2021 - Aplikasi
SOLUSIX (Solusi Virtual CSO Jaksix)
KPPN Jakarta VI
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Layanan konsultasi via zoom untuk Satker menyampaikan permasalahan dan KPPN masih signifikan menjalankan
memperjelas permasalahan teknis yang ingin berkonsultasi melalui Solusix. inovasi SOLUSIX dengan
sulit untuk disampaikan via whatssapp menyebarluaskan inovasi ini.
atau HAI CSO karena belum membuka SOLUSIX
layanan tatap muka. Setelah Inovasi
Sebelum Inovasi Satker langsung dapat mempraktikkan
aplikasi yang sedang terkendala informasi
Satker hanya dapat berkonsultasi via ditangkap secara utuh.
online melalui whatssapp atau HAI CSO.
Deskripsi Inovasi
CSO membuka layanan konsultasi via zoom untuk memperjelas permasalahan teknis yang sulit untuk
disampaikan via whatssapp atau HAI CSO.
Latar Belakang
CSO membuka layanan konsultasi via zoom untuk memperjelas permasalahan teknis yang sulit untuk
disampaikan via whatssapp atau HAI CSO, mengingat di masa pandemi tidak diperbolehkan layanan tatap
muka.
Penggunaan Inovasi
Bimbingan teknis sebelumnya mudah dilakukan di CSO dengan layanan tatap muka sehingga kendala
komunikasi sangat kecil terjadi. Namun, sejak masa pandemic, KPPN belum membuka layanan tatap muka dan
timbul kendala komunikasi yang mengharuskan satker menyelesaikan sendiri dengan bimbingan dari KPPN
yang terbatas pada sarana chat dan HAI CSO. Dengan maraknya penggunaan aplikasi zoom, KPPN Jakarta VI
berinisiatif untuk mengatasi kendala informasi tersebut dengan aplikasi zoom.
Sebelum Implementasi
Di masa pandemi, satker hanya dapat berkonsultasi via online melalui whatssapp atau HAI CSO, namun
demikian, terdapat beberapa hal yang sulit disampaikan oleh satker maupun CSO melalu whatssapp atau HAI
CSO, contohnya bimbingan teknis langsung ke aplikasi.
Setelah Implementasi
Hasil dari Penerapan Inovasi telah dievaluasi
dampak secara eksternal pada layanan terhadap
stakeholder:
1. Satker langsung dapat mempraktikkan aplikasi yang
sedang terkendala.
2. CSO dapat langsung menangkap pesan secara
utuh melui zoom.
3. Menjalin intimasi dengan satuan kerja.
Keberlanjutan Inovasi
KPPN masih signifikan menjalankan inovasi
SOLUSIX dengan menyebarluaskan inovasi ini dan
menatausahakan bukti kegiatan secara
berkesinambungan.
Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta 137
Genderang Inovasi untuk Negeri
2018 - Aplikasi
Sistem Administrasi Belanja dan Transaksi
Instansi (Sambel Trasi)
KPPN Jakarta VI
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Kumpulan aplikasi kecil untuk membantu Penggunaan aplikasi untuk menunjang Sumber daya dilatih terus untuk
pegawai KPPN dalam menyelesaian tugas dan fungsi KPPN. mengoperasikan aplikasi ini sehingga ada
tugas dan fungsi karena masih banyak proses kaderisasi.
pekerjaan rutin yang dikerjakan secara Sambel Trasi
manual. Setelah Inovasi
Sebelum Inovasi Meminimalisasi data input oleh petugas.
Data dibuat secara stand alone atau
menggunakan aplikasi masing-masing.
Deskripsi Inovasi
Aplikasi Sambel Trasi adalah kumpulan aplikasi-aplikasi kecil untuk membantu pegawai KPPN dalam
menyelesaian tugas dan fungsi sehari-hari sekaligus memberikan informasi kepada Satker terkait dengan
pekerjaan:
1. Proses penyelesaian atas layanan pengesahan SKPP.
2. Penatausahaan Jaminan Bank Garansi akhir tahun.
3. E-Filling dokumen SP2D dan dokumen lainnya.
4. Monitoring Pembayaran gaji induk, Gaji 13, THR.
5. Rekapitulasi SP2D Valas ke Bank Indonesia dan beberapafitur yang lain yang terdiri dari Early Warning
System SPM UP/TUP/RPD, Persuratan paperless, Kode Etik, Kompetensi Pelaksana.
Latar Belakang
Masih banyak pekerjaan rutinitas yang dikerjakan manual oleh petugas di KPPN seperti monitoring
pembayaran gaji, E-Filling, Monitoring penyelesaian SKPP, Penatausahaan Bank Garansi Akhir Tahun dan
Rekapitulasi pembayaran SPM valas ke Bank Indonesia sehingga pekerjaan dilaksanakan lebih lama. Dengan
dibuatkan aplikasi pekerjaan tersebut selain databasenya rapi juga pekerjaan bisa dikerjakan lebih cepat selain
itu pekerjaan bisa dimonitoring penyelesaiannya.
Penggunaan Inovasi
1. Menginventarisir permasalahan dalam mengerjakan tupoksi;
2. Mengidentifikasi pekerjaan yang berulang dan klerikal;
3. Pembuatan aplikasi;
4. Melakukan bimbingan teknis pengoperasian aplikasi tersebut dengan cara mengenalkan dan melatih sumber
daya yang terlibat atas pekerjaan tersebut;
5. Penggunaan aplikasi untuk menunjang tugas dan fungsi KPPN.
Sebelum Implementasi
Sebelumnya data dibuat secara stand alone atau menggunakan aplikasi masing-masing (menggunakan
Microsoft Office).
Setelah Implementasi
Data yang dibutuhkan oleh pegawai KPPN dikoneksikan dengan Apliaksi OMSPAN dan SPAN, sehingga
meminimalisir data input oleh petugas. Data e-filling dr data SP2D OMSPAN untuk Referensi Invoice, Demikian
juga Penatausahakan Bank Garansi konek dengan data kontrak OMSPAN, Data SPM Valas.
Keberlanjutan Inovasi
Sumber daya dilatih terus untuk mengoperasikan aplikasi ini sehingga ada proses kaderisasi jika terjadi
mutasi dari pegawai yang mengerjakan aplikasi ini.
138 Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta
Genderang Inovasi untuk Negeri
2020 - Aplikasi
ES JAHE (ELEKTRONIK SKPP JAKARTA ENAM)
KPPN Jakarta VI
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
inovasi untuk memberikan pelayanan Es Jahe berbasis desktop > (SKPP) > Es Perkembangan Es Jahe masih sangat
pembuatan SKPP yang lebih tepat waktu Jahe berbasis portal > (ADK SKPP) > dinamis dan akan dipakai terus.
dan tepat sasaran untuk mempermudah Sambel Terasi > (Persetujuan SKPP) > Es
satuan kerja dalam membuat Jahe berbasis portal > (Informasi
permohonan SKPP. Persetujuan oleh Kasi PD).
Sebelum Inovasi ES JAHE Setelah Inovasi
Penyampaian SKPP sempat terhenti Pemrosesan SKPP dapat dilakukan tanpa
karena pandemi. harus mengajukan berkas hardcopy
terlebih dahulu.
Deskripsi Inovasi
ES Jahe merupakan sebuah inovasi untuk memberikan pelayanan pembuatan SKPP yang lebih tepat
waktu dan tepat sasaran. Aplikasi Es Jahe terintegrasi dengan database GPP sehingga mempermudah satker
dalam penyusunan SKPP. Di samping itu, SKPP juga akan sampai di KPPN secara langsung sehingga SKPP
tersebut dapat langsung diproses oleh KPPN tanpa harus menunggu kedatangan satker ke KPPN untuk
mengirimkan hardcopy SKPP terlebih dahulu.
Latar Belakang
Di masa – masa pandemi ini layanan tatap muka dihentikan sehingga surat masuk dan surat keluar yang
dikirim secara langsung sering terjadi kendala pengiriman sehingga menghambat pelayanan. Oleh karena itu
diciptakanlah inovasi ES Jahe. ES Jahe mempermudah satuan kerja dalam membuat permohonan SKPP dan
mengirimkannya kepada KPPN.
Penggunaan Inovasi
1. Es Jahe berbasis desktop;
2. SKPP;
3. Es Jahe berbasis portal;
4. ADK SKPP;
5. Sambel Terasi;
6. Persetujuan SKPP;
7. Es Jahe berbasis portal;
8. Informasi Persetujuan oleh Kasi PD.
Sebelum Implementasi
Disebabkan dibatasinya mobilitas masyarakat untuk berpergerian pada masa pandemi, penyampaian
SKPP sempat terhenti. Untuk mengatasi masalah tersebut guna menjamin tetap berjalannya penyelenggaraan
pemerintahan, dibutuhkan adanya penyesuaian dan adaptasi.
Setelah Implementasi
Pemrosesan SKPP dapat dilakukan tanpa harus mengajukan berkas hardcopy terlebih dahulu untuk
meminimalisasi dampak penularan virus Covid-19. Aplikasi ES Jahe juga telah terintegrasi dengan database
GPP sehingga mempermudah Satuan Kerja dalam penyusunan surat permohonan penerbitan SKPP yang
selanjutnya diajukan secara Elektronik pada aplikasi ES Jahe. Hhal ini mempercepat pelayanan penerbitan SKPP.
Selain itu aplikasi ES Jahe juga menjunjung tinggi prinsip akuntabel yang berarti dapat diuji ketepatan datanya.
Keberlanjutan Inovasi
Pelaksananaan aplikasi Es Jahe untuk memastikan keberlanjutannya harus didukung oleh sumber daya
finansial dan sumber daya manusia. Perkembangan Es Jahe masih sangat dinamis dan akan dipakai terus.
Perkembangan Es Jahe bergantung pada kebutuhan atau permintaan satker mitra. Baik penambahan,
pengurangan maupun perubahan fitur di Es Jahe juga mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan tugas dari
seksi PD.
Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta 139
Genderang Inovasi untuk Negeri
2018 - Non Aplikasi
Program PDKT (Pengenalan Daerah Kantor
dan Tupoksi)
KPPN Jakarta VI
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Program PDKT memperkenalkan tupoksi peminat mengontak pihak KPPN Jakarta Kritik dan saran yang membangun juga
dan kelebihan KPPN kepada pihak yang VI untuk melakukan office tour dan banyak diberikan oleh peserta yang
membutuhkan. kemudian akan dijadwalkan. tentunya menjadi catatan bagi KPPN
Jakarta VI untuk selalu melakukan
perbaikan.
Sebelum Inovasi Program PDKT Setelah Inovasi
Tidak ada wadah atau program untuk Masyarakat luas bisa mendapatkan
memperkenalkan program kantor gambaran jelas tentang budaya kerja di
terutama terkait responsif gender dan Kementerian Keuangan sebagai instansi
kampanye anti korupsi. pemerintahan yang melayani dengan
responsif gender.
Deskripsi Inovasi
Program PDKT (Pengenalan Daerah Kantor dan Tupoksi) pada awalnya diberikan kepada tamu dari
KPPN-KPPN yang datang berkunjung karena ingin tahu fasilitas dan keunggulan apa saja yang dimiliki KPPN
Jakarta VI sebagai Juara Pertama Implementasi PUG Kemenkeu Tahun 2018. Seiring berjalannya waktu,
datanglah adik-adik On Job Training (OJT) yang berganti rolling 2 minggu sekali. KPPN Jakarta VI melihat hal
ini sebagai kesempatan besar untuk menularkan semangat dan pengetahuan untuk mendapat gambaran
bagaimana mereka nanti akan bekerja yang sesuai dengan Tupoksi dan responsif gender.
