2016 - Aplikasi
Aplikasi SAKURA
Bagian Keuangan
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Memfasilitasi usulan belanja modal kantor Satker vertikal melakukan perekaman dan Aplikasi Sakura mempermudah
vertikal Ditjen Perbendaharaan melalui upload usulan belanja modal beserta data penatausahaan usulan belanja modal
data elektronik. dukungnya dengan user aplikasi Sakura. DJPb.
Sebelum Inovasi SAKURA Setelah Inovasi
Disampaikan secara manual melalui Data usulan sudah dalam bentuk data
persuratan. elektronik, mudah diolah.
Deskripsi Inovasi
Penyampaian usulan belanja modal satker vertikal melalui data elektronik.
Latar Belakang
Untuk memfasilitasi usulan belanja modal kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan
Penggunaan Inovasi
Satker vertikal melakukan perekaman dan upload usulan belanja modal beserta data dukungnya dengan user
aplikasi Sakura.
Sebelum Implementasi
Usulan disampaikan secara manual melalui persuratan.
Setelah Implementasi
Data usulan sudah dalam bentuk data elektronik, mudah diolah.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi Aplikasi Sakura mempermudah penatausahaan usulan belanja modal DJPb.
Rp
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 37
Genderang Inovasi untuk Negeri
2018 - Aplikasi
INCRIMA - Internal Control
and Risk Management
Bagian Kepatuhan Internal
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi digitalisasi manajemen risiko bagi Aplikasi INCRIMA secara otomatis • Telah dilakukan proses replikasi
seluruh unit kerja Direktorat Jenderal melakukan kalkulasi besaran risiko serta INCRIMA untuk digunakan level
Perbendaharaan oleh Subbagian melakukan penyajian data. Kemenkeu - Wide oleh Biro
Manajemen Risiko bagian Kepatuhan Bagian Kepatuhan Internal melakukan Perencanaan dan Keuangan Sekretariat
Internal. reviu risiko. Jenderal Kementerian Keuangan.
INCRIMA • Kementerian lain juga telah melakukan
studi banding INCRIMA seperti,
Sebelum Inovasi Kemenkominfo, Kementerian PUPR,
Kemendikbud.
• Pengiriman dokumen risiko melalu surat
elektronik. Dalam proses input manual Setelah Inovasi
tersebut ditemukan banyak kesalahan
karena Human Error. • Unit pengelola risiko cukup melakukan
input data risiko yang dibutuhkan untuk
• Sering terjadi keterlambatan pengiriman dikalkulasi secara otomatis oleh aplikasi
dokumen manajemen risiko melalui secara akurat.
surat elektronik.
• Unit pengelola risiko tidak pernah
mengalami keterlambatan pengiriman
dokumen risiko untuk direviu oleh UKI
E-1 untuk direviu.
Deskripsi Inovasi
INCRIMA merupakan aplikasi digitalisasi manajemen risiko bagi seluruh unit kerja Direktorat Jenderal
Perbendaharaan oleh Subbagian Manajemen Risiko bagian Kepatuhan Internal yang bertujuan untuk
menghasilkan laporan manajemen risiko yang up to date, realtime dan paperless. Aplikasi INCRIMA memiliki
kemampuan untuk mengkalkulasi otomatis level risiko, prioritas risiko, keputusan mitigasi , aktual Indikator
Risiko Utama, status Indikator Risiko Utama, tren risiko, dan level risiko residual harapan.
Latar Belakang
Adanya upaya implementasi manajemen risiko dalam mewujudkan digitalisasi penerapan manajemen
risiko, terutama dalam penyusunan laporan manajemen risiko, baik lingkup kantor pusat maupun unit vertikal
yaitu Kanwil dan KPPN untuk mengikuti peraturan terkini yaitu KMK-577/KMK.01/2019 tentang Manajemen
Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. INCRIMA merupakan aplikasi terintegrasi antara internal
control dan risk management yang hasil kolaborasi antara Sekretariat Direktorat Jenderal dengan Direktorat
SITP.
Penggunaan Inovasi
Unit Pengelola Risiko menyusun profil risiko yang berisikan penetapan konteks risiko, identifikasi risiko,
analisis risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko menggunakan INCRIMA. Aplikasi INCRIMA akan secara
otomatis melakukan kalkulasi besaran risiko serta melakukan penyajian data sesuai ketentuan pada KMK-577/
KMK.01/2019 . Bagian Kepatuhan Internal selaku UKI-E1 melakukan reviu risiko menggunakan data yang
telah di susun oleh Unit Pengelola Risiko.
Sebelum Implementasi
Sebelum adanya INCRIMA, unit pengelola risiko melakukan perhitungan level risiko, prioritas risiko,
keputusan mitigasi (ya/tidak), aktual IRU, status IRU, tren risiko, dan level risiko residual harapan secara manual
serta pengiriman dokumen risiko melalu surat elektronik. Dalam proses input manual tersebut ditemukan
banyak kesalahan karena Human Error yang disebabkan perlunya melakukan kalkulasi risiko secara manual.
Juga sering terjadi keterlambatan pengiriman dokumen manajemen risiko melalui surat elektronik.
Setelah Implementasi
Setelah implementasi INCRIMA, unit pengelola risiko cukup melakukan input data risiko yang
dibutuhkan untuk dikalkulasi secara otomatis oleh aplikasi secara akurat. unit pengelola risiko juga sudah tidak
pernah mengalami keterlambatan pengiriman dokumen risiko karena langsung tersaji otomatis untuk direviu
oleh UKI E-1 untuk direviu.
38 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
Keberlanjutan Inovasi
Berawal dari keberhasilan implementasi INCRIMA di unit DJPb, beberapa kementerian dan lembaga
telah melakukan kegiatan studi banding dan melakukan replikasi INCRIMA. Kementerian Komunikasi dan
Informasi telah melakukan replikasi INCRIMA dengan nama BAKTI - INCRIMA untuk digunakan di lingkup
internal Kemenkominfo. Beberapa kementerian lain juga telah melakukan studi banding INCRIMA seperti,
Kemenkominfo, Kementerian PUPR, Kemendikbud. Untuk level internal Kementerian Keuangan, telah
dilakukan proses replikasi INCRIMA untuk digunakan level Kemenkeu - Wide oleh Biro Perencanaan dan
Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Kementerian.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 39
Genderang Inovasi untuk Negeri
2017 - Non Aplikasi
Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju
Bagian Kepatuhan Internal
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Unit kerja yang mengikuti WBK nasional • Minimal satu tahun sebelum diusulkan Inovasi akan bergeser ke arah monitoring
memiliki kesiapan yang memadai dengan dalam penilaian WBK Nasional, dan evaluasi pasca mendapatkan predikat
pelaksanaan dan metode implementasi Sekretariat DJPb menunjuk unit kerja WBK dan WBBM.
yang sama dengan penilaian WBK untuk mengikuti akselerasi
nasional. pembangunan ZI. Setelah Inovasi
Sebelum Inovasi • Kanwil, Bagian KI dan Itjen akan Unit kerja memiliki kesiapan yang
bertindak sebagai evaluator akan memadai untuk mengikuti penilaian WBK
• Terdapat kesulitan internalisasi melakukan evaluasi dan reviu nasional.
pembangunan ZI pada seluruh pegawai pemenuhan komponen penilaian sesuai
di unit kerja. aturan.
• Pemenuhan dokumentasi penilaian • Hasilnya akan ditetapkan dalam
yang semula dianggap hal yang keputusan Direktur Jenderal
membebani. Perbendaharaan.
Akselerasi
Pembangunan Zi
Deskripsi Inovasi
Dalam rangka memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan kepada stakeholders perlu
dilakukan akselerasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada seluruh unit kerja
di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara bertahap. Subbagian Manajemen Risiko, Bagian
Kepatuhan Internal menginisiasi untuk menyusun program Akselerasi Pembangunan ZI menuju WBK pada
seluruh unit kerja di lingkungan DJPb. Intinya satu tahun sebelum unit kerja diajukan untuk mengikuti
penilaian WBK nasional, wajib mengikuti akselerasi pembangunan ZI dengan metode dan konsep yang sama.
Hal ini ditujukan agar unit kerja yang mengikuti WBK nasional memiliki kesiapan yang memadai.
Keunggulannya adalah pelaksanaan dan metode implementasi yang sama dengan penilaian WBK nasional.
Latar Belakang
Sebagai langkah percepatan dalam pembangunan ZI DJPb didahului oleh penilaian akselerasi
pembangunan ZI menuju WBK dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 43/
PB/2019. Akselerasi pembangunan ZI merupakan terobosan dan inovasi DJPb yang dimulai pada tahun 2017
dan sebagai sarana optimalisasi persiapan unit kerja dalam mengikuti penilaian WBK di tingkat nasional.
Akselerasi ZI ini sejalan dan sebagai tindak lanjut atas arahan Menteri Keuangan pada tahun 2016, agar seluruh
unit kerja Kementerian Keuangan menerapkan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Harapannya
pelaksanaan akselerasi ini dapat meningkatkan kesiapan unit kerja dalam mengikuti pembangunan dan
penilaian WBK nasional.
Penggunaan Inovasi
Minimal satu tahun sebelum diusulkan dalam penilaian WBK Nasional, Sekretariat DJPb menunjuk unit
kerja untuk mengikuti akselerasi pembangunan ZI. unit kerja melaksanakan pembangunan ZI sesuai Keputusan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 43/PB/2019. Kanwil, Bagian KI dan Itjen akan bertindak sebagai
evaluator akan melakukan evaluasi dan reviu pemenuhan komponen penilaian sesuai aturan. hasilnya akan
ditetapkan dalam keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Sebelum Implementasi
Terdapat kesulitan yang dialami unit kerja DJPb saat mengikuti penilaian WBK nasional, terutama dalam
hal internalisasi pembangunan ZI yang semula belum semua pegawai di unit kerja mengetahui dan aware
terhadap pembangunan ZI. selain itu, pemenuhan dokumentasi penilaian yang semula dianggap hal yang
membebani justru menjadi hal yang biasa dilakukan unit kerja dalam meningkatkan kualitas layanan.
Setelah Implementasi
Unit kerja memiliki kesiapan yang memadai untuk mengikuti penilaian WBK nasional, sehingga
akselerasi unit kerja yang berpredikat WBK di DJPb bisa dipenuhi. Semula ditargetkan tahun 2024 oleh Menteri
Keuangan menjadi tahun 2022 dalam milestone renstra Sekretariat DJPb seluruh unit kerja di DJPb telah
mengikuti dan memperoleh predikat WBK nasional.
40 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
Keberlanjutan Inovasi
Dengan adanya target sesuai milestone renstra Sekretariat DJPb bahawa tahun 2022 seluruh unit kerja
telah berpredikat WBK, maka inovasi akan bergeser ke arah monitoring dan evaluasi pasca mendapatkan
predikat WBK dan WBBM.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 41
Genderang Inovasi untuk Negeri
Direktorat Pelaksanaan Anggaran
42
Genderang Inovasi untuk Negeri
Source: pexels.com
2019 - Non Aplikasi
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Penggunaan KKP diharapkan dapat • Konsep Pembayaran LS mencairkan Penggunaan KKP terus meningkat seiring
berdampak pada: uang dari Rekening Kas Negara ke semakin banyaknya merchant yang
• Meminimalisasi penggunaan uang tunai rekening yang berhak/beneficiary. menyediakan fasilitas pembayaran kartu
kredit.
dalam transaksi keuangan negara. • Konsep UP pembayaran dengan UP
• Meningkatkan keamanan dalam dapat digantikan dengan alat Setelah Inovasi
pembayaran non tunai berupa Kartu
bertransaksi. Kredit yang selama ini telah disediakan Selama satu bulan penuh setelah
• Mengurangi potensi fraud dari transaksi pihak Bank. implementasi tersebut, kebijakan KKP
ternyata mampu memberikan dampak
secara tunai. perubahan/penurunan jumlah UP tunai di
• Mengurangi cost of fund/idle cash dari 69 K/L dan 8.527 Satker yang semula
berjumlah Rp1.104,44 miliar turun
penggunaan UP. menjadi Rp730,30 miliar atau turun
sebanyak 34%.
Sebelum Inovasi KKP
• Nilai UP yang tinggi tidak baik karena
mengakibatkan tingginya biaya dana
(cost of fund) yang ditanggung
pemerintah.
• UP pada umumnya digunakan untuk
pembayaran dalam bentuk tunai
sehingga cenderung untuk mudah
dimanipulasi serta tidak aman.
Deskripsi Inovasi
1. Penggunaan KKP diharapkan dapat berdampak pada pelaksanaan anggaran belanja pada kementerian/
lembaga, antara lain sebagai berikut:
a. Meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara.
b. Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi.
c. Mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai.
d. Mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan UP.
2. Stakeholder (penerima manfaat) Kartu Kredit Pemerintah adalah Kementerian Negara/Lembaga khususnya
bagi pegawai yang tugasnya berbelanja kebutuhan sehari-hari perkantoran (dalam pemerintahan disebut
Pejabat Pengadaan); dan, pegawai yang melaksanakan pembayaran biaya perjalanan dinas, seperti
pembayaran tiket atau hotel. Dalam rangka optimalisasi penggunaan KKP, telah diterbitkan Perdirjen Nomor
PER-19/PB/2020 yang mendasari pelaksanaan uji coba mekanisme pembayaran dan penggunaan kartu
kredit pemerintah atas beban bagian bendahara umum negara mendukung pelaksanaan
pilotingpelaksanaan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit pada Satuan Kerja BA BUN.
3. Unit/bagian/seksi yang menatausahakan inovasi ini adalah Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III,
Direktorat Pelaksanaan Anggaran, DJPb.
4. Keunggulan dari inovasi ini adalah Penggunaan KKP merupakan wujud nyata dari modernisasi sistem
pembayaran APBN dan mampu membangun/menumbuhkan budaya Cashless di lingkup Satker K/L baik
tingkat Pusat maupun daerah. Dengan adanya KKP, pembayaran belanja belanja negara akan lebih
transparan karena pelaksanaannya akuntabel, dimana seluruh transaksi kartu kredit terekam secara
elektronik, dan dapat diverifikasi antar kuitansi dan rincian tagihan. Hal ini mengurangi transaksi fiktif atau
penggunaan kuitansi palsu. Selain itu, belanja operasional menjadi lebih efisien, karena pemerintah dapat
memperoleh barang/jasa terlebih dahulu, melunasi kemudian, sehingga kegiatan dapat berjalan lebih cepat
dan lancar, serta petugas tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar dalam pembayaran kegiatan
operasionalnya.
Sekretariat
Latar BelDakiarneg ktorat Jenderal Perbendaharaan
Secara umum dapat digambarkan bahwa latar belakang dalam simplifikasi/modernisasi sistem
pembayaran anggaran APBN melalui KKP adalah:
1. Perlunya modernisasi sistem pembayaran APBN secara non tunai dengan menggunakan KKP.
2. Implementasi inisiatif strategis atas pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrumen keuangan
modern.
3. Milestone Kementerian Keuangan: Pilot Project (uji coba) penggunaan kartu kredit/pinjaman perbankan
dalam dukungan belanja pemerintah.
4. Kesepakatan Forum Harmonisasi antara Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan tahun 2016 yang
mendiskusikan pengembangan pembayaran secara cashless dalam transaksi APBN.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 43
Genderang Inovasi untuk Negeri
Penggunaan Inovasi
Mekanisme pembayaran belanja negara yang bersumber dari APBN dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu
Pembayaran Langsung (LS) dan UP. Konsep Pembayaran LS dilakukan dengan mencairkan uang dari Rekening
Kas Negara ke rekening yang berhak/beneficiary, dalam hal ini peyedia barang/jasa atau Bendahara
Pengeluaran/penerima pihak lainnya. Oleh karena langsung diterima pihak yang berhak maka pembayaran LS
sudah masuk/mendukung gerakan non tunai/cashless. Sedangkan konsep UP, yang pencairan uangnya dari
Rekening Kas Negara ke Rekening Bendahara, lebih banyak menggunakan uang tunai dalam melakukan
transaksi belanja negara. Misalnya untuk pembayaran ATK, sewa, konsumsi rapat, perjalanan dinas, dan
sebagainya. Sehingga jumlah dana UP dari seluruh Satker semakin meningkat setiap tahunnya. Pembayaran
dengan UP dapat digantikan dengan alat pembayaran non tunai berupa Kartu Kredit yang selama ini telah
disediakan pihak Bank, sehingga dapat menekan jumlah UP yang beredar. Direktorat Pelaksanaan Anggaran
telah menerbitkan beberapa pengaturan terkait penggunaan KKP di K/L Tingkat Pusat hingga daerah, antara
lain:
1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.05/2018
tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
2. Draft PKS Induk antara DJPb Kementerian Keuangan RI dengan
HIMBARA tentang Koordinasi Pengembangan Pelaksanaan
Pembayaran dengan Kartu Kredit Corporate dalam rangka
penggunaan UP.
3. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2020 tanggal 30
September 2020 tentang Uji Coba Mekanisme Pembayaran dan
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Atas Beban Bagian
Bendahara Umum Negara.
4. PMK Nomor 97/PMK.05/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 196/PMK.05/2018 tentangTata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
5. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-265/PB/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang
Standar Operasional Prosedur Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Sebelum Implementasi
Penggunaan Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran satker setiap tahunnya
mengalami peningkatan. Nilai UP yang tinggi tersebut tidak baik karena mengakibatkan tingginya biaya dana
(cost of fund) yang ditanggung pemerintah. Selain itu UP pada umumnya digunakan untuk pembayaran dalam
bentuk tunai sehingga cmenedneinrugnkgatuknatn~ukhaamklauumndataahnbdiilniimtiasasennigpsaeurjlataasdiiksmeorsetonangtguidkraaaknnga~imapne.rUmnatsuaklamhaenmpteerrmkauidtahUtPranmsaakksai
belanja pemerintah,
diperkenalkan metode pembayaran baru dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
Setelah Implementasi
Implementasi penuh KKP bagi seluruh Satker K/L telah dimulai sejak tanggal 1 Juli 2019. Selama 1
(satu) bulan penuh setelah implementasi tersebut, kebijakan KKP ternyata mampu memberikan dampak
perubahan/penurunan jumlah UP K/L dalam bentuk tunai yang cukup signifikan. Terbukti dari total UP Tunai
di 69 K/L dan 8.527 Satker yang semula berjumlah Rp1.104,44 miliar turun menjadi Rp730,30 miliar atau turun
sebanyak 34%. Sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran
dan Penggunaan KKP, diatur bahwa Proporsi UP Satker K/L dibagi menjadi 60% UP dalam bentuk Tunai dan
40% UP dalam bentuk KKP. Dari data pengawasan KKP pada Aplikasi OMSPAN per tanggal 29 Juli 2019
sebagaimana termuat dalam infografis 3.2, dapat diketahui bahwa sebanyak 43% K/L memiliki proporsi UP
KKP yang lebih kecil dari 40% atau dengan kata lain dibawah proporsi UP KKP yang telah ditetapkan dalam
PMK dimaksud. Artinya, K/L tersebut mengajukan dispensasi perubahan proporsi UP KKP dan telah
mendapatkan persetujuan dispensasi dari Kanwil DJPb.
