2020 - Aplikasi
e-Jafung
Direktorat Sistem Perbendaharaan
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Selaras dengan arahan Presiden • Inovasi eJafung memfasilitasi seluruh Aplikasi eJafung memberikan
Republik Indonesia terkait core bussiness pengelolaan JF, kemudahan, efisiensi, dan efektivitas bagi
penyederhanaan birokrasi, Direktorat meliputi: instansi pembina dalam mengelola JF dan
Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memudahkan pengguna dalam
merespon dengan pengimplementasian • Penghitungan dan rekomendasi pelaksanaan proses bisnis terkait
Jabatan Fungsional (JF) di Bidang formasi. pengelolaan JF sesuai tugas dan
Perbendaharaan. fungsinya.Adapun fitur-fitur dalam aplikasi
• Mekanisme seleksi dan rekomendasi eJafung dapat disesuaikan dengan
Sebelum Inovasi pengangkatan. kebutuhan pengembangan JF di masing-
masing bidang untuk menciptakan
Pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional • Profil pejabat fungsional. efisiensi, efektifitas dan profesionalisme
di Bidang Perbendaharaan dilaksanakan • Pengajuan Daftar Usulan Penetapan dalam pengelolaan JF.
secara konvensional dan membutuhkan
waktu dan sumberdaya yang tidak sedikit Angka Kredit (DUPAK). Setelah Inovasi
• Penilaian DUPAK dan Sidang Pleno.
• Penetapan Angka Kredit. Aplikasi eJafung memberikan
kemudahan, efisiensi, dan efektivitas bagi
e-Jafung instansi pembina dalam mengelola JF dan
memudahkan pengguna dalam
pelaksanaan proses bisnis terkait
pengelolaan JF sesuai tugas dan
fungsinya.
Deskripsi Inovasi
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 51 sampai dengan 54 Tahun 2018 menjadi dasar pengembangan
profesi bagi pengelola perbendaharaan. Berpedoman pada peraturan tersebut, 4 (empat) kelompok jabatan
fungsional di bidang Perbendaharaan resmi diimplementasikan yaitu:
1. Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan APBN (JF PK APBN);
2. Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN (JF APK APBN);
3. Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (JF PTPN); dan
4. Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara (JF APN).
Selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyederhanaan birokrasi, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan (DJPb) merespon dengan pengimplementasian Jabatan Fungsional (JF) di Bidang
Perbendaharaan. Guna menyediakan fasilitas pengelolaan kinerja JF di Bidang Perbendaharaan, Direktorat
Sistem Perbendaharaan (Dit. SP) menciptakan inovasi aplikasi e-Jafung yang memiliki tujuan simplifikasi dan
modernisasi pengelolaan JF. Aplikasi eJafung selain digunakan oleh Pejabat Fungsional terkait, juga digunakan
oleh Kantor Pusat DJPb, Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb, serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) sebagai instansi pembina dan oleh pengelola kepegawaian, serta penilai kinerja JF di Bidang
Perbendaharaan.
Latar Belakang
Implementasi empat JF Bidang Perbendaharaan berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 51-54 Tahun
2018 menjadi awal pengembangan profesi bagi pengelola perbendaharaan guna mendukung agenda Presiden RI
dalam menyederhanakan birokrasi pemerintahan. Sebanyak 84 ribuan pengelola keuangan APBN (PPK, PPSPM,
Bendahara, PPABP, dan Penyusun LK) pada K/L dapat berkarir dalam JF PK APBN/APK APBN, sedangkan bagi
pegawai DJPb dapat berkarir dalam JF PTPN/APN.
Pada awal implementasi JF Bidang Perbendaharaan tahun 2020-2021, telah dilakukan pengangkatan JF
melalui inpassing sebanyak 5.630 PK APBN dan APK APBN dari 26.060 formasi serta 289 PTPN dan APN dari
Sekretariat634 formasi. Sehubungan dengan kebijakan penyetaraan jabatan (delayering), telah dilakukan pengangkatan JF
melalui delayering sebanyak 3.094 APK APBN.
Direktorat Jenderal PerbendaharaanBerdasarkan hal-hal di atas, DJPb sebagai Pembina teknis JF di Bidang Perbendaharaan menemui
kendala, yaitu:
1. Seiring berjalannya waktu jumlah pejabat fungsional akan bertambah, sehingga dibutuhkan sebuah sistem
pengelolaan kinerja JF di Bidang Perbendaharaan.
2. Dokumen pengelolaan kinerja JF di Bidang Perbendaharaan yang tersebar di seluruh Indonesia masih
disampaikan secara hardcopy.
3. Guna menjaga akuntabilitas dari proses penilaian angka kredit JF di Bidang Perbendaharaan, dibutuhkan
sebuah tools berbasis teknologi informasi.
Untuk merespons kebutuhan dan kendala di atas, Direktorat SP membangun inovasi eJafung yang telah
digunakan oleh 26.772 stakeholders.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 87
Genderang Inovasi untuk Negeri
Penggunaan Inovasi
Inovasi eJafung merupakan bentuk digitalisasi dan simplifikasi proses bisnis pengelolaan JF di Bidang
Perbendaharaan guna menciptakan perbaikan tata kelola pemerintahan. Inovasi eJafung dikembangkan secara
web based dengan domain kemenkeu.go.id yang pengelolaan penggunanya dilakukan melalui Digital Treasury
(DIGIT). Inovasi eJafung memfasilitasi seluruh core bussiness pengelolaan JF, meliputi:
1. Penghitungan dan rekomendasi formasi;
2. Mekanisme seleksi dan rekomendasi pengangkatan;
3. Profil pejabat fungsional;
4. Pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
5. Penilaian DUPAK dan Sidang Pleno; dan
6. Penetapan Angka Kredit.
Melalui inovasi eJafung, Dit. SP dapat melakukan penghitungan kebutuhan formasi dan melakukan
seleksi serta pengajuan rekomendasi pengangkatan JF di Bidang Perbendaharaan. Dari sisi pejabat fungsional
dan penilai angka kredit serta pejabat pengelola pegawai, aplikasi eJafung digunakan untuk mengetahui profil
pejabat fungsional, melakukan pengajuan DUPAK, penilaian DUPAK, penyelenggaraan sidang pleno, serta
penetapan angka kredit.
Sebelum Implementasi
Sebelum implementasi eJafung pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan
dilaksanakan secara konvensional dan membutuhkan waktu dan sumberdaya yang tidak sedikit untuk
melakukan analisis dan perhitungan.
Setelah Implementasi
Inovasi eJafung memiliki peran sentral dalam menunjang implementasi JF di Bidang Perbendaharaan.
Aplikasi eJafung memberikan kemudahan, efisiensi, dan efektivitas bagi instansi pembina dalam mengelola JF
dan memudahkan pengguna dalam pelaksanaan proses bisnis terkait pengelolaan JF sesuai tugas dan
fungsinya.
Keberlanjutan Inovasi
Dengan semakin berkembangnya JF di bidang lain dan dalam rangka menyederhanakan birokrasi di
Indonesia, aplikasi eJafung dapat menjadi benchmark dan dapat dikembangkan untuk ditetapkan menjadi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE) di masa yang akan datang. DJPb khususnya Dit. SP membuka
kesempatan seluas-luasnya pada satuan kerja lain agar dapat mereplikasi aplikasi eJafung untuk dapat
diterapkan di K/L lainnya dengan tetap mengedepankan penghargaan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
inovator. Adapun fitur-fitur dalam aplikasi eJafung dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan JF di
masing-masing bidang untuk menciptakan efisiensi, efektifitas dan profesionalisme dalam pengelolaan JF.
88 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
2020 - Aplikasi
Sistem Informasi Penilaian Kompetensi PPK dan
PPSPM (SIMASPATEN)
Subdirektorat Standardisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Perbendaharaan
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Simaspaten merupakan system informasi Stakeholder (PPK,PPSPM,satker) Aplikasi simaspaten untuk masa peralihan
penilaian kompetensi bagi PPK dan diberikan user dengan kewenangan akan berlangsung hingga akhir 2025 dan
PPSPM yang merupakan implementasi masing-masing sehingga dari proses akan terus dilanjutkan pada masa
dari PMK 211 tahun 2019. pengajuan, verifikasi, penetapan dan implementasi penuh (setelah 2025).
pencetakan sertifikat oleh DSP langsung
dilakukan menggunakan aplikasi.
Sebelum Inovasi SIMASPATEN Setelah Inovasi
Proses penilaian kompetensi Sebagian Proses pengajuan-verifikasi hingga
dilakukan manual dengan pengiriman penetapan dan pencetakan sertifikat oleh
softcopy berkas ke unit penyelenggara penyelenggara (DSP) langsung dilakukan
dan dicetak secara manual. pada sistem aplikasi.
Deskripsi Inovasi
Simaspaten merupakan system informasi penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM yang merupakan
implementasi dari PMK 211 tahun 2019. Dalam rangka mendukung pelaksanaan penilaian kompetensi
tersebut, dibutuhkan sistem aplikasi penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM dengan basis IT sehingga dapat
memudahkan proses bisnis penilaian, mendukung efisiensi dan efektivitas sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Penilaian dapat dilakukan secara fair, transparan dan akuntabel.
Ruang lingkup penilaian kompetensi berlaku bagi PPK dan PPSPM satuan kerja (satker) pengelola APBN.
Yaitu, satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (K/L) atau satuan kerja
pengelola daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan K/L dan memiliki tanggung jawab penggunaan anggaran.
Keunggulan aplikasi ini ialah untuk simplifikasi proses penilaian kompetensi PPK dan PPSPM dari proses
pengajuan oleh end user/peserta sampai penerbitan sertifikat oleh penyelenggara (SPKPP-DSP) dilakukan by
aplikasi dan tentunya tanpa berkas fisik/ less papper.
Latar Belakang
PPK dan PPSPM memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan Satuan Kerja Pengelola APBN.
Kedua jabatan tersebut tidak boleh saling rangkap demi terciptanya mekanisme check and balance, dimana
masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda namun adanya mekanisme saling uji. Penilaian
kompetensi PPK dan PPSPM merupakan rangkaian proses penilaian secara objektif untuk menilai pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku dilakukan untuk menilai kompetensi PPK dan PPPSM untuk menjamin
terpenuhinya kompetensi PPK dan PPSPM sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan.
Penggunaan Inovasi
Stakeholder (PPK,PPSPM,satker,kppn) diberikan user dengan kewenangan masing-masing sehingga dr
proses pengajuan-verifikasi hingga penetapan dan pencetakan sertifikat oleh penyelenggara (DSP) langsung
dilakukan pada sistem aplikasi.
Sebelum Implementasi
Sebelum diimplementasikan, proses penilaian kompetensi sempat Sebagian dilakukan manual dengan
pengiriman softcopy berkas ke unit penyelenggara (SPKPP-DSP). Pencetakan sertifikat juga sempat mengalami
proses manual,sehingga membuat proses tidak efisien.
Setelah Implementasi
Dari proses pengajuan-verifikasi hingga penetapan dan pencetakan sertifikat oleh penyelenggara (DSP)
langsung dilakukan pada sistem aplikasi. Sehingga tidak ada proses berkas fisik secara manual. Pencetakan
sertifikat juga bisa dilakukan dalam jumlah banyak secara sekaligus hanya dengan beberapa “klik”.
Keberlanjutan Inovasi
Aplikasi simaspaten untuk masa peralihan akan berlangsung hingga akhir 2025 dan akan terus
dilanjutkan pada masa implementasi penuh (setelah 2025) dengan perubahan pada alur sistem yang berlaku
saat ini. Pada masa implementasi penuh yaitu pada tahun 2026 dan seterusnya, diharapkan para pemegang
jabatan PPK dan PPSPM sudah memiliki sertifikat kompetensi seluruhnya dan untuk proses perolehan sertifikat
kompetensi hanya diikuti oleh “Calon PPK/PPSM” dan bisa diperoleh melalui mekanisme pelatihan maupun
pelatihan yang disertai dengan uji kompetensi.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 89
Genderang Inovasi untuk Negeri
2016 - Aplikasi
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sertifikasi
Bendahara (SIMSERBA)
Subdirektorat Standardisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Perbendaharaan
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi SIMSERBA dikembangkan dalam • Calon Peserta mendaftar melalui Aplikasi SIMSERBA akan terus
rangka mendukung implementasi program aplikasi. digunakan, dikembangkan, dan
Sertifikasi Bendahara pada satuan kerja dibutuhkan secara berkelanjutan.
pengelola APBN agar dapat dilaksanakan • Pelaksana Sertifikasi (PUSDIKLAT AP
secara efektif dan efisien. BPPK) melakukan verifikasi.
• Pemanggilan Diklat (e-learning).
• Pelaksanaan Ujian melalui aplikasi.
Sebelum Inovasi SIMSERBA Setelah Inovasi
Sebelum aplikasi SIMSERBA Proses sertifikasi dilaksanakan dengan
dikembangkan, proses bisnis sertifikasi menggunakan aplikasi tanpa harus
bendahara dari pendataan hingga bertatap muka langsung antar pemangku
pencetakan sertifikat BNT semula akan kepentingan.
dilaksanakan secara manual.
Deskripsi Inovasi
Aplikasi SIMSERBA dikembangkan dalam rangka mendukung implementasi program Sertifikasi
Bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Dengan adanya aplikasi dimaksud, tata kelola sertifikasi
bendahara dapat dilaksanakan secara efektif dan di saat yang bersamaan menciptakan efisiensi sumber daya,
tenaga, dan waktu. Sertifikasi Bendahara dengan dukungan aplikasi SIMSERBA dapat diselenggarakan dalam
rangkaian sistem digital mulai dari proses pendataan, pendaftaran, verifikasi administratif, uji sertifikasi
sampai dengan proses pencetakan sertifikas Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) serta perpanjangan
sertifikat dan penggantian sertifikat.
Sertifikasi bendahara tidak perlu dilaksanakan secara manual yang umumnya membutuhkan sumber
daya manusia yang masif. SIMSERBA juga meningkatkan akuntabilitas bisnis proses sertifikasi bendahara
mengingat data dan informasi terkait proses sertifikasi tersimpan dengan baik dalam database terintegrasi yang
dapat diakses secara cepat dan diolah lebih lanjut untuk mendukung program unggulan lainnya seperti
implementasi jabatan fungsional bidang perbendaharaan.
Beberapa pihak yang menerima manfaat dari aplikasi SIMSERBA antara lain Direktorat Jenderal
Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku Unit Penyelenggara Sertifikasi Bendahara;
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan BPPK Kementerian Keuangan sebagai salah satu Unit Pelaksana
Sertifikasi (UPS); PNS, Prajurit TNI, serta anggota POLRI yang ditugaskan sebagai bendahara/calon bendahara;
dan satuan kerja pengelola APBN yang saat ini berjumlah kurang lebih 19 ribu satuan kerja.
Aplikasi SIMSERBA ditatausahakan oleh Subdit Standardisasi dan Pengembangan Kapasitas
Pengelola Perbendaharaan (SPKPP), Direktorat Sistem Perbendaharaan.
Aplikasi SIMSERBA memiliki beberapa keunggulan yaitu: (1) berbasis web dan dapat diakses
melalui jaringan internet sehingga dapat menjangkau seluruh bendahara dimanapun dan kapanpun,
(2) paperless, karena seluruh proses sertifikasi dilakukan secara elektronik, (3) one-stop application,
seluruh kebutuhan layanan sertifikasi cukup dalam satu aplikasi, (4) Hasil ujian yang real time dan
adanya cross-validation tools untuk mencegah pemalsuan dan menjamin kredibilitas Sertifikasi
Bendahara.
Sejak diluncurkan penggunaannya pada Oktober 2016, aplikasi SIMSERBA telah
mensertifikasi lebih dari 42 ribu bendahara dan calon bendahara pada lebih dari 19 ribu
satuan kerja pengelolaan APBN. Selain itu, aplikasi SIMSERBA telah mendapat
pengakuan nasional sebagai salah satu inovasi unggulan dalam Top 99 Inovasi Pelayanan
Publik Tahun 2019 (Public Service Innovations 2019) yang diselenggarakan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Aplikasi SIMSERBA juga merupakan aplikasi pertama yang dikembangkan dalam
rangka sertifikasi profesi, yang tidak hanya mempermudah pelaksanaan ujian sertifikasi,
tetapi juga memiliki beberapa modul dengan fungsi yang tidak/belum dimiliki aplikasi
sejenis lainnya, yaitu:
1. Modul Profiling: memiliki fungsi pemetaan profil bendahara terkait dengan informasi
kepegawaian, latar belakang pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan APBN,
status dan jenis bendahara, dan status Sertifikasi Bendahara, yang bermanfaat dalam
menyusun strategi pemeliharaan dan pengembangan kompetensi pasca Sertifikasi
Bendahara;
90 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
2. Modul Konversi pada masa peralihan: memiliki fungsi verifikasi dan pengakuan atas sertifikat diklat
bendahara (konversi), sebagai bentuk kemudahan bagi bendahara yang pernah mengikuti diklat bendahara
sebelum Perpres Nomor 7 Tahun 2016 mulai berlaku, sehingga bendahara tersebut tidak perlu mengikuti
ujian Sertifikasi Bendahara;
3. Modul Manajemen Materi Ujian CBT: memiliki fungsi pengelolaan bank soal. Tiap soal memiliki 6 pilihan
jawaban yang akan disusun secara acak sesuai dengan kompetensi yang akan diuji, untuk mencegah
kebocoran dan menjaga kualitas pelaksanaan ujian. Bank soal tersebut akan dievaluasi dan diperbarui secara
berkala sesuai dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan tugas bendahara;
4. Modul Manajemen Sertifikat Bendahara: memiliki fungsi pengelolaan sertifikat bendahara meliputi
pemberian nomor register, pencetakan, distribusi, sampai dengan perpanjangan masa berlaku dan
penggantian sertifikat.
