PT Hasnur Riung Sinergi Modul Diklat POP “Dasar Hukum Keselamatan Pertambangan”
PROFILE INSTRUKTUR Foto profile Nama : Profile kompetensi pengajar Ex: training
DAFTAR ISI Peraturan perundangan terkait keselamatan pertambangan Profil Instruktur Kecelakaan Tambang Filosofi dasar keselamatan Tata Gerha (Housekeeping) Pertolongan Pertama Pada Kecekalaan (First Aid) Alat Pelindung Diri (APD) Izin Kerja (Work Permit) 1 2 3 4 5 6 7 8 Manajemen Keselamatan Kebakaran (Fire Safety Management) 9
Dasar Hukum Perlindungan Lingkungan Dasar Hukum Keselamatan Pertambangan Pertemuan Keselamatan Pertambangan Terencana Tugas & Tanggung Jawab Pengawas Operasional Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Investigasi Kecelakaan Analisa Keselamatan Pekerjaan Inspeksi dan Observasi K3 1 2 3 4 5 6 7 8
Dasar Hukum Perlindungan Lingkungan Dasar Hukum Keselamatan Pertambangan Pertemuan Keselamatan Pertambangan Terencana Tugas & Tanggung Jawab Pengawas Operasional Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Investigasi Kecelakaan Analisa Keselamatan Pekerjaan Inspeksi dan Observasi K3 1 2 3 4 5 6 7 8
6 Kompetensi Dasar Pengawas Operational (POP) 1 2 3 4 MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT KESELAMATAN PERTAMBANGAN (KP) MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KP PADA AREA YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA MELAKSANAKAN PERTEMUAN KP TERENCANA MELAKSANAKAN INVESTIGASI KECELAKAAN 5 6 7 8 MELAKSANAKAN IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RISIKO MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MELAKSANAKAN INSPEKSI MELAKSANAKAN ANALISIS KESELAMATAN PEKERJAAN 8 Standar Unit Kompetensi POP SKKK – Unit Kompetensi POP Permen no. 43 tahun 2016
KU : PMB.PO02.001.01 Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan terkait Keselamatan Pertambangan Unit Kompetensi POP Elemen Kompetensi : dapat menjelaskan & melaksanakan: 1 Peraturan UU / ketentuan keselamatan pertambangan pada area yang menjadi tanggungjawabnya 2 Kewajiban Pengawas Operasional 3 Upaya yang diperukan dalam penerapan kewajiban Pengawas Operasional 4 Filosofi dasar keselamatan pertambangan 5 Kriteria kecelakaan tambang 6 Penggolongan cidera 7 Statistik kecelakaan tambang 8 Penyebab langsung kecelakaan sesuai dengan teori Analisa penyebab kecelakaan 9 Biaya kecelakaan dijelaskan dengan kriteria 10 Tata gerha (house keeping di lingkungan kerja) 11 Alat pelindung diri yang wajib digunakan di Lingkungan kerja sesuai dengan potensi bahaya 12 Penggolongan api 13 Teori terjadinya Api 14 Jenis-jenis alat deteksi api 15 Klasifikasi pemadam api 16 Tindakan yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran 17 Laporan mengenai terjadinya kebakaran 18 Prinsip pembinaan keselamatan kerja 19 Prinsip-prinsip pertolongan pertama pada kecelakaan 20 Izin kerja khusus (work permit) 21 Bentuk pembinaan keselamatan pertambangan yang ada di lingkungan kerja
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KESELEMATAN PERTAMBANGAN
Tujuan Pembelajaran Peraturan K3 Pertambangan Menjelaskan Hukum Perundangan Pertambangan dan Good Mining Practice Menjelaskan Filosopi Dasar Keselamatan
Jenis dan Hierarki Peraturan perundangan Selain jenis dan hierarki adalah: Peraturan yang ditetapkan oleh: • Parlemen : MPR, DPR, DPD • Lembaga yudisial MA, MK • Kementerian/ Lembaga : BPK, Komisi Yudisial, BI, Menteri, Badan Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang • Pemerintah daerah otonom; DPRD prop, Gubernur dan DPRD Kabupaten/ kota, Bupati/ Walikota • Kepala desa atau yang setingkat
Pohon Peraturan Minerba UUD 1945 Pasal 27 (2) UUD 1945 Pasal 33 (2&3) UUD Minerba UU No. 4/ 2009, Pasal 96 & 141 dan UU No. 3/ 2020 UUD Ketenaga kerjaan UU No. 13/ 2003, Pasal 86 & 87 UUD Keselamatan Kerja UU No. 1/ 1970 Penerapan SMK3 PP N0. 5/ 2012 Pasal 4 (2) & 19 Binwas Minerba PP No.55/2010, Pasal 16, 26 & 27 PP Keselamatan Kerja UU No. 1 / 1970 Penerapan SMK3 PP No. 50/2012 Pasal 4 (2), 8, 19 Binwas Minerba PP No. 55/2010, Pasal 16, 26 & 27 Permen ESDM No. 26/2018 tentang Pelaksanaan Kaidang Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba Permen ESDM No. 7/2020 tentang Wilayah , Perizinan dan Laporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba Kepdirjen No. 308/30/ DJB/2018 tentang Juknis KTT/PTL, Pengawas Operasional, Pengawas Teknis, dll Kepdirjen Nomer 309/30/DJB/2018 tentang Bahan Peledak dan Peledakan dan Tanki Bahan Bakar Cair Kepdirjen Nomor 185/37/04/DJB/2019 tentang Keselamatan Pertambangan dan SMKP Minerba Kepmen ESDM No. 1806.K/2018 tentang RKAB dan Pelaporan KepMen ESDM No. 1827.K/2018 tentang Pedoman Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
