% atau Tarif P3B Premi yang Dibayar Premi yang Dibayar Final Final Tarif Dasar Perhitungan Sifat ada aupun 20% x 5% atau 1% atau Tarif P3B Premi yang Dibayar Final mana 20% x Perkiraan Phs Neto atau Tarif P3B Harga Jual Final sia 20% atau Tarif P3B Penghasilan Kena Pajak – PPh BUT di Indonesia Final
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 393 Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran SPT Masa : No. Jenis Pajak Batas Pembayaran (Paling Lambat) Batas Pelaporan (Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014) Undang Undang di bidang Perpajakan 1 PPh pasal 4(2) setor sendiri tgl 15 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya 2 PPh pasal 4(2) pemotongan tgl 10 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya 3 PPh pasal 15 setor sendiri tgl 15 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya 4 PPh pasal 15 pemotongan tgl 10 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya 5 PPh pasal 21 tgl 10 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya 6 PPh pasal 23/26 tgl 10 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya 7 PPh pasal 25 tgl 15 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya 8 PPh pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dg bea masuk, PPN, PPnBM) saat penyelesaian dokumen PIB 9 PPh pasal 22 impor yang pemungutan oleh BC 1hari kerja berikutnya hari kerja terakhir minggu berikutnya 10 PPh pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan hari yang sama dg pembayaran atas penyerahan barang 14 hari setelah masa pajak berakhir 11 PPh pasal 22 migas tgl 10 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya 12 PPh pasal 22 pemungutan oleh WP badan tertentu tgl 10 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya 13 PPN & PPnBM akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir 14 PPN atas kegiatan membangun sendiri tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir 15 PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean tgl 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir 16 PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan tgl 7 bulan berikutnya akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir 17 PPN dan/ atau PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
394 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 18 PPN & PPnBM Pemungutan selain bendaharawan tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir 19 PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP) harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir. 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir 20 Pembayaran masa selain PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP) harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masingmasing jenis pajak. 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir. Batas Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan : No Jenis Pajak Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir 1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak 2. SPT Tahunan PPh Badan 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 395 DAFTAR REFERENSI Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-382/PJ/2002, Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan. 13 Agustus 2002. Jakarta Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-503/PJ/2000, Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 22 Nopember 2000. Jakarta Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-518/PJ./2000, Penyampaian Surat Pemberitahuan Selain Melalui Kantor Pos. 4 Desember 2000. Jakarta Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 539/KMK.04/2000, Pihak Lain Yang Dapat Diberikan Keterangan Oleh Pejabat dan Tenaga Ahli Yang Ditunjuk Mengenai Segala Sesuatu Yang Diketahui atau Diberitahukan Kepadanya Oleh Wajib Pajak dalam Rangka Jabatan atau Pekerjaannya untuk Menjalankan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. 22 Desember 2000. Jakarta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 624/KMK.04/1994, Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi Yang Dibayar Kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri. 27 Desember 1994. Jakarta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 630/KMK.04/1997, Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 22 Desember 1997 . Jakarta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 417/KMK.04/1996, Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri. 14 Juni 1996. Jakarta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2009, Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan. 02 Maret 2009. Jakarta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019, Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. 23 Januari 2019. Jakarta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, 13 Maret 2020. Jakarta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020, Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya. 17 April 2020. Jakarta
396 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2020, Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang. 25 Juni 2020. Jakarta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2019, Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak. 2 Juli 2019. Jakarta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. 29 September 2016. Jakarta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2016, Tata Cara Penilaian untuk Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. 9 Desember 2016. Jakarta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2008, Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan. 02 September 2008. Jakarta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009, Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. 20 Januari 2009. Jakarta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2010. Saat Terutangnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dari Pusat Ke Cabang atau Sebaliknya dan Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Antar Cabang. 1 Maret 2010. Jakarta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2009, Tempat dan Cara Lain Pengambilan SPT. 04 Februari 2009. Jakarta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2010 Tanggal 15 Februari 2010, Tempat Lain Selain Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan dan/atau Tempat Kegiatan Usaha Dilakukan Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 15 Februari 2010. Jakarta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2015, Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan. 10 Desember 2015. Jakarta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2010 Tanggal 13 Desember 2010, Bentuk dan Ukuran Formulir serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran. 13 Desember 2010. Jakarta. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022, Faktur Pajak. 1 April 2022. Jakarta. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. 28 Desember 2021. Jakarta.