Latar Belakang
Bendahara merupakan pejabat perbendaharaan negara, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang memiliki peranan strategis dalam pengelolaan APBN. Hal tersebut
tercermin dari volume transaksi pendapatan dan belanja negara yang dikelola oleh Bendahara setiap tahun yang
selalu meningkat.
Di sisi lain, perubahan regulasi dan peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan
APBN, menuntut bendahara untuk selalu memelihara dan meningkatkan kompetensi profesionalnya. Untuk
itu, dalam rangka menjamin pemenuhan atas standar kompetensi bendahara, Peraturan Presiden Nomor 7
Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN mengatur bahwa seluruh
bendahara harus memiliki sertifikat bendahara.
Selanjutnya, kepemilikan sertifikat BNT menjadi salah satu bukti pemenuhan standar kompetensi
bendahara sekaligus sebagai salah satu syarat wajib untuk duduk dalam jabatan fungsional Pranata Keuangan
APBN pada unsur tugas kebendaharaan. Hal ini meningkatkan urgensi akselerasi sertifikasi bagi para bendahara
dalam rangka mendukung implementasi jabatan fungsional bidang perbendaharaan.
Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan Sertifikasi Bendahara, yaitu:
1. Jumlah bendahara sebanyak lebih dari 24 ribu orang pada satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia,
2. Metode ujian sertifikasi konvensional (paper-based) membutuhkan anggaran yang besar,
3. Waktu untuk pelaksanaan ujian dapat mengganggu waktu untuk pelaksanaan tugas sehari-hari bendahara.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, dan mendukung terlaksananya program Sertifikasi
Bendahara, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan berinovasi untuk mendesain dan membangun
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sertifikasi Bendahara (SIMSERBA).
Penggunaan Inovasi
Aplikasi SIMSERBA dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan sertifikasi
bendahara sesuai peran masing-masing, dengan rincian sebagai berikut:
1. Calon peserta sertifikasi mendaftar untuk mengikuti sertifikasi bendahara pada link pendaftaran
terintegrasi.
2. Berdasarkan data tersebut, Unit Pelaksana Sertifikasi (Pusdiklat AP BPPK)
melakukan verifikasi dan perekaman data pendaftaran pada aplikasi SIMSERBA.
3. Data pendaftaran yang telah diverifikasi tersebut menjadi dasar pemanggilan
peserta diklat (e-learning) bendahata oleh Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS).
4. Setelah peserta pelatihan dinyatakan lulus ujian diklat bendahara, UPS
menetapkan peserta pelatihan yang berhak mengikuti ujian sertifikasi bendahara
melalui aplikasi SIMSERBA.
Sebelum Implementasi
Berdasarkan pendataan yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan pada tahun
2016, dari total ±24.000 orang bendahara, baru sekitar 6.000 orang yang pernah
mengikuti diklat bendahara, dan belum ada satupun yang memiliki Sertifikat
Bendahara sebagaimana diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2013. Oleh karena itu,
dapat dikatakan bahwa kompetensi bendahara pada saat itu belum sepenuhnya
terstandardisasi, sehingga berdampak pada kualitas kinerja bendahara, yang
ditunjukkan dengan masih cukup banyak kasus tuntutan ganti rugi (TGR) yang
melibatkan bendahara dan menyebabkan kerugian negara yang cukup besar. Untuk
itu, dalam rangka menjamin kompetensi bendahara, pemerintah melalui Perpres
Nomor 7 Tahun 2016 mengatur bahwa seluruh bendahara harus memiliki sertifikat
bendahara yang diperoleh melalui ujian sertifikasi.
Sebelum aplikasi SIMSERBA dikembangkan, proses bisnis sertifikasi
bendahara antara lain pendataan dan verifikasi persyaratan calon peserta,
pelaksanaan ujian sertifikasi, dan pencetakan sertifikat BNT semula akan
dilaksanakan secara manual. Namun mengingat potensi jumlah bendahara/calon
bendahara yang harus distandardisasi kompetensinya sangat besar maka
dikembangkan inovasi sistem aplikasi SIMSERBA yang dapat digunakan untuk
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 91
Genderang Inovasi untuk Negeri
menatausahakan pelaksanaan sertifikasi bendahara tersebut.
Setelah Implementasi
Aplikasi SIMSERBA diluncurkan dan mulai digunakan sejak Oktober 2016. Sampai dengan 1 Oktober
2021 telah dilaksanakan proses sertifikasi dan telah diterbitkan sertifikat BNT bagi bendahara/calon bendahara
sejumlah 46.350 sertifikat, dengan rincian sebagai berikut:
1. Tahun 2016 : 1.396 sertifikat;
2. Tahun 2017 : 4.694 sertifikat;
3. Tahun 2018 : 13.018 sertifikat;
4. Tahun 2019 : 11.757 sertifikat;
5. Tahun 2020 : 10.311 sertifikat;
6. Tahun 2021 : 4.904 sertifikat.
Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara yang didukung oleh Aplikasi SIMSERBA telah memberikan berbagai
manfaat yang dapat dirasakan tidak hanya bagi bendahara itu sendiri, tetapi juga institusi pemerintah, dan
masyarakat pada umumnya, yaitu:
1. Memberikan kepastian hukum atas kedudukan dan kewenangan bendahara dalam pengelolaan APBN dan
kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2016 bahwa syarat
pengangkatan seorang bendahara untuk dapat mengelola APBN adalah harus telah memiliki Sertifikat
Bendahara;
2. Efisiensi sumber daya waktu, tenaga, dan biaya dalam pelaksanaan Sertifikasi Bendahara. Hal itu disebabkan
karena dengan Aplikasi SIMSERBA, Sertifikasi Bendahara dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah
tanpa harus meninggalkan tempat bertugas dan mengganggu waktu kerja bendahara. Proses pendaftaran
sampai dengan pelaksanaan ujian dan mengetahui hasil ujian hanya membutuhkan waktu kurang dari 90
menit. Satuan Kerja atau Kementerian/Lembaga juga tidak perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk
mengikuti Sertifikasi Bendahara, karena seluruh prosesnya dilakukan secara elektronik dan dapat diakses
melalui internet;
3. Pelaksanaan sertifikasi bendahara yang tersistematis berdampak pada perbaikan kualitas pengelolaan APBN
yang tercermin salah satunya melalui peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran yang signifikan sejak tahun
2016 sampai dengan 2021 khususnya terkait dengan pengelolaan uang persediaan oleh Bendahara yang
semakin baik dan kepatuhan dalam penyampaian LPJ Bendahara yang lebih tepat waktu. Selain itu,
berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP, terjadi penurunan jumlah dan nilai temuan
yang terkait dengan pelaksanaan tugas bendahara. Hal tersebut tentu berkontribusi dalam
mempertahankan opini BPK atas LKPP yang sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 berhasil memperoleh
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
4. Sertifikasi bendahara pada periode tahun 2020 dan 2021 dimana pandemi COVID-19 merebak tetap dapat
dilaksanakan menggunakan aplikasi SIMSERBA yang menungkinkan proses sertifikasi dilaksanakan tanpa
harus bertatap muka langsung antar pemangku kepentingan.
Keberlanjutan Inovasi
Aplikasi SIMSERBA akan terus digunakan, dikembangkan, dan dibutuhkan secara berkelanjutan
sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara akan terus digulirkan secara berkesinambungan untuk menjamin
terpenuhinya kebutuhan atas Bendahara tersertifikasi pada saat pengangkatan bendahara pertama kali oleh
kepala satker atau penggantian bendahara karena perpindahan pegawai (mutasi/promosi), pensiun,
meninggal dunia, atau sebab penggantian lainnya;
2. Mekanisme pelatihan bendahara dan sertifikasi bendahara secara non tatap muka menjadikan aplikasi
SIMSERBA sebagai core support system khususnya pada situasi pandemi seperti saat ini;
3. Perlu dikembangkan Modul Profiling bendahara dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kompetensi
melalui program Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) bagi seluruh bendahara yang telah
tersertifikasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017;
4. Pada tahun 2021 dan seterusnya mulai dilaksanakan proses perpanjangan sertifikat BNT yang akan habis
masa berlakunya;
5. Ke depan akan dikembangkan modul pencetakan sertifikat elektronik menggantikan sertifikat BNT saat ini
yang masih dicetak hardcopy-nya dalam rangka meningkatkan efisiensi
penggunaan sumber daya dan waktu penyelesaian pencetakan
sertifikat;
6. Direncanakan akan dilakukan interkoneksi-interkoneksi
aplikasi SIMSERBA dengan aplikasi SIMASPATEN dan eJafung untuk
ABRESMIS menciptakan ekosistem aplikasi sertifikasi kompetensi dan
implementasi jabatan fungsional bidang perbendaharaan dalam
environment DIGIT (digital treasury);
7. Pengelolaan database Aplikasi SIMSERBA menjadi sumber
data dalam pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional di
bidang perbendaharaan berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB
Nomor 53 dan 54 Tahun 2018.
92 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
~ halaman ini sengaja dikosongkan ~
93
Genderang Inovasi untuk Negeri
Direktorat Sistem Informasi
dan Teknologi Perbendaharaan
94
Genderang Inovasi untuk Negeri
Source: pexels.com
2015 - Aplikasi
SAKTI
Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Mengintegrasikan fungsi pengelolaan Satker dapat melakukan seluruh transaksi • Dalam meningkatkan kompetensi SDM
keuangan negara yang tercakup dalam 9 keuangan yang dibutuhkan seperti tim pengembang/ programmer SAKTI,
modul, yaitu: penyusunan dan revisi anggaran, telah diselenggarakan berbagai training
• Modul administrasi. pendaftaran supplier, mencatat transaksi terkait Pengelolaan Database dan
• Modul anggaran. bendahara, membuat Surat Perintah Pemrograman.
• Modul komitmen. Membayar (SPM), mencatat data aset
• Modul pembayaran. tetap dan persediaan, serta • Penyediaan koneksi internet di daerah
• Modul bendahara. menghasilkan laporan keuangan periodik. yang masih belum memadai, sejak
• Modul aset tetap. tahun 2020 telah dijalin kerjasama
• Modul persediaan. SAKTI dengan Badan Aksesibilitas
• Modul piutang. Telekomunikasi Indonesia (BLU BAKTI)
• Modul pelaporan. Kementerian Kominfo.
Sebelum Inovasi Setelah Inovasi
Sebelum implementasi SAKTI Tidak ada lagi aplikasi pengelolaan
pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja keuangan tingkat Instansi yang terpisah-
terpisah-pisah pada berbagai aplikasi. pisah.
Deskripsi Inovasi
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan inovasi dari Direktorat Sistem Informasi
dan Teknologi Perbendaharaan (Dit. SITP) yang mengintegrasikan sistem aplikasi keuangan negara untuk
mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggungjawab. SAKTI mengintegrasikan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan negara yang tercakup dalam
9 modul, yaitu:
1. Modul administrasi
2. Modul anggaran
3. Modul komitmen
4. Modul pembayaran
5. Modul bendahara
6. Modul aset tetap
7. Modul persediaan
8. Modul piutang, dan
9. Modul pelaporan.
SAKTI memiliki karakteristik Open Platform sehingga satuan kerja (satker) Kementerian Negara/
Lembaga (K/L) dapat mengakses layanan perbendaharaan dari unit vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPb) di daerah yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor Wilayah
(Kanwil) DJPb dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih ekonomis. Melalui adopsi konsep basis data tunggal
(single database) SAKTI meningkatkan integritas data sehingga informasi transaksi yang disajikan terjaga
akurasi dan keandalannya. Penggunaan basis data tunggal untuk seluruh tingkatan organisasi (satker, eselon 1,
dan K/L) memfasilitasi konsolidasi data secara lebih cepat.
Latar Belakang
Memenuhi amanat paket Undang-Undang Keuangan Negara dan amanat Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government,
Sekretariatdiperlukan pengelolaan keuangan secara akuntabel, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik (good governance).
Direktorat Jenderal PerbendaharaanDalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab
sesuai dengan regulasi tersebut, DJPb telah melaksanakan modernisasi sistem informasi pengelolaan keuangan
negara. Untuk level satker telah dirancang berbagai aplikasi dari penganggaran sampai dengan pelaporan
keuangan. Sebelumnya, satker melakukan administrasi pengelolaan keuangan negara menggunakan aplikasi-
aplikasi yang terpisah. Hal tersebut menyebabkan data keuangan satker tersimpan dalam database yang
terpisah. Selain itu, satuan kerja juga diharuskan melakukan transfer data antar aplikasi untuk menyelesaikan
satu siklus akuntansi.
Dalam rangka simplifikasi, efisiensi, dan meningkatkan efektivitas administrasi pengelolaan keuangan
negara, Dit. SITP merancang aplikasi SAKTI dengan tujuan utama yaitu mengintegrasikan seluruh aplikasi yang
sebelumnya digunakan oleh satker. Dengan jargon CUKUP SATU, yang berarti satker cukup menggunakan satu
aplikasi untuk mengadministrasikan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan negara sehingga tercipta suatu
sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi dan holistik.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 95
Genderang Inovasi untuk Negeri
Dengan adanya SAKTI, seluruh satker dapat bekerja dengan
praktis dan akurat, sehingga tercipta tata kelola keuangan negara yang
tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.
Penggunaan Inovasi
SAKTI merupakan inovasi yang dibuat dalam rangka
simplifikasi layanan dan perbaikan tata kelola berbasis IT. Dengan
adanya SAKTI diharapkan proses pengelolaan keuangan negara mulai
dari proses penganggaran, proses pelaksanaan, dan pelaporan
keuangan akan menjadi semakin mudah, efisien, dan transparan.
Cukup satu aplikasi yaitu SAKTI, satker dapat melakukan
seluruh transaksi keuangan yang dibutuhkan seperti penyusunan dan
revisi anggaran, pendaftaran supplier, mencatat transaksi bendahara,
membuat Surat Perintah Membayar (SPM), mencatat data aset tetap
dan persediaan, serta menghasilkan laporan keuangan periodik. Selain sakti
itu, setiap transaksi yang terdapat di seluruh modul SAKTI juga dapat
dimonitor dan dievaluasi secara realtime, sehingga mudah untuk
memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menyusun kebijakan
dan pengambilan keputusan. Dengan adanya SAKTI, beberapa
aktivitas yang saat ini masih dilakukan secara manual di masing-
masing satker sudah dilakukan terpusat secara digital dan realtime. Dengan demikian seluruh aktivitas yang
dilakukan di SAKTI akan tercatat di sistem sehingga mudah untuk dilakukan pengawasan.
Selanjutnya, data transaksi yang diproses melalui aplikasi SAKTI juga berkontribusi terhadap perolehan
opini WTP BA 015 untuk tahun 2017, 2018, 2019, dan BA 078 untuk tahun 2019. Selain itu, sepanjang tahun
2020 lebih dari 130.000 usulan revisi DIPA termasuk pengesahan POK kewenangan Satker dan lebih dari
334.000 SPM diproses melalui SAKTI.
Sebelum Implementasi
Sebelum implementasi SAKTI pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja terpisah-pisah pada berbagai
aplikasi sesuai dengan masing-masing fungsinya Selain itu masing-masing aplikasi tersebut tidak terhubung
satu dengan lainnya. Sehingga menyulitkan satuan kerja dalam menatausahakan proses penganggaran hingga
praewrtaanngtegrujnadgijakweahbilaanngbaenlasnejlau.rSuehhdinagt~aghasaaaltapumaabnainlkaientreijarsdeyanapgnaagtjatmedniaktsouaslnaoyhnagpakakadanan~PmCenagthauamLbaapttopprossaetsuraenalkisearsjai sangat
pada satuan kerja. belanja
Setelah Implementasi
Setelah implementasi SAKTI tidak ada lagi aplikasi pengelolaan keuangan tingkat Instansi yang terpisah-
pisah. Dengan hadirnya sembilan modul pengelolaan keuangan dalam SAKTI, penatausahaan penganggaran
hingga pertanggungjawaban Belanja Negara menjadi lebih efisien dan cepat. Selain itu dengan adanya
penggabungan seluruh aplikasi yang terhubung dengan server Kementerian Keuangan satuan kerja tidak perlu
khawatir kehilangan data pengelolaan belanja tingkat instansi.
Keberlanjutan Inovasi
Piloting SAKTI telah dimulai sejak tahun 2015. SAKTI full modul direncanakan akan di roll out pada
tahun 2022, dengan gaji induk pegawai bulan Januari 2022 sebagai transaksi pertama. Penyiapan gaji Januari
2022 tersebut dilaksanakan di bulan Desember 2021. Saat ini, Peraturan Menteri Keuangan sudah disiapkan
guna mengakomodasi ketentuan-ketentuan terkini seiring dengan pengembangan SAKTI yang terus
dilanjutkan. Selain itu, telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-306/PB/
2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Hak Akses Pengguna dan One Time Password dalam
Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Dalam meningkatkan kompetensi SDM tim pengembang/
programmer SAKTI, telah diselenggarakan berbagai training terkait Pengelolaan Database dan Pemrograman.
Untuk mendukung implementasi SAKTI, penyediaan koneksi internet di daerah yang masih belum memadai,
sejak tahun 2020 telah dijalin kerjasama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BLU BAKTI)
Kementerian Kominfo.
96 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Genderang Inovasi untuk Negeri
~ halaman ini sengaja dikosongkan ~
97
Genderang Inovasi untuk Negeri
“ Ide harus bekerja melalui otak dan tangan manusia, “
atau mereka tidak lebih baik dari mimpi.