Latar Belakang
Program PDKT dilakukan untuk:
1. Memperkenalkan tupoksi dan kelebihan KPPN kepada pihak yang membutuhkan, baik internal maupun
eksternal Dirjen Perbendaharaan dengan cara yang asyik dan tidak kaku;
2. Memberi edukasi tentang kantor yang responsif gender dengan wisata kantor; dan
3. Menyebarkan semangat Anti Korupsi dan Responsif Gender, Khususnya untuk peserta agar dapat
menyebarkan pengalaman yang didapat di KPPN Jakarta VI untuk di implementasikan di kantornya masing-
masing nanti.
Penggunaan Inovasi
1. Pihak yang memiliki minat untuk melakukan offive tour mengontak pihak KPPN Jakarta VI;
2. Pihak KPPN Jakarta VI akan menjadwalkan kegiatan;
3. PIC program menjalankan kegiatan sesuai dengan terms of refference kegiatan;
4. Evaluasi kegiatan.
Sebelum Implementasi
Tidak ada wadah atau program untuk memperkenalkan program kantor terutama terkait responsif
gender dan kampanye anti korupsi kepada para pihak eksternal yang memiliki minat untuk melakukan office
tour KPPN Jakarta VI.
Setelah Implementasi
Peserta lebih memahami apa yang dimaksud dengan pelayanan yang responsif gender, serta bagaimana
cara mengimplementasikannya di tempat kerjanya masing-masing. Masyarakat luas bisa mendapatkan
gambaran jelas tentang budaya kerja di Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintahan yang melayani
dengan responsif gender dalam rangka reformasi birokrasi.
Keberlanjutan Inovasi
Evaluasi dilakukan secara berkala oleh internal KPPN Jakart VI. Kritik dan saran yang membangun juga
banyak diberikan oleh peserta yang tentunya menjadi catatan bagi KPPN Jakarta VI untuk selalu melakukan
perbaikan.
140 Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Aplikasi
SMOKER (Sistem Monitoring dan
Koreksi Elektronik)
KPPN Khusus Penerimaan
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi penatausahaan koreksi dana Mengunggah data dukung dokumen Kami meyakini untuk kedepannya nanti
PFK CoA KPPN 999 dan Suspend koreksi transaksi penerimaan negara masih dapat dikembangkan lebih baik
Penerimaan Negara CoA KPPN 901, Dana PFK dan suspend secara mandiri lagi.
Konsolidasi Kas PN, penerbitan SKKSPN dan memonitornya secara langsung
TAYL dan Berjalan, Pakta Integritas, dan terkait proses penyelesaian koreksi
monitoring pengelolaan PN. dimaksud.
Sebelum Inovasi SMOKER Setelah Inovasi
Proses koreksi memerlukan waktu lebih Proses koreksi dapat diselesaikan lebih
lama. cepat dan tepat.
Deskripsi Inovasi
Secara umum aplikasi ini digunakan untuk penatausahaan koreksi dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
CoA KPPN 999 dan Suspend Penerimaan Negara CoA KPPN 901, Konsolidasi Kas PN, menerbitkan SKKSPN
Tahun Anggaran Yang Lalu dan Berjalan, menerbitkan Pakta Integritas Internal dan Eksternal, dan monitoring
proses pengelolaan PN pada KPPN Khusus Penerimaan.
Dengan stakeholder DJA, DJKN, KPPN (Non Khusus), KPKNL, Pemda Prop/Kab/Kota, PT Taspen, BPJS
untuk Koreksi dan Bank/Pos Persepsi dan LPL untuk Pengembalian PN. Yang menatausahakan adalah Seksi
Pelaporan dan Kepatuhan Internal sebagai user Utama. Proses koreksi dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat,
serta tingkat penyelesaian koreksi sampai dengan saat ini rata-rata selesai maksimal dalam 2 hari kerja.
Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat saat ini juga efisien dan efektif dalam proses dan
pendokumentasiannya.
Penggunaan Inovasi
Untuk saat ini masih digunakan dalam lingkungan internal KPPN Khusus Penerimaan, namun demikian
kami sudah memulai uji coba pada KPPN Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Kedepan KPPN seluruh Indonesia akan
dapat mengunggah data dukung dokumen koreksi transaksi penerimaan negara Dana PFK dan suspend secara
mandiri dan memonitornya secara langsung terkait proses penyelesaian koreksi dimaksud.
KPPN Khusus Penerimaan telah menyiapkan untuk penggunaan secara langsung aplikasi SMOKER oleh
user KPPN seluruh Indonesia. Disini kami masih harus memerlukan ijin dan dukungan serta persetujuan kantor
pusat DJPb untuk operasionalnya kedepan.
Sebelum Implementasi
Untuk saat ini sudah berjalan secara
normal dan stabil pada operasional dalam KPPN
Khusus Penerimaan.
Setelah Implementasi
Dari hasil uji coba pada KPPN Bekasi,
Bogor, dan Tangerang aplikasi SMOKER dengan
user KPPN tersebut tidak mengalami kendala.
Keberlanjutan Inovasi
Kami meyakini untuk kedepannya nanti
masih dapat dikembangkan lebih baik lagi baik
oleh KPPN Khusus Penerimaan maupun oleh
Kantor Pusat DJPb (Direktorat SITP).
Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta 141
Genderang Inovasi untuk Negeri
2016 - Aplikasi
DASHBOARD MPN
KPPN Khusus Penerimaan
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi yang dapat memonitor secara Stakeholder mengakses aplikasi Dashboard MPN dalam keberlanjutannya
langsung data penerimaan negara secara Dashboard MPN untuk monitoring dan masih memerlukan sumber daya untuk
realtime dan dapat diakses kapan saja pembanding data penerimaan Negara. memfasilitasi webhosting yang menaungi
dan di mana saja. aplikasi tersebut.
Sebelum Inovasi DASHBOARD MPN Setelah Inovasi
Data penerimaan Negara yang disetor Monitoring arus penerimaan Negara
melalui sistem MPN hanya dapat dapat dilakukan lebih cepat.
diperoleh dari masing-masing biller.
Deskripsi Inovasi
Dengan adanya perkembangan sistem menjadi MPN G2, diperlukan tool tambahan untuk memonitor
data setoran yang disetor menggunakan sistem MPN G2. Dari kondisi ini maka dikembangkan suatu aplikasi
yang dapat memonitor secara langsung data penerimaan negara secara realtime dan dapat diakses kapan saja
dan dimana saja yaitu aplikasi Dashboard MPN G2 yang berbasis web. Dashboard MPN G2 diciptakan untuk
membantu tugas KPPN Khusus Penerimaan dalam hal monitoring dan pembanding data penerimaan Negara
yang harus dilimpahkan oleh Pihak Bank/Pos Persepsi yang telah terdaftar. Selain itu, Dashboard MPN G2 juga
dapat digunakan untuk keperluan manajerial bagi pihak/instansi yang berkepentingan seperti Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai dalam mengelola penerimaan Negara.
Untuk memfasilitasi implementasi MPN G3 dan penyempurnaan Modul Penerimaan Negara di masa
yang akan datang, Dashboard MPN G2 bertransisi menjadi Dashboard MPN. Transisi tersebut tidak hanya
merubah nama inovasi namun juga menyempurnakan menu dalam Dashboard MPN sesuai dengan kebutuhan
pengguna.
Latar Belakang
Data penerimaan Negara yang disetor melalui sistem MPN hanya dapat diperoleh dari masing-masing
biller sesuai jenis penerimaan Negara sehingga untuk melakukan monitoring penerimaan Negara
membutuhkan waktu yang relatif lama. Terlebih lagi, proses pengawasan pelimpahan dana ke Kas Umum
Negara oleh Bank/Pos Persepsi penyelenggara layanan setoran penerimaan negara secara elektronik melalui
Sistem MPN G2 belum dibekali tools yang memadai. Dashboard MPN G2 pada awal pengembangannya
diharapkan mampu menjadi solusi atas dua permasalahan utama tersebut.
Penggunaan Inovasi
Salah satu fungsi KPPN Khusus Penerimaan dan KPPN di seluruh Indonesia adalah melaksanakan fungsi
layanan informasi bagi bank/pos persepsi maupun masyarakat. Dengan bantuan Dashboard MPN tersebut,
fungsi pelayanan tersebut dapat berjalan dengan lancer. Salah satu fungsi yang sering digunakan dalam layanan
tersebut adalah pencarian data setoran penerimaan negara.
Pemanfaatan informasi penerimaan negara di daerah yang disajikan oleh Dashboard MPN serta fasilitas
pelaporan hasil monev Bank/Pos Persepsi, menjadikan pengiriman pelaksanaan monev kepatuhan penerimaan
negara berjalan dengan mudah dan lebih cepat serta terdokumentasikan (dapat dimonitoring).
Pada tahun 2019, MPN G2 disempurnakan menjadi MPN G3 sehingga Dashboard MPN G2 pun perlu
untuk disempurnakan menjadi Dashboard MPN. Penyempurnaan Dashboard MPN G2 menjadi Dashboard MPN
diperlukan untuk memfasilitasi perluasan monitoring penerimaan yang disebabkan bertambahnya channel
pembayaran penerimaan negara pada MPN G3.
Penambahan menu atas permintaan stakeholder, seperti menu pengiriman hasil monev collecting agent
memudahakan dalam monitoring dan pengiriman laporan secara berjenjang.
Sebelum Implementasi
Sebelumnya, data penerimaan Negara yang disetor melalui sistem MPN hanya dapat diperoleh dari
masing-masing biller sesuai jenis penerimaan Negara sehingga untuk melakukan monitoring penerimaan
Negara membutuhkan waktu yang relatif lama. Terlebih lagi, proses pengawasan pelimpahan dana ke Kas
Umum Negara oleh Bank/Pos Persepsi penyelenggara layanan setoran penerimaan negara secara elektronik
melalui Sistem MPN G2 belum dibekali tools yang memadai. Dashboard MPN G2 pada awal pengembangannya
diharapkan mampu menjadi solusi atas dua permasalahan utama tersebut.
142 Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta
Genderang Inovasi untuk Negeri
Pada tahun 2019, MPN G2 disempurnakan menjadi MPN G3 sehingga Dashboard MPN G2 pun perlu
untuk disempurnakan menjadi Dashboard MPN. Penyempurnaan Dashboard MPN G2 menjadi Dashboard MPN
diperlukan untuk memfasilitasi perluasan monitoring penerimaan yang disebabkan bertambahnya channel
pembayaran penerimaan negara pada MPN G3.
Setelah Implementasi
Dashboard MPN hadir sebagai sebuah jawaban atas kebutuhan stakeholders, kemajuan teknologi
informasi dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Negara, serta perlunya kecepatan penyajian data
sebagai dasar pengambilan keputusan organisasi. Penerimaan Negara kini dapat disetor kapan saja dan dimana
saja melalui sistem MPN sehingga arus realisasi penerimaan Negara dapat berubah kapan saja. Untuk itu,
Dashboard MPN hadir dalam rangka monitoring arus penerimaan Negara sehingga angka realisasi penerimaan
Negara dapat diketahui secara realtime.
Keberlanjutan Inovasi
Pengembangan yang dilakukan setelah ditetapkan sebagai Top Inovasi antara lain :
1. Integrasi Data Penerimaan Negara.
2. Proyeksi Data Penerimaan Negara.
3. Pengiriman Monev Bank/Pos Persepsi.
4. Menu Monitoring Notifikasi ke Biller dan OLAP.
Dashboard MPN dalam keberlanjutannya masih memerlukan sumber daya untuk memfasilitasi
webhosting yang menaungi aplikasi tersebut. Selain itu, dalam pengembangannya Dashboard MPN selalu
memperhatikan saran dan masukan serta permintaan-permintaan tambahan yang berasal dari kebutuhan baru
stakeholders terkait karena akan sangat sia-sia bila suatu aplikasi dikembangkan namun tidak dapat menjawab
permasalahan yang dialami oleh stakeholders.