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 397 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2006, Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/Kmk.04/2004 Tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 13 Oktober 2006. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.011/2011, Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 405. 13 Juli 2011 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.03/2013,Tata Cara Pembetulan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 14. 2 Januari 2013. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 110/PMK.04/2019, Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin Yang Diiakukan Oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 848. 31 Juli 2019. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2019, Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam Rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 913. 13 Agustus 2019. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.03/2015, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86/KMK.03/2002 Tentang Tata Cara Penggunaan Stiker dalam Pemungutan dan Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.03/2004 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Suara. Berita Negara Republik Indonesia T Ahun 2015 Nomor 949. 25 Juni 2015. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.03/2015, Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 950. 24 Juni 2015. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.06/2005, Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kepada Wajib Pajak. 5 Desember 2005. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.03/2012, Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 841. 16 Agustus 2012. Jakarta
398 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 14/PMK.03/2011, Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 33. 24 Januari 2011. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015, Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1086. 27 Juli 2015. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.010/2017, Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan Yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1464. 23 Oktober 2017. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147 / PMK. 03/ 2017,Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516. 31 Oktober 2017. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2010, Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33. 25 Januari 2010. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2011, Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 36. 24 Januari 2011. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.010/2016, Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/Pengusahaan Panas Bumi Pada Tahap Eksplorasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1725. 14 November 2016. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 182/PMK.03/2007, Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa. 28 Desember 2007. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015, Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1468. 30 September 2015. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.03/2019, Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1595. 10 Desember 2019. Jakarta
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 399 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187 /PMK.03/2015, Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1471. 30 September 2015. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020, Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1394. 27 November 2020. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013, Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Berita Negara Republik Indonesia No.1521 Tahun 2013. 20 Desember 2013. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202 /PMK.03/2015, Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1704. 12 November 2015. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 21/PMK.011/2010, Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45. 28 Januari 2010. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.03/2018, Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1857. 31 Desember 2018. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014, Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1930. 18 Desember 2014. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2014, Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159. 3 Februari 2014 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014, Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973. 24 Desember 2014. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 243/PMK.03/2014, Surat Pemberitahuan (SPT). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974. 24 Desember 2014. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.03/2016, Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22. 30 Desember 2016. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 250/PMK.03/2008, Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan. 31 Desember 2008. Jakarta
400 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/Pmiz.03/2016, Tata Cara Penyetora.N, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah Dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 29. 4 Januari 2017. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.03/2010, Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota Tni, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 601. 31 Desember 2010. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/PMK.03/2015, Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2066. 31 Desember 2015. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.03/2005, Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 23 Mei 2005. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 34/PMK.010/2017, Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 361. 1 Maret 2017. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 39/PMK.03/2018, Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 514. 12 April 2018. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021, Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34. 19 Januari 2021. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /PMK.03/2017, Tata Cara Pelaporan dan Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 398. 13 Maret 2017. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.03/2010, Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 96. 22 Februari 2010. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/PMK.010/2020, Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 9. 10 Januari 2020. Jakarta.
