Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 145 BAB 6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 (2)

146 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 1. Karakteristik PPh Bersifat Final : 1. Tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan. 2. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan. 3. PPh Final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan 2. Objek Pajak dan Tarif PPh Final Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (PP No. 51 Tahun 2008 dan PP No. 40 Tahun 2009) Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 147 Tandatangan Kontrak Pembayaran Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Perlakuan < 1 Agustus 2008 <= 31 Desember 2008 PP No. 140 tahun 2000 < 1 Agustus 2008 > 31 Desember 2008 <= 31 Desember 2008 PP No. 140 tahun 2000 < 1 Agustus 2008 > 31 Desember 2008 > 31 Desember 2008 atau tidak ada berita acara PP No. 51 tahun 2008 >1 Agustus 2008 PP No. 51 tahun 2008 Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasikan sampai dengan Tahun Pajak 2008. Semenjak diluncurkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022 yang mengubah ketentuan Pajak Penghasilan atas usaha jasa konstruksi yang sebelumnya diatur dalam PP No.51 Tahun 2008 Jo. PP No. 40 Tahun 2009. Aturan baru ini mulai berlaku efektif 21 Februari 2022. Aturan ini merevisi beberapa ketentuan, salah satunya mengenai klasifikasi usaha jasa konstruksi beserta perubahan tarifnya. Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022, klasifikasi usaha jasa konstruksi kini terbagi menjadi konsuktasi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi integrasi. Tabel di bawah dapat menunjukkan perbedaan klasifikasi usaha jasa konstruksi sebelum berlakunya PP No.9 Tahun 2022 dan saat berlakunya PP No. 9 Tahun 2022. PP No.51 Tahun 2008 jo. PP No.40 Tahun 2009 PP No.9 Tahun 2022 Jasa Konstruksi Jenis/Sifat Pekerjaan Jasa Konstruksi Jenis/Sifat Pekerjaan Perencanaan Klasifikasi usaha kecil Tidak memiliki klasifikasi usaha Lainnya Mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain Konsultasi Konstruksi Sifat Umum Sifat Spesialis Pengkajian, perencanaan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan Pelaksanaan Memiliki klasifikasi usaha Tidak memiliki klasifikasi usaha Menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi Pekerjaan Konstruksi Sifat Umum Sifat Spesialis Pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan

148 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan, perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction), serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build) Pengawasan Memiliki klasifikasi usaha Tidak memiliki klasifikasi usaha Melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan Pekerjaan Konstruksi Integrasi Gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, termasuk di dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan Selain itu, terdapat perubahan tarif Pajak Penghasilan untuk usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2022. Untuk lebih memudahkan dalam melihat perubahan tarif PPh final atas usaha jasa konstruksi sebelum berlakunya PP No. 9 Tahun 2022 dan saat berlakunya PP No.9 Tahun 20022 dapat merujuk pada tabel di bawah ini : Jasa Konstruksi Kualifikasi Usaha Tarif PPh Final Jasa Konstruksi Sertifikat Badan Usaha/Kualifikasi Sertifikat Kompetensi Kerja (Perseorangan) Tarif PPh Final Kecil 2% Memiliki / kecil Memiliki 1,75% Menengah & Besar 3% Memiliki/ Menengah, Besar, Spesialis 2,65% Tidak Memiliki 4% Tidak Memiliki Tidak Memiliki 4,00% Memiliki 4% Memiliki 2,65% Tidak Memiliki 6% Tidak Memiliki 4,00% Memiliki Memiliki 3,50% Tidak Memiliki Tidak Memiliki 6,00% Konsultasi Konstruksi PP No.51 Tahun 2008 jo. PP No.40 Tahun 2009 PP No. 9 Tahun 2022 Pelaksanaan Perencanaan & Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Integrasi Pekerjaan Konstruksi

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 149 Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri (PP No. 19 Tahun 2009 jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PMK 18/2021 tentang Pelaksanaan UU Cipta Kerja) Tarif 10% (sepuluh persen) dan bersifat final Definisi Dividen adalah dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Pemotongan dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan. Semenjak diundangkannya UU Cipta Kerja, dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dikecualikan dari objek pajak tanpa syarat. Namun, untuk dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikecualikan dari objek pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait dividen dapat dilihat di PMK No.18/2021 terkait pelaksanaan UU Cipta Kerja. Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi (PP No. 6 Tahun 2002 dan PP No. 16 tahun 2009 dan PP 100 Tahun 2013 dan PP No. 55 Tahun 2019) Obligasi adalah surat utang, surat utang negara, dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Bunga Obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto. Besarnya Pajak Penghasilan adalah: a. Bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar: 1) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi; b. Diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar: 1) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan 2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; c. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar: 1) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan 2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi; dan d. Bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan wajib pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar: 1) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan

150 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 2) 15% (lima belas persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya. Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian (PP No. 132 Tahun 2000) Tarif 25 % dari jumlah bruto hadiah undian Nilai hadiah adalah nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura misalnya mobil. Penyelenggara undian adalah orang pribadi, badan, kepanitiaan, organisasi (termasuk organisasi internasional) atau penyelenggara lainnya termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi. Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (PP No 123 Tahun 2015 dan PMK No. 212/PMK.03/2018) Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagai berikut : a. Atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut: 1. Tarif 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; 2. Tarif 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan; 3. Tarif 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan; dan 4. Tarif 0% (nol persen) dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan. b. Atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut : 1. Tarif 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; 2. Tarif 5% (lima persen) dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan; dan 3. Tarif 0% (nol persen) dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih dari 6 (enam) bulan. c. Atas bunga dari tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia, serta bunga dari deposito selain dari deposito sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut: 1. Tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan 2. Tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri. Bunga Deposito yang dikenai Pajak Penghasilan paada huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 151 Sumber dana Deposito merupakan dana Devisa Hasil Ekspor yang diperoleh setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 yang dibuktikan dengan dokumen berupa laporan penerimaan Devisa Hasil Ekspor melalui bank devisa sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor. Sumber dana Deposito berasal dari pemindahbukuan dana Devisa Hasil Ekspor yang ditempatkan pada rekening milik eksportir pada bank tempat diterimanya Devisa Hasil Ekspor dari luar negeri dan rekening milik eksportir dimaksud hanya digunakan untuk menampung dana Devisa Hasil Ekspor. Deposito ditempatkan pada bank yang sama dengan bank tempat diterimanya Devisa Hasil Ekspor dari luar negeri; dan Harus dilampiri surat pernyataan dari eksportir yang paling sedikit memuat: 1. Identitas eksportir antara lain nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan nomor rekening penempatan dana Devisa Hasil Ekspor. 2. Data dana Devisa Hasil Ekspor antara lain nilai ekspor, saat diperolehnya dana Devisa Hasil Ekspor, nomor dan tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang, dan jenis valuta. 3. Pernyataan bahwa sumber dana rekening sebagaimana dimaksud pada huruf b berasal dari Devisa Hasil Ekspor; dan 4. Pernyataan bahwa sumber dana Deposito bukan berasal dari penempatan kembali Deposito termasuk melalui mekanisme perpanjangan Deposito. Pemotongan pajak tidak dilakukan terhadap : a. Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank lndonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah; b. Bunga data diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia; c. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri. Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek (PP No. 41 Tahun 1994 dan PP No. 14 Tahun 1997) Tarif 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat pada saat penawaran umum perdana. Yang dimaksud dengan "pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam rangka penawaran umum perdana (initial public offering) menjadi efektif.