2019 - Aplikasi
Penerimaan Negara Electronic Service (PES)
KPPN Khusus Penerimaan
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi berbasis web untuk mengirim CA menggunakan user id dan akses yang Penggunaan aplikasi ini akan berlanjut
dokumen ke KPPN Khusus Penerimaan telah diberikan untuk mengkases aplikasi. karena aplikasi ini sangat membantu
dan mendapatkan informasi tercepat dalam pelaksanaan pekerjaan Collecting
terkait SK IJP sehingga dapat memproses agent.
IJP lebih cepat.
Sebelum Inovasi PES Setelah Inovasi
Terdapat sejumlah proses layanan yang Proses layanan yang sebelumnya
dilakukan secara manual. dilakukan secara manual menjadi lebih
cepat karena dapat dilakukan secara
online.
Deskripsi Inovasi
Hal yang ditingkatkan melalui inovasi ini adalah mendukung Gerakan Perbendaharaan Go Green
sehingga mengurangi penggunaan kertas dan penghematan anggaran. Stakeholder dari inovasi ini adalah CA
mendapatkan kemudahan dalam mengirim dokumen ke KPPN Khusus Penerimaan dan mendapatkan informasi
tercepat terkait SK IJP sehingga dapat memproses IJP lebih cepat. Unit/bagian/seksi yang menatausahakan
adalah Seksi Rekonsiliasi. Keunggulan dari inovasi ini adalah aplikasi PES berbasis web, sehingga dapat diakses
dari berbagai gadget, kapanpun dan dimanapun. Selain itu apabila dikemudian hari diperlukan, aplikasi PES
bisa dengan mudah dikembangkan karena basis datanya web.
Latar Belakang
Sebelum dibuatnya inovasi ini, Aplikasi PES, banyak proses layanan yang dilakukan secara manual.
Pengiriman dokumen menggunakan hardcopy yang membutuhkan waktu pengiriman yang lama, baik
pengiriman dokumen permintaan ke KPPN Khusus Penerimaan maupun pengiriman dokumen persetujuan ke
Collecting Agent.
Pengiriman data rekening koran dan surat pernyataan saldo akhir bulan juga membutuhkan waktu yang
lama dan membuat konsolidasi data menjadi lebih sulit dan memakan waktu.
Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta 143
Genderang Inovasi untuk Negeri
Selain itu, tingkat kepatuhan collecting agent masih belum maksimal karena kesulitan dalam
mendapatkan layanan baik dalam pengiriman dokumen maupun monitoring data penerimaan yang diterima
masing-masing collecting agent.
Penggunaan Inovasi
Cara stakeholder menggunakan inovasi:
1. Masing-masing CA memiliki koneksi khusus dengan sistem kemenkeu;
2. Masing-masing CA diberikan user dan akses untuk membuka aplikasi PES;
3. Masing-masing CA mengakses aplikasi untuk mendapatkan layanan baik;
4. Pengiriman data/dokumen, monitoring pengiriman data/dokumen, dan mengakses pengumuman IJP, dan
layanan lainnya.
5. Masing-masing CA dapat memonitoring dokumen permintaan kompensasi.
Unit menindaklanjuti dengan memproses dokumen yang dikirim collecting agent akan diproses lebih
lanjut KPPN KP sesuai prosedur dan norma waktu yang ditetapkan. Dalam hal pengirimannya belum dilakukan,
maka komunikasi dengan Collecting agent segera dilakukan agar pengiriman dilakukan.
Sebelum Implementasi
Sebelum implementasi Aplikasi PES, terdapat sejumlah proses layanan yang dilakukan secara manual.
Pengiriman dokumen masih dilakukan secara fisik (hardcopy) yang tentunya membutuhkan waktu pengiriman
yang lebih lama, baik pengiriman dokumen permintaan ke KPPN Khusus Penerimaan maupun pengiriman
dokumen persetujuan ke Collecting Agent. Selain itu, juga masih belum ada monitoring tindak lanjut dari
dokumen yang dikirim.
Pengiriman data rekening koran dan surat pernyataan saldo akhir bulan membutuhkan waktu yang lama
dan membuat konsolidasi data menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu lama juga.
Tingkat kepatuhan collecting agent belum maksimal karena kesulitan dalam mendapatkan layanan baik
dalam pengiriman dokumen maupun monitoring data penerimaan yang diterima masing-masing collecting
agent.
Setelah Implementasi
Setelah implementasi Aplikasi PES, proses layanan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi
lebih cepat karena dapat dilakukan secara online. Pengiriman data/dokumen dilakukan dengan mengakses
aplikasi PES dan mengupload data/dokumen sehingga waktu pengiriman menjadi efisien dan proses layanan
menjadi lebih cepat.
Tingkat kepatuhan Collecting agent dalam pengiriman data yang dipersyaratkan dalam perjanjian
kerjasama meningkat drastis karena kemudahan dalam pengiriman data dan pengirimannya dapat dimonitor
secara real time oleh masing-masing collecting agent dengan berbagai level sesuai user aksesnya.
Memudahkan KPPN KP maupun CA untuk memonitoring surat/dokumen yang dikirimkan dengan
mudah.
Keberlanjutan Inovasi
Penggunaan aplikasi ini akan berlanjut karena aplikasi ini sangat membantu dalam pelaksanaan
pekerjaan Collecting agent. Aplikasi PES ini mengubah proses layanan yang sebelumnya manual menjadi online.
Mengingat bentuk aplikasi ini bersifat ringan dan web based, maka di masa datang, aplikasi dengan
model seperti ini dapat di turunkan dengan berbagai kebutuhan yang serupa, baik di kantor pusat maupun
kantor vertikal.
144 Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Aplikasi
KOTAK CURHAT
KPPN Khusus Penerimaan
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Instrumen media pengaduan dan Akses terlebih dahulu ke alamat https:// Sarana pengaduan ini selalu dipantau
konsultasi berfungsi sebagai sarana bagi kotakcurhat183.wordpress.com/ secara rutin oleh Seksi Pelaporan dan
stakeholder untuk menyampaikan kemudian klik untuk curhat. Kepatuhan Internal selaku bagian yang
pengaduan atau konsultasi secara tidak mengemban tugas dan fungsi dalam hal
langsung ke KPPN Khusus Penerimaan. kepatuhan internal.
Sebelum Inovasi KOTAK CURHAT Setelah Inovasi
Belum ada saluran pengaduan saluran Terdapat saluran pengaduan saluran
Whistle Blowing System (WiSE) yang Whistle Blowing System (WiSE) yang
berbasis website. berbasis website.
Deskripsi Inovasi
Kotak Curhat adalah instrumen media pengaduan dan konsultasi yang berfungsi sebagai sarana bagi
mitra kerja atau stakeholder untuk menyampaikan pengaduan atau konsultasi secara tidak langsung ke KPPN
Khusus Penerimaan. KPPN Khusus Penerimaan dalam meningkatkan pelayanan kepada mitra kerja atau
stakeholder membuat aplikasi yaitu “kotak curhat”. Kotak Curhat ini dengan tujuan agar mitra kerja atau
sakeholder bisa lebih leluasa untuk menyampaikan permasalahan atau konsultasi ke KPPN Khusus Penerimaan
dengan mudah melalui jaringan internet biasa.
Latar Belakang
Salah satu cara agar KPPN Khusus Penerimaan mendapatkan informasi maupun evaluasi terhadap
pelayanan yang diberikan kepada mitra kerja baik terhadap sarana atau prasarana kantor, Kinerja atau kode etik
pegawai/pejabat dan lain-lain adalah dengan menyediakan saluran pengaduan, saluran konsultasi dan saluran
Whistle Blowing System (WiSE). Saluran pengaduan, saluran konsultasi dan Saluran Whistle Blowing System
KPPN Khusus Penerimaan yang telah ada diantaranya melalui Kotak Pengaduan, saluran telpon pengaduan, dan
Email serta website Whistle Blowing System.
Dalam rangka KPPN Khusus Penerimaan mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK), KPPN Khusus
Penerimaan melakukan inovasi saluran pengaduan saluran Whistle Blowing System (WiSE) yang berbasis
website yakni "KOTAK CURHAT" untuk menambah media bagi mitra kerja atau stakeholder.
Penggunaan Inovasi
Alur penggunaan aplikasi KOTAK CURHAT sebagai sarana pengaduan dan konsultasi serta saluran
Whistle Blowing System (WiSE) berbasis website yang dapat digunakan oleh pengguna/user untuk memberikan
opini, saran maupun pengaduan terkait layanan yang diberikan oleh KPPN Khusus Penerimaan. Untuk dapat
mengakses aplikasi "KOTAK CURHAT", pengguna harus akses terlebih dahulu ke alamat https://
kotakcurhat183.wordpress.com/ kemudian klik untuk curhat. Jawaban atas konsultasi maupun pengaduaan
akan diterima melalui email pengguna, agar kerahasiaannya terjamin.
Sebelum Implementasi
Masih belum ada pengaduaan atau kurangnya sosialisasi tentang inovasi Kotak Curhat.
Setelah Implementasi
Sampai saat ini penggunaan kotak curhat belum ada pengaduan, walaupun KPPN Khusus Penerimaan
sudah menyampaikan surat mengenai pengaduaan melalui kotak curhat ke Mitra Kerja atau Stakeholder.
Keberlanjutan Inovasi
Sarana pengaduan ini selalu dipantau secara rutin oleh Seksi Pelaporan dan Kepatuhan Internal selaku
bagian yang mengemban tugas dan fungsi dalam hal kepatuhan internal. Diharapkan dengan adanya fitur baru
dalam website https://kotakcurhat183.wordpress.com/, seluruh mitra kerja lingkup KPPN Khusus Peneirmaan
dapat memanfaatkannya sebaik mungkin dan sebagaimana mestinya.
Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta 145
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Non Aplikasi
KOTAK DISIPLIN
KPPN Khusus Penerimaan
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Kotak untuk menampung denda yang Pegawai pelanggaran ringan membayar Kelanjutan kotak kedisiplinan terus
dikenakan kepada pegawai yang denda kesalahan yang telah ditetapkan berlanjutan sampai saat ini.
melakukan pelanggaran ringan. sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
sekali kejadian ke Kotak Disiplin.
Sebelum Inovasi KOTAK DISIPLIN Setelah Inovasi
Masih ada pelanggran kode etik. Para pegawai juga akan semakin paham
akan kewajiban dan larangan yang sudah
ditetapkan.
Deskripsi Inovasi
Kotak disiplin ini dibuat untuk pegawai yang melakukan pelanggaran ringan, salah satunya yaitu salah
memakai baju kerja yang mana telah ditentukan dalam peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.
Kotak disiplin ini ditatausahakan oleh Seksi Pelaporan dan Kepatuhan Internal sebagai pemantau dalam
melaksanakan tugasnya. Keunggulan inovasi tersebut bisa menekan pegawai KPPN Khusus Penerimaan untuk
tidak melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh Unit Organisasi kita.
Latar Belakang
Kedisiplinan pegawai menjadi salah satu hal yang paling dasar yang harus diwujudkan dalam
membangun budaya kerja yang kondusif dan optimal bagi peningkatan kinerja. Kedisiplinan pegawai tersebut
harus diterapkan kepada seluruh elemen organisasi. Setiap peraturan yang dibuat di berbagai tingkat harus
diterapkan secara menyeluruh dari mulai yang paling ringan hingga peraturan yang bersifat berat. Salah satu
bentuk inovasi yang diterapkan oleh KPPN Khusus Penerimaan dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai adalah
melalui Kotak Kedisiplinan. Melalui inovasi kotak kedisiplinan KPPN Khusus Penerimaan berharap seluruh
elemen organisasi khususnya pegawai terbiasa dalam menaati setiap butir peraturan yang sudah dibuat. Dengan
adanya inovasi Kotak Kedisiplinan diharapkan para pegawai lebih sadar akan kode etik dan peraturan yang
berlaku sehingga meminimalisir setiap celah pelanggaran.