Lalu, sebesar 11% K/L memiliki proporsi UP KKP yang lebih besar dari 40% atau dengan kata lain diatas
proporsi UP KKP yang telah ditetapkan. Apabila proporsi UP KKP K/L menjadi diatas 40% maka hal ini pertanda
baik/bagus dalam meningkatkan transaksi penggunaan KKP. Adapun persentase K/L yang memiliki proporsi UP
KKP tetap yaitu sebesar 40% atau sebesar proporsi UP KKP yang telah ditetapkan, telah mencapai angka 46%.
Keberlanjutan Inovasi
Per Semester 1 TA 2021, hamper seluruh K/L (84 K/L) telah menggunakan KKP dengan total transaksi
KKP mencapai Rp223 Miliar. Ke depannya, penggunaan KKP dinilai akan terus meningkat seiring dengan
semakin banyaknya merchant yang menyediakan fasilitas pembayaran dengan kartu kredit dan adanya
ketentuan tambahan seperti kebijakan pengecualian terhadap Bendahara Pengeluaran sebagai Wajib Pungut/
Wajib Potong/Wajib Setor PPh Pasal 22 dan PPN atau PPN dan PPnBM apabila dilakukan pembayaran dengan
KKP atas Belanja Instansi Pemerintah Pusat dan peningkatan limit nilai transaksi yang dapat dilakukan kepada
satu Penerima/ Penyedia barang dan Jasa dalam transaksi KKP dari semula Rp50 juta menjadi Rp200 juta untuk
belanja pemerintah terhadap produk dalam negeri dari UMK melalui platform katalog elektronik, toko daring,
dan Marketplace berbasis platform pembayaran pemerintah.
44 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
~ halaman ini sengaja dikosongkan ~
45
Genderang Inovasi untuk Negeri
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
46
Genderang Inovasi untuk Negeri
Source: pexels.com
2019 - Aplikasi
Digital Payment - Marketplace (Digipay)
Subdirektorat Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Proses pengadaan barang/jasa • KPPN melakukan registrasi vendor Masih terus dilakukan pengembangan
sederhana, sistem pembayaran, dan pada ekosistem DigiPay. dan perbaikan karena memudahkan
perhitungan serta pembayaran pajak pengadaan barang/jasa secara cashless
diintegrasikan dalam satu ekosistem. • Selanjutnya Satker melakukan transaksi dengan vendor yang berasal dari UMKM
Pembayaran dilakukan secara digital pengadaan barang/jasa menggunakan
(cashless) sehingga menekan cost dan sistem Non Tunai. Setelah Inovasi
meningkatkan efisiensi.
Digipay • Pengadaan barang/jasa lebih praktis
Sebelum Inovasi dan akuntabel karena seluruhnya
dilakukan secara digital.
• Pengadaan barang/jasa dilakukan
secara konvensional. • Vendor penyedia barang/jasa memiliki
kesempatan untuk memasarkan barang/
• Penyediaan berkas secara terpisah jasa ke banyak satker di luar
seperti potongan pajak, surat pesanan, rekanannya.
bukti pembayaran, bukti penerimaan
barang/hasil pekerjaan dan berkas • Perbankan memiliki akses untuk
terkait lainnya. memperoleh sumber informasi
tambahan dalam rangka penyaluran
• Vendor tidak memiliki kesempatan kredit.
secara terbuka dalam memasarkan
barang/jasa ke banyak satker di luar • Pembayaran seluruhnya dilakukan
rekanannya. secara digital (cashless).
• Pembayaran transaksi dilakukan secara
cash.
Deskripsi Inovasi
Digipay mengintegrasikan beberapa proses yang sebelumnya terpisah.
Melalui Digipay, proses pengadaan barang/jasa sederhana, sistem pembayaran,
dan perhitungan serta pembayaran pajak diintegrasikan dalam satu ekosistem.
Pembayaran dilakukan secara digital (cashless), yang sebelumnya dilakukan
konvensional (cash). Transaksi dilakukan secara digital, sebelumnya
konvensional. Digipay menekan cost dan meningkatkan efisiensi.
Stakeholder (penerima manfaat) atas diimplementasikannya inovasi ini meliputi Satker dalam hal
otomatisasi & efisiensi, integrasi pengadaan, pembayaran, perpajakan, & pelaporan, simplifikasi SPJ. Bagi
vendor penyedia barang/jasa dalam hal kepastian pembayaran dengan scheduled payment peluang jadi rekanan
di banyak satker (free marketing), Bank lending facility. Bagi Bank diperoleh manfaat berupa pasar baru untuk
fasilitas kredit, layanan bagi targeted segment, brand mitra pemerintah. Sementara bagi Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Negara memperoleh manfaat manajemen likuiditas yang lebih efisien, perencanaan kas yang
lebih efektif, data analytics. Selain itu inovasi ini memiliki manfaat bagi Auditor/AHP/DJP dalam hal
mengurangi fraud, E-audit, memastikan kepatuhan wajib pajak. Seksi Pengelolaan Rekening Pengeluaran Subdit
Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dit. PKN menjadi pihak yang menatausahakan implementasi
DigiPay.
Keunggulan dari inovasi ini didesaian dan dikembangkan sesuai peraturan pengadaan barang/jasa
pemerintah, tidak ada pengenaan biaya apapun bagi seluruh pengguna platform serta adanya integrasi antara
proses pengadaan barang/jasa sederhana secara digital, pembayaran digital, perpajakan, dan akses bank lending
facility bagi UMKM (on progress).
Latar Belakang
Uang Persediaan (UP) merupakan uang muka dalam bentuk kas kecil yang
Sekretariatdiberikan kepada Bendahara Pengeluaran pada Instansi Pemerintah atau Satuan
Kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Sebelum tahun 2019
Direktorat Jenderalpembayaran belanja pemerintah yang menggunakan UP dilaksankan secara
tunai. Seiring dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan
Bank Indonesia, transaksi belanja pemerintah berkembang untuk dilaksanakan
secara cashless. Hal ini didukung dengan implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Virtual Account
(VA) pada instansi pemerintah/satker. Dalam perjalanannya, implementasi KKP dan VA mengalami kendala
seperti masih sedikit vendor/rekanan satker di daerah yang memiliki sistem penerimaan pembayaran digital.
Menindaklanjuti kendala tersebut serta dorongan dari implementasi Program Bangga Buatan Indonesia
(PBBI) dan Digitalisasi UMKM yang dicanangkan Pemerintah menjadi dasar dalam pengembangan DigiPay.
Dengan demikian, Digipay dibangun dalam kerangka modernisasi pengelolaan kas negara dan sistem
pembayaran pemerintah. Selain itu, Digipay juga menjadi platform yang memberikan ruang dan akses kepada
UMKM untuk memasuki dunia digital.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 47
Genderang Inovasi untuk Negeri
Penggunaan Inovasi
DigiPay digunakan oleh satker pengguna UP, vendor penyedia barang/jasa,
Himbara sebagai penyedia sistem pembayaran, dan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan sebagai Bendaharan Umum Negara yang mengelola manajemen
kas. Setelah diregistrasi oleh KPPN mitra, satker melakukan rekrut/invite
vendor, dan selanjutnya melakukan transaksi pengadaan barang/jasa dengan
menggunakan sistem pembayaran nontunai yang difasilitasi Himbara dalam bentuk KKP dan CMS VA. Apabila
dalam transaksi tersebut terdapat kewajiban perpajakan, DigiPay memfasilitasi penghitungan dan pembayaran
pajaknya yang akan dilakukan melalui CMS Bendahara. Integrasi beberapa aktivitas dalam DigiPay mampu
menyederhanakan proses pengadaan barang/jasa (proses pemesanan hanya 10-15 menit melalui sistem),
meningkatkan efisiensi pembayaran transaksi melalui pembayaran nonkas, mengurangi pengggunaan kertas,
menghilangkan biaya transportasi (kantor - toko/warung), serta meningkatkan akurasi dan mempermudah
pembayaran pajak melalui integrasi dalam DigiPay. Dokumen pertangguzngjawaban transaksi seperti kuitansi
dihasilkan secara otomatis oleh sistem. Perubahan signifikan yang ada dalam implementasi DigiPay adalah
mengeliminasi pertemuan antara satker dan vendor sehingga meminimalisasi timbulnya moral hazard dalam
proses pengadaan barang/jasa.
Kemudian Direktorat PKN selaku iniovator melakukan monitoring dan evaluasi secara bulanan atas
capaian DigiPay, termasuk memberikan asistensi dalam rangka perluasan implementasi DigiPay. Membantu
mengedukasi dan sosialisasi ke satker dan KPPN terkait penggunaan Digipay. Melakukan updating serta
pengembangan aplikasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang timbul di lapangan.
Sebelum Implementasi
1. Pengadaan barang/jasa dilakukan secara konvensional
2. Penyediaan berkas-berkas secara terpisah seperti potongan pajak, surat pesanan, bukti pembayaran, bukti
penerimaan barang/hasil pekerjaan dan berkas terkait lainnya.
3. Vendor tidak memiliki kesempatan secara terbuka dalam memasarkan barang/jasa ke banyak satker di luar
rekanannya.
4. Pembayaran transaksi dilakukan secara cash.
Setelah Implementasi
1. Pengadaan barang/jasa lebih praktis dan akuntabel karena seluruhnya dilakukan secara digital
2. Vendor penyedia barang/jasa memiliki kesempatan untuk memasarkan barang/jasa ke banyak satker di luar
rekanannya.
3. Perbankan memiliki akses untuk memperoleh sumber informasi tambahan dalam rangka penyaluran kredit.
4. Pembayaran seluruhnya dilakukan secara digital (cashless).
Keberlanjutan Inovasi
Dalam rangka memotivasi dan mengakselerasi implementasi DigiPay, Dit. PKN telah melakukan berbagai
upaya, diantaranya:
1. Menyelenggarakan lomba/kompetisi antar KPPN/Kanwil. Untuk periode tahap I sampai III telah diberikan
apresiasi/reward kepada Kanwil DJPb/KPPN yang meraih capaian terbaik 1 s.d. 3. Apresiasi tersebut
disampaikan pada Rapat Pimpinan Terbatas Semester II 2020 tanggal 13 November 2020.
2. Adanya kebijakan relaksasi syarat keikutsertaan peserta. Sesuai Nota Dinas Direktur PKN Nomor ND-1121/
PB.3/2020, syarat satker calon peserta paling sedikit telah menggunakan Virtual Account, relaksasi dari
pengaturan sebelumnya yang harus pengguna SAKTI, VA, dan KKP.
3. Penyampaian apresiasi dan akselerasi penggunaan Digipay kepada seluruh Kementerian/Lembaga di seluruh
Indonesia melalui surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor: S-283/PB/2021 tanggal 18 November
2021.
Beberapa strategi yang dilakukan untuk keberlanjutan DigiPay adalah sebagai berikut:
1. Penyiapan aspek regulasi dalam bentuk Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba
Penggunaan UP Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment Pada Satuan Kerja, Keputusan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-173/PB/2019 tentang Tim Pengembangan dan Implementasi
Pembayaran Digital Pada Marketplace, dan beberapa kebijakan yang dituangkan baik dalam surat Sekjen,
maupun Direktur Pengelolaan Kas Negara. Selama ketentuan tersebut masih berlaku maka keberlanjutan
penggunaan aplikasi ini akan terus berkembang.
2. Membangun kemitraan untuk pengembangan DigiPay. Misalnya, melalui kerja sama dengan Direktorat
Sistem Manajemen Investasi/Pusat Investasi Pemerintah untuk menggandeng pelaku usaha kecil debitur
UMi untuk bergabung sebagai vendor dalam DigiPay. Dit. PKN juga bekerja sama dengan Setjen, khususnya
Central Transformation Office (CTO) untuk melaksanakan sosialisasi khususnya di internal Kemenkeu.
3. Merencanakan untuk interkoneksi/integrasi dengan platform lainnya seperti SAKTI, Bela Pengadaan LKPP,
maupun Platform Pembayaran Pemerintah.
4. Peningkatan kapasitas aplikasi melalui penyempurnaan aplikasi eksisting dan/atau pengembangan aplikasi
DigiPay Terintegrasi.
5. Strategi manajerial berupa peningkatan kapasitas SDM, publikasi penggunaan DigiPay pada UMKM di
daerah, edukasi satker dan vendor, serta penjaminan kualitas melalui pengembangan SOP.
48 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Aplikasi
MODERNISASI SISTEM PENERIMAAN NEGARA
SECARA ELEKTRONIK - MPN-G3
Subdirektorat Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Penyempurnaan Sistem Penerimaan Wajib Pajak/Wajib Bayar Wajib Setor Proses koordinasi pemangku kepentingan
Negara secara elektronik dengan MPN (WP/WB/WS) melakukan registrasi dan antara DJPb dengan para biller (DJA,
G3 pada 3 (tiga) aspek, yaitu Kapasitas, membuat kode billing pada portal masing- DJP, DJPBC, dan DJPPR) dalam rangka
Pemutakhiran perangkat infrastruktur dan masing biller atau melalui portal SSO pengelolaan penerimaan negara
software, Interface, dan Kanal Bayar. Penerimaan Negara yang telah terkoneksi dilakukan secara berkesinambungan
dengan portal biller. untuk pelaksanaan monitoring dan
evaluasi sistem.
Sebelum Inovasi MPN-G3 Setelah Inovasi
Transaksi penerimaan negara masih Sejak implementasi MPN G3 pada tahun
sangat bergantung pada kanal teller. 2019, transaksi penerimaan negara
melalui kanal teller menurun drastis dari
69 juta transaksi pada 2019 menjadi 34
juta transaksi pada 2021 (data s.d. 5
November 2021), dan transaksi melalui
kanal lainnya meningkat.
Deskripsi Inovasi
Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) di Launching Oleh Menteri Keuangan pada
Tanggal 23 Agustus 2019 di Aula Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta dalam rangka meningkatkan pelayanan
Kementerian Keuangan kepada seluruh wajib pajak/wajib bayar/wajib setor. Penyempurnaan Sistem
Penerimaan Negara secara elektronik dengan MPN G3 pada 3 (tiga) aspek, yaitu: Kapasitas, pemutakhiran
perangkat infrastruktur dan software, Interface, dan Kanal Bayar.
1. Kapasitas MPN G3 sanggup melayani pembayaran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik yang
meningkat signifikan dari semula hanya 60 transaksi per detik.
2. Pemutakhiran perangkat infrastruktur dan software telah dilakukan untuk memenuhi peningkatan
kapasitas dengan pembaharuan server, database, dan software dengan mengikuti perkembangan teknologi
terkini.
3. Interface MPN G3: wajib pajak/wajib bayar/wajib setor mengakses 1 (satu) Portal Penerimaan Negara secara
single sign on dengan membuka website mpn.kemenkeu.go.id untuk memperoleh kode billing atas semua
jenis penerimaan negara dan selanjutnya sekaligus dapat dilanjutkan dgn pembayaran pada website yg sama.
Melalui modul ini, setiap penyetor dapat mengakses satu portal penerimaan negara (single sign-on) agar bisa
mendapatkan kode billing untuk seluruh jenis penerimaan negara yang dapat dilanjutkan pada proses
penyetoran. Ini adalah sebuah kemudahan bagi penyetor dibandingkan harus mengakses portal yang
berbeda untuk jenis penerimaan negara yang berbeda.
4. Kanal Bayar penerimaan negara melalui MPN G3 selain melalui: Teller, ATM, Internet Banking, Mobile
Banking, dan EDC sejak MPN G2; juga dapat dilakukan melalui Kanal Bayar: Dompet Elektronik atau e-
Wallet, Bank Transfer, Virtual Account (VA), Direct Debit, dan Kartu Kredit yang dilaksanakan oleh Lembaga
Persepsi Lainnya (LPL), seperti: fintech, e-commerce, retailer, selain itu terdapat penambahan layanan agen
laku pandai sebagai sub collecting agent dan integrasi dengan pajak belanja pemda (SP2D online).
Pengembangan MPN G3 dilakukan secara kolaboratif antara Kementerian Keuangan (Biller dan
Settlement) dengan sejumlah bank persepsi dan fintech/e-commerce, seperti: Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet
Indonesia yang ditetapkan sebagai LPL pada saat Launching MPN G3 oleh Menteri Keuangan pada tanggal 23
Agustus 2019. Modernisasi sistem penerimaan negara dan pengelolaan APBN untuk memenuhi 3 tuntutan,
yaitu: meningkatkan kolektibilitas penerimaan negara, memudahkan penyetor untuk memenuhi kewajibannya,
dan adaptasi dengan perubahan teknologi informasi. Pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, MPN G3
ditatausahakan oleh Seksi Pengelolaan Rekening Penerimaan Subdirektorat Manajemen Penerimaan dan
Pengeluaran Kas.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 49
Genderang Inovasi untuk Negeri
Latar Belakang
MPN merupakan salah satu sistem yang dikelola oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah menjalani
perjalanan panjang evolusi penyempurnaan selama 15 tahun
untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan pendapatan
negara dalam rangka cash management yang pruden. MPN-G1
yang dimulai tahun 2006, berevolusi menjadi MPN-G2 yang
ditandai dengan bertambahnya alternatif kanal penyetoran
penerimaan negara secara digital dari sebelumnya yang hanya bisa dilakukan secara over the counter, sehingga
penyetoran penerimaan negara menjadi praktis, cepat, dan aman.
Sejak implementasi MPN-G2 secara penuh tahun 2016, terdapat beberapa isu yang menghambat
kelancaran transaksi penerimaan negara, antara lain:
1. Kapasitas pemrosesan transaksi masih rendah (60 transaction per second/tps);
2. Portal/website pembuatan billing masih terpisah pada setiap biller;
3. Belum melibatkan Lembaga selain bank/pos persepsi sebagai collecting agent dalam sistem penerimaan
negara secara elektronik.
