Filosofi Dasar Keselamatan “Melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya”
Kecelakaan Tambang KECELAKAAN Kejadian hampir celaka adalah kejadian tidak terduga/ tidak terencana yang tidak menimbulkan kerusakan atau cidera, tetapi berpotensi terjadinya kecelakaan. Dikenal juga dengan sebutan “near miss” atau “Hampir Celaka”; [SNI 7081:2016] Kecelakaan (Accident) adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan cidera/kerugian pada manusia atau kerusakan pada alat/ proses/ lingkungan sekitar.
Kecelakaan Tambang KECELAKAAN Kecelakaan (Accident) adalah : ❑ suatu peristiwa yang tidak diinginkan, terjadi dengan tiba-tiba, tidak direncanakan, tidak terkendali ❑ yang disebabkan oleh tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman yang ❑ mengakibatkan luka fisik seseorang atau kerusakan peralatan serta terganggunya kegiatan Kecelakaan kerja adalah : ❑ kecelakaan yang terjadi pada pekerja/karyawan suatu perusahaan ❑ karena adanya hubungan kerja. Kriteria Kecelakaan Tambang, terdiri dari 5 Unsur: Lampiran III 1827/2018 1. Benar-benar terjadi 2. Mengakibatkan cidera pekerja tambang atau orang yang diberi ijin KTT 3. Akibat usaha pertambangan / pengolahan 4. Terjadi pada jam kerja pekerja tambang 5. Terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan
Kecelakaan Tambang Kejadian Berbahaya • Suatu kejadian yang dapat membahayakan jiwa pekerja tambang dan atau menghalangi kegiatan produksi pertambangan • Terdiri dari 4 unsur : 1. Benar-benar terjadi 2. Berpotensi mengakibatkan kematian atau terhentinya kegiatan lebih dari 24 jam 3. Akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan/atau pemurnian atau kegiatan penunjang lainnya/ kegagalan dalam mengantisipasi faktor alam yang berada di WIUP 4. Terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek Penyakit Akibat Kerja (PAK) • Definisi menurut WHO : Occupational disease caused by exposure to harmful chemical and biological agents and physical hazards at the workplace. • Definisi menurut Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 1 : Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja adalah kejadian meninggalnya Pekerja yang disebabkan oleh penyakit ketika Pekerja melakukan kegiatan Pertambangan atau pengolahan dan/atau pemurnian, terjadi pada jam kerja, atau terjadi dalam wilayah kegiatan usaha Pertambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau wilayah proyek.
Kecelakaan Tambang CIDERA RINGAN CIDERA BERAT MATI Menyebabkan pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 minggu Menyebabkan pekerja tambang tidak mampu melaksanakan tugas semula selama lebih dari 3 minggu termasuk hari Minggu dan hari libur atau • Cacat tetap (Invalid) • Cidera retak tulang lengan kaki, kepala punggung pinggul pendarahan dalam pingsan kurang oksigen persendian lepas Kecelakaan tambang yang mengakibatkan pekerja tambang mati akibat kecelakaan tersebut Kepmen ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III Penggolongan Cidera Akibat Kecelakaan Tambang
Kecelakaan Tambang LACK OF CONTROL BASIC CAUSE IMMEDIATE CAUSE ACCIDENT LOSSES PROGRAM KURANG FAKTOR PRIBADI TINDAKAN TDK AMAN KONTAK DGN BENDA ATAU SUMBER ENERGI /ZAT CIDERA STANDAR KURANG FAKTOR PEKERJAAN KONDISI TDK AMAN KERUSAKAN ALAT PENERAPAN STANDAR KURANG PRODUKSI TERHENTI Teori Domino Teori Terjadinya Kecelakaan
Kecelakaan Tambang LACK OF CONTROL BASIC CAUSE IMMEDIATE CAUSE ACCIDENT LOSSES PROGRAM KURANG FAKTOR PRIBADI TINDAKAN TDK AMAN KONTAK DGN BENDA ATAU SUMBER ENERGI /ZAT CIDERA STANDAR KURANG FAKTOR PEKERJAAN KONDISI TDK AMAN KERUSAKAN ALAT PENERAPAN STANDAR KURANG PRODUKSI TERHENTI Why / Kenapa ?? Analisa Penyebab Terjadinya Kecelakaan