Penggunaan Inovasi
Pegawai menggunakan inovasi tersebut yaitu dengan membayar denda kesalahan
yang telah ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali kejadian. Contohnya
Pegawai tidak memakai seragam kerja yang mana telah ditentukan oleh Unit Organisasi
Kementerian Keuangan, maka pegawai tersebut harus membayar denda dan jika
pegawai tersebut lupa menggunakan nametag maka akan dikenakan denda.
Seksi Pelaporan dan Kepatuhan Internal dalam menindaklanjuti berdasarkan
teguran secara lisan dan kesadaran pegawai tersebut yang melakukan pelanggaran kode
etik.
Sebelum Implementasi
Kondisi sebelum implementasi yaitu masih ada pelanggran kode etik.
Setelah Implementasi
Penerapan kotak kedisiplinan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri masing
masing pegawai akan hak dan kewajiban moral dalam menjalankan tugasnya maupun
dalam kehidupan sehari-hari. Para pegawai juga akan semakin paham akan kewajiban
dan larangan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan/peraturan
lainya yang mengatur. Kesadaran tersebut akan mendukung terwujudnya budaya yang
baik daalam organisasi agar menumbuhkan sinergi positif dan saling mendukung dalam
menyelesaikan setiap pekerjaan yang ada.
Keberlanjutan Inovasi
Pembinaan dan pengawasan kode etik dan disiplin pegawai melalui pengenaan
denda pada setiap pelanggaran juga diharapkan mampu menekan jumlah pelanggaran
kode etik dan disiplin pegawai. Kelanjutan kotak kedisiplinan terus berlanjutan sampai
saat ini.
146 Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
SiAPPin Satker menginput data tagihanpada KPPN Khusus Investasi akan terus
aplikasi, kemudian KPPN menggunakan berupaya untuk mengembangkan fitur-
KPPN Khusus Investasi inputan data yang dihasilkan dari aplikasi fitur yang baru.
tersebut tanpa melakukan penginputan
Deskripsi & Latar Belakang manual.
Aplikasi untuk meminimalkan resiko
kesalahan human error dalam
penginputan data tagihan di SPD oleh
petugas di KPPN Khusus Investasi.
Sebelum Inovasi SiAPPin Setelah Inovasi
Adanya resiko kesalahan human error Perbedaan data antara SPD dengan
dalam penginputan data tagihan di SPD dokumen tagihan, dapat diperkecil
oleh petugas di KPPN Khusus Investasi. kemungkinannya dimana terdapat dua
pihak yang melakukan pengujian dan
pemeriksaan.
Deskripsi Inovasi
Salah satu produk yang dihasilkan oleh KPPN Khusus Investasi dalam menjalankan tupoksinya untuk
menyalurkan dana penerusan pinjaman ialah Surat Penarikan Dana (SPD). Selama ini, SPD dibuat dengan
menggunakan bantuan Aplikasi Microsoft Excel. Data-data yang tercantum dalam dokumen tagihan yang
disampaikan oleh pengguna dana, disalin secara manual ke dalam Aplikasi Microsoft Excel. Proses penyalinan
secara manual tersebut tentu saja mengandung resiko human error yang besar terutama dalam hal kesalahan
penulisan, baik angka maupun huruf.
Latar Belakang
Untuk meminimalkan adanya resiko kesalahan human error dalam penginputan data tagihan di SPD oleh
petugas di KPPN Khusus Investasi, maka dibutuhkan suatu tools yang dapat memindahkan resiko tersebut
kepada pihak lain, dalam hal ini kepada pengguna dana selaku pihak yang menyampaikan tagihan. Aplikasi
SiAPPin mencoba menjawab tantangan tersebut. Pihak pengguna dana diharuskan untuk menginput terlebih
dahulu data-data tagihan ke dalam Aplikasi SiAPPin Pengguna Dana. Kemudian data tersebut disampaikan
kepada KPPN Khusus Investasi bersamaan dengan penyampaian dokumen tagihan.
Penggunaan Inovasi
Cara kerja dari aplikasi ini mengadopsi aplikasi SAS/SAKTI yang sudah dulu ada
dan dikembangkan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dimana pihak satker
menginput data tagihan terlebih dahulu pada aplikasi SAS/SAKTI, kemudian KPPN
menggunakan inputan data yang dihasilkan dari aplikasi tersebut tanpa melakukan
penginputan manual
Sebelum Implementasi
adanya resiko kesalahan human error dalam penginputan data tagihan di SPD
oleh petugas di KPPN Khusus Investasi, maka dibutuhkan suatu tools yang dapat
memindahkan resiko tersebut kepada pihak lain
Setelah Implementasi
Dengan adanya inovasi ini, perbedaan data antara SPD dengan dokumen tagihan,
dapat diperkecil kemungkinannya dimana terdapat dua pihak yang melakukan
pengujian dan pemeriksaan yaitu pihak pengguna dana selaku pihak yang melakukan
input tagihan di Aplikasi SiaPPin dan KPPN Khusus Investasi yang memverifikasi
dokumen tagihan. Kebenaran data SPD dengan data pada dokumen tagihan akan
memperlancar penyampaian dana dari pihak lender kepada pihak pengguna dana.
Keberlanjutan Inovasi
KPPN Khusus Investasi akan terus berupaya untuk mengembangkan fitur-fitur
yang baru, misalnya fitur untuk pengawasan penerbitan dokumen lanjutan setelah
penerbitan SPD yaitu Cover Letter WA, NoD, SP4HLN dan SP3.
Kanwil DJ Pb Provinsi DK I Jakarta 147
Genderang Inovasi untuk Negeri
“ Indonesia yang lebih berkualitas, membutuhkan pemerintahan “
yang bersih dan kuat.
~Sri Mulyani Indrawati~
Menteri Keuangan
Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat
Source: liburmulu.com
29 Inovasi
2019 - Aplikasi
Pengajuan Kontrak dan Konfirmasi dalam Satu
email Terintegrasi (PA KOSASI)
KPPN Bandung II
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Penyediaan satu email yang digunakan Satker mengirimkan pengajuan Penyampaian dokumen secara tersistem
dalam pengajuan pendaftaran kontrak pendaftaran kontrak dan konfirmasi di masa depan akan difasilitasi oleh
dan konfirmasi penerimaan negara dari penerimaan negara melalu surel ke Aplikasi SAKTI.
satker. alamat yang telah ditentukan.
Sebelum Inovasi PA KOSASI Setelah Inovasi
Satker harus datang ke KPPN Bandung II Kepatuhan satker terkait ketepatan waktu
untuk menyampaikan dokumen penyampaian dokumen pendaftaran
pendaftaran kontrak dan konfirmasi kontrak mengalami peningkatan
penerimaan. signifikan.
Deskripsi Inovasi
Inovasi PA KOSASI merupakan penyediaan satu email yang digunakan dalam pengajuan pendaftaran
kontrak dan konfirmasi penerimaan negara dari satker sebagai alternatif bagi satker yang akan mengajukan
pendaftaran kontrak dan konfirmasi penerimaan negara tanpa harus datang langsung ke KPPN Bandung II.
Latar Belakang
Digitalisasi penyampaian pendaftaran kontrak dan konfirmasi penerimaan yang sebelumnya dilakukan
secara tatap muka untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya serta mengurangi penggunaan kertas.
Penggunaan Inovasi
KPPN Bandung II menyediakan alamat email khusus penerimaan dokumen pendaftaran kontrak dan
konfirmasi penerimaan dari satker. Berdasarkan dokumen yang diterima dalam email tersebut, KPPN Bandung
melakukan verifikasi kesesuaian dan kelengkapan dokumen untuk kemudian diproses sesuai ketentuan yang
berlaku.
Sebelum Implementasi
Satker harus datang ke KPPN Bandung II untuk menyampaikan dokumen pendaftaran kontrak dan
konfirmasi penerimaan. Dalam prosesnya terkadang terdapat satker yang telat menyampaikan dokumen
pendaftaran kontrak. Inefisiensi dirasakan satker karna harus menempuh perjalanan menuju KPPN dan
mengantre untuk mendapatkan layanan.
Setelah Implementasi
Kepatuhan satker terkait ketepatan waktu penyampaian dokumen pendaftaran kontrak mengalami
peningkatan signifikan. Selain itu, kemudahan dalam melakukan konfirmasi penerimaan juga berpengaruh
pada kecepatan satker dalam menyampaikan LPJ Bendahara. Antrean layanan di KPPN Bandung II pun dapat
terurai.
Keberlanjutan Inovasi
Sumber daya yang diperlukan dalam inovasi ini cukup minim
150 Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2016 - Aplikasi
Sistem Monitoring Aktivitas Satker Terpadu
(SMART)
KPPN Bekasi
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Sistem yang berguna bagi KPA agar KPA satker mengakses aplikasi SMART KPPN Bekasi ingin mendorong Kantor
dapat memonitor aktivitas pencairan untu memonitor aktivitas pencairan dana Pusat DJPB agar aplikasi ini dapat
sampai pertanggungjawaban sehingga sampai pertanggungjaawaban. digunakan lebih luas oleh KPPN lain.
diharapkan kinerja penganggaran satker
meningkat. SMART Setelah Inovasi
Sebelum Inovasi Mengurangi tingkat ketidakpatuhan
pengguna layanan pada KPPN Bekasi.
Pelaksanaan administrasi dan
pemberitahuan kepada satuan kerja
dilakukan secara manual sehingga
membutuhkan waktu yang relatif lebih
lama.
Deskripsi Inovasi
KPPN Bekasi membangun sistem monitoring aktivitas satuan kerja terpadu yang berguna bagi Kuasa
Pengguna Anggaran agar dapat memonitor aktivitas pencairan sampai dengan pertanggungjawabannya melalui
aplikasi SMART (Sistem Monitoring Aktivitas Satker Terpadu). Sehingga diharapkan kinerja penganggaran
satker meningkat ditahun mendatang.
Latar Belakang
Keterlambatan pengajuan SPM gaji induk, keterlambatan rekonsiliasi Laporan Keuangan, uang yang
belum masuk ke rekening penerima karena retur SP2D, dan pemberitahuan penyelesaian SKPP biasanya tidak
dapat termonitor secara cepat oleh KPA . Hal ini kemudian menjadi masalah tersendiri karena KPA tidak
mengetahui informasi tersebut sehingga akan terjadi potensi kesalahan secara berulang.
Penggunaan Inovasi
1. Melakukan penyesuaian mekanisme pemberitahuan dan memonitor peringatan dini yang masuk ke user
pelaksana dari manual ke elektronik;
2. Edukasi kepada seluruh pegawai dan pejabat baik melalui GKM maupun pendampingan secara langsung;
3. Himbauan untuk lebih sering membuka aplikasi agar pemberitahuan dini dapat segera diketahui oleh
petugasnya;
4. Sistem monitoring dan pemberitahuan elektronik melalui aplikasi SMART dilaksanakan oleh seluruh staf
dan pejabat pada KPPN Bekasi.
Sebelum Implementasi
Rendahnya tingkat kepatuhan satker dalam melaksanakan kewajibannya seperti Pelaporan LPJ
Bendahara, renkas, penyerapan anggaran, dll. Monitoring terhadap aktivitas satuan kerja hanya dilakukan di
tingkat operator melalui aplikasi OMSPAN. Pelaksanaan administrasi dan pemberitahuan kepada satuan kerja
dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama.
Setelah Implementasi
Monitoring dan pemberitahuan elektronik melalui aplikasi SMART memiliki tiga fungsi, yaitu efisiensi
waktu penyelesaian pekerjaan, efektivitas pembinaan KPA, dan optimalisasi pelaksanaan dan
pertanggungjawaban dana DIPA satuan kerja. Aplikasi ini berguna untuk mengurangi tingkat kesalahan satuan
kerja dalam pelaksanaan APBN dan mengurangi tingkat ketidakpatuhan pengguna layanan pada KPPN Bekasi.