Peraturan Terbaru > Kaidah GMP Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Permen ESDM No. 1827/30/MEM/2018 Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik • Kepdirjen No. 308/30/DJB/2018 Tentang Juknis KTT/PTL, Pengawas Operasional, Pengawas Teknis • Kepdirjen No. 309/30/DJB/2018 Tentang Bahan Peledak dan Peledakan dan Tanki Bahan bakar Cair • Kepdirjen No. 185/30/DJB/2019 Tentang Juknis pelaksanaan Keselamatan pertambangan SMKP Minerba • Kepdirjen No. 182/30/DJB/2018 Tentang pelaksanaan konservasi minerba
Penyederhanaan Regulasi Tahap III, Sub Sektor Minerba No Peraturan yang dihapus Peraturan yang menghapus Latar Belakang penghapusan/revisi Manfaat dan Nilai Tambah penghapusan/ revisi peraturan bagi dunia usaha 1 Permen ESDM 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan pengawasan Pertambangan mineral Kepmen ESDM 1457 Tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Lingkungan di bidang pertambangan dan Energi 1. Menyederhanakan proses dalam pelaksanaan kaidah teknik di bidang mineral dan batubara untuk mewujudkan good mining practice 2. Memberikan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang mineral dan batubara 3. Meningkatkan efektifitas pengawasan serta debirokratisasi dalam pengawasan 2 Permen ESDM 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 3 Permen ESDM 38 Tahun 2014 tentang penerapan system manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara 4 Kepmen ESDM 555.K Tahun 1995 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan umum 5 Kepmen ESDMN 1211 Tahun 1995 tentang pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan pada usaha pertambangan umum 6 Kepmen ESDM 1457 Tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Lingkungan di bidang pertambangan dan Energi
UU No. 4 Tahun 2009 (Pertambangan Mineral dan Batubara) Pasal 96 Pasal 140 Pasal 141 Pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan : • Ketentuan K3 Pertambangan • Keselamatan Operasi Pertambangan • Menteri melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan oleh pemerintah Prov, Kab/Kota sesuai kewenangan • Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan kegiatan usaha pertambangan oleh pemegangan IUP, IPR, IUPK Pengawasan dimaksud pasal 140 meliputi : K3 dan KO Pertambangan
UU No. 3 Tahun 2020 (Perubahan atas UU N0 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) Pasal 96 Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam penerapan kaidah Teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan: a. Ketentuan keselamatan pertambangan b. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang c. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara d. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan Pasal 141 Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain berupa: a. teknis pertambangan; b. Produksi dan pemasaran; c. keuangan; d. pengolahan data mineral dan batubara; e. konservasi sumber daya mineral dan batubara; f. keselamatan pertambangan; g. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; h. pemanfaatan barang, jasa teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; i. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan; (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf k, dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
UU No. 13 Tahun 2003 (Ketenagakerjaan) Pasal 86 (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 87 (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
