Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 345 b. Tentukan PPh Kurang/Lebih Bayar. c. Tentukan aset atau kewajiban pajak tangguhan. d. Buatlah jurnal dan penyajiannya. Jawab: a. Laba sebelum pajak Rp 900.000.000 Koreksi beda tetap: -/- Pendapatan bunga deposito (Rp 60.000.000) +/+ Beban jamuan Rp 40.000.000 Total beda tetap (Rp 20.000.000) Rp 880.000.000 Koreksi beda waktu : +/+ Penyusutan Rp 15.000.000 Total beda waktu Rp 15.000.000 Penghasilan Kena Pajak Rp 895.000.000 Untuk tahun pajak 2021, tarif untuk PPh badan sebesar 22% b. Pajak terutang: 22% x Rp 895.000.000 = Rp 196.900.000 Kredit PPh 25 = (Rp 180.000.000) PPh Kurang Bayar (PPh 29) Rp 16.900.000 c. Aset Pajak Tangguhan 30% x Rp 15.000.000 = Rp 4.500.000 d. Jurnal: Keterangan Debit Kredit PPh Badan – Pajak Kini Asset Pajak Tangguhan Pendapatan Pajak Tangguhan PPh 25 dibayar di muka Hutang PPh 29 196.900.000 4.500.000 4.500.000 180.000.000 16.900.000 Penyajian : Laba sebelum pajak Rp 900.000.000 Pajak Kini Rp 196.900.000 Pajak Tangguhan (Rp 4.500.000) (Rp 192.400.000) Laba Bersih Setelah Pajak Rp 707.600.000 2. PT. XYZ memiliki laba sebelum pajak tahun 2021 = Rp 700.000.000. Koreksi fiskal atas laba tersebut adalah: a. Pendapatan sewa bangunan Rp 50.000.000. b. Beban bunga pajak Rp 10.000.000. c. Beban pemberian sembako Rp 40.000.000. d. Penyusutan komersial Rp 10.000.000 lebih tinggi dan penyusutan fiskal. e. Pendapatan jasa giro Rp 20.000.000. f. Beban PPh Rp 5.000.000. g. Amortisasi fiskal Rp 15.000.000 lebih tinggi dan amortisasi komersial. Kredit Pajak:
346 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia a. PPh 22: Rp 10.000.000 b. PPh 23: Rp 80.000.000 c. PPh 24: Rp 25.000.000 d. PPh 25: Rp 15.000.000 Pertanyaan: a. Tentukan Penghasilan Kena Pajak. b. Tentukan pajak Kurang/Lebih Bayar. c. Tentukan aset atau kewajiban pajak tangguhan. d. Buatlah jurnal dan penyajiannya. Jawab: a. Laba sebelum pajak Rp 700.000.000 Koreksi beda tetap: -/- Pendapatan sewa bangunan (Rp 50.000.000) -/- Pendapatan jasa giro (Rp 20.000.000) +/+ Beban bunga pajak Rp 10.000.000 +/+ Beban pemberian sembako Rp 40.000.000 +/+ Beban PPh Rp 5.000.000 Total beda tetap (Rp 15.000.000) Rp 685.000.000 Koreksi beda waktu: -/- Amortisasi (Rp 15.000.000) +/+ Penyusutan Rp 10.000.000 Total beda waktu (Rp 5.000.000) Penghasilan Kena Pajak Rp 680.000.0000 b. Pajak terutang: Rp 149.600.000 Kredit PPh 22, 23, 24, dan 25 (Rp 130.000.000) PPh Kurang Bayar (PPh 29) Rp 19.600.000 c. Kewajiban Pajak Tangguhan = 30% x Rp 5.000.000 = Rp 1.500.000 d. Jurnal: Keterangan Debit Kredit PPh Badan – Pajak Kini Beban Pajak Tangguhan Kewajiban Pajak Tangguhan PPh 22 dibayar dimuka PPh 23 dibayar di muka PPh 24 dibayar di muka PPh 25 dibayar di muka Hutang PPh 29 149.600.000 1.500.000 1.500.000 10.000.000 80.000.000 25.000.000 15.000.000 19.600.000 Penyajian : Laba sebelum pajak Rp 700.000.000 Pajak Kini Rp 149.600.000 Pajak Tangguhan Rp 1.500.000 (Rp 151.100.000) Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan Rp 548.900.000
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 347 BAB 15 PEMERIKSAAN PAJAK
348 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 1. Pengertian Pemeriksaan (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 25) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian lain terkait dengan pemeriksaan : (184/PMK.03/2015 Pasal 1) • Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak. • Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. • Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan. • Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak. • Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. • Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. • Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. • Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. • Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya. • Tempat Penyimpanan Buku, Catatan, dan Dokumen adalah tempat yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak, perusahaan penyimpan arsip atau dokumen dan/atau yang diselenggarakan oleh pihak lain. • Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 349 • Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan. • Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi. • Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi. • Tim Quality Assurance Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas. • Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan. • Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak. • Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. • Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang sama. • Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan. • Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak. 2. Tujuan Pemeriksaan (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 29 jo. 17/PMK.03/2013 Pasal 70 jo. 184/PMK.03/2015 Pasal 4) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
350 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran SPT, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP. b) Terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP. c) Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a. d) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. e) Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. f) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. g) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. h) Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; atau. i) Wajib Pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko. Ketentuan mengenai Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan harus dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan meliputi : Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan. 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi. 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi. 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi. 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan. 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. 6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan. 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil. 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai. 9) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 10) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. 11) Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 351 Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan. Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya. 3. Jenis Pemeriksaan dan Jangka Waktunya (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 29 jo. 17/PMK.03/2013 jo. 184/PMK.03/2015) Jenis Pemeriksaan sehubungan dengan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak : a. Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan Kantor terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak memenuhi Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak. dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor tidak dapat diperpanjang. Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam hal: - Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya. - Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga. - Ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis pajak, dan/atau - Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan. b. Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan Lapangan terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak. Selanjutnya dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. dilakukan dalam hal: a. Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya. b. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga. c. Ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis pajak, dan/atau d. berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan. Sedangkan terkait dengan: a. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi. b. Wajib Pajak dalam satu grup, atau c. Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi transfer pricing dan/atau
352 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan. dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melakukan pengujian. Jangka waktu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP. Pemeriksaan Lapangan terkait dengan pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak. 4. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan (Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.03/2013 Pasal 8) Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu: a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama. b. Luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan. c. Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim seorang atau lebih anggota tim. e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud di atas dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti peterjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara. f. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain. g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa Pajak. h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja. i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan. Prosedur pelaksanaan pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan untuk tujuan lain (Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 Pasal 74) Pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilakukan sesuai dengan standar
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 353 pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu: - Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama. - Luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain. - Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim. - Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak. - Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja. - Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan. 5. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan (Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.03/2013 Pasal 10) Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan yaitu: a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan. b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai : Penugasan Pemeriksaan. Identitas Wajib Pajak. Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak. Pemenuhan kewajiban perpajakan. Data/informasi yang tersedia. Buku dan dokumen yang dipinjam. Materi yang diperiksa. Uraian hasil Pemeriksaan. Ikhtisar hasil Pemeriksaan. Penghitungan pajak terutang. Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak. Standar pelaporan hasil pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan untuk tujuan lain di dokumentasikan (Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.03/2013 Pasal 76) Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu: a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait. b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk tujuan lain antara lain mengenai :
354 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia • Identitas Wajib Pajak. • Penugasan Pemeriksaan. • Dasar (tujuan) Pemeriksaan. • Buku dan dokumen yang dipinjam. • Materi yang diperiksa. • Uraian hasil Pemeriksaan. • Simpulan dan usul Pemeriksa. 6. Pemeriksa Pajak (Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2015 Pasal 11) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksaan Pajak wajib : a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor. b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan. c. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan. d. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai: 1) Alasan dan tujuan Pemeriksaan. 2) Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan. 3) Hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dan 4) Kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak. e. Menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak. f. Menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak. g. Memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. h. Menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak. i. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis. j. Mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak, dan k. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 355 Kewajiban pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan untuk tujuan lain (Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.03/2013 Pasal 77) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib: a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor. b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan. c. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan. d. Menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. e. Menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak. f. Mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yangdipinjam dari Wajib Pajak, dan/atau g. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan. Wewenang pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan (Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.03/2013 Pasal 12) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang : a. Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. b. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. c. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. d. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa : 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; 2) memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak; e. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak.