Keberlanjutan Inovasi
Melihat potensi optimalnya efisiensi dan efektivitas yang ada pada penggunaan aplikasi ini, KPPN Bekasi
ingin mendorong Kantor Pusat DJPB agar aplikasi ini dapat digunakan lebih luas oleh KPPN lain agar
pembinaan yang dilakukan pada satuan kerja bisa optimal. Namun tentu saja masih diperlukan pengembangan
dan penyempurnaan terhadap kebutuhan monitoring lainnya.
Secara internal KPPN Bekasi melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SMART yang
dilaksanakan terus menerus melalui evaluasi dan diskusi dengan pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat 151
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Aplikasi
MONALISA (Monitoring dan Analisa DAK Fisik
dan Dana Desa)
KPPN Sukabumi
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Tautan yang menampilkan perkembangan Stakeholder mengakses tautan yang telah Inovasi akan terus dilanjutkan karena
realisasi DAK Fisik dan dana desa untuk disediakan oleh KPPN Sukabumi. menjadi early warning bagi Pemerintah
membantu pemimpin daerah dalam Daerah agar dapat memantau
merumuskan kebijakan. MONALISA penyerapan setiap saat dengan cara yang
mudah.
Sebelum Inovasi
Setelah Inovasi
Pemda hanya melihat perkembangan
realisasi melalui OMSPAN saja. Realisasi DAK FIsik dan Dana Desa
dapat diketahui setiap saat (real time).
Deskripsi Inovasi
1. Memantau perkembangan realisasi DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah kerja KPPN Sukabumi.
2. Dapat membantu pimpinan daerah dalam merumuskan kebijakan terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa.
Latar Belakang
Belum tersedianya data yang ditampilkan secara berkala guna keperluan analisa maupun publikasi
perkembangan realisasi DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah kerja KPPN Sukabumi yang meliputi Pemerintah
Kota Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Penggunaan Inovasi
1. Data diambil dari realisasi DAK Fisik dan Dana Desa yang disediakan oleh OMSPAN.
2. Data diolah sedemikian rupa agar dapat ditampilkan dalm bentuk infografis menggunakan microsoft excel
dan power query excel.
3. Data direkam ke dalam google sheet dan google studio agar memudahkan dalam penayangan data berbasis
internet.
4. Dibuatkan tautan yang akan memudahkan pengguna untuk mengakses aplikasi
dimaksud.
Sebelum Implementasi
Pemda hanya melihat perkembangan realisasi melalui OMSPAN saja.
Setelah Implementasi
Realisasi DAK FIsik dan Dana Desa dapat diketahui setiap saat (real time).
Keberlanjutan Inovasi
Karena penyerapan Dana DAK Fisik dan Dana Desa sangat diperhatikan oleh
Direktorat PA, maka dengan adanya aplikasi Monalisa dapat menjadi early warning
bagi Pemerintah Daerah agar dapat memantau penyerapan dana tsb setiap saat dengan
cara yang mudah (user friendly).
152 Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2018 - Aplikasi
Monitoring Online Cepat Terintegrasi (MOCI)
KPPN Sukabumi
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Layanan informasi dalam rangka Stakeholder mengunduh MOCI melalui Inovasi ini dapat berlanjut dengan selalu
pelaksanaan APBN bagi stakeholders google playstore, lalu mengakses menu melakukan update pada google playstore
yang bisa diakses melalui mobile phone. sesuai kebutuhan. dengan dukungan sdm dari pegawai
KPPN Sukabumi.
Sebelum Inovasi MOCI Setelah Inovasi
Satker untuk mendapatkan layanan KPPN Satker dengan mudah mengakses portal
harus datang langsung ke KPPN. informasi terkait pengelolaan dana APBN.
Deskripsi Inovasi
Merupakan layanan informasi dalam rangka pelaksanaan APBN bagi stakeholders yang bisa diakses
melalui mobile phone yang memiliki sistem operasi android dan bisa diunduh melalui google playstore.
Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka pelaksanaan APBN, KPPN Sukabumi
menciptakan inovasi monitoring online cepat terintegrasi. Dimana stakeholder dapat memperoleh informasi
mengenai sejarah KPPN, visi dan misi KPPN, Zona Integritas dan Survei Online serta informasi pelaksanaan
anggaran yang meliputi Penyelesaian SP2D, Persetujuan TUP, Penerbitan SKPP, Pembukaan Rekening,
Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara, DAK Fisik dan Dana Desa, LPJ, Peraturan Perbendaharaan, serta Foto
dan Kegiatan KPPN Sukabumi.
Penggunaan Inovasi
Stakeholder dapat mengunduh MOCI melalui google playstore dari mobile phone dengan sistem operasi
android.
Sebelum Implementasi
Satker untuk mendapatkan layanan KPPN harus datang langsung ke KPPN
sehingga membutuhkan effort baik dari sisi waktu dan biaya.
Setelah Implementasi
Satker dengan mudah mengakses portal informasi terkait pengelolaan dana
APBN milik satker dalam satu tempat, jadi tidak mengalam kesulitan dalam mencari
portal aplikasi tersebut. Selain itu, Satker tidak perlu lagi datang ke KPPN karena
melalui MOCI ada beberapa layanan yang bisa dilakukan secara online.
Keberlanjutan Inovasi
inovasi ini dapat berlanjut dengan selalu melakukan update pada google
playstore dengan dukungan sdm dari pegawai KPPN Sukabumi.
Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat 153
Genderang Inovasi untuk Negeri
2017 - Aplikasi
Aplikasi Three PAS
KPPN Sukabumi
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi yang berfungsi memastikan Dengan menggunakan Aplikasi Three Inovasi ini tetap berkelanjutan dengan di
kebenaran nama, nomor, dan status PAS proses pengecekan data supplier updatenya penanggungjawab Aplikasi
rekening, serta data supplier sehingga secara otomatis by sistem. Three PAS tahun 2019 danTim Efektif
meminimalisasi retur dan penolakan SPM/ KPPN Tahun 2019.
gagal PMRT.
Sebelum Inovasi Aplikasi Three PAS Setelah Inovasi
Jumlah SPM gagal validasi dan jumlah Terdapat penurunan SPM Gagal Validasi
SP2D retur masih sering terjadi dan dan jumlah SP2D yang mengalami retur
belum dipetakan. dari tahun ke tahun.
Deskripsi Inovasi
Aplikasi Three PAS merupakan Inovasi KPPN Sukabumi yang telah di berikan kepada Satuan Kerja untuk
membantu percepatan pencairan dana APBN kepada yang berhak.
Aplikasi ini berfungsi untuk:
1. Memastikan Nama dan Nomor Rekening Data Supplier benar;
2. Memastikan Status Rekening masih aktif;
3. Memastikan Data Supplier pada SPM benar.
Yang dapat meminimalisir Retur dan penolakan SPM /gagal PMRT sehingga pencairan dana APBN
kepada yang berhak lebih cepat.
Latar Belakang
Munculnya Inovasi dilakukan untuk menganalisa penyebab retur dan gagal validasi PMRT pada SPAN
dan mencari solusi yang dapat membuat tidak retur dan gagal validasi PMRT dengan membandingkan data
Supplier yang ada di SAS dengan Supplier yang ada di OM SPAN secara manual serta membandingkan data
Rekening yang ada di SPM selain itu untuk memudahkan petugas Satker dalam mengantisipasi agar sebelum
membuat SPM Satker sudah dapat mengecek data suppliernya secara mandiri.
Penggunaan Inovasi
1. Dengan menggunakan Aplikasi Three PAS proses pengecekan data supplier secara otomatis by sistem.
2. Dalam hal waktu antrian lebih cepat karena terlampir hasil print out.
3. Dalam pelayanan di jamin tidak ada Diskriminasi karena Aplikasi Three PAS di berikan kepada Semua
Satuan.
4. Aplikasi Three PAS diberikan kepada Satuan kerja tidak ada pencaloan dan termasuk pungli serta gratifikasi
pada saat di Launching.
Sebelum Implementasi
Jumlah SPM gagal validasi dan jumlah SP2D retur masih sering terjadi dan belum dipetakan.
Setelah Implementasi
Setelah implementasi inovasi ini terdapat penurunan SPM Gagal Validasi dan jumlah SP2D yang
mengalami retur dari tahun ke tahun.
TAHUN JUMLAH SP2D SPM GAGAL RETUR KET.
VALIDASI s.d. Juli
2017 19.532 147 163
2018 20.095 16
2019 10.376 58 7
25
154 Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Inovasi ini meliputi:
1. Dalam aspek Sosial inovasi Three PAS ini sangat mendukung tradisi, adat kelompok dan masyarakat.
a. Peringkat 3 terbaik TOP FIVE Inovasi Layanan Publik tingkat Kemenkeu.
b. Inovasi ini tetap berkelanjutan dengan di updatenya penanggungjawab Aplikasi Three PAS tahun 2019
danTim Efektif KPPN Tahun 2019.
c. Rekomendasikan oleh Kepala Kanwil sesuai Surat Kepala Kanwil Prov.Jawa Barat No.S-027/WPB.13/
BD.03/2018 hal Persetujuan Penerapan Aplikasi Three PAS di KPPN Lingkup Jawa Barat.berdasarkan
hasil pembinaan Kanwil Tahun 2017 Study banding KPPN Lingkup Jawa Barat ke KPPN Sukabumi.
d. Untuk Kelompok Disabilitas dan Masyarakat yang menjadi pengelola Keuangan dapat digunakan dan
sangat membantu.
2. Dalam Aspek Ekonomi Inovasi ThreePAS mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan percepatan
pencairan dana APBN.
3. Dalam Aspek Lingkungan sangat positif terhadap percepatan pencairan dana APBN dan nilai Indikator
kinerja organisasi (IKU) dalam hal Penyelesaian SP2D yang akurat dan tepat waktu serta IKU Penyelesaian
Retur.
4. Inovasi Aplikasi Three PAS ini tetap ,menjaga Integritas pegawai dengan cara update supplier dari SPAN yang
diupload petugas penanggung jawab Aplikasi.Three PAS pada Whatssap Forum Mitra Kebersamaan KPPN.
5. Kepala KPPN Sukabumi diakui sebagai Tokoh Masyarakat Sukabumi dalam membangunan komunikasi
Intens terkait pelayanan Cepat KPPN Sukabumi kepada Mitra kerja KPPN dengan memakai Aplikasi Three
PAS.
Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat 155
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Aplikasi
Aplikasi Layanan Dengan Mekanisme Network
(ALDAMN)
KPPN Cirebon
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi berbasis web online layanan Mengkases link dengan menggunakan Aplikasi ALDAMN sekarang sudah
berupa dokumen, baik surat-menyurat user dan password yang sudah terdaftar dinikmati oleh seluruh satker mitra kerja
maupun SKPP yang bermitra dengan PT. dan disetujui KPPN, seluruh proses surat dan mitra Aplikasi.
Taspen dapat dikirim oleh mitra kerja ke menyurat antara KPPN Cirebon dan
KPPN Cirebon melalui aplikasi ALDAMN Satker Mitra Kerja lebih cepat dan mudah.
dalam format pdf.
Sebelum Inovasi ALDAMN Setelah Inovasi
Layanan KPPN Cirebon terkait dengan Seluruh layanan surat-menyurat dari
penyampaian surat-menyurat dari satuan satker mitra kerja KPPN Cirebon tidak
mitra kerja melalui penyampaian secara perlu lagi mengantri, datang langsung
langsung. atau pengiriman lewat pos atau
pengantaran lainya.
Deskripsi Inovasi
Inovasi yang dibuat oleh KPPN Cirebon pada saat pandemi covid-19 dimana kondisi seluruh layanan
KPPN Cirebon tidak lagi tatap muka yang mengakibatkan proses layanan sedikit terhambat karena tidak ada lagi
komunikasi secara langsung, hampir seluruh mitra kerja mengalami kesulitan dalam melakukan proses
pengajuan layanan terutama layanan yang belum difasilitasi oleh aplikasi yang dibuat kantor pusat DJPb,
seperti hambatan terkait dengan layanan dokumen surat menyurat dan layanan konsultasi terkait dengan
permasalahan yang sering dihadapi mitra kerja.