UU No. 1 Tahun 1970 (Keselamatan Kerja) Pasal 2 (Ruang Lingkup) • Keselamatan Kerja dalam segala tempat kerja (darat, dalam tanah, dalam air maupun udara) di dalam wilayah hukum RI • Berlaku dalam tempat kerja di mana dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak, logam atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan. Pasal 3 (Syarat-syarat Keselamatan Kerja) • mencegah dan mengurangi kecelakaan, bahaya peledakan, memadamkan kebakaran; • memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya; • memberi pertolongan pada kecelakaan; • memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; • mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran; • mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan; • memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya; • mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang; • mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; • mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang; • mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
UU No. 1 Tahun 1970 (Keselamatan Kerja) Pasal 8 (Pengawasan) • Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. • Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala oleh dokter yang ditunjuk oleh pengusaha Pasal 9 (Pembinaan) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang : • Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya; • Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya; • Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan; • Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Pasal 11 (Pelaporan Kecelakaan) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadidalam tempat kerja yang dipimpinnya
UU No. 1 Tahun 1970 (Keselamatan Kerja) Pasal 12 (Kewajiban & Hak Tenaga Kerja) • Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawaipengawas dan atau ahli keselamatan kerja; • Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan; • Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; • Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; • Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan. Pasal 13 (Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja) Barangsiapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Pasal 14 (Kewajiban Pengurus) • Menempatkan secara tertulis syarat-syarat keselamatan kerja yang diwajibkan dalam UU No. 1/1970 dan peraturan pelaksanaan yang berlaku, ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca • Memasang gambar keselamatan kerja dan bahan pembinaan pada tempat-tempat yang strategis • Menyediakan secara cuma-cuma APD bagi karyawan dan tamu yang memasuki tempat kerja dan disertai petunjuk-petunjuk yang diperlukan
PP No. 55 Tahun 2010 (Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba) Pasal 16 Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan terhadap : • Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan • Keselamatan operasi pertambangan Pasal 26 Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas: • Keselamatan kerja; • Kesehatan kerja; • Lingkungan kerja; dan • Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 27 Pengawasan keselarnatan operasi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal paling sedikit meliputi: • Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan; • Pengamanan instalasi; • Kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan; • Kompetensi tenaga teknik; dan • Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan
PP No. 55 Tahun 2010 (Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba) Pasal 26 Pengawasan K3 Pertambangan Pasal 27 Pengawasan KO Pertambangan Sasaran : Menghindari Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja. Objek Pengawasan : a) Keselamatan Kerja b) Kesehatan Kerja c) Lingkungan Kerja d) Sistem Manajemen K3 Sasaran: Terciptanya kegiatan operasi pertambangan yang aman dan selamat. Objek Pengawasan : a) Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan; b) Pengamanan instalasi; c) Kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan; d) Kompetensi tenaga teknik; dan e) Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan
Adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan, dan atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta pascatambang. Usaha Pertambangan
Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara PERMEN ESDM NO. 26 Tahun 2018
