PERMASALAHAN, MODAL DASAR, DAN SOLUSI PENDIDIKAN ANAK, PENDIDIKAN KELUARGA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN

dengan tenang dan menjauhkan kegiatan yang kurang

mendukungnya.

Dengan demikian, pola yang dikembangkan

sebenarnya tidaklah kaku, melainkan harus fleksibel.

Intinya adalah bagaimana menciptakan suasana efektif

belajar dalam jangka waktu 2 jam dalam sehari. Dalam

konteks keluarga, waktu jam belajar masyarakat bahkan

tidak harus jam malam seperti ditentukan dalam SK

Gubenur No. 93 tahun 1999. Semua dapat diatur sesuai

dengan pertimbangan waktu yang tepat dan disepakati

anggota keluarga.

Jam belajar masyarakat suatu kebijakan yang

diambil Pemerintah DIY untuk meningkatkan kualitas

pendidikan di DIY. Kebijakan tersebut bertujuan untuk

menekan agar para warga masyarakat di suatu daerah

mendukung selalu anak-anaknya agar selalu belajar 2

jam sehari. Selain itu menciptakan kondisi lingkungan

yang nyaman aman dan tentram serta kondusif untuk

belajar anak. Kehadiran jam belajar masyarakat sangat

bagus untuk diterapkan di setiap masyarakat di suatu

daerah, karena kebijakan ini dapat mengurangi perilaku-

perilaku anak yang negatif seperti hedonisme dan lain

sebagainya.

Jam belajar masyarakat sendiri masih kurang

dalam pelaksanaannya, karena masih terlihat beberapa

wilayah yang hanya berpartisipasi dalam

mendeklarasikan sebagai desa yang sudah melaksanakan

kebijakan jam belajar masyarakat dengan menempelkan

plang dan stiker jam belajar masyarakat saja, tetapi

pelaksanaannya secara riil belum ada. Itu lah yang

menyebabkan jam belajar masyarakat pada saat ini

mulai menurun dan bahkan mulai ditinggalkan begitu

saja. Harus adanya evaluasi dan monitoring mengenai

kebijakan jam belajar masyarakat ini oleh pemerintah

yang seharusnya melakukan evaluasi dan monitoring

tersebut.

49

2. Identifikasi Masalah
a. Bagainama peran keluarga dan masyarakat terkait
komitmen dalam membudayakan jam belajar
masyarakat?
b. Bagaimanakah evaluasi dan monitoring jam belajar
masyarakat oleh pihak terkait ?

3. Tujuan Makalah
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka

tujuan dari makalah ini adalah mendeskripsikan :
a. Mendiskripsikan Implementasi kebijakan jam belajar

masyarakat
b. Mendiskripsikan Faktor penghambat dan faktor

pendukung dalam implementasi kebijakan jam belajar
masyarakat

B. Pembahasan
1. Kebijakan Pendidikan
Kebijakan pendidikan merupakan kunci
keunggulan bahkan dapat dijadikan sebagai sebuah
eksistensi dalam persaingan global, dengan hal tersebut
kebijakan pendidikan perlu dijadikan sebagai prioritas
utama dalam era globalisasi karena globalisasi membawa
nilai demokrasi, sedangkan demokrasi yang
memberikan hasil adalah demokrasi yang di dukung oleh
pendidikan (Riant Nugroho, 2008:36).
Kebijakan pendidikan menurut Arif Rohman
(2001:61) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan
merupakan kebijakan negara atau kebijakan publik yang
mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan
sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan
perilaku dalam pendidikan. Riant Nugroho
menambahkan kebijakan pendidikan adalah kebijakan
untuk mencapai tujuan dalam pembangunan negara
atau bangsa didalam bidang pendidikan yang
merupakan satu bagian dari tujuan pembangunan negara-
bangsa secara keseluruhan (2008:37).

50

Kebijakan Pendidikan merupakan keseluruhan

proses dan hasil perumusan langkah–langkah strategis

pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan,

dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan

pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun

waktu tertentu (H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2008:

140).

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (Solichin

Abdul Wahab, 2005:2) Kebijakan diartikan sebagai

pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat

sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus,

luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terpencil,

bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat.

Menurut Mark Olsen, Jhon Codd, dan Anne-Marie

O‘Niel (Riant Nugroho, 2008: 36) Kebijakan Pendidikan

merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi,

bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga

kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas

utama dalam era globalisasi.

Istilah kebijakan pendidikan banyak

dikonotasikan dengan sitilah perencanaan pendidikan

(educational planning), rencana induk tentang pendidikan

(master plan of education), pengaturan pendidikan

(educational regulation), kebijakan tentang pendidikan

(policy of education), serta istilah lain yang mirip dengan

istilah tersebut (Arif Rohman, 2001:60).

Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan

pendidikan (H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 141-

155)yaitu :

a. Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi

misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu.

b. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan

segabai ilmu praktis yaitu kesatuan antara teori dan

praktik pendidikan. Oleh sebab itu kebijakan

pendidikan meliputi proses analisis kebijakan,

perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi.

51

c. Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas

dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang

memiliki pendidikan itu. Bagi perkembangan

individu, validitas kebijakan pendidikan tampak

dalam sumbanganya bagi proses kemerdekaan

individu dalam pengembangan pribadinya.

d. Pendidikan merupakan milik masyarakat, apabila

pendidikan merupakan milik masyarakat maka suara

masyarakat dapat masuk dalam perumusan kebijakan,

pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan.

e. Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan

pengembangan, suatu kebijakan pendidikan bukanlah

suatu yang abstrak tetapi yang dapat

diimplementasikan.

f. Kebijakan pendidikan dalam masyarakat modern

merupakan bagian dari kebijakan publik, yang milik

masyarakat dan milik seluruh warga negara.

g. Kebijakan pendidikan harus berfokus pada tujuan

yaitu kepada kebutuhan peserta didik.

h. Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya

masyarakat demokratis.

i. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan

penjabaran misi pendidikan dalam

pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

j. Kebijakan pendidikan harus efisiensi.

k. Kebijakan pendidikan bukan untuk kekuasaan semata,

namun untuk kepentingan kebutuhan peserta didik.

l. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan

instuisi atau kebijaksanaan yang irasional

m. Kejelasan tujuan kebijakan pendidikan akan

melahirkan kebijakan yang tepat dan tujuan yang jelas.

n. Kebijakan pendidikan diarahkan bagi pemenuhan

kebutuhan peserta didik bukan kepada birokrat.

52

Berdasarkan beberapa konsep, definisi, dan
pengertian kebijakan pendidikan di atas, dapat
disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan
suatu keputusan yang diambil dan dibuat oleh
pemerintah sebagai strategi dalam penyelenggaraan
pendidikan dan sebagai reaksi untuk menangani atau
menyelesaikan permasalahan pendidikan guna
mencapai tujuan dan peningkatan mutu pendidikan.

2. Implementasi Kebijakan Pendidikan
Implementasi merupakan suatu tindakan yang

dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk
mencapai suatu tujuan tertentu. Implementasi juga
merupakan penyedia sarana yang menimbulkan
dampak dan akibat dalam undang-undang, keputusan
pemerintah, keputusan dan peradilan kebijakan yang
dibuat oleh lembaga– lembaga pemerintah di suatu
daerah. Implementasi kebijakan dapat dijadikan sebagai
proses penerapan kebijakan yang sudah ada.

Menurut kamus webster, implementasi diartikan
sebagai to provide the means for carrying out (menyediakan
sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical
effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap
sesuatu). Sehingga pengertian diatas mengandung arti
bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai
proses menjalankan keputusan kebijakan (Arif Rohman,
2001 : 83).

Menurut Charles O. Jones (Arif Rohman, 2012 :
106) implementasi adalah suatu aktifitas yang
dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program.
Adapun tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan
program tersebut adalah :
a. Pengorganisasian, pembentukan atau penataan

kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk
menjalankan program agar bisa berjalan.
b. Interpretasi, yaitu aktivitas menafsirkan agar

53

program menjadi rencana dana pengarahan yang
tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
c. Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin
bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang
disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan
program.

Jadi implementasi adalah sebuah aktivitas untuk

menjalankan atau mengoperasikan suatu program atau

kebijakan. Kebijakan dibuat dengan maksud untuk

mengatur berbagai macam aspek. Pendidikan

merupakan salah satu aspek yang harus diatur dengan

kebijakan karena pendidikan merupakan posisi sentral

dalam pembangunan suatu negara (Umar Tirtarahardja

dkk, 2005: 300).

Menurut para ahli, proses implementasi suatu

kebijakan pendidikan berlangsung lebih rumit dan

kompleks dibandingkan dengan proses perumusannya.

Proses implementasi kebijakan pendidikan melibatkan

perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif/

organisasi dalam rangka mencapai suksenya

implementasi kebijakan pendidikan tersebut. Meskipun

antara perumusan dan implementasi kebijakan

pendidikan, merupakan dua rangkaian proses yang

saling berkesinambungan (Arif Rohman, 2001 : 83).

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan

Van Horn (Arif Rohman, 2001 : 83) dimaksudkan sebagai

keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-

individu atau pejabat-pejabat atau kelompok kelompok

pemerintah swasta yang diarahkan kepada pencapaian

tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Berikut ini merupakan beberapa konsep, definisi dan

pengertian implementasi kebijakan pendidikan menurut

pendapat para ahli:

a. Brian W.Hogwood dan Lewis A.Gunn menyebutkan

teori yang menggunakan pendekatan the top – down

54

approach . untuk dapat mengimplementasikan suatu
kebijakan secara sempurna (perfect implementation ),
maka dibutuhkan banyak syarat. Syarat–syarat
tersebut adalah :
1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau

instuisi atau instansi pelaksana tidak akan
menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
2) Untuk pelaksana suatu program, harus tersedia
waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus
benar-benar ada atau tersedia.
4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari
oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
5) Hubungan kausalitas tersebut hendaknya bersifat
langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubungnya.
6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7) Adanya pemahaman yang mendalam dan
kesepakatan terhadap tujuan
8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam
urutan yang tepat.
9) Adanya komunikasi dan koordinasi yang
sempurna.
10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang dan
kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan
kepatuhan yangsempurna.

b. Van Meter dan Van Horn mengawali gagasan
teorinya dengan mengajukan pertanyaan mengapa
ada implemantasi yang berhasil dan mengapa ada
implementasi yang gagal. Pertanyaan itu kemudian
dijawabnya sendiri dengan menyampaikan enam
variable yakni dua variable utama dan empat variable
tambahan yang membentuk kaitan antara kebijakan
dan kinerja kebijakan. Keenam variable tersebut
meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumberdaya,

55

komunikasi, interorganisasi dan aktivitas

pengukuhan, karakteristik agen pelaksana, kondisi

sosial, ekonomi, dan politik, serta karakter pelaksana.

Teori yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van

Horn ini adalah teori yang berangkat dari

argumentasi bahwa perbedaan-perbedaan dalam

proses implementasi akan sangat dipengaruhi oleh

sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Sebab setiap

kebijakan memiliki karakteristik sifat yang berlainan.

Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan

yang mencoba untuk menghubungkan antara isu

kebijakan dengan implementasi serta suatu model

konseptual yang mempertautkan kebijakan dengan

prestasi kerja.

Jadi dapat disimpulkan implementasi dalam

kebijakan pendidikan memiliki syarat serta ketentuan

agar suatu kebijakan dapat diterakan secara

sempurna. Setiap implementasi kebijakan memiliki

perbedaan dalam prosesnya karena dalam proses

implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan

yang didalamnya memiliki karakteristik yang

berlainan dengan setiap kebijakan lainnya.

3. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan
Ada empat pendekatan dalam proses

implementasi kebijakan umumnya dan kebijakan
pendidikan sebagaimana telah diungkapkan oleh
Solichin (Arif Rohman, 2012 : 110), yaitu :
a. Pendekatan Struktural (Structural Approach )

Pendekatan ini merupakan salah satu
pendekatan yang bersifat top-down yang dikenal
dalam teori-teori organisasi modern. Pendekatan ini
memandang bahwa kebijakan pendidikan harus
dirancang, diimplementasikan, dikendalikan dan
dievaluasi secara struktural. Pendekatan ini
menekankan pentingnya komando dan pengawasan

56

menurut tahapan atau tingkatan dalam struktur
masing-masing organisasi. Bahwa struktur yang
bersifat hirarkis- organis sepertinya amat relevan
untuk situasi–situasi implementasi dimana kita
memerlukan suatu organisasi pelaksana yang
bertingkat yang mampu melaksanakan suatu
kebijakan yang selalu berubah bila dibandingkan
dengan suatu tim kepanitiaan untuk program
kebijakan yang sekali selesai atau yang bersifat
adhokrasi yang menangani proyek-proyek.

Namun titik lemah dari pendekatan struktural
ini adalah, proses pelaksanaan implementasi
kebijakan pendidikan menjadi kaku, terlalu
birokratis, dan kurang efisien. Bila dibandingkan
dengan organisasi pelaksana yang bersifat adhokrasi.
Pelaksanaan kebijakan pendidikan seperti Instruksi
Presiden tentang pembangunan gedung-gedung
sekolah dasar di Indonesia dalam prakteknya berjalan
lamban dan banyak terjadi kebocoran di setiap lapisan
birokrasinya.
b. Pendekatan Prosedural dan Manajerial (Procedural and
Managerial Approach)

Pendekatan prosedural dan manajerial ini tidak
mementingkan penataan struktur-struktur birokrasi
pelaksana yang cocok bagi implementasi program,
melainkan dengan upaya menggembangkan proses
prosedur-prosedur yang relevan termasuk prosedur
manajerial, beserta teknik-teknik manajemen yang
tepat. Ada tiga prosedur langkah-langkah yang tepat
didalam proses implementasi kebijakan meliputi:
1) Membuat desain program beserta perincian tugas

dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan
ukuran prestasi kerja, biaya, dan waktu.
2) Melaksanakan program kebijakan dengan cara
mendayagunakan struktur-struktur dan personalia,
dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur dan

57

metode-metode yang tepat.
3) Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan

sarana- sarana pengawasan yang tepat guna
menjamin bahwa tindakan- tindakan yang tepat
dan benar dapat segera dilaksanakan.

c. Pendekatan Perilaku (Behavioural Approach)
Pendekatan perilaku meletakkan dasar semua

orientasi dari kegiatan implementasi kebijakan pada
perilaku manusia sebagai pelaksana, bukan pada
organisasinya sebagaimana pendekatan struktural
atau pada teknik manajemennya sebagaimana
pendekatan prosedural dan manajerial di atas.
Pendekatan perilaku ini berasumsi bahwa upaya
implementasi kebijakan yang baik adalah bila
perilaku manusia beserta segala sikapnya juga harus
dipertimbangkan dan dipengaruhi agar proses
implimentasi kebijakan tersebut dapat berlangsung
baik.
d. Pendekatan Politik (Political Approach)

Pendekatan ini lebih melihat pada faktor-faktor
politik atau kekuasaan yang dapat melancarkan atau
menghambat proses implementasi kebijakan. Dalam
suatu organisasi selalu ada perbedaan dan persaingan
antar individu atau kelompok dalam memperebutkan
pengaruh. Oleh karena itu ada kelompok- kelompok
pengikut dan kelompok penentang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan
dalam implementasi kebijakan pendidikan terdapat
empat pendekatan yang meliputi pendekatan
struktural, pendekatan prosedural dan manajerial,
pendekatan perilaku, dan pendekatan politik.

Jadi kebijakan jam belajar masyarakat termasuk
kedalam pendekatan prosedural. Karena, kebijakan
jam belajar masyarakat merupakan kebijakan yang
fleksibel dalam pelaksanaannya. Sehingga tidak

58

terlalu birokratis dan kaku meskipun kebijakan ini
bersifat top-down.

4. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan
Proses implementasi kebijakan merupakan proses

penting karena akhir (Final) dari semua kebijakan yang

telah dibuat selalu dalam tahap implementasi. Dengan

kata lain akan akan sangat percuma apabila suatu

kebijakan telah dirumuskan dengan sangat baik akan

tetapi tidak ada proses kelanjutan yakni proses

implementasi atas kebijakan yang telah dirumuskan.

Menurut Arif Rohman (2012) dalam bukunya yang

berjudul Kebijakan Pendidikan ada tiga faktor yang

dapat menjadi sumber kegagalan dan keberhasilan

dalam sebuah proses implementasi yaitu :

a. Faktor pertama berkaitan dengan diktum atau

rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para

pengambil keputusan (decision maker). Yaitu

menyangkut apakah rumusan kalimatnya jelas atau

tidak, tujuannya tepat atau tidak, sasaranya tepat

atau tidak, mudah diapahami atau tidak, mudah

diinterpretasi atau tidak, terlalu sulit dilaksanakan

atau tidak, dan sabagainya.

b. Faktor kedua adalah pada personil pelaksananya,

yakni menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman,

motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan

diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerja

sama dari para pelaku pelaksana kebijakan tersebut.

Termasuk dalam faktor personil pelaksana adalah

latar belakang budaya, bahasa serta ideologi

kepartaian dari masing– masing personil pelaksana.

c. Faktor ketiga adalah faktor organisasi pelaksana,

yakni menyagkut jaringan sistem, hirarki

kewenangan masing-masing peran, model distribusi

pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin

organisasinya, aturan main organisasi, target masing-

59

masing tahap yang ditetapkan, model monitoring
yang biasa diapakai, serta evaluasi yang dipilih.

5. Jam Belajar Masyarakat
Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama

baik antara pemerintah dan masyarakat. Karena
kepedulian masyarakat terhadap pendidikan khususnya
keluarga sangat erat kaitannya dalam menentukan
keberhasilan pendidikan selain itu untuk mencapai
tujuan tersebut perlu penanaman kedisiplinan dalam
belajar kepada anak-anak (Wasis Siswanto B.A, 2012).

Jam belajar masyarakat (JBM) adalah suatu upaya
untuk menumbuh kembangkan budaya belajar dengan
menciptakan suatu kondisi lingkungan yang ideal yang
dapat mendorong proses belajar mengajar anak atau
warga belajar, dan dapat berlangsung dalam suasana
aman, nyaman, tertib dan menyenangkan.

Menurut Krt Wahyuntana (2012) jam belajar
masyarakat adalah kearifan lokal, dimana Yogyakarta
adalah kota yang pertama kali mencetuskan program ini,
dengan semboyan yang telah ada yaitu sawiji
(menyatukan tujuan), greget (semangat menuju tujuan),
sengguh ( percaya diri mencapai tujuan) dan ora mingkuh
(maju terus pantang mundur)sebagai watak dasar atau
karakter masyarakat Yogyakarta. Oleh sebab itu jam
belajar masyarakat seharusnya mendapatkan apresiasi
sebagai kebangkitan meningkatkan kualitas belajar dan
pembelajaran di Yogyakarta dengan melibatkan seluruh
komponen sosial yang ada.

Sedangkan menurut Wasis Siswanto B.A ( 2012 )
ibarat “nututi layangan pedhot” (bagai mengejar layang-
layang putus) memberlakukan kembali jam belajar
masyarakat adalah titik awal bagi masyarakat
Yogyakarta dan seluruh stakeholder untuk membangkitkan
kembali reformasi yang baik sesuai dengan cita-cita dan
tujuan bangsa sesungguhnya. Pendapat lain

60

dikemukakan oleh Gatot Warsono (2012) jam belajar

masyarakat adalah Upaya untuk

menumbuhkembangkan budaya belajar dengan

menciptakan suatu kondisi lingkungan yang ideal yang

dapat mendorong proses belajar mengajar anak/warga

belajar dan dapat berlangsung dalam suasana aman

nyaman tertib dan menyenangkan.

Berikut ini merupakan tujuan dari pelaksanaan

jam belajar masyarakat yang tercantum dalam Perda

No.5 tahun 2011 dikutip dalam Gatot Warsono (2012)

yakni menciptakan peserta didik atau masyarakat

memikili nilai-nilai luhur antara lain: (1) kejujuran, (2)

rendah hati, (3) tertib, (4) disiplin, (5) kesusilaan, (6)

kesopanan, (7) kerjasama, (8) toleransi, (9) kesopanan,

(10) tanggung jawab, (11) kerja keras.

6. Landasan Hukum Jam Belajar Masyarakat
Jam belajar masyarakat bukan program atau

kebijakan yang lahir begitu saja, jam belajar masyarakat
lahir melalui studi kasus, melalui kajian-kajian dan
pengamatan. Pemerintah melalui Dinas Dikpora dengan
segala jajarannya melakukan pengamatan dan
koordinasi kepada semua pihak terkait, melalui diskusi,
rapat-rapat dan melakukan pengamatan (Wasis
Siswanto, 2012). Berikut ini merupakan dasar hukum
yang mendasari terlahirnya jam belajar masyarakat:
a. UU No.3 tahun 1950, tentang Pemerintah DIY

Peraturan Pemerintah
b. No.31 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan

ditambah terakhir UU No.26 tahun 1959
c. UU No.2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan

nasional
d. UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintah di daerah
e. Peraturan pemerintah No.73 tahun 1991 tentang

Pendidikan Luar Sekolah
f. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang peran

61

serta masyarakat dalam pendidikan nasional
g. Peraturan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku

Buwono X mengeluarkan surat keputusan No.93
tahun 1999, tanggal 19 juli 1999 tentang jam belajar
masyarakat.