Aplikasi Layanan Dokumen Dengan Mekanisme Network (ALDAMN) adalah aplikasi yang dibuat
berbasis web secara online dimana seluruh layanan berupa dokumen, baik surat-menyurat maupun Surat
Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yang bermitra dengan PT. Taspen dapat dikirim oleh mitra kerja
ke KPPN Cirebon melalui aplikasi ALDAMN dalam bentuk format pdf. Sehingga memudahkan Satuan Kerja
dalam memperoleh pelayanan dari KPPN Cirebon dimasa pandemi dengan tidak lagi bertatap muka tapi cukup
dengan mengirim dokumen dari tempat masing-masing melalui aplikasi ALDAMN. Dengan aplikasi ALDAMN
disamping mempermudah pengirman dokumen juga ada jaminan keamanan dan kepastian penyelesaian
dokumen karena hanya petugas Satker yang sudah mempunyai user dan password yang bisa mengirim dokumen
melalui ALDAMN serta Satker dapat memantau penyelesaiannya.
Pengguna Aplikasi ALDAMN bisa membuka dengan mengkses link www.aldamn.co.id, pengguna aplikasi
ini sementara adalah :
1. KPPN Cirebon sebagai Admin
2. Seluruh Satker KPPN Cirebon sebagai mitra kerja
3. PT. Taspen sebagai mitra pengguna aplikasi
Dengan Aplikasi ALDAMN seluruh layanan berupa pengiriman dokumen sudah melalui online dalam
bentuk pdf, jam layanan nonstop 24 jam dan diakses dimana saja dan kapan saja, dan bisa dinikmati oleh
seluruh mitra kerja KPPN Cirebon dengan mengaksesnya, tentu bagi mereka yang sudah mendapatkan user dan
passwords yang sudah disetujui oleh KPPN Cirebon,
Stakeholder atau penerima manfaat dari Aplikasi ALDAMN adalah seluruh satker mitra kerja KPPN
Cirebon dan Mitra Apliaksi yaitu PT. Taspen.
Dalam rangka penatausahaan layanan KPPN Cirebon sebagai admin dari Aplikasi ALDAMN tentu
seluruh Seksi akan terlibat karena layanan yang digunakan adalah produk dari masing-masing seksi, dengan
penggunaan user sebagai berikut:
1. Penyesuaian Pagu 8. Saldo Awal BLU 15. Konfirmasi Penerimaan
2. Supplier 9. SP2S & SP3S 16. Info Saldo Rekeknig
3. Kontrak 10. MPHLBJS 17. Pendaftaran User Aplikasi
4. Koreksi Penerimaan 11. SPHL/SP2BLU 18. Mitra Penyalur UMI
5. Retur 12. Koreksi SPM 19. Lain-Lain
6. SKPP 13. Dispensasi 20. Pengaduan
7. SKTB 14. Peringatan UP/TUP
156 Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
Keunggulan dari Aplikasi ALDAMN adalah sebagai berikut :
1. Layanan secara online
2. Layanan 24 jam
3. Mudah di akses, kapan saja dimana saja
4. Kecepatan layanan
5. Kerahasiaan dan keamanan dokumen
6. Pengendalian arsip secara elektronik
7. Kerahasiaan penggunaan apliaksi dengan menggunakan user dan password
Latar Belakang
Semua layanan KPPN Cirebon setelah menggunakan SPAN hampir pasti semua menggunakan sistem
online yang berbasis teknologi informasi, dengan hadir nya SPAN dan aplikasi lain seperti SAKTI, E-REKON,
SPRINT, E-SPM seluruh proses bisnis produk-produk yang dihasilkan KPPN Cirebon yang berbasis data sudah
menggunakan IT sudah berjalan dengan baik, termasuk surat-menyurat internal Kementrian Keuangan sudah
menggunakan Aplikasi Nadine.
Ada beberapa proses bisnis di KPPN Cirebon yang belum menggunakan IT, seperti surat-menyurat
dengan steakholder atau Satker Mitra KPPN Cirebon masih manual dengan pengantaran atau di sampaikan
langsung lewat loket layanan, dimasa pandemi covid-19 layanan surat-menyurat dengan Satker mitra Kerja jadi
terhambat karena tidak diperkenankan bertatap muka atau membuka layanan penerimaan dokumen secara
langsung.
Pada Tahun 2021 KPPN Cirebon ditunjuk sebagai salah satu Kantor Vertikal Kementerian keuangan
untuk mengikuti penilaian WBBM Tahun 2021, maka KPPN Cirebon menghadirkan Inovasi layanan yang
berbasis IT dengan Inovasi nya adalah APLIKASI LAYANAN DOKUMEN DENGAN MEKANISME NETWORK
yang disebut dengan “ALDAMN”, seluruh layanan surat-menyurat dengan mitra kerja dengan jaringan berbasis
web.
Penggunaan Inovasi
Aplikasi ALDAMN adalah apliasi yang berbasis web, dengan mengkases link dengan menggunakan user
dan password yang sudah terdaftar dan disetujui KPPN, seluruh proses surat-menyurat antara KPPN Cirebon
dan Satker Mitra Kerja lebih cepat dan mudah termasuk proses percepatan pencairan pensiun pertama dari PT.
Taspen yang juga pengguna user aplikasi ini. Proses dana tata cara penggunakan sudah kami sediakan dalam
bentuk Modul Aplikasi ALDAMN.
Pengenalan Aplikasi ALDAMN kepada seluruh mitra kerja termasuk PT. TASPEN sebagai mitra Aplikasi
kita adakan sosialisasi baik secara daring mau pun kita undang dalam bentuk FGD, Louncing Aplikasi Aldamn
dilakukan pada tanggal 8 April 2021 di Aula KPPN Cirebon dengan dihadiri seluruh satker mitra kerja KPPN
Cirebon dan PT. Taspen (Persero) Cabang Cirebon Pengenalan dan penggunakan Aplikasi Aldamn juga dilakukan
melalui daring lewat zoom meeting yang dilakukan pada bulan 22 April 2021 termasuk pengunaan oleh user-
user layanan KPPN Cirebon dengan dihadiri oleh seluruh pemegang user Aplikasi ALDAMN.
Buku Panduan dan Modul ALDAMN sudah kami sediakan baik secara sofcopy mau pun hardcopy dan bisa
di akses melalui link https://bit.ly/PanduanAplikasiALDAMN. Aplikasi ALDAMN secara rutin dilakukan
monitoring terkait pelaksanaan layanan selama 6 bulan sekali untuk melakukan perbaikan-perbaikan menu dari
sisi aplikasi maupun kendala-kendala terkait dengan penyampaian file-file dokumen.
Sebelum Implementasi
Layanan KPPN Cirebon terkait dengan penyampaian surat-menyurat dari satuan mitra kerja melalui
penyampaian secara langsung lewat loket layanan atau lewat pengantaran lain baik lewat pos atau jasa lainnya
berupa grap dan gojek, ada satu layanan yaitu Penerbitan Surat Persetujuan SKPP (Pensiun) masih
membutuhkan waktu yang lama karena proses harcopy atau berkas asli harus disampaikan terlebih dahulu baru
diproses di KPPN Cirebon sampai diterima Pihak PT. Taspen (Persero).
Setelah Implementasi
Dengan hadirnya Aplikasi ALDAMN seluruh layanan surat-menyurat dari satker mitra kerja KPPN
Cirebon tidak perlu lagi mengantri, datang langsung atau pengiriman lewat pos atau pengantaran lainya,
fasilitas layanan 24 jam kapan saja dimana saja, cukup file dokumen surat-menyurat dalam bentuk pdf di
sampiakan secara online melalui Aplikasi ALDAMN, begitupun proses Surat persetujuan SKPP yang akan
diproses PT. Taspen akan lebih cepat dan mudah dengan mengakses Aplikasi ALDAMN sehingga proses
pembayaran pensiun pertama lebih mudah dan cepat dan tepat waktu.
Keberlanjutan Inovasi
Aplikasi ALDAMN sekarang sudah dinikmati oleh seluruh satker mitra kerja dan mitra Aplikasi, secara
umum menjadi kebutuhan karena dengan mudah dan cepat proses layanan surat-menyurat dan tidak lagi harus
datang ke loket layanan dengan demikian maka proses ini sangat menguntungkan dari sisi pembiayaan, dan
secara geografis tidak lagi membutuhkan waktu dan jarak karena proses bisa dilakukan dimana saja kapan saja
dan bisa melalui smartphone.
Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat 157
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Non Aplikasi
SIREDI (Strategi Rekon Dini)
KPPN Cirebon
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Inovasi berbasis non IT yang digunakan Mengirimkan ADK Rekon GPP Terpusat Inovasi SIREDI sampai dengan sekarang
untuk mempercepat pemrosesan rekon ke KPPN melalui aplikasi eSPM pada telah digunakan oleh seluruh satker mitra
ADK Gaji Induk pada aplikasi GPP akhir bulan sebelum bulan pengajuan Gaji KPPN Cirebon dalam melakukan Rekon
Terpusat dengan meminta satker untuk Induk, sehingga Rekon GPP Terpusat GPP terpusat dalam pengajuan SPM Gaji
mengirimkan ADK Gaji Induk sebelum telah selesai dan tinggal Konversi SPM Induk.
awal bulan. Gaji Induk.
Sebelum Inovasi SIREDI Setelah Inovasi
Rekon ADK gaji dilakukan secara Proses Rekon GPP Terpusat
bersamaan dengan penerimaan/konversi dilaksanakan lebih dahulu pada akhir
SPM di awal bulan yaitu antara tanggal 1 bulan sebelumnya mendahului pengajuan
s.d. 15 setiap bulan. SPM Gaji Induk.
Deskripsi Inovasi
Inovasi yang dibuat oleh KPPN Cirebon yang dibangun untuk mempercepat proses penyelesaian SPM
Gaji Induk setiap bulan agar tidak ada yang terlambat, sehingga gaji dapat diterima oleh para pegawai secara
akurat dan tepat waktu (paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran).
Strategi Rekon Dini (SIREDI) adalah inovasi berbasis non IT yang digunakan untuk mempercepat
pemrosesan rekon ADK Gaji Induk pada aplikasi GPP Terpusat dengan meminta satker untuk mengirimkan
ADK Gaji Induk sebelum awal bulan untuk mengindari penumpukan ADK yang direkon pada aplikasi GPP
terpusat, sehingga pada awal bulan Satker tinggal menyampaikan SPM dan langsung bisa diproses untuk
diterbitkan SP2D, sehingga pemrosesan gaji menjadi lebih cepat dan tidak ada Satker yang terlambat.
Dengan SIREDI semua pembayaran SPM Gaji Induk pada satker mitra KPPN Cirebon tidak ada yang
terlambat karena tidak ada penumpukan Rekon GPP pada awal bulan. Stakeholder atau penerima manfaat dari
SIREDI adalah seluruh satker mitra kerja KPPN Cirebon. Dalam rangka penatausahaan layanan Inovasi SIREDI
pada KPPN Cirebon sebagai admin adalah Seksi Pencairan Dana.
Keunggulan dari Inovasi SIREDI adalah sebagai berikut:
1. Penyelesaian SPM Gaji Induk lebih akurat dan tepat waktu.
2. Pembayaran Gaji Induk tidak ada yang terlambat.
3. Tidak ada lagi penumpukan Rekon GPP.
Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan percepatan rekon gaji perlu dibuatkan inovasi strategi
agar tidak terjadi penumpukan rekon di awal bulan yang mengakibatkan lambatnya penyelesaian rekon pada
aplikasi GPP Terpusat sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian SPM Gaji Induk untuk diproses menjadi
SP2D.