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 401 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.07/2016, Penyelesaian Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penyelesaian Permohonan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 491. 1 April 2016. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.03/2016, Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Yang Telah Diberikan serta Pengenaan Sanksi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 539. 8 April 2016. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.03/2018, Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 820. 28 Juni 2018. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012, Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480. 2 Mei 2012. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 74/PMK.03/2010, Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157. 31 Maret 2010. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 78/PMK.03/2010, Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 168. 5 April 2010. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2008, Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. 23 Mei 2008. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2010, Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 171. 5 April 2010. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013, Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12. 2 Januari 2013. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018, Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180. 23 Januari 2018. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2015, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran
402 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia atau Penyetoran Pajak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 671. 30 April 2015. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/PMK.03/2014, Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1951. 22 Desember 2014. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.03/2015, Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1467. 30 September 2015. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 269/PMK.010/2015, Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2067. 31 Desember 2015. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor 254/PMK.03/2014, Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2009. 30 Desember 2014. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 65/PMK.03/2010, Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak Yang Dibatalkan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141. 18 Maret 2010. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.03/2015, Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17. 6 Januari 2015. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153. 17 Februari 2021. Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2019, Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001, Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1697. 23 Desember 2019. Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2021, Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.17 Mei 2021. Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/PMK.03/2022, Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran,
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 403 dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 358. 30 Maret 2022. Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022, Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 359. 30 Maret 2022. Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.03/2022, Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 360. 30 Maret 2022. Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.03/2022, Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 361. 30 Maret 2022. Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.03/2022, Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu.. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 362. 30 Maret 2022. Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022, Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 363. 30 Maret 2022. Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.03/2022, Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi.. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 367. 30 Maret 2022. Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.03/2022, Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 36. 30 Maret 2022. Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.03/2022, Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 369. 30 Maret 2022. Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2022, Kriteria dan /atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 370. 30 Maret 2022. Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.03/2022, Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 371. 30 Maret 2022. Jakarta.
404 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022, Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 660. 8 Juli 2022. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2016, Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Menimbang yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 278. 23 Februari 2016. Jakarta. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.31 Maret 2020. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4. 3 Januari 2012. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2015, Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 328. 28 Desember 2015. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2015, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 346. 28 Desember 2015. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2000, Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 237. 15 Desember 2000. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. 29 Mei 1997. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009, Pajak Penghasilan atas Dividen Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36. 9 Februari 2009. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51. 20 April 2000. Jakarta