~Ralph Waldo Emerson~
Penulis, dosen, dan penyair
Masjid Agung Banten, Serang, Banten
Source: www.idntimes.com
Kantor W2i1laInyoavahsi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Banten
2020 - Non Aplikasi
Area Khusus Merokok
KPPN Serang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Area luar yang dilengkapi kursi, layar Para petugas satker yang telah memiliki Area khusus merokok dimanfaatkan
monitor, dan pengeras suara dan nomor antrean, dapat menunggu di area sebagai salah satu tempat konsultasi bagi
terhubung dengan ruang FO untuk tersebut sambal tetap memantau antrean satker yang datang ke KPPN Serang.
mengakomodasi petugas satker yang di ruang Front Office.
menunggu antrean.
Sebelum Inovasi Area Khusus Setelah Inovasi
Merokok
Tidak terdapat area khusus merokok yang Petugas satker menunggu di area khusus
mengakomodasi pemantauan nomor yang lebih nyaman.
antre layanan.
Deskripsi Inovasi
Area Khusus Merokok merupakan area yang dilengkapi kursi, layar monitor, dan pengeras suara. Fasilitas
tersebut terhubung langsung dengan ruang Front Office, sehingga pengguna layanan (Petugas Satker) yang
telah memiliki nomor antre layanan dapat menunggu di area tersebut sambil tetap memantau antrean di ruang
Front Office. Area tersebut ditatausahakan oleh Subbagian Umum. Berada pada area terbuka, hal itu akan
mengurangi ketidaknyaman yang disebabkan oleh asap rokok, khususnya pada kondisi sebelum area ini
ditetapkan (ketika para petugas satker yang merokok sambil menunggu nomor antre layanan, merokok di area
umum lain, seperti di depan pintu FO, parkir mobil/motor, dll).
Latar Belakang
Petugas satker yang datang ke KPPN Serang, seringkali menghabiskan waktu menunggu antre layanan
dengan merokok, khususnya di area umum seperti di depan pintu Front Office (FO), parkir mobil/motor, dll. Hal
itu mengakibatkan pemandangan yang tidak rapi/kurang nyaman, khususnya bagi orang yang tidak merokok.
Terlebih, ketika mereka menunggu di luar area FO, mereka tidak dapat memantau antrean.
Penggunaan Inovasi
Para petugas satker yang telah memiliki nomor antrean, dapat menunggu di area tersebut sambal tetap
memantau antrean di ruang Front Office. Yaitu dengan memanfaatkan kursi, layar monitor, dan pengeras suara
yang telah disediakan.
Sebelum Implementasi
Tidak terdapat area khusus merokok yang mengakomodasi pemantauan nomor antre layanan. Sehingga
seringkali satker menunggu di dekat ruang FO sambil sesekali memantau/kembali ke ruang FO.
Setelah Implementasi
Satker terlebih dahulu mengambil nomor antre layanan yang diinginkan di FO, kemudian dapat
menunggu di area khusus merokok sambil tetap memantau nomor antre layanan. Mengakibatkan situasi yang
lebih nyaman dan rapi.
Keberlanjutan Inovasi
Disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang mengakibatkan layanan secara umum dilaksanakan secara
daring (tanpa tatap muka), area khusus merokok dimanfaatkan sebagai salah satu tempat konsultasi bagi satker
yang datang ke KPPN Serang, setelah terlebih dahulu menghubungi CSO/petugas FO.
100 Kanwil DJ Pb Provinsi Banten
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi Askara • Unduh google calendar. Inovasi terkait notifikasi pada smartphone
• Subscribe kalender yang dikirimkan. ini masih akan digunakan.
KPPN Serang • Akses tautan Askara.
Setelah Inovasi
Deskripsi & Latar Belakang Aplikasi Askara
Terdapat alat bantu tambahan berupa
Tautan untuk menatausahakan kegiatan Aplikasi Askara, yang memberikan
dan mengintegrasikan informasi notifikasi secara langsung ke dalam
pengelolaan kinerja, kepegawaian, smartphone pegawai.
Barang Milik Negara (BMN), dan
persediaan di KPPN Serang.
Sebelum Inovasi
Bila terdapat banyak kegiatan secara
bersamaan, seringkali monitoring di
dalam grup tersebut tenggelam.
Deskripsi Inovasi
Askara diambil dari Bahasa Sanskerta yang berarti cahaya. Platform Askara diibaratkan sebagai suatu
cahaya penerang yang berguna untuk meningkatkan kesadaran dan informasi yang diterima pegawai KPPN
Serang. Askara merupakan situs yang digunakan untuk menatausahakan kegiatan dan mengintegrasikan
informasi terkait pengelolaan kinerja, kepegawaian, Barang Milik Negara (BMN), dan persediaan di KPPN
Serang. Ditatausahakan oleh Subbagian Umum KPPN Serang, Aplikasi Askara dapat menjadi alat bantu dalam
monitoring penyelesaian pekerjaan. Khususnya memberikan notifikasi (reminder) terkait batas waktu secara
langsung ke dalam smartphone masing-masing pegawai, karena terhubung langsung dengan Google Calendar
pada akun masing-masing. Selain itu, berisi juga kalender kegiatan, monitoring dokumen kinerja, dokumen
kepegawaian (UKP/KGB/Pensiun, Karpeg, Karis/Karsu), form permintaan barang persediaan, dan konten
edukasi (knowledge sharing).
Latar Belakang
Volume pekerjaan yang seringkali tinggi, ditambah dengan jenis pekerjaan/kegiatan yang berbeda-beda,
seperti e-learning, survei daring, dan rapat secara daring melalui Aplikasi Zoom, mengakibatkan risiko human
error seperti melupakan batas waktu/tanggung jawab tertentu dirasa perlu dimitigasi. Berdasarkan ide dan
diskusi di Subbagian Umum, inovasi ini tercipta dengan bantuan para pegawai OJT, untuk menjawab keresahan
pegawai agar dapat menyelesaikan pekerjaannya sebelum batas waktu yang ditentukan.
Penggunaan Inovasi
Terlebih dahulu, pegawai mengunduh Google Calendar pada smartphone masing-masing, dan
berlangganan (subscribe) kalender yang telah dikirimkan melalui surel ke alamat surel masing-masing. Setelah
itu, para pegawai tersebut dapat mengakses situs Askara pada alamat https://bit.ly/askarakppnserang. Terdapat
beberapa kewenangan yang disediakan, seperti PIC seksi/subbagian, dan pegawai lainnya. Kewenangan tersebut
dibuat untuk membatasi akses sesuai peran masing-masing, dan memudahkan pegawai lainnya yang hanya
ingin mendapatkan notifikasi di smartphone, atau memantau kelengkapan dokumen/haknya, dan mengisi form
permintaan barang persediaan. PIC seksi/subbagian dapat menginput batas waktu/kegiatan, dan melakukan tag
kepada pegawai terkait, agar mendapatkan notifikasi. Notifikasi akan diberikan pada H-1 dan 30 menit
sebelumnya di Hari H.
Sebelum Implementasi
WhatsApp Group dan pendekatan langsung merupakan sarana utama dalam mengingatkan pegawai. Bila
terdapat banyak kegiatan secara bersamaan, seringkali monitoring di dalam grup tersebut tenggelam.
Setelah Implementasi
Terdapat alat bantu tambahan berupa Aplikasi Askara, yang memberikan notifikasi secara langsung ke
dalam smartphone pegawai. Pegawai juga dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk memantau haknya, seperti
KGB/UKP.
Keberlanjutan Inovasi
Hingga saat ini, belum terdapat aplikasi dari kantor pusat yang memberikan notifikasi langsung terkait
batas waktu kegiatan/tanggung jawab ke dalam smartphone pegawai. Masih dibutuhkan kesadaran/ketelitian
masing-masing untuk mengetahui batas waktu bagi setiap pegawai. Oleh karena itu, terkait notifikasi pada
smartphone ini masih akan digunakan. Namun, untuk hal lainnya seperti dokumen kinerja dan kepegawaian,
telah diakomodasi oleh HRIS/PbnOpen beserta kelengkapannya (fitur upload dokumen kinerja, training).
Namun, Askara memberikan simplifikasi dalam penyajiannya. Hal ini akan membantu para PIC dalam
melakukan pekerjaannya. Karena tentunya, Aplikasi PbnOpen membutuhkan kewenangan yang tidak dapat
diakses oleh para PIC, kecuali menggunakan akun atasan langsung/pejabat yang mempunyai akses.
Kanwil DJ Pb Provinsi Banten 101
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Aplikasi
21 Buah Inovasi dengan Saluran Informasi dan
Komunikasi Terpadu bit.ly/PETA127
KPPN Tangerang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Inovasi untuk percepatan proses layanan/ Menggunakan Google Form, Google Akan terus dilakukan dan dikembangkan
meminimalisasi kesalahan untuk Drive, dan Google Sheet (Tidak berbayar) mengingat sangat berguna dengan akses
peningkatan layanan dan peningkatan serta Aplikasi Berbasis Android melalui sejak April 2021 s.d. November 2021
ketaatan pada peraturan perundang- Google Store sebanyak 1.250 Viewer/download.
undangan yang Berkelanjutan.
Sebelum Inovasi 21 Buah Setelah Inovasi
Kurang kritis terhadap penyelesaian Lebih kritis terhadap penyelesaian
permasalahan satker secara inclusif permasalahan satker secara inklusif
termasuk bebas dari gratifikasi/korupsi (semua lini) juga permasalahan gratifikasi/
korupsi.
Deskripsi Inovasi
Inovasi untuk percepatan proses layanan/meminimalisasi kesalahan pengajuan oleh Satker, percepatan
program baru yang belum go live, peningkatan team work and collaboration dengan Satker/Mitra kerja Lainnya,
Memastikan Layanan Yang Sudah Zero Cost sejak lama hingga saat ini benar-benar bersih dari Gratifikasi/
Korupsi/Benturan Kepentingan, Ikut Mensosialisasikan Gerakan anti Korupsi/Gratifikasi
Latar Belakang
Untuk mewujudkan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM diperlukan inovasi untuk peningkatan
layanan dan peningkatan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan. Selain itu, sebagai
upaya lebih inklusif dalam penyelesaian permasalahan Satker disemua lini serta bersih dari korupsi/gratifikasi
juga dari semua lini.
Penggunaan Inovasi ~ halaman ini sengaja dikosongkan ~
Menggunakan Google Form, Google Drive, dan Google Sheet (Tidak berbayar) serta Aplikasi Berbasis
Android melalui Google Store.
Sebelum Implementasi
Kurang kritis terhadap penyelesaian permasalahan satker secara inclusif termasuk bebas dari gratifikasi/
korupsi.
Setelah Implementasi
Lebih kritis terhadap penyelesaian
permasalahan satker secara inklusif (semua lini) juga
permasalahan gratifikasi/korupsi.
Keberlanjutan Inovasi
Akan terus dilakukan dan dikembangkan
mengingat sangat berguna dengan akses sejak April
2021 s.d. November 2021 sebanyak 1.250 Viewer/
102 Kanwil DJ Pb Provinsi Banten
Genderang Inovasi untuk Negeri
~ halaman ini sengaja dikosongkan ~
103
Genderang Inovasi untuk Negeri
“Untuk saya, definisi keberhasilan dan juga kemenangan ada 3, “
yaitu:
1. Selama saya berpegang teguh pada kejujuran dan tak
menghianati kebenaran;
2.Selama saya tidak melakukan pengingkaran terhadap hati nurani
saya; dan
3.Selama saya bisa menjaga martabat serta harga diri saya dengan
baik.
~Sri Mulyani Indrawati~
Menteri Keuangan
Monumen Nasional, DKI Jakarta
Source: Google.com
Kantor W3i7laInyoavahsi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi DKI Jakarta
2018 - Aplikasi
Sistem Informasi Harian Instansi (SIHari)
KPPN Jakarta II
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi berbasis web yang menyajikan Satker mengakses SIHARI di website SIHari diharapkan dapat diintegrasikan
arsip digital berupa produk output proses KPPN Jakarta II. dengan aplikasi lainnya sehingga satker
bisnis KPPN Jakarta II dan terintegrasi Input user id dan password. hanya perlu mengakses 1 laman untuk
dengan website resmi (microwebsite) Mengakses informasi yang dibutuhkan. mendapatkan manfaat layanan
KPPN Jakarta II. dikembangkan di DJPb.
Sebelum Inovasi SIHari Setelah Inovasi
Pemborosan kertas. Paperless, komunikasi persuratan
Komunikasi persuratan kurang efektif. menjadi cepat, keamanan dan
Keamanan dokumen tidak terjamin. kerahasiaan dokumen satker terjaga,
Makan biaya dan waktu. kepuasan satker semakin tinggi, efisiensi
dan efektivitas waktu dan biaya.
Deskripsi Inovasi
SIHari adalah aplikasi berbasis web yang menyajikan arsip digital berupa produk output proses bisnis
KPPN Jakarta II dan terintegrasi dengan website resmi (microwebsite) KPPN Jakarta II sehingga sangat mudah
diakses oleh Satuan Kerja Mitra KPPN Jakarta II.
Latar Belakang
Semangat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas menjadi modal dasar untuk mengembangkan
ide dan inovasi berkaitan dengan pelayanan, proses bisnis, dan penciptaan lingkungan pengendalian agar
Satuan Kerja dengan berbagai karakteristik yang saat ini ada dapat menerima produk-produk proses bisnis
KPPN dengan lebih cepat dan aman.
Penggunaan Inovasi
Satker mengakses website KPPN Jakarta II dan masuk ke menu SIHARI. Setelah memasukkan user id dan
password, satker masuk ke dashboard yang menampilkan informasi produk (undangan, penolakan SPM,
dispensasi TUP dll) yang dikirimkan KPPN kepada satker ybs. Di KPPN, seorang petugas ditugaskan untuk
melakukan entri, unggah dokumen, dan pemeliharaan database.
Sebelum Implementasi
penggunaan kertas yang sangat banyak, komunikasi persuratan memakan waktu, kerahasiaan dan
keamanan dokumen satker tidak terjamin, kurangnya efisiensi dan efektivitas waktu dan biaya.
Setelah Implementasi
Paperless, komunikasi persuratan menjadi cepat, keamanan dan kerahasiaan dokumen satker terjaga,
kepuasan satker atas layanan KPPN semakin tinggi, efisiensi dan efektivitas waktu dan biaya.
Keberlanjutan Inovasi
SIHari diharapkan dapat diintegrasikan dengan Aplikasi OMSPAN, e-rekon&lk, SPRINT, eSPM dan
SAKTI web sehingga nantinya Satuan Kerja hanya perlu mengakses 1 (satu) laman yaitu microwebsite KPPN
untuk mendapatkan manfaat layanan dari berbagai aplikasi berbasis web yang sekarang dikembangkan di DJPb.
Selain itu, pengembangan penggunaan digital signature (tanda tangan elektronik) pada dokumen yang
diunggah di SIHari dapat dilaksanakan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang ITE. Apabila
penggunaan digital signature dapat diterapkan, nantinya SIHari juga dapat dimanfaatkan Satuan Kerja sebagai
media penyampaian dokumen elektronik ke KPPN tanpa perlu lagi menyampaikan asli dokumen sebagaimana
proses bisnis Aplikasi eSPM yang telah diterapkan pada sebagian Satuan Kerja KPPN Jakarta II.
106 Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
FAST Satker masuk ke Aplikasi FAST Dapat terus dijalankan agar pengesahan
menggunakan user password yang telah SKPP dapat didokumentasikan dengan
KPPN Jakarta III dimiliki, kemudian menggunggah softcopy baik, mengingat tingginya volume
dokumen SKPP beserta lampirannya. pengajuan SKPP pada KPPN Jakarta III.
Deskripsi & Latar Belakang
Aplikasi berbasis web untuk pengajuan
dan monitoring penyelesaian SKPP bagi
satker untuk mendukung volume
pengajuan SKPP yang tinggi.
Sebelum Inovasi FAST Setelah Inovasi
Pengajuan pengesahan SKPP dikirimkan Satker mengajukan pengesahan SKPP
melalui 3 alamat email sesuai pembagian melalui Aplikasi FAST.
kelompok satker yaitu TNI, Polri dan
satker non TNI/Polri, sehingga tidak
praktis.
Deskripsi Inovasi
File Approval System for SKPP by Jak-Three, merupakan aplikasi berbasis web untuk pengajuan dan
monitoring penyelesaian SKPP bagi satker, ditatausahan oleh Seksi Pencairan Dana, keunggulannya satker
dapat melakukan monitoring penyelesaian SKPP.
Latar Belakang
Volume pengajuan SKPP yang cukup tinggi di KPPN Jakarta III perlu didukung suatu sistem khusus
supaya dapat didokumentasikan lebih baik.
Penggunaan Inovasi
Satker masuk ke Aplikasi FAST menggunakan user password yang telah dimiliki, kemudian
menggunggah softcopy dokumen SKPP beserta lampirannya, KPPN memproses SKPP yang diajukan satker,
selanjutnya satker dapat melakukan monitoring penyelesaian SKPP melalui Aplikasi FAST. Aplikasi FASt dapat
diakses pada https://skpp.jakartatiga.id.
Sebelum Implementasi
Pengajuan pengesahan SKPP dikirimkan melalui 3 alamat email sesuai pembagian kelompok satker yaitu
TNI, Polri dan satker non TNI/Polri, sehingga tidak praktis.
Setelah Implementasi
Satker mengajukan pengesahan SKPP melalui Aplikasi FAST, selain itu satker juga dapat melakukan
monitoring penyelesaian SKPP dan mengetahui apakah berkas SKPP yang diajukan sudah lengkap atau belum.
Keberlanjutan Inovasi
Dapat terus dijalankan agar pengesahan SKPP dapat didokumentasikan dengan baik, mengingat
tingginya volume pengajuan SKPP pada KPPN Jakarta III.
Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta 107
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
Betawi Satker dapat mengakses website Betawi Dapat terus dijalankan karena
pada tautan https:// peningkatan kompetensi pejabat
KPPN Jakarta III Www.kppnjakarta3.com. perbendaharaan merupakan salah satu
inisiatif strategis organisasi.
Deskripsi & Latar Belakang
Website terintegrasi untuk meningkatkan
kompetensi
pengelola keuangan satker sebagai
sebuah inisiatif strategis KPPN Jakarta III
Sebelum Inovasi Betawi Setelah Inovasi
Masih terdapat pejabat perbendaharaan Semakin banyak petugas satker yang
satker yang belum tersertifikasi. mengikuti pelatihan bendahara dan
memperoleh sertifikat bendahara.
Deskripsi Inovasi
Belajar Tanpa Worried, merupakan website terintegrasi untuk meningkatkan kompetensi pengelola
keuangan satker, ditatausahakan oleh Seksi MSKI, keunggulannya terintegrasi dengan berbagai tautan aplikasi
layanan perbendaharaan dan kanal pembelajaran perbendaharaan, merupakan literasi digital, serta multi
device.
Latar Belakang
Salah satu inisiatif strategis KPPN Jakarta III yaitu monev tingkat implementasi standardisasi
kompetensi pejabat perbendaharaan dengan output terpenuhinya standardisasi pejabat perbendaharaan satker.
Penggunaan Inovasi
Satker dapat mengakses website Betawi pada tautan https://www.kppnjakarta3.com
Sebelum Implementasi
Masih terdapat pejabat perbendaharaan satker yang belum
tersertifikasi.
Setelah Implementasi
Semakin banyak petugas satker yang mengikuti pelatihan bendahara
dan memperoleh sertifikat bendahara.
Keberlanjutan Inovasi
Dapat terus dijalankan karena peningkatan kompetensi pejabat
perbendaharaan merupakan salah satu inisiatif strategis organisasi, dengan
pejabat perbendaharaan yang tersertifikasi, APBN akan dapat dikelola lebih
baik.
108 Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
Mpok Lela Satker dapat menghubungi Mpok Lela Dapat terus dijalankan karena
untuk mendapatkan informasi layanan memudahkan satker dalam memperoleh
KPPN Jakarta III satu arah di nomor whatsapp 0815 1100 informasi layanan satu arah secara
1215. otomatis.
Deskripsi & Latar Belakang
Informasi layanan satu arah bagi satker
dengan memanfaatkan teknologi
whatsapp auto respon disebabkan
terbatasnya jumlah CSO KPPN
dibandingkan dengan jumlah satker yang
harus dilayani.
Sebelum Inovasi Mpok Lela Setelah Inovasi
Satker sering mengajukan pertanyaan Untuk memperoleh informasi tentang
mengenai persyaratan berbagai layanan persyaratan berbagai layanan KPPN
pada grup whatsapp satker maupun satker cukup chat Mpok Lela
melalui jalur pribadi kepada pegawai
KPPN
Deskripsi Inovasi
Layanan Elektronik Andalan, merupakan informasi layanan satu arah bagi satker dengan memanfaatkan
teknologi whatsapp auto respon, ditatausahakan oleh Seksi MSKI, keunggulannya merupakan layanan
informasi otomatis.
Latar Belakang
Terbatasnya jumlah CSO KPPN dibandingkan dengan jumlah satker yang harus dilayani sehingga perlu
adanya suatu layanan informasi yang dapat berjalan otomtis.
Penggunaan Inovasi
Satker dapat menghubungi Mpok Lela untuk mendapatkan informasi layanan satu arah di nomor
whatsapp 0815 1100 1215. Informasi yang dapat diberikan Mpok Lela adalah persyaratan berbagai layanan
KPPN dilengkapi dengan tautan peraturan yang mendasarinya.
Sebelum Implementasi
Satker sering mengajukan pertanyaan mengenai persyaratan
berbagai layanan pada grup whatsapp satker maupun melalui jalur pribadi
kepada pegawai KPPN.
Setelah Implementasi
Untuk memperoleh informasi tentang persyaratan berbagai layanan
KPPN satker cukup chat Mpok Lela, sehingga CSO KPPN dapat fokus
memberikan layanan konsultasi terkait permasalahan aplikasi maupun
kendala-kendala lainnya yang dihadapi satker dalam pelaksanaan APBN.
Keberlanjutan Inovasi
Dapat terus dijalankan karena memudahkan satker dalam
memperoleh informasi layanan satu arah secara otomatis, sedangkan untuk
layanan aplikasi dan kendala lainnya dapat disampaikan melalui layanan
konsultasi Hai CSO.
Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta 109
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
Batik Broadcast aturan kode etik disampaikan Dapat terus dijalankan karena ini
setiap satu bulan sekali langsung ke merupakan salah satu implementasi dari
KPPN Jakarta III nomor whatsapp masing-masing pegawai pengendalian internal untuk mencegah
KPPN. terjadinya pelanggaran.
Deskripsi & Latar Belakang
Broadcast kepada pegawai KPPN tentang
ketentuan kode etik disampaikan berupa
poster, video, dll sebagai proses
internalisasi terus menerus.
Sebelum Inovasi Batik Setelah Inovasi
Aturan kode etik sebagai ASN, pegawai Aturan kode etik diinternalisasikan secara
Kemenkeu dan insan perbendaharaan berkala dan berkelanjutan.
telah diinternalisasikan kepada seluruh
pegawai KPPN, namun belum
dilaksanakan secara berkala dan
berkesinambungan.
Deskripsi Inovasi
Broadcast Aturan Kode Etik, merupakan broadcast kepada pegawai KPPN tentang ketentuan kode etik
disampaikan berupa poster, video, dll. dengan memanfaatkan teknologi whatsapp blast, keunggulannya
disampaikan dengan cara yang menarik sehingga mudah diingat.
Latar Belakang
Aturan kode etik perlu diinternalisasikan secara terus menerus kepada para pegawai sebagai
implementasi dari pengendalian internal.
Penggunaan Inovasi
Broadcast aturan kode etik disampaikan setiap satu bulan sekali langsung ke nomor whatsapp masing-
masing pegawai KPPN sebagai reminder atas nilai-nilai yang harus dterapkan sebagai insan Perbendaharaan.
Sebelum Implementasi
Aturan kode etik sebagai ASN, pegawai Kemenkeu dan insan perbendaharaan telah diinternalisasikan
kepada seluruh pegawai KPPN, namun belum dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.
Setelah Implementasi
Aturan kode etik diinternalisasikan secara berkala dan berkelanjutan, sebagai reminder bagi pegawai
KPPN untuk selalu bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keberlanjutan Inovasi
Dapat terus dijalankan karena ini merupakan salah satu implementasi dari pengendalian
internal untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
110 Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
Pos Jaga Podcast tentang informasi Dapat terus dijalankan karena kemajuan
perbendaharaan dapat diakses pada teknologi saat ini memungkinkan berbagi
KPPN Jakarta III kanal youtube KPPN Jakarta III. informasi melalui media sosial.
Deskripsi & Latar Belakang Pos Jaga Setelah Inovasi
Program podcast yang ditayangkan pada Informasi perbendaharaan maupun
kanal youtube. layanan KPPN tidak hanya disampaikan
Membahas tentang berbagai layanan melalui FGD namun kini dikemas dalam
KPPN serta isu-isu terbaru tentang bentuk podcast yang dapat diakses
perbendaharaan. melalui kanal youtube KPPN Jakarta III.
Sebelum Inovasi
Informasi layanan perbendaharaan
biasanya disampaikan melalui kegiatan
sosialisasi maupun FGD bersama satker,
maupun melalui surat resmi.
Deskripsi Inovasi
Podcast Jakarta Tiga, merupakan program podcast yang ditayangkan pada kanal youtube membahas
tentang berbagai layanan KPPN serta isu-isu terbaru tentang perbendaharaan, ditatausahakan oleh Sub Bagian
Umum dan Seksi MSKI, keunggulannya edukasi tentang perbendaharaan dapat menjangkau masyarakat luas
tidak hanya satker mitra KPPN Jakarta III.
Latar Belakang
Kemajuan teknologi sekarang ini menuntut adanya perubahan dalam penyampaian informasi. Sehingga
informasi tidak saja disampaikan dalam forum-forum sosialisasi maupun FGD, namun perlu dikemas
menggunakan media interaktif sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat luas.
Penggunaan Inovasi
Podcast tentang informasi perbendaharaan dapat diakses pada kanal youtube KPPN Jakarta III.
Narasumber podcast adalah pegawai KPPN yang menjadi PIC sesuai tema yang dibahas pada setiap tayangan.
Sebelum Implementasi
Informasi layanan perbendaharaan biasanya disampaikan melalui kegiatan sosialisasi maupun FGD
bersama satker, maupun melalui surat remi yang disampaikan kepada kepala satker.
Setelah Implementasi
Informasi perbendaharaan maupun layanan KPPN tidak hanya disampaikan melalui kegiatan FGD
namun kini dikemas dalam bentuk podcast yang dapat diakses melalui kanal youtube KPPN Jakarta III sehingga
dapat menjangkau masyarakat luas.
Keberlanjutan Inovasi
Dapat terus dijalankan karena kemajuan teknologi saat ini memungkinkan
berbagi informasi melalui media sosial sehingga berbagai informasi
perbendaharaan maupun layanan KPPN menjadi semakin mudah diakses oleh
masyarakat luas.
Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta 111
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
Dapur Hati Pegawai KPPN dapat mengaksesnya Dapat terus dijalankan karena inovasi ini
pada tautan bit.ly/kulturasi pada menu dapat meningkatkan kompetensi pegawai
KPPN Jakarta III Dapur Hati. KPPN.
Deskripsi & Latar Belakang Dapur Hati Setelah Inovasi
Kumpulan peraturan tusi pegawai KPPN Pegawai KPPN telah memiliki database
yang disimpan pada e-dropbox peraturan yang dapat dimanfaatkan untuk
Kemenkeu sehingga setiap pegawai menghadapi ujian hard competency.
dapat selalu meningkatkan
kompetensinya.
Sebelum Inovasi
Pegawai KPPN saat akan melaksanakan
ujian hard competency harus mencari-cari
bahan literasi ke berbagai sumber.
Deskripsi Inovasi
Database Peraturan Hard Competency, merupakan kumpulan peraturan tusi pegawai KPPN yang
disimpan pada e-dropbox Kemenkeu, ditujukan bagi pegawai KPPN, ditatausahakan oleh Sub Bagian Umum,
keunggulannya merupakan literasi digital, paperless, dapat diunduh dan terpusat.
Latar Belakang
Pemenuhan IKU Hard Competency bagi pegawai KPPN mengharuskan setiap pegawai selalu
meningkatkan kompetensinya dengan belajar dan terus belajar.
Penggunaan Inovasi
Sebagai persiapan menghadapy ujian hard competency pegawai KPPN dapat mengaksesnya pada tautan
bit.ly/kulturasi pada menu Dapur Hati.
Sebelum Implementasi
Pegawai KPPN saat akan melaksanakan ujian hard competency harus mencari-cari bahan literasi ke
berbagai sumber sehingga hasil ujian menjadi tidak maksimal karena materi yang dipelajari kurang lengkap.
Setelah Implementasi dapat
Pegawai KPPN telah memiliki database peraturan yang
dimanfaatkan untuk menghadapi ujian hard competency sehingga
mendapatkan hasil yang memuaskan.
Keberlanjutan Inovasi
Dapat terus dijalankan karena inovasi ini dapat
meningkatkan kompetensi pegawai KPPN sehingga
semakin profesional dalam pelaksanaan tugasnya.
112 Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta
Genderang Inovasi untuk Negeri
2020 - Non Aplikasi
BISA BIJAK (Bincang Santai Berbagi Informasi
dan Kebijakan)
KPPN Jakarta IV
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Penyampaian informasi kepada satker Satker mengakses informasi melalui Inovasi ini akan terus dikembangkan
melalui informasi yang disajikan dalam podcast dan kanal youtube KPPN Jakarta dengan memperhatikan isu-isu strategis,
bentuk rekaman video atau audio untuk IV. dinamika kebijakan pengelolaan
kemudian diunggah melalui podcast dan keuangan negara, dan masukan dari
youtube KPPN Jakarta IV. BISA BIJAK satker mitra kerja dan interal pegawai.
Sebelum Inovasi Setelah Inovasi
Penyampaian informasi khususnya terkait Satuan kerja mitra KPPN Jakarta IV dapat
pengelolaan keuangan negara didominasi dengan mudah mendapatkan informasi
dengan cara tradisional. aktual.
Deskripsi Inovasi
Hal yang ditingkatkan melalui inovasi ini adalah penyampaian Informasi yang lebih cepat dan mudah
diakses ke Satker mitra kerja KPPN Jakarta IV. Stakeholder dari inovasi ini adalah Satker mitra kerja KPPN
Jakarta IV. Unit/bagian/seksi yang menatausahakan inovasi ini adalah Subbagian Umum. Keunggulan dari
inovasi tersebut:
1. Meningkatkan literasi satker terkait pelaksanaan anggaran.
2. Kemasan penyampaian edukasi yang ringan sehingga mudah dicerna.
Latar Belakang
KPPN Jakarta IV menyadari bahwa teknologi berkembang semakin canggih sehingga akses informasi
mudah dan cepat untuk didapatkan. Selain itu, berbagai pihak berkepentingan berlomba-lomba untuk
mendapatkan informasi tercepat dan teraktual. Begitu pula KPPN Jakarta IV, sebagai kantor berbasis pelayanan
selalu mengupayakan pemberian layanan berkualitas kepada mitra kerjanya dengan terus melakukan
peningkatan dan perbaikan layanan termasuk inovasi dalam pemberian informasi aktual kepada pemangku
layanan.
Penggunaan Inovasi
KPPN Jakarta IV melalui hasil diskusi seluruh pegawai KPPN Jakarta IV dengan mempelajari isu-isu
strategis yang berkembang dalam masyarakat khususnya terkait pengelolaan keuangan negara. Data itu
kemudian akan dimatangkan oleh tim khusus atau tim redaksi untuk digunakan dalam pemilihan tema BISA
BIJAK.
Bisa bijak ini memberikan output/hasil berupa informasi yang disajikan dalam bentuk rekaman video
atau audio untuk kemudian diunggah melalui podcast dan youtubeKPPN Jakarta IV.
Sebelum Implementasi
Penyampaian informasi khususnya terkait pengelolaan keuangan negara didominasi dengan cara
tradisional seperti tatap muka melalui sosialisasi ataupun surat resmi.
Setelah Implementasi
Satuan kerja mitra KPPN Jakarta IV dapat dengan mudah mendapatkan informasi aktual tentang
kebijakan terbaru maupun perubahan peraturan. KPPN Jakarta IV menghimpun informasi ini dengan bentuk
bincang santai dengan para narasumber ahli dalam bentuk video maupun audio. Video dan audio kemudian
diunggah melalui media youtube dan podcast KPPN Jakarta IV. Keduanya dapat diakses dimana saja selama
terdapat jaringan internet baik melalui gawai maupun komputer. Hal tersebut dapat membantu penyebaran
informasi dengan lebih cepat dan mudah.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini akan terus dikembangkan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang beredar, dinamika
kebijakan pengelolaan keuangan negara, dan masukan dari satker mitra kerja maupun dari interal pegawai
KPPN Jakarta IV. Dengan memperhatikan dinamika isu terkini maka tema-tema Bisa Bijak akan semakin
beragam dan tentunya up to date.KPPN Jakarta IV akan terus berusaha untuk mempersembahkan informasi
terbaru dan terus melakukan peningkatan sarana inovasi ini.
Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta 113
Genderang Inovasi untuk Negeri
2018 - Aplikasi
Customer Service Officer (CSO) Swalayan
KPPN Jakarta IV
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Monitor layar sentuh berisi materi-materi Satker dapat menggunakan fasilitas layar Sejak 2018 dan masih terus
terkait layanan KPPN yang dapat diakses sentuh di ruang layanan untuk dikembangkan hingga sekarang.
secara mandiri oleh satker sehingga mengakses secara mandiri informasi yang
mendapatkan informasi yang dibutuhkan dibutuhkan.
secara cepat dan mudah.
Sebelum Inovasi CSO Swalayan Setelah Inovasi
Konseling perbendaharaan diakses Pelayanan menjadi lebih efektif dan
melalui meja layanan CSO di front office. efisien.
Kecepatan dan kemudahan akses dapat
dirasakan oleh satker mitra kerja yang
membutuhkan konseling.
Deskripsi Inovasi
Hal yang ditingkatkan melalui inovasi ini adalah CSO Swalayan merupakan sistem konseling
perbendaharaan mandiri, yaitu salah satu layanan yang diciptakan oleh KPPN Jakarta IV berupa monitor layar
sentuh yang berisi materi-materi terkait layanan KPPN. Stakeholder dari inovasi ini adalah Satker mitra kerja
KPPN Jakarta IV. Unit/bagian/seksi yang menatausahakan inovasi ini adalah Subbagian Umum. Keunggulan
dari inovasi tersebut adalah informasi tentang layanan KPPN dapat diperoleh langsung tanpa harus antri di
meja CSO front office.
Latar Belakang
Idealnya, ada beragam akses yang bisa dijangkau satker mitra kerja ketika membutuhkan konseling
perbendaharaan. CSO menjadi ujung tombak KPPN dalam melakukan konseling. Namun jika ditelaah, ada
informasi-informasi yang sebenarnya bisa diperoleh secara mandiri oleh satker tanpa membutuhkan konseling
dari CSO. Untuk itu, CSO sebagai ujung tombak pelayanan konseling di front office perlu didukung melalui
media lain yang menginformasikan apa saja yang perlu diketahui satker dengan memanfaatkan teknologi dan
informasi. Didasarkan pada kebutuhan untuk memperluas akses pemberian informasi kepadasatker mitra kerja,
KPPN menciptakan CSO Swalayan. Dalam bentuk fasilitas layar sentuhyang dapat dioperasikan mandiri oleh
satker, seperti halnya konsep swalayan, satker bisamendapatkan apa yang dibutuhkan secara cepat dan mudah.