7. Komponen pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat
Untuk melaksanakan Jam Belajar Masyarakat yang

sudah telah dirumuskan menurut SK Gubernur No.93
tahun 1999, menurut Gatot Warsono (2012) komponen
pelaksanaan jam belajar masyarakat adalah:
a. Keluarga
b. Sekolah
c. Masyarakat
d. Pemerintah

8. Indikator keberhasilan jam belajar masyarakat jam
Berikut ini adalah indikator keberhasilan

belajar masyarakat menurut Suci Rohmadi (2012):

a. Keamanan, ketertiban dan kenyamanan, indikatornya
adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
menggunakan waktu untuku kegiatan belajar secara
efektif, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
mematuhi dan melaksanakan kesepakatan warga
tentang jam belajar masyarakat, adanya kenyamanan
warga dalam kegiatan belajar.

b. Kepedulian orang tua terhadap kebutuhan belajar
anak, yaitu belajar, tidak memberikan pekerjaan
selama belajar, menunggu anak selama belajar,
tersedianya sarana dan pra sarana belajar.

c. Kedisiplinan belajar, indikatornya adalah
meningkatkan kegiatan belajar anak setiap hari, telah
dipatuhi jam belajar masyarakat untuk kegiatan
belajar tiap hari, penggunaan waktu telah diatur

secara efektif dan efisien.

d. Prestasi belajar, indikatornya adalah meningkatnya
prestasi belajar sekolah anak-anak secar umum baik

62

nilai ulangan harian, semester maupun ujian akhir.
Meningkatnya pengetahuan warga masyarakat di
segala bidang ilmu.

9. Kerangka Berpikir Implementasi Jam Belajar
Masyarakat
Budaya belajar masyarakat harus dikembangkan,
dengan menciptakan suatu kondisi lingkungan yang ideal
dapat mendorong proses belajar mengajar anak atau
warga berlangsung dalam kondisi aman, nyaman, tertib
dan kondusif. Kondisi lingkungan sekitar adalah salah
satu faktor terciptanya iklim belajar yang baik, iklim
belajar yang baik akan meningkatkan prestasi belajar
anak atau masyarakat sekitar. Jam belajar masyarakat
bertujuan untuk membudayakan waktu belajar di suatu
daerah agar terciptanya kondisi atau suasana lingkungan
sekitar menjadi aman, nyaman, tentram dan kondusif
untuk melaksanakana kegiatan belajar mengajar.
Jam belajar masyarakat adalah program bagus
yang harus kita dukung dan laksanakan agar proses
pembelajaran di luar sekolah dapat berjalan lancar dan
efektif supaya peningkatan kualitas pendidikan di
Indonesia lebih baik lagi. Masyarakat dan elemen-elemen
penting yang bersangkutan seharusnya saling bahu-
membahu agar program ini bisa berjalan sesuai dengan
tujuan dan indikator yang telah ada.
Pentingnya makalah ini untuk mengkaji lebih
mendalam tentang implementasi kebijakan penyeleng-
garaan program jam belajar masyarakat. Aspek yang dikaji
meliputi, aspek implementasi seperti: pengorganisasian,
kesiapan dan pelaksanaan, faktor pendukung dan
penghambat, serta upaya solusi yang dilakukan
pemerintah untuk mengatasi faktor penghambat.

63

Gambar 1. Kerangka Berpikir

10. Implementasi Kebijakan jam belajar masyarakat

Pendidikan memiliki posisi sentral dalam

pembangunan suatu negara, pendidikan memiliki fungsi

untuk menyiapkan sumber daya manusia agar mampu

melakukan pembangunan sesuai dengan tuntutan zaman

yang kian berkembang. Seperti yang dikemukakan oleh

Umar Titarahardja dan S. L. La Sulo (2005: 225) setiap

perkembangan zaman memunculkan tantangan-

tantangan baru yang tidak dapat terduga, untuk itu

pendidikan selalu dipertemukan dengan masalah-

masalah baru dalam menjawab tuntutan dunia yang

terus berkembang.

Implementasi jam belajar masyarakat dapat menjadi

salah satu cara untuk mengatasi masalah dalam dunia

pendidikan. Tidak dapat dipungkiri perkembangan

teknologi informasi dapat membawa dampak positif

maupun negatif dalam dunia pendidikan, berbagai

64

macam hiburan dalam media elektronik dapat dengan
mudah dinikmati sehari penuh tanpa mengenal waktu
dalam penayangannya.

Pendidikan memiliki tiga lingkungan utama
pendidikan yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat
(Umar Tirtarahadja, 2005 :163). Seperti yang telah
diketahui lingkungan pendidikan pertama dan paling
utama adalah keluarga. Keluarga memiliki peranan yang
amat penting dalam perkembangan anak, namun seiring
dengan bertambahnya usia peranan lingkungan
masyarakat memiliki pengaruh kuat meskipun
lingkungan keluarga masih tetap berlanjut. Dengan
kebijakan jam belajar masyarakat pendidikan tidak hanya
menjadi tanggung jawab keluarga akan tetapi masyarakat
memiliki peranan dalam menciptakan suasana
lingkungan yang kondusif agar dapat membangun iklim
belajar yang tenang dan nyaman meskipun hanya dalam
waktu 2 jam.

C. Kesimpulan Dan Saran
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat
disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan jam belajar
masyarakat dapat berjalan dengan baik maka perlu
dukungan dan sosialaisasi yang tepat, sehingga
komitmen besar dari masyarakat.

2. Saran
a. Seluruh pemangku kepentinggan harus seirama
dalam melaksnakan kebijakan salah satunya adalah
melaksanakan gerakan budaya mematikan semua
media elektronik yang tidak mendukung kegiatan
belajar mengajar, handphone, gadget, televisi dan lain-
lain selama jam belajar masyarakat berlangsung.
b. Orang tua harus memberikan pengawasan terhadap
anak –anaknya di dalam proses pembelajaran.

65

DAFTAR PUSTAKA

Arif Rohman. (2009). Politik Ideologi Pendidikan. Yogyakarta:
Laksbang Mediatama.

Dwi Siswoyo, dkk. (2008). Ilmu Pendidikan.Yogyakarta.UNY
Press.

Gatot Marsono. (2012). Strategi mensukseskan JBM Menyiasati
Suksesnya JBM di Era TIK (Teknologi Informasi dan
Komunikasi). Sosialisasi JBM tahun 2012. Dinas Dikpora

H. A. R. Tilaar & Riant Nugroho. (2008). Kebijakan Pendidikan.
Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Irfan Pangesdiansyah. (2014). Efektivitas Implementasi Kebijakan
Jam Belajar Masyarakat (JBM) di Kampung Kepuh RT 50 RW
13 Klitren Gondokusuman Kota Yogyakarta. Skripsi.UNY

Kemendiknas. (2003). Undang-UndangRepublik Indonesia No. 20
Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional. Jakarta:
KEMENDIKNAS.

Krt Wahyuntana. (2012). Kelembagaan dan JBM. Sosialisasi
JBM tahun 2012. Dinas Dikpora

Nana Syaodih Sukmadinata. (2006). Metode Makalah Pendidikan.
Bandung: Remaja Rosdakarya.

Riant Nugroho. (2008). Kebijakan pendidikan yang Unggul.
Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. (2009). Metode Makalah Kuantitatif dan Kualitatif dan R
& D. Cetakan VII. Bandung: Alfabeta .

Sugiyono. (2012). Metode Makalah Pendidikan. Cetakan ke XV.
Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2013). Metode Makalah Pendidikan. Cetakan ke XVI.
Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2010). Metode Makalah Pendidikan. Bandung:
Alfabeta. Sukardi. (2005). Metode Makalah Pendidikan.
Jakarta: Bumi Aksara.

Triana Aprisia. (2014). Evaluasi Program Jam Belajar
Masyarakata di Kota Metro. Tesis Magister. Universitas
Lampung.

66

Umar Tirtahardja & S.L. La Sulo. (2005). Pengantar Pendidikan.
Jakarta: Rineka Cipta.

Wasis Siswanto. (2012). Membudayakan JBM (Revitalisasi JBM
Sarana Pembangunan). Sosialisasi JBM tahun 2012. Dinas
Dikpora.

67

BAB 4
KRISIS NILAI KARAKTER

Anesa Surya
Program S3 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Yogyakarta

[email protected]

Abstrak
Dampak negatif dari perkembangan teknologi pada abad 21 jika
tidak diimbangi oleh penanaman pendidikan karakter maka akan
menimbulkan krisis karakter. Saat ini, terdapat banyak peristiwa
yang menunjukan minimnya karakter positif yang dimiliki oleh
peserta didik. Data KPAI dan berbagai penelitian di Indonesia
menunjukkan masih banyak peristiwa bullying, ketidakdisiplinan,
kejujuran dan kurangnya toleransi. Hal tersebut dapat disebabkan
oleh beberapa faktor baik itu dalam pendidikan anak di keluarga,
sekolah dan masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan
merosotnya karakter anak bangsa tersebut diantaranya adalah
mindset yang menekankan pada pembentukan pengetahuan atau
intelektual saja, dan kurang mengedepankan pada pembentukan
karakter peserta didik. Demikian pula di kalangan keluarga dan
masyarakat, banyak orangtua yang lebih bangga jika anak-
anaknya berprestasi di bidang akademik. Oleh karena itu, salah
satu kontribusi nyata yang bisa dilakukan adalah dengan merubah
sistem pendidikan karakter bagi anak. Sebagai makhluk yang
dapat dididik, peserta didik dan lingkungan peserta didik
memiliki modal sosial yang dapat dijadikan sebagai awal untuk
menemukan alternatif solusi. Modal sosial yang dimiliki adalah
modal agama, modal etika, hubungan interaksi, keterlibatan orang
tua dan lingkungan peserta didik yang dapat memfasilitasi
pengembangan karakter positif pada peserta didik. Dengan
demikian, solusi yang dapat dikembangkan untuk mengatasi
masalah tersebut adalah adanya sinergitas dalam tri pusat
pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat dalam
mengembangkan pendidikan karakter berbasis pada pendidikan

68

yang humanitistik, pendidikan agama dan pemodelan.
Harapannya, agar peserta didik memperoleh bekal untuk hidup di
lingkungan masyarakat dengan memiliki dan menerapkan
karakter baik lokal maupun global dan dapat dipertanggung
jawabkan secara personal maupun sosial masyarakat.
Kata Kunci : krisis nilai karakter, modal sosial, sinergitas tri pusat
pendidikan, pendidikan humanistik

A. Pendahuluan
Abad ke-21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad

globalisasi. Artinya kehidupan manusia pada abad ke-21
mengalami perubahan-perubahan yang fundamental yang
berbeda dengan tata kehidupan dalam abad sebelumnya
(Wijaya, dkk, 2016). Perubahan yang terjadi pada abad ke-21
menurut Trilling and Fadel (2009) adalah: (a) dunia yang kecil,
karena dihubungkan oleh teknologi dan transportasi; (b)
pertumbuhan yang cepat untuk layanan teknologi dan media
informasi; (c) pertumbuhan ekonomi global yang
mempengaruhi perubahan pekerjaan dan pendapatan; (d)
menekankan pada pengelolaan sumberdaya: air, makanan dan
energi; (e) kerjasama dalam penanganan pengelolaan
lingkungan; (f) peningkatan keamanan. terhadap privasi,
keamanan dan teroris; dan (g) kebutuhan ekonomi untuk
berkompetisi pada persaingan global.