356 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia f. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak, dan g. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan (Kepala UP2). Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang : a. Memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor. b. Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. c. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan. d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak. e. Meminjam KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak, dan f. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan. Wewenang pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan untuk tujuan lain (Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 Pasal 78) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang: a. Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan. b. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. c. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan. d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak, dan/atau e. Meminta keterangan dan/atau data yang diperIukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan. Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang: a. Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. b. Meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak, dan/atau c. Meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 357 7. Hak WP dalam proses pelaksanaan pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2015 Pasal 13) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak : a. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2. b. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan. c. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan. d. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan. e. Menerima SPHP. f. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. g. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dan h. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan. Hak WP dalam proses pelaksanaan pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan dengan tujuan lain(Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 Pasal 79) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak: a. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan. b. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan. c. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan. d. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak, dan/atau e. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan. Kewajiban WP dalam proses pelaksanaan pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.03/2013 Pasal 14) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib :
358 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. b. Memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. c. Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak. d. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa : 1) Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus. 2) Memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak, dan/atau 3) Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak. e. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). f. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib : a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. b. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. c. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan. d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP. e. Meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik. f. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan. Kewajiban WP dalam proses pelaksanaan pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan dengan tujuan lain (Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 Pasal 80) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib: a. Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan. b. Memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. c. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 359 kepada Pemeriksa Pajak, dan/atau d. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib: a. Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau b. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan 8. Peminjaman Dokumen Prosedur peminjaman dokumen dalam proses pelaksanaan pemeriksaan (Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.03/2013 Pasal 28) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen. b. Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum ditemukan atau diberikan oleh Wajib Pajak pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib dipinjamkan. c. Dalam hal untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik diperlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan kepada: 1. Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak. 2. seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari luar Direktorat JenderalPajak. Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Daftar buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak, harus dilampirkan pada Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor. b. Buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada
360 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen. c. Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum tercantum dalam lampiran Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud di atas belum terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali. Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud di atas terlampaui dan surat permintaan tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara mengenai hal tersebut. Dalam hal buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya. Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak dapat menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 9. Penolakan Pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 Pasal 36) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani, Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak ada di tempat maka: a. Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 361 mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang berada dalam kewenangannya; atau b. Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan Pemeriksa Pajak dapat melakukan Penyegelan. Apabila setelah dilakukan Penyegelan dalam jangka waktu Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak berada di tempat dan/atau tidak memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak meminta kepada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan. Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak meminta pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk menandatangani surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan. Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan memenuhi Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak dan surat panggilan tersebut tidak dikembalikan oleh pos atau jasa pengiriman lainnya dan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan, atau berita acara penolakan Pemeriksaan, atau berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan, atau surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan, atau berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan, dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penolakan Pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan dengan tujuan lain (Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.03/2013 Pasal 86) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan Pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat penolakan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain memenuhi Surat Panggilan dalam Rangka
362 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. 10. Penyegelan (Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 Pasal 19) Pemeriksa Pajak berwenang melakukan Penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan. Penyegelan dilakukan apabila pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan: - Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruang serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dan/atau dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak. - Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak. - Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada di tempat dan tidak ada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda, atau. - Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada di tempat dan pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan. Penyegelan dilakukan dengan menggunakan tanda segel. Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak. dalam melakukan Penyegelan, Pemeriksa Pajak wajib membuat berita acara Penyegelan.Berita acara Penyegelandibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak. Berita acara Penyegelan dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa.Dalam hal saksi menolak menandatangani berita acara Penyegelan, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Penyegelan. Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemerintah daerah setempat.