152 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Termasuk dalam pengertian "pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri karena : Warisan. Hibah yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994. Cara lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan pada saat pengalihan tersebut. Yang dimaksud dengan "saham pendiri" adalah saham yang dimiliki oleh mereka yang termasuk kategori "pendiri" sebagaimana dimaksud di atas. Termasuk dalam pengertian "saham pendiri" adalah: 1.Saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana (initial public offering). 2.Saham yang yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Tidak Termasuk dalam pengertian "saham pendiri" adalah : 1.Saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham. 2.Saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana (initial public offering) yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (right issue), waran, obligasi konversi dan efek konversi lainnya; 3.Saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa Dana. Pajak penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan PP No. 34 Tahun 2017 dan KMK No. 120/KMK.03/2002 Tarif 10 % dari jumlah bruto. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PP Nomor 34 Tahun 2016; PMK No 261/PMK.03/2016) Tarif : • 2,5 % dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; • 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;atau • 0% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 153 Nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah a. Nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah. b. Nilai menurut risalah lelang, dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Vendu Reglement Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 beserta perubahannya). c. nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. d. Nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, atau e. Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak. Nilai Jual Objek Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan atau dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dimaksud belum terbit, adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak terutang tahun pajak sebelumnya. Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Nilai Jual Objek Pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut surat keterangan yang diterbitkan Kepala Kantor yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan berada. Rumah Sederhana terdiri atas Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Inti Tumbuh, yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Susun Sederhana adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan KM/WC dan dapur baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal termasuk Rumah Susun Sederhana Milik, yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi (PP No. 15 Tahun 2009) Tarif 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau Tarif 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan. Yang dimaksud dengan "penghasilan berupa bunga simpanan" adalah imbalan berupa bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang pribadi pada koperasi tempat orang pribadi tersebut menjadi anggota. Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi yang merupakan bagian dari sisa hasil usaha.

154 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Contoh perhitungan Pajak Penghasilan atas bunga simpanan: Bunga dibayarkan pada bulan Februari Rp 240.000,00 untuk masa Januari, maka PPh terutang 0% x Rp 240.000,00 = Rp 0,00 Bunga dibayarkan pada bulan Februari Rp 245.000,00 untuk masa Januari, maka PPh terutang 10% x Rp 245.000,00 = Rp 24.500,00 Bunga dibayarkan pada bulan April sebesar Rp 500.000,00 dengan rincian: Bulan Januari Rp 250.000,00 Bulan Februari Rp 150.000,00 Bulan Maret Rp 100.000,00 Maka yang dikenakan PPh 10% adalah bunga bulan Januari sebesar 10% x Rp 250.000,00 = Rp 25.000,00 dan untuk bulan Februari dan Maret Rp 0,00 Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan (PMK No. 79/PMK.03/2008) Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen). Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah. Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 (PMK No. 191/PMK.010/2015 Jo. 233/PMK.03/2015 Jo, 29/PMK.03/2016) Wajib Pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Perlakuan khusus tersebut berupa Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar: a. 3% (tiga persen), untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. b. 4% (empat persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, atau c. 6% (enam persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, yang dikenakan atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh Wajib Pajak, di atas nilai sisa buku fiskal semula. Nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali tersebut merupakan nilai aktiva tetap yang ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah. Nilai aktiva tetap hasil perkiraan penilaian kembali oleh Wajib Pajak harus dilakukan penilaian kembali dan ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, paling lambat tanggal: a. 31 Desember 2016, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. b. 30 Juni 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, atau c. 31 Desember 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 155 (Pasal 8 PMK 233/PMK.03/2015) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan aktiva tetap berupa: a. Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua), yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun; b. Aktiva tetap kelompok 3 (tiga) dan kelompok 4 (empat), yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun; atau c. Tanah dan/atau bangunan yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilakukannya penilaian kembali, atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap diatas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap dikurangi pajak yang telah dibayarkan berdasarkan Peraturan Menteri ini. Yang dimaksud dengan tarif pajak yang tertinggi untuk Wajib Pajak Badan yaitu ada dalam Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Atas PPh yang masih harus dibayar tersebut wajib dilunasi paling lama 15 hari setelah akhir bulan terjadinya pengalihan aktiva tetap tersebut.

156 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia BAB 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 157 1. Subjek Pemotongan (UU Nomor 36 Tahun 2008 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 26 (1)) Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia 2. Pemotong Pajak Pemotongan PPh Pasal 26 (Penjelasan UU Nomor 36 Tahun 2008 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 26 ayat (1)) - Badan Pemerintah - Subyek pajak dalam negeri - Penyelenggara kegiatan - Bentuk Usaha Tetap - perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 3. Tarif Pemotongan PPh Pasal 26 (UU No. 36 Tahun 2008 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 26 dan Penjelasan, KMK No. 624/KMK.04/1994 jo. SE- 23/PJ.43/1995) 1. Sebesar 20% dari jumlah bruto penghasilan wajib pajak luar negeri berupa : a) Dividen b) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang c) Royalti, sewa, dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta d) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan e) Hadiah dan penghargaan f) Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. g) premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya h) keuntungan karena pembebasan utang 2. Sebesar 20% dari Perkiraan Penghasilan Netto atas penghasilan wajib pajak luar negeri berupa: a) Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) - Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham - Penghasilan berupa premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri, yaitu : (KMK No.624/KMK.04/1994) - 20% x 50% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di Luar Negeri oleh tertanggung baik secara langsung maupun melalui pialang. - 20% x 10% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di LN oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia baik secara langsung maupun melalui pialang. - 20% x 5% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di LN oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia baik secara langsung maupun melalui pialang.

158 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 3. Sebesar 20% dari Laba Neto setelah pajak dari suatu BUT di Indonesia (Branch Profit Tax), kecuali jika ditanamkan kembali di Indonesia.(KMK No. 14/PMK.03/2011) 4. Dalam hal telah dilakukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah RI dengan negara lain(treaty partner); penghitungan besarnya PPh Pasal 26 didasarkan pada Tax Treaty tersebut (dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal 26 atau dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif yang lebih rendah). Sifat Pemotongan PPh Pasal 26 (UU Nomor 36 Tahun 2008 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 26 dan Penjelasan jo. SE-23/PJ.43/1995) Pemotongan pajak bersifat final, kecuali : Pemotongan atas penghasilan kantor pusat yang menjadi penghasilan BUT di Indonesia. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. 4. Branch Profit Tax Penghitungan PPh Pasal 26 atas Laba Setelah Pajak yang Diperoleh BUT (KMK No. 14/PMK.03/2011) PPh Pasal 26 atas Laba Setelah Pajak yang diperoleh BUT yaitu tambahan PPh yang dikenakan atas laba setelah pajak (net income after tax) yang diperoleh BUT sebesar 20% atau sesuai tarif yang berlaku dalam Tax Treaty. Tambahan PPh atas laba setelah pajak yang diperoleh BUT tersebut tidak dikenakan apabila laba setelah pajak BUT tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, dengan syarat : a. Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. b. Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. c. Pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; atau d. Investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Dalam hal persyaratan tidak lagi dipenuhi, penghasilan tersebut ditetapkan sebagai Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan atas BUT bersangkutan terhitung sejak diperolehnya Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan tersebut dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap yang ditanamkan kembali di Indonesia yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Penanaman kembali di Indonesia harus dilakukan paling lama pada akhir Tahun Pajak berikutnya, setelah Tahun Pajak diperolehnya penghasilan tersebut bagi Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan; dan b. Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk penanaman modal, realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan dan/atau saat mulai berproduksi komersial bagi perusahaan yang baru didirikan, yang dilakukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 159 Pajak terdaftar. Untuk penanaman kembali di Indonesia dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri, harus memenuhi tambahan persyaratan sebagai berikut: Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia secara aktif telah melakukan kegiatan usaha sesuai akta pendiriannya, paling lama 1 (satu) tahun sejak perusahaan tersebut didirikan; dan. Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas penyertaan modal paling sedikit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak perusahaan baru dimaksud berproduksi komersial. Untuk penanaman kembali di Indonesia dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham, harus memenuhi tambahan persyaratan sebagai berikut: a. perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia mempunyai kegiatan usaha aktif di Indonesia; dan b. Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas penyertaan modal paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penyertaan modal. Untuk penanaman kembali di Indonesia dalam bentuk: a. pembelian aktiva tetap; atau b. investasi berupa aktiva tidak berwujud Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas pembelian aktiva tetap atau pengalihan atas investasi berupa aktiva tidak berwujud, paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak perolehan aktiva tetap atau investasi aktiva tidak berwujud yang bersangkutan. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang melakukan penanaman kembali seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan di Indonesia, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk penanaman modal yang dilakukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak diterima atau diperolehnya penghasilan yang bersangkutan. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan, kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut: a. jumlah Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari Bentuk Usaha Tetap dan Tahun Pajak yang bersangkutan; dan b. bentuk penanaman kembali, jumlah realisasi penanaman kembali, dan Tahun Pajak dilakukan realisasi penanaman kembali. Dengan melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak saat dilakukan realisasi penanaman kembali tersebut. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang melakukan penanaman kembali seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan di Indonesia dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia

160 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai saat mulai berproduksi komersial. Saat berproduksi komersial adalah saat perusahaan yang baru didirikan tersebut telah mulai memproduksi barang untuk dijual bagi perusahaan manufaktur atau saat perusahaan mulai melakukan penjualan barang dan/atau jasa bagi perusahaan selain manufaktur. Keputusan tentang saat berproduksi komersial ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap terdaftar atas nama Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil penelitian Kantor Pelayanan Pajak dimaksud, paling lama 6 (enam) bulan setelah Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap meyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai saat berproduksi komersial. Penetapan saat berproduksi komersial dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya dengan memperhatikan saat mulai berproduksi komersial yang disampaikan oleh Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan. Apabila jangka waktu telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan tentang saat berproduksi komersial, saat berproduksi komersial adalah berdasarkan pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan. dalam hal penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh BUT dikenakan PPh yang bersifat final, maka dasar pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal dikurangi dengan PPh yang bersifat final. 5. Penentuan BUT menurut P3B yang berkaitan dengan Layanan OTT (Over-The-Top) Layanan Over-The-Top yang selanjutnya disebut Layanan OTT meliputi Layanan Aplikasi melalui Internet dan/atau Layanan Konten melalui Internet (SE-04/PJ/2017). Berdasarkan P3B, secara umum penentuan hak pemajakan atas laba usaha SPLN yang berasal dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B adalah berdasarkan keberadaan BUT. Laba usaha yang diterima atau diperoleh dari usaha atau kegiatan oleh SPLN hanya dapat dikenai pajak di Indonesia sepanjang usaha atau kegiatan SPLN tersebut dilakukan melalui BUT di Indonesia. BUT adalah suatu tempat usaha tetap dimana seluruh atau sebagian usaha dari suatu perusahaan dijalankan. Definisi ini mengandung adanya persyaratan: 1. Keberadaan suatu tempat usaha (place of business) yang dapat berbentuk tempat (premises), fasilitas (facilities), atau instalasi (installation). 2. Keberadaan suatu tempat usaha tersebut bersifat tetap (fixed) atau permanen yaitu diselenggarakan di suatu tempat tertentu yang tidak bersifat sementara; dan 3. Tempat usaha yang bersifat tetap (fixed place of business) tersebut digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Penentuan BUT dalam bentuk server yang berada di Indonesia dapat dilakukan sepanjang SPLN menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui server tersebut. BUT dapat berupa pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain di Indonesia, sepanjang memenuhi ketentuan tentang time test dalam P3B antara Indonesia dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra, atau adanya agen yang kedudukannya tidak bebas di Indonesia yang mempunyai kewenangan atau melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam P3B. Penentuan keberadaan suatu BUT di Indonesia dilakukan dengan

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 161 memperhatikan bahwa usaha atau kegiatan yang dilakukan SPLN tersebut tidak bersifat persiapan (preparatory) atau penunjang (auxiliary). BUT bagi SPLN yang menyediakan Layanan OTT dapat berupa: a. Tempat tetap yang dimiliki, disewa, atau dikuasai oleh SPLN atau pihak lain yang berada di Indonesia, seperti tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, bengkel atau workshop, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, komputer, server, pusat data, agen elektronik dan peralatan otomatis lainnya, yang digunakan oleh SPLN yang menyediakan Layanan OTT untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia; atau b. Keberadaan pegawai SPLN atau pihak lain yang bertindak untuk atau atas nama SPLN yang menyediakan Layanan OTT untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia dengan memperhatikan ketentuan diatas.

162 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia BAB 8 PAJAK PENGHASILAN PASAL 15

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 163 1. Pengantar Ketentuan Pasal 15 UU PPh mengatur tentang Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain sebagai berikut: 1. Perusahaan pelayaran atau penerbangan Internasional 2. Perusahaan asuransi luar negeri 3. Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi 4. Perusahaan dagang asing 5. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bengun-guna-serah (“built, operate, and transfer”). Pengertian Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (KMK No. 417/KMK.04/1996, SE-32/PJ.4/1996) Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan adalah Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Peredaran bruto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (KMK No. 417/KMK.04/1996, SE-32/PJ.4/1996) Yang dimaksud dengan peredaran bruto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Internasional adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Dengan demikian tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri tersebut dari pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia. Berapa besarnya perkiraan penghasilan neto yang ditetapkan bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (KMK No. 417/KMK.04/1996, SE-32/PJ.4/1996). Besarnya Norma Penghitungan neto bagi Wajib Pajak perusahaan Perusahaan Pelayaran dan/atauPenerbangan Internasional adalah sebesar 6% (enam persen) dari peredaran bruto. 2. Pajak penghasilan yang ditetapkan bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (KMK No. 417/KMK.04/1996, SE-32/PJ.4/1996) Besarnya Pajak Penghasilan bagi perusahaan Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Internasional adalah sebesar 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) dari peredaran bruto dan bersifat final, dengan perhitungan sbb : PPh : 30% x 6% = 1,8% PPh Pasal 26 : 20% x (30% x 6%) = 0,84% Jumlah PPh : 1,8% + 0,84% = 2,64%

164 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 3. Tata cara pelunasan PPh yang terutang bagi Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (SE-32/PJ.4/1996) a. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka pihak yang membayar atau pihak yang mencharter wajib : - memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan/nilai pengganti. - Memberikan Bukti pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri (final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dengan menggunakan bentuk yang telah dilakukan. - menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). - melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada Lampiran II, dilampiri dengan Lembar ke-3 SSP dan lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (final). b. Dalam hal penghasilan diperoleh selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar Negeri Wajib: - menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final. - melaporkan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambatlambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan bentuk yang telah ditentukan, dilampiri dengan lembar ke-3 SSP Final. 4. Perlakuan PPh bagi Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri yang menggunakan agen (SE-10/PJ.43/1999) Dalam hal jasa pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri dilakukan dengan menggunakan sistem q.q, maka bukti pemotongan PPh final atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri juga harus dilakukan dengan menggunakan sistem q.q, yaitu dengan cara memakai nama agen q.q perusahaan pelayaran dan dengan mencantumkan alamat perusahaan pelayaran. Selanjutnya, pada kotak NPWP ditulis NPWP perusahaan pelayaran dan dibawahnya ditulis NPWP agen. Jasa pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sistem q.q, dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : - Pemberi hasil adalah pihak yang mencharter kapal; - Penerima hasil adalah Wajib Pajak perusahaan pelayaran luar negeri yang memperoleh imbalan atau nilai pengganti sehubungan dengan pengangkutan orang dan/atau barang berdasarkan perjanjian charter (termasuk awak kapal);

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 165 - Agen adalah pihak yang menerima pembayaran yang dalam hal ini hanya bertindak sebagai perantara, dengan memperoleh imbalan berupa komisi dari perusahaan pelayaran. Hal ini harus jelas disebutkan dalam kontraknya. Perusahaan pelayaran wajib memotong dan menyetor PPh Pasal 23 atas imbalan berupa komisi jasa perantara yang dibayarkan kepada agen sebesar 15% x 30% atau 4,5% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

166 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia BAB 9 PAJAK PENGHASILAN BADAN