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 405 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Pelaksanaan UndangUndang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9. 16 Januari 2014. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, Pajak Penghasil,An atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168. 8 Agustus 2016. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017, Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 200. 11 September 2017. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83. 4 Juni 2009. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015, Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 145. 23 Juni 2015. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1994, Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 70. 23 Desember 1994. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 196. 24 Agustus 2020. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4l Tahun 2016, Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 201. 17 Oktober 2016. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109. 23 Juli 2008. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012, Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106. 23 April 2012. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019, Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 147. 12 Agustus 2019. Jakarta
406 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009,Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 169. 16 November 2009. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial Yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 326. 30 Desember 2016. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011, Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162. 29 Desember 2011. Jakarta Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ/2017, Penentuan Bentuk Usaha Tetap Bagi Subjek Pajak Luar Negeri Yang Menyediakan Layanan Aplikasi dan/atau Layanan Konten Melalui Internet. 6 Februari 2017. Jakarta Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-10/PJ.43/1999, Bukti Pemotongan Pph Final atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri dengan Menggunakan Sistem Q.Q. 25 Februari 1999. Jakarta Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-15/PJ.41/1993, Penjelasan Biaya Jabatan untuk Pegawai Tetap Yang Bekerja Pada Dua Pemberi Kerja atau Lebih. 9 Agustus 1993. Jakarta Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-21/PJ.5/2001, Tata Cara Penyelesaian Permohonan Tempat Lain Sebagai Tempat Pengkreditan Pajak Masukan dan Tempat Lain Sebagai Tempat Pajak Terutang atas Ekspor. 09 Juli 2001. Jakarta Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-23/PJ.43/1995, Penjelasan Petunjuk Pemotongan Pph Pasal 21 dan Pasal 26 (Seri Pph Pasal 21 No. 4). 26 April 1995. Jakarta Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-28/PJ.43/1998, Pph Pasal 22 atas Impor Barang untuk Kegiatan/Jasa Yang atas Imbalannya Semata-Mata Dikenakan Pph Final. 4 September 1998. Jakarta Surat EdaranDirjen Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996, Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri. (Seri Pph Umum No. 37). 29 Agustus 1996. Jakarta Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-32/PJ/2016, Prosedur Pelaksanaan dan Administrasi Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis. 18 Juli 2016. Jakarta Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-35/PJ/2010, Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 9 Maret 2010. Jakarta
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 407 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-36/PJ.43/2000, Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26. 23 Oktober 2000. Jakarta Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-44/PJ/2015, Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap. 23 Juni 2015. Jakarta Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-48/PJ.6/2000, Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak PBB dan Tata Cara Pelaksanaan Penagihan PBB dan BPHTB. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-53/PJ/2009, Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 25 Mei 2009. Jakarta Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-56/PJ.42/1999, Perlakuan Pph Pasal 21 atas Pemberian Hadiah Saham Kepada Pegawai. 31 Desember 1999. Jakarta Surat Edaran Nomor SE-53/PJ/2008, Penjelasan atas Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-34/PJ/2008 Tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Pencetakan Sppt, Stts, dan Dhkp PBB Tahun 2009. 23 September 2008. Jakarta Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-13/PJ.4/1995, Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Berkewajiban Melakukan Pemotongan Pph Pasal 21 dan Pph Pasal 26 Ayat (1) Huruf D (Seri Pph Pasal 21 - 2). 28 Februari 1995. Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. 2 November 2020. Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985, Pajak Bumi dan Bangunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. 27 Desember 1985. Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994, Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62. 9 November 1994. Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985, Bea Meterai. Embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69. 27 Desember 1985. Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, Perubahan atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. 2 Agustus 2000. Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. 17 Juli 2007. Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. 15 September 2009. Jakarta
408 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 150. 15 Oktober 2009. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51. 31 Desember 1983. Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64. 10 November 1995. Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 10 Tahun 2020, Bea Meterai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240. 26 Oktober 2020. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 26 Oktober 2021. Jakarta.