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 363 Pembukaan segel dilakukan apabila: - Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan. - Berdasarkan pertimbangan Pemeriksa Pajak, Penyegelan tidak diperlukan lagi, dan/atau. - Terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana. Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak.Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemerintah daerah setempat. Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan Penyegelan rusak atau hilang, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan dan melaporkannya kepada Kepolisian Negara Repulik Indonesia. Dalam melakukan pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat berita acara pembukaan segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan saksi. dalam hal saksi menolak menandatangani berita acara pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan segel. Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Penyegelan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan Penyegelan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan, Pemeriksa Pajak membuat dan menandatangani berita acara mengenai penolakan tersebut. Penjelasan WP dan Pihak Ketiga (Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 Pasal 39, 40, dan 89) Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Pemeriksa Pajak melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan dapat memanggil Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan yang dapat dilakukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak. Penjelasan tersebut dituangkan dalam berita acara mengenai pemberian penjelasan Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara, Pemeriksa Pajak membuat catatan penolakan tersebut dalam berita acara dimaksud.
364 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Pemeriksa Pajak melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan, dapat meminta keterangan dan/atau bukti kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang KUP secara tertulis sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara permintaan keterangan kepada pihak ketiga. 11. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Pemeriksaan (Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 Pasal 41) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan. Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan dalam bentuk: 1. Lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan, atau 2. Surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan. Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan) kepada Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati dalam risalah pembahasan, Wajib Pajak mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir dibuat setelah pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dilaksanakan. Tim Quality Assurance Pemeriksaan bertugas untuk: a. Membahas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. b. Memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak, dan c. Membuat risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan bersifat mengikat. Risalah Pembahasan dan risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan digunakan oleh Pemeriksa Pajak sebagai dasar untuk membuat berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir. Pembatalan Hasil Pemeriksaan (Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 Pasal 60) Surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: a. Penyampaian SPHP b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP. Dalam hal dilakukan pembatalan, proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Prosedur penyampaian SPHP dan/atau pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan terkait dengan permohonan pengembalian
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 365 kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) UndangUndang KUP, Pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan: a. Surat ketetapan pajak sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP belum terlewati, atau b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai dengan Surat Pemberitahuan apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang- Undang KUP terlewati. Dalam hal susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak untuk melanjutkan Pemeriksaan berbeda dengan susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak sebelumnya, Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah diterbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak. Pengungkapan Wajib Pajak dalam Laporan Tersendiri Selama Pemeriksaan (Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 Pasal 61 dan 62) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang Undang KUP dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, sepanjang Pemeriksa Pajak belum menyampaikan SPHP. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Laporan tersendiri secara tertulis harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dan dilampiri dengan: a. Penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan. b. Surat Setoran Pajak atas pelunasan pajak yang kurang dibayar, dan c. Surat Setoran Pajak atas pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen). Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan Surat Setoran Pajak. Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan dalam hal: a. Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut serta memperhitungkan pokok pajak yang telah dibayar. b. Dalam hal hasil Pemeriksaan membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ditambah dengan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 13 UndangUndang KUP. c. Dalam hal hasil Pemeriksaan membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak. Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan dilakukan untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan atas perolehan
366 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan (PMK No. 17/PMK.03/2013 Pasal 63) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka apabila: a. Pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, atau b. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 atau Pasal 37 dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan. Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut. Pemeriksaan Ulang (Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.03/2013 Pasal 68) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila terdapat databaru termasuk data yang semula belum terungkap. Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya, Pemeriksaan Ulang dihentikan dengan membuat LHP Sumir dan kepada Wajib Pajak diberitahukan mengenai penghentian tersebut. Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya tetapi terdapat perubahan jumlah rugi fiskal, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai rugi fiskal. Keputusan mengenai rugi fiskal digunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan rugi fiskal ke tahun pajak berikutnya. Pemeriksaan Bukti Permulaan (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 43A (1) jo. 239/PMK.03/2014) Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan: a. Secara terbuka