Penggunaan Inovasi
Cara penggunaan fasilitas ini sangat mudah. Satker dapat menggunakan fasilitas layar sentuh di ruang
layanan untuk mengakses secara mandiri informasi yang dibutuhkan. Pemantauan dan pengembangan
dilakukan dengan mengecek kinerja aplikasi dan layar sentuh secara berkala, serta rutin melakukan update atas
keabsahan informasi dan materi yang disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebelum Implementasi
Sebelumnya, konseling perbendaharaan diakses melalui meja layanan CSO di front office. Dalam
beberapa kondisi, hal ini menjadi tidak efektif dan efisien ketika informasi yang dibutuhkan sebenarnya bisa
didapat tanpa harus ke CSO di front office.
Setelah Implementasi
Dengan adanya CSO Swalayan, pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien, serta manfaat kecepatan dan
kemudahan akses dapat dirasakan oleh satker mitra kerja yang membutuhkan konseling. Hal ini penting untuk
memperluas akses layanan konseling dan mendukung CSO sebagai ujung tombak.
Keberlanjutan Inovasi
Sejak 2018 dan masih terus dikembangkan hingga sekarang, penggunaan fasilitas layar sentuh membawa
dampak positif kepada peningkatan kualitas layanan KPPN Jakarta IV, namun dengan adanya masa pandemi
covid-19 yang menyebabkan KPPN tidak menerima satuan kerja maka inovasi ini tidak bisa diakses oleh satuan
kerja.
114 Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Aplikasi
CSO Swalayan Virtual (Customer Service Officer
Swalayan Virtual)
KPPN Jakarta IV
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Layanan yang berisi materi-materi terkait Satker hanya perlu mangakses website Sejak 2021 dan masih terus
layanan KPPN dan dapat diakses secara KPPN Jakarta IV lalu memilih icon. ‘klik dikembangkan hingga sekarang.
virtual melalui website KPPN Jakarta IV di disini’ lalu satker akan diarahkan ke
manapun dan kapanpun tanpa harus halaman CSO Swalayan Virtual. Setelah Inovasi
datang langsung ke KPPN.
CSO Swalayan Manfaat CSO swalayan dapat tetap
Sebelum Inovasi Virtual dirasakan dan dinikmati oleh pengguna
layanan bahkan di tengah situasi pandemi
Konseling perbendaharaan diakses covid-19 karena kemudahannya dalam
melalui meja layanan CSO di front office. diakses di manapun dan kapanpun.
Deskripsi Inovasi
CSO Swalayan Virtual merupakan sistem konseling perbendaharaan mandiri, yaitu salah satu layanan
yang dibangun oleh KPPN Jakarta IV yang berisi materi-materi terkait layanan KPPN dan dapat diakses secara
virtual melalui website KPPN Jakarta IV dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang langsung ke KPPN.
Stakeholder dari inovasi ini adalah Satker mitra kerja KPPN Jakarta IV. Unit/bagian/seksi yang
menatausahakan inovasi ini adalah Subbagian Umum. Keunggulan dari inovasi tersebut memperluas akses
layanan CSO Swalayan sehingga dapat diakses dimana saja selama 24 jam.
Latar Belakang
Idealnya, ada beragam akses yang bisa dijangkau satker mitra kerja ketikamembutuhkan konseling
perbendaharaan. CSO menjadi ujung tombak KPPN dalam melakukan konseling. Namun jika ditelaah, ada
informasi-informasi yang sebenarnya bisa diperoleh secara mandiri oleh satker tanpa membutuhkan konseling
dari CSO. Untuk itu, CSO sebagai ujung tombak pelayanan konseling di front office perlu didukung
melalui media lain yang menginformasikan apa saja yang perlu diketahui satker dengan memanfaatkan
teknologi dan informasi. Didasarkan pada kebutuhan untuk memperluas akses pemberian informasi kepada
satker mitra kerja, KPPN mengembangkan CSO Swalayan. Dalam bentuk fasilitas layar sentuh yang dapat
dioperasikan mandiri oleh satker, seperti halnya konsep.
swalayan, satker bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan secara cepat dan mudah Namun pada Maret
2020, Indonesia dilanda pandemi covid-19 yang mengharuskan kegiatan tatap muka diminimalisir sedemikian
rupa. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kegiatan yang ada di KPPN dimana semua layanan dieksekusi secara
online. Satker sudah tidak perlu lagi datang ke KPPN sehingga KPPN Jakarta IV memutuskan agar CSO
Swalayan harus diperbaharui. Berdasarkan masalah tersebut diciptakanlah CSO Swalayan Virtual yang dapat
diakses Satker langsung tanpa harus datang ke KPPN.
Penggunaan Inovasi
Satker hanya perlu mangakses website KPPN Jakarta IV lalu memilih icon. ‘klik disini’ lalu satker akan
diarahkan ke halaman CSO Swalayan Virtual. Selanjutnya satker dapat memilih informasi yang dibutuhkan.
Sebelum Implementasi
Sebelumnya, konseling perbendaharaan diakses melalui meja layanan CSO di front office. Dalam
beberapa kondisi, hal ini menjadi tidak efektif dan efisien ketika informasi yang dibutuhkan sebenarnya bisa
didapat tanpa harus ke CSO di front office. Lalu ada Inovasi berupa CSO Swalayan, pelayanan menjadi lebih
efektif dan efisien, serta manfaat kecepatan dan kemudahan akses dapat dirasakan oleh satker mitra kerja yang
membutuhkan konseling. Hal ini penting untuk memperluas akses layanan konseling dan mendukung CSO
sebagai ujung tombak. Dampak dari penerapan CSO Swalayan dapat dilihat melalui peningkatan indeks
kepuasan layanan dan penurunan jumlah kasus tersebut dapat ditemukan solusinya melalui fitur-fitur yang
tersedia di CSO Swalayan. Namun karena covid-19 fasilitas CSO Swalayan tidak dapat lagi digunakan karena
satker tidak datang lagi ke KPPN.
Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta 115
Genderang Inovasi untuk Negeri
antri
Setelah Implementasi
Setelah adanya CSO Swalayan Virtual berbasis website, manfaat CSO swalayan dapat tetap dirasakan dan
ninikmati oleh pengguna layanan bahkan di tengah situasi pandemi covid-19 karena kemudahannya dalam
diakses dimanapun dan kapanpun.
Keberlanjutan Inovasi
Sejak 2021 dan masih terus dikembangkan hingga sekarang, penggunaan CSO Swalayan Virtual
membawa dampak positif kepada peningkatan kualitas layanan KPPN Jakarta IV. Pesan positif ini akan terus
dilanjutkan dengan melakukan update dan upgrade fitur-fitur yang disediakan di CSO Swalayan Virtual.
Pemantauan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga agar layanan tetap optimal dan dapat digunakan
dalam waktu yang lama.
116 Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Aplikasi
QURES (Quick Response)
KPPN Jakarta IV
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Percepatan penyampaian produk KPPN Satker mendaftarkan nomor seluler yang Inovasi Quick Response masih signifikan
(jawaban atas permohonan satker) aktif ke dalam grup whatsapp Qures. dijalankan pada unit kerja hingga saat ini.
kepada satker melalui grup whatsapp.
Sebelum Inovasi QURES Setelah Inovasi
Produk KPPN kepada satker dikirim Seluruh balasan atas permohonan satker
melalui saluran elektronik masing-masing. disampaikan langsung secara elektronik
kepada pejabat satker yang telah
didaftarkan.
Deskripsi Inovasi
Hal yang ditingkatkan melalui inovasi ini adalah mempercepat penyampaian produk KPPN seperti
jawaban atas permohonan satker diantaranya permohonan UP/TUP, permohonan dispensasi, pendaftaran
kontrak, dan lain-lain kepada satuan kerja (satker). Stakeholder dari inovasi ini adalah Satker mitra kerja KPPN
Jakarta IV. Unit/bagian/seksi yang menatausahakan inovasi ini adalah MSKI. Keunggulan dari inovasi tersebut
meliputi:
1. Penyampaian dokumen langsung diterima pejabat satuan kerja.
2. Surat balasan dari KPPN dapat diterima satuan kerja paling lambat 1 hari kerja.
3. Mempercepat layanan KPPN.
Latar Belakang
KPPN Jakarta IV menyadari bahwa teknologi berkembang begitu cepat sehingga akses informasi sangat
mudah dan cepat untuk didapatkan. Selain itu, berbagai pihak berkepentingan membutuhkan informasi yang
tercepat dan teraktual. Begitu juga KPPN Jakarta IV sebagai kantor berbasis pelayanan selalu mengupayakan
pemberian pelayanan yang optimal kepada mitra kerjanya, sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi yang harus
dilakukan oleh KPPN Jakarta IV guna meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada satker. Salah satu
inovasi yang diciptakan yaitu QURES (Quick Response). QURES dibangun untuk mempercepat pemberian
layanan kepada satker dengan tetap menjaga akuntabilitas dan kerahasiaan informasi.
Penggunaan Inovasi
Inovasi Quick Response ini dilakukan dengan membuat nomor Whatsapp official KPPN Jakarta IV, lalu
melakukan pendaftaran nomor Whatsapp satker berdasarkan penunjukkan oleh KPA satker. Adapun nomor
Whatsapp yang dapat didaftarkan oleh satkera dalah nomor PIC satker yaitu nomor KPA, PPK, atau PPSPM.
Quick Response ini memberikan output/ hasil berupa surat balasan permohonan UP/TUP, permohonan
dispensasi, pendaftaran kontrak, dan lain-lain yang di-sampaikan melalui aplikasi Whatsapp kepada PIC yang
bersangkutan.
Sebelum Implementasi
Sebelum adanya inovasi Quick Response, produk KPPN kepada satker dikirim melalui saluran elektronik
masing-masing, misalnya persetujuan dispensasi pendaftaran kontrak, persetujuan UP/TUP, dan persetujuan
Koreksi SPM dikirimkan melalui email selain via pos. Biasanya petugas satker tidak begitu rutin untuk
membuka emailnya, selain itu email sering terhambat diterima oleh satker karena kapasitas email penuh.
Setelah Implementasi
Seluruh balasan atas permohonan satker disampaikan langsung secara elektronik kepada pejabat satker
yang telah didaftarkan guna mempercepat penyampaian produk KPPN ke satker dengan tetap menjaga
akuntabilitas dan keamanan informasi.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi Quick Response masih signifikan dijalankan pada unit kerja hingga saat ini karena belum ada
inovasi turunan dari kantor pusat yang menggantikan.
Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta 117
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Aplikasi
CSS (Complete Settlement Service)
KPPN Jakarta IV
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi yang mengakomodasi proses Satker mitra kerja KPPN Jakarta IV dapat Inovasi CSS masih signifikan dijalankan
penyelesaian SPM yang tertolak oleh memantau secara langsung pada aplikasi pada unit kerja hingga saat ini.
KPPN, penyelesaian Retur SP2D serta CSS.
proses tanya jawab terkait.
Sebelum Inovasi CSS Setelah Inovasi
Informasi penolakan SPM maupun Retur Satker akan lebih mudah mengetahui
SP2D disampaikan tidak dapat diakses daftar SPM tertolak dan daftar SP2D retur
semua pihak. beserta alasan tertolaknya dan dapat
langsung berdiskusi.
Deskripsi Inovasi
Aplikasi ini disusun dalam rangka mengakomodir untuk mempercepat proses penyelesaian SPM yang
tertolak oleh KPPN, penyelesaian Retur SP2D serta proses tanya jawab terkait permasalahan diatas. Stakeholder
dari inovasi ini adalah Satker mitra kerja KPPN Jakarta IV. Unit/bagian/seksi yang menatausahakan inovasi ini
adalah MSKI. Keunggulan dari inovasi tersebut meliputi:
1. Memperlancar proses penerbitan SP2D satuan kerja.
2. Proses penyelesaian SPM yang tertolak dan penyelesaian retur SP2D dapat diselesaikan paling lambat 1 hari
kerja.
3. Penyebab SPM yang tertolak dan retur SP2D dapat langsung diketahui satker.
Latar Belakang
KPPN Jakarta IV menyadari bahwa teknologi berkembang begitu cepat sehingga akses informasi sangat
mudah dan cepat untuk didapatkan. Selain itu, berbagai pihak berkepentingan membutuhkan informasi yang
tercepat dan teraktual. Begitu juga KPPN Jakarta IV, sebagai kantor berbasis pelayanan selalu mengupayakan
pemberian pelayanan yang optimal kepada mitra kerjanya, sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi yang harus
dilakukan oleh KPPN Jakarta IV guna meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada satker.Salah satu
inovasi yang diciptakan yaitu CSS, bertujuan untuk mengurangi frekuensi penyampaian SPM yang tertolak serta
memudahkan satker dalam memperbaiki SPM yang tertolak dan memudahkan satker dalam penyelesaian retur
SP2D. Aplikasi CSS memiliki fitur yang dapat membantu satker menyelesaikan masalah yang ditemukan seperti
menu daftar SPM tertolak dan SP2D retur, dan menyediakan fitur tanya jawab terkait permasalahan terkait
penyelesaian SPM yang tertolak oleh KPPN maupun penyelesaian retur SP2D.
Penggunaan Inovasi
Satker mitra kerja KPPN Jakarta IV dapat memantau secara langsung pada aplikasi CSS, antara lain
daftar SPM yang tertolak maupun daftar Retur SP2D, sehingga satker dapat mengetahui alasan mengapa SPM
dan Retur SP2Dt ersebut tertolak dan dapat segera melakukan perbaikan.
Sebelum Implementasi
Sebelum adanya layanan CSS, informasi penolakan SPM maupun Retur SP2D disampaikan melalui
aplikasi e-spm dengan rincian “ditolak manual” dan juga satker dapat melihat pada aplikasi OM SPAN, hanya
saja tidak semua orang dapat melihat data yang terdapat pada aplikasi OM SPAN, hanya pihak yang
berkepentingan atau yang mengetahui user OM SPAN saja.
Melalui aplikasi CSS, satker dapat mengajukan pertanyaan dan request kunjungan ke KPPN agar dapat
berkonsultasi terkait kendala yang dihadapi. KPPN akan menanggapi permintaan kunjungan tersebut dengan
mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi, apakah membutuhkan bimbingan atau tidak.
Setelah Implementasi
Dengan adanya inovasi ini, satker akan lebih mudah mengetahui daftar SPM tertolak maupun daftar
SP2D retur beserta alasan tertolaknya dan dapat langsung melakukan diskusi dengan yang berkepentingan.
Layanan CSS juga menyediakan menu Request Kunjungan sehingga satker dapat melakukan permintaan
kunjungan ke KPPN jika dirasa perlu adanya bimbingan yang dibutuhkan terkait masalah yang dihadapi.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi CSS masih signifikan dijalankan pada unit kerja hingga saat ini karena dapat memperluas layanan
KPPN Jakarta IV yang belum didukung oleh aplikasi OM-SPAN dan E-SPM.
118 Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Aplikasi
DVD SKPP (Direct Virtual Delivery SKPP)
KPPN Jakarta IV
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Penyampaian SKPP pensiun langsung ke Pengiriman dokumen persetujuan Inovasi DVD SKPP masih signifikan
pihak PT Taspen yang dilakukan dengan penerbitan SKPP dikirimkan oleh KPPN dijalankan pada unit kerja hingga saat ini.
menyampaikan secara elektronik dari Jakarta IV kepada PT Taspen melalui
KPPN langsung ke PT Taspen. saluran elektronik.
Sebelum Inovasi DVD SKPP Setelah Inovasi
Pengiriman dilakukan oleh satker ke PT Mempersingkat penyampaian SKKP
Taspen dengan mengirimkan hardcopy pensiun ke pihak PT Taspen.
SKPP pensiun.
Deskripsi Inovasi
DVD SKPP merupakan salah satu layanan yang dilakukan oleh KPPN Jakarta IV untuk mempersingkat
penyampaian SKPP pensiun langsung ke pihak PT Taspen yang dilakukan dengan menyampaikan secara
elektronik dari KPPN langsung ke PT Taspen. Stakeholder dari inovasi ini adalah Satker mitra kerja KPPN
Jakarta IV. Unit/bagian/seksi yang menatausahakan inovasi ini adalah Subbag Umum. Keunggulan dari inovasi
tersebut meliputi:
1. Memangkas waktu proses pengiriman dokumen SKPP.
2. Penyampaian Infomasi SKPP lebih efektif dan efisien.
3. Mempercepat pembayaran pensiun pegawai .
4. Uang pensiun pegawai dapat dibayarkan tepat waktu.
Latar Belakang
KPPN Jakarta IV menemukan kelemahan pada pelaksanaan SKPP Pensiun yang dilaksanakan selama ini
pada satker. Pembayaran uang pensiun sering ditemukan terlambat dilakukan PT Taspen kepada pihak yang
menerima. Faktor yang mempengaruhi terjadinya hal ini adalah terlambatnya PT Taspenmenerima
dokumen SKPP pensiun yang dikirimkan satker. Hal ini dapat terjadi karena pemindahtanganan dokumen yang
terlalu sering dilakukan sebelum sampai ke pihak PT Taspen sehingga tidak efektif dan efisien. Selain itu
kelemahan dari berkas fisik adalah dokumen persyaratan yang mungkin terlewatkan untuk dilengkapi sehingga
membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk diproses oleh PT Taspen.
Penggunaan Inovasi
Inovasi ini dilakukan dengan memangkas prosesyang dilakukan sebelumnya dengan cara pengiriman
dokumen persetujuan penerbitan SKPP dikirimkanoleh KPPN Jakarta IV kepada PT Taspenmelalui saluran
elektronik.