Inovasi MPN-G3 dikembangkan untuk mengantisipasi hal tersebut sekaligus memperluas dan
meningkatkan kualitas layanan penyetoran penerimaan negara, melalui peningkatan kapasitas transaksi hingga
1000 tps, integrasi portal billing untuk semua jenis penerimaan negara dalam satu website sekaligus menjadi
tempat pembayaran, serta penambahan kanal bayar melalui Lembaga Persepsi Lainnya seperti e-commerce,
fintech, retailer, dsb untuk memperluas jangkauan layanan penyetoran penerimaan negara kepada seluruh
lapisan masyarakat termasuk yang memiliki keterbatasan akses layanan perbankan.
Penggunaan Inovasi
Wajib Pajak/Wajib Bayar Wajib Setor (WP/WB/WS) melakukan registrasi dan membuat kode billing pada
portal masing-masing biller atau melalui portal SSO Penerimaan Negara yang telah terkoneksi dengan portal
biller. Jika WP/WB/WS menggunakan portal SSO Penerimaan Negara, pembayaran dapat dilakukan secara
langsung melalui portal dimaksud. WP/WB/WS juga dapat melakukan pembayaran melalui collecting agent (CA)
bank/pos persepsi dan lembaga persepsi lainnya yang terdiri dari beberapa perusahaan fintech (finnet, online
pajak, DANA, dll), e-commerce (tokopedia, bukalapak), indomaret, juga agen laku pandai. Ketika inquiry kode
billing dilakukan, CA akan menerima data dari settlement dan kemudian WP/WB/WS dapat mengkonfirmasi
kebenaran data dan melakukan payment. Ketika pembayaran sukses, settlement akan mengirim NTPN dan WP/
WB/WS akan menerima Bukti Penerimaan Negara sebagai bukti transaksi pembayaran. Dalam hal terjadi
timeout, WP/WB/WS akan menerima BPN sementara tanpa mencantumkan NTPN.
Sebelum Implementasi
Sebelum implementasi MPN G3, transaksi penerimaan negara masih sangat bergantung pada kanal
teller. Kerja sama hanya dengan bank dan pos persepsi membuat pilihan pembayaran yang dapat dilakukan oleh
wajib pajak/wajib bayar/wajib setor sangat terbatas, terlebih di era keuangan digital seperti sekarang ini dimana
penggunaan fintech dan e-commerce sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Wajib
pajak/wajib bayar/wajib setor pun harus mengakses portal yang berbeda untuk membuat kode billing yang
diperlukan. Selain itu, kapasitas transaksi pada settlement yang hanya 60 tps semakin dirasa kurang mencukupi
untuk mengakomodasi transaksi penerimaan negara yang terus meningkat.
Setelah Implementasi
Sejak implementasi MPN G3 pada tahun 2019, transaksi penerimaan negara melalui kanal teller
menurun drastis dari 69 juta transaksi pada 2019 menjadi 34 juta transaksi pada 2021 (data s.d. 5 November
2021), dan transaksi melalui kanal lainnya meningkat. Peningkatan signifikan setelah implementasi MPN G3
juga tampak pada nominal transaksi non-teller (dari 984 triliun ke 1.414 triliun), berkebalikan dengan nominal
transaksi teller yang menurun tajam (999 triliun ke 170 triliun).
Evaluasi dampak terhadap implementasi MPN menggunakan metodologi survei kepada pengguna
layanan MPN dan dilanjutkan dengan in-depth interview. Evaluasi dampak implementasi MPN menggunakan
paradigma positivisme, pendekatan deduktif, serta metode perpaduan pengolahan data secara kuantitatif dan
kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif kuantitatif, analisis biplot,
Importance Performance Analysis (IPA), dan Structural Equation Modeling (SEM).
Survei online dilakukan pada bulan Agustus 2020 dan dilanjutkan in-depth interview terhadap pejabat/
pegawai kantor vertikal DJPb. Terdapat sembilan variabel yang diteliti yaitu: kegunaan, kemudahan, sikap
penggunaan, kepercayaan, subjective norm fasilitas billing, dampak sosial, dampak ekonomi, dampak
organisasi, dan dampak kebijakan.
Hasil survei menunjukkan bahwa variabel kepercayaan dan dampak sosial mendapat nilai tertinggi
sedangkan variabel dampak kebijakan mendapat nilai terendah. Berdasarkan analisis, implementasi MPN
memberikan dampak positif dari segi sosial, ekonomi, organisasi, dan kebijakan. Dari hasil in-depth interview,
didapatkan kesimpulan bahwa MPN sangat bermanfaat dan membantu penyelesaian tugas, terdapat
peningkatan akuntabilitas, dan sangat membantu dalam pengambilan keputusan.
50 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
Namun demikian, terdapat beberapa catatan dari hasil evaluasi yaitu sebagian responden menyatakan
implementasi MPN tidak berpengaruh secara signifikan terhadap organisasi dari sisi pengguna dan diperlukan
pelatihan berkelanjutan untuk menjaga implementasi kebijakan. Koordinasi dan peningkatan kapasitas
berkelanjutan selalu dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan performa MPN.
Keberlanjutan Inovasi
Implementasi MPN-G3 masih dijalankan hingga kini dan telah memiliki dasar hukum pelaksanaan yaitu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sisem Penerimaan Negara secara Elektronik.
Selain itu, setiap Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya selaku collecting agent telah menandatangai
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk memastikan setiap collecting
agent memenuhi komitmen dan mematuhi ketentuan yang berlaku demi tercapainya kelancaran transaksi
penerimaan negara, masuk dan tercatat di Kas Negara. Dalam PKS ini, diatur hak dan kewajiban collecting
agent, termasuk tata cara pelaksanaan transaksi penerimaan negara dan penyesuaian sistem teknologi
informasi dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan terkait penatausahaan Penerimaan
Negara.
Proses koordinasi pemangku kepentingan antara DJPb dengan para biller (DJA, DJP, DJPBC, dan
DJPPR) dalam rangka pengelolaan penerimaan negara dilakukan secara berkesinambungan untuk pelaksanaan
monitoring dan evaluasi sistem serta untuk mengadaptasi dinamika yang terjadi. Selain biller, pelaksanaan
koordinasi dalam bentuk rapat/diskusi juga dilakukan dengan collecting agent secara berkala, untuk menjaga
dan meningkatkan kapasitas SDM dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh collecting agent dalam rangka
memastikan dukungan yang optimal bagi implementasi MPN-G3.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 51
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Non Aplikasi
RESTRUKTURISASI REKENING BENDAHARA
KEMENTERIAN/LEMBAGA
Subdirektorat Manajemen Rekening Lainnya dan Pembinaan
Pertanggungjawaban Bendahara
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Simplifikasi dan modernisasi rekening • Meliputi kegiatan: Kedepannya untuk seluruh rekening
pengeluaran dilakukan dengan • Pembukaan Rekening Induk pengelolaan satker Kementerian/
mengusung konsep rekening induk dan • Pembukaan Rekening Satker Lembaga akan dilakukan restrukturisasi
rekening virtual. Hal yang meningkat diantaranya adalah Rekening Penerimaan
adalah dari sisi pengendalian atas jumlah RESTRUKTURISASI dan Rekening Pemerintah Lainnya.
rekening dan modernisasi transaksi REKENING
bendahara pengeluaran. Setelah Inovasi
BENDAHARA KL
Sebelum Inovasi • Jumlah Rekening pengeluaran saat ini
berjumlah 755 rekening induk pada 280
• Banyaknya jumlah rekening yang eselon I dan sebagai konsolidator atas
terkategori sebagai rekening 21.000 rekening virtual di satker.
pemerintah.
• Kuasa BUN dan Eselon I Kementerian/
• Jumlah saldo rekening dalam bentuk Lembaga dapat memonitor seluruh
giro menyebabkan sulitnya untuk rekening satker yang ada melalui
dilakukan pengawasan maupun dashboard rekening.
optimalisasi.
Deskripsi Inovasi
Simplifikasi dan modernisasi rekening pengeluaran dilakukan dengan mengusung konsep rekening induk
dan rekening virtual. Hal yang meningkat adalah dari sisi pengendalian atas jumlah rekening dan modernisasi
transaksi bendahara pengeluaran. Sejalan dengan perkembangan industry 4.0, penggunaan rekening VA pada
rekening bendahara Kementerian/Lembaga lebih memudahkan bendahara satker dalam menatausahakan,
mengatur pengeluaran belanja satker dengan memanfaatkan kanal pembayaran yang disediakan oleh pihak
bank umum sesuai dengan amanat PMK 183/PMK.05/2019 yaitu melalui kanal Kartu Debit, ATM, Teller dan
CMS.
Stakeholder penerima manfaat dari inovasi yang digagas adalah:
1. Bendahara Umum Negara: Dapat lebih mudah dalam mengendalikan jumlah rekening dan monitoring saldo
serta optimalisasi saldo atas rekening.
2. Kementerian/Lembaga: Dapat melakukan monitoring atas saldo rekening unit dibawahnya.
3. Bendahara Satuan Kerja: memiliki kemudahan atas transaksi pengelolaan APBN melalui CMS, kartu debit
dan kemudahan monitoring saldo melalui dashboard
Unit yang melakukan penyusunan regulasi maupun pembangunan proses bisnis adalah Subdit
Manajemen Rekening Lainnya dan Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara yang memiliki tugas dan fungsi
mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan rekening bendahara instansi serta
mengoordinasikan inventarisasi dan monitoring Rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
pada K/L/ kantor/Satker.
Keunggulan inovasi ini adalah menyederhanakan jumlah rekening pengeluaran dan memodernisasi
fasilitas transaksi bendahara pengeluaran.
Latar Belakang
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara melayani sekitar 21.000
satuan kerja (satker) yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan perwakilan RI di luar negeri. Satker di
dalam negeri memiliki rekening yang disebut rekening pengeluaran yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
Rekening pengeluaran adalah rekening pemerintah dalam bentuk giro pada bank umum yang dipergunakan
untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara atau untuk membayar pengeluaran
negara. Dengan rekening giro tersebut maka akan menyulitkan dalam konsolidasi dan
monitoring. Dari sisi transaksi juga masih dilakukan secara konvensional dengan menggunakan
cek/bilyet giro. Dari sisi optimalisasi atas saldo juga masih terbatas yaitu melalui TNP.
Rp10.000.000 Dengan pertimbangan diatas diperlukan suatu mekanisme yang dapat memperkuat
peran BUN dalam kendali atas rekening pengeluaran satker. Perlu juga mendesain ulang struktur
rekening bendahara pengeluaran dalam bentuk rekening induk di eselon I dan rekening virtual
di satker. Dari sisi optimalisasi saldo, diharapkan BUN memiliki kendali dalam hal optimalisasi
untuk meningkatkan penerimaan negara. Dari sisi transaksi bendahara maka dilakukan
modernisasi melalui penggunaan transaksi non tunai melalui fasilitas CMS, dan kartu debit.
Selain itu dari sisi pencetakan rekening Koran juga dapat melalui dashboard rekening.
52 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
Penggunaan Inovasi
1. Pembukaan Rekening Induk:
a. Berdasarkan referensi data rekening pengeluaran, pimpinan eselon I K/L mengajukan surat
permohonan persetujuan pembukaan rekening induk kepada KPPN mitra Eselon I.
b. KPPN mitra Eselon I melakukan validasi atas surat permohonan tersebut, apabila atas surat
permohonan tersebut disetujui oleh KPPN mitra Eselon I, maka KPPN mitra Eselon I akan
mengirimkan surat persetujuan pembukaan rekening induk kepada Pimpinan Eselon I K/L.
c. Kemudian Pimpinan Eselon I K/L mengirimkan surat persetujuan pembukaan rekening induk kepada
pihak Bank Umum untuk dibukakan rekening induk dari Eselon K/L tersebut, setelah rekening induk
tersebut dibuka kemudian pihak Bank Umum menyampaikan laporan pembukaan rekening induk
beserta user dashboard kepada Pimpinan Eselon I K/L dan KPPN mitra Eselon I. selain itu pula pihak
Bank Umum menyampaikan user dashboard kepada Kuasa BUN Pusat dan Kanwil DJPb.
d. Dalam hal validasi atas surat permohonan persetujuan pembukaan rekening induk dari pimpinan
eselon I K/L ditolak, maka KPPN mitra Eselon I akan mengirimkan surat penolakan kepada Pimpinan
Eselon I K/L.
2. Pembukaan Rekening Satker:
a. Atas dasar referensi data rekening pengeluaran, KPA satker mengajukan surat permohonan
perseetujuan pembukaan rekening VA satker kepada Pimpinan Eselon I K/L, yang kemudian atas surat
permohonan dari KPA satker tersebut diajukan surat permohonan persetujuan dan pembukaan
rekening VA satker kepada KPPN mitra Eselon I.
b. KPPN mitra Eselon I melakukan validasi atas surat permohonan persetujuan dan pembukaan rekening
VA satker tersebut, apabila atas surat permohonan persetujuan dan pembukaan rekening VA satker
tersebut disetujui oleh KPPN mitra Eselon I, maka KPPN mitra Eselon I akan mengirimkan surat
persetujuan pembukaan rekening VA satker kepada Bank Umum dengan tembusan Pimpinan Eselon I.
c. Bank Umum kemudian membukakan rekening VA satker yang menginduk pada rekening induk milik
Eselon I K/L, selain itu pula Bank Umum menyampaikan laporan pembukan rekening VA satker beserta
kelengkapan VA satker berupa CMS, kartu debit dan dashboard kepada satker yang bersangkutan.
Selain itu Bank Umum pula menyampaikan laporan pembukan rekening VA kepada KPPN mitra Eselon
I dan Pimpinan Eselon I.
d. Dalam hal validasi atas surat permohonan persetujuan dan pembukaan rekening VA satker dari
pimpinan eselon I K/L ditolak, maka KPPN mitra Eselon I akan mengirimkan surat penolakan kepada
Pimpinan Eselon I K/L.
Sebelum Implementasi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara melayani sekitar 21.000
satuan kerja (satker) yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan perwakilan RI di luar negeri. Jumlah
rekening pengeluaran dalam bentuk giro pada 86 kementerian negara/lembaga yang membawahi lebih dari
21.000 satuan kerja, maka hal ini memunculkan banyaknya jumlah rekening yang terkategori sebagai rekening
pemerintah. Jumlah rekening pengeluaran dalam bentuk giro tersebut menuntut adanya pengelolaan yang lebih
maju khususnya dalam hal pengendalian dan monitoring rekening oleh Kuasa BUN, Kementerian Negara/
Lembaga maupun pada tingkat satuan kerja. Dari sisi pengelolaan kas, jumlah saldo rekening dalam bentuk giro
menyebabkan sulitnya untuk dilakukan pengawasan maupun optimalisasi yang dapat dilakukan atas sejumlah
saldo tersebut.
Setelah Implementasi
Jumlah Rekening pengeluaran saat ini berjumlah 755 rekening induk pada 280 eselon I dan sebagai
konsolidator atas 21.000 rekening virtual di satker. Dalam hal montirong rekening, Kuasa BUN dan Eselon I
Kementerian/Lembaga dapat memonitor seluruh rekening satker yang ada mellaui dashboard rekening.
Keberlanjutan Inovasi
Dengan telah dilaksanakan Restrukturisasi Rekening Pengeluaran milik satker Kementerin/Lembaga,
maka kedepannya untuk seluruh rekening pengelolaan satker Kementerian/Lembaga akan dilakukan
restrukturisasi diantaranya adalah Rekening Penerimaan dan Rekening Pemerintah Lannya.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 53
Genderang Inovasi untuk Negeri
Direktorat
Sistem Manajemen Investasi
54
Genderang Inovasi untuk Negeri
Source: pexels.com
2021 - Aplikasi
Database Potensi Investasi Daerah
Direktorat Sistem Manajemen Investasi
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Database ini disusun berdasarkan data • Kajian Kanwil DJPb dituangkan dalam Dengan hadirnya Database Investasi
yang diperoleh dari Kajian Fiskal Regional Kajian Fiskal Regional (KFR) yang Pemerintah daerah dapat
(KFR) yang disusun oleh Kanwil merupakan hasil koordinasi dan mengembangkan potensi daerah masing-
Direktorat Jenderal Perbendaharaan kerjasama dengan unit terkait di daerah. masing yang sesuai dengan peranan dari
dengan tujuan agar data yang bidang Operator Investasi Pemerintah.
disampaikan telah melalui proses • Kajian Kanwil tersebut akan
koordinasi dengan unit terkait di daerah. diassessment oleh Dit.SMI untuk Setelah Inovasi
memperoleh proyek yang feasible.
Sebelum Inovasi • Kajian potensi investasi daerah akan
• Potensi investasi akan disampaikan melengkapi KFR.
Database Potensi Investasi Daerah tidak kepada OIP untuk memperoleh
terdapat platform yang mampu penilaian secara profesional sebelum • Kajian potensi investasi daerah akan
menyajikan data potensi investasi di diimplementasikan. mempertajam KFR sebagai solusi
masing-masing daerah. dalam peningkatan perekonomian
Database Potensi daerah tersebut.
Investasi Daerah
• Potensi Investasi daerah dapat menjadi
rujukan untuk melakukan investasi di
suatu daerah.
Deskripsi Inovasi
Database Potensi Investasi Daerah merupakan bentuk implementasi dari PP 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah. Database ini disusun berdasarkan data yang diperoleh dari Kajian Fiskal Regional (KFR)
yang disusun oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan tujuan agar data yang disampaikan telah
melalui proses koordinasi dengan unit terkait di daerah, sehingga memperoleh data potensi inventasi di daerah
yang feasible.
Database potensi investasi dapat menjadi landasan bagi Operator Investasi Pemerintah (OIP) untuk
memperoleh penilaian secara profesional sebelum dilakukan investasi didalamnya.
Latar Belakang
Dalam rangka implementasi PP 63 Tahun 2019 tentang Investasi pemerintah perlu disusun database
potensi investasi di daerah untuk memperoleh proyek yang feasible melalui kajian (KFR) yang disusun oleh
Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Penggunaan Inovasi
Database potensi investasi daerah disusun melalui tahapan kombinasi proses yang komprehensif:
1. Kajian Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dituangkan dalam Kajian Fiskal Regional (KFR) yang
merupakan hasil koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait di daerah;
2. Kajian Kanwil tersebut akan di assessment oleh Dit.SMI untuk memperoleh proyek yang feasible;
3. Potensi investasi akan disampaikan kepada OIP untuk memperoleh penilaian secara profesional sebelum
diimplementasikan.
Sebelum Implementasi
Sebelum implementasi Database Potensi Investasi Daerah tidak terdapat platform yang mampu
menyajikan data potensi investasi di masing-masing daerah.