Inovasi SIREDI (Strategi Rekon Dini) dibuat dalam rangka mempercepat pelaksanaan penyelesaian Gaji
Induk setiap bulan agar satker tidak ada yang terlambat menyampaikan SPM Gaji Induk ke KPPN yaitu paling
lambat setiap tanggal 15 sebelum bulan pembayaran. Inovasi SIREDI pada awalnya dibuat dengan nama inovasi
Rekon Gaji Cepat.
Penggunaan Inovasi
Inovasi Strategi Rekon Dini (SIREDI) digunakan oleh satker mitra KPPN Cirebon dalam pengajuan SPM
Gaji Induk yaitu dengan cara mengirimkan terlebih dahulu ADK Rekon GPP Terpusat ke KPPN melalui aplikasi
eSPM pada akhir bulan sebelum bulan pengajuan Gaji Induk, sehingga pada saat bulan pengajuan Gaji Induk
Rekon GPP Terpusat telah selesai dan tinggal Konversi SPM Gaji Induk.
Monitoring Inovasi SIREDI secara rutin dilakukan setiap bulan, hal ini dapat dilihat sejak dilakukannya
inovasi SIREDI pembayaran Gaji Induk tidak ada yang terlambat dan selalu tepat waktu.
Sebelum Implementasi
Layanan KPPN Cirebon terkait dengan pengajuan Gaji Induk sebelum adanya inovasi SIREDI yaitu rekon
ADK gaji dilakukan secara bersamaan dengan penerimaan/konversi SPM di awal bulan yaitu antara tanggal 1
s.d. 15 setiap bulan pada aplikasi GPP Terpusat, sehingga menyebabkan penumpukan ADK yang berakibat
158 Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
melambatnya proses rekon pada aplikasi GPP karena tingginya antrian data. Hal tersebut menyebabkan SPM
Gaji Induk tidak dapat diproses dengan cepat karena harus menunggu selesai rekon ADK GPP terlebih dahulu.
Setelah Implementasi
Dengan hadirnya inovasi SIREDI proses Rekon GPP Terpusat dilaksanakan lebih dahulu pada akhir bulan
sebelumnya mendahului pengajuan SPM Gaji Induk sehingga dapat berjalan dengan lancar karena dilakukan
tidak bebarengan dengan penerimaan/konversi SPM Gaji Induk sehingga penyelesaian Gaji Induk berjalan
dengan tepat waktu.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi SIREDI sampai dengan sekarang telah digunakan oleh seluruh satker mitra KPPN Cirebon dalam
melakukan Rekon GPP terpusat dalam pengajuan SPM Gaji Induk, sehingga inovasi ini menjadi kebutuhan
karena sangat memudahkan satker dalam penyelesaian Gaji induk hanya dengan mengirimkan ADK Rekon GPP
Terpusat lebih awal ke KPPN.
Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat 159
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi
DOCANG(Diskusi Optimalisasi Capaian Kinerja
Anggaran)
KPPN Cirebon
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Diskusi melalui aplikasi zoom meeting Docang diselenggarakan sebulan sekali Sangat layak inovasi DOCANG untuk
yang dibangun oleh pegawai KPPN atau sesuai kebutuhan dengan tetap dilaksanakan di tahun anggaran
Cirebon guna memberikan layanan mengundang paling sedikit 10 satker yang berikutnya.
kepada mitra kerja dalam rangka mempunyai nilai IKPA terendah di awal
meningkatkan nilai capaian kinerja tahun anggaran.
pelaksanaan anggaran.
Sebelum Inovasi DOCANG Setelah Inovasi
Terdapat sejumlah satker dengan nilai Nilai IKPA satker mengalami peningkatan.
IKPA yang agak rendah.
Deskripsi Inovasi
Docang (Diskusi Optimalisasi Capaian Kinerja Anggaran) merupakan inovasi berbasis manual yaitu
diskusi melalui sarana aplikasi zoom meeting yang dibangun oleh pegawai KPPN Cirebon dalam upaya
memberikan layanan kepada mitra kerja khususnya dalam rangka meningkatkan nilai capaian kinerja
pelaksanaan anggaran. Docang diselenggarakan sebulan sekali atau sesuai kebutuhan dengan mengundang
paling sedikit 10 satker yang mempunyai nilai IKPA terendah di awal tahun anggaran. Dalam forum Docang
dibahas penyebab dan solusi per indikator IKPA, sehingga satker bisa memahami permasalahan yang dihadapi
yang menyebabkan nilai capaian IKPA rendah serta dampaknya terhadap Kementerian Negara/Lembaga secara
keseluruhan dan solusi bagaimana cara mengatasinya.
Inovasi DOCANG meningkatkan nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran satker sesuai dengan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja
Kementerian Negara/Lembaga.
Stakeholder atau penerima manfaat dari inovasi DOCANG adalah satker-satker mitra kerja KPPN
Cirebon yang menjadi peserta inovasi DOCANG. Serta KPPN Cirebon sendiri sebagai Kuasa BUN yang nilai
Kinerja Pelaksanaan Anggarannya berasal dari nilai rata-rata IKPA seluruh satker mitra kerja.
Penatausahaan inovasi DOCANG melibat seluruh Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharan
Negara (PTPN) serta staf di seksi MSKI KPPN Cirebon sebagai narasumber.
Keunggulan dari inovasi DOCANG adalah sebagai berikut :
1. Diskusi bersifat semi formal dengan jumlah peserta yang sudah ditentukan, sehingga satker merasa nyaman
dan mudah untuk menerima arahah dari para narasumer KPPN terkait strategi untuk meningkatkan nilai
IKPA;
2. Jadwal kegiatan bersifat fleksibel menyesuaikan dengan jadwal satker maupun KPPN;
3. Selain diberikan instruksi, satker juga diberikan motivasi agar selalu bersemangat untuk terus
meningkatkan nilai IKPA.
Latar Belakang
Nilai IKPA beberapa satker mitra kerja KPPN Cirebon di Tahun Anggaran 2020 yang masih rendah
mendorong para pejabat dan pegawai KPPN Cirebon untuk mencari cara agar nilai IKPA satker bisa meningkat
di Tahun Anggaran 2021. Untuk mencapai target tersebut, inovasi DOCANG digunakan dalam rangka
memenuhi kebutuhan satker akan penjelasan yang lebih detil terkait indikator IKPA serta formulasinya dalam
penialain IKPA yang dilakukan secara otomatis oleh sistem yaitu apliasi OMSPAN.
Pada Tahun 2021 KPPN Cirebon ditunjuk sebagai salah satu Kantor Vertikal Kementerian keuangan
untuk mengikuti penilaian WBBM Tahun 2021, maka KPPN Cirebon menghadirkan Inovasi yang berbasis
online. DOCANG (Diskusi Optimalisasi Capaian Klinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah inovasi berbasisi non IT
yaitu berupa forum diskusi antara KPPN dengan satker dalam membahas permasalahan pelaksanaan anggaran
khususnya permasalahan IKPA yang dilakasanakan secara online melalui aplikasi Zoom.
Penggunaan Inovasi
Docang diselenggarakan sebulan sekali atau sesuai kebutuhan dengan mengundang paling sedikit 10
satker yang mempunyai nilai IKPA terendah di awal tahun anggaran. Dalam forum Docang dibahas penyebab
dan solusi per indikator IKPA, sehingga satker bisa memahami permasalahan yang dihadapi yang menyebabkan
nilai capaian IKPA rendah serta dampaknya terhadap Kementerian Negara/Lembaga secara keseluruhan dan
solusi bagaimana cara mengatasinya. Bila dimungkinkan dengan tatap muka (off line) dengan prokes dilakukan
160 Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
one on one meeting agar penjelasan sesuai kebutuhan satker dapat tersampaikan.
Inovasi DOCANG secara rutin dilakukan monitoring terkait pelaksanaan layanan setiap triwulan untuk
mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan perkembangan nilai IKPA setiap bulan.
Sebelum Implementasi
Berikut ini adalah data penilaian IKPA satker-saker binaan inovasi Docang KPPN Cirebon periode TA
2021, yaitu sebagai berikut:
Tabel 1
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Peserta DOCANG KPPN Cirebon Periode TA 2021
Satker Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Progreess
IKPA KPPN 92,72 93,1 93,16 86,75 88,93 89,59 89,97 90,33 91,53 4,78
DPK Indramayu 97,75 97,62 97,81 54,02 63,55 69,24 74,87 75,64 74,22 20,2
BPS Indramayu 80,44 84,44 84,84 72,27 77,9 82,49 83,37 88,77 88,57 16,3
PN Indramayu 98,77 98,96 98,96 71,08 72,82 77,2 85,75 85,64 87,17 16,09
Kejari Indramayu 87,02 88,98 88,98 77,63 81,76 87,44 88,13 91,25 94,92 17,29
Kemenag Kab Crb 97,12 97,55 97,55 75,41 77,14 79,78 83,79 88,36 89,31 13,9
BNN Cirebon 97,53 97,53 90,36 87,07 95,71 98,81 96,04 97,92 98,82 11,75
PPN Kejawanan 99,65 99,71 99,71 76,64 81,83 85,94 85,55 87,39 91,02 14,38
Kemenag Kota Crb 100 100 100 71,74 72,98 76,83 79,83 82,24 86,31 14,57
MAN 3 Kab Crb 98,61 98,82 97,41 83,96 91,42 90,55 93,69 94,24 95,05 11,09
UPP Indramayu 98,73 98,73 98,92 81,78 86,62 86,89 87,88 92,03 92,46 10,68
Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/ diunduh pada tanggal 14 Oktober 2021
Berdasarkan tabel dan grafik Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran periode TA 2021 dapat dilihat
bahwa:
1. Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator
Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output, sehingga bulan April 2021 menjadi standar penilaian satker
yang diundang mengikuti kegiatan Docang.
2. Seluruh satker yang mengikuti kegiatan Docang memiliki nilai IKPA pada bulan April 2021 kurang dari 90,
dengan rincian:
a. Satu satker dengan nilai IKPA < 70,
b. Enam satker dengan nilai < 80, serta
c. Tiga satker dengan nilai < 90.
Setelah Implementasi
Berikut ini adalah data before & after nilai IKPA satker-saker binaan inovasi Docang KPPN Cirebon
periode TA 2021, yaitu sebagai berikut:
Tabel 2
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Periode TA 2021
1. Satker Jan Feb Mar Progreess
IKPA KPPN 86,75 89,59 91,53 4,78
DPK Indramayu 54,02 69,24 74,22 20,2
BPS Indramayu 72,27 82,49 88,57 16,3
PN Indramayu 71,08 77,2 87,17 16,09
Kejari Indramayu 77,63 87,44 94,92 17,29
Kemenag Kab Crb 75,41 79,78 89,31 13,9
BNN Cirebon 87,07 98,81 98,82 11,75
PPN Kejawanan 76,64 85,94 91,02 14,38
Kemenag Kota Crb 71,74 76,83 86,31 14,57
MAN 3 Kab Crb 83,96 90,55 95,05 11,09
UPP Indramayu 81,78 86,89 92,46 10,68
Rata-rata 75,16 83,52 89,79 14,62
Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/ diunduh pada tanggal 14 Oktober 2021
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa:
1. Nilai rata-rata IKPA satker-saker binaan inovasi Docang KPPN Cirebon pada triwulan I adalah sebesar 75,16;
2. Nilai rata-rata IKPA satker-saker binaan inovasi Docang KPPN Cirebon pada triwulan II adalah sebesar
83,52;
Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat 161
Genderang Inovasi untuk Negeri
3. Nilai rata-rata IKPA satker-saker binaan inovasi Docang KPPN Cirebon pada triwulan III adalah sebesar
89,79;
4. Terjadi kenaikan nilai IKPA dengan progress yang signifikan dari triwulan I (before) sampai dengan triwulan
III (after), dengan nilai rata-rata progress sebesar 14,62.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi DOCANG terbukti dapat meningkatkan nilai IKPA satker-satker yang berkonsultasi dengan para
narasumber KPPN Cirebon. Dengan hasil tersebut, sangat layak inovasi DOCANG untuk tetap dilaksanakan di
tahun anggaran berikutnya, serta direplikasi oleh KPPN-KPPN lainya.