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 367 b. Secara tertutup. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak. Sedangkan, Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Wajib Pajak.Pemeriksaan Bukti Permulaan harus dilakukan secara terbuka dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut terkait dengan: a. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, atau b. Tindak lanjut dari Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan harus dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Laporan Pemeriksaan Bukti disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan.Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana berfungsi sebagai: a. Bukti bahwa pemeriksa Bukti Permulaan telah melaksanakan tugas Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana mestinya berdasarkan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya. b. Dasar pembuatan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan harus memberikan gambaran mengenai: a. Prosedur formal perpajakan yang telah dilakukan terhadap Wajib Pajak. b. Unsur-unsur pidana yang disangkakan. c. Penjelasan terhadap unsur-unsur yang disangkakan. d. Penjelasan besarnya kerugian pada pendapatan negara atau besarnya pajak terutang. e. Penjelasan mengenai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus disusun sesuai dengan standarpelaporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu: a. Disusun secara ringkas dan jelas; b. Memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan c. Memuat simpulan mengenai ada atau tidaknya Bukti Permulaan. Dalam hal pada saat Pemeriksaan Bukti Permulaan ditemukan informasi lain yang terkait, Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan juga harus memuat pengungkapan informasi lain tersebut.Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a. Identitas Wajib Pajak. b. Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan. c. Surat perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan. d. Pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan hasil pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan. e. Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan. f. Analisis kasus. g. Analisis yuridis. h. simpulan dan usul. Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan: penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hal ditemukan Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
368 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia BAB 16 LAMPIRAN
DAFTAR OBJEK DAN TAR No Obyek I PPh Pasal 4 ayat (2) 1. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI Dasar Hukum : PP No. 131 Tahun 2000 jo PP No. 123 Tahun 2015 Bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dala bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia ata luar negeri di Indonesia : - Untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan - Untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan - Untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan - Untuk deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan Bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya b Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pa didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau caba negeri di Indonesia : - Untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan - Untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan - Untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan atau lebih Bunga dari tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia, se deposito selain dari deposito diatas Pengecualian: a. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sep deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 369 RIF PAJAK PENGHASILAN Tarif Dasar Perhitungan Sifat yang dananya am negeri pada au cabang bank bersumber dari da bank yang ang bank luar dari 6 bulan erta bunga dari panjang jumlah melebihi Rp 10% 7,5% 2,5% 0% 7,5% 5% 0% 20% (untuk WPDN & BUT); Jumlah Bruto Bunga Jumlah Bruto Bunga Jumlah Bruto Bunga Jumlah Bruto Bunga Jumlah Bruto Bunga Jumlah Bruto Bunga Jumlah Bruto Bunga Jumlah Bruto Bunga Final
370 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia No Obyek 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipeca b. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. c. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Ment sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Dana Pensiun. d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhan susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri. 2. Transaksi Saham Di Bursa Efek Dasar Hukum :PP No. 41 Tahun 1994 jo. PP No. 14 Tahun 1997 a. Bukan Saham Pendiri b. Saham Pendiri 3.Bunga atau Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Dasar Hukum : PP No. 100 TAHUN 2013 a. Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing bond) 1. WP DN & BUT 2. WP LN selain BUT b. Diskonto Obligasi dengan kupon 1. WP DN & BUT 2. WP LN selain BUT c. Diskonto Obligasi tanpa bunga (zero coupon bond)
Tarif Dasar Perhitungan Sifat ah-pecah. yang didirikan 20% atau Tarif P3B (untuk WPLN) g diterima atau eri Keuangan, n sebagaimana 1 Tahun 1992 dalam rangka kapling siap na, atau rumah 0,1% X Nilai Transaksi (0,1% X Nilai Transaksi) + (0,5% X nilai saham pasar saat Penawaran Umum Perdana (IPO)) Final a Efek 15 % 20 % atau Tarif berdasarkan P3B 15 % 20 % atau Tarif berdasarkan P3B Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, Final
No Obyek 1. WP DN & BUT 2. WP LN selain BUT d. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang dite diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Keuangan 1. untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 2. untuk tahun 2021 sampai dengan tahun seterusnya Pengecualian : a. Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembent disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyarata diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang N 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah bebera terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun Pajak Penghasilan. b. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cab negeri di Indonesia.