Setelah Implementasi
Sekretariat1. Kajian potensi investasi daerah akan melengkapi KFR yang telah disusun Kanwil perbendaharaan;
2. Kajian potensi investasi daerah akan mempertajam KFR sebagai solusi dalam peningkatan perekonomian
Direktorat Jenderal Perbendaharaandaerah tersebut;
3. Potensi Investasi daerah dapat menjadi rujukan untuk melakukan investasi di suatu daerah.
Keberlanjutan Inovasi
Melalui implementasi PP 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, inovasi layanan penyusunan
database potensi investasi daerah menjadi input dalam merencanakan investasi secara lebih baik.
Dengan hadirnya Database Investasi Pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah masing-
masing yang sesuai dengan peranan dari bidang Operator Investasi Pemerintah.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 55
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi
INOVASI PRIMA (PENGELOLAAN RAPAT,
RISALAH, MONITORING ARAHAN, DAN TINDAK
Subdirektorat Kebijakan Investasi dan Hubungan Kelembagaan
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
• Dalam rangka tertib administrasi • Tim pengelolaan ruang rapat akan Tertibnya administrasi pelaporan, risalah,
pengelolaan rapat, risalah, monitoring menyiapkan ruang zoom meeting untuk monitoring, arahan, dan tindak lanjut hasil
arahan, dan tindak lanjut hasil kegiatan rapat virtual atau ruang rapat untuk kegiatan rapat.
rapat pada Dit SMI. pertemuan fisik.
Setelah Inovasi
• Direktur dan para pejabat dapat • Rapat bersifat yang bersifat koordinatif
mengambil keputusan dan kebijakan antar Subdirektorat SMI, Eselon I, atau Tertibnya administrasi pelaporan, risalah,
selanjutnya dengan lebih optimal. Kementerian Lembaga lainnya. monitoring, arahan, dan tindak lanjut hasil
kegiatan rapat.
Sebelum Inovasi • Selanjutnya Ketua akan menugaskan
anggota bagian pelaporan dan risalah
Kurang tertibnya administrasi pelaporan, secara bergantian.
risalah, monitoring, arahan, dan tindak
lanjut hasil kegiatan rapat. PRIMA
Deskripsi Inovasi
Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan rapat, risalah, monitoring arahan, dan tindak lanjut hasil
kegiatan rapat pada Direktorat Sistem Manajemen Investasi, dibentuklah Tim Pengelolaan Rapat, Risalah,
Monitoring Arahan, dan Tindak Lanjut (PRiMA). Dengan adanya inovasi ini, Direktur dan para pejabat dapat
mengambil keputusan dan kebijakan selanjutnya dengan lebih optimal. Selain itu, tim PRiMA juga bertugas
sebagai pengelolaan ruang rapat yang meliputi permintaan ruang rapat dan pengelolaan hasil rekaman.
Anggota tim merupakan perwakilan dari masing-masing Subdirektorat yang telah mempunyai
kecakapan dalam pelaporan. Dengan penanggung jawab Kepala Subdirektorat KIHK dan ketuanya adalah Kepala
Subbagian Tata Usaha.
Latar Belakang
Inovasi ini dilatarbelakangi seringnya rapat Direktorat SMI bersifat koordinatif antar Subdirektorat SMI,
Eselon I, atau Kementerian Lembaga lainnya hingga mengakibatkan kurang tertibnya administrasi pengelolaan
rapat, risalah, monitoring arahan, dan tindak lanjut hasil kegiatan rapat.
Penggunaan Inovasi
Anggota Tim PRiMA adalah perwakilan pegawai yang cakap dari masing-masing Subdirektorat SMI.
Setiap ada rapat, tim pengelolaan ruang rapat akan menyiapkan ruang zoom meeting untuk rapat virtual atau
ruang rapat untuk pertemuan fisik. Rapat yang dimaksud adalah rapat yang bersifat koordinatif antar
Subdirektorat SMI, Eselon I, atau Kementerian Lembaga lainnya. Selanjutnya Ketua akan menugaskan anggota
bagian pelaporan dan risalah secara bergantian.
Sebelum Implementasi
Kurang tertibnya administrasi pelaporan, risalah, monitoring, arahan, dan tindak lanjut hasil kegiatan
rapat.
Setelah Implementasi
Tertibnya administrasi pelaporan, risalah, monitoring, arahan, dan tindak lanjut hasil kegiatan rapat.
Keberlanjutan Inovasi
Tim PRiMA akan ditugaskan bergantian mengikuti kegiatan rapat yang bersifat koordinatif antar
Subdirektorat SMI, Eselon I, atau Kementerian Lembaga lainnya.
56 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi
Knowing New Employee
Subdirektorat Kredit Program dan Investasi Lainnya
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
• Salah satu upaya mengetahui bakat dan • Berawal dari menghubungi para Inovasi ini akan terus dilaksanakan
minat pegawai baru sebelum pegawai baru. secara optimal.
ditempatkan di masing-masing
Subdirektorat. • Menginfokan adanya lapor perdana Setelah Inovasi
dengan agenda paparan perkenalan
• Pegawai baru dapat lebih mudah dari masing-masing pegawai baru. Penempatan pegawai sesuai dengan
menyesuaikan diri dengan lingkungan minat dan bakatnya sehingga etos kerja
kerja di Direktorat SMI dan bekerja • Pemetaan penempatan dengan tinggi dan tercapainya tujuan organisasi.
dengan etos kerja yang tinggi. terbitnya Keputusan Direktur Sistem
Manajemen Investasi.
Sebelum Inovasi
Knowing New
Penempatan pegawai baru kurang Employee
terkoordinasi sehingga beberapa pegawai
etos kerja nya turun.
Deskripsi Inovasi
Kebijakan Know New Employee (KNE) merupakan salah satu upaya mengetahui bakat dan minat pegawai
baru sebelum ditempatkan di masing-masing Subdirektorat. Sehingga pegawai dapat bekerja dengan optimal
demi tercapainya tujuan organisasi.
Subbag Tata Usaha yang akan menatausahakan kegiatan ini. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan
pegawai baru dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja di Direktorat SMI dan bekerja
dengan etos kerja yang tinggi.
Latar Belakang
Mewujudkan lingkungan kerja lebih kondusif dan penempatan pegawai baru sesuai dengan bakat dan
minatnya.
Penggunaan Inovasi
Subbag Tata Usaha yang akan menatausahakan kegiatan ini. Berawal dari menghubungi para pegawai
baru, menginfokan adanya lapor perdana dengan agenda paparan perkenalan dari masing-masing pegawai baru,
hingga akhirnya pemetaan penempatan dengan terbitnya Keputusan Direktur Sistem Manajemen Investasi.
Sebelum Implementasi
Penempatan pegawai baru kurang terkoordinasi sehingga beberapa pegawai etos kerja nya turun.
Setelah Implementasi
Penempatan pegawai sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga etos kerja tinggi dan tercapainya
tujuan organisasi.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini akan terus dilaksanakan secara optimal.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 57
Genderang Inovasi untuk Negeri
2020 - Aplikasi
MAINAN (Monitoring Agenda Pimpinan)
Subdirektorat Kredit Program dan Investasi Lainnya
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Inovasi pencatatan agenda Direktur SMI Sekretaris menginput agenda surat yang Pencatatan agenda berbasis Internet.
oleh sekretaris di aplikasi spreadsheet. masuk di aplikasi Nadine ke aplikasi Inovasi ini akan terus dilakukan karena
Sehingga Direktur SMI dapat monitoring spreadsheet. efektif.
semua agenda kerjanya dimana pun dan
kapan pun selama ada jaringan internet. MAINAN Setelah Inovasi
Sebelum Inovasi Pencatatan agenda berbasis internet.
Pencatatan agenda di papan
pengumuman.
Deskripsi Inovasi
Inovasi MAINAN (Monitoring Agenda Pimpinan) adalah inovasi pencatatan agenda Direktur SMI oleh
sekretaris di aplikasi spreadsheet. Sehingga Direktur SMI dapat monitoring semua agenda kerjanya dimana pun
dan kapan pun selama ada jaringan internet.
Latar Belakang
Sebelumnya pencatatan agenda Direktur SMI di papan pengumuman, hal ini kurang efektif apabila
Direktur SMI sedang bertugas di rumah (Work from Home) maupun sedang Dinas Luar.
Penggunaan Inovasi
Sekretaris menginput agenda surat yang masuk di aplikasi Nadine ke aplikasi spreadsheet.
Sebelum Implementasi ~ halaman ini sengaja dikosongkan ~
Pencatatan agenda di papan pengumuman.
Setelah Implementasi
Pencatatan agenda berbasis internet.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini akan terus dilakukan karena efektif.
58 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
~ halaman ini sengaja dikosongkan ~
59
Genderang Inovasi untuk Negeri
Direktorat Pembinaan Pelaksanaan
Anggaran Badan Layanan Umum
60
Genderang Inovasi untuk Negeri
Source: pexels.com
2021 - Aplikasi
Model Proyeksi PNBP BLU
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Sebagai bahan pembanding proyeksi Stakeholder tinggal mengakses aplikasi Keberlangsungan inovasi ini akan
PNBP yang disusun satker dalam RBA BIOS atau link tampilan dashboard digunakan dalam waktu yang cukup
dan dasar penentuan KPI pimpinan BLU, tersebut. panjang sampai adanya teknologi atau
adanya hasil proyeksi yang memiliki mekanisme/modeling lain yang dibuat
referensi dan berasal dari data yang jelas, Model Proyeksi dalam rangka melakukan hal yang sama.
sebagai dasar acuan penentuan outlook PNBP BLU
dalam rapat pimpinan dimana semua Setelah Inovasi
manfaat tersebut tersaji dalam dashboard
dan realtime. Terdapat hasil proyeksi yang lebih dapat
dipertanggungjawabkan, lebih akurat
Sebelum Inovasi karena diperoleh setelah melakukan
seleksi terhadap model-model yang
Dilakukan manual dan ditentukan melalui memberikan hasil paling akurat,
analisis trend dan asumsi sederhana. terotomasi dan real time.
Deskripsi Inovasi
Proyeksi PNBP BLU dari yang tadinya dilakukan secara manual, periodik, tidak real time dan
perhitungannya hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi tanpa basis yang kuat kemudian menggunakan data
analitic dibuatkan satu model, diotomasi, dan divisuaisasikan agar setiap saat ada data proyeksi PNBP BLU yang
real time sesuai perubahan dari indikator-indikator yang digunakan. Dikerjakan dan ditatausahakan bersama
melalui perwakiilan subdit-subdit yang telah ditunjuk untuk memastikan akurasi angka proyeksi melalui
perubahan indikator dan kriteria yang digunakan.
Manfaatnya antara lain sebagai bahan pembanding proyeksi PNBP yang disusun satker dalam RBA dan
dasar penentuan KPI pimpinan BLU, adanya hasil proyeksi yang memiliki referensi dan berasal dari data yang
jelas, sebagai dasar acuan penentuan outlook dalam rapat pimpinan dl dimana semua manfaat tersebut tersaji
dalam dashboard dan realtime.
Latar Belakang
Latar Belakang munculnya inovasi adalah kebutuhan outlook dan proyeksi PNBP BLU oleh pimpinan
yang selama ini dipenuhi secara manual dan menggunakan metode yang sederhana. dengan era data analytic
dirasakan seharusnya hal tersebut dapat dihasilkan dari mekanisme dan dari data-data yang jelas.
Penggunaan Inovasi
Stakeholder tinggal mengakses aplikasi BIOS atau link tampilan dashboard tersebut
Sebelum Implementasi
Dilakukan manual dan ditentukan melalui analisis trend dan asumsi sederhana (misal asumsi naik 5%,
asumsi data 2020, asumsi sawit turun dst).
Setelah Implementasi Sekretariat
Terdapat hasil proyeksi yang lebih dapat
dipertanggungjawabkan, lebih akurat karena diperoleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaansetelah melakukan seleksi terhadap model-model yang
memberikan hasil paling akurat, terotomasi dan real time.
Keberlanjutan Inovasi
Karena saat ini menjadi satu-satunya yang unique
(proyeksi PNBP BLU), model yang sama dapat
dikembangkan untuk diujicobakan terhadap hal yang lain.
dari sisi keberlangsungan inovasi ini akan digunakan dalam
waktu yang cukup panjang sampai adanya teknologi atau
mekanisme / modeling lain yang dibuat dalam rangka
melakukan hal yang sama (proyeksi PNBP BLU).
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 61
Genderang Inovasi untuk Negeri
2016 - Aplikasi
BIOS Penggunaan
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Memuat informasi:
Badan Layanan Umum • Data Profil BLU.
• Usulan dan Penilaian Penetapan status
Deskripsi & Latar Belakang Keberlanjutan
BLU.
Aplikasi berbasis web yang Sebagai inovasi berupa digitalisasi proses • Usulan, Penilaian, dan Laporan
mengintegrasikan data layanan dan bisnis, BIOS memiliki potensi untuk
keuangan BLU dalam rangka diimplementasikan dalam konteks lain. Pelaksanaan Tarif layanan.
meningkatkan efektivitas dan efisiensi BIOS dapat sajadiadaptasi untuk • Usulan dan Penilaian Remunerasi.
proses bisnis pembinaan, analisis data, pelaksanaan pembinaan BLU Daerah • Permohonan Izin.
dan pengambilan keputusan sebagai (BLUD). • Data Rencana Strategi Bisnis (RSB)
bentuk layanan berbasis elektronik.
BIOS dan Rencana Bisnis & Anggaran (RBA).
Sebelum Inovasi • Data Keuangan berbasis Standar
Pembinaan satker BLU dilaksanakan Akuntansi Pemerintah (SAP).
secara konvensional melalui laporan- • Data Layanan.
laporan yang perlu dilakukan rekap ulang • Pembinaan.
setiap data yang dibutuhkan dengan • Analisis Data.
memperhatikan karakteristik masing- • Dewan Pengawas.
masing BLU. • Pengelolaan Kinerja.
• Maturity Rating BLU.
Deskripsi Inovasi • Dokumentasi.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melalui Direktorat Setelah Inovasi
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Dit. PPK-BLU)
merupakan unit Pembina bagi satuan kerja (satker) dengan pola • Membawa manfaat bagi pembina
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Proses pembinaan maupun satker BLU diantaranya:
mencakup tahapan usulan, penilaian, penetapan, dan monitoring
terhadap satker BLU yang dilaksanakan secara rutin. Seluruh tahapan • Simplifikasi proses bisnis pembinaan
pembinaan tersebut dilakukan dengan tatap muka dan menggunakan satker BLU.
dokumen hardcopy sebagai sarana penyampaian informasi.
• Digitalisasi data dan informasi sehingga
lebih mudah untuk ditatausahakan.
• Efisiensi biaya karena mengurangi
frekuensi tatap muka dan pencetakan
dokumen.
• Efisiensi waktu karena alur komunikasi
dan penyampaian dokumen
dilaksanakan secara realtime.
• Pemanfaatan digital time stamp sebagai
monitoring penyampaian dokumen.
Seiring perkembangan teknologi informasi dan pergeseran kebutuhan stakeholders ke arah digitalisasi
proses bisnis, Dit. PPK-BLU mengembangkan sebuah sistem yang dapat memfasilitasi proses pembinaan satker
BLU dengan nama BLU Integrated Online System (BIOS). BIOS merupakan sistem aplikasi berbasis web yang
mengintegrasikan data layanan dan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses
bisnis pembinaan, analisis data, dan pengambilan keputusan sebagai bentuk layanan berbasis elektronik. Saat
ini, telah dikembangkan BIOS G-2 yang merupakan penyempurnaan dari BIOS versi-versi sebelumnya dengan
entity data relationship yang lebih kompleks, fleksibel, dan komprehensif. Kini, seluruh tahapan pembinaan
satker BLU dilaksanakan dengan menggunakan inovasi berupa aplikasi BIOS.
Latar Belakang
Satker BLU merupakan vehicle bagi pemerintah dalam melaksanakan special mission yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan kehidupan bernegara seperti penyediaan barang/jasa bagi masyarakat, pengelolaan
kawasan/wilayah tertentu, dan pengelolaan dana. DJPb melalui Dit. PPK-BLU berperan sebagai pembina bagi
seluruh satker BLU. Saat ini, terdapat 251 satker pemerintah pusat yang ditetapkan sebagai BLU. Dalam
pembinaan kepada BLU, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dit. PPK-BLU yaitu:
1. Kesulitan menatausahakan dokumen fisik sehingga perlu dilakukan digitalisasi dokumen dengan
mengintegrasikan data dan dokumen pada satu database;
2. Proses penilaian penetapan BLU/Tarif/Remunerasi yang dilakukan secara konvensional membatasi tim
penilai untuk memberikan penilaian;
3. Proses pembinaan tidak diakomodasi secara detail yang mengakibatkan analisis dan pengambilan
keputusan/kebijakan kurang optimal; dan
4. Belum adanya proses validasi data yang sistematis.
Selain kendala-kendala tersebut, terdapat juga kebutuhan dan urgensi akan sistem informasi yang
mencakup proses bisnis pembinaan BLU yaitu:
1. Jumlah BLU yang semakin banyak;
2. Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyediakan database BLU;
3. Arahan Menteri Keuangan untuk melaksanakan digitalisasi proses bisnis dalam rangka efisiensi sumber
daya.
62 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
Untuk menyediakan solusi atas kendala dan memenuhi kebutuhan dimaksud, Dit. PPK-BLU membangun
BIOS dengan tujuan:
1. Digitalisasi dan simplifikasi seluruh tahapan pembinaan BLU.
2. Menyediakan pusat data layanan dan keuangan BLU yang terintegrasi.
Penggunaan Inovasi
BIOS merupakan inovasi berupa digitalisasi proses bisnis terkait pembinaan pengelolaan keuangan unit
Badan Layanan Umum oleh Dit. PPK-BLU. Menu dari BIOS dapat dimanfaatkan dalam tahapan pembinaan
dengan memuat rincian informasi sebagai berikut:
1. Data Profil BLU; 8. Data Layanan;
2. Usulan dan Penilaian Penetapan status BLU; 9. Pembinaan;
3. Usulan, Penilaian, dan Laporan Pelaksanaan Tarif 10. Analisis Data;
11. Dewan Pengawas;
layanan; 12. Pengelolaan Kinerja;
4. Usulan dan Penilaian Remunerasi; 13. Maturity Rating BLU;
5. Permohonan Izin; 14. Dokumentasi;
6. Data Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana 15. Monitoring.
Bisnis & Anggaran (RBA);
7. Data Keuangan berbasis Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP);
Proses pembinaan yang dilakukan oleh Dit. PPK-BLU kepada seluruh satker BLU pusat di seluruh
Indonesia dilakukan melalui BIOS. Penyampaian data dan informasi satker BLU dilakukan melalui modul-modul
BIOS. Rekomendasi dan tindak lanjut atas rekomendasi dapat langsung diproses melalui BIOS.