PERMEN ESDM NO. 26 Tahun 2018 9 BAB BAB I Ketentuan Umum BAB II Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik BAB III Pelaksanaan Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara BAB IV Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 BAB V Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Pertambangan BAB VI Sanksi Administratif BAB VII Ketentuan lain-lain BAB VIII Ketentuan Peralihan BAB IX Ketentuan Penutup
PERMEN ESDM NO. 26 Tahun 2018 Kepala Inspektur Tambang (KAIT) dan Inspektur (IT)
PERMEN ESDM NO. 26 Tahun 2018 KTT, KTBT, PTL
PERMEN ESDM NO. 26 Tahun 2018 Tentang : Good Mining Practice KAIDAH PERTAMBANGAN YANG BAIK a. Teknis pertambangan b. Konservasi Mineral dan Batubara c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan d. Keselamatan operasi pertambangan e. Pengelolaan Lingkungan hidup pertambangan, Reklamasi, dan Pasca tambang, serta Pascaoperasi f. Pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang Bangun, pengembangan dan penerpaan teknologi pertambangan TATA KELOLA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN a. Pemasaran b. Keuangan c. Pengelolaan data d. Pemanfaatan data e. Pemanfaatan barang, jasa dan teknologi f. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan g. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat h. Kegiatan lain di bidang Usaha Pertambangan yang menyangkut kepentingan umum i. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IUPK j. Jumlah, jenis dan mutu usaha pertambangan Pasal 3 Ayat 3 : Ayat 4:
PERMEN ESDM NO. 26 Tahun 2018 Tentang : Penunjukan Sumberdaya Pasal 7 (1) DALAM PELAKSANAAN KAIDAH TEKNIK PERTAMBANGAN YANG BAIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (2) HURUF A, PEMEGANG IUP EKSPLORASI, IUPK EKSPLORASI, IUP OPERASI PRODUKSI, DAN IUPK OPERASI PRODUKSI WAJIB: • MENGANGKAT KTT SEBAGAI PEMIMPIN TERTINGGI DI LAPANGAN UNTUK MENDAPATKAN PENGESAHAN DARI KAIT; • MEMILIKI TENAGA TEKNIS PERTAMBANGAN YANG BERKOMPETEN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERMEN ESDM NO. 26 Tahun 2018 Tentang : • Pelaksanaan ketentuan keselamatan pertambangan • Ketentuan penyediaan segala peralatan • Struktur keselamatan pertambangan Pasal 14 Ayat (1) : Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d. Ayat (2) : Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. menyediakan segala peralatan, perlengkapan, alat pelindung diri, fasilitas, personil, dan biaya yang diperlukan untuk terlaksananya ketentuan keselamatan pertambangan; dan b. membentuk dan menetapkan organisasi bagian keselamatan pertambangan berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja, sifat, atau luas area kerja atau luas area kerja.
PERMEN ESDM NO. 26 Tahun 2018 Pasal 14 ayat 4-a KESELAMATAN KERJA INSPEKSI DAN AUDIT KESELAMATAN KERJA MANAJEMEN KEADAAN DARURAT MANAJEMEN RESIKO PENCEGAHAN DAN PENYELIDIKAN KECELAKAAN PROGRAM KESELAMATAN KERJA DIKLAT KESELAMATAN KERJA ADMINISTRASI KESELAMATAN KERJA Tentang : Keselamatan Kerja
PERMEN ESDM NO. 26 Tahun 2018 KESEHATAN KERJA PROGRAM KESEHATAN KERJA PENGELOLAAN MAKANAN, MINUMAN DAN GIZI ERGONOMIS DIAGNOSIS DAN PEMERIKSAAN PENYAKIT AKIBAT KERJA HIGIENIS DAN SANITASI Pasal 14 ayat 4-b Tentang : Kesehatan Kerja
PERMEN ESDM NO. 26 Tahun 2018 pengelolaan debu; pengelolaan kebisingan; Pengelolaan getaran Pengelolaan pencahayaan Pengelolaan kuantitas dan kualitas udara kerja Pengelolaan Lingkungan Kerja meliputi Pengelolaan iklim kerja Pengelolaan radiasi Pengelolaan faktor kimia Pengelolaan faktor biologi Pengelolaan kebersihan lingkungan kerja Pasal 14 ayat 4-c Tentang : Pengelolaan Lingkungan Kerja
PERMEN ESDM NO. 26 Tahun 2018 Sistem pemeliharaan/ perawatan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan Pengamanan instalasi Tenaga Teknis bidang Keselamatan Operasi Kelayakan sarana, prasarana instalasi dan peralatan pertambangan Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan Keselamatan Operasi Pertambangan meliputi Keselamatan bahan peledak dan peledakan Keselamatan fasilitas pertambangan Keselamatan explorasi Keselamatan tambang permukaan Keselamatan tambang bawah tanah Keselamatan kapal keruk Pasal 14 ayat 5 Tentang : Keselamatan Operasi Pertambangan
PERMEN ESDM NO. 26 Tahun 2018 Tentang : Pengawasan K3 dan KO External & Internal Audit Komite K3 Kepala Teknik Tambang Pengawas Teknis Program K3 Pengawas Operasional Zero Accident Manager K3 Yes No
1. Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menerapkan system manajemen keselamatan pertambangan. 2. Sistem manajemen keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi elemen: 3. Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib melakukan audit internal penerapan system manajemen keselamatan pertambangan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun PERMEN ESDM NO. 26 Tahun 2018 Tentang : Penerapan SMKP Pasal 18 I. Kebijakan II. Perencanaan III. Organisasi dan personel IV. Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan meliputi V. Pemantauan, evaluasi, dan tindaklanjut VI. Dokumentasi VII. Tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja
PERMEN ESDM NO. 26 Tahun 2018 Tentang : Good Mining Practice RESUME SMU HRS/FAD
PERMEN ESDM NO. 26 Tahun 2018 Pasal 50 Tentang : Sanksi Administratif Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi, Pemegang IUJP, Pemegang IPR yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa : • Peringatan tertulis • Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan atau • Pencabutan izin Sanksi administratif sebagaimana dimaksud diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik KEPMEN ESDM NO. 1827K/30/MEM/2018
KEPMEN ESDM NO. 1827K/30/MEM/2018 Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Pedoman Permohonan, Evaluasi dan/atau pengesahan Kepala Teknik Tambang, Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan, Kepala Tambang Bawah Tanah, Pengawas Operasional, Pengawas Teknis dan/atau Penanggung Jawab Operasional Pedoman Pengelolaan Teknis Pertmbangan Pedoman Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Pengelolaan dan/atau Pemurnian Minerba Pedoman Penerapan SMKP Minerba Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Minerba Pedoman Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang serta Pascaoperasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pedoman Pelaksanaan Konservasi Mineral dan Batubara Pedoman Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan dan Evaluasi Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan Lampiran - Lampiran Kepmen ESDM No. 1827/30/MEM/2018
KEPMEN ESDM NO. 1827K/30/MEM/2018 Tentang : PENGAWAS OPERASIONAL VS PENGAWAS TEKNIS LAMPIRAN I Pengawas Operasional adalah orang yang ditunjuk oleh KTT/PTL dan bertanggung jawab kepada KTT/PTL dalam melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian kegiatan operasional pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik. PENGAWAS OPERASIONAL VS PENGAWAS TEKNIS Pengawas Teknis adalah orang yang ditunjuk oleh KTT/PTL dan bertanggung jawab kepada KTT/PTL atas keselamatan pemasangan, pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian terhadap sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik
KEPMEN ESDM NO. 1827K/30/MEM/2018 Tentang : Penanggung Jawab Operasional (PJO) • “Penanggung Jawab Operasional adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi Perusahaan Jasa Pertambangan dalam struktur organisasi perusahaan jasa pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan dan bertanggung jawab kepada KTT/PTL atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik.” LAMPIRAN I
KEPMEN ESDM NO. 1827K/30/MEM/2018 PENGAWAS OPERASIONAL Kriteria Tugas Tanggung Jawab Pengangkatan 1. Memiliki sertifikat Kompetensi Pengawas Operasional atau sertifikat kualifikasi yang diakui KaIT 1. Bertanggung jawab kepada KTT untuk keselamatan dan kesehatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya 1. KTT menunjuk calon Pengawas Operasional yang memenuhi kriteria dan dibuktikan dengan surat penunjukan 2. Menduduki jabatan di dalam divisi atau departemen operasional pertambangan 2. Melaksanakan inspeksi, Pemeriksaan, dan pegujian 2. KTT melakukan evaluasi terhadap calon Pengawas Operasional, apabila dinyaakan laik, maka KTT menerbitkan surat penunnjukan Pengawas Operasional 3. Memiliki anggota yang berada di bawahnya dan/atau melakukan pengawasan terhadap divisi atau departemen lainnya 3. Bertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya 3. KTT sewaktu-waktu atau berkala mengevaluasi kinerja 4. Membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan, inspeksi, dan pengujian 4. Pengawas Operasional yang memenuhi syarat ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan akan mendapatkan KPO yang disahkan oleh KaIT/ Kepala Dinas atasnama KaIT LAMPIRAN I Pengawas operasional di bidang pertambangan mineral dan batubara terdiri atas 3 (tiga) tingkatan: 1. Pengawas Operasional Pertama yang selanjutnya disingkat POP; 2. Pengawas Operasional Madya yang selanjutnya disingkat POM; dan 3. Pengawas Operasional Utama yang selanjutnya disingkat POU