2018 - Aplikasi
SIMADU (Sistem Pengaduan)
KPPN Cirebon
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Program website yang dijalankan oleh SATKER (Stakeholder) ataupun Aplikasi SIMADU ini dapat secara
Wordpress yang dikelola oleh KPPN masyarakat umum/publik yang berkesinambungan dibutuhkan kerjasama
Cirebon sebagai sarana pengaduan bagi menyampaikan pengaduan melalui dengan pihak pihak pengguna layanan.
mitra kerja KPPN. saluran SIMADU dengan mengakses link
simadu https://
simadu024.wordpress.com.
Sebelum Inovasi SIMADU Setelah Inovasi
KPPN Cirebon hanya memanfaatkan Dengan menggunakan aplikasi SIMADU
telepon kantor untuk layanan pengaduan ini maka ada kecepatan layanan
atau kotak saran/kotak pengaduan. pengaduan dan kepastian penyelesaian
pengaduan yang ditujukan ke KPPN bagi
para pengguna layanan.
Deskripsi Inovasi
Aplikasi SIMADU dibuat dalam bentuk program website yang dijalankan oleh Wordpress yang dikelola
oleh KPPN Cirebon sebagai administratornya. Aplikasi SIMADU juga dapat dilihat pemberitahuannya dalam
email yang telah terhubung dalam aplikasi agar dapat memantau, apakah aplikasi ada pemberitahuan dari
Stakeholder ataukah tidak ada. Setiap data atau pesan yang disampaikan stakeholder akan dapat kami balas
langsung dengan email aplikasi SIMADU.
Pengguna Aplikasi SIMADU bisa membuka dengan mengakses link simadu https://
simadu024.wordpress.com . Pengguna aplikasi ini adalah:
1. KPPN Cirebon sebagai Admin
2. Seluruh Satker KPPN Cirebon sebagai mitra kerja
3. Masyarakat Umum
Aplikasi pengaduan SIMADU untuk meningkatkan pengguna layanan dalam menyampaikan pengaduan
demi meningkatan mutu layanan KPPN.
Stakeholder atau penerima manfaat dari Aplikasi SIMADU adalah seluruh satker mitra kerja KPPN
Cirebon dan Masyarakat.
Dalam rangka penatausahaan layanan Pengaduan KPPN Cirebon sebagai admin dari Aplikasi SIMADU
adalah Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
Keunggulan dari Aplikasi SIMADU adalah sebagai berikut:
1. Layanan secara online
2. Layanan 24 jam
3. Mudah di akses, kapan saja dimana saja
4. Kecepatan layanan pengaduan
5. Kerahasiaan dan keamanan si pengadu
6. Pengendalian arsip secara elektronik
Latar Belakang
Sarana pengaduan menjadi sangat penting di era transparansi pelayanan masyarakat. Sarana pengaduan
ini tentunya memiliki maksud untuk peningkatan kualitas layanan. Inovasi aplikasi pengaduan SIMADU
merupakan salah satu aplikasi KPPN Cirebon yang memiliki fitur yang sangat mudah digunakan oleh pengguna
layanan untuk menyampaikan pengaduan jika terjadi layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
162 Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
Penggunaan Inovasi
Pelapor merupakan SATKER (Stakeholder) ataupun masyarakat umum/publik yang menyampaikan
pengaduan melalui saluran SIMADU dengan mengakses link simadu https://simadu024.wordpress.com.
Petugas yang menerima, mengkonfirmasi, dan menginput pengaduan baru atau menambahkan data
untuk pengaduan sebelumnya yang sudah ada sesuai informasi yang diperoleh dari pelapor, melakukan
verifikasi data yang telah disampaikan oleh pelapor dan menentukan status pengaduan apakah layak ditindak
lanjuti atau tidak berdasarkan hasil verifikasi. Pengaduan yang telah diverifikasi dan memberikan rekomendasi
langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil kajian. menetapkan bentuk tindak lanjut dan langkah apa yang
harus diambil dalam pengaduan yang telah dikaji dan diverifikasi, dan selanjutnya menetapkan status selesai
suatu pengaduan.
Sebelum Implementasi
Aplikasi SIMADU ini merupakan aplikasi yang dibangun di KPPN Cirebon. Penggagas Inovasi ini adalah
Kepala KPPN Cirebon, ini adalah inovasi asli yang belum pernah digunakan di KPPN Cirebon sebelumnya.
Semula KPPN Cirebon hanya memanfaatkan telepon kantor untuk layanan pengaduan atau kotak saran/kotak
pengaduan yang tersedia di Kantor.
Setelah Implementasi
Dengan menggunakan aplikasi SIMADU ini maka ada kecepatan layanan pengaduan dan kepastian
penyelesaian pengaduan yang ditujukan ke KPPN bagi para pengguna layanan. Apabila selama ini terjadi
ketidaksesuaian layanan dengan SOP dan peraturan yang berlaku, diharapkan dengan aplikasi SIMADU hal hal
tersebut tidak terulang kembali karena akan lebih mudah dimonitoring dan ditindaklanjuti oleh KPPN.
Keberlanjutan Inovasi
Aplikasi SIMADU ini dapat secara berkesinambungan dibutuhkan kerjasama dengan pihak pihak
pengguna layanan. Saran dan masukan para pengguna layanan seperti mitra kerja KPPN Cirebon sangat
dibutuhkan untuk pengembangan ke depan, kami sangat berharap dengan Inovasi aplikasi SIMADU ini dapat
menjembatani secara cepat penyampaian pengaduan yang dikirm ke KPPN Cirebon.
2020 - Aplikasi
Nasi JamLaNG (Notifikasi Jam Layanan
dan Pulang)
KPPN Cirebon
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi berbasis android berbentuk • Download dan instal aplikasi. Aplikasi akan terus digunakan dan dapat
notifikasi melalui smart phone terkait jam • Login dengan user dan password. dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
masuk dan pulang kerja, pengisian my
task (tugas saya) pada Nadine, dan lapor
kondisi kesehatan pada eDJPb.
Sebelum Inovasi Nasi JamLaNG Setelah Inovasi
Masih terdapat pegawai KPPN Cirebon Seluruh pegawai KPPN Cirebon secara
yang tidak mengisi Daftar hadir Jam disiplin dan tertib mengisi Daftar hadir
Masuk dan pulang pada Aplikasi eDJPb, Jam Masuk dan pulang pada Aplikasi
pengisian my task (tugas saya) dan lapor eDJPb, pengisian my task (tugas saya)
kondisi kesehatan. dan lapor kondisi kesehatan secara tepat
waktu.
Deskripsi Inovasi
Aplikasi Notifikasi Jam Layanan dan Pulang (Nasi JamLaNG) adalah aplikasi berbasis android yang
berbentuk notifikasi atau pemberitahuan kepada pegawai melalui smart phone masing-masing pegawai terkait
jam masuk dan pulang kerja, pengisian my task (tugas saya) pada Nadine, dan lapor kondisi kesehatan pada
eDJPb. Aplikasi ini digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai akan pengingat untuk mengisi
daftar hadir pada Aplikasi eDJPb dan Nadine.
Dengan Aplikasi Nasi JamLaNG sebagai early warning system kedisiplinan pegawai dalam mengisi daftar
hadir, tugas saya pada Aplikasi Nadine dan lapor kondisi kesehatan pada Aplikasi eDJPb diharapkan tidak ada
pegawai KPPN Cirebon yang lupa atau tidak megisi daftar hadir, tugas saya pada Aplikasi Nadine dan lapor
kondisi kesehatan pada Aplikasi eDJPb tersebut.
Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat 163
Genderang Inovasi untuk Negeri
Stakeholder atau penerima manfaat dari Aplikasi Nasi JamLaNG adalah seluruh pegawai KPPN Cirebon.
Petugas KPPN Cirebon yang ditunjuk sebagai admin Aplikasi Nasi JamLaNG.
Keunggulan dari Aplikasi Nasi JamLaNG adalah sebagai berikut :
1. Layanan secara online
2. Layanan mudah digunakan
3. Layanan berbasis andoid
4. Sebagai early warning system Kecepatan layanan
5. Digunakan pada smart phone masing-masing pegawai
Latar Belakang
Integritas, kinerja dan disiplin adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap pegawai, yang harus
dilakukan secara konsisten dan tidak formalitas dalam keseharian pegawai dalam hal perkataan, perbuatan,
tindakan dan perilaku terutama mengisi abensi secara rutin dan tepat waktu. Sehingga tidak ada pegawai yang
terlambat mengisi daftar hadir yang telah ditetapkan yang disebabkan karena lupa. Oleh karena itu perlu ada
sistem pengingat kepada seluruh pegawai untuk mengisi daftar hadir sebagai bagian dari kewajiban dalam
melaksanakan tugas secara rutin dan tepat waktu baik pada jam masuk kantor maupun pada jam pulang kantor.
Disampiang itu ada kewajiban lain yaitu mengisi my task (tugas saya) pada aplikasi Nadine dan lapor kondisi
kesehatan pada palikasi eDJPb.
KPPN Cirebon telah melaksanakan internalisasi kedisiplinan pegawai termasuk kewajiban mengisi daftar
hadir pada jam masuk kantor adan jam pulang kantor secara rutin dan tepat waktu pada aplikasi Nadine dan
eDJPb. Sehingga diharapkan tidak ada pegawai yang datang terlambat atau pulang tidak mengisi daftar hadir
karena lupa yang berakibat pada pemotongan tunjangan kinerja dan catatan dalam penilaian kinerja. Namun
dalam kenyataannya masih terdapat pegawai yang tidak mengisi daftar hadir baik masuk maupun pulang
kantor.
Untuk mengatasi adanya pegawai yang tidak mengisi daftar hadir, KPPN Cirebon berinisiatif
mengembangkan sebuah inovasi berbasisi android yang dapat memberikan notifikasi pemberitahuan kepada
seleuruh pegawai untuk mengisi daftar hadir yang diberi nama Nasi JamLaNG sebagai akronim dari Notifikasi
Jam Layanan dan Pulang, yang akan memberikan notifikasi/pemberitahuan secara otomatis dan rutin melalui
smart phone masing-masing pegawai untuk mengisi daftar hadir.
Penggunaan Inovasi
1. Download Aplikasi Nasi JamLaNG pada smart phone yang berbasis android atau IOS pada alamat https://
tinyurl.com/5hdwnm4h.
2. Install Aplikasi Nasi JamLaNG pada android atau IOS
3. Semua Pemakai bisa langsung login dengan user dan password : kppn024
4. Pengunaan akan termonitoring di Database
Aplikasi Nasi JamLaNG secara rutin dilakukan monitoring terkait pelaksanaan layanan pengguna
aplikasi Nasi JamLaNG, selanjutnya akan dilakukan perbaikan-perbaikan menu pada aplikasi bila diperlukan.
Sebelum Implementasi
Masih terdapat pegawai KPPN Cirebon yang tidak mengisi Daftar hadir Jam Masuk dan pulang pada
Aplikasi eDJPb, pengisian my task (tugas saya) dan lapor kondisi kesehatan.
Setelah Implementasi
Dengan hadirnya Aplikasi Nasi JamLaNG
sebagai early warning system bagi para pegawai dalam
aktivitas absensi dengan adanya alarm pengingat,
seluruh pegawai KPPN Cirebon dapat secara disiplin
dan tertib mengisi Daftar hadir Jam Masuk dan
pulang pada Aplikasi eDJPb, pengisian my task (tugas
saya) dan lapor kondisi kesehatan secara tepat waktu.
Keberlanjutan Inovasi
Dengan hadirnya Aplikasi Nasi JamLaNG
sekarang tidak ada lagi pegawai yang lupa absen