Sebelum Implementasi
Pada pelaksanaan selamaini pengiriman dilakukan oleh satker ke PT Taspen dengan mengirimkan
hardcopy SKPP pensiun. Hal ini diduga sebagai salah satu penyebab terlambat pembayaran uangpensiun kepada
pihak yang berhak.
Setelah Implementasi
KPPN Jakarta IV berinisiatif untuk mengirim dokumen SKPP pensiun secara langsung ke PT Taspen.
DVD SKPP bertujuan untuk mempersingkat penyampaian SKKP pensiun ke pihak PT Taspen.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi DVD SKPP masih signifikan dijalankan pada unit kerja hingga saat ini karena belum ada inovasi
turunan dari kantor pusat".
Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta 119
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi
BUSi (Building Spirit)
KPPN Jakarta IV
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Kegiatan dilakukan untuk menjaga Menentukan rundown acara pembacaan Inovasi BUSI masih signifikan dijalankan
semangat para pegawai di tengah situasi nilai-nilai kementerian keuangan hingga pada unit kerja hingga saat ini.
yang tidak bisa diprediksi, memupuk sharing pengalaman diakhiri dengan
kembali toleransi dan rasa kebersamaan. jargon semangat.
Sebelum Inovasi BUSi Setelah Inovasi
Sudah jarang ditemukan interaksi antar Memberikan hasil/output berupa wadah
pegawai khususnya yang berbeda seksi untuk membangun semangat, kerja sama
dikarenakan kesibukan seksinya masing- serta integritas kerja para pegawai KPPN
masing. Jakarta IV.
Deskripsi Inovasi
Kegiatan yang dilaksanakan setiap Rabu pagi oleh seluruh pegawai KPPN Jakarta IV secara langsung
untuk pegawai yang WFO dan secara online bagi pegawai yang WFH. Stakeholder dari inovasi ini adalah Pegawai
KPPN Jakarta IV. Unit/bagian/seksi yang menatausahakan inovasi ini adalah Subbag Umum. Keunggulan dari
inovasi tersebut adalah dihadiri semua pegawai KPPN Jakarta walaupun pada masa pandemi Pegawai yang
sedang WFH dapat mengikuti secara online dengan aplikasi zoom.
Latar Belakang
KPPN Jakarta IV menyadari bahwa saat ini dunia tengah diguncang oleh kehawatiran karena adanya
virus Corona atau Covid-19. Begitu pula bagi para pegawai yang bekerja di KPPN Jakarta IV, ada banyak
kegelisahan di tengah pandemi Covid-19 diantaranya ketakutan tertularnya covid-19, tanggungjawab dalam
pekerjaan bahkan di situasi pandemi, dan kekhawatiran terhadap keluarga. Kecemasan-kecemasan itu
ditakutkan mempengaruhi kinerja pegawai padahal KPPN memiliki peran penting dalam menanggulangi
dampak yang ditimbulkan oleh pandemi. Untuk menghindari hal tersebut, KPPN Jakarta IV berinisiatif
melakukan kegiatan rutin yang dilaksanakan seminggu sekali. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga semangat
para pegawai di tengah situasi yang tidak bisa diprediksi, memupuk kembali toleransi dan rasa kebersamaan
agar saling menguatkan dengan tetap memegang teguh nilai-nilai kementerian keuangan, kode etik, pedoman
mutu dan janji layanan sehingga integritas dalam bekerja tetap terjaga bahkan ditengah pandemi covid-19.
Penggunaan Inovasi
Hal strategis mengenai kegiatan ini adalah menentukan rundown acara yaitu pembacaan nilai-nilai
kementerian keuangan; pembacaan kode etik, pedoman mutu dan janji layanan pegawai; penyampaian One Day
One Information (ODOI); laporan pertanggungjawaban mingguan setiap seksi yang disampaikan oleh masing-
masing kepala seksi; arahan dan bimbingan dari kepala kantor; sharing pengalaman mengenai covid-19; dan
ditutup dengan jargon penuh semangat.
Sebelum Implementasi
Sebelum adanya kegiatan Building Spirit, sudah jarang ditemukan interaksi antar pegawai khususnya
yang berbeda seksi dikarenakan kesibukan seksinya masing-masing, ditambah lagi dengan covid-19 yang
menimbulkan kekhawatiran yang luar biasa sehingga mengharuskan pegawai untuk menjaga jarak agar tidak
tertular.
Setelah Implementasi
BUSI memberikan hasil/output berupa wadah untuk membangun semangat, kerja sama serta integritas
kerja para pegawai KPPN Jakarta IV terutama di masa pandemi covid-19 untuk saling bertukar informasi.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi BUSI masih signifikan dijalankan pada unit kerja hingga saat ini karena pada masa pandemi
kegiatan BUSI sangat diperlukan.
120 Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta
Genderang Inovasi untuk Negeri
2020 - Aplikasi
ASKON G2 (Aplikasi Supplier dan Kontrak
Generasi Kedua)
KPPN Jakarta IV
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Pengembangan aplikasi sederhana yang Satker menggunakan aplikasi Askon Inovasi ASKON G2 pada beberapa
sifatnya diharapkan membantu tugas- sesuai dengan kebutuhan. fasilitas nya sudah digantikan pada
tugas SATKER maupun KPPN dalam aplikasi E-SPM, sehinga mingkin akan
pengelolaan anggaran untuk memberikan ASKON G2 dikembangkan lagi.
layanan yang terbaik bagi mitra kerja.
Setelah Inovasi
Sebelum Inovasi
Frekuensi penolakan akibat kesalahan
Masih banyak ditemui kesalahan pengisian form berkas dapat
pengisian form berkas Retur SP2D dan diminimalisasi.
form PIN PPSPM.
Deskripsi Inovasi
ASKON G2 ini ditujukan untuk pengembangan aplikasi sederhana yang sifatnya diharapkan membantu
tugas-tugas SATKER maupun KPPN dalam pengelolaan anggaran dimana prosesnya selama ini masih manual
atau semimanual. Stakeholder dari inovasi ini adalah Satuan Kerja KPPN Jakarta IV. Unit/bagian/seksi yang
menatausahakan inovasi ini adalah Subbag Umum. Keunggulan dari inovasi tersebut meliputi:
1. Penolakan akibat kesalahan pengisian form berkas dapat diminimalisir.
2. Penyelesaian tugas dan layanan dapat dilakukan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih praktis.
3. Pembuatan KIPS, Pin PPSPM, kontrak, adendum, maupun pembukaan rekening dapat diproses oleh kppn
pada jangka waktu 1 hari kerja.
Latar Belakang
Sejak tahun 2016 KPPN Jakarta IV mulai melakukan pengembangan Aplikasi Supplier dan Kontrak
(ASKON) yang berisi perangkat untuk memudahkan satker dalam mempercepat proses layanan dari KPPN.
Oleh karena itu, pada tahun 2017-2018 ASKON dikembangkan dengan menambahkan fitur yang memuat
antara lain pengecekan data supplier, reviu halaman III DIPA, serta fasilitas Bank Garansi pada akhir
tahun. Sejak tahun 2019, beberapa fitur dalam aplikasi ASKON telah digunakan secara nasional oleh seluruh
satker.
Hal ini berdasarkan Nota Dinas DirektoratSistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (Dit. SITP)
Nomor ND249/PB.8/2020 yang menyatakan bahwa beberapa fitur dalam ASKON telah diadopsi dalam aplikasi
Sistem Aplikasi Satker (SAS). Diadopsinya fitur-fitur tersebut dengan tujuan agar seluruh satker dapat
menerima kemudahan atau fasilitas dalam proses pelaksanaan anggaran. Seiring tahun, pelaksanaan
pelayanan khususnya di KPPN Jakarta IV dituntut untuk menjadi lebih cepat, ringkas, dengan tetap
mempertahankan akuntabilitas. Dalam rangka mewujudkan KPPN Jakarta IV sebagai Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM), KPPN Jakarta IV tidak berhenti untuk berinovasi untuk memberikan layanan yang terbaik
bagi mitra kerjanya. Oleh karena itu, pada tahun 2020, KPPN Jakarta IV melakukan pengembangan aplikasi
ASKON menjadi ASKON-G2.
Penggunaan Inovasi
Pembuatan aplikasi ini berdasarkan diskusi, masukan, atau keluhan dari satker serta
mempertimbangkan masukan pegawai KPPN berdasarkan pengalaman dalam melayani dan
memproses form berkas. Data-data tersebut kemudian dihimpun dan digunakan untuk
mengembangkan fitur-fitur pada aplikasi. Pengembangan ini dilakukan oleh pegawai yang memiliki
kemampuan pada bidang pengembangan teknologi sederhana.
Sebelum Implementasi
Sebelum adanya inovasi ASKON G2 ini masih banyak ditemui kesalahan pengisian form berkas Retur
SP2D dan form PIN PPSPM sehingga sering terjadi penolakan dan prosesnya memakan waktu yang lebih lama.
Selain itu pengisian berkas permohonan KIPS, dispensasi dan addendum kontrak, serta permintaan
pembukaan rekening masih dilakukan secara manual.
Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta 121
Genderang Inovasi untuk Negeri
Setelah Implementasi
Setelah adanya layanan ini, frekuensi penolakan akibat kesalahan pengisian form berkas dapat
diminimalisir dengan fitur elektronik sehingga penyelasaian tugas dan layanan dapat dilakukan lebih cepat,
lebih akurat, dan lebih praktis. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penolakan form berkas baik terkait retur SP2D,
pembuatan KIPS, Pin PPSPM, kontrak, adendum, maupun pembukaan rekening.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ASKON G2 pada beberapa fasilitas nya sudah digantikan pada aplikasi E-SPM, sehinga mingkin
akan dikembangkan lagi.
122 Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta
Genderang Inovasi untuk Negeri
2020 - Non Aplikasi
DENMAS (Dengar Masukan)
KPPN Jakarta IV
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Wadah untuk menghimpun masukan dari Memilih topik yang sedang tren. Inovasi masih signifikan dijalankan pada
mitra kerja maupun SDM di internal KPPN Mitra kerja disilakan memberi masukan. unit kerja hingga saat ini.
Jakarta IV dalam rangka evaluasi dan Masukan dijadikan bahan evaluasi.
meningkatkan kualitas layanan.
Sebelum Inovasi DENMAS Setelah Inovasi
Penyampaian masukan terhadap Saran yang ingin disampaikan oleh para
pelayanan KPPN Jakarta IV dilakukan pengguna layanan KPPN Jakarta IV akan
mmelalui kotak saran dan dinilai kurang lebih cepat diketahui oleh para
efektif. manajemen KPPN Jakarta IV.
Deskripsi Inovasi
Kegiatan ini merupakan wadah untuk menghimpun masukan dari mitra kerja maupun SDM di internal
KPPN Jakarta IV dalam rangka evaluasi dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh KPPN Jakarta
IV. Stakeholder dari inovasi ini adalah Satuan Kerja dan Pegawai KPPN Jakarta IV. Unit/bagian/seksi yang
menatausahakan inovasi ini adalah MSKI. Keunggulan dari inovasi tersebut meliputi:
1. Memperoleh masukan-masukan dari satuan kerja (sebagai bahan pengambilan keputusan).
2. Eskalasi masukan dari stakeholder lebih cepat.
Latar Belakang
Idealnya sebagai kantor berbasis pelayanan, KPPN Jakarta IV terus mengupayakan pelayanan terbaik
kepada mitra kerja. Berjalannya waktu, ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam pemberian layanan. Untuk
itu, KPPN Jakarta IV terus berusaha memenuhi kepuasan mitra kerja. Dalam rangka memberikan pelayanan
yang berkualitas, KPPN Jakarta IV tidak hanya bergerak sendiri tetapi juga melibatkan peran satker mitra
kerjanya. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan wadah kepada mitra kerja untuk memberikan masukan
demi tercapainya peningkatan kualitas pelayanan KPPN Jakarta IV yang lebih baik. Salah satu upaya perbaikan
yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal yaitu dengan menciptakan inovasi berupa
kegiatan DENMAS.
Penggunaan Inovasi
Dalam Kegiatan DENMAS bersama mitra kerja, pihak KPPN Jakarta IV memilih topik-topik tertentu
yang sedang tren dan berpengaruh di lingkup pengelolaan keuangan negara khususnya terkait layanan.
Kemudian, Mitra Kerja KPPN Jakarta IV akan dipersilahkan untuk memberikan masukan sebanyak-banyaknya
terkait dengan topik tersebut dan bahkan bisa juga di luar topik yang dimaksud. Lalu KPPN Jakarta IV akan
mendengar dan mencatat masukan tersebut untuk dijadikan bahan evaluasi.
Sebelum Implementasi
Sebelumnya, penyampaian masukan terhadap pelayanan KPPN Jakarta IV dilakukan mmelalui kotak
saran dan dinilai kurang efektif karena tidak bisa memberikan tanggapan secara cepat. Adapun perubahan yang
diharapkan oleh pengguna layanan KPPN Jakarta IV tidak dapat terealisasi segera karena proses yang panjang,
sehingga untuk mendapat feedback memakan waktu.
Setelah Implementasi
Adanya kegiatan DENMAS, saran yang ingin disampaikan oleh para pengguna layanan KPPN Jakarta IV
akan lebih cepat diketahui oleh para manajemen KPPN Jakarta IV, bahkan langsung menjadi bahan evaluasi oleh
manajemen KPPN Jakarta IV. Proses perbaikan layanan pun segera dilakukan dan diberikan kepada pihak
terkait.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ABC masih signifikan dijalankan pada unit kerja hingga saat ini karena meningkatkan kualitas
pelayanan KPPN Jakarta IV.
Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta 123
Genderang Inovasi untuk Negeri
2020 - Non Aplikasi
BERAVI (Belajar Secara Virtual)
KPPN Jakarta IV
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Kolaborasi KPPN Jakarta IV dengan Pengelola keuangan satker dapat Inovasi ini akan terus dilakukan dengan
BPPK untuk menyediakan video mengakses video pembelajaran yang memperhatikan materi-materi yang baru
pembelajaran dalam rangka telah disediakan. dan penting untuk segera
meningkatkan kapasitas pengelola didiseminasikan.
keuangan.
Setelah Inovasi
Sebelum Inovasi BERAVI
Meningkatnya pemahaman satker mitra
Terkendala oleh waktu, biaya, kerja KPPN Jakarta IV, pegawai internal
mengganggu tugas rutin, serta pemberian KPPN Jakarta IV, maupun masyarakat
pemahaman dilakukan dalam waktu yang luas yang berkepentingan.
lama.
Deskripsi Inovasi
Belajar Secara Virtual (BSV/BERAVI) adalah buah kolaborasi antara KPPN Jakarta IV dengan
widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dalam rangka meningkatkan kapasitas
pengelola keuangan negara serta mewujudkan KPPN sebagai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Stakeholder dari inovasi ini adalah Satuan Kerja dan Pegawai KPPN Jakarta IV. Unit/bagian/seksi yang
menatausahakan inovasi ini adalah Subbag Umum. Keunggulan dari inovasi tersebut meliputi:
1. Menambah pengetahuan terkait pelaksanaan anggaran kepada Pegawai internal kppn, satuan kerja mitra
kppn dan masyarakat umum.
2. Dapat mengikuti proses pembelajaran dengan waktu fleksibel.
Latar Belakang
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu fokus utama dalam APBN 2020.
Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas SDM menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan keberhasilan
suatu sistem, termasuk dalam hal ini terkait pengelolaan anggaran yang baik. Pengelolaan anggaran baik
mencakup peran KPPN selaku institusi yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana APBN, penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), maupun satker dalam pengelolaan anggarannya serta
penyusunan laporan keuangan satker.
Pada tahun 2020, seluruh satker akan beralih menggunakan Aplikasi SAKTI. Dalam masa peralihan
tersebut, satker akan terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama hanya menggunakan modul
administrator dan modul penganggaran, sementara kelompok kedua menerapkan seluruh modul pada Aplikasi
SAKTI. Selama masa perpindahan ini tentunya dibutuhkan pendampingan kepada satker terkaitpetunjuk
penggunaan aplikasi.
Penggunaan Inovasi
Adapun strategi yang diterapkan adalah membuka komunikasi dengan widyaiswara yang menangani
topik-topik terkait perbendaharaan dan mencakup materi modul aplikasi SAKTI dan SPAN. Setelah bahan
materi terlah terkumpul, maka KPPN bertugas membuat draft materi ajar yang selanjutnya didiskusikan dengan
widyaiswara yang bersangkutan. Setelah draft dapat tersusun lengkap, KPPN Jakarta IV dan widyaiswara BPPK
melakukan perekaman video bahan ajar.
Sebelum Implementasi
Sebelumnya satker mitra kerja KPPN Jakarta IV, pegawai internal KPPN Jakarta IV, maupun masyarakat
luas yang berkepentingan terkendala oleh waktu, biaya, mengganggu tugas rutin, serta pemberian pemahaman
dilakukan dalam waktu yang lama. Bahkan terkadang belum satu hal dapat dipahami telah ada ketentuan atau
regulasi baru yang harus dijalankan. Hal ini sudah barang tentu mengganggu pencapaian kinerja baik di KPPN
maupun satker mitra kerjanya.
124 Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta
Genderang Inovasi untuk Negeri
Setelah Implementasi
Dampak dari Belajar Secara Virtual (BSV/BERAVI) dapat dilihat secara konkret yaitu dengan
meningkatnya pemahaman satker mitra kerja KPPN Jakarta IV, pegawai internal KPPN Jakarta IV, maupun
masyarakat luas yang berkepentingan, sehingga performancepelaksanaan tugas KPPN maupun satker
meningkat. Inovasi ini dapat mengurangi kebingungan dalam pelaksanaan anggaran dengan perubahan aplikasi
yang baru. Selain itu, inovasi ini tentu saja sangat memberikan keuntungan bagi KPPN dimana KPPN lebih
dikenal oleh orang banyak dan membantu mitra kerja dalam mengelola anggarannya.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini akan terus dilakukan dengan memperhatikan materi-materi yang baru dan penting untuk
segera didiseminasikan.
Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta 125
Genderang Inovasi untuk Negeri
2017 - Non Aplikasi
BANG KOMPI (Membangun Komitmen Pimpinan)
KPPN Jakarta IV
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Komitmen bersama pimpinan satker • Pemaparan data dan alternatif. Bang Kompi akan terus dikembangkan
dengan pimpinan KPPN Jakarta IV dalam • Tanggapan dari pimpinan satker. dengan memperhatikan perkembangan
mengawal pelaksanaan program dan • Gentlement agreement. pelaksanaan anggaran satker.
anggaran strategis sehingga dapat
dilaksanakan secara optimal dan BANG KOMPI Setelah Inovasi
akuntabel.
Kinerja pelaksanaan anggaran pada
Sebelum Inovasi satker yang bersangkutan menjadi lebih
baik dan lebih akuntabel.
KPA satker tidak terinformasi secara jelas
tentang permasalahan pengelolaan
anggaran yang dihadapi oleh satkernya.
Deskripsi Inovasi
Bang Kompi bertujuan untuk membangun komitmen bersama antara pimpinan satker dengan pimpinan
KPPN Jakarta IV dalam mengawal pelaksanaan program dan anggaran strategis nasional dengan alokasi yang
besar sehingga dapat dilaksanakan secara optimal dan akuntabel. Stakeholder dari inovasi ini adalah Satuan
Kerja KPPN Jakarta IV. Unit/bagian/seksi yang menatausahakan inovasi ini adalah Subbag Umum. Keunggulan
dari inovasi tersebut meliputi:
1. Diskusi secara langsung antara Kepala KPPN Jakarta IV dengan pimpinan satker mitra kerja.
2. Menumbuhkan komitmen pimpinan satker terhadap kualitas pelaksanaan anggaran.
Latar Belakang
Komitmen pimpinan merupakan salah satu aspek penting bagi terwujudnya pelaksanaan anggaran yang
optimal dan akuntabel. KPPN Jakarta IV melayani satker yang sebagian besar berada di lingkungan kantor pusat
dengan kegiatan serta proyek yang tersebar di seluruh Nusantara. Kegiatan atau proyek yang ditangani oleh
satker tersebut banyak yang menjadi bagian dari program nawacita, program prioritas nasional, dan mempunyai
dampak yang besar bagi perekonomian maupun kehidupan bermasyarakat di Indonesia.
Perlu diambil langkah-langkah yang strategis atau inovasi yang strategis dalam melayani satker-satker
tersebut sehingga pelaksanaan anggaran dapat optimal dan akuntabel. Dengan Bang Kompi ini, pimpinan KPPN
Jakarta IV mengkomunikasikan dan mendiskusikan hasil analisis dan deteksi dini pada pimpinan satker yang
mempunyai alokasi anggaran yang besar dan memiliki program strategis nasional. Bang Kompi merupakan
inovasi yang taktis danstrategis untuk menumbuhkan komitmen pimpinan, yang menjadi salah satu faktor
penting dalam keberhasilan pelaksanaan anggaran program-program strategis satker.
Penggunaan Inovasi
Bang Kompi merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh KPPN melalui hasil diskusi
bersama seluruh staf KPPN Jakarta IV dengan mempelajari karakteristik satker mitra kerja, isu-isu strategis
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), IKPA pada tahun sebelumnya, serta alternatif-
alternatif strategi yang dapat diambil dalam rangka suksesnya pelaksanaan anggaran pada satker tersebut.
Data-data yang telah dimiliki oleh KPPN termasuk alternatif strategi untuk pelaksanaan tahun anggaran
berjalan dipaparkan kepada pimpinan satker untuk kemudian mendapat tanggapan dan membuat gentlemen
agreement atas strategi-strategi yang akan diterapkan oleh satker dan peran KPPN dalam mewujudkan strategi
tersebut sehingga pelaksanaan anggaran berjalan dengan optimal dan akuntabel.
Sebelum Implementasi
Sebelumnya KPA satker tidak terinformasi secara jelas tentang permasalahan pengelolaan anggaran yang
dihadapi oleh satkernya, sehingga terkesan tidak mempunyai komitmen yang kuat atas pengelolaan
anggarannya. Bahkan tidak jarang informasi yang diterima bias dan terkesan KPPN cenderung menghambat
proses pencairan dana.
Setelah Implementasi
Dampak dari Bang Kompi secara konkret yaitu kinerja pelaksanaan anggaran pada satker yang
bersangkutan menjadi lebih baik dan lebih akuntabel sehingga program-program nawacita, prioritas nasional,
maupun program strategis lainnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal itu dicerminkan dari peningkatan
nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran(IKPA) satker yang bersangkutan.
126 Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta
Genderang Inovasi untuk Negeri
2020 - Non Aplikasi
SOPAN TERPADU (Solusi Pelaksanaan Anggaran
Terpadu)
KPPN Jakarta IV
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Forum pertemuan melibatkan berbagai Setelah menerima pengajuan dari satker, Inovasi ini akan terus dikembangkan
pihak untuk menghasilkan solusi Kepala KPPN Jakarta IV akan dengan memperhatikan pelaksanaan
komprehensif dan terarah terkait menetapkan undangan pertemuan anggaran oleh satker, perkembangan
permasalahan satker. SOPAN TERPADU dan melaksanakan regulasi maupun dinamika organisasi.
pertemuan.
Sebelum Inovasi SOPAN TERPADU Setelah Inovasi
Satker cenderung belum mengetahui Peningkatan nilai Indikator Kinerja
bagaimana cara memecahkan Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker
permasalahan yang terjadi. yang bersangkutan.
Deskripsi Inovasi
SOPAN TERPADU (Solusi PelaksanaanAnggaran Terpadu) merupakan sebuah forum pertemuan
melibatkan berbagai pihak untuk menghasilkan solusi komprehensif dan terarah terkaitpermasalahan satker.
Stakeholder dari inovasi ini adalah Satuan Kerja KPPN Jakarta IV. Unit/bagian/seksi yang menatausahakan
inovasi ini adalah Subbag Umum. Keunggulan dari inovasi tersebut meliputi:
1. Menemukan solusi untuk isu/masalah dengan kompleksitas tinggi.
2. Mencegah potensi masalah yang dapat timbul.
3. Memperat sinergi antara KPPN dengan pihak pemangku kepentingan.
Latar Belakang
Sebagian besar satker mitra kerja KPPN Jakarta IV merupakan satker kantor pusat kementerian/
lembaga yang mempunyai alokasi anggaran yang cukup besar, sumber pendanaan yang bervariasi, tata cara
pelaksanaan dengan regulasi yang beragam, kompleks pelaksanaan anggarannya, dampak/ magnitude yang
besar dari output yang akan dicapai, danfungsi sebagai koordinator unit eselon I maupun kementerian/
lembaga. Permasalahan pada satker mitra kerja KPPN Jakarta IV di layer pertama dapat diselesaikan oleh KPPN
Jakarta IV melalui Pendampingan Tim Reaksi Cepat. Tetapi permasalahan yang kompleks, multidimensi, dan
perlu melibatkan berbagai stakeholders seperti Kanwil DJPb, Direktorat pada kantor pusat DJPb, perbankan,
maupun kantor pusat K/L terkait atau pihak lainnya, tidak mungkin hanya diselesaikan satu pihak saja. Maka
KPPN Jakarta IV hadir untuk memberikan wadah berupa tempat/forum/ kegiatan yang mempertemukan
pemangku kepentingan dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Penggunaan Inovasi
Satker yang memiliki dan sudah mengidentifikasi permasalahannya dapat mengajukan pengadaan
pertemuan. Pengajuan permohonan disampaikan melalui Customer Service Officer (CSO) KPPN Jakarta IV,
dimana CSO akan memeriksa permohoan pengajuan pengadaan pertemuan tersebut. CSO meneliti dan
mengukur apakah permasalahan tersebut dapat diselesaikan cukup di CSO atau tidak. Jika tidak,Penanggung
Jawab/PIC melakukanpenelaahan terkait permasalahan, menentukan pihak terkait/stakeholder yang akan
dilibatkan dalam pemecahan permasalahan, dan mengusulkan jadwal pertemuan. Setelah disepakati, Kepala
KPPN Jakarta IV akan menetapkan undangan pertemuan SOPAN TERPADU (Solusi Pelaksanaan Anggaran
Terpadu) dan melaksanakan pertemuan.
Sebelum Implementasi
Sebelum adanya inovasi ini, satker cenderung belum mengetahui bagaimana cara memecahkan
permasalahan yang terjadi sehingga satker mengalami kendala atau ambatan dalam pelaksanaan anggaran.
Setelah Implementasi
Dampak inovasi ini sangat membantu kinerja satker. Hal itu tercermin dari peningkatan nilai Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker yang bersangkutan dan sangat membantu kelancaran pelaksanaan
anggaran. Proses pelayanan kepada satker juga memberikan dampak pada KPPN terutama meningkatnya nilai
IKPA dikarenakan kelancaran satker dalam pelaksanaan anggaran dan meningkatnya indeks kepuasan atas
layanan yang diberikan oleh KPPN.
Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta 127
Genderang Inovasi untuk Negeri
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini akan terus dikembangkan dengan memperhatikan pelaksanaan anggaran oleh satker,
perkembangan regulasi maupun dinamika organisasi. Permasalahan yang muncul pada tahun anggaran
sebelumnya mungkin dapat digunakan sebagai bahan one stop pada tahun anggaran yang akan datang. KPPN
akan selalu melakukan pemantauan agar inovasi ini terus membantu satker dalam proses pelaksanaan anggaran
termasuk membangun networking maupun kemampuan berkompasi.
128 Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Non Aplikasi
Podcast KPPN Jakarta IV
KPPN Jakarta IV
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Media informasi layanan KPPN Jakarta IV Satker mitra kerja dapat menyimak Inovasi akan terus dilanjutkan dan
melalui media audio yang tersedia di melalui layanan streaming audio seperti dikembangkan.
Internet yang dapat diakses oleh publik spotify dll.
melalui aplikasi streaming audio. Setelah Inovasi
Sebelum Inovasi Podcast KPPN Satker dapat mengakses soundcloud dan
Jakarta IV Spotify untuk mendengarkan informasi.
Stakeholder hanya dapat mengakses
informasi secara visual baik teks atau
video.
Deskripsi Inovasi
Podcast KPPN Jakarta IV adalah media informasi layanan KPPN Jakarta IV melalui media audio yang
tersedia di Internet yang dapa diakses oleh publik melalui aplikasi streaming audio seperti spotify, google
podcast, dan soundcloud.
Latar Belakang
Informasi dapat dikatakan berhasil apabila konten dari informasi tersebut diterima dengan baik oleh
penerima informasi. Selama ini KPPN Jakarta IV telah mengembangkan berbagai saluran untuk menyampaikan
informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPPN Jakarta IV seperti Website, Facebook,
maupun Instagram. Namun tidak semua orang antusias mempergunakannya. 8eberapa orang lebih nyaman
menerima informasi melalui pendengaran.
Podcast audio merupakan salah satu solusi dalam permasalahan ini. Sebenarnya model ini telah po puler
di USA dan berbagai negara di Eropa, bahkan di kalangan muda masyarakat Indonesia. Selain keuntungan bisnis
yang tidak berbayar podcast audio dapat dikonsumsi oleh para komuter ketika dalam perjalanan. Sifat isi atau
materi dari podcast terse but dapat menjadi "makanan" sehat otak dan menyegarkan perjalanan para komuter,
Untuk mengakomodir pembelajar tipe auditor tersebut, KPPN Jakarta IV berinisiatif memfasilitasi pembelajar
tipe auditori tersebut dengan meluncurkan podcast KPPN Jakarta IV yang menginformasikan kepada publik pad
a umumnya dan mitra satuan kerja pada khususnya terkait pelayanan dan be rita terbaru KPPN Jakarta IV
untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas keuangan mitra satuan kerja KPPN Jakarta IV.
Penggunaan Inovasi
Secara teknis, produksi podcast KPPN Jakarta IV dibagi dalam 3 (tiga) tahapan yakni, pre production,
production, post-production dimana dalam tahap pre-production, dilakukan pemilihan topik berdasarkan
arahan kepala kantor KPPN Jakarta IV diteruskan dengan pengembangan naskah oleh subbag umum,
selanjutnya stakeholder terkait yang berkompeten terkait dengan topik yang dibahas akan melakukan validasi
terkait data dan substansi naskah.
Dalam tahap production, narator akan melakukan reading terhadap naskah sebelum rekaman, reading
yang dimaksud adalah narator berlatih membaca teks yang diberikan sehingga pada saat rekaman tidak
mengalami hambatan. Setelah reading, selanjutnya narator melakukan perekaman suara di ruangan yang kedap
suara menggunakan sound recorder inventaris KPPN
Jakarta IV. Setelah itu tahap post-production. Tahap ini staf subbag umum dilakukan editing audio hasil
perekaman menggunakan aplikasi adobe premiere pro yang selanjutnya di upload menggunakan smartphone ke
penyimpanan di server cloud seperti www.soundcloud.com dan aplikasi anchor yang dapat diunduh melalui
playstore dan appstore secara gratis.
Sebelum Implementasi
Sebelum inovasi, stakeholder hanya dapat mengakses informasi secara visual baik teks atau video.
Informasi ini dapat diperoleh dari Whatsapp Group, Telegram, Papan Informasi, Digital Banner, Media Sosial
dan Surat.
Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta 129
Genderang Inovasi untuk Negeri
Setelah Implementasi
Sesudah inovasi, untuk stakeholder yang kurang menyukai penyampaian informasi melalui visual dapat
mengakses soundcloud dan Spotify untuk mendengarkan informasi tersebut.
Jangkauan informasi yang diberikan oleh KPPN Jakarta IV menjadi lebih luas, karena dengan hadirnya
podcast KPPN Jakarta IV di Spotify dapat didengar oleh semua orang di seluruh dunia.
Keberlanjutan Inovasi
Sumber daya yang digunakan dalam pembuatan podcast ini adalah perekam suara, microphone, P.C
Unit/Laptop, software Adobe Premiere, aplikasi soundcloud dan anchor.
2021 - Non Aplikasi
KPPN JAKARTA V SHARE dan KPPN JAKARTA V
CLASSROOM
KPPN Jakarta V
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Layanan konsultasi secara langsung • Satker mengisi google form. Inovasi ini dapat berlangsung terus
melalui media online dalam rangka • KPPN menyiapkan link google karena KPPN sudah mempunyai data
meningkatkan layanan kepada satker. satker dan sudah memahami karakteristik
classroom. satker.
Sebelum Inovasi
KPPN JAKARTA V Setelah Inovasi
Satker tidak bisa melakukan konsultasi SHARE dan
langsung dan hanya bisa menggunakan CLASSROOM Satker dapat melakukan tatap muka
HAI CSO atau Whatsapp. langsung, walaupun hanya melalui media
daring.
Deskripsi Inovasi
Hal yang ditingkatkan melalui inovasi ini berupa layanan kepada satker. Stakeholder inovasi ini adalah
satker mitra kerja KPPN Jakarta V. Dengan unit yang menatausahakan inovasi ini adalah Seksi MSKI.
Keunggulan dari inovasi tersebut adalah kondisi yang lebih interaktif, di mana satker bisa langsung bertanya
kepada pegawai KPPN Jakarta V.
Latar Belakang
Terdapat ketidakpuasan satker atas layanan yang diberikan oleh KPPN Jakarta V berupa grup WA dengan
segala keterbatasannya.
Penggunaan Inovasi
Satker dapat menggunakan inovasi ini dengan terlebih dahulu mengisi google form yang telah disediakan
KPPN untuk mendapatkan nomor antrian paling lambat satu jam sebelum google classroom dibuka. Pihak
KPPN selanjutnya menyiapkan link google classroom yang akan digunakan untuk sarana edukasi bagi satker.
Sebelum Implementasi
Sebelum implementasi, satker tidak bisa melakukan konsultasi langsung dan hanya bisa menggunakan
HAI CSO atau Whatsapp.
Setelah Implementasi
Satker dapat melakukan tatap muka langsung, walaupun hanya melalui media daring. Satker dapat
melihat kumpulan format dan peraturan dalam satu meja.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini dapat berlangsung terus karena KPPN sudah mempunyai data satker dan sudah memahami
karakteristik satker.
130 Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi
e-Book FAQ KPPN JAKARTA V
KPPN Jakarta V
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Penyediaan e-book berisi FAQ untuk KPPN menyampaikan e-book FAQ Maka akan ada perubahan mengenai isi
satker sehingga satker dapat belajar kepada satker untuk dipelajari secara e-book berupa penyempurnaan terkait
secara mandiri mengenai pelaksanaan mandiri. permasalahan-permasalahan terbaru.
APBN.
Setelah Inovasi
Sebelum Inovasi e-Book FAQ
Satker diharapkan dapat belajar secara
Satker melakukan konsultasi melalui HAI mandiri mengenai pelaksanaan APBN
CSO atau Whatsapp, dan terkadang melalui ebook FAQ tersebut.
petugas CSO di KPPN tidak bisa segera
menjawabnya.
Deskripsi Inovasi
Hal yang ditingkatkan melalui inovasi ini berupa layanan kepada satker. Stakeholder inovasi ini adalah
satker mitra kerja KPPN Jakarta V. Dengan unit yang menatausahakan inovasi ini adalah Seksi MSKI.