Sebelum Implementasi
Sebelum adanya BIOS mekanisme pembinaan satker BLU dilaksanakan secara konvensional melalui
laporan-laporan yang perlu dilakukan rekap ulang setiap data yang dibutuhkan dengan memperhatikan
karakteristik masing-masing BLU.
Pelaksanaan kegiatan tersebut membutuhkan waktu dan sumberdaya yang tidak sedikit, sehingga dirasa
perlu dilakukan simplifikasi dalam penatausahaannya.
Setelah Implementasi
Hadirnya BIOS membawa manfaat bagi pembina maupun satker BLU diantaranya:
1. Simplifikasi proses bisnis pembinaan satker BLU;
2. Digitalisasi data dan informasi sehingga lebih mudah untuk ditatausahakan;
3. Efisiensi biaya karena mengurangi frekuensi tatap muka dan pencetakan dokumen;
4. Efisiensi waktu karena alur komunikasi dan penyampaian dokumen dilaksanakan secara realtime;
5. Pemanfaatan digital time stamp sebagai monitoring penyampaian dokumen.
Keberlanjutan Inovasi
BIOS merupakan digitalisasi proses bisnis pembinaan dari instansi pembina (Dit. PPK-BLU) kepada
satker BLU. Dengan hadirnya BIOS, proses bisnis pembinaan yang tadinya dilaksanakan secara manual, tatap
muka, dan menggunakan dokumen hardcopy, saat ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi
sehingga pembinaan dapat dilaksanakan secara terotomasi, daring, dan cukup menggunakan dokumen
softcopy.
Sebagai inovasi berupa digitalisasi proses bisnis, BIOS memiliki potensi untuk diimplementasikan dalam
konteks lain. Banyak unit kerja ataupun organisasi lain yang memiliki tugas dan
fungsi sebagai pembina dalam berbagai cakupan dan lingkup unit yang
berbeda, dapat memanfaatkan BIOS sebagai benchmark digitalisasi tata
kelola proses pembinaan pada unit masing-masing.
Selama ini, BIOS dimanfaatkan sebagai jembatan
penghubung antara Dit. PPK-BLU sebagai pembina kepada
satker BLU pusat sebagai unit binaan. Dari aspek transferabilitas,
BIOS dapat saja diadaptasi untuk pelaksanaan pembinaan BLU
Daerah (BLUD) dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
karakteristik dari birokrasi Pemerintah Daerah setempat.
Dengan adaptasi BIOS di lingkup Pemerintah Daerah,
pelaksanaan pembinaan BLUD dari mulai usulan,
penilaian, penetapan, sampai dengan monitoring dan
evaluasi atas BLUD dapat dilaksanakan dengan
memanfaatkan teknologi informasi sehingga proses
bisnis pembinaan BLUD menjadi lebih efisien, efektif,
akurat, dan akuntabel.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 63
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi
BLU Maturity Rating
Subdirektorat Tarif, Remunerasi, dan Informasi Badan Layanan Umum
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Metode penilaian kinerja BLU yang BLU melakukan self asesment dengan Inovasi ini terus diperbaiki bukan tidak
sebelumnya hanya berbasis output dan mengisi capaian dan kriteria yang mungkin aplikasi tersebut dapat diperluas
hanya pada tahun berkenaan disediakan di aplikasi, kemudian hasil penggunaanya ke BLUD dan bahkan
ditambahkan dengan metode berbasis akhirnya adalah skor maturity. sampai kepada BUMN/BUMD yang
proses dan mempertimbangkan kinerja sekaligus menjadi best practices.
keuangan 3 tahun terakhir. BLU Maturity
Rating Setelah Inovasi
Sebelum Inovasi
Sedang dilakukan piloting terhadap 47
Pengukuran kinerja dilakukan terhadap Satker namun dari hasil sementara yang
kinerja keuangan Satker BLU saja pada ada telah banyak gambaran kinerja
tahun berkenaan dengan 3 hasil akhir Satker.
yaitu baik, sedang, dan buruk.
Deskripsi Inovasi
Metode peniliaian kinerja BLU (BLU Maturity Rating Asessment Tools) yang sebelumnya hanya berbasis
output dan hanya pada tahun berkenaan ditambahkan dengan metode berbasis proses dan mempertimbangkan
kinerja keuangan 3 tahun terakhir. Proses tersebut dari sisi insiatif dan legal ditatausahakan oleh Subdit PST.
Keunggunalan dari perangkat tersebut adalah adanya metode pengukuran kinerja yang berdasarkan best
practices dan mungkin saat ini menjadi satu-satunya yang ada di dunia jika melihat dari jenis dan spesifikasi
metode tersebut.
Latar Belakang
(“RPJMPNre”s)i2de0n20J-o2k0o24W, BidLoUdoyamnegndyias~tealhkeanalngamgbaaarnahkwianani dsoealnleaghmaljeaRmdeibnkacogasanoanpgePmkeamenrbi~nantaghunhaanruJsamngekmapMrioenrietnasgkaahnNkausaiolintaasl
layanan dengan harga yang terjangkau bagi publik. Hal ini menunjukkan dukungan kuat dari Presiden di mana
kapabilitas BLU harus ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing BLU dalam pemberian layanan. Di sisi lain,
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan keprihatinan serupa tentang pengelolaan BLU. Selama Rapat
Koordinasi BLU ("RAKORNAS") 2019, Menteri Keuangan menunjukkan beberapa bidang utama untuk
pengembangan BLU yang mencakup inovasi teknologi, optimalisasi aset, sinergi antar BLU, strategi rebranding,
serta peningkatan kualitas layanan.
Penggunaan Inovasi
Penggunaan perangkat tersebut dilakukan melalui self asesment dengan mengisi capaian-capaian dan
kriteria yang disediakan di aplikasi, kemudian hasil akhirnya adalah skor maturity.
Sebelum Implementasi
Sebelum implementasi, pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja keuangan Satker BLU saja pada
tahun berkenaan dengan 3 hasil akhir yaitu baik, sedang, dan buruk.
Setelah Implementasi
Saat ini sedang dilakukan piloting terhadap 47 Satker namun dari hasil
sementara yang ada telah banyak gambaran kinerja Satker dan inputan-
inputan tambahan yang memperlihatkan kondisi Satker.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini akan terus diperbaiki dan karena unik untuk Satker BLU
maka kedepan keberlanjutannya akan dapat dipastikan, apalagi saat ini
sedang dilakukan otomasi melalui BIOS terhadap tools tersebut. Di masa
yang akan datang bukan tidak mungkin aplikasi tersebut dapat diperluas
penggunaanya ke BLUD dan bahkan sampai kepada BUMN/BUMD yang
sekaligus menjadi best practices.
64 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
~ halaman ini sengaja dikosongkan ~
65
Genderang Inovasi untuk Negeri
Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
66
Genderang Inovasi untuk Negeri
Source: pexels.com
2019 - Aplikasi
BAS Mobile
Subdirektorat Sistem Akuntansi
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Dirancang untuk adaptif terhadap • Stakeholder dapat mengunduh aplikasi. Dilakukan perbaikan terus menerus
dinamika regulasi terutama mengenai • Pengguna dapat mengakses beberapa melalui FGD, Rapat, dan masukan-
kodefikasi segmen akun pada Bagan masukan dari stakeholder.
Akun Standar dalam aplikasi mobile. menu yang tersedia, antara lain Daftar
Akun dan Pertanyaan dan Jawaban. Setelah Inovasi
Sebelum Inovasi • Di menu Daftar Akun, tersedia seluruh
jenis akun kas dan akun akrual serta Penggunaan Aplikasi BAS Online yang
Stakeholder harus menunggu pencetakan penjelasan mengenai lebih mudah dan dapat diakses
atau penerbitan Bagan Akun Standar • akun terkait. menggunakan smartphone memberikan
yang dituangkan dalam buku yang • Di menu Pertanyaan dan Jawaban, kemudahan bagi stakeholder.
tentunya memerlukan anggaran yang pengguna dapat mengakses Frequently
disediakan khusus untuk pencetakan. Asked
• Questions (FAQ) mengenai
penggunaan akun.
BAS Mobile
Deskripsi Inovasi
BAS Mobile dirancang untuk adaptif terhadap dinamika regulasi terutama mengenai kodefikasi segmen
akun pada Bagan Akun Standar. Hal ini diperlukan untuk mengakomodasi adanya pemutakhiran segmen akun
dalam BAS baik yang bersifat penambahan, penyesuaian, maupun penonaktifan kode akun. Perubahan lainnya
yaitu adanya penambahan fitur segmen lainnya selain segmen akun berupa segmen satker, segmen program,
dan segmen output. Reviu dari para pengguna menjadi masukan untuk terus melakukan pengembangan dan
penyempurnaan Aplikasi BAS Mobile. Sebelumnya updating dilakukan secara offline, pengguna harus
melakukan update aplikasi bila terdapat pembaharuan dalam Aplikasi BAS Mobile. Saat ini Aplikasi BAS Mobile
ter-update secara real time apabila terdapat pembaharuan.
Pengembangan selanjutnya dalam BAS Mobile yaitu membuat Kepdirjen pembentukan tim
pengembangan BAS yang terdiri atas Direktorat APK, Direktorat SiTP, dan Pusintek. Aplikasi ini didukung
database BAS Mobile yang dikelola melalui Aplikasi Web Administrator yang bersumber dari Database SPAN dan
disuplai secara teratur. Database BAS Mobile direncanakan menjadi referensi utama penggunaan BAS untuk
seluruh aplikasi yang digunakan oleh satker K/L. Alhasil BAS Mobile akan menjadi aplikasi yang selalu
digunakan.
Pihak yang memperoleh manfaat dengan diimplementasikannya inovasi ini yaitu:
1. Pengelola keuangan: memberikan pemahaman dan memudahkan pengguna dalam menerapkan akun secara
tepat mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pelaporan keuangan. Kesesuaian
dalam penggunaan akun berdampak signifikan bagi akuntabilitas dan berkontribusi positif dalam
mempertahankan capaian opini WTP atas laporan keuangan.
2. Auditor/aparat pengawas: memberi kemudahan dalam mengakses informasi mengenai akun sehingga
terbantu dalam melaksanakan tugas.
3. Akademisi: memanfaatkan aplikasi ini dalam perkuliahan atau kajian di bidang keuangan negara atau pun
akuntansi pemerintahan.
4. Masyarakat lainnya: memudahkan bagi masyarakat lainnya yang ingin
mengetahui seluk beluk mengenai BAS.
SekretariatUnit/bagian/seksi yang menatausahakan BAS Mobile adalahSeksi
Pengelolaan Bagan Akun Standar pada Subdirektorat Sistem Akuntansi
Direktorat JenderalDirektorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Aplikasi BAS Mobile memiliki sejumlah keunggulan yaitu mudah
untuk dikembangkan, berbiaya rendah, kemudahan akses aplikasi di mana
pun dan kapan pun, user friendly (mudah digunakan), mendukung gerakan
Go Green.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 67
Genderang Inovasi untuk Negeri
Latar Belakang
Segmen Akun merupakan salah satu segmen BAS yang digunakan dalam setiap transaksi keuangan
pemerintah. Pemutakhiran akun senantiasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi. Atas
pemutakhiran tersebut, dapat dipastikan diikuti dengan kebutuhan setiap satker K/L untuk mendapatkan
cetakan/buku yang berisi kodefikasi akun (BAS berbentuk buku).
Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kompleksitas kode akun, pengguna terutama
para pengelola keuangan harus mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai BAS secara mudah, simpel,
kapan pun dan di mana pun. BAS Mobile juga menjadi kanal hai.kemenkeu.go.id yang dapat dimanfaatkan oleh
pengguna untuk mengajukan pertanyaan mengenai penggunaan akun dan selanjutnya akan diberikan jawaban
sehingga terbantu dalam penggunaan akun secara tepat.
Hadirnya BAS Mobile diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memudahkan pengguna dalam
menerapkan akun secara tepat mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pelaporan
keuangan. Kesesuaian penggunaan akun akan berdampak signifikan bagi akuntabilitas dan berkontribusi positif
dalam mempertahankan capaian opini WTP atas laporan keuangan. Melalui aplikasi ini, stakeholders lain
seperti auditor/aparat pengawas dapat mengakses informasi mengenai akun dengan mudah sehingga terbantu
dalam melaksanakan tugas. Akademisi dapat memanfaatkan aplikasi ini dalam perkuliahan atau kajian di
bidang keuangan negara atau pun akuntansi pemerintahan. Pada dasarnya aplikasi ini dapat digunakan oleh
siapa saja termasuk masyarakat yang ingin mengetahui seluk beluk mengenai BAS.
Penggunaan Inovasi
Pemilik gawai dapat langsung menggunakan aplikasi tanpa perlu memberikan izin akses apa pun seperti
aplikasi-aplikasi lain. Ketika sudah masuk ke dalam aplikasi, pengguna dapat langsung mengakses beberapa
menu yang tersedia, antara lain Daftar Akun dan Pertanyaan dan Jawaban. Di menu Daftar Akun, tersedia
seluruh jenis akun kas dan akun akrual serta penjelasan mengenai akun terkait. Di menu Pertanyaan dan
Jawaban, pengguna dapat mengakses Frequently Asked Questions (FAQ) mengenai penggunaan akun.
Selama ini untuk memperoleh informasi dan penjelasan mengenai akun dilakukan dengan membuka
halaman demi halaman dalam buku peraturan mengenai kodefikasi segmen akun. Saat ini pengguna dapat
memanfaatkan fitur daftar akun, daftar pertanyaan dan jawaban, serta dapat melakukan penandaan melalui
fitur bookmark.
Aplikasi BAS Mobile mengatasi “kerepotan” ketika bagan akun standar masih berbentuk konvensional.
Saat ini BAS Mobile telah dapat diakses dalam genggaman dengan cara menginstal aplikasi ke dalam gawai
pengguna melalui Google Playstore. Hadirnya BAS Mobile mendukung di antaranya terwujudnya efisiensi
anggaran, alokasi anggaran untuk pengadaan buku BAS dapat dialihkan ke program atau kegiatan lain.
Sebelum Implementasi
Sebelum implementasi Aplkasi BAS Online stakeholder harus menunggu pencetakan atau penerbitan
Bagan Akun Standar yang dituangkan dalam buku yang tentunya memerlukan anggaran yang disediakan khusus
untuk pencetakan.
Selain itu, proses pencarian Akun masih menggunakan metode manual yang tentunya membutuhkan
waktu lebih lama.
Setelah Implementasi
Penggunaan Aplikasi BAS Online yang lebih mudah dan dapat diakses menggunakan smartphone
memberikan kemudahan bagi stakeholder. Kemudahan tersebut diantaranya kemudahan mencari akun,
kemudahan akses, dan kemudahan dalam melakukan pembaruan. Sehingga meminimalisasi terjadinya
kesalahan pembebanan yang ada.
Keberlanjutan Inovasi
Untuk mengevaluasi BAS Mobile, diadakan rapat berbentuk focus group discussion (FGD) yang dihadiri
perwakilan K/L dan internal DJPb. Dalam FGD tersebut, perwakilan tiap K/L diminta untuk memberikan kesan,
kritik, dan saran terhadap BAS Mobile. FGD ini dilaksanakan berdasarkan nota dinas dan undangan Direktur
APK kepada para pimpinan K/L perihal evaluasi BAS Mobile.
Selain itu juga telah dilaksanakan evaluasi terhadap BAS Mobile melalui survey kepada pengguna BAS
Mobile terutama para pengelola keuangan di K/L. Sasaran survey merupakan pengelola keuangan yang telah
familier dengan BAS existing. Sebagian pertanyaan survey merupakan konfirmasi mengenai kemudahan
penggunaan, fitur, tampilan, dan keinginan untuk merekomendasikan.
Keberlanjutan sumber daya untuk pengembangan aplikasi BAS antara lain memastikan ketersediaan
anggaran, menetapkan pihak-pihak yang terlibat pengembangan inovasi dalam Kepdirjen Tim Pengembangan
Aplikasi BAS Mobile, pemeliharaan dan updating software dan hardware yang digunakan untuk pengembangan
aplikasi.
68 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
Peluncuran Aplikasi BAS Mobile dilakukan dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan yang dihadiri oleh para pimpinan K/L, kepala daerah, dan profesional lainnya. Dalam acara
peluncuran ditayangkan video tutorial yang menjelaskan kemudahan penggunaan Aplikasi BAS Mobile. Dari
kegiatan peluncuran aplikasi tersebut diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi para pimpinan K/L atau
kepala daerah untuk mengembangkan inovasi sejenis.
Selain itu pada setiap sosialisasi materi Bagan Akun Standar (BAS) baik ke satuan kerja K/L maupun ke
kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, selalu disampaikan informasi tentang
Aplikasi BAS Mobile dan kegunaannya sehingga dapat menjadi referensi bagi satuan kerja K/L untuk
mengembangkan inovasi serupa.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 69
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Aplikasi
MONITORING LCK INDIVIDU BULANAN
Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Pengelolaan kinerja dalam aplikasi e- • Pengguna mengakses http://bit.ly/ Terus digunakan dikembangkan dan
performance masih dilakukan secara kinerja-apk. menjadi pendamping dan pelengkap dari
triwulanan sehingga dikembangkan aplikasi e-performance untuk memantau
pengelolaan kinerja individu secara • Pengguna memilih nama. perkembangan kinerja setiap pegawai
bulanan. • Meng-update data capaian kinerja secara berkala (bulanan).
Hal ini membantu setiap pegawai maupun
pimpinan organisasi untuk memonitor bulanan yang bersangkutan. Setelah Inovasi
kinerja pegawai secara lebih akurat setiap • Lembar kerja ini juga dapat digunakan
bulan. Kinerja pegawai dapat dipantau setiap
sebagai draf Laporan Capaian Kinerja bulan dengan lebih cepat dan akurat.
Sebelum Inovasi (LCK) triwulanan yang menjadi
dokumen kinerja pegawai.
Pelaporan kinerja dibuat secara • Draf ini dapat diunduh untuk selanjutnya
triwulanan dan pimpinan organisasi tidak diubah seperlunya dan ditandatangani
dapat melihat kinerja semua pegawai. oleh yang bersangkutan beserta atasan
langsungnya.
• Pengelola kinerja setiap Subdit
mengecek lembar kerja kinerja setiap
pegawai di Subdit masing-masing.