Dalam bidang pendidikan, abad ke-21 dikenal sebagai
era digital, di mana semua sektor, termasuk pendidikan, harus
didigitalkan, dan di mana teknologi memainkan peran
mendasar dalam pendidikan (Scott, 2015; Sumardi, 2020). Para
pelajar, di abad 21 dan di berbagai jenjang pendidikan, akan
dihadapkan pada ledakan teknologi dan informasi digital yang
berdampak pada pertumbuhan generasi milenial. Salah satu
ciri generasi milenial adalah kedekatannya dengan dunia
digital. Generasasi mllinieal tumbuh dengan fasilitas internet,
smartphone, akses informasi tanpa batas, dan media sosial
sebagai norma, dan guru selalu mengharapkan kemudahan
dalam berkomunikasi hanya dengan beberapa menit "waktu

69

pencarian" di PC dan beberapa klik mouse (Afandi, Sajidan, M.
Akhyar, N. Suryani, 2019)

Persiapan pendidikan untuk menghadapi persaingan
abad 21 adalah menyediakan proses pembelajaran yang
berbasis sumber daya alam menjadi pengetahuan dan
keterampilan teknologi. Pembelajaran abad 21 menuntut
peserta didik untuk kreatif, inovatif, berfikir kritis dan
metakognitif sehingga memiliki kemampuan berkomunikasi
dan bekerja kolaborasi (Scott, 2015; T. Wrahatnolo, and
Munoto, 2018). Harapannya, pengetahuan dan keterampilan
yang diperoleh dapat dijadikan bekal hidup di masyarakat
yang memiliki karakter baik lokal maupun global dan dapat
dipertanggung jawabkan secara personal maupun sosial
masyarakat.

Di balik dampak positif abad 21, teknologi jika tidak
diimbangi oleh penanaman pendidikan karakter maka akan
menimbulkan krisis karakter. (Prihajtmojo, dkk 2019). Semakin
maju teknologi dapat menyebabkan memudarnya nilai
karakter sehingga diperlukan fondasi pendidikan karakter.
Pemerintah akhirnya menyadari pentingnya pendidikan
karakter untuk diterapkan secara formal dalam pendidikan.
Karakter mempunyai peran yang penting dalam memberikan
ketentuan keberhasilan seseorang (R Ardiansyah, dkk, 2020: 12)
ditambah dengan era revolusi industri 4.0 yang semakin
banyak tantangan, menuntut karakter yang baik untuk
menghadapi tantangan zaman tersebut (R A Pratama).
Pengembangan nilai karakter paling mudah dilaksanakan yaitu
di saat peserta didik masih berada di sekolah dasar (SD).
Karena itu pemerintah memberikan prioritas tinggi untuk
menggalakkan pendidikan nilai karakter di SD. Tidak memiliki
arti pada tataran pendidikan selain SD tidak memperoleh
perhatian akan tetapi hanya porsinya yang tidak sama.

Pendidikan karakter diartikan sebagai pendidikan yang
mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada
diri peserta didik, sehingga mereka memiliki dan menerapkan
nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa dan

70

bermasyarakat (Putro, Waluyo, & Wardhani, 2020: 8).
Pendidikan karakter diartikan sebagai upaya preventif dalam
membangun generasi yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan
Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 3
mengenai fungsi pendidikan nasional guna membentuk watak
dan peradaban bangsa. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Indonesia merealisasikan melalui pencanangan
penerapan pendidikan karakter untuk semua jenjang
pendidikan, mulai Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang
Penguatan Pendidikan Karakter menjelaskan dalam rangka
mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-
nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif,
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan,
cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai,
gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan
bertanggung jawab.

Penerapan pendidikan karakter di sekolah dapat
dilakukan dengan mengintegrasi nilai karakter kedalam
sejumlah aspek mata pelajaran (termasuk muatan lokal),
kegiatan pembelajaran, budaya sekolah serta kegiatan
ekstrakurikuler (Sultoni 2016: 193) Implementasi model
pendidikan karakter yang selama ini diterapkan di Indonesia
berupa pengintegrasian pendidikan karakter dalam
pembiasaan, pembelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler.
Sekolah diberikan keleluasaan untuk merancang kegiatan
pembiasaan, pembelajaran, dan ekstrakurikuler dengan
pengintegrasian karakter.

Namun berdasarkan kenyataan di lapangan
menunjukkan bahwa model pendidikan karakter tersebut,
memberikan hasil yang belum siginifikan. Terdapat beberapa
peristiwa yang mengindikasikan bahwa peserta didik belum
menunjukan karakter yang positif. Anak-anak dan remaja saat
ini mewarisi masalah sosial dan ekologis, yang mereka hanya
memiliki sedikit peran dalam menciptakan ide atau gagasan
baru (Amy Cutter-Mackenzie, A., & Rousell, D., 2018). Kondisi

71

harus segera di atasi agar peserta didik dapat menghadapi
tantangan di era disrupsi dan globalisasi. Oleh karena itu
tujuan penulisan artikel ini meliputi 3 aspek yaitu 1)
mengidentifikasi masalah karakter; 2) mendeskrpsikan potensi
modal sosial. dan 3) mengidentifikasi alternatif solusi tentang
krisis pendidikan karakter.

B. Pembahasan

1. Permasalahan Krisis Karakter
Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani ―charassei‖

yang berarti mengukir hingga terbentuk pola dan menanda.
Istilah ini lebih fokus ke arah tindakan. Karakter dapat juga
disebut watak, yaitu ―paduan segala tabiat manusia yang
bersifat tetap, sehingga menjadi ciri khusus yang
membedakan orang satu dengan yang lain‖ (Sukadari,
2018). Nilai karakter adalah ukuran baik atau buruk yang
diberikan pada watak individu dalam kehidupan sehari-
hari. ―Nilai karakter merupakan jati diri yang melekat pada
individu dengan menunjukkan nilai-nilai tertentu‖ (Manan,
2018). Sama halnya dengan karakter, nilai karakter menjadi
pembeda antara satu individu dengan individu lainnya
yang tercermin dalam prilaku atau sifat serta watak atau
tabiat. Karakter seseorang akan berpengaruh pada
tindakan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Izzati,
Bachri, Sahid, & Indriani (2019) ―Character students will be
able to act and act following the rules or norms that apply in the
environment around his residence”. Karakter yang bersifat
abstrak berpengaruh pada tingkah laku seseorang di
lingkungan sekitar.

Nilai karakter terdiri atas tiga hal yaitu: pengetahuan
moral, perasaan moral dan perilaku moral. Pengetahuan
moral meliputi kesadaran moral, pengetahuan nilai moral,
penentuan presfektif, pemikiran moral, pengambilan
keputusan dan pengetahuan pribadi. Perasaan moral
meliputi hati nurani harga diri, empati, mencintai hal yang
baik, kendali diri dan kerendahan hati. Tindakan moral
meliputi kompetensi, keinginan dan kebiasaan (Lickona,

72

2012). Ketiga hal tersebut saling berhubungan satu sama lain
serta saling mempengaruhi.

Karakter perlu dikembangakan sejak dini. Di sisi lain,
keseimbangan antara sikap, pengetahuan dan keterampilan
memiliki definisi bahwa sikap merupakan aspek dominan
yang penting untuk dikuasi oleh peserta didik Sekolah
Dasar (SD). Berikut gambar keseimbangan antara aspek
sikap dan pengetahuan.

Gambar 1. Keseimbangan antara sikap,
keterampilan dan pengetahuan

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa
pada jenjang sekolah dasar, sikap merupakan aspek yang
dominan untuk diterapkan. Selain itu, sikap merupakan
faktor yang mendasar dan perlu diterapkan dalam dunia
pekerjaan seperti yang digambarkan sebagai berikut:

73

Gambar 2. Urgensi Pengembangan Karakter

Oleh karena itu sikap perlu dibentuk dan
dikembangkan sejak dini yaitu sejak usia Sekolah Dasar.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan
pendidikan karakter. Pendidikan karakter sebagai suatu
upaya dalam penanaman karakter sesuai dengan Undang-
undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pasal 3. ―Pendidikan karakter merupakan proses
pembentukkan cara berpikir dan berperilaku seorang
peserta didik serta menjadi ciri khas mereka dalam
kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan lingkungan
sekitarnya. (Sukardi, 2018). Karakter yang dimiliki peserta
didik dapat menentukan kesuksesan karir. Mahliana &
Mustikarini (2013) mengemukakan pendidikan karakter
dapat dimaknai sebagai pendidikan yang mencakup
pendidikan nilai, budi pekerti, moral dan watak yang
bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta
didik dalam memberi keputusan baik-buruk, memelihara
yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan
sehari-hari dengan sepenuh hati .

Pendidikan karekater meliputi sebuah proses yang
terus berkelanjutan, sehingga hasilnya berupa perbaikan

74

agar terwujud manusia yang berakar pada nilai-nilai
filosofis budaya bangsa dan mengamalkan karakter bangsa
secara utuh (Muazimah & Wahyuni, 2020). Pendidikan
karakter menjadi bagian penting dalam menghasilkan
individu yang memiliki kecerdasan dan karakter yang mulia
(Nuryanto, 2017). Pendidikan karakter diimpementasikan
untuk membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia
yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik.
Jeynes (2019) mengemuakakn ―Character education is related
to high graduate outcomes in all majors and is very close to
positive behavior‖. Dengan demikian pendidikan dijadikan
sebuah wadah untuk menumbuhkan karakter melalui
pendidikan karakter dengan tujuan menghasilkan luaran
yang bermoral tinggi.

Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya dalah
membentuk perilaku peserta didik yang bermoral tinggi.
Tujuan pendidikan karakter harus diterapkan sejak dini.
Lickona (1991) menyatakan bahwa terdapat enam jenis
pemahaman moral yang terpilih sebagai tujuan yang
diinginkan dalam pendidikan karakter yaitu: 1) Kesadaran
moral, 2) Mengetahui nilai-nilai moral, 3) Menentukan
sudut pandang, 4) Penalaran moral, 5) Pengambilan
keputusan ketika ditanya dilema kehidupan yang dialami
anak, 6) pengenalan diri sendiri. Mengembangkan
pengenalan diri sendiri secara moral mencakup kesadaran
akan kekuatan dan kelemahan karakter diri sendiri dan
bagaimana mengatasi kelemahannya.

Sukadari (2018) menjelaskan tujuan pendidikan
karakter sebagai berikut : Pendidikan karakter bertujuan
membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak
mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa
patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh
iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan
Pancasila. Selain itu pendidikan karakter akan
mempengaruhi prestasi akademik dan perilaku keseharian

75

yang ditunjukkan oleh peserta didik (Jeynes, W. H.,
2017).Dengan demikian pada dasarnya tujuan pendidikan
karakter dilakukan dalam rangka mencapai tujuan
pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab (DIKTI,
2010).