KEPMEN ESDM NO. 1827K/30/MEM/2018 LAMPIRAN III Tentang : Pedoman Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara 1. Keselamatan Kerja Pertambangan 2. Kesehatan Kerja Pertambangan 3. Lingkungan Kerja a. Manajemen resiko b. Program Keselamatan Kerja c. Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan Kerja d. Kampanye e. Administraif Keselamatan Kerja f. Manajemen Keadaan Darurat g. Inspeksi Keselamatan Kerja h. Penyelidikan Kecelakaan dan Kejadian Berbahaya a. Program Kesehatan Kerja b. Higiene Kesehatan Kerja c. Pengelolaan Ergonomi d. Pengelolaan Makanan, Minuman, dan Gizi Pekerja Tambang e. Diagnosis dan Pemeriksaan Penyakit Akibat Kerja a. Pengelolaan Debu b. Pengelolaan Kebisingan c. Pengelolaan Getaran d. Pengelolaan Pencahayaan e. Pengelolaan Kuantitas dan Kualitas Udara Kerja f. Pengelolaan Iklim Kerja g. Pengelolaan Radiasi h. Pengelolaan Faktor Kimia i. Pengelolaan Faktor Biologi j. Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Kerja
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara (SMKP Minerba) yang terdiri atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan dan Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan, diterapkan oleh Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan perusahaan jasa pertambangan. Penerapan SMKP Minerba terdiri atas elemen sebagai berikut: 1.Kebijakan 2.Perencanaan 3.Organisasi dan personel 4.Implementasi 5.Pemantauan, evaluasi, dan tindaklanjut; 6.Dokumentasi ; dan 7.Tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja. Audit SMKP Minerba: 1. Audit Internal (dilakukan oleh internal perusahaan) / Audit Eksternal (dilakukan oleh lembaga yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 2. Skema Proses Pelaksanaan Audit Internal dan Eksternal Ref Kepdirjen Nomor 185/37/04/DJB/2019 KEPMEN ESDM NO. 1827K/30/MEM/2018
Pelaporan Keselamatan Pertambangan Dimuat dalam 2 ketentuan : Permen ESDM No. 7 tahun 2020 Kepmen ESDM No. 1806.K/30/MEM/2018 Berisi tentang : • Ketentuan umum • Laporan • Sanksi Berisi tentang : • Format penyusunan laporan berkala • Format penyusunan laporan khusus
Pelaporan Keselamatan Pertambangan LAPORAN BULANAN • Bentuk III-i. Pemberitahuan Kecelakaan • Bentuk X-i. Pemberitahuan Kejadian Berbahaya Note: Dilaporkan paling kambat setelah 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan • Laporan Pengelolaan Lingkungan Kerja • Laporan Pengelolaan Kesehatan Kerja • Laporan Pengelolaan Kesehatan Kerja • Laporan Audit Internal SMKP Minerba • Laporan Data Kompetensi Tenaga Kerja Note: Dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Triwulan ke- IV LAPORAN Triwulan IV (Tahun) LAPORAN TRIWULAN • Bentuk IV-i. Daftar Persedian dan Pemakaian Bahan Peledak • Bentuk XIV-i. Laporan Persediaan dan Pemakaian Bakar Cair • Bentuk V-i. Daftar Kecelakaan Tambang • Bentuk VI-I. Daftar Jumlah Jam Kerja • Bentuk VIII-i. Daftar Frekuency Rate (FR) dan Severity Rate (SR) • Bentuk IX-i. Perhitungan Biaya Kecelakaan Tambang • Bentuk XI-i. Rekapitulasi Kejadian Berbahaya Note: Dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan
Petunjuk teknis pengangkatan, pengesahan , pengunduran diri, dan pemberhentian KTT/PTL, Pengawas operasional, Pengawas teknis Kepdirjen Minerba No. 308/30/DJB/2018
Petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan serta keselamatan fasilitas penimbunan bahan bakar cair pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara Kepdirjen Minerba No. 309/30/DJB/2018
Berisi tentang : Petunjuk teknis keselamatan pertambangan dan SMKP Minerba Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 Lampiran I Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Pengolahan Dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara Lampiran II Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara
MATERI DASAR KESELAMATAN PERTAMBANGAN