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 371 Tarif Dasar Perhitungan Sifat 20 % 20 % atau Tarif berdasarkan P3B tidak termasuk bunga berjalan Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi erima dan/atau a Otoritas Jasa 5 % 10 % Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi / Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tukannya telah an sebagaimana Nomor 7 Tahun apa kali diubah 2008 tentang n 1983 tentang bang bank luar
372 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia No Obyek 4. Hadiah Undian Dasar Hukum : i. PP No. 132 Tahun 2000 ii.KEP-395/PJ./2001 5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Dasar Hukum : PP No. 29 Tahun 1996 jo. PP No. 5 Tahun 2002 jo PP No. 34 Tahun 2017 6. Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bang Dasar Hukum : PP No. 34 Tahun 2016 a. Wajib Pajak yang melakukan transaksi pengalihan h dan/atau bangunan No Obyek b. Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atas t bangunan kepada pemerintah, BUMN yang mendap khusus dari Pemerintah, atau BUMD yang mendap khusus dari kepala daerah, mengenai pengadaan pembangunan untuk kepentingan umum.
Tarif Dasar Perhitungan Sifat 25% Jumlah Bruto Hadiah Undian Final 10% Jumlah Bruto Final gunan hak atas tanah 2,5% Jumlah Bruto Nilai Pengalihan Tarif Dasar Perhitungan Sifat tanah dan/atau pat penugasan pat penugasan n tanah bagi 0% Jumlah Bruto Nilai Pengalihan Final
c. pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Su yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokokn pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 7. Usaha Jasa Konstruksi Dasar Hukum : PP No. 51 Tahun 2008 jo. PP No. 40 Tahun 2009 jo. PP No. 9 Tahun 202 1. Pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penye memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan 2. Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan oelh penye tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifik kerja untuk usaha orang perseorangan. 3. Pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penye jasa di angka 1 dan 2 4. Pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan jasa yang memiliki sertifikat badan usaha. 5. Pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. 6. Jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifik kerja untuk usaha perseorangan 7. Jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh yang tidak memiliki sertifikat badan usaha kompetensi kerja untuk usaha perseorangan. 8. Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi pe atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasang Dasar Hukum : PP No. 4 Tahun 1995
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 373 usun Sederhana nya melakukan 1% Jumlah Bruto Nilai Pengalihan 22 edia jasa yang atau sertifikat edia jasa yang kat kompetensi dia jasa selain oleh penyedia oleh penyedia penyedia jasa kat kompetensi penyedia jasa atau sertifikat 1,75% 4% 2,65% 2,65% 4% 3,5% 6% Penghasilan bruto Penghasilan bruto Penghasilan bruto Penghasilan bruto Penghasilan bruto Final enjualan saham gan usahanya 0,1 % Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan/ Pengalihan Penyertaan Modal Final
374 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia No Obyek Syarat : a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan Keuangan; dan b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indo 9. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Waj memiliki peredaran bruto tertentu Dasar Hukum : PP No. 46 Tahun 2013 PMK No 107/PMK.011/2013 Syarat : - Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan t bentuk usaha tetap; dan - menerima, penghasilan dari usaha, tidak termasuk pengha sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredara melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratu dalam 1 (satu) Tahun Pajak. II PPh Pasal 15 Dasar Hukum : Pasal 15 UU Nomor 36 Tahun 2008 248/KMK.04/1995 416/KMK.04/1996 417/KMK.04/1996 475/KMK.04/1996 KEP-667/PJ./2001 1. Pelayaran dalam Negeri
Tarif Dasar Perhitungan Sifat ng melakukan n oleh Menteri onesia. jib Pajak yang idak termasuk asilan dari jasa an bruto tidak us juta rupiah) 1% Penghasilan bruto Final 1,2% Peredaran Bruto Final