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 167 1. Konsep Dasar PPh Badan Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Misalnya: PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/D dengan nama dan dalam bentuk apapun, Fa, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Ormas, Orsospol, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan Bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Dasar pemotongan pajak dibedakan menjadi penghasilan bruto dan penghasilan neto. Dasar pemotongan pajak adalah jumlah penghasilan bruto untuk penghasilan sebagai berikut: a. Dividen b. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian piutang c. Royalti d. Hadiah dan penghargaan e. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi Dasar pemotongan pajak adalah penghasilan neto untuk penghasilan sebagai berikut : a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh pasal 21. 2. Subjek Pajak Badan Subjek Pajak Badan, terdiri dari: a. Dalam Negeri Badan didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia b. Luar Negeri Badan yg tdk didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia Menjalankan usaha/kegiatan melalui BUT di Indonesia Menerima atau memperolehpenghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT Bentuk Usaha Tetap Bentuk usaha yang dipergunakan oleh Subjek Pajak OP LN dan SP Badan LN untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan (pekerjaan bebas) di Indonesia Bukan Subjek Pajak Badan a. Badan perwakilan Negara asing b. Organisasi Internasional Yang ditetapkan oleh Menkeu dengan syarat Indonesia menjadi anggotanya dan tidak menjalankan usaha / kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota c. Unit tertentu dari badan pemerintah dg syarat: Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD; Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

168 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 3. Kewajiban Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan Berikut kewajiban dari Wajib Pajak Badan: 1. Kewajiban mendaftarkan diri Dalam hal ini mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan apabila wajib pajak badan melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak yang terutang PPN berdasarkan UU PPN 1984, maka wajib pajak badan tersebut memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Untuk wajib pajak badan atau pengusaha kecil yaitu selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) maka tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. 2. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan. Sebagaimana terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU KUP, yaitu WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan:Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mendapatkan data & informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak terutang PPN, yang dikenakan PPN dengan tarif 0% (nol persen) dan yang dikenakan PPNBM, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan penghitungan rugi/laba pada saat tahun pajak berakhir. Ketentuan mengenai Pembukuan: Pembukuan tersebut harus diselenggarakan dengan: a. Memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, b. Harus diselenggarakan di Indonesia, dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menkeu, c. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas, d. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak. Prinsip Taat Asas: Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Misalnya dalam penerapan: Stelsel pengakuan penghasilan; Tahun buku; Metode penilaian persediaan; Metode penyusutan dan amortisasi. 3. Kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan, diantaranya yaitu: a. Kewajiban pajak sendiri (seperti PPh Pasal 25/29); b. Kewajiban memotong atau memungut (pot/put) pajak atas penghasilan orang lain (misalnya: PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final); dan c. Kewajiban memungut PPN dan atau PPN BM (jika ada) yang khusus berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 169 Jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak Badan secara umum bisa diuraikan sebagai berikut: - PPh Pasal 21/Pasal 26 Yaitu PPh yang wajib dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh orang pribadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU PPh.Wajib Pajak Badan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut maupun penghasilan orang pribadi lainnya, seperti tenaga ahli, yang dibayar atau terutang oleh perusahaan. Dalam hal terdapat pembayaran penghasilan, yang termasuk objek PPh Pasal 21, kepada orang pribadi yang berstatus WP luar negeri, PPh yang dipotong mengacu pada ketentuan Pasal 26 UU PPh atau berdasarkan tax treaty.Kewajiban PPh Pasal 21/Pasal 26 yang harus dilaksanakan, meliputi: a. SPT Masa PPh Pasal 21/26 pada setiap Masa Pajak Merupakan pelaporan atas PPh Pasal 21 yang telah dihitung dan disetor oleh Wajib Pajak Badan, yang terutang pada setiap masa pajak. PPh Pasal 26 yang terutang atas pembayaran kepada orang pribadi yang berstatus Wajib Pajak Luar Negeri juga wajib dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 21. Pada dasarnya, PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT Masa merupakan angsuran atau pajak dibayar di muka untuk PPh Pasal 21 yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. b. SPT Masa PPh Pasal 21 pada Akhir Tahun Pajak Merupakan pelaporan atas PPh Pasal 21 yang telah dihitung dan dilunasi pada suatu tahun pajak, termasuk PPh Pasal 26 yang terutang atas penghasilan orang pribadi berstatus WP luar negeri. SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Akhir Tahun Pajak sebenarnya merupakan penghitungan ulang atas PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember. Bisa jadi, pada SPT Masa PPh Pasal 21 pada akhir tahun nantinya timbul kurang bayar, atau lebih bayar, atau mungkin juga nihil (PPh Pasal 21 yang sudah disetor sama dengan PPh Pasal 21 yang terutang). - PPh Pasal 23 Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, royalty, bunga, hadiah dan penghargaan selain yang telah dikenakan PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan jasa sehubungan dengan jasa-jasa seperti jasa teknik, jasa manajeman, jasa konsultan, dan jasa lain, yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 23 UU PPh. - PPh Pasal 26 Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen; bunga; royalti; sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan; serta pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang diterima/diperoleh WP luar negeri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 26 UU PPh. Penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 26 sebaiknya tetap dilakukan secara tersendiri, meskipun untuk pelaporannya digabungkan dengan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23, tergantung pada jenis objek pajaknya serta penerima penghasilannya; 1) Jika objek pajaknya cenderung sama dengan PPh Pasal 21 dan penerima penghasilannya adalah orang pribadi berstatus WP luar negeri, maka pelaporannya melalui SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26; 2) Jika penerima penghasilannya berbentuk badan dan berstatus WP luar negeri, pelaporannya melalui SPT Masa PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.

170 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia - PPh Final (PPh 4 ayat 2) Yaitu PPh yang dipotong atas jenis penghasilan tertentu atau jenis usaha tertentu yang diatur secara khusus (special treatment) melalui peraturan pemerintah. Misalnya, PPh Final atas persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi, seandainya Wajib Pajak Badan menyewa gedung dari pihak lain untuk dipergunakan sebagai kantor, maka Wajib Pajak Badan wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Final yang terutang atas sewa kantor tersebut. - PPh Pasal 25 Yaitu pembayaran angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan. Besarnya PPh Pasal 25 yang wajib disetor setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU PPh beserta ketentuan pelaksanaannya. - PPh Pasal 29 Yaitu kewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada akhir tahun pajak, dengan memperhitungkan kredit pajak berupa angsuran PPh Pasal 25 yang telah disetor setiap bulan dan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain. - PPN Yaitu pemungutan pajak atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di dalam Daerah Pabean, yang meliputi suatu masa pajak. dalam hal BKP tergolong barang mewah, terdapat Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN BM) yang juga terutang sesuai ketentuan UU yang berlaku. 4. Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 5. Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak 6. Kewajiban membuat faktur pajak 7. Kewajiban melunasi bea materai 8. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak 4. Variabel-Variabel dalam Perhitugan PPh Badan Pendapatan usaha dan penghasilan kena pajak Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Semenjak diberlakukannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu: a. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut: PPh terutang = 50% X 22% X seluruh Penghasilan Kena Pajak b. Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut: PPh Terutang =(50% X 22%) X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas + 28% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:(Rp 4.800.000.000 / Peredaran bruto) X Penghasilan Kena Pajak

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 171 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu Penghasilan Kena Pajak – Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas. Namun, mulai tahun 2010, tarif PPh Badan adalah 25% dari penghasilan brutoWajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap : Tahun Tarif Pajak 2009 28% 2010 dan selanjutnya 25% PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek 5% lebih rendah dari yang seharusnya Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 Pengurangan 50% dari yang seharusnya Semenjak diberlakukannya UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPh Badan mengalami penurunan yang tertuang dalam Pasal 17 ayat 1 huruf b yaitu: Tahun Tarif Pajak 2020 dan 2021 – UU Cipta Kerja 22% 2022 dan seterusnya – UU HPP 22% PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek – UU Cipta Kerja dan Perpu No 1 Tahun 2020 3% lebih rendah dari yang seharusnya PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek – UU HPP 3% lebih rendah dari yang seharusnya Biaya-biaya yang dapat dikurangkan (Pasal 6 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 stdd UU No.7 Tahun 2021) Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan BUT, dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan. b. Penyusutan atas harta berwujud dan amortisasi atas hak dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing. f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan. h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat : 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial. 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