MONITORING LCK
INDIVIDU BULANAN
Deskripsi Inovasi
Inovasi ini dibuat untuk melengkapi aplikasi e-performance yang digunakan untuk pengelolaan kinerja,
baik kinerja organisasi maupun individu (pegawai). Pengelolaan kinerja dalam aplikasi e-performance masih
dilakukan secara triwulanan. Oleh karena itu, dikembangkan inovasi terkait pengelolaan kinerja individu secara
bulanan untuk mengetahui kinerja individu pegawai, dalam hal ini Capaian Kinerja Pegawai (CKP) secara
bulanan. Hal ini berguna untuk membantu setiap pegawai maupun pimpinan organisasi untuk memonitor
kinerja pegawai secara lebih akurat setiap bulan.
1. Hal yang ditingkatkan dalam inovasi ini adalah monitoring kinerja pegawai, dari semula dilakukan secara
triwulanan menjadi secara bulanan. Selain itu, dengan adanya inovasi ini pimpinan organisasi dapat
memantau seluruh kinerja bawahannya secara lebih akurat.
2. Stakeholders (penerima manfaat) adalah seluruh pegawai dan para pimpinan pada Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
3. Unit/bagian yang menatausahakan inovasi ini adalah setiap Liasson Officer (LO) pengelolaan kinerja pada
setiap Subdirektorat lingkup Direktorat APK.
4. Keunggulan inovasi ini adalah dapat memantu perkembangan kinerja setiap pegawai pada Direktorat APK
secara bulanan dengan cepat, akurat, dan diakses secara daring menggunakan Google Spreadsheet.
Latar Belakang
Aplikasi e-performance yang digunakan untuk pengelolaan kinerja, baik kinerja organisasi maupun
individu (pegawai) masih dilakukan secara triwulanan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan inovasi terkait
pengukuran kinerja individu secara bulanan untuk mengetahui kinerja individu pegawai, dalam hal ini Capaian
Kinerja Pegawai (CKP) secara bulanan. Aplikasi Monitoring LCK Individu Bulanan hadir untuk menjawab
inovasi tersebut agar kinerja pegawai terus dapat dipantau tidak hanya oleh setiap pegawai, namun juga oleh
pimpinan organisasi dengan cepat dan akurat.
Penggunaan Inovasi
1. Pengguna inovasi ini adalah setiap pegawai lingkup Direktorat APK. Untuk menggunakan aplikasi
monitoring ini, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
a. Pengguna mengakses melalui tautan http://bit.ly/kinerja-apk dan akan diarahkan ke menu utama,
kemudian memilih subdit masing-masing
b. Pengguna memilih nama masing-masing dan selanjutnya akan menuju ke lembar kerja pegawai untuk
meng-update data capaian kinerja bulanan yang bersangkutan.
c. Lembar kerja ini juga dapat digunakan sebagai draf Laporan Capaian Kinerja (LCK) triwulanan yang
menjadi dokumen kinerja pegawai. Draf ini dapat diunduh untuk selanjutnya diubah seperlunya dan
ditandatangani oleh yang bersangkutan beserta atasan langsungnya.
2. Pengelola kinerja di setiap Subdit dapat mengecek lembar kerja kinerja setiap pegawai di Subdit masing-
masing dan memastikan semua pegawai sudah meng-update lembar kerjanya sampai dengan posisi bulan
terakhir.
70 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
Sebelum Implementasi
Sebelum adanya inovasi ini, pelaporan kinerja dibuat secara triwulanan dan pimpinan organisasi tidak
dapat melihat kinerja semua pegawai.
Setelah Implementasi
Setelah implementasi inovasi ini, kinerja pegawai dapat dipantau setiap bulan dengan lebih cepat dan
akurat. Tidak hanya atasan langsung pegawai yang bersangkutan yang dapat melihat capaian kinerja melalui
aplikasi e-performance, namun pimpinan organisasi juga dapat mengetahui capaian kinerja semua pegawai
dengan mengakses monitoring LCK Individu Bulanan ini.
Keberlanjutan Inovasi
Monitoring LCK Individu Bulanan ini akan terus digunakan dikembangkan dan menjadi pendamping dan
pelengkap dari aplikasi e-performance untuk memantau perkembangan kinerja setiap pegawai secara berkala
(bulanan).
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 71
Genderang Inovasi untuk Negeri
2017 - Aplikasi
APLIKASI E-REKON&LK
Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Penggunaan aplikasi e-rekon&LK • Satuan Kerja mengajukan permintaan Inovasi ini akan terus dievaluasi dan
meningkatkan keandalan data laporan pembuatan user e-rekon&LK sesuai dikembangkan dengan lebih efektif dan
keuangan sehingga meminimalkan ketentuan. efisien sesuai dengan tata kelola
terjadinya Transaksi Dalam Konfirmasi pelaporan keuangan.
(TDK), yaitu perbedaan perncatatan • Satker melakukan unggah data ke e-
antara data KPPN (SiAP) dengan data rekon&LK. Setelah Inovasi
Satker (SAI).
• Hasil rekonsiliasi ditindaklanjuti baik • Database Terintegrasi (single database).
Sebelum Inovasi oleh Satker maupun KPPN. • Rekonsiliasi dapat dilaksanakan kapan
• Database terpisah-pisah. APLIKASI E- saja tidak terikat hari kerja/jam kerja.
• Waktu Rekonsiliasi dilaksanakan pada REKON&LK • Rekonsiliasi dilakukan dengan cara
hari kerja dan jam kerja. mengunggah file rekon dan dapat
• Satker menyampaikan ADK rekonsiliasi dilakukan dari manapun.
• BAR dihasilkan secara otomatis oleh
ke KPPN. aplikasi e-Rekon&LK dan Satker dapat
• BAR diterbitkan KPPN dan satker harus mengunduh dan mencetak BAR secara
mandiri.
datang ke KPPN untuk mendapatkan • Data BMN diintegrasikan ke dalam
BAR. aplikasi e-Rekon&Lk.
• Laporan BMN disusun dengan aplikasi • Aplikasi e-Rekon&LK memiliki fitur
SIMAK-BMN. rekonsiliasi internal, sehingga
• Rekonsiliasi internal hanya dilakukan perbedaan data keuangan dan BMN
melalui aplikasi SAIBA dan sifatnya dapat diketahui secara komprehensif.
parsial. • Aplikasi e-Rekon&LK memiliki fitur
• Monitoring dilakukan secara manual monitoring transaksi dalam konfirmasi
dan parsial. (TDK), selisih TK/TM, perbedaan data
• Konsolidasi laporan dilakukan dengan reklasifikasi, saldo tidak normal, nilai
pengiriman ADK dari level satuan kerja buku minus, dsb.
ke unit konsolidator secara berjenjang. • Konsolidasi laporan dilakukan secara
otomatis oleh aplikasi e-REkon&LK.
Deskripsi Inovasi
Aplikasi e-rekon merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk pencocokan data transaksi
keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang
sama. Dalam perkembangannya, e-Rekon&LK saat ini tidak hanya digunakan dalam proses rekonsiliasi dan
penyusunan laporan keuangan, namun telah diintegrasikan pula data BMN yang digunakan dalam penyusunan
Laporan BMN.
Penggunaan aplikasi e-rekon&LK meningkatkan keandalan data laporan keuangan sehingga
meminimalkan terjadinya Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK), yaitu perbedaan perncatatan antara data KPPN
(SiAP) dengan data Satker (SAI). e-rekon&LK juga meningkatkan keakuratan data karena dilengkapi dengan
menu monitoring dan daftar untuk memantau data tidak akurat/valid. Selain itu, e-rekon&LK juga dapat
digunakan untuk memitigasi adanya potensi temuan audit/pemeriksaan BPK. Dampak langsung terhadap
peningkatan kualitas laporan keuangan dan opini WTP pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.
Penerima manfaat dengan diimplementasikannya inovasi ini yaitu penyusun LKKL, Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, APIP K/L, Auditor BPK dan pihak yang terkait
dengan akuntansi dan pelaporan keuangan.
Unit yang menatausahakan inovasi ini adalah subdit Bimbingan Akuntansi Instansi dan BUN dan Tim
pembina SAI Direktorat APK.
Keunggulan dari inovasi ini adalah:
1. Proses rekonsiliasi menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan oleh satker secara mandiri dari lokasi mana
saja, tidak perlu ke KPPN
2. Terbentuk single database yang berisi data seluruh satker di seluruh kementerian lembaga sehingga sangat
membantu KL dalam menyusun/mengkompilasi laporan keuangan
3. Data yang dikirim oleh satker/UAKPA ke KPPN sama dengan data yang dikonsolidasi oleh UAPPA-W,
UAPPA-E1, dan UAPA untuk menyusun laporan keuangan
4. Menciptakan keseragaman laporan di tiap level unit akuntasi dan mempercepat penyusunan Laporan
Keuangan KL
5. Dengan adanya e-Rekon-LK tentunya mengakibatkan tidak diperlukannya lagi rekonsiliasi tingkat atas dan
Aplikasi SAIBA tingkat atas.
72 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
Latar Belakang
Pengembangan aplikasi e-Rekon&LK dilatarbelakangi semakin meningkatnya kompleksitas transaksi
seiring dengan penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Dalam rangka mendukung laporan keuangan yang
berkualitas maka diperlukan proses rekonsiliasi yang andal sehingga dikembangkanlah sistem rekonsiliasi
melalui terpadu dan terintegrasi dengan berbasis web untuk menyempurnakan rekonsiliasi yang sebelumnya
dilakukan secara manual.
Rekonsiliasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan yang
dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Sesuai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan
Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, proses rekonsiliasi
dilakukan menggunakan Aplikasi e-Rekon&LK.
Penggunaan Inovasi
1. Satuan Kerja mengajukan permintaan pembuatan user e-rekon&LK sesuai ketentuan
2. Satker melakukan unggah data ke e-rekon&LK dengan tahapan sebagai berikut:
a. Diproses Sistem: Satker telah mengunggah ADK dan diproses rekonsiliasi secara sistem untuk
menghasilkan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR).
b. Analisis Hasil Rekon: berdasarkan LHR, KPPN maupun satuan kerja melakukan analisis. Berdasarkan
hasil analisis, KPPN memberikan persetujuan atau penolakan hasil rekonsiliasi sesuai dengan
ketentuan tentang penerbitan BAR.
c. Menunggu Satker Upload Ulang: jika berdasarkan analisis data belum bisa diterbitkan BAR, maka KPPN
melakukan penolakan data pada aplikasi e-Rekon&LK. Kemudian KPPN memberikan penjelasan
penyebab penolakan data tersebut kepada satuan kerja.
d. Menunggu Tanda Tangan KPA: dalam hal rekonsiliasi telah memenuhi syarat terbitnya BAR, KPPN
menyetujui data hasil rekonsiliasi. Setelah KPA melakukan tanda tangan BAR secara elektronik.
e. Menunggu Tanda Tangan Kasi Vera: BAR telah ditandatangani secara elektronik oleh KPA. Setelah Kasi
Vera melakukan tanda tangan BAR secara elektronik, proses ini akan diikuti dengan perubahan QR
code.
f. BAR siap Download: BAR sudah ditandatangan oleh KPA dan Kepala Seksi Vera.
3. Hasil rekonsiliasi ditindaklanjuti baik oleh Satker maupun KPPN dalam hal terdapat hal-hal yang perlu
dilakukan koreksi, baik melalui koreksi data, koreksi dokumen sumber, dan upload ulang ADK. Adapun
norma waktu Layanan rekonsiliasi adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan Schedul Pelaporan (OLAP), pemrosesan data SAI dan data BMN dilakukan setiap 6 jam,
kecuali OLAP TDK per 2 jam mulai pukul 00.00 WIB dan Profil Kualitas Laporan Keuangan (PKLK) per
1 jam mulai pk. 00.15 WIB.
b. Layanan buka/tutup e-rekon&LK: 1 hari setelah surat permintaan buka/tutup e-rekon&LK diterima di
Nadine.
c. Layanan permintaan user e-rekon&LK: 5 hari setelah surat permintaan user e-rekon&LK diterima di
Nadine.
4. Layanan rekonsiliasi pendapatan secara terpusat: OLAP TDK per 2 jam mulai pukul 00.00 WIB.
Sebelum Implementasi
1. Database terpisah-pisah.
2. Waktu Rekonsiliasi dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja.
3. Satker menyampaikan ADK rekonsiliasi ke KPPN untuk selanjutnya dilakukan proses rekonsiliasi oleh
petugas rekonsiliasi di KPPN.
4. BAR diterbitkan KPPN dan satker harus datang ke KPPN untuk mendapatkan BAR,
5. Laporan BMN disusun dengan aplikasi SIMAK-BMN.
6. Rekonsiliasi internal hanya dilakukan melalui aplikasi SAIBA dan sifatnya parsial.
7. Monitoring dilakukan secara manual dan parsial.
8. Konsolidasi laporan dilakukan dengan pengiriman ADK dari level satuan kerja ke unit konsolidator secara
berjenjang.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 73
Genderang Inovasi untuk Negeri
Setelah Implementasi
1. Database Terintegrasi (single database).
2. Rekonsiliasi dapat dilaksanakan kapan saja tidak terikat hari kerja/jam kerja.
3. Rekonsiliasi dilakukan dengan cara mengunggah file rekon dan dapat dilakukan darimanapun.
4. BAR dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi e-Rekon&LK dan Satker dapat mengunduh dan mencetak BAR
secara mandiri
5. Data BMN diintegrasikan ke dalam aplikasi e-Rekon&Lk, sehingga validitas dan konsisitensi data BMN lebih
terjaga. Selain itu penyusunan LBMN juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi e-Rekon&LK.
6. Aplikasi e-Rekon&LK memiliki fitur rekonsiliasi internal, sehingga perbedaan data keuangan dan BMN
dapat diketahui secara komprehensif
7. Aplikasi e-Rekon&LK memiliki fitur monitoring transaksi dalam konfirmasi (TDK), selisih TK/TM,
perbedaan data reklasifikasi, saldo tidak normal, nilai buku minus, dsb. Fitur ini menyediakan info tentang
potensi permasalahan dalam laporan keuangan, sehingga penyusun LK dapat melakukan mitigasi dan
menyelesaikan permasalahan laporan keuangan lebih awal.
8. Konsolidasi laporan dilakukan secara otomatis oleh aplikasi e-REkon&LK. Unit konsolidator dapat mencetak
laporan keuangan secara langsung dari aplikasi e-Rekon&LK.
Keberlanjutan Inovasi
e-Rekon&LK terus dikembangkan untuk semakin meningkatkan kualitas rekonsiliasi dan penyusunan
laporan keuangan. Pengembangan yang sudah dilakukan antara lain:
1. Meningentegratisakan data BMN.
2. Menambahkan menu profil kualitas laporan keuangan
Pada tahun 2021 ini telah dikembangkan menu otomatisasi telaah laporan keuangan sehingga dapat
memudahkan proses telaah sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Ke depannya, e-
Rekon&LK dapat disinkronisasikan dengan aplikasi SAKTI seiring roll out SAKTI full module untuk seluruh K/L.
74 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
2015 - Non Aplikasi
KLINIK AKUNTANSI
Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Sarana dan prasarana yang representatif • Stakeholders membuat janji kepada Inovasi ini akan terus dilanjutkan untuk:
dan profesional di Direktorat Akuntansi pembina/pendamping masing-masing • Meningkatkan kualitas SDM penyusun
dan Pelaporan Keuangan dalam K/L untuk mendapatkan layanan Klinik
meningkatkan pelayanan konsultatif dan Akuntansi. laporan keuangan.
edukatif. • Menyelesaikan permasalahan LK.
• Stakeholders datang ke Klinik Akuntansi • Terutama untuk mempersiapkan roll out
Sebelum Inovasi untuk mendapatkan pelayanan dari
petugas. SAKTI Full Modul mulai tahun 2022.
Belum terdapat ruangan yang
dikhususkan untuk layanan konsultasi. • Berdasarkan permasalahan yang Setelah Inovasi
Layanan konsultasi dilakukan dengan tim disampaikan oleh stakeholder di klinik
pembina masing-masing K/L. akuntansi. • Layanan konsultasi dilakukan di
ruangan khusus yang lebih memberikan
• Selanjutnya petugas klinik akuntansi kenyamanan bagi stakeholders.
menindaklanjutinya dengan melakukan
analisis permasalahan dan membuat • Stakeholders dapat mengakses
rekomendasi penyelesaian. layananan secara langsung dengan
petugas di klinik akuntansi.
KLINIK
AKUNTANSI
Deskripsi Inovasi
Klinik Akuntansi merupakan sarana dan prasarana yang representatif dan profesional di Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam meningkatkan pelayanan konsultatif dan edukatif. Pelayanan
konsultasi tersebut secara langsung diberikan kepada stakeholders atas permasalahan yang dihadapi saat
penyusunan LKKL semesteran dan tahunan serta bagian atas edukasi berkesinambungan agar K/L mampu
mencapai target utama LKKL yang WTP. Inovasi ini memiliki dampak antara lain:
1. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas para petugas SAI dan APIP pada K/L dalam rangka transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui akuntansi dan pelaporan keuangan.
2. Khusus untuk APIP, hasilnya adalah adanya pemahaman yang lebih baik tentang aplikasi e-rekon&LK dan
telaah LK untuk memitigasi adanya potensi temuan audit/pemeriksaan dan APIP dapat memberikan
rekomendasi kepada para laporan keuangan untuk menyelesaikan masalah laporan keuangan lebih dini.
3. Dampak langsung terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan dan opini WTP pada LKKL, LKBUN, dan
LKPP
Penerima manfaat dengan diimplementasikannya inovasi ini meliputi Penyusun LKKL, APIP K/L dan
pihak yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan. Unit yang menatausahakan Inovasi ini adalah
Subdit Bimbingan Akuntansi Instansi dan BUN dan tim pembina SAI Direktorat APK. Keunggulan dari inovasi
ini antara lain menyediakan ruang konsultasi yang lebih nyaman, One-on-One, mempermudah stakeholder
dalam melakukan konsultasi bimbingan, trouble shooting, dan diskuis permasalahan laporan keuangan secara
langsung dengan dilayani oleh petugas yang berkompeten, meningkatkan kualitas SDM dan Laporan Keuangan,
menjaga dan meningkatan raihan opini WTP.
Latar Belakang
Klinik Akuntansi dilatarbelakangi semakin meningkatnya kompleksitas transaksi seiring dengan
penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Dalam rangka mendukung laporan keuangan yang berkualitas
maka diperlukan peningkatan layanan konsultasi dan bimbingan akuntansi dan pelaporan keuangan yang
terpadu dan terintegrasi.