2. Penerbangan dalam Negeri 3. Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri 4. WP LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di I No Obyek 5. Pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam ben Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built Operate a Transfer) III PPh Pasal 21 Dasar Hukum : Pasal 21 UU Nomor 36 Tahun 2008 PMK No. 252/PMK.03/2008 PER-16/PJ/2016 PP No. 80 Tahun 2010 jo. 262/PMK.03/2010 16/PMK.03/2010 433/KMK.04/1994 jo. SE-17/PJ.43/1994 1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap 2. penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pens secara teratur (Penerima pensiun berkala) berupa ua pensiun atau penghasilan sejenisnya 3. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lep kecuali tenaga ahli, berupa upah harian, upah minggu upah satuan, upah borongan atau upah yang
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 375 Indonesia 1,8% 2,64% 0,44% Peredaran Bruto Peredaran Bruto Nilai Ekspor Bruto Final Final Tarif Dasar Perhitungan Sifat ntuk and 5% Jumlah Bruto dari Nilai Tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP Bagian Bangunan yang Diserahkan Final bagi WPOP iun ang Pasal 17 UU PPh Pasal 17 UU PPh PKP = PB - (BJ + IP) – PTKP PKP = (PB – BP) – PTKP (Biaya Pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggitingginya Rp200.000 sebulan atau Rp2.400.000 setahun) pas uan, PKP = PB disetahunkan – PTKP
376 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia a. dibayarkan secara bulanan b. tidak dibayar secara bulanan - Apabila penghasilan sehari atau rata-rata penghasi sehari telah melebihi Rp 450.000 sehari sepanja penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (sa bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000,00 - Apabila telah memperoleh penghasilan kumula dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi 4.500.000,00 tetapi tidak melebihi Rp 10.200.000 No Obyek - Apabila telah memperoleh penghasilan kumulatif d bulan kalender melebihi Rp 10.200.00 4. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorar fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam be sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan k dilakukan a. imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan b. imbalan yang bersifat berkesinambungan - Memenuhi Ketentuan - Tidak Memenuhi Ketentuan Ketentuan PER - 16/PJ/2016Pasal 13 ayat (1): yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan k Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
lan ang atu) atif Rp Pasal 17 UU PPh 5% 5% Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) sehari PKP = PB – PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya (PTKP sehari ditetapkan sebesar PTKP setahun sesuai dengan statusnya dibagi dengan 360)) Tarif Dasar Perhitungan Sifat dalam 1 (satu) Pasal 17 UU PPh PKP = PB disetahunkan – PTKP rium, komisi, entuk apapun kegiatan yang Wajib Pajak kerja dengan serta tidak Pasal 17 UU PPh Pasal 17 UU PPh Pasal 17 UU PPh 50% dari jumlah penghasilan bruto PKP = (50% x PB) – PTKP 50% dari jumlah penghasilan bruto Kumulatif Kumulatif Kumulatif
No Obyek memperoleh penghasilan lainnya 5. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertind atas namanya sendiri 6. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uan representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghar nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis d apapun 7. honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawa merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sa 8. jasa produksi , tantiem, gratifikasi, bonus atau imbala bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan p 9. penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendi disahkan oleh Menteri Keuangan 10. Honorarium yang dananya dari keuangan negara/ daerah y oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI, pensiunannya : a. PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI d POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan B Pensiunannya; b. PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POL Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya; c. Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI d POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Pe
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 377 Tarif Dasar Perhitungan Sifat ak untuk dan Pasal 17 UU PPh 50% dari jumlah penghasilan bruto Kumulatif ng saku, uang rgaan dengan dengan nama Pasal 17 UU PPh PB Kumulatif diterima atau as yang tidak ama Pasal 17 UU PPh PB Kumulatif an lain yang pegawai Pasal 17 UU PPh PB Kumulatif yang masih riannya telah Pasal 17 UU PPh PB Kumulatif yang diterima serta para dan Anggota Bintara, dan RI Golongan dan Anggota rwira Tinggi, 0% 5% 15% PB PB PB Final Final Final