172 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; dan telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan. 4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih pada debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k. i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur oleh Peraturan Pemerintah. j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. l. Sumbangan fasilitas pendiidkan yang ketentuannya diatur oleh Peraturan Pemerintah. m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. n. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan Dalam menentukan besarnya laba suatu BUT, biaya administrasi kantor pusat yang boleh dikurangkan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Untuk dapat dikurangkan atau dibebankan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak, biaya atau pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak Dengan demikian biaya atau pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dikurangkan atau dibebankan. Biaya bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak boleh dikurangkan atau dibebankan, apabila dividen yang diterimanya bukan merupakan Objek Pajak. Akan tetapi dalam hal ini biaya bunga pinjaman tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan (Pasal 6 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 stdd UU No.7 Tahun 2021) Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalamnegeri dan BUT, tidak boleh dikurangkan: a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti : dividen, dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. b. Biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 173 oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. e. Dihapus. f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan yang bukan merupakan Objek Pajak, kecuali zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. h. Pajak Penghasilan. i. Biaya atau pengeluaran pribadi Wajib Pajak yang bersangkutan atau orang yang menjadi j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam menentukan besarnya laba suatu BUT, pembayaran kepada kantor pusat yang tidak boleh dikurangkan adalah: a. Royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hakhak lainnya; b. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya; c. Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. 5. Penyusutan serta amortisasi Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan, biaya-biaya dan penyusutan. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto adalah biaya yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan, biaya-biaya dan penyusutan. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang mempunyai peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya dilakukan sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap penghasilan. Contoh : pada bulan April 2021 wajib pajak menyewa sebuah kantor untuk jangka waktu lima tahun sebesar Rp.60 juta. Maka biaya sewa tahun 2021 hanya sebesar Rp.60 juta x (9/60) atau sebesar Rp.9 juta saja. Walaupun demikian, tidak ada larangan jika wajib pajak melakukan amortisasi atas biaya sewa tersebut. Larangan hanya untuk pembebanan sekaligus. Metode untuk penyusutan dan amortisasi untuk keperluan pajak sebagai berikut : a. Garis Lurus (GL), yaitu dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. b. Saldo Menurun (SM), yaitu dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

174 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Berikut tarif yang berlaku untuk penyusutan dan amortisasi : Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat Tarif Penyusutan Garis Lurun Saldo Menurun I.Bukan Bangunan Kelompok 1 4 tahun 25% 50% Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5% Kelompok 4 20 tahun 5% 10% II. Bangunan Permanen 20 tahun 5% Tidak permanen 10 tahun 10% Jadi tarif penyusutan Saldo Menurun dua kali tarif penyusutan Garis Lurus. Harap diingat, untuk keperluan pajak, penyusutan dihitung per bulan. Seandainya kita beli aktiva tanggal 30 pun maka pada bulan tersebut sudah boleh disusutkan. Selain itu, tarif diatas tidak berlaku untuk bangunan. Bangunan hanya boleh dihitung dengan GL dan tarifnya 5%, kecuali jika bukan bangunan permanen maka tarifnya 10% saja. Jika terjadi pengalihan aktiva atau kejadian luar biasa, seperti kebakaran atau banjir, maka aktiva tersebut disusutkan sekaligus. Artinya, nilai buku yang ada langsung dibiayakan. Sebaliknya, jika dijual maka harga jual merupakan penghasilan, jika mendapat penggantian asuransi kerugian maka penggantian asuransi tersebut merupakan penghasilan. Untuk dapat mengetahui lebih detail terkait daftar rincian kelompok harta dapat di lihat di Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan. 6. Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Perhitungan PPh Badan dilakukan pada setiap akhir tahun pajak. Jika ada kekurangan pembayaran pajak, maka wajib disetorkan paling lambat tanggal 25 pada bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Pelaporan PPh Badan terutang setiap tahunnya dilaporkan dengan cara membuat SPT Tahunan PPh Badan, dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun pajak Kelompok Harta Tak Berwujud Masa Manfaat Tarif Amortisasi Garis Lurus Saldo Menurun Kelompok 1 4 tahun 25% 50% Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5% Kelompok 4 20 tahun 5% 10%

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 175 berakhir. PPh tsb disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak perolehan penghasilan yang berakhir (untuk Masa). Dan paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak perolehan penghasilan yang berakhir (untuk Tahunan). Pembayaran PPh tersebut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) paling lambat tgl 20 bulan berikutnya setelah masa pajak perolehan penghasilan yang berakhir (untuk Masa). Dan paling lambat tgl 31 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak perolehan penghasilan yang berakhir (untuk Tahunan). Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan saran Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serat menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Penghasilan Netto Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Namun, disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma penghitungan. Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat /disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran. Disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal: a. Tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau b. Pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Norma Penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto. Syarat Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Wajib Pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto 1. Wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto. 2. Memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dalam tahun pajak yang bersangkutan.

176 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 3. Wajib Pajak memperoleh penghasilan bruto tidak melebihi jumlah sesuai ketentuan. Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang berhak bermaksud untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi tidak memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, Wajib Pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, wajib menyelenggarakan pencatatan, atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, tetapi: a. Tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan; atau b. Tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan sehingga mengakibatkan peredaran bruto dan penghasilan neto yang sebenarnya tidak diketahui maka peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Kompensasi Kerugian Fiskal Apabila penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan netto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut. Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terhutang. PPh Badan Terutang Dasar Pengenaan Pajak. Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kena pajak (PKP). Jika PKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah sebesar penghasilan neto dikurangi dengan PTKP maka lain halnya dengan perhitungan Penghasilan Kena Pajak untuk wajib pajak badan. Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto nya. PKP WPBadan = Penghasilan Netto Cara Menghitung PKP. Perhitungan besarnya penghasilan netto bagi wajib pajak badan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan pembukuan atau menggunakan norma perhitungan penghasilan netto. Menghitung PKP dengan menggunakan pembukuan Untuk wajib pajak badan besarnya PKP sama dengan penghasilan nettonya yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh . PKP WPBadan = Penghasilan Netto = Penghasilan Bruto - Biaya yang diperkenankan UU PPh Menghitung PKP dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto PKP WPBadan = Penghasilan Netto – Kompensasi Kerugian = (Penghasilan Bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh ) – kompensasi Kerugian. Apabila dalam menghitung PKP nya wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan netto, besarnya penghasilan netto adalah sama besarnya dengan persentase

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 177 norma perhitungan penghasilan netto dikali dengan jumlah peredaran usahanya.Dalam hal terdapat rugi tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan maka Tarif PPh Wajib Pajak Badan Pada Pasal 5 ayat (1)Perpu Nomor 1 tahun 2020 dijelaskan Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadisebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Semenjak diluncurkannya UU HPP tarif pajak wajib pajak badan yaitu sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022 dan seterusnya. Kemudian pada pasal 5 ayat (2) Perpu Nomor 1 tahun 2020dikatakan “Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 3% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. a. Tarif PPh Pasal 5 Perpu No. 1 Tahun 2020 Tarif ini diterapkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 22% (Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021) dan sebesar 20% (mulai Tahun Pajak 2022). Namun, semenjak diberlakukannya UU HPP, tarif PPh badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan penghasilan kena pajak. terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan penghasilan kena pajak. b. Tarif ini diterapkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Wajib Pajak tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 3% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 a dan b Perpu Nomor 1 tahun 2020. c. Tarif PPh Pasal 31E Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 1) Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut: PPh terutang = 50% X tarif pajak X seluruh Penghasilan Kena Pajak 2) Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut: PPh Terutang =(50% X tarif pajak) X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas + 28% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