Implementasi model pendidikan karakter yang
selama ini diterapkan di Indonesia berupa pengintegrasian
pendidikan karakter dalam pembiasaan, pembelajaran, dan
kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah diberikan keleluasaan
untuk merancang kegiatan pembiasaan, pembelajaran, dan
ekstrakurikuler dengan pengintegrasian karakter. Namun
model pendidikan karakter tersebut, memberikan hasil
belum siginifikan. Pendidikan sekolah selama ini lebih
memprioritaskan aspek pengetahuan dan belum
mengindahkan perkembangan sikap atau afektif dan
tenggang rasa dari peserta didik (Alfajar, 2014). Penelitian
Zuchdi, dkk (2006) yang dilakukan pada semua jenjang
pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga
menunjukkan fakta bahwa: (1) konteks institusional sekolah
masih belum secara optimal mendukung pelaksanaan
pendidikan karakter; (2) strategi indoktrinasi masih
digunakan meskipun porsinya tidak terlalu besar, kadar
pemberian teladan masih perlu ditambah; fasilitasi nilai
yang sangat sesuai untuk melatih kemampuan membuat
keputusan justru tidak banyak digunakan, pengembangan
keterampilan hidup (soft skills) yang terkait dengan nilai
dan moralitas juga belum maksimal; dan (3) iklim
pendidikan karakter belum sepenuhnya kondusif.

Pengembangan pendidikan karakter di lingkungan
sekolah dan masayrakat juga menunjukkan hasil yang
belum signifikan. Di kalangan masyarakat, banyak orangtua
yang lebih bangga jika anak-anaknya berprestasi di bidang

76

akademik (Setiawati, 2018; Priyanto 2018). Orang tua
cenderung berperan hanya sebagai pendamping dalam
mendukung prestasi akademik (Makmur dan Dastina, 201).
Hal ini tentu mempengaruhi tindakan lingkungan peserta
didik dalam mengembangkan karakter.

Dampak yang ditimbukan dari kondisi tersebut
adalah krisis karakter. Data KPAI pada tahun 2018
menunjukkan terjadi 4 kejadian tawuran antar pelajar di
Tangerang. Sedangkan Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat
mencatat, kasus kejahatan jalanan dari 2018 hingga Februari
2019 berjumlah 141 dengan sebagian besar adalah tawuran.
Kepala Kepolisian Metro Jakarta Barat Komisaris Besar
Hengki Haryadi berujar, 95 di antaranya kasus itu tawuran.
Munculnya fenomena menyontek, tawuran antar pelajar,
pembunuhan, perkelahian, booling di kalangan peserta
didik semakin menjamur di lingkungan sekitar. Selain itu,
berkurangnya tingkat kesopanan dan kepatuhan peserta
didik dengan guru, peserta didik dengan orangtua juga
sangat meresahkan.

Pada jenjang sekolah dasar, sering ditemui perilaku
yang belum menunjukkan pengembangan karakter.
Penelitian Minsih dan Murfiah Dewi W (2012) menunjukakn
bahwa peserta didik di SD kurang menunjukkan sikap jujur
dan disiplin. Peserta didik cenderung kurang jujur dan
disiplin terhadap tugas yangdan hasil tugas yang diberikan
oleh sekolah. Penelitian Evi Famatur Rosydah (2014) juga
menunjukkan rendahnya karakter peserta didik yang belum
memiliki kepribadian positif dalam aspek karakter
kepedulian sosial terhadap lingkungan yang memerlukan
bantuan. Penelitian Muhamad Fauzan Muttaqin dan Tri
Joko Raharjo & Masturi (2018) menunjukkan bahwa
penerapan nilai-nilai utama Penguatan Pendidikan
Karakter di Sekolah Dasar kemandirian, gotong royong, dan
integritas belum dilaksanakan secara maksimal dan rutin
sehingga peserta didik belum mencapai karakter yang
positif.

77

Penelitian Judiani (2010) menunjukkan fakta tentang
rendahnya karakter jujur di sekolah dasar. Masih banyak
ditemui peserta didik yang mencontek ketika ujian, dan
tidak berani mengakui kesalahan. Penelitian Wuryandani,
dkk (2014) menunjukkan bahwa perilaku tidak disiplin
sering ditemui di lingkungan sekolah, termasuk sekolah
dasar. Sebagai contoh perilaku tidak disiplin tersebut antara
lain datang ke sekolah tidak tepat waktu, tidak memakai
seragam yang lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam
tata tertib sekolah, duduk atau berjalan dengan seenaknya,
menginjak tanaman yang jelas-jelas sudah dipasang tulisan
―dilarang menginjak tanaman‖, membuang sampah
sembarangan, mencorat coret dinding sekolah, membolos
sekolah, mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, dan lain-
lain.

Mumpuni & Masruri (2016) dalam penelitiannya yang
menemukan banyak perilaku yang tidak terpuji di kalangan
pemuda Indonesia yang berkaitan dengan etika, moral, dan
budi pekerti yang mulai terabaikan. Alasan terbesar adanya
kejadian tersebut karena kurangnya pengembangan nilai
karakter dalam diri peserta didik. N Anggraini & N
Janattaka (2020) mengemukakan bahwa pada saat ini bangsa
Indonesia mengalami kemrosotan moral yang sangat
memprihatinkan. Hal itu dapat dibuktikan dari banyaknya
anak SD yang suka berbohong, tidak peduli sesama,
bertindak semaunya sendiri, tidak menghargai, dan tingkah
laku maupun perkataannya kurang sopan.

Indonesia yang dulu terbiasa dengan sikap sopan
santun dalam berbahasa dan berperilaku, menghargai
perbedaan, gotong royong, dan toleran terhadap orang lain,
kini ciri-ciri tersebut sudah mulai pudar dan cenderung
berubah menjadi kasar bahkan anarkis (Maslamah, 2016).
Anak sekolah menengah tidak jarang kita temukan banyak
yang minum-minuman keras, membawa benda tajam ke
sekolah, dan membawa alat kontrasepsi (Samsuri, 2019).

78

Permasalahan tentang krisis nilai karakter di atas,
memerlukan sebuah penyelesaian. Kehidupan pada abad 21
mengharuskan berbagai macam keterampilan yang penting
untuk dikuasai. Salah satu keterampilan tersebut adalah
keterampilan learning to living together (Jackson, L., 2019;
Azizi, M., & Mahmoudi, R., 2018). Untuk menentukan
alternatif solusi permasalahan tersebut maka diperlukan
analisis potensi modal sosial yang dimiliki oleh peserta
didik. Modal sosial ini akan menentukan alternatif solusi
untuk mengatasi malasah krisis nilai karakter.

2. Analisis Potensi Modal Sosial (Social Capital)
Modal sosial (social capital) yang didefinisikan oleh

OECD sebagai ―jaringan bersama dengan norma, nilai, dan
pemahaman bersama yang memfasilitasi kerjasama di
dalam atau di antara kelompok‖. Jaringan dapat diartikan
sebagai hubungan dunia nyata antara kelompok atau
individu. Nilai, normal dan moral merupakan pedoman
yang digunakan untuk berinteraksi dalam lingkungan.
Dengan demikian modal sosial untuk mengatasi masalah
tersebut sebagai berikut:

a. Modal Aturan Agama
Modal sosial berupa aturan agama merupakan

salah satu modal yang dimiliki dalam pendidikan
keluarga, sekolah dan masyarakat. Modal agama
dikenalkan pertama kali oleh keluarga yaitu orang tua
Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan ath-
Thabarani dalam al-Mu‘jamul Kabir. Al-Imam Muslim
rahimahullah meriwayatkan tentang “Setiap manusia
dilahirkan oleh ibunya di atas fitrah. Kedua orang tuanya yang
menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”

Dengan adanya ajaran agama dalam keluarga,
maka akan tertanam nilai-nilai moral pada diri anak.
Karena pendidikan agama dalam arti pendidikan
dasar, khususnya agama Islam, berkaitan dengan
pendidikan moral. Pendidikan budi pekerti luhur

79

yang berdasarkan agama inilah yang menjadi modal

orang tua di lingkungan rumah tangga dalam

mengajarkan nilai moral kepada anak. Di sinilah harus

dimulai pembinaan kebiasaan-kebiasan yang baik dalam

diri anak. Lingkungan rumah tanggalah yang dapat

membina pendidikan ini, karena anak yang berusia

muda dan kecil itu lebih banyak berada di lingkungan

rumah tangga daripada di luar. Di rumah, orang tua

mengajarkan dan menanamkan dasar-dasar

keagamaan kepada anak-anaknya, termasuk di

dalamnya dasardasar kehidupan bernegara, berprilaku

yang baik dan hubungan-hubungan sosial lainnya.

Dengan demikian, sejak dini anak-anak dapat

merasakan betapa pentingnya nilai-nilai keagamaan

dalam pembentukan kepribadian.

(Maulidiyah, 2018), penanaman nilai-nilai agama

merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam

pendidikan keluarga yang diharapkan mampu untuk

meminimalisir degradasi moral pada anak. Melalui

penanaman nilai-nilai agama pada anak diharapkan ke

depannya anak memiliki kepribadian yang baik,

bertanggung jawab, serta senantiasa mengingat

Tuhannya, sehingga apa saja yang dilakukan oleh anak

akan memiliki nilai-nilai positif dan bermanfaat bagi

dirinya maupun orang lain. (Auliya, 2019)

mengungkapkan bahwa bekal pendidikan agama yang

diperoleh anak dari lingkungan keluarga akan

memberinya kemampuan untuk mengambil haluan di

tengah-tengah kemajuan yang demikian pesat.

Keluarga muslim merupakan keluargakeluarga yang

mempunyai anggungjawab yang sangat besar dalam

mendidik generasigenerasinya untuk mampu

terhindar dari berbagai bentuk tindakan yang

menyimpang. Oleh sebab itu, perbaikan pola

pendidikan anak dalam keluarga merupakan sebuah

keharusan dan membutuhkan perhatian yang serius.

80

Suatu kenyataan yang dapat dipastikan bahwa masa

remaja adalah masa yang penuh dengan

kegoncangan, di samping itu disadari pula bahwa

remaja mempunayi potensi yang sangat besar. Oleh

karena itu, remaja sangat memerlukan pembinaan.

Agamalah yang dapat membantu mereka dalam

mengatasi dorongan-dorongan dan kleinginan-

keinginan yang belum pernah mereka kenal

sebelumnya yang seringkali bertentangan dengan nilai-

nilai agama yang dianut oleh para orang tua atau

lingkungan tempat mereka hidup. Apabila nilai- nilai

agama banyak masuk ke dalam pembentukan

kepribadian seseorang, tingkah laku orang tersebut

akan diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai agama.

Di sinilah letak pentingnya pengalaman dan pendidikan

agama pada masa-masa pertumbuhan dan

perkembangan seseorang. Oleh sebab itu, keterlibatan

orang tua (baca: keluarga) dalam penanaman nilai-nilai

dasar keagamaan bagi anak semakin diperlukan.