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 409 TENTANG PENULIS Lely Kumalawati, S.E., M.S.A., Ak., CA., CPA., AAPB. Menyelesaikan gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Melanjutkan S2 Akuntansi di perguruan tinggi yang sama, dan pada saat yang bersamaan juga mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Menyelesaikan studi S2 tahun 2009, dan saat ini sedang melanjutkan S3 pada Program Doktor Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Penulis merupakan dosen dan peneliti di Politeknik Negeri Madiun pada Jurusan Akuntansi mulai tahun 2014, sebelumnya penulis pernah mengajar di Politeknik Kediri tahun 2008-2014. Saat ini penulis juga aktif dalam kepengurusan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Lintang Venusita, S.E., Ak., M.Si., CA., BKP., ACPA. Menyelesaikan gelar sarjana ekonomi akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, memperoleh gelar M.Si. (Magister Sains) dari Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya bidang konsentrasi Akuntansi Manajemen dan saat ini sedang menempuh program doktoral Akuntansi. Penulis berprofesi sebagai dosen pengajar di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya mulai tahun 2008 dan juga sebagai pengajar Brevet Pajak AB dan C bekerjasama dengan beberapa asosiasi organisasi profesi. Pengalaman bekerja dimulai sebagai auditor di kantor akuntan publik dan beberapa perusahaan swasta. Saat ini juga aktif sebagai pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan anggota Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I). Dr. H. Heru Tjaraka, Drs. Ak, M.Si, BKP, CA. Menyelesaikan gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga tahun 1991. Kemudian menyelesaikan gelar Magister Administrasi dan Kebijakan Perpajakan di Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia tahun 1998. Menyelesaikan gelar Doktor Ilmu Ekonomi bidang kajian utama Akuntansi minat perpajakan di Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran tahun 2011. Penulis berprofesi sebagai dosen dan peneliti di Program Studi S1, S2, dan S3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta dosen di Program Studi D3 Perpajakan, D3
410 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Akuntansi, D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya mulai tahun 1993, sebagai dosen luar biasa di Program Studi S1 Manajemen dan S2 Akuntansi UPN Veteran Jatim, di Program Studi S1 Statistika ITS, dan narasumber berbagai pelatihan bidang akuntansi dan perpajakan, serta juga sebagai tenaga pengajar Brevet Pajak A/B dan C di beberapa Lembaga/Asosiasi organisasi profesi. Pengalaman bekerja dimulai sebagai auditor di Koperasi Jasa Audit, Kantor Akuntan Publik dan Kantor Konsultan Pajak. Saat ini juga aktif sebagai pengurus pusat Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAIKPd), Pengurus ISEI Wilayah Jawa Timur cabang Surabaya, Pengurus Pusat Indonesian Fiscal Tax Administration Assosiation (IFTAA), Sekretaris IFTAA Jawa Timur, Ketua Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) cabang Surabaya dan Ketua II Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) Gita Arasy Harwida, S.E.,M.Tax.,Ak.,QIA.,CA.,CFrA.,BKP. Menghabiskan masa kanakkanak hingga remaja di Ponorogo, Surabaya, dan Mataram hingga kembali lagi ke Surabaya untuk menempuh pendidikan S1 Akuntansi Universitas Airlangga di Surabaya pada tahun 1997. Melanjutkan studi Magister pada Jurusan Master of Tax di The University of Melbourne Australia pada tahun 2005 hingga 2006. Saat ini sedang menempuh Pendidikan Doktor Ilmu Akuntansi di Universitas Airlangga. Penulis merupakan dosen dan peneliti di Universitas Trunojoyo Madura dan bertugas di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejak tahun 2003. Zulham Al Farizi, S.E., M.Acc. Menyelesaikan studi S1 Akuntansi FEB Universita Mataram dan S2 Akuntansi di MAKSI Universitas Gadjah Mada. Saat ini aktif sebagai dosen tetap di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak. Pengalaman praktisi dibidang perpajakan diperoleh dari tempat bekerja sebelumnya yakni di PT Japan Asia Consultan yang bergerak dibidang konsultan manajemen dan menangani bidang perpajakan. Perpaduan sebagai akademisi dan juga pengalaman sebagai praktisi dituangkan dalam buku buku yang telah di tulis bersama rekan-rekan praktisinya yakni Transfer Pricing & Cara
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 411 Membuat TP Doc (2018) dan Screening Your Tax Case and Measure Your Position: Persiapan Sebelum Membawa Kasus Pajak ke Pengadilan Pajak (2020). Imam Agus Faisol, S.E., M.Ak., ACPA., BKP. Menuntaskan pendidikan sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura dan melanjutkan S2 Akuntansi di perguruan tinggi yang sama. Saat ini aktif sebagai dosen tetap di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura dan sebelumnya pernah menjadi dosen tetap di Universitas Islam Madura tahun 2015-2019. Penulis saat ini masih aktif sebagai auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Moh Wildan dan Adi Darmawan Cabang Malang. Penulis juga aktif menjadi pengurus Tax Center Universitas Trunojoyo Madura dan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI). Asrofi Langgeng Noerman Syah, S.Pd., M.Si., BKP. Menyelesaikan gelar Sarjana Pendidikan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dan melanjutkan S2 Magister Akuntansi di Universitas Diponegoro. Saat ini aktif sebagai dosen tetap di Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal dengan mata kuliah pokok Perpajakan, Praktikum Perpajakan dan Komputer Perpajakan. Penulis saat ini juga aktif sebagai pengajar Brevet Pajak Terpadu AB bekerjasama dengan asosiasi organisasi profesi dan Ketua Tax Center Politeknik Harapan Bersama Tegal. Penulis juga aktif menjadi Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Komisariat Tegal dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I).