178 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (Rp 4.800.000.000 / Peredaran bruto) X Penghasilan Kena Pajak Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu Penghasilan Kena Pajak - Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas. Kredit Pajak PPh Badan Ketentuan pasal 25 Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan: 1. Wajib pajak membayar sendiri pajaknya (PPh pasal 25). 2. Melalui pemotongan atau pemungutan pihak ketiga (PPh pasal 21, 22, 23, dan 24). Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan: a. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. b. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Penghitungan Angsuran PPh pasal 25 Ayat (1) bagi Wajib Pajak Badan PPh menurut SPT Tahunan PPh tahunlalu XXX Pengurangan/Kredit pajak: PPh pasal 22 XXX PPh pasal 23 XXX PPh pasal 24 XXX Total kreditpajak XXX (-) Dasarpenghitungan angsuran XXX Angsuran PPh pasal 25 = dasar penghitungan angsuran/12 (atau jumlah bulan dalam bagian tahun pajak) PPh Kurang Bayar Menurut UU PPh Pasal 29 yang berbunyi: “Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.” Untuk memberikan kepastian batas waktu pembayaran PPh kurang bayar pada SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2008 (PPh Pasal 29), maka Dirjen Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran No. SE-35/PJ/2009 Tentang Penegasan Mengenai Batas Waktu Penyampaian dan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Yang Terutang Berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008. Berdasarkan SE-35/PJ/2009 tersebut ditegaskan bahwa: a. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. b. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 179 c. Pelunasan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan harus dilakukan sebelum SPT Tahunan Pajak Penghasilan tersebut disampaikan, paling lama sesuai dengan batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka2. Berarti untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2021 maka kekurangannya harus dilunasi tanggal 31 Maret 2021. Sedangkan untuk SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008, maka kekurangannya harus dilunasi paling lama tanggal 30 April 2021 (jika tahun buku adalah Jan s.d.Des). Angsuran PPh Pasal 25 tahun Berjalan Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), dikenal adanya satu sistem pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan di awal tahun pajak, sebelum suatu penghasilan yang menjadi objek pajak dapat ditentukan. Sistem ini diatur dalam Pasal 25 UU PPh. Pembayaran pajak yang diatur dalam pasal ini (biasanya diistilahkan sebagai PPh Pasal 25) akan diperlakukan sebagai pembayaran pajak di muka dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak pengurang atas PPh terutang yang dihitung pada akhir tahun pajak. Rumus untuk menentukan besarnya PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (baik orang pribadi maupun badan) setiap bulannya dalam tahun berjalan adalah besarnya PPh terutang tahun pajak sebelumnya (PPh terutang tahun berjalan diasumsikan akan sama dengan PPh terutang tahun sebelumnya) dikurangi dengan kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga (yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24 dan PPh Pasal 26) dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak (berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU PPh). PPh Pasal 25 ini harus disetorkan oleh Wajib Pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya (misalkan untuk masa Januari, maka harus disetor paling lambat tanggal 15 Februari) serta dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (misal untuk masa Januari, maka paling lambat lapor adalah tanggal 20 Februari). Lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (2) UU PPh, ditegaskan bahwa besarnya angsuran pajak (PPh Pasal 25) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu SPT Tahunan PPh disampaikan besarnya adalah sama dengan angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu (bulan Desember tahun sebelumnya).Dengan adanya perbedaan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh antara orang pribadi dengan badan di tahun 2009 ini, menyebabkan perlakuan Pasal 25 ayat (2) UU PPh ini akan berbeda untuk orang pribadi dan badan. 7. Fasilitas dan Insentif Perpajakan WP untuk Badan Adapun berbagai fasilitas dan insentif perpajakan bagi wajib pajak badan, sebagai berikut : 1. Fasilitas perpajakan yang berkaitan dengan tarif pajak a. Fasilitas tarif pasal 17 ayat (2B) UU PPh Dimana fasilitas ini diberikan kepada WP Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dan paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, diperdagangkan dibursa efek Indonesia. Fasilitas bagi perseroan yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku. Namun, semenjak diberlakukannya UU Cipta Kerja dan HPP, fasilitas bagi perseroan yang memenuhi persyarata dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif yang berlaku. b. Fasilitas tarif pasal 31E ayat (1) UU PPh

180 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Fasilitas ini diberikan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PPh Pasal 17 yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) 2. Fasilitas perpajakan yang berkaitan dengan non tarif atau insentif Fasilitas ini dapat berupa pajak dibebaskan, tidak dipungut, atau ditanggung pemerintah. a. Fasilitas PPh untuk penanaman modal dibidang usaha tertentu dan atau didaerah-daerah tertentu. Pihak yang berhak mendapat fasilitas ini adalah wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi, baik yang baru berdiri maupun yang telah ada, serta melakukan penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada pada bidang usaha tertentu dan daerah tertentu. Fasilitas yang diberikan yaitu : 1) Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan, 2) Penyusutan dan maortisasi yang dipercepat, 3) Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun, 4) Pengenaan PPh atas deviden yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku. b. Fasilitas untuk PPN atau PPNBM Dalam bidang PPN terdapat dua fasilitas yaitu pajak terutang tidak dipungut dan pembebasan dari pengenaan pajak yang dapat berlaku sementara atau selamanya. Jadi pihak-pihak yang memiliki usaha dan membantu kehidupan bangsa akan mendapat fasilitas perpajakan. Misalnya kegiatan yang sifatnya untuk menyendiakan alat-alat TNI, POLRI, dll. Dan kegiatan yang meningkatkan kecerdasan bangsa seperti buku-buku pelajaran, dll. 3. Fasilitas yang membutuhkan surat keterangan bebas (SKB) SKB dapat diajukan oleh WP kepada kantor pajak yang terkait dengan kewajiban PPh pasal 21, PPh pasal 22 misal atas impor emas batangan untuk ekspor emas batangan, PPh pasal 23 atas pemotongan PPh bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI, SKB terkait PPN. 4. Fasilitas perpajakan terkait kondisi-kondisi tertentu a. Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak Fasilitas ini berkaitan dengan pengembalian kelebihan pajak yang mana wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu didahulukan daripada wajib pajak lainnya. Melalui penelitian tanpa pemeriksaan dengan jangka waktu tiga bulan untuk PPh dan satu bulan untuk PPN. b. Pengurangan PPh pasal 25 karena keadaan perubahan usaha c. Fasilitas perpajakan karena pengecualian terkait kondisi tertentu.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 181 BAB 10 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI & PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPN & PPNBM)

182 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Nilai tambah adalah semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu barang seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba. Pada setiap tahap produksi nilai produk dan harga jual produk selalu terdapat nilai tambah antara lain karena setiap penjual menginginkan adanya keuntungan sehingga dalam menentukan harga jual : harga perolehan + laba bruto (mark up). Pertambahan nilai (value added) dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan) serta sisi selisih output dikurangi input. Value added = Wages + Profits = Output – Input Setiap kenaikan harga akan menggambarkan pertambahan nilai pada tahap (produksi atau distribusi) tersebut. Nilai atau harga produk akhir sama dengan penjumlahan kenaikan-kenaikan atau pertambahan nilai dari keseluruhan tahap produksi. Jadi, dasar pajak yang dikenakan terhadap kenaikan tersebut adalah identik dengan pajak yang dikenakan terhadap nilai akhir dari produk tersebut. Meskipun PPN dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur produksi dan distribusi, namun pajak dikenakan hanya pada pertambahan nilai yang timbul pada setiap jalur yang dilalui barang dan jasa sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran yang dikenakan PPN adalah hanya pertambahan nilai yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk faktor produksi mulai dari bahan baku/bahan pembantu diterima, proses produksi, sampai hasil siap dijual, serta besarnya laba yang diinginkan oleh penjual. Pertambahan nilai ini timbul karena dipakainya faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, memperdagangkan barang atau pemberian pelajanan jasa kepada para konsumen, juga semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa, penyusutan, dan upah kerja. Jika perusahaan mengurangkan pengeluaran modalnya, yang tersisa hanyalah nilai output barang konsumen saja. Legal CharacterPPN Legal Character merupakan ciri-ciri atau nature dari suatu jenis pajak. Pemahaman tentang nature dari suatu jenis pajak akan menentukan atau memberikan konsekuensi bagaimana sebaiknya pajak tersebut harus dipungut. Legal character dari PPN dapat dideskripsikan sebagai pajak tidak langsung atas konsumsi yang bersifat umum (general indirect tax on consumption) a) General PPN merupakan pajak atas konsumsi yang bersifat umum, artinya PPN dikenakan terhadap semua barang. PPN ditujukan pada semua private expenditure, sebagai konsekuensinya tidak boleh ada diskriminasi atau pembedaan antara barang dan jasa karena keduanya merupakan pengeluaran. Dengan kata lain yang harus menjadi objek PPN adalah barang dan juga jasa. b) Indirect (PPN sebagai Pajak Tidak Langsung) PPN merupakan pajak tidak langsung, sehingga beban pajaknya dapat dialihkan, baik dalam bentuk forward shifting maupun backward shifting. Dengan kata lain tidak harus selalu konsumen yang memikul beban pajak sepenuhnya, tetapi beban pajak ini