Sebelum adanya Klinik Akuntansi, layanan konsultasi dan bimbingan akuntansai dilakukan melalui
masing-masing tim Pembina secara terpisah. Dengan adanya klinik akutnansi maka akan mempermudah
stakeholders dalam mengakses layanan tersebut, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM di
bidang pelaporan keuangan, mempercepat penyelesaian permasalahan laporan keuangan, serta pada akhirnya
dapat mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 75
Genderang Inovasi untuk Negeri
Penggunaan Inovasi
Cara mengakses layanan:
1. Stakeholders membuat janji kepada pembina/pendamping masing-masing K/L untuk mendapatkan layanan
Klinik Akuntansi.
2. Setelah mendapatkan waktu yang disepakati maka stakeholders datang ke Klinik Akuntansi untuk
mendapatkan pelayanan dari petugas.
Tindak lanjut:
Berdasarkan permasalahan yang disampaikan oleh stakeholder di klinik akuntansi, selanjutnya petugas
klinik akuntansi menindaklanjutinya dengan melakukan analisis permasalahan dan membuat rekomendasi
penyelesaian, termasuk dalam hal permasalahan terkait aplikasi maka petugas klinik akuntansi akan
memberikan trouble shooting sampai dengan permasalahan tersebut dapat diselesaikan.
Sebelum Implementasi
1. Belum terdapat ruangan yang dikhususkan untuk layanan konsultasi.
2. Layanan konsultasi dilakukan dengan tim pembina masing-masing K/L.
Setelah Implementasi
Layanan konsultasi dilakukan di ruangan khusus yang lebih memberikan kenyamanan bagi
stakeholders. Stakeholders dapat mengakses layananan secara langsung dengan petugas di klinik akuntansi.
Indikator pencapaian klinik akuntansi juga dapat dilihat dari semakin meningkatnya opini WTP LKKL sejak
diterapkannya SAP berbasis akrual secara penuh sejak LK tahun 2015.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini akan terus dilanjutkan untuk semakin meningkatkan kualitas SDM penyusun laporan
keuangan, menyelsaikan permasalahan LK, dan terutama untuk mempersiapkan roll out SAKTI Full Modul
mulai tahun 2022, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang ditandai
dengan meningkatan raihan opini WTP.
76 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Aplikasi
LAYANAN PENGADUAN ELEKTRONIK (LPE)
Subdirektorat Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
mudah diakses dan praktis sebagai • Menyediakan saluran Layanan Kegiatan ini akan terus dikembangkan
saluran pelaporan-pengaduan terkait Pengaduan Elektornik (LPE): pada internal Direktorat APK agar
benturan kepentingan dan gratifikasi yang semakin mudah dan praktis untuk
langsung dikelola tim internal Direktorat • Dapat diakses secara online yaitu menyampaikan pengaduan maupun
APK memperpendek rentang kendali dan melalui website, scan QR, Linktr.ee/ laporan gratifikasi yang terjadi.
mempercepat tindak lanjut penyelesaian laporKI.APK serta social & physical
dan pengelolaan aduan/laporan. media campaign lainnya. Setelah Inovasi
• Layanan ini terdiri dari dua jenis laporan • Terdapat saluran pengaduan tambahan
yaitu pengaduan dan lapor gratifikasi. yang dapat dikelola langsung oleh
Direktorat APK.
Sebelum Inovasi LPE
• Memperpendek rentang kendali dan
• Laporan pengaduan dan gratifikasi mempercepat tindak lanjut penyelesaian
diperoleh dari Itjen Kemenkeu dan dan pengelolaan aduan/laporan.
Bagian KI DJPb.
• LPE mengintegrasikan berbagai jenis
• Proses tindak lanjut penyelesaian dan kebutuhan pengaduan/pelaporan terkait
pengelolaan aduan/laporan menjadi benturan kepentingan dan gratifikasi.
lebih lambat.
• LPE memudahkan Tim Pelaksana
• Belum adanya sistem terintegrasi pada Tugas Kepatuhan Internal Direktorat
berbagai jenis kebutuhan pengaduan/ APK untuk memonitoring dan
pelaporan terkait benturan kepentingan melaporkan tugas Bidang Kepatuhan
dan gratifikasi. Internal.
• Butuh usaha yang lebih bagi Tim
Pelaksana Tugas Kepatuhan Internal
Direktorat APK dalam memonitoring dan
melaporkan tugas Bidang Kepatuhan
Internal.
Deskripsi Inovasi
Hal yang ditingkatkan dengan implementasi inovasi ini adalah pemantauan rutin terhadap pengaduan di
lingkungan Direktorat APK, lebih optimalnya penggunaan WISE dan Sipandu sebagai saluran pengaduan
terutama di lingkungan Direktorat APK, pengelolaan secara langsung pengaduan yang dilaporkan terutama
yang terkait dengan Direktorat APK serta tersedianya saluran penyampaian gratifikasi secara mandiri bagi
pegawai lingkup Direktorat APK.
Stakeholder (penerima manfaat) dari inovasi ini meliputi Internal Kementerian Keuangan, seluruh
pegawai dan PPNPN lingkup Direktorat APK khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya. Sementara
eksternal Kementerian Keuangan meliputi Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan
Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Dewan Perwakilan Rakyat, Bank
Indonesia, Akademisi dan Lembaga Pendidikan, Lembaga Keuangan Internasional/Lembaga Rating dan lain-
lain.
Unit/bagian/seksi yang menatausahakan inovasi ini adalah tTim Pelaksana Tugas Kepatuhan Internal
selaku Tim Pengelola Pengaduan yang terdapat pada Subdit Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan
Bendahara Umum Negara dan Subdit Standar Akuntansi Pemerintahan.
Keunggulan dari inovasi tersebut meliputi Layanan Pengaduan
Elektronik (LPE) mudah diakses dan praktis dalam penggunaannya dan
Layanan Pengaduan Elektronik (LPE) sebagai saluran pelaporan-
pengaduan terkait benturan kepentingan dan gratifikasi yang langsung
dikelola tim internal Direktorat APK memperpendek rentang kendali dan
mempercepat tindak lanjut penyelesaian dan pengelolaan aduan/
laporan.
Latar Belakang
Sebagai upaya untuk lebih
meningkatkan efektivitas saluran
pengaduan khususnya pada
Direktorat APK, maka dibuat suatu
Layanan Pengaduan Elektronik (LPE) yang
dapat digunakan masyarakat maupun
stakeholder Direktorat APK untuk
menyampaikan pengaduan apabila
menemukan pelanggaran yang
dilakukan di lingkungan Direktorat
APK.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 77
Genderang Inovasi untuk Negeri
Penggunaan Inovasi
Proses ini diawali dengan menyediakan saluran Layanan Pengaduan Elektornik (LPE) yang dapat diakses
secara online yaitu melalui website, scan QR, Linktr.ee/laporKI.APK serta social & physical media campaign
lainnya.Layanan ini terdiri dari dua jenis laporan yaitu pengaduan dan lapor gratifikasi yang dipublikasikan
kepada masyarakat melalui sosial media Direktorat APK, dan juga kepada stakeholder baik internal maupun
eksternal Direktorat APK melalui berbagai media yang ada. Selanjutnya, atas pengaduan maupun laporan
gratifikasi yang telah disampaikan, akan dikelola oleh Tim Pengelola pengaduan lingkup Direktorat APK.
Sebelum Implementasi
1. Sebelum adanya inovasi laporan pengaduan dan gratifikasi diperoleh dari Itjen Kemenkeu dan Bagian KI
DJPb
2. Rentang kendali lebih panjang sehingga proses tindak lanjut penyelesaian dan pengelolaan aduan/laporan
menjadi lebih lambat;
3. Belum adanya sistem terintegrasi pada berbagai jenis kebutuhan pengaduan/pelaporan terkait benturan
kepentingan dan gratifikasi, sehingga mempersulit stakeholders menyampaikan aduan/laporan yang dialami
sesuai dengan keterjadiannya;
4. Butuh usaha yang lebih bagi Tim Pelaksana Tugas Kepatuhan Internal Direktorat APK dalam memonitoring
dan melaporkan tugas Bidang Kepatuhan Internal yang terdiri dari (i) Laporan Penanganan dan
Pengendalian Gratifikasi, (ii) Laporan Pengelolaan Pengaduan, (iii) Laporan Benturan Kepentingan dalam
rangka pelaksanaan tusi Direktorat APK, dan (iv) Laporan Penanganan Disposisi Whistle Blowing System.
Setelah Implementasi
1. Setelah adanya inovasi LPE maka terdapat saluran pengaduan tambahan yang dapat dikelola langsung oleh
Direktorat APK.
2. Adanya LPE sebagai saluran pelaporan-pengaduan terkait benturan kepentingan dan gratifikasi yang
langsung dikelola tim internal Direktorat APK memperpendek rentang kendali dan mempercepat tindak
lanjut penyelesaian dan pengelolaan aduan/laporan;
3. LPE mengintegrasikan berbagai jenis kebutuhan pengaduan/pelaporan terkait benturan kepentingan dan
gratifikasi, sehingga memudahkan stakeholders menyampaikan
4. LPE memudahkan Tim Pelaksana Tugas Kepatuhan Internal Direktorat APK untuk memonitoring dan
melaporkan tugas Bidang Kepatuhan Internal yang terdiri dari (i) Laporan Penanganan dan Pengendalian
Gratifikasi, (ii) Laporan Pengelolaan Pengaduan, (iii) Laporan Benturan Kepentingan dalam rangka
pelaksanaan tusi Direktorat APK, dan (iv) Laporan Penanganan Disposisi Whistle Blowing System.
Keberlanjutan Inovasi
Kegiatan ini akan terus dikembangkan pada internal Direktorat APK agar masyarakat pada umumnya
dan stakeholder Direktorat APK khususnya semakin mudah dan praktis untuk menyampaikan pengaduan
maupun laporan gratifikasi yang terjadi. Disamping itu merupakan bentuk upaya perbaikan berkelanjutan bagi
organisasi dan berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan internal pegawai di lingkungan Direktorat
APK.
Tim Pelaksana Tugas Kepatuhan Internal Direktorat APK telah membakukan prosedur penanganan
pelaporan/pengaduan yang diterima melalui LPE Direktorat APK, disamping telah melaksanakan proses baku
penyelesaian disposisi pengaduan dari Aplikasi SiPandu DJPb dan disposisi penanganan Whistle Blowing
System dari Inspektorat Jenderal sesuai ketentuan yang berlaku.
78 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
2017 - Aplikasi
APLIKASI SPAN-LKPP TERINTEGRASI
Subdirektorat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi yang dibangun dan menjadi Konsolidasi dan Penyusunan LKPP baru • Aplikasi SPAN-LKPP harus senantiasa
kesatuan dengan Aplikasi SPAN yang dimulai setelah proses rekonsiliasi dipelihara dan dimutakhirkan.
digunakan oleh Bendahara Umum Negara menggunakan E-Rekon&LK selesai.
(BUN). Pada tahun 2016, dilakukan upaya Proses rekonsiliasi dilakukan terhadap • Update dilakukan kepada Rules of GCS
perdana untuk mensistemkan LKPP pada data transaksi keuangan yang saling dan Rowset.
SPAN dimulai dari penyusunan LPSAL terkait/timbal balik antara Sistem
menggunakan versi formulasi/perhitungan Akuntansi Instansi (SAI) yang digunakan • Migrasi penggunaan aplikasi keuangan
SAL yang disepakati oleh Pemerintah dan K/L dengan Sistem Akuntansi Bendahara eksisting ke aplikasi SAKTI yang
BPK. Umum Negara (SA-BUN). direncanakan mulai tahun anggaran
2022.
Sebelum Inovasi APLIKASI SPAN-LKPP Setelah Inovasi
TERINTEGRASI
• Proses konsolidasi data memakan • Proses konsolidasi data lebih cepat.
waktu cukup lama. • Tidak diperlukan input manual.
• Pembentukan Face dan Kertas Kerja
• Input data puluhan K/L dan BUN dalam
Kertas Kerja secara manual satu secara otomatis oleh sistem aplikasi.
persatu. • Perubahan data secara otomatis
• Pembentukan Face dan Kertas Kerja terupdate dalam sistem aplikasi.
LKPP dilakukan dengan penjumlahan • Potensi human error dalam pemrosesan
manual.
data sangat kecil.
• Sulit melakukan update data LKPP jika • Penelusuran sumber data transaksi
terdapat perubahan data LKKL dan/atau
LKBUN. keuangan mudah dilakukan dalam
sistem aplikasi.
• Potensi human error dalam pemrosesan • Analisis/Telaah data mudah dilakukan.
data besar. • Penggunaan kertas jauh lebih sedikit.
• Sulit melakukan penelusuran sumber
data transaksi keuangan.
• Analisis/Telaah data sulit dan memakan
waktu yang lama karena data yang
besar dan tersebar.
• Penggunaan kertas yang banyak untuk
mencetak data.
Deskripsi Inovasi
Aplikasi SPAN-LKPP Terintegrasi (SPAN LKPP) merupakan aplikasi yang dibangun dan menjadi kesatuan
dengan Aplikasi SPAN yang digunakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN). SPAN-LKPP mengintegrasikan/
mengkonsolidasikan data Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dengan data Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) berdasarkan enam digit akun pada Neraca Percobaan.
Konsolidasi tersebut dilakukan secara otomatis melalui penarikan data dari kedua sumber data pada tanggal
cut-off pelaporan keuangan yang menghasilkan Face, Kertas Kerja dan Neraca Percobaan LKPP. SPAN-LKPP
mengotomatisasi proses konsolidasi dan penyusunan LKPP yang semula masih manual dengan Kertas Kerja
Microsoft Office Excel untuk seluruh komponen LKPP (LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK & LPE) termasuk Jurnal
Konsolidasian/Eliminasian LKPP.
Konsolidasi dan penyusunan LKPP yang tersistem dan terotomatisasi memberikan manfaat dan
keunggulan antara lain:
1. Proses konsolidasi dapat diselesaikan secara lebih cepat dan akurat.
2. Kualitas data sumber menjadi lebih terjamin dan terpercaya.
3. Memudahkan proses pengujian maupun penelusuran sumber kesalahan, sehingga akan memudahkan dalam
membuat jurnal penyesuaian maupun dalam melakukan koreksi baik berupa koreksi data atau koreksi
melalui jurnal.
4. Memastikan adanya sinkronisasi data yang valid antara LKPP dan LKBUN yang keduanya merupakan output
Kementerian Keuangan c.q. DJPB c.q. Dit. APK.
5. Menghasilkan output yang andal untuk digunakan untuk menyusun LKPP yaitu Face LKPP, Kertas Kerja
Komponen LKPP dan Neraca Percobaan LKPP.
6. Menghasilkan Kertas Kerja Telaah LKPP yang sangat bermanfaat dan digunakan sebagai alat bantu analisis
data dan uji keakuratan data LKPP.
7. Memastikan dilaksanakannya reviu berjenjang melalui lembar pemeriksaan LKPP mulai dari tingkat
pelaksana, sampai dengan Kasubdit dalam rangka pelaksanaan PIPK.
8. Menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK atas Temuan LKPP Tahun 2016 untuk mengembangkan
suatu Sistem Aplikasi Penyusunan LKPP yang Terintegrasi.
SPAN-LKPP digunakan dan ditatausahakan oleh seluruh seksi pada subdirektorat Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat dalam penyusunan LKPP. Selain itu subdirektorat Akuntansi Pusat dan Pelaporan
Keuangan Bendahara Umum Negara juga menggunakan SPAN-LKPP dalam mengkonsolidasi seluruh LK BA-
BUN untuk penyusunan LKBUN. Terakhir, output dari SPAN-LKPP digunakan oleh BPK dalam melakukan
pemeriksaan atas LKPP.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 79
Genderang Inovasi untuk Negeri
Latar Belakang
LKPP Tahun 2004 sampai dengan LKPP Tahun 2016 (Audited) yang disusun oleh Pemerintah Pusat
masih menggunakan skema konsolidasian data via Kertas Kerja Manual dengan bantuan Microsoft Office
(Excel). Proses konsolidasian data LKKL dan LKBUN dilakukan melalui proses input manual oleh Penyusun
LKPP pada suatu Kertas Kerja Excel untuk seluruh komponen LKPP yakni LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan
LPE. Demikian pula halnya dengan proses pembuatan Jurnal Konsolidasian/Eliminasian LKPP. Jurnal
konsolidasian / eliminasian tersebut juga masih dilakukan langsung pada Kertas Kerja Excel. Pada saat itu, LKPP
masih belum disusun menggunakan dasar Neraca Percobaan LKPP, melainkan menggunakan penginputan
secara manual atas angka-angka yang terdapat pada Pos Laporan Keuangan. Proses bisnisnya masih sangat
manual, dan belum menggunakan suatu sistem yang terintegrasi.
Pada Tahun 2016, dilakukan upaya perdana untuk mensistemkan LKPP pada SPAN dimulai dari
penyusunan LPSAL menggunakan versi formulasi/perhitungan SAL yang disepakati oleh Pemerintah dan BPK.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Direktorat APK) beserta Direktorat Sistem Informasi dan
Teknologi Perbendaharaan (Direktorat SITP) pada waktu itu telah memulai proses untuk mencoba
mensistemkan LPSAL dan juga selanjutnya komponen laporan LKPP lainnya. Namun, sampai dengan LKPP
2016 (Audited) upaya tersebut masih belum berhasil karena kompleksitas transaksi yang terdapat pada proses
penyusunan LKPP.
Pada Tahun 2017 yakni pada saat LKPP Tahun 2016 (Audited) (LKPP yang memperoleh Opini WTP untuk
pertama kalinya dari BPK), BPK memberikan rekomendasi pada Pemerintah untuk mengembangkan suatu
Sistem Aplikasi Penyusunan LKPP yang Terintegrasi. Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK dan juga
sesuai dengan kebutuhan pengembangan proses bisnis, serta pengembangan teknologi informasi organisasi,
proyek Pengembangan Sistem Aplikasi Terintegrasi LKPP dimulai kembali. Setelah melalui serangkaian
pembahasan yang berkualitas dan efektif, pengembangan Sistem Aplikasi Terintegrasi LKPP disepakati bersama
untuk dibangun dan menjadi bagian yang terintegrasi pada SPAN.