Kecelakaan Tambang Kecelakaan dan kejadian berbahaya dilaporkan kepada KAIT, serta dilakukan penyelidikan oleh KTT, PTL, atau berdasarkan pertimbangan KAIT KTT/PTL segera melakukan penyelidikan terhadap semua kecelakaan dan kejadian berbahaya dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam Tahapan penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya meliputi: • Persiapan (tim, alat ukur & uji, pengumpulan data & dokumen); • Pelaksanaan inspeksi (lokasi, sarana/prasarana, peralatan/instalasi, wawancara saksi langsung/tidak langsung, tindakan pengamanan/ pencegahan, membuat analisis & menentukan tindakan koreksi); • Pelaporan (BA, pelaporan pasca investigasi ke KAIT); • Pemantauan pelaksanaan tindakan koreksi; dan • Evaluasi penyelidikan kecelakaan/kejadian berbahaya. Kecelakaan bersifat ringan dilaporkan bagian Keselamatan kerja untuk di daftar di dalam buku Kuning (II dan III) yaitu buku kecelakaan, yang nantinya juga di laporkan kepada KAIT oleh KTT Kecelakaan bersifat berat, mati, kejadian berbahaya, secepatnya/segera mungkin dilaporkan kepada KAIT oleh KTT. Penyelidikan Kecelakaan & Kejadian Berbahaya
Kecelakaan Tambang Tujuan statistik kecelakaan tambang yaitu sebagai tolak ukur pengukuran kinerja Keselamatan Pertambangn dari kegiatan Pertambangan, biasanya dihitung dari tingkat keparahan dan tingkat kekerapan. Tingkat Kekerapan Kecelakaan (Frequency Rate) Tingkat Kekerapan (FR) cedera hilang waktu kerja (HWK) adalah jumlah cedera HWK untuk setiap 1.000.000 jam kerja dibagi dengan jumlah jam pemaparan dalam periode tersebut. Penghitungan tingkat kekerapan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut . Tingkat kekerapan (FR) = Jumlah cedera hilang waktu kerja x 1.000.000 Jumlah jam pemaparan dalam periode tersebut CATATAN : Satu ju!a jam adalah jumlah jam kerja dari 500 kalyawan yang bekerja 40 jam seminggu dan 50 minggu pertahun. Tingkat Keparahan Kecelakaan (Severity Rate) Tingkat Keparahan (SR) cedera hilang waktu kerja adalah jumlah “hari pembebanan" (days charged) untuk setiap 1.000.000 jam dibagi dengan jumlah jampemaparan dalam periode tersebut Penghitungan tingkat keparahan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut . Tingkat keparahan (SR) = Jumlah pembebanan hari hilang waktu kerja x 1.000.000 Jumlah jam pemaparan dalam periode tersebut CATATAN : Pernbebanan hari hilang waklu kerja (days charged) adalah : semua hari kalender (penuh) korban tidak masuk keja karena keparahan cedera {ermasuk hari libur resmi ataupun hari libur kerja (day oft). Hari tersebut tidak termasuk hari korban rnendapat cedera dan hari ia kembali kerja Statistik Kecelakaan Tambang
Kecelakaan Tambang Teori Gunung Es / Iceberg Yaitu biaya yang terlihat kecil , namun lebih banyak biaya tidak langsungnya Biaya Langsung • Biaya pengobatan dan perawatan • Biaya kompensasi Asuransi Biaya Tidak Langsung • Kerugian bangunan • Kerugian alat dan mesin • Kerugian produk dan bahan /material • Gangguan dan terhentinya produksi • Biaya administrasi • Pengeluaran sarana prasarana darurat • Sewa mesin sementara • Waktu dan investigasi • Pembayaran gaji untuk waktu hilang • Biaya perekrutan dan pelatihan • Biaya lembur • Waktu dan administrasi • Penurunan kemampuan tenaga kerja yang cedera • Kerugian bisnis dan nama baik Biaya Akibat Kecelakaan Tambang
Tata Gerha (Housekeeping) Program 5S berasal dari Jepang yang memusatkan perhatian terhadap pengurangan segala macam pemborosan (waste), 5S ini adalah landasan untuk mengubah perilaku manusia dalam mengurangi pemborosan.
Alat Pelindung Diri (APD) Permenakertrans RI No. 8/2010 Pasal 1 APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja Pasal 5 Pengusaha/Pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja. Pasal 6 (1) Pekerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko. (2) Pekerja buruh berhak menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan apabila APD yang disediakan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan. Pasal 7 Pengusaha atau Pengurus wajib melaksanakan manajemen APD di tempat kerja. a. identifikasi kebutuhan dan syarat APD; b. pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan/kenyamanan pekerja/buruh; c. pelatihan; d. penggunaan, perawatan, dan penyimpanan; e. penatalaksanaan pembuangan atau pemusnahan; f. pembinaan; g. inspeksi; dan h. evaluasi dan pelaporan.
Alat Pelindung Diri (APD) Aturan tentang APD 1. Alat Pelindung Diri (APD) harus disediakan bila diperlukan dengan alasan bahaya yang dihadapi dapat menyebabkan cedera atau kerusakan. 2. APD bukanlah pengganti untuk rekayasa, petunjuk kerja, dan/atau kontrol administrasi 3. APD menciptakan penghalang antara bahaya dan rute masuk 4. Penggunaan APD berfungsi apabila terjadi kegagalan pada peralatan yang menimbulkan paparan bahaya. 5. APD harus dipakai untuk memberikan perlindungan Syarat-Syarat APD Untuk dapat dipergunakan APD harus memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut 1. Enak d ipakai 2. Melindungi sesuai fungsinya 3. Sesuai dengan standar 4. Jumlah kebutuhan APD
Pertolongan Pertama Pada Kecekalaan (First Aid) Beberapa prinsip dasar untuk pertama pada kecelakaan : a) Berikan pertolongan dengan cara yang cepat juga tepat. b) Bersikap tenang dan tidak panik. c) Sebelum mengetahui berat ringannya cidera yang dialami tidak disarankan memindahkan atau menggeser korban. d) Jika ada luka, diusahakan agar korban tidak melihatnya sehingga tidak membuat korban jadi panik. e) Setelah mendapat pertolongan pertama korban sebaiknya segera dibawa ke dokter, rumah sakit, maupun Puskesmas guna mendapat penanganan selanjutnya.
Izin Kerja (Work Permit) Izin kerja (dikenal juga dengan istilah work permit, permit to work , atau surat izin kerja aman) adalah sebuah dokumen atau izin tertulis yang digunakan untuk mengontrol jenis pekerjaan tertentu yang berpotensi membahayakan pekerja. Izin kerja diperlukan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang akan dilakukan potensi bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan, dan tindakan pencegahan atau pengendaliannya Jenis-Jenis Izin Kerja : • Izin kerja pekerjaan panas (hot work permit), Diperlukan apabila akan melaksanakan pekerjaan panas, contohnya: pengelasan, pemotongan dengan api, pengeboran logam, dan sandblasting. • Izin kerja pekerjaan dingin (cold work permit), Diperlukan apabila akan melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan perbaikan, pemeliharaan, atau konstruksi yang sifatnya tidak rutin sesuai ketentuan pekerjaan tersebut dan tidak menggunakan peralatan yang dapat menimbulkan api terbuka atau sumber nyala. Contohnya pengecatan, pekerjaan bangunan, dan pekerjaan sipil. • Izin kerja memasuki ruang terbatas (confined space entry permit), Diperlukan apabila akan memasuki dan melakukan pekerjaan di ruang terbatas, seperti silo, tanki, atau saluran tertutup. • Izin kerja pekerjaan listrik (electrical work permit), Diperlukan apabila akan melakukan perbaikan, pemeliharaan, atau pemeriksaan yang berhubungan dengan kelistrikan. • Izin kerja khusus (special permit), Diperlukan apabila akan melaksanakan pekerjaan melibatkan kondisi berbahaya, seperti bekerja dengan paparan bahan radioaktif, bekerja di ketinggian, penggalian, atau melaksanakan pekerjaan dengan tingkat potensi bahaya tinggi lainnya. Izin kerja juga biasanya dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti job safety analysis (JSA) dan tool box checklist.
Manajemen Keselamatan Kebakaran (Fire Safety Management) Reaksi kimia adalah peristiwa di mana ketiga elemen yang ada saling bereaksi secara kimiawi, sehingga yang dihasilkan bukan hanya pijar tetapi berupa nyala api atau peristiwa pembakaran. O2 Fuel Heat Chain Reaction Sumber oksigen adalah dari udara, di mana dibutuhkan paling sedikit sekitar 15% volume oksigen dalam udara agar terjadi pembakaran. Sumber panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya kebakaran Bahan bakar adalah semua benda yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Ada tiga wujud bahan bakar, yaitu : padat, cair dan gas. Terbentuknya Api karena ada suatu reaksi berantai yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, udara, dan bahan bakar yang menimbulkan panas dan cahaya. Berdasarkan teori bidang empat api, terdapat empat proses penyalaan api mulai dari tahap permulaan hingga menjadi besar Tetrahedron of Fire (Bidang Empat Api) Pada tahap ini tidak terlihat adanya asap, lidah api atau panas, tetapi terbentuk partikel pembakaran dalam jumlah yang signifikan selama periode tertentu. 1. Incipien Stage (Tahap Pemulaan) Partikel pembakaran telah bertambah membentuk apa yang kita lihat sebagai asap. Masih belum ada nyala api atau panas yang signifikan. 2. Smoldering Stage (Tahap Membara) Tercapai titik nyala dan mulai terbentuk lidah api. Jumlah asap mulai berkurang sedangkan panas meningkat. 3. Flame Stage Pada tahap ini terbentuk panas, lidah api, asap dan gas beracun dalam jumlah besar. Transisi dari flame stage ke heat stage biasanya sangat cepat seolah-olah menjadi satu dalam fase sendiri.. 4. Heat Stage Teori Api
Manajemen Keselamatan Kebakaran (Fire Safety Management) KLAS A: Bahan bakar padat (kayu, kain, karet, dll.) KLAS B: Bahan bakar cair mudah terbakar (BBM, dll). KLAS C: Listrik yang gagal fungsi. KLAS D: Bahan bakar logam (magnesium, titanium, dll) KLAS K : Minyak masak mudah terbakar (minyak goreng, margarin, gajih/cooking oils & fat) Standar NFPA (Nasional Fire Protection Associasion) Permenaker No. PER/04/MEN/1980 Klasifikasi Kebakaran
Manajemen Keselamatan Kebakaran (Fire Safety Management) Passive Protection System • Spacing & layout • Fireproofing • Containment and drainage • Electrical area classification • Ventilation/exhaust • Static Electricity, Lightning & Current Protection Active Protection System • Water Supply • Fire Water Demand • Water distribution • Fire water pump • Detection and alarm • Gas sensing detectors • Sprinklers • Water spray system • Water mist system • Foam system • Foam-water deluge and Water spray system • Clean agents • Carbon Diocide • Dry chemicals • Steam snuffing • Portable fire suppression equipment Fire Protection System Pencegahan Kebakaran/Ledakan • Penempatan bahan mudah terbakar • Zat cair mudah menyala maks. 20 liter dalam wadah tahan api • Maksimum dalam bengkel hanya 10 bh wadah • Pemisahan ruangan terhadap pekerjaan berpotensi kebakaran/ledakan • Tersedia jalan menyelamatkan diri yang bebas rintangan • Tersedia alat pemadam api
Manajemen Keselamatan Kebakaran (Fire Safety Management) Terkait dengan kebakaran tindakan umum yang harus dilakukan adalah sebagai berikut 1) Pekerja yang melihat adanya kebakaran disekitarnya harus dengan segera mengambil tindakan memadamkan kebakaran tersebut 2) Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada No. 1 tidak mungkin maka harus segera memberitahukan kepada atasannya dan diperintahkan menyingkir Tanda bahaya kebakaran harus dibunyikan Prosedur Penanganan Keadaan Darurat PT HRS 1. Menerima laporan keadaan darurat dari pihak terkait 2. Melakukan pemeriksaan kebenaran kejadian darurat 3. Menghubungi tim tanggap darurat 4. Mempersiapkan peralatan & menuju lokasi kejadian 5. Melakukan penanggulangan keadaan darurat 6. Menghubungi pihak eksternal untuk meminta bantuan bila diperlukan 7. Monitoring hasil penanggulangan keadaan darurat 8. Membuat dan mendistribusikan laporan penanggulangan keadaan darurat Prosedur Penanganan Kebakaran
SANGGAHAN (DISCLAIMER) Dokumen ini merupakan dokumen Perusahaan yang bersifat rahasia dan diperuntukkan serta dipergunakan hanya untuk kepentingan HASNUR RIUNG SINERGI. Dokumen ini tidak untuk didistribusikan ke luar HASNUR RIUNG SINERGI baik keseluruhan dokumen maupun sebagian dokumen tanpa persetujuan dari pihak HASNUR RIUNG SINERGI yang berwenang. Segala bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan dokumen ini akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. TERIMA KASIH 70
PT Hasnur Riung Sinergi Modul Diklat POP “Dasar Hukum Perlindungan Lingkungan”
PROFILE INSTRUKTUR Foto profile Nama : Profile kompetensi pengajar Ex: training
DAFTAR ISI Tujuan Peraturan Perlindungan Lingkungan Peraturan Perundang-Undangan Langkah Identifikasi Aspek dan Dampak Garis Besar Kegiatan Pertambangan Jenis Pencemaran Tambang Pengelolaan Kualitas Udara Ambien Pengelolaan Air Asam Tambang Pengelolaan Ekosistem Tambang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sanksi Pelanggaran Lingkungan Hidup
Dasar Hukum Perlindungan Lingkungan Dasar Hukum Keselamatan Pertambangan Pertemuan Keselamatan Pertambangan Terencana Tugas & Tanggung Jawab Pengawas Operasional Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Investigasi Kecelakaan Analisa Keselamatan Pekerjaan Inspeksi dan Observasi K3 1 2 3 4 5 6 7 8
Dasar Hukum Perlindungan Lingkungan Dasar Hukum Keselamatan Pertambangan Pertemuan Keselamatan Pertambangan Terencana Tugas & Tanggung Jawab Pengawas Operasional Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Investigasi Kecelakaan Analisa Keselamatan Pekerjaan Inspeksi dan Observasi K3 1 2 3 4 5 6 7 8
DASAR HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PT. HASNUR RIUNG SINERGI | POP | RANTAU | SEPTEMBER 2022
NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI SK 1 PMB.PO02.001.01 Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan terkait Keselamatan Pertambangan POP 2 PMB.PO02.002.01 Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab Keselamatan Pertambangan pada area yang menjadi Tanggung Jawabnya POP 3 PMB.PO02.003.01 Melaksanakan pertemuan Keselamatan Pertambangan Terencana POP 4 PMB.PO02.004.01 Melaksanakan Investigasi Kecelakaan POP 5 PMB.PO02.005.01 Melaksanakan Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko POP 6 PMB.PO02.006.01 Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan terkait Perlindungan Lingkungan POP 7 PMB.PO02.007.01 Melaksanakan Inspeksi POP 8 PMB.PO02.008.01 Melaksanakan Analisis Keselamatan Kerja POP SKKK – Unit Kompetensi POP Peraturan & Perundangan MINERBA
NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI SK 6 PMB.PO02.006.01 Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan terkait Perlindungan Lingkungan POP SKKK – Unit Kompetensi POP 1. Melaksanakan peraturan perlingungan lingkungan pertambangan 2. Mengidentifikasi potensi dampak terhadap lingkungan hidup 3. Melakukan pengelolaan limbah KU : PMB.PO02.006.01 ELEMEN KOMPETENSI : Peraturan & Perundangan MINERBA
1. UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2. UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 3. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanana Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Beracun dan Berbahaya 5. PP No. 8 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan MINERBA 6. PP No. 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan MINERBA 7. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik 9. Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 Tentang pedoman pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik Peraturan terkait perlindungan lingkungan
Pasal 95 Pemegang IUP dan IUPK WAJIB Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik Tentang Pertambangan MINERBA Pasal 96 Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK WAJIB melaksanakan: a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; b. Keselamatan operasi pertambangan; c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk Reklamasi dan pascatambang; d. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; e. Pengelolaan Sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair/gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan Pasal 97 Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah . Pasal 98 Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketenturan peraturan perudang-undangan Pasal 99 Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi Pasal 100 Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan UU No. 4 Tahun 2009
11 UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
12 Pasal dalam UU No 3 Tahun 2020 yang mewajibkan pertambangan untuk mengelola lingkungan hidupnya Pasal 39 IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 paling sedikit memuat : K. Melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang Pasal 6 Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Berwenang : q. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pasca Tambang Pasal 99-100. IUP dan IUPK wajib memiliki rencana reklamasi, menjalankan, menyediakan dana reklamasi dan pascatambang Pasal 96.. Pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang 1 2 3 4
Pasal 4 Pasal 22 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL Pasal 34 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria WAJIB AMDAL wajib memiliki UKL – UPL Pasal 53 Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup WAJIB melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum UU No. 32 Tahun 2009
•AMDAL ( Analisis mengenai dampak lingkungan ) •merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. •UKL–UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan ) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. •SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
Tentang Reklamasi dan Pascatambang 1. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi; 2. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang; 3. Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi; 4. Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan system dan metode: a. Penambang terbuka; dan b. Penambang bawah tanah PP No. 78 Tahun 2010
1. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup; dan 2. Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan Pelaksanaan kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan MINERBA Pemegang IUP/IUPK wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan meliputi : Pasal : 20 1. Menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan Pascatambang sesuai dengan penetapan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya 2. Menyampaikan rencana Reklamasi tahap Operasi produksi secara periodic 3. Melaksanakan Reklamasi tahap Operasi produksi dan Pascatambang 4. Melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi dan Pascatambang Pasal : 22 Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018
A PICTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik KEPMEN ESDM N 1827 K/30/MEM/2018
Pedoman Pelaksanaan kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan MINERBA Pengelolaan Lingkungan Hidup: 1. Pembukaan lahan disertai dengan penyiapan sarana pengelolaan lingkungan dalam rangka pengendalian erosi dan sedimentasi 2. Menyiapkan sarana pengelolaan lingkungan dalam rangka pengendalian erosi dan sedimentasi 3. Menyediakan Fasilitas pengelolaan lingkungan: drainase, kolam pengendapan, oil trap,instalasi penolah limbah, tempat sampah organic/anorganik, penampungan limbah B3 4. Lantai bengkel kedap fluida untuk mencegah pencemaran hidrokarbon atau bahan kimia lainnya; dilengkapi dengan kolam perangkap hidrokarbon, atap dilengkapi dengan talang air agar air hujan langsung ke drainase, dibangun fasilitas pencucian kendaraan yang dilengkapi dengan kolam pengendap dan kolam perangkap limbah cair terkontaminasi hidrokarbon; 5. Stasiun pengisian bahan bakar cair dilengkapi dengan atap, lantai yang kedap fluida, tanggul pengaman, drainase, dan fasilitas perangkap hidrokarbon, peralatan mencegah tumpahan dan/atau ceceran bahan Bakar 6. Pengupasan dan pengelolaan lapisan tanah zona pengakaran (kecukupan volume tanah untuk kegiatan reklamasi Keputusan Menteri ESDM NOMOR: 1827 K/30/MEM/2018
A PICTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS 1. Mengatur semua kegiatan yang ada agar tidak mengganggu atau menimbulkan kerusakan bagi lingkungan yang berada di Pelaksanaan Peraturan Terkait Perlindungan Lingkungan Pertambangan sekitar lokasi kegiatan. 2. Pelaku kegiatan pertambangan untuk melakukan kajian dan penelitian terhadap potensi timbulnya dampak bagi lingkungan di sekitarnya. 3. Pelaku kegiatan pertambangan untuk melakukan iinventarisasi kajian dan penelitian potensi dampak sebagai dasar menyusun rencana pengelolaan lingkungan. 4. Pelaku kegiatan pertambangan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan Tujuan Peraturan Perundangan Perlindungan lingkungan antara lain :
A PICTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS 1. keberadaan cadangan bahan galin tambang pada tempat tertentu saja 2. umur kegiatan dibatasi oleh jumlah cadangan ekonomis 3. kecenderungan merubah bentang alam/topografi areal kegiatan 4. kecenderungan memerlukan lahan yang relatif luas. PERBEDAAN PERTAMBANGAN DENGAN INDUSTRI LAIN
22 GARIS BESAR KEGIATAN PERTAMBANGAN 03 TAHAP PASCA OPERASI ● reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang ● pemutusan hubungan kerja 02 TAHAP OPERASI ● pengupasan tanah pucuk ● pengupasan dan penimbunan tanah penutup ● penambangan ● pengangkutan dan ● penimbunan ● pengolahan ● reklamasi lahan bekas tambang ● pengoperasian sarana penunjang 01 TAHAP PERSIAPAN ● pembebasan lahan ● mobilisasi peralatan ● pembangunan jalan tambang ● pembangunan sarana penunjang ● pembersihan lahan
A PICTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN : MENGGUNAKAN PROSEDUR IDENTIFIKASI POTENSI DAN RISIKO LANGKAH IDENTIFIKASI HRS-FRM-IMS-001_Identifikasi dan Penilaian Risiko HRS-STD-IMS-001 Standar matriks Risiko dan Peluang
Urutan Langkah pekerjaan Minmal 7, maksimal 15 R : Rutin NR : Non Rutin N : Normal AN : Abnormal E : Emergency Pilih satu diantara 3 jenis bahaya yaitu K3, lingkungan atau mutu
Kegiatan/aktivitas proses yang berhubungan dengan isu Internal atau isu exsternal (prilaku,proses dll) Berhubungan dengan pihak terkait (Management dan custumer untuk internal) + (Management, Government dan Customer untuk External) Berhubungan dengan persyaratan perundang-undangan /peraturan – pertauran yang terkait
Lakukan penilaian risiko berdasarkan matriks penilaian risiko, kemudian tentukan tingkat risikonya Peluang K3 ditujukan untuk : 1.Mengatasi identifikasi bahaya 2.Cara penggunaan metode komunikasi 3.Analisis mitigasi bahaya yang diketahui
• lingkungan fisik • lingkungan kimia • lingkungan biologi; • Komponen lingkungan sosial-ekonomi-budaya 27 POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN PENCEMARAN TAMBANG
28 POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN PENCEMARAN TAMBANG 02 LINGKUNGAN KIMIA ● perubahan kualitas kimia air, tanah dan udara 01 LINGKUNGAN FISIK ● gangguan terhadap stabilitas lereng maupun timbunan ● penurunan kualitas udara (debu, gas, getaran dan kebisingan) ● penurunan kualitas air permukaan dan air tanah ● erosi pada lahan terbuka ● perubahan peruntukan lahan ● perubahan iklim mikro ● perubahan bentang alam/topografi 03 LINGKUNGAN BIOLOGI ● gangguan terhadap habitat biota darat dan perairan ● penurunan jumlah dan jenis flora dan fauna
29 POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN PENCEMARAN TAMBANG 04 LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI BUDAYA ● timbulnya keresahan sosial pada saat pembebasan lahan ● timbulnya keresahan sosial karena tenaga kerja lokal tidak tertampung serta PHK pada saat pascatambang ● ketergantungan perekonomian setempat terhadapkegiatan pertambangan.
1. Terjadinya perubahan bentang alam (tamka); 2. Erosi dan sedimentasi; 3. Terjadinya Air Asam Tambang; 4. Penurunan kualitas udara; 5. Getaran dipermukaan dan air blast; 6. Penurunan kualitas air permukaan dan air bawah tanah; 7. Perubahan fungsi lahan/tata guna lahan; 8. Penurunan Produktifitas lahan; 9. Perubahan pada aspek sosekbud. Jenis Pencemaran Kegiatan Tambang Batu-bara