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 183 bisa saja dipikul sebagian oleh penjual dengan cara mengurangi keuntungan atau melakukan efisiensi. John Stuart Mills, seorang ahli ekonomi Inggris tahun 1800-an, mempelopori pembedaan pajak atas Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pembedaan ini dilakukan dengan memperhatikan unsur yang mempunyai arti ekonomis yang ada pada pengertian pajak. Pengertian umum yang membedakan kedua jenis pajak itu adalah : Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung dan membayarkannya. Pajak Tidak Langsung dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak lain untuk membayarnya. Dari kedua pengertian di atas, dapat dilihat adanya tiga unsur yang sama-sama dimiliki keduanya, yaitu : Penanggung jawab pajak (wajib pajak), yaitu orang yang secara hukum (yuridis formal) harus membayar pajak. Penanggung pajak, adalah orang yang membayar pajak (dalam arti ekonomis) Pemikul pajak (destinataris), yaitu orang yang dimaksud oleh ketentuan harus memikul beban pajak. Jika dalam pengenaan pajak, ketiga unsur itu dapat ditemukan pada diri seseorang, maka pajak yang dikenakan dapat dikatakan sebagai pajak langsung. Jika ketiga unsur itu terpisah, atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajak yang dikenakan dapat dikatakan sebagai Pajak Tidak Langsung. PPN adalah salah satu contoh pajak yang termasuk sebagai Pajak Tidak Langsung, karena ketiga unsur pajak dalam pengertian di atas, Penanggung jawab pajak, Penanggung pajak dan Pemikul pajak, dalam pengenaan PPN ditemukan terpisah-pisah. Produsen = Penganggung pajak (harus melaporkan diri sebagai Wajib Pajak PPN) Pedagang besar = Pembayar pajak, pada setiap kali melakukan pembelian membayar sejumlah harga beli ditambah dengan PPN. Konsumen = Destinataris, sebagai yang dituju oleh Undang-undang untuk memikul beban pajak. Pajak dibebankan Pedagang Besar, kepada konsumen lewat harga jual yang lebih tinggi. PPN yang dikenakan pada akhirnya akan menjadi beban konsumen. Oleh karena itu beban pajak akan dibebankan kepada semua konsume, tapa memandang siapakah konsumen yang akan menanggung pajak. c) On Consumption PPN merupakan pajak atas konsumsi, tanpa membedakan apakah konsumsi tersebut digunakan/ habis sekaligus ataupun digunakan/habis secara bertahap/berangsurangsur. Oleh karena itu semua barang harusnya menjadi objek PPN, baik itu barang bergerak atau tidak bergerak maupun barang berwujud atau tidak berwujud. Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Pajak Objektif Pajak Pertambahan Nilai tergolong sebagai Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya didasarkan pada objek pajak, baik objek pajak berupa benda ataupun objek pajak lainnya. Objek yang dapat dikenakan pajak dapat berupa benda, keadaan, perbuatan ataupun suatu peristiwa. dalam kelompok Pajak Objektif, Pajak Pertambahan Nilai termasuk ke dalam pajak yang dipungut karena perbuatan yang menyebabkan adanya lalu lintas barang. Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, perbuatan yang menimbulkan hutang

184 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia PPN adalah suatu penyerahan. Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Pajak Pusat Atau Pajak Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A ditentukan bahwa : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Undang-undang dalam kalimat ini dapat berarti dengan suatu undang-undang atau peraturan perundangan lainnya di bawah undang-undang yang pembuatannya berdasarkan undang-undang. dalam pemungutan pajak, kita temukan adanya pemungutan yang berdasarkan Undang-undang, dan adapula yang berdasarkan Peraturan Daerah. Pajak yang dipungut dengan Undang-undang yang penerimaan pajaknya merupakan sumber penerimaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) biasanya disebut juga sebagai pajak pusat, Pajak Umum atau Pajak Negara. Pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang merupakan sumber pembiayaan yang dimasukkan kedalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), disebut juga pajak daerah. dalam pengelompokan ini, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, yang merupakan sumber penerimaan yang tercantum dalam APBN termasuk sebagai Pajak Pusat atau Pajak Negara. Istilah Penting dalam UU PPN (UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1stdd UU No. 7 Tahun 2021) 1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. 2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. 3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. 4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak. 5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. 6. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini. 7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak. 8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. 10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 11. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean. 12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukarmenukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya. 13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 185 yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. 15. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undangundang ini. 16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut. melakukan kegiatan tersebut. 17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. 18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini. 21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut. 22. Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut. 23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa

186 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. 25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. 26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. 27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/ataupenyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut. 28. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean. 29. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean. 2. Subjek Pajak Subjek Pajak PPN Subjek Pajak PPN adalah Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak(UU Nomor 42 Tahun 2009 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 1) Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Yang Wajib Dikukuhkan Sebagai PKP(UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 3A jo. PMK No. 40/PMK.03/2010 Pasal 7 jo. PMK No. 197/PMK.03/2013) 5. Pengusaha yang melakukan: Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean: • Ekspor BKP Berwujud dan/atau Tidak Berwujud. • Ekspor JKP 6. Pengusaha Kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP Orang Pribadi atau Badan (bukan PKP) yang : - Memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean; - Memanfaatkan JKP dari Luar Daerah Pabean wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 187 Pengusaha Kecil (UU Nomor 42 Tahun 2009 stdd UU No.7 Tahun 2021 jo. PMK No. 68/PMK.03/2010 jo. PMK No. 197/PMK.03/2013)) Pengertian Pengusaha Kecil (PMK No. 197/PMK.03/2013 Pasal1) Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Penyerahan yang Dilakukan oleh Pengusaha Kecil(UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 3A jo. PMK No. 68/PMK.03/2010 Pasal 2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali jika Pengusaha Kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diwajibkan terhadap Pengusaha Kena Pajak pada umumnya.Ketentuan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai tidak berlaku apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak. Pengusaha yang Wajib Mendaftarkan Diri untuk Dikukuhkan sebagai PKP(PMK No. 197/PMK.03/2013 Pasal 4) Pengusaha kecil yang omsetnya telah melampaui batasan peredaran bruto (omzet) Rp 4,8 miliar sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Contoh : Bapak Rizal terdaftar di KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua memiliki toko onderdil mobil di Pusat Onderdil Fatmawati, omset bulan Januari 2021 s.d. April 2021 mencapai Rp 4,5 miliar. Sementara omset bulan Mei 2021 adalah Rp 400 Juta. Dengan demikian, batasan Pengusaha Kecil telah terlampaui pada bulan Mei 2021, sehingga Bapak Meidi harus segera melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP kepada KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua selambat-lambatnya 30 Juni 2021. 3. Objek Pajak Objek PPN (UU Nomor 42 Tahun 2009 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 4, Pasal 16C, dan Pasal 16D) Berdasarkan Undang-Undang Nomor42 Tahun 2009 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 4, Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. b. Impor Barang Kena Pajak.