Penggunaan Inovasi
Konsolidasi dan Penyusunan LKPP baru dimulai setelah proses rekonsiliasi menggunakan E-Rekon&LK
selesai. Proses rekonsiliasi dilakukan terhadap data transaksi keuangan yang saling terkait/timbal balik antara
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang digunakan K/L dengan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-
BUN) yang digunakan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, antara lain data Pagu, Realisasi
Belanja, Pengembalian Belanja, Estimasi Pendapatan, Realisasi Pendapatan, Pengembalian Pendapatan, Kas di
Bendahara Pengeluaran, Kas di KL dari Hibah yang sudah disahkan, Kas BLU yang sudah disahkan dan
Pengesahan Hibah Barang/Jasa/Surat Berharga. Proses rekonsiliasi bertujuan untuk menjaga Konsolidasi dan
Penyusunan LKPP menggunakan pendekatan Neraca Percobaan. Neraca Percobaan LKPP adalah gabungan
Neraca Percobaan LKKL dari E-Rekon&LK dengan Neraca Percobaan LKBUN dari SPAN yang digunakan K/L
dalam menyusun LKKL dan BUN dalam menyusun LKBUN. Proses pertama yang dilakukan pada Aplikasi SPAN-
LKPP yaitu Data Preparation untuk menarik data keuangan dari E-Rekon&LK dan SPAN ke SPAN-LKPP. Setelah
itu dilakukan proses jurnal eliminasi untuk mengeliminasi transaksi keuangan yang saling timbal balik dan
dicatat pada kedua sistem akuntansi (resiprokal). Proses jurnal eliminasi yang sifatnya berulang dan pasti, serta
dapat diperoleh dan diperhitungkan nilainya langsung oleh sistem, maka dilakukan proses otomatisasi eliminasi
dengan mekanisme GCS (Global Consolidation System). Sedangkan jurnal eliminasian yang sifatnya tidak
berulang, tidak pasti, kondisional, dan/atau nilainya tidak dapat diperoleh/diperhitungkan langsung oleh
sistem masih perlu penjurnalan manual menggunakan WebADI (Web Application Desktop Integrator). Setelah
proses konsolidasi dan eliminasi selesai, didapatlah Neraca Percobaan LKPP. Kemudian dengan tools FSG
(Financial Statement Generator)/Rowset, Neraca Percobaan LKPP akan menghasilkan output Face dan Kertas
Kerja LKPP yang digunakan untuk menyusun seluruh komponen LKPP dan melakukan analisis/telaah laporan
keuangan.
Sebelum Implementasi
1. Proses konsolidasi data memakan waktu cukup lama.
2. Input data puluhan K/L dan BUN dalam Kertas Kerja secara manual satu persatu.
3. Pembentukan Face dan Kertas Kerja LKPP dilakukan dengan penjumlahan manual.
4. Sulit melakukan update data LKPP jika terdapat perubahan data LKKL dan/atau LKBUN.
5. Potensi human error dalam pemrosesan data besar.
6. Sulit melakukan penelusuran sumber data transaksi keuangan.
7. Analisis/Telaah data sulit dan memakan waktu yang lama karena data yang besar dan tersebar.
8. Penggunaan kertas yang banyak untuk mencetak data.
80 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
Setelah Implementasi
1. Proses konsolidasi data lebih cepat.
2. Tidak diperlukan input manual.
3. Pembentukan Face dan Kertas Kerja secara otomatis oleh sistem aplikasi.
4. Perubahan data secara otomatis terupdate dalam sistem aplikasi.
5. Potensi human error dalam pemrosesan data sangat kecil karena hampir seluruh proses dilakukan oleh
sistem aplikasi.
6. Penelusuran sumber data transaksi keuangan mudah dilakukan dalam sistem aplikasi.
7. Analisis/Telaah data mudah dilakukan.
8. Penggunaan kertas jauh lebih sedikit.
Keberlanjutan Inovasi
Dalam jangka pendek, aplikasi SPAN-LKPP harus senantiasa dipelihara dan dimutakhirkan oleh
penyusun LKPP dan pengembang aplikasi agar aplikasi selalu sesuai dengan proses bisnis terkini yang berlaku.
Update dilakukan kepada Rules of GCS dan Rowset apabila terdapat pemutakhiran Bagan Akun Standar (BAS)
atau perubahan peraturan lainnya yang mempengaruhi jalannya aplikasi SPAN-LKPP. Aplikasi ini juga akan
tetap digunakan dalam penyusunan LKPP tahun 2021.
Sementara dalam jangka menengah dan panjang dengan dilakukannya migrasi penggunaan aplikasi
keuangan eksisting ke aplikasi SAKTI yang direncanakan mulai tahun anggaran 2022, tentunya hal ini akan
berpengaruh ke proses bisnis aplikasi SPAN-LKPP. Aplikasi E-Rekon&LK yang menjadi sumber data LKKL
diprediksi akan ditutup dan fungsi-fungsinya dialihkan ke aplikasi MonSAKTI. Seiring dengan perubahan
tersebut, SPAN LKPP akan dilakukan penyesuaian dimana Aplikasi SPAN-LKPP akan mengambil data LKKL
langsung ke aplikasi SAKTI atau MonSAKTI. Aplikasi SPAN-LKPP Terintegrasi akan tetap digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk tahun-tahun mendatang.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 81
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Aplikasi
SISTEM INFORMASI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA MODUL PELAPORAN (SIKRI MP)
Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Sistem informasi yang mewujudkan • Menggabungkan data pada level • SIKRI Modul Pelaporan tahap awal
integrasi data laporan keuangan laporan baik dari pemerintah pusat pengembangan SIKRI.
Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah.
untuk menghasilkan Laporan Pemerintah • Pengembangan SIKRI Modul Pelaporan
Konsolidasian dan Laporan Statistik • Disusun berbagai laporan manajerial. akan dijadikan sebagai jembatan
Keuangan secara otomatis. • Data BAS Pusat dan BAS Daerah menuju pengembangan SIKRI Berbasis
Transaksi.
dikonsolidasi untuk men-generate
output laporan, maupun melakukan • Kondisi data pemda sekarang belum
analisis data. dapat diinterkoneksikan secara otomatis
untuk keseluruhan data pemda maka ke
depan proses interkoneksi data pemda
antara SIKRI Modul Pelaporan dengan
Aplikasi SIKD dapat ditingkatkan.
Sebelum Inovasi SIKRI MP Setelah Inovasi
• Ukuran file kertas kerja penyusunan • Menggunakan aplikasi terintegrasi
LKPK dan LSKP sangat besar. berbasis oracle sehingga tidak ada
penyimpanan file dalam media lokal.
• Penyusunan LKPK dan LSKP
membutuhkan spesifikasi komputer • Penyusunan LKPK dan LSKP tidak
yang tinggi. membutuhkan komputer baru dengan
spesifikasi tinggi.
• Kanwil DJPb harus melakukan input
data pemerintah daerah secara manual. • Data pemerintah pusat displit dan
disediakan secara otomatis dan Kanwil
• Kertas kerja penyusunan LKPK dan DJPb hanya mengupload data pemda
LSKP tersedia dalam bermacam- yang belum tersedia.
macam versi tergantung pada periode
laporan. • Proses pemeliharaan menjadi lebih dan
tersentralisasi sehingga ketika ada
• Rawan terjadi human error. perbaikan aplikasi semua sudah
terupdate.
Deskripsi Inovasi
• Mengurangi terjadinya human error.
SIKRI Modul Pelaporan yang merupakan sistem informasi yang mewujudkan integrasi data laporan
keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk menghasilkan Laporan Pemerintah Konsolidasian
dan Laporan Statistik Keuangan secara ter-otomatisasi. Data keuangan Pemerintah Pusat berasal dari database
SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) sedangkan data keuangan pemerintah daerah diperoleh
dari interkoneksi dengan SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) melalui aplikasi IKonsol yang
dikembangkan oleh DJPK. Dalam hal interkoneksi belum terwujud, user dapat melakukan upload data pemda
berdasarkan dokumen sumber yang valid.
SIKRI Modul Pelaporan merupakan salah satu quickwins DJPb tahun 2020. Direktorat APK dan
Direktorat SITP selaku pemilik joined-initiative mampu menyelesaikan tahapan pengembangan secara tepat
waktu sehingga SIKRI Modul Pelaporan dapat digunakan untuk melakukan penyusunan Laporan Konsolidasian
dan Laporan Statistik Keuangan mulai tahun 2021.
Stakeholders/penerima manfaat SIKRI Modul Pelaporan meliputi direct user dan indirect user. Direct user
adalah pengguna atau pelaku internal yang memakai sistem secara langsung untuk memasukkan, mengolah,
mengelola, dan menghasilkan data serta informasi. Indirect user adalah pengguna atau pelaku eksternal yang
memanfaatkan output hasil dari sistem untuk kemudian dipakai atau diproses lebih lanjut berdasarkan
kepentingannya masing-masing, misalnya terkait pengambilan keputusan. Direct user memiliki fungsi dan
kewenangan yang berbeda-beda yang dapat diatur oleh administrator sistem, sedangkan indirect user tidak
berkomunikasi dengan aplikasi secara langsung. Direct user terdiri dari Kanwil DJPb, Subdit SALK Direktorat
APK, dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP). Indirect user diantaranya Ditjen
Perimbangan Keuangan (DJPK), Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Bank
Indonesia, Lembaga Rating, dan Lembaga Internasional.
Unit yang menatausahakan SIKRI Modul Pelaporan dilakukan secara mandiri oleh Direktorat APK c.q.
Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan (SALK) selaku pemilik proses bisnis dan bersinergi
dengan tim programmer dari Direktorat SITP c.q. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Internal (PSII).
Pengembangan SIKRI Modul Pelaporan bertujuan untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara yang
lebih baik. Secara garis besar, berikut beberapa manfaat penerapan SIKRI Modul Pelaporan yaitu, yaitu:
1. Mendukung sinergi pengelolaan keuangan Pusat dan Daerah.
Dengan penerapan SIKRI, data transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah akan terintegrasi
di dalam database SIKRI untuk kemudian disusun menjadi berbagai fitur informasi keuangan terintegrasi
berbasis business intelligence.
82 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
2. Menjadi supporting tools dan business intelligence dalam pengambilan
kebijakan fiskal.
SIKRI diharapkan mampu memberikan informasi keuangan yang lebih
terstruktur, terintegrasi, dan andal. Mampu melahirkan kebijakan, khususnya
kebijakan fiskal yang lebih pruden dan inklusif.
3. Menyediakan informasi historis atas posisi dan kinerja keuangan
pemerintah terdokumentasi dengan baik.
Dukungan SIKRI terhadap fungsi big data dan data warehouse diharapkan
mampu menjadi media penyimpanan data informasi keuangan secara historis.
Keuntungannya, tersedianya informasi yang cukup dalam rangka analisis
maupun penyajian secara statistik, ataupun kegunaan lainnya.
4. Pengurangan biaya finansial, biaya administrasi dan efisiensi proses dan sumber daya.
Dengan diterapkannya SIKRI diharapkan penyediaan data dan informasi keuangan dilakukan secara cepat dan
proses konsolidasi informasi keuangan dapat dilakukan dengan akurat, tepat waktu dan efisien. Dampaknya,
sumber daya tidak hanya habis pada upaya pengumpulan, namun dapat dialihkan pada aktivitas yang lebih ke
arah analisis dan formulasi kebijakan.
5. Peningkatan nilai bagi organisasi
Data ini akan sangat bermanfaat oleh berbagai pihak, mulai dari pimpinan Kementerian Keuangan, Kepala
Daerah, BI, BPS, lembaga rating, dan lain-lain, sehingga mampu menjadi media komunikasi informasi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada stakeholder.
6. Peningkatan kepuasan pengguna
Penyelesaian SIKRI akan menyempurnakan sistem lama yang memiliki banyak kekurangan sehingga hasil
yang didapat lebih cepat dan berkualitas. Penyediaan informasi ini bukan hanya terbatas pada kalangan internal
namun juga pada kalangan eksternal, sehingga pengguna akan memiliki tingkat kepuasan pengguna layanan
yang tinggi.
Latar Belakang
Reformasi Keuangan Negara dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), telah dilakukan sejak ditetapkannya paket UU bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sejak ditetapkannya
paket UU tersebut, Pemerintah senantiasa terus melakukan perbaikan secara konsisten dalam pengelolaan
Keuangan Negara, sesuai dengan international best practices yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
Pemerintah Indonesia. Pemerintah juga sudah melaksanakan amanat dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana laporan keuangan pemerintah telah dapat menghasilkan
statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance
Statistics/GFS). Laporan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal,
pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara (cross country studies), kegiatan pemerintahan, dan
penyajian statistik keuangan pemerintah.
Pemerintah telah mencapai hasil yang baik dan signifikan atas pengelolaan keuangan negara dari awal
diterbitkannya paket undang-undang di bidang Keuangan Negara sampai dengan saat ini, khususnya dalam hal
akuntabilitas. Hal ini ditandai dengan dipertahankannya opini WTP BPK atas LKPP dan LKBUN tahun 2020.
Selaras dengan peningkatan akuntabilitas, pemerintah juga mulai mengembangkan berbagai laporan
manajerial yang mampu mendukung kebijakan fiskal. Hasil reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal, BPK juga
menyatakan perlunya pemerintah menyajikan informasi fiskal nasional (gabungan Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah), agar fungsi pemerintahan secara keseluruhan dapat terlihat dan pemerintah memiliki basis
data sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan fiskal yang lebih kuat. Dari latar belakang tersebut di atas dan
menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2018 tentang Sistem Pelaporan Keuangan
Pemerintah Konsolidasian dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2018 tentang Sistem
Statistik Keuangan Pemerintah Umum, disebutkan bahwa Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian dan Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum disusun menggunakan sistem informasi yang
mengintegrasikan data keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagian dari sistem informasi
terintegrasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan SIKRI Modul Pelaporan.
Penggunaan Inovasi
Prinsip utama pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) Modul Pelaporan
adalah menggabungkan data pada level laporan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang
nantinya akan disusun berbagai laporan manajerial. Data BAS Pusat dan BAS Daerah dikonsolidasi untuk men-
generate output laporan, maupun melakukan analisis data.
Output dari SIKRI Modul Pelaporan adalah kertas kerja dan face Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian (LKPK), LKPDK dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP). LKPK dengan
mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 83
Genderang Inovasi untuk Negeri
(LKPD) seluruh Indonesia. Sedangkan Laporan
Statistik Keuangan Pemerintah disusun
berdasarkan hasil mapping dari laporan keuangan
tersebut.
Konsolidasi laporan keuangan Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah dilakukan pada tingkat
wilayah maupun tingkat nasional. Pada level kanwil,
SIKRI Modul Pelaporan mengonsolidasikan LKPD semua
pemda pada wilayah provinsi bersangkutan menjadi
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
Tingkat Wilayah (LKPDK-TW). Laporan gabungan LKPD ini
kemudian dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) menjadi
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK-TW).
Laporan Statistik Keuangan kemudian disusun berdasarkan
mapping dari laporan keuangan pemerintah berdasarkan BAS
GFS. Laporan Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan
Statistik Tingkat Wilayah kemudian dikonsolidasikan di tingkat
nasional.
LKPK dan LSKP tingkat nasional merupakan laporan
manajerial yang memberikan dukungan dalam penyusunan analisis
fiskal dan data statistik pemerintah. Selain itu, LSKP berperan dalam
penyusunan Financial Account Balance Sheet (FABS), Full Sequence of Account (FSA), maupun Statistik Utang
Sektor Publik (SUSPI).
Sebelum Implementasi
Sebelum penerapan SIKRI Modul Pelaporan, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah dilakukan secara manual menggunakan kertas kerja berbasis
Microsoft Excel. Penyusunan laporan secara manual memiliki berbagai kelemahan, yaitu:
1. Ukuran file kertas kerja penyusunan LKPK dan LSKP sangat besar karena di dalamnya terdapat banyak
formula excel untuk melakukan mapping akun.
2. Penyusunan LKPK dan LSKP membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi karena melibatkan data
dengan jumlah yang besar.
3. Kanwil DJPb harus melakukan input data pemerintah daerah secara manual sehingga memakan waktu yang
lama dan berpotensi terjadinya kesalahan input data.
4. Kertas kerja penyusunan LKPK dan LSKP tersedia dalam bermacam-macam versi tergantung pada periode
laporan,
5. Rawan terjadi human error.
Setelah Implementasi
Dengan penerapan SIKRI MP dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh pengguna
terutama direct user. Bantuan teknologi informasi memberi kemudahan dalam proses penyusunan laporan yang
sudah ter-otomatisasi sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Dengan demikian, Kanwil DJPb khususnya
Bidang PAPK dapat lebih memfokuskan sumber daya manusia yang dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan
yang lebih bersifat analitikal.
Dampak lain adalah terwujudnya integrasi data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.
Data Pemerintah Pusat yang tersedia pada SPAN, telah dipadukan dengan data informasi keuangan daerah,
sehingga dapat menghasilkan data konsolidasian secara nasional. Secara umum berikut beberapa kelebihan
setelah implementasi SIKRI MP yaitu:
1. Menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis oracle sehingga tidak ada penyimpanan file dalam media lokal.
2. Penyusunan LKPK dan LSKP tidak membutuhkan komputer baru dengan spesifikasi tinggi, namun dapat
menggunakan komputer SPAN yang sudah ada.
3. Data pemerintah pusat displit dan disediakan secara otomatis dan Kanwil DJPb haya mengupload data
pemda yang belum tersedia.
4. Proses pemeliharaan menjadi lebih dan tersentralisasi sehingga ketika ada perbaikan aplikasi semua sudah
terupdate,
5. Mengurangi terjadinya human error.
84 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
Keberlanjutan Inovasi
Output dari SIKRI Modul Pelaporan adalah kertas kerja dan face LKPP, LKPDK, LKPK dan LSKP baik
tingkat wilayah maupun tingkat nasional. Data dalam berbagai laporan ini dapat dimanfaatkan dalam
penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) di Kanwil. Selain itu, LSKP berperan dalam penyusunan Financial
Account Balance Sheet (FABS) Bank Indonesia, Full Sequence of Account (FSA) BPS, maupun Statistik Utang
Sektor Publik (SUSPI) DJPPR.
SIKRI Modul Pelaporan ini baru merupakan tahap awal pengembangan SIKRI, karena level berikutnya
dari pengembangan ini adalah SIKRI Berbasis Transaksi. Pengembangan SIKRI Modul Pelaporan akan dijadikan
sebagai jembatan menuju pengembangan SIKRI Berbasis Transaksi. Oleh karena itu, dengan kondisi data pemda
sekarang belum dapat diinterkoneksikan secara otomatis untuk keseluruhan data pemda maka ke depan proses
interkoneksi data pemda antara SIKRI Modul Pelaporan dengan Aplikasi SIKD dapat ditingkatkan.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 85
Genderang Inovasi untuk Negeri
Direktorat
Sistem Perbendaharaan
86
Genderang Inovasi untuk Negeri
Source: pexels.com
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Genderang Inovasi untuk Negeri - Volume 2
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search