378 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia No Obyek dan Pensiunannya. 11.Uang Pesangon yang diterima atau diperoleh Pegawai yan sekaligus (sebagian atau seluruh pembayarannya dilak jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender) : a. s.d. Rp. 50 juta b. > Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta c. > Rp. 100 juta s.d. Rp. 500 juta d. > Rp. 500 juta Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jamin yang diterima atau diperoleh Pegawai yang dibayark (sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam j paling lama 2 (dua) tahun kalender) a. s.d. Rp. 50 juta b. > Rp. 50 juta 12. Penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang d Tenaga Asing (Expatriate) yang telah berstatus sebagai W 13. Penghasilan dari pekerjaan yang diterima oleh Te (Expatriate) yang bekerja pada Perusahaan Pengeboran M a. General Manager b. Manager c. Supervisor/ Tool Pusher d. Assisten Supervisor/ Tool Pusher e. Crew Lainnya Catatan :
Tarif Dasar Perhitungan Sifat ng dibayarkan kukan dalam 0% 5% 15% 25% PB PB PB PB Final Final Final Final nan Hari Tua kan sekaligus jangka waktu 0% 5% PB PB Final Final diterima oleh PDN Pasal 17 UU PPh PKP= (PB - (BJ + BP) - PTKP enaga Asing Migas : Pasal 17 UU PPh Pasal 17 UU PPh Pasal 17 UU PPh US$ 11.275 per bulan US$ 9.350 per bulan US$ 5.830 per bulan Pasal 17 UU PPh Pasal 17 UU PPh US$ 4.510 per bulan US$ 3.245 per bulan
No Obyek Bagi Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripad diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor P Pajak Ket : PKP : Penghasilan Kena Pajak PB : Penghasilan Bruto BJ : Biaya Jabatan IP : Iuran Pensiun BP : Biaya Pensiun IV PPh Pasal 22 Dasar Hukum : Pasal 22 UU Nomor 36 Tahun 2008 34/PMK.010/2017 1. Pembelian Barang oleh Bendaharawan pemerintah, Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan BUM 2. Impor Barang : a. barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lam 34/PMK.010/2017 dengan atau tanpa menggun Pengenal Impor(API) b. barang barang tertentu lainnya sebagaimana terca Lampiran II PMK 34/PMK.010/2017 dengan menggunakan API c. barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu tercantum dalam Lampiran III PMK 34/PMK.010/ menggunakan API
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 379 Tarif Dasar Perhitungan Sifat 1 yang tidak PPh Pasal 21 da tarif yang Pokok Wajib , Bendahara MN/BUMD 1,5% Harga Pembelian mpiran I PMK nakan Angka antum dalam atau tanpa sebagaimana /2017 dengan 10% 7,5% 0,5% Nilai Impor Nilai Impor Nilai Impor
380 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia No Obyek d) selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya dimaksud pada huruf a) dan huruf b) dan hu menggunakan API e) barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan h tidak menggunakan API f) barang yang tidak dikuasai 3. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/Harmo (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 34/PM oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan Karya 4. Industri Semen 5. Industri farmasi 6. Industri Kertas 7. Industri Baja 8. Industri Otomotif 9. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh A Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM 10. Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan,
Tarif Dasar Perhitungan Sifat sebagaimana uruf c), yang huruf d) yang 2,5% 7,5% 7,5% Nilai Impor Nilai Impor Harga Jual Lelang dan mineral onized System MK.010/2017 k yang terikat n dan Kontrak 1,5% Nilai Ekspor Agen Tunggal M) perkebunan, 0,25% 0,3% 0,1% 0,3% 0,45% 0,45% 0,25% DPP PPN DPP PPN DPP PPN DPP PPN DPP PPN DPP PPN Harga Pembelian
No Obyek pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum me manufaktur oleh badan usaha industry atau eksportir y dalam sector kehutanan, perkebunan, pertanian, pete perikanan 11. Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertam industri atau badan usaha 12. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang mempr batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi em melalui pihak ketiga 13. Bahan Bakar Minyak dan Gas a. Premium b. Solar c. Premix/Super TT d. Minyak Tanah e. Gas/LPG f. Pelumas V PPh Pasal 23 Dasar Hukum : Pasal 23 UU Nomor 36 Tahun 2008 141/PMK.03/2015
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 381 Tarif Dasar Perhitungan Sifat lalui industir yang bergerak ernakan, dan (tidak termasuk PPN) n logam, dari mbangan oleh 1,5% Harga Pembelian (tidak termasuk PPN) roduksi emas mas batangan 0,45% harga jual emas batangan SPBU Swastanis asi Pertamina 0,3% 0,25% 0,3% 0,25% 0,3% 0,25% 0,3% 0,3% 0,3% Penjualan Penjualan Penjualan Penjualan Penjualan Penjualan - Swastanisasi = Final - Pertamina = Tidak Final Tidak Final