Keunggulan dari inovasi tersebut adalah satker bisa belajar secara mandiri mengenai permasalahan terkait
tupoksi KPPN serta jawabannya.
Latar Belakang
Perubahan pelayanan oleh KPPN Jakarta V dari semula berbasis tatap muka menjadi berbasis aplikasi
(espm). Hal ini mengakibatkan satker terkendala dalam berkonsultasi secara langsung ke KPPN seperti
sebelumnya.
Penggunaan Inovasi
Pihak KPPN menyampaikan e-book FAQ kepada satker untuk dipelajari secara mandiri sehingga satker
bisa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaannya selama ini.
Sebelum Implementasi
Sebelum implementasi, satker melakukan konsultasi melalui HAI CSO atau Whatsapp, dan terkadang
karena volume kerja KPPN yang tinggi, petugas CSO di KPPN tidak bisa segera menjawabnya, selain disebabkan
oleh banyaknya pertanyaan di HAI CSO dan WA.
Setelah Implementasi
Satker diharapkan dapat belajar secara mandiri mengenai pelaksanaan APBN melalui e-book
FAQ tersebut.
Keberlanjutan Inovasi
Mengingat proses pelaksanaan APBN bersifat dinamis, maka akan ada
perubahan mengenai isi e-book berupa penyempurnaan terkait permasalahan-
permasalahan terbaru mengenai tupoksi KPPN.
Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta 131
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi
BUKU PINTAR TAHUN 2021 KPPN JAKARTA V
KPPN Jakarta V
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Penyediaan buku pintar elektronik untuk KPPN Jakarta V membagikan buku pintar Akan ada perubahan mengenai isi buku
mengakomodasi berbagai permasalahan ini dalam bentuk softcopy pada WA Group pintar berupa penyempurnaan terkait
satker. Satker serta medsos KPPN Jakarta V. permasalahan-permasalahan terbaru.
Sebelum Inovasi BUKU PINTAR Setelah Inovasi
TAHUN 2021
Sering terjadi kesalahan dan pertanyaan Kesalahan dalam pemenuhan dokumen
berulang yang disampaikan satker melalui dan pertanyaan berulang yang
WAG dan HAI-CSO. disampaikan pada aplikasi HAI-CSO
sudah berkurang.
Deskripsi Inovasi
Hal yang ditingkatkan melalui inovasi ini berupa layanan kepada satker. Stakeholder inovasi ini adalah
satker mitra kerja KPPN Jakarta V. Dengan unit yang menatausahakan inovasi ini adalah Seksi MSKI.
Keunggulan dari inovasi tersebut adalah satker bisa belajar secara mandiri mengenai permasalahan terkait
tupoksi KPPN serta jawabannya.
Latar Belakang
Perubahan pelayanan oleh KPPN Jakarta V dari semula berbasis tatap muka menjadi berbasis aplikasi
(espm). Hal ini mengakibatkan satker terkendala dalam berkonsultasi secara langsung ke KPPN seperti
sebelumnya.
Penggunaan Inovasi
KPPN Jakarta V membagikan buku pintar ini dalam bentuk softcopy pada WA Group Satker serta medsos
KPPN Jakarta V.
Sebelum Implementasi
Sebelumnya sering terjadi kesalahan dan pertanyaan berulang yang disampaikan satker melalui WAG dan
HAI-CSO.
Setelah Implementasi
Sesudahnya kesalahan dalam pemenuhan dokumen dan pertanyaan berulang yang disampaikan pada
aplikasi HAI-CSO sudah berkurang. Satker juga dapat dengan mudah menemukan solusi ketika menghadapi
kendala dengan berpedoman pada buku pintar.
132 Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi
GOOGLE SITES KPPN JAKARTA V TAHUN 2021
KPPN Jakarta V
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Layanan KPPN Jakarta V dari tatap muka KPPN Jakarta V membagikan link google Akan ada perubahan mengenai isi google
menjadi basis elektronik (surel) berupa sites KPPN Jakarta V melalui WA Group sites berupa penyempurnaan terkait
SPM dan lampirannya beserta surat dari Satker serta Instagram KPPN Jakarta V. permasalahan-permasalahan terbaru.
satker cukup dikirimkan melalui surel
tanpa harus mengirimkan hardcopy nya GOOGLE SITES Setelah Inovasi
pada hari itu. KPPN JAKARTA V
Kesalahan dalam pemenuhan dokumen
Sebelum Inovasi dan pertanyaan berulang yang
disampaikan pada aplikasi HAI-CSO
Sering terjadi kesalahan dan pertanyaan sudah berkurang.
berulang yang disampaikan satker melalui
WAG dan HAI-CSO.
Deskripsi Inovasi
Hal yang ditingkatkan melalui inovasi ini berupa layanan kepada satker. Stakeholder inovasi ini adalah
satker mitra kerja KPPN Jakarta V. Dengan unit yang menatausahakan inovasi ini adalah Seksi MSKI.
Keunggulan dari inovasi tersebut adalah satker bisa belajar secara mandiri mengenai permasalahan terkait
tupoksi KPPN serta jawabannya.
Latar Belakang
Terjadi perubahan layanan yang diberikan oleh KPPN Jakarta V dari semula layanan tatap muka menjadi
layanan berbasis elektronik (surel). SPM dan lampirannya beserta surat dari satker cukup dikirimkan melalui
surel tanpa harus mengirimkan hardcopy nya pada hari itu juga. Hal ini dari satu sisi cukup praktis, namun
dapat menjadi kompleks apabila satker tidak memahami ketentuan dalam menyampaikan SPM atau surat-surat
penting lainnya.
Penggunaan Inovasi
KPPN Jakarta V membagikan link google sites KPPN Jakarta V melalui WA Group Satker serta Instagram
KPPN Jakarta V.
Sebelum Implementasi
Sebelumnya sering terjadi kesalahan dan pertanyaan berulang yang disampaikan satker melalui WAG dan
HAI-CSO.
Setelah Implementasi
Sesudahnya kesalahan dalam pemenuhan dokumen dan pertanyaan berulang yang disampaikan pada
aplikasi HAI-CSO sudah berkurang. Satker juga dapat dengan mudah menemukan solusi ketika menghadapi
kendala dengan berpedoman pada google sites.
Keberlanjutan Inovasi
Mengingat proses pelaksanaan APBN bersifat dinamis, maka akan ada perubahan
mengenai isi google sites berupa penyempurnaan terkait permasalahan-
permasalahan terbaru mengenai tupoksi KPPN.
Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta 133
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Aplikasi
Aplikasi Pengelolaan SKPP bagi Instansi
(APEL PAGI)
KPPN Jakarta V
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi Pengelolaan SKPP Bagi Instansi Aplikasi ini berbasis WEB, sehingga Terus menerus memberikan edukasi
(APEL PAGI) berbasis web untuk petugas satker melakukan pendaftaran penggunaan aplikasi kepada pengguna
mempercepat dan mempermudah akun, setelah itu melakukan proses SKPP Aplikasi APEL PAGI.
layanan SKPP bagi stakeholder KPPN secara online.
Jakarta V. Setelah Inovasi
APEL PAGI
Sebelum Inovasi Kebenaran SKPP serta penolakan yg
terjadi dapat cepat terinfo ke satker
SKPP yang sering tertolak membuat dengan jelas.
satker harus bolak-balik ke KPPN.
Deskripsi Inovasi
Aplikasi Pengelolaan SKPP Bagi Instansi (APEL PAGI) hadir untuk mempercepat dan mempermudah
Layanan SKPP bagi stakeholder KPPN Jakarta V.
Latar Belakang
1. Berdasarkan data tersebut diatas, maka terlihat bahwa satu orang petugas pemeriksa SKPP di KPPN Jakarta
V pada tahun 2016 menangani 93 SKPP per bulan kemudian di tahun 2017 melonjak menjadi 166 SKPP per
bulan selanjutnya memasuki tahun 2018 petugas pemeriksa SKPP hanya tinggal seorang yang mengalami
stroke dengan menangani rata-rata 332 SKPP per bulan.
2. Kemudian, tahun 2016 petugas pemeriksa SKPP di KPPN Jakarta V harus memeriksa rata-rata 12 kali untuk
setiap SKPP yang dimasukkan oleh satker sampai bisa diterbitkan surat pengantar SKPP oleh Kepala KPPN
Jakarta V selanjutnya di tahun 2017 menurun menjadi rata-rata 10 kali dan memasuki tahun 2018 bertahan
di rata-rata 10 kali pemeriksaan untuk setiap satu SKPP yang masuk ke KPPN Jakarta V.
3. Ekspektasi pengguna layanan semakin meningkat terhadap layanan pengesahan Surat Pengesahan SKPP
khususnya satker yang memiliki tingkat mobilitas personil yang tinggi seperti satker di lingkungan
Kemenkum HAM, Kopassus, Kejaksaan.
4. KPPN Jakarta V berinisiatif menciptakan inovasi guna mempermudah satker dalam melakukan pengajuan
SKPP agar lebih cepat, efektif, dan efisien.
Penggunaan Inovasi
Aplikasi ini berbasis WEB, sehingga petugas satker melakukan pendaftaran akun, setelah itu melakukan
proses SKPP secara online sampai proses penerbitan SKPP oleh KPPN.
Sebelum Implementasi
SKPP yang sering tertolak membuat satker harus bolak-balik ke KPPN untuk menyampaikan perbaikan.
Dsamping itu jumlah SKPP yang cukup banyak membutuhkan extra effort.
Setelah Implementasi
Kebenaran SKPP serta penolakan yg terjadi dapat cepat terinfo ke satker dengan jelas
Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi Aplikasi APEL PAGI terus dilakukan dalam aspek:
1. Aspek-Aspek Sosial
Terus menerus memberikan edukasi penggunaan aplikasi kepada pengguna Aplikasi APEL PAGI dari sisi
satker dan KPPN.
2. Aspek Ekonomi
Terus menerus mempertahankan aspek ekonomis dalam penggunaan aplikasi APEL PAGI dari sisi anggaran
dan biaya.
3. Aspek Lingkungan
Terus menerus mempertahankan konsep go green dari aplikasi APEL PAGI sehingga berdampak signifikan
dalam penurunan polusi di lingkungan KPPN Jakarta V.
134 Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Aplikasi
Sambel Trasi
KPPN Jakarta VI
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Kumpulan aplikasi kecil untuk membantu Stakeholder menginstal aplikasi kemudian Aplikasi Sambel Trasi masih kami
pegawai KPPN dalam menyelesaian menggunakan sesuai kebutuhan melalui manfaatkan sampai sekarang
tugas dan fungsi karena masih banyak perangkat seperti laptop. dikarenakan kemudahan dalam
pekerjaan rutin yang dikerjakan secara pengoperasiannya.
manual.
Sebelum Inovasi Sambel Trasi Setelah Inovasi
Banyak pekerjaan rutinitas yang Pekerjaan dapat diselesaikan dengan
dikerjakan manual oleh petugas di KPPN. lebih cepat.
Deskripsi Inovasi
Aplikasi Sambel Trasi adalah kumpulan aplikasi-aplikasi kecil untuk membantu pegawai KPPN dalam
menyelesaian tugas dan fungsi sehari-hari sekaligus memberikan informasi kepada Satker terkait dengan
pekerjaan, yaitu:
1. Proses penyelesaian atas layanan pengesahan SKPP.
2. Penatausahaan Jaminan Bank Garansi akhir tahun.
3. E-Filling dokumen SP2D dan dokumen lainnya.
4. Monitoring Pembayaran gaji induk, Gaji 13, THR.
5. Rekapitulasi SP2D Valas ke Bank Indonesia dan beberapa fitur yang lain yang terdiri dari Early Warning
System SPM UP/TUP/RPD, Persuratan paperless, Kode Etik, Kompetensi Pelaksana.
Latar Belakang
Ide pembuatan fitur-fitur dalam aplikasi ini adalah masih banyak pekerjaan rutinitas yang dikerjakan
manual oleh petugas di KPPN seperti monitoring pembayaran gaji, E-Filling, Monitoring penyelesaian SKPP,
Penatausahaan Bank Garansi Akhir Tahun dan Rekapitulasi pembayaran SPM valas ke Bank Indonesia sehingga
pekerjaan dilaksanakan lebih lama. Dengan dibuatkan aplikasi pekerjaan tersebut selain databasenya rapi juga
pekerjaan bisa dikerjakan lebih cepat.
Penggunaan Inovasi
Stakeholder (dalam konteks ini merupakan KPPN dan Kanwil) mengajukan surat permohonan untuk
mereplikasi Aplikasi Sambel Trasi. Selanjutnya KPPN Jakarta VI akan menindaklanjuti permohonan tersebut
dan melakukan instalasi serta membimbing stakeholder agar dapat mengoperasikan aplikasi tersebut melalui
manual book maupun bimtek secara daring.
Sebelum Implementasi
Banyak pekerjaan rutinitas yang dikerjakan manual oleh petugas di KPPN seperti monitoring
pembayaran gaji, E-Filling, Monitoring penyelesaian SKPP, Penatausahaan Bank Garansi Akhir Tahun dan
Rekapitulasi pembayaran SPM valas ke Bank Indonesia sehingga pekerjaan dilaksanakan lebih lama.
Setelah Implementasi
1. Pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat.
2. Database dari Pekerjaan lebih rapi karena sudah dikerjaan menggunakan satu aplikasi.
3. Pengembangan Early Warning System UP/TUP/RPD dari Notifikasi SMS menjadi Notifikasi Email.
4. Monitoring dan administrasi lebih cepat dan mudah.
Keberlanjutan Inovasi
Aplikasi Sambel Trasi masih kami manfaatkan sampai sekarang dikarenakan kemudahan dalam
pengoperasiannya dan simple untuk digunakan, terutama untuk pegawai yang sudah lansia, sangat
memudahkan pekerjaan sehari hari mereka.
Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta 135
Genderang Inovasi untuk Negeri
2020 - Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
ES JAHE Es Jahe berbasis desktop > (SKPP) > Es Terdapat tambahan modul pada tahun
Jahe berbasis portal > (ADK SKPP) > 2021, saat ini aplikasi sudah terintegrasi
KPPN Jakarta VI Sambel Terasi > (Persetujuan SKPP) > Es dengan PT TASPEN sehingga
Jahe berbasis portal > (Informasi mempermudah PT TASPEN.
Deskripsi & Latar Belakang Persetujuan oleh Kasi PD).
ES Jahe merupakan aplikasi yang dapat
meningkatkan efektifitas dan efisiensi
dalam pembuatan SKPP.
Sebelum Inovasi ES JAHE Setelah Inovasi
• Banyak kesalahan dalam pembuatan Permohonan dan pembuatan SKPP
SKPP. (KPPN dan Satker) menjadi lebih tepat
dan terpantau progresnya.
• SKPP diinput secara manual.
• Progres penyelesaian tidak dapat
dipantau.
Deskripsi Inovasi
ES Jahe merupakan aplikasi yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pembuatan SKPP.
Terutama dalam hal kemudahan saat pengajuan permohonan SKPP tanpa harus mengajukan hardcopy nya
terlebih dahulu, selain meminimalisir dampak penularan virus Covid-19 melalui dokumen yang diantarkan oleh
kurir, Aplikasi ES Jahe juga telah terintegrasi dengan database GPP sehingga mempermudah Satuan Kerja
dalam penyusunan surat permohonan penerbitan SKPP yang selanjutnya diajukan secara Elektronik pada
aplikasi ES Jahe, hal ini mempercepat pelayanan penerbitan SKPP. Selain itu aplikasi ES Jahe juga menjunjung
tinggi prinsip akuntabel yang berarti dapat diuji ketepatan datanya.
Latar Belakang
Di masa-masa COVID ini layanan tatap muka dihentikan sehingga surat masuk dan surat keluar yang
dikirim secara langsung sering terjadi kendala pengiriman sehingga menghambat pelayanan. Aplikasi ini dibuat
dengan tujuan untuk mempermudah Satker dalam membuat permohonan SKPP dan mengirimkannya kepada
KPPN.
Penggunaan Inovasi
Aplikasi Es Jahe membanrtu percepatan penyelesaian SKPP. Aplikasi tersebut terdiri dari dua versi, yaitu
versi berbasis desktop dan versi berbasis portal. Baik Es Jahe berbasis desktop maupun portal dapat digunakan
oleh KPPN maupun satker, yang membedakan adalah fitur dan database yang digunakan. Es Jahe berbasis
desktop terhubung dengan database aplikasi GPP dan digunakan sebagai alat monitoring progres penyelesaian
SKPP. Alur dan keterkaitan antara Es Jahe dan Sambal Terasi (Sistem Administrasi Belanja Pegawai dan
Transaksi Instansi):
Es Jahe berbasis desktop > (SKPP) > Es Jahe berbasis portal > (ADK SKPP) > Sambel Terasi >
(Persetujuan SKPP) > Es Jahe berbasis portal > (Informasi Persetujuan oleh Kasi PD)
Sebelum Implementasi
1. Banyak kesalahan dalam pembuatan SKPP.
2. KPPN menginput manual atas SKPP yang dikirimkan oleh Satker.
3. Satker tidak bisa memantau progres penyelesaian SKPP.
4. Dokumen fisik lama sampai ke satker.
Setelah Implementasi
1. Permohonan dan pembuatan SKPP (KPPN dan Satker) menjadi lebih tepat karena terintegrasi dengan GPP,
lebih mudah, dan terkirim tepat waktu.
2. Satker bisa memantau progres penyelesaian SKPP secara realtime melalui Portal Es Jahe.
Keberlanjutan Inovasi
Terdapat tambahan modul pada tahun 2021, saat ini aplikasi sudah terintegrasi dengan PT TASPEN
sehingga mempermudah PT TASPEN.
136 Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta
Genderang Inovasi untuk Negeri
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Genderang Inovasi untuk Negeri - Volume 2
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search