188 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. h. Ekspor Jasa Kena Pajak. Yang dimaksud dengan "Barang Kena Pajak Tidak Berwujud" adalah : 1) Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya. 2) Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. 3) Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial. 4) Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1), penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2), atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3), berupa : a. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya,yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serta optik, atau teknologi yang serupa. b. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa, dan c. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi; 5) Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio, dan 6) Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut diatas. Objek PPN Pasal 16 C – Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 16C. PMK Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (mencabut PMK Nomor 39/PMK.03/2010) . Peraturan DJP Nomor Per-25/PJ/2012 tentang Tata Cara Penetapan Secara Jabatan Atas Jumlah Biaya yang Dikeluarkan dan/atau yang Dibayarkan untuk Membangun Bangunan dalam Rangka Kegiatan Membangun Sendiri. PMK Nomor 61/PMK.030/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 189 Menurut Pasal 16C UU PPN, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri (KMS) yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan baik oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain. Memiliki satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam dan diletakan secara tetap pada satu kesatuan tanah. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata, baja, besi di peruntukan bagi tempat tinggal atau kegiatan usah sendiri yang luas keselurannya paling sedikit 200 meter persegi. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan bertahap dianggap satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu 2 tahun. Saat terutangnya PPN KMS adalah saat mulai dilaksanakannya pembangunan. PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah 11% x 20% x jumlah biaya yang dikeluarkan pada setiap bulannya, tarif 11 persen untuk kegiatan membangun sendiri berlaku sejak tanggal PMK terbaru di terbitkan. Pembayaran kegiatan membangun sendiri tanggal 15 bulan berikutnya. Contoh: Pada Tanggal 01 Mei 2022, Pak Ridwan membangun bangunan untuk garasi mobil truck dengan luas 450 m2 . Pelaksanaan dilakukan oleh tukang batu dan kayu, serta dilakukan pengawasan sendiri. Pengeluaran untuk membangun garasi yaitu sebesar Rp 100.000.000. PPN atas KMS = 11% x 20% x Rp 100.000.000 = Rp 2.200.000 (wajib dibayar tanggal 15 Juni 2022) Objek PPN Pasal 16 D – Aktiva yang Tujuan Semula tidak Diperjualbelikan (UU No.42 Tahun 2009 stdd UU No.7 Tahun 2021 Pasal 16 D) Sesuai dengan Pasal 16 D UU PPN, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh Pengusaha Kena Pajak, syarat penyerahan terutang PPN Pasal 16D yaitu : a. Penyerahan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. b. Perolehan aktiva tersebut bukan untuk diperjual belikan atau sebagai barang dagangan. c. Perolehan aktiva tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan bukan jenis kendaraan sedan dan station wagon. Pengertian pengeluaran yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Penyerahan Barang/Jasa tersebut akan dikenakan PPN apabila memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagai berikut : 1 Barang atau jasa yang diserahkan merupakan BKP/JKP. 2 Penyerahannya dilakukan (terjadi) di dalam Daerah Pabean (Wilayah RI yang didalamnya berlaku perundang-undangan pabean, meliputi: darat, perairan, lapisan udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen). 3 Penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan. Barang Kena Pajak (UU Nomor 42 Tahun 2009 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 1A ayat (1) dan (2)) Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN. Semua barang pada prinsipnya merupakan Barang Kena Pajak (dikenakan PPN) kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN itu sendiri. Barang Kena Pajak

190 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia tersebut terdiri dari barang berwujud (bergerak dan tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (merek dagang, paten, hak cipta, dll). Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah : a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian, meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu Perjanjian Sewa Beli dan Perjanjian Leasing (Capital Lease atau Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi). Yang terutang PPN adalah penyerahan barangnya, sedangkan penyerahan jasanya (jasa pembiayaan) tidak terutang PPN. c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Pedagang perantara adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. Sedangkan juru lelang adalah juru lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah. d. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak. Pemakaian sendiri adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Sedangkan Pemberian Cuma-Cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli. e. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan. f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang (perwakilan/kantor pemasaran) atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Kantor Cabang (dalam hal berada dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang berbeda). h. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP. Yang tidak termasuk dalam pengertian Penyerahan BKP adalah : a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun demikian, jasa makelar merupakan Jasa Kena Pajak. b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang. c. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang. d. Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak. e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 191 Barang yang Tidak Dikenakan PPN (UU Nomor 42 Tahun 2009 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 4Aayat (2)) Jenis-Jenis barang yang tidak dikenai PPN : 1. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering yang merupakan objek pajak daerah da retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga. Sehubungan dengan barang-barang kebutuhan pokok yang semulanya menjadi barang tidak kena pajak dengan adanya peraturan HPP ini diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN yang diberikan secara selektif dan terbatas (dipindahkan dalam Pasal 16B UU HPP). Berikut ini barang-barang kebutuhan pokok yang dimaksudkan yaitu: • Beras. • Gabah. • Jagung. • Sagu. • Kedelai. • Garam (baik beriodium/maupun tidak beriodium). • Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus. • Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas. • Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas. • Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas, dan • Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah. Jasa Kena Pajak Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang/ fasilitas/ kemudahan/ hak tersedia untuk dipakai, termasuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan dengan bahan dan petunjuk pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN(UU Nomor 42 Tahun 2009 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 1 angka 5 dan 6) Jasa yang Tidak Dikenakan PPN (UU Nomor 42 Tahun 2009 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 4A ayat 3) Jenis-Jenis Jasa Tidak Kena Pajak adalah : Jasa Keagamaan.

192 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain. Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaran tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Sehubungan dengan jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan darat, air atau udara, serta jasa tenaga kerja yang semula termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN, semenjak diundangkannya UU HPP kini atas jasa tersebut mendapatkan fasilitas pembebasan PPN baik sebagian atau seluruhnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 16 B UU No. 7 Tahun 2021. Berikut ini penjelasan terkait jasa yang mendapat fasilitas pembebasan PPN sesuai dengan Pasal 16 B sebagai berikut: a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis, meliputi : 5) Jasa kesehatan tertentu, antara lain: Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Jasa dokter hewan. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi. Jasa kebidanan dan dukun bayi. Jasa paramedis dan perawat. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium. Jasa psikolog dan psikiater, dan Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal. 6) Jasa kesehatan yang ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional. b. Jasa di bidang pelayanan sosial(non profit oriented), meliputi : Jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo. Jasa pemadam kebakaran. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan. Jasa Lembaga Rehabilitasi. Jasa penyediaan rumah duka atau pemakaman termasuk krematorium, dan Jasa di bidang olah raga.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 193 yang tidak mencari keuntungan. c. Jasa keuangan, meliputi : Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: - sewa guna usaha dengan hak opsi. - anjak piutang. - usaha kartu kredit, dan/atau - pembiayaan konsumen. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia. Jasa penjaminan. d. Jasa asuransi adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi. e. Jasa di bidang keagamaan, meliputi : Jasa pelayanan rumah ibadah. Jasa pemberian khotbah atau dakwah. Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan Jasa lainnya di bidang keagamaan. f. Jasa di bidang pendidikan, meliputi : Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional; dan. Jasa penyelenggaraan pendidikan Iuar sekolah. g. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. h. Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi : Jasa tenaga kerja. Jasa penyediaan tenaga kerja, sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. 4. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Objek PPNBM (UU Nomor 42 Tahun 2009 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 5 ayat 1) Disamping pengenaan Pajak, dikenakan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap: Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah adalah :

194 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 1. Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. 2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. 3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. 4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. 5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol. Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus menerus atau hanya sekali saja. Selain itu, pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap suatu penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari Barang Kena Pajak tersebut telah dikenakan atau tidak dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada transaksi sebelumnya. Yang termasuk dalam pengertian menghasilkan adalah kegiatan: Merakit : Menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, perabot rumah tangga, dan sebagainya. Memasak : Mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain atau tidak. Mencampur : Mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain. Mengemas : Menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda yang melindunginya dari kerusakan dan atau untuk meningkatkan pemasarannya. e. Membotolkan : Memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu; dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu, atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU Nomor 42 Tahun 2009 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 5 ayat 2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan BarangKena Pajak Yang Tergolong Mewah oleh Pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor. Pengertian umum dari Pajak Masukan hanya berlaku pada Pajak Pertambahan Nilai dan tidak dikenal pada Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.Oleh karena itu Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. Dengan demikian prinsip pemungutannya hanya satu kali saja yaitu pada waktu : Penyerahan oleh Pabrikan atau Produsen Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, atau b. Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah. Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.