(Sukardi, 2016) menyatakan bahwa, tujuan utama

dari pendidikan dalam keluarga adalah penanaman

iman dan moral terhadap diri anak. Maka untuk

pencapaian tujuan tersebut, keluarga itu sendiri

dituntut untuk memiliki pola pembinaan terencana

terhadap anak seperti memberi contoh yang baik bagi

anak-anak dalam berpegang teguh kepada ajaran-

ajaran agama dan akhlak yang mulia, membiasakan

mereka melaksanakan syiar-syiar agama semenjak

kecil sehingga pelaksanaan itu menjadi kebiasaanyang

mendarah daging, sehingga mereka melakukannya

dengan kemauan sendiri serta merasa tenteram dalam

melaksanakannya. Pembinaan anak secara terencana

seperti yang disebutkan, akan memudahkan orang tua

untuk mencapai keberhasilan pendidikan yang

diharapkan.

81

Selain itu modal agama itu juga dapat dikenalkan
di lingkungan sekolah dan masyarat. Pada lingkungan
sekolah terdapat muatan pembelajaran agama maupun
kegiatan pengembangan diri tentang agama,
Pengoptimalan pendidikan gama di lingkungan sekolah
dapat mengembangkan karakter yang baik bagi peserta
didik (Grelle, 2015; Matemba, Y., & Addai-Mununkum,
R., 2017). Pendidikan agama di masyarakat merupakan
komponen penting untuk dikembangakn. Lingkungan
masyaraat dapat memberikan pendidikan agama yang
dapat membentuk karakteritik peserta didik untuk
bertoleransi, memiliki kepedulian terhadap sosial dan
lingkungan (Murray G, Agyare, 2018; G. Gabriel, 2019).

b. Modal Etika (Nila, Moral dan Norma)
Nilai, moral dan normal merupkan modal sosial

yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam
mengembangkan pendidikan karakter. Nilai merupakan
suatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari,
sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan
diinginkan, singkatnya sesuatu yang diinginkan (K.
Bertens, 2004: 139). Hamzah Ya‘qub (1993, hal.14-15)
menyatakan bahwa dalam bahasa Indonesia, moral
diterjemahkan dengan arti susila. Yang dimaksud
dengan moral ialah sesuai dengan ide-ide yang umum
diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan
wajar. Jadi sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang
oleh umum diterima yang meliputi kesatuan sosial atau
lingkungan tertentu. Secara etimologi, kata norma
berasal dari bahasa Belanda, yaitu ―Norm‖ yang artinya
patokan, pokok kaidah, atau pedoman, baik tertulis
maupun tidak tertulis. Norma adalah kaidah, pedoman,
acuan, dan ketentuan di dalam suatu kelompok
masyarakat (John M. Braxton 2010).

Nilai moral dapat dijawab dengan tiga cara:
Pertama, nilai bersifat sepenuhnya subyektif, yang
bergantung pada pengalaman manusia memberi nilai itu

82

sendiri. Kedua, sejauh menyangkut ontologi, nilai adalah
fakta, tetapi tidak ada ruang dan waktu. Nilai- nilai
tersebut merupakan inti dari logika dan dapat dipahami
melalui rasionalitas. Tiga, nilai Nilai merupakan unsur
obyektif yang merupakan realita.Mengenai makna nilai,
nilai mempunyai banyak makna.Rumus makna nilai
yang dapat penulis kemukakan adalah sesuatu harus
mengandung nilai (berguna), Itu adalah objek keinginan,
dan memiliki kualitas yang dapat membuat orang
mengadopsi "pengakuan" atau sikap yang memiliki
atribut nilai tertentu dan memberi nilai, yang berarti
menanggapi hal-hal yang diharapkan atau yang
menggambarkan nilai-nilai tertentu (Marchus, R., 2018).

Nilai, moral dan norma dapat dijadikan pedoman
bagi lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.
Dalam lingkungan masyarakat, normal yang berlaku
meliputi norma agama, susila, sosial, dan hukum. Norma
ini akan membentuk jati diri peserta didik (Hikmah,
2020).

c. Keterlibatan Orang tua dan Kemitraan Sekolah
Keluarga dapat memberikan dukungan terhadap

kegiatan pembelajaran di sekolah dan memberikan basic
pendidikan keagamaan, moral dan keterampilan sosial
bagi anak. Orangtua bertanggung jawab terhadap
keberhasilan pendidikan anaknya, karena (1) anak
adalah anugerah Tuhan kepada orang tua, (2) anak
mendapat pendidikan pertama dari orang tua (3) orang
tua lah yan mengetahui karakter anaknya (Boonk, 2018).
Orangtua, sebagai subjek terpenting dalam keluarga
semestinya dapat mendidik anak dengan penuh kasih
sayang dan kelembutan. Pola pendidikan yang yang
diselimuti kasih sayang dan kelembutan ini akan
menjadi kunci tercapainya derajat kualitas anak
dikemudian hari.

Keterlibatan orang tua dalam pendidikan secara
efisien dapat membangun bangsa yang kuat (Banswal,

83

2014). Keterlibatan orang tua dapat mempengaruhi
perilaku emosional dan sosial anak (Dewi, 2018).
Keterlibatan orang tua dan sinegtasnya dengan pendidik
daapat meningkatkan perilaku disiplin anak (Ernie
Martsiswati and Yoyon Suryono (2014). Henderson
(2002) menggambarkan pentingnya keterlibatan orang
tua dalam pendidikan bagi anak. Orang tua harus
menyadari pengaruh positif dan kekuatan pencegahan
anak dari hal yang kurang baik. Orang tua dapat
membuat inisiatif untuk mencegah anak melakukan
tindakan yang kurang baik di lingkungan sekitar dan
sekolah. Keterlibatan orang tua dapat diklasifikasikan
menjadi keterlibatan orang tua dalam memanajemen
pendidikan dan kemitraan orang tua dalam mendukung
kegiatan di sekolah (Shun-wing Ng., and Wai Kwan Gail
Yuen, 2015).

d. Kepercayaan
Kepercayaan adalah bagian sentral dari semua

hubungan manusia, termasuk kemitraan romantis,
kehidupan keluarga, operasi bisnis, politik, pendidikan
dan praktik medis. Kepercayaan di bangun untuk saling
memberikan manfaat dalam sebuah organisasasi (Mayer,
R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D., 1995; Lin, Tse-
Chun and Pursiainen, Vesa, 2020). Kepercayaan yang
diberikan oleh peserta didik, akan mempengaruhi dan
memberikan manfaat bagi pemahaman dan tindakan
yang akan dilakukan oleh peserta didik (Sobel, J., 2002).
Dengan demikian sangat penting untuk membangun
kepercayaan anatara hubungan interkasi (Newton, K.,
2001).

3. Alternatif Solusi
Mendidik anak harus mempertimbangkan tentang

karakteritik perkembangan. Mendidik anak dengan penuh
kasih sayang, lemah lembut akan menjadikan diri pribadi
anak yang memiliki karakter positif. Sebagaimana
dengan Al-Qur‘an surat Luqman ayat 11, 17, dan 18. Pada

84

ayat 11 menjelaskan bagaimana Luqman berlaku lemah
lembut dalam menasehati anaknya dengan menggunakan
kata ―Wahai anakku…‖. Begitupun dengan ayat 17 dan 18,
Luqman mendidik anaknya dengan penuh bijaksana, tanpa
kekerasan, dan tanpa kesan horor yang menakutkan.
Pendidikan dengan kasih sayang dan nasehat ini pun sesuai
dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh
Bukhori dan Muslim : "Dari Umar bin Abu Salamah r.a.
berkata : „ketika masih kecil, aku pernah berada dibawah
pengawasan Rasulullah SAW, dan tangtanku bergerak mengulur
ke arah makanan yang ada dalam piring. Maka Rasulullah SAW
berkata kepadaku, „Wahai anak, sebutkanlah nama Allah,
makanlah dengan tangan kananmu".

Memperimbangan tentang teori belajr, menurut Piaget,
anak tidak bertindak seperti orang dewasa. Tahap perkembangan
kognitif dari masa bayi hingga dewasa melalui 4 tahap. Tahap 1
yaitu tahap sensorimotor pada usia 0-1.5 tahun, tahap pra-
operasional pada usia 1.5-6 tahun, tahap operasional konkrit
antara usia 6-12 tahu, dan tahap operasional formal yang
berlangsung pada usia 12 tahun keatas (Barrouillet, 2015;
Muthivhi, 2015). Berbeda dengan Piaget, Bruner mengatakan
bahwa proses belajar anak baiknya diberi kesempatan
memanipulasi alat peraga yang dirancang secara khusus dan dapat
digunakan untuk memahami konsep matematika oleh siswa.
Bruner menekankan setiap individu pada waktu mengalami atau
mengenal peristiwa atau benda di lingkungannya, menemukan
cara untuk menyatakan kembali peristiwa atau benda tersebut di
dalam pikirannya, yaitu suatu model mental tentang peristiwa
atau benda yang dialaminya atau dikenalnya. Proses belajar
menurut Bruner melalui 3 tahap, yaitu tahap enaktif atau
kegiatan, tahap ikonik atau gambar bayangan, dan tahap simbolis
(Takaya, 2015).

Representasi Bruner berbeda dengan Piaget. Piaget
menyatakan bahwa perkembangan kognitif dipandang sebagai
spontanitas, yaitu sebagai hasil pematangan internal atau
fisiologis. Sedangkan Bruner melihat perkembangan kognitif
sebagai suatu konsekuensi dari belajar. Model pembelajaran

85

Bruner sangat membebaskan siswa untuk belajar sendiri (Takaya,
2015). Berdasarkan tahapan belajar tersebut, peserta didik usia
sekolah dasar berada dalam tahap operasional konkret. Dengan
demikian, peserta didik dapat dengan mudah mengetahui,
menganalisa, dan menghubungkan benda-benda konkrit ke dalam
untuk memehami konsep pembelajaran. Olah karena itu peserta
didik sekolah dapat mencapai tujuan pembelajaran melalui 3 tahap
yaitu constructing meaning yaitu membangun pemahaman
berdasarkn pengetahuan sebelumnya menggunakan benda konkrit.
Transfering meaning into symbols, peserta didik akan mentransfer
pengetahuannya dengan melakukan kegiatan yang melibatkan
mereka secara langsung. Kemudian Applying with understanding,
peserta didik akan mendemonstrasikan dan menggunakan
kemampuan berpikir mereka untuk menunjukan pemahamannya).

Dengan demikian, sesuai dengan karakteritik tersebut maka
pendidikan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan maslaah
krisis karakter tersebut dalam pendidikan keluarga, sekolah dan
masyarakat adalah pendidikan humanistik.

a. Konsep Pendidikan Humanistik
Para pendidik atau guru serta para pengembang

program-program pembelajaran perlu menyadari dan
menguasai pemahaman terhadap hakikat belajar dan
pembelajaran. Berbagai teori belajar dan pembelajaran
perlu dimengerti dan diterapkan sesuai kondisi
pembelajaran di kelas yang ada. Salah satu teori belajar
ialah teori humanistik. Menurut teori ini, tujuan belajar
tidak lain untuk memanusiakan manusia. Proses belajar
akan dianggap berhasil apabila peserta didik telah
mampu memahami lingkungan dan dirinya sendiri.
(Perni, 2019).

Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang
membantu peserta didik untuk senang belajar pada
suatu objek atau materi pelajaran yang berhubungan
dengan aspek-aspek kemanusiaan. (Yuliandri, 2017).
Teori humanistik memiliki sifat lebih abstrak dan lebih
mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian dan
psikoterapi, dibandingkan bidang kajian psikologi

86

belajar. Teori ini sangat mementingkan isi yang dipelajari

dan dipahami dibandingkan proses belajar itu sendiri.

Selain itu, teori humanistik juga lebih banyak membahas

mengenai konsep pendidikan untuk membentuk

manusia yang dicita-citakan serta tentang proses belajar

yang bentuknya paling ideal. (Nast & Yarni, 2019).

Pembelajaran humanistik berusaha

mengembangkan individu secara keseluruhan melalui

pembelajaran nyata (Barrimi et al., 2013).

Humanistik sendiri berasal dari bahasa latin

humanitas yang berarti pendidikan manusia. Secara luas

definisi teori belajar humanistik ialah sebagai aktivitas

jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses

perkembangan, sedangkan secara sempit pembelajaran

diartikan sebagai upaya menguasai khazanah ilmu

pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan

kepribadian secara menyeluruh. (B.A.Sumantri,2019).

Dalam teori humanistik, belajar bertujuan untuk

memanusiakan manusia sesuai dengan hakikat manusia

yang sebenarnya. Humanisme juga berfokus pada upaya

untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Tjaya

(2004, 17) menyebutkan bahwa istilah "humanisme"

memiliki berbagai macam arti yang berbeda serta

bergantung pada kepentingan yang diusulkan.Hal

tersebut dapat terlihat ketika siswa mampu menemukan

potensi dirinya kemudian mengembangkanya sesuai

dengan cita-citanya serta mampu beradaptasi secara baik

dengan lingkungan sekitarnya.

Menurut Freire dalam (A.Qodir,2017) tentang

humanistik adalah ―Central to the humanistic movement

in education has been a desire to create learning

environment where children would be free from intense

competition, harsh discipline, and the fear of failure‖.

Hal mendasar dalam pendidikan humanistik adalah

keinginan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang

menjadikan siswa terbebas dari kompetisi yang hebat,

87

kedisiplinan yang tinggi, dan ketakutan akan kegagalan.
Ia mengatakan; ―Tidak ada dimensi humanistik dalam
penindasan, juga tidak ada proses humanisasi dalam
liberalisme yang kaku‖

Dalam mewujudkan tercapainya proses
pembelajaran humanistik, maka seorang Pendidikan
humanistik menjanjikan proses belajar yang ditekankan
pada aspek utama seperti kebebasan, nilai, martabat dan
integritas pribadi (Abdurrahman syah 2011). Teori
humanisme relevan untuk diterapkan dalam materi
pembelajaran yang pembentukan kepribadian atau
karakter, sikap perubahan, dan analisis fenomena sosial.
Model yang digunakan untuk merangsang peran aktif
siswa. (Feist & Feist, 2009; dan Stefaroi, 2015). Konsep
humanisme berfokus pada manusia dan berupaya untuk
mengangkat harkat dan martabat manusia. Dalam teori
psikologi humanistik, Maslow berpendapat bahwa
manusia itu adalah sebenarnya makhluk yang baik, dan
manusia memiliki hak untuk menyadari diri mereka
yang sebenarnya untuk mencapai aktualisasi diri. Tetapi,
seringkali manusia terhambat oleh keadaan masyarakat
dan tidak sejalan terhadap bakat dan minat sehingga
terjadi sosialisasi ketidakseimbangan. Minderop (Krech,
2011)

Dalam pelaksanaanya, teori humanistik tampak
dalam pendekatan belajar yang dipaparkan oleh
Ausubel. Pandangannya mengenai belajar bermakna
atau yang disebut meaningful learning. Teori humanistik
berpendapat bahwa teori belajar apapun itu dapat
dimanfaatkan asalkan tujuannya untuk memanusiakan
manusia, di antaranya mencapai aktualisasi diri,
pemahaman diri, dan realisasi diri seseorang yang belajar
secara optimal.

Para tokoh penganut aliran humanistik memiliki
pandangan terhadap belajar. Tokoh-tokoh tersebut, di
antaranya Kolb dengan ―Belajar Empat Tahap‖, Honey

88

dan Mumford dengan ―Pembagian mengenai macam-
macam peserta didik‖, Hubermas dengan ―Tiga macam
tipe belajar‖, serta Bloom dan Krathwohl dengan
―Taksonomi Bloom‖. Pandangan mereka dapat
dipaparkan sebagai berikut

Kolb sebagai seorang ahli aliran humanistik telah
membagi tahap-tahap belajar menjadi 4 bagian, yakni a)
Tahap Pengalaman Konkret, b) Tahap Pengamatan Aktif
dan Reflektif, c) Tahap Konseptualisasi, dan d) Tahap
Eksperimentasi Aktif.

1) Tahap Pengalaman Konkret
Pada tahap awal belajar, seseorang dapat

mengalami suatu kejadian sebagaimana adanya. Ia
mampu melihat, merasakan, dan menceritakan
kejadian sesuai apa yang telah dialaminya.
Sayangnya, dia belum mempunyai kesadaran tentang
hakikat dari peristiwa tersebut. Sehingga ia belum
mampu memahami dan menjelaskan bagaimana
kejadian itu terjadi. Selain itu, ia juga belum mampu
memahami mengapa kejadian tersebut harus terjadi
seperti itu. Kemampuan inilah yang terjadi dan
dimiliki seseorang pada tahap awal belajar.

2) Tahap Pengamatan Aktif dan Reflektif
Tahap kedua dalam belajar ialah seseorang

makin lama akan makin mampu melakukan observasi
secara aktif terhadap kejadian yang dialaminya. Ia
mulai berusaha mencari jawaban dan memikirkan
kejadian tersebut. Ia melakukan reflaksi terhadap
kejadian yang dialaminya, dengan mengembangkan
pertanyaan-pertanyaan bagaimana hal itu bisa terjadi
dan mengapa hal itu harus terjadi. Pemahamannya
terhadap kejadian yang dialaminya semakin
berkembang. Kemampuan inilah yang dimiliki
seseorang pada tahap kedua belajar.

89

3) Tahap Konseptualisasi
Tahap ketiga belajar ialah seseorang sudah

mulai berusaha untuk membuat abstraksi,
mengembangkan suatu teori, konsep dan prosedur
tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya.
Berpikir induktif banyak dilakukan untuk
merumuskan suatu aturan umum dari berbagai
contoh kejadian yang dialaminya. Walaupun
kejadian-kejadian yang diamati tampak berbeda-
beda, namun memiliki komponen yang sama yang
dapat dijadikan dasar aturan bersama.

4) Tahap Eksperimentasi Aktif
Tahap terakhir dari peristiwa belajar menurut

Kolb ialah melakukan eksperimentasi secara aktif.
Pada tahap ini seseorang sudah mampu
mengaplikasikan kosep, teori, atau atuaran ke dalam
kondisi nyata. Berpikir deduktif banyak digunakan
untuk mempraktekkan dan menguji teori serta
konsep di lapangan. Ia tidak lagi mempertanyakan
asal usul teori atau suatu rumus, tetapi ia mampu
menggunakan teori atau rumus-rumus tersebut untuk
memecahkan masalah yang dihadapinya, yang belum
pernah ia jumpai sebelumnya.

Secara teoretis tahap-tahap belajar tersebut
memang dapat dipisahkan, namun dalam
kenyataannya proses peralihan dari satu tahap ke
tahap belajar di atasnya sering kali terjadi begitu saja
sulit untuk ditentukan kapan terjadinya. Aliran
humanistik bertolak dari asumsi bahwa peserta didik
ialah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Ia
merupakan subjek yang menjadi pusat kegiatan
pendidikan. Penganut aliran ini percaya bahwa
peserta didik memiliki potensi, kemampuan, dan
kekuatan untuk berkembang. Pendidikan diarahkan
kepada membina manusia yang utuh bukan saja segi
fisik dan intelektual tetapi juga segi sosial dan afektif

90

(emosi, sikap, perasaan, nilai dan lain-lain).
(Sulistiyono, 2018)

b. Prinsip Pendidikan Humanistik
Dalam mewujudkan tercapainya proses

pembelajaran humanistik, maka seorang guru harus
dapat menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan
teori humanistik. Sobur dalam (A.Qodir,2017)
menjelaskan prinsip-prinsip sebagai pendidik
humanistik yaitu : (1) Siswa harus dapat memilih apa
yang mereka ingin pelajari. Guru humanistik percaya
bahwa peserta didik akan lebih termotivasi untuk
mengkaji materi bahan ajar jika terkait dengan
kebutuhan dan keinginannya. (2) Tujuan pendidikan
harus mendorong keinginan peserta didik untuk terus
belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Peserta
didik juga harus termotivasi dan merangsang diri
pribadi untuk belajar sendiri. (3) Pendidik humanistik
percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi
belajar diri yang bermakna. (4) Pendidik humanistik
percaya bahwa, baik perasaan maupun pengetahuan,
sangat penting dalam sebuah proses belajar dan tidak
memisahkan domain kognitif dan afektif. (5) Pendidik
humanistik menekankan pentingnya siswa terhindar dari
tekanan lingkungan, sehingga mereka akan merasa
amanuntuk belajar. Dengan merasa nyaman, akan lebih
mudah dan bermakna proses belajar yang dilalui bagi
peserta didik tersebut. Maka dari itu dibutuhkan prinsip
belajar. Prinsip-prinsip belajar antara lain : (1) Belajar
dimulai dari suatu keseluruhan, kemudian baru menuju
pada sub bagian-bagian. (2) Keseluruhan memberi
makna pada sub bagian-bagian. (3) Belajar adalah
penyesuaian diri siswa terhadap lingkungan. (4) Belajar
akan berhasil apabila tercapai kematangan yang
diinginkan untuk memperoleh pengertian. (5) Belajar
akan berhasil apabila terdapat tujuan yang berarti bagi

91

individu. (6) Di dalam proses belajar, individu
merupakan organisme yang aktif, bukan bejana yang
harus diisi oleh orang lain.

c. Dampak Pendidikan Humanistik
Penerapan teori humanistik lebih mengarah pada

ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang
mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran
pendidik dalam pembelajaran humanistik ialah menjadi
fasilitator bagi para peserta didik serta memberikan
motivasi dan kesadaran mengenai makna belajar dalam
kehidupan peserta didik. Guru atau pendidik
memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik
dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh
tujuan pembelajaran. (Zagoto et al., 2019).

Aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran
yaitu guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir
induktif, mementingkan pengalaman, serta
membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam
proses belajar (Rachmahana, 2008). Penerapan teori
humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama
proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode
yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran
humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta
didik sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran
mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik.
Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta
didik dan mendampingi peserta didik untuk
memperoleh tujuan pembelajaran.Aplikasi teori
humanistik dalam pembelajaran cenderung
mengarahkan peserta didik untuk berpikir induktif,
mementingkan pengalaman, serta membutuhkan
keterlibatan siswa secara aktif dalam proses
pembelajaran. Oleh sebab itu, guru harus dapat
menentukan langkah-langkah pembelajaran yang
mengacu pada aspek tersebut. Berikut contoh langkah

92

kongkret yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh
guru adalah:
1) Menentukan tujuan-tujuan pembelajaran.
2) Menentukan materi pelajaran.
3) Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik.
4) Mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang

memungkinkan peserta didik secara aktif melibatkan
diri dalam proses pembelajaran. (Yanasari, 2016)

d. Kelebihan dan Kekurangan Pendidikan Humanistik
Teori psikologi humanistik dapat diartikan sebagai

orientasi bersifat teoritis yang menekankan pada
keunikan kualitas manusia khususnya berhubungan
dengan free will atau kehendak bebas dan potensi untuk
mengembangkan diri dalam setiap individu. Setiap teori
yang ada tentu memiliki beberapa kelebihan dan
kekurangan yang perlu diperhatikan, Berikut beberapa
kelebihan teori humanistik dalam penjelasan di bawah
in(Jingna, 2012):
1) Mempertimbangkan Pikiran Batin Siswa

Teori pengajaran humanisme mempertim-
bangkan penelitian tentang kognisi, emosi, minat,
motivasi, dan potensi para peserta didik selama
proses pembelajaran. Hal ini mendorong guru untuk
berpikir mengenai siswa dan mempromosikan
mereka untuk merasakan minat bakat dan semangat
belajar. Humanisme percaya bahwa aktualisasi diri
dari siswa dan kemampuan kreatif adalah faktor vital
bagi perilaku mereka nantinya. Hal tersebut tumbuh
dalam lingkungan material, sosial dan budaya yang
nantinya akan mendorong terhentinya realisasi
potensi. Kesimpulannya, humanisme mempertim-
bangkan pemahaman batin siswa berpikir dan
mengakui perbedaan kepentingan masing-masing
individu, kebutuhan, pengalaman dan kepribadian
individu. Humanisme juga mempertimbangkan

93

untuk mengeksplorasi potensi siswa untuk
merangsang efek timbal balik terhadap kognisi dan
emosi; sudah aktif signifikan pada peningkatan karir
pendidikan.
2) Mengambil Hubungan Antara Guru dan Siswa dan
Gaya Mengajar Menjadi Pertimbangan

Psikolog humanisme tidak hanya
mempertimbangkan siswa dalam perbedaan individu
dan konsep diri, tetapi juga hubungan antara guru
dan siswa dan suasana kelas, terutama mengingat
pertanyaan seperti mempromosikan guru untuk
berpikir interpersonal emosi dan relasi, konsep diri
dan harga diri, kesinambungan belajar dan lain
sebagainya. Hal ini mempromosikan guru untuk
memahami dirinya sendiri daripada isi buku teks.
Mempromosikan penelitian tentang psikologi guru
dan memiliki signifikan dalam menyempurnakan
gaya mengajar dan teaching sikap.

Kekurangan Teori Humanistik antara lain:
1) Menekankan Potensi Siswa Secara Sepihak ,sehingga

Mengabaikan Pengaruh Lingkungan dan Pendidikan.
Para psikolog humanisme mengklaim bahwa

Pendidikan dan pengajaran harus memperkuat kreasi
siswa secara kuat, tetapi mereka percaya bahwa
karakter psikologis ini semuanya adalah potensi

alami, dan mengabaikan efek vital. Masyarakat dan
budaya adalah semacam konsep sepihak yang

menganggap tentang warisan saja. Sekolah yang
sebenarnya akan mengubah tujuan, kebijakan, dan
model pengajaran mereka sepanjang waktu sesuai
dengan lingkungan sosial, dan tidak dapat dihindari
bahwa siswa akan dipengaruhi oleh kelompok sosial

di lingkungannya dan keluarga. Jadi jika kita
menganggap siswa itu wajar potensi, pendidikan
akan mengarah acak pada "belajar bebas".

94

2) Menekankan Posisi Pusat Siswa secara Berlebihan,
Mempengaruhi Kecukupan Pendidikan dan
Pengajaran
Teori pengajaran humanisme mendorong
siswa- pendekatan pengajaran terpusat, ini adalah
kejutan bagi pendidikan tradisional atau
konvensional. Namun, mengingat pembelajaran
aktivitas bebas sebagai pusat pengajaran, itu akan
mengabaikan logika sistemik buku teks dan peran
utama guru, dan itu akan mempengaruhi kualitas
pendidikan dan pengajaran.

3) Meluaskan Minat dan Hobi Siswa Secara berlebihan
dan Meremehkan Kekuatan Masyarakat dan
Pendidikan
Teori pengajaran humanisme memperluas
wawasan siswa minat dan hobi secara berlebihan dan
mengabaikan efeknya pada masyarakat dan
pendidikan sekolah yang baik. Untuk mendorong
ukuran pendidikan harus sesuai dengan tingkat
psikologis siswa, dan harus membantu untuk
eksplorasi tingkat naluri dan kekhususan mereka.
Artinya, di bawah pendidikan sosial yang baik dan
berpendidikan, kita dapat meningkatkan tingkat
intelektual naluri dan menyempurnakan kekhususan
mereka, pada akhirnya menumbuhkan "keseluruhan"
orang".

4) Meremehkan Pengaruh Guru
Psikolog humanisme mengedepankan

mengenai aspek emosional hubungan antara pendidik
dan peserta didik yang menawarkan sesuatu yang
baru model komunikasi antara kedua belah pihak.
Tetapi, psikolog humanisme menganggap bahwa
guru sebagai fasilitator atau bahkan seorang pelayan,
sehingga meremehkan guru pada efeknya. Psikologi
humanisme itu menekankan komunikasi emosional

95

antara guru dan siswa yang logis, tetapi membiarkan
guru menghibur konsep siswa tidak dapat diterima.

C. Penutup
Krisis nilai karakter merupakan permasalahan

pendidikan anak yang urgen untuk segara diatasi. Pendidikan
anak sejak dini harus mengedepankan pendidikan sikap,
dengan porsi yang lebih tinggi disamping pendidikan
pengetahuan dan keterampilan. Dengan memiliki karakter
positif, dapat dijadikan bekal bagi peserta didik untuk
menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Modal sosial
merupakan salah satu potensi yang dapat digunakan untuk
mengatasi permaslaahan krisis nilai karakter karena peserta
didik beinterkasi dengan lingkungan. Modal sosial tersebut
meliputi modal agarma, modal etika, keterlibatan orang tua
dan kemitraan sekolah dan kepercayaan. Salah satu alternatif
untuk mengatasi masalah tersebut berdasarkan analisis potensi
modal sosial adalah perlu adanya sinergitas antara pendidikan
keluarga, sekolah dan masyarakat. Pentingnya sinergitas antara
pendidikan informal dengan pendidikan formal dapat
menunjang keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan yang
secara umum ada dua hubungan yang dapat dilihat, yaitu,
secara struktural dan secara fungsional (Darlis, 2017). Kualitas
tersebut salah satunya adalah pendidikan karekater (Kare,
2019).

Pendidikan yang harus dikembangkan hendaknya
menekankan pada pendidikan humanistik. Sebagaimana
dengan Al-Qur‘an surat Luqman ayat 11, 17, dan 18. Pada ayat
11 menjelaskan bagaimana Luqman berlaku lemah lembut
dalam menasehati anaknya dengan menggunakan kata ―Wahai
anakku…‖. Begitupun dengan ayat 17 dan 18, Luqman
mendidik anaknya dengan penuh bijaksana, tanpa kekerasan,
dan tanpa kesan horor yang menakutkan. Pendidikan dengan
kasih sayang dan nasehat ini pun sesuai dengan hadits
Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim :
"Dari Umar bin Abu Salamah r.a. berkata : „ketika masih kecil, aku
pernah berada dibawah pengawasan Rasulullah SAW, dan tangtanku

96

bergerak mengulur ke arah makanan yang ada dalam piring. Maka
Rasulullah SAW berkata kepadaku, „Wahai anak, sebutkanlah nama
Allah, makanlah dengan tangan kananmu". Dalam lingkungan
keluarga dan masyarakt harus menekankan adanya pendiiakan
humanitik sesuai dengan karakteritik perkembangan peserta didik
seperti prinsip belajar sambil bermain. Karakteristik peserta didik
dalam pembelajaran membutuhkan proses mengalami atau mengenal
peristiwa atau benda di lingkungannya, menemukan cara untuk
menyatakan kembali peristiwa atau benda tersebut di dalam
pikirannya, yaitu suatu model mental tentang peristiwa atau benda
yang dialaminya atau dikenalnya. Dengan demikian penting bagi
pendidikan keluarga, skeolah dan masyarakat memfasilitasi
pendidikan huamnistik bagi peserta didik.

97

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Sajidan, & M. Akhyar, N. Suryani . (2019). Development

Frameworks Of The Indonesian Partnership 21st-Century

Skills Standards For Prospective Science Teachers: A Delphi

Study. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia JPII, 8(1) (2019) 89-100.

Amy Cutter-Mackenzie & David Rousell (2018): Education for

what? Shaping the field of climate change education with

children and young people as co-researchers, Children's

Geographies, DOI: 10.1080/14733285.2018.1467556

Anggraini, N. & N. Janattaka. (2020). Analisis nilai-nilai moral

dalam bacaan buku teks bahasa indonesia aku bangga

bahasa indonesia kelas iii sdn 3 padangan kecamatan

ngantru kabupaten tulungagung 2018/2019. J. Pendidik.

Dasar Nusant, 5(2) 187–201

Ardiansyah, R. et. al. (2020). Penguatan karakter keislaman melalui

kegiatan pembiasaan : studi kasus SD Muhammadiyah 3

Nusukan. J. Pendidik. Dasar, 8(2).

Azizi, M., & Mahmoudi, R. (2018). Learning outcomes of

entrepreneurship education: Entrepreneurship education for

knowing, doing, being, and living together. Journal of

Education for Business, 1–9.

doi:10.1080/08832323.2018.1502139

Banswal, S. (2014). Parental Involvement in Efficient Education for

Building a Strong Nation. IOSR Journal of Research & Method

in Education (IOSRJRME), 4(6), 51–57.

https://doi.org/10.9790/738804635157

Barrouillet, P. (2015). Theories of cognitive development : From

Piaget to today. Developmental. Review.

https://doi.org/10.1016/j.

Boonk, et. al. (2018). A review of the relationship between parental

involvement indicators and academic achievement.

Educational Research Review 24 (2018) 10–30.

Daris, A. (2017). Hakikat Pendidikan Islam: Telaah Antara

Hubungan Pendidikan Informal, Non Formal Dan Formal.

Jurnal Tarbiyah, Vol. XXIV, No. 1, Januari-Juni 2017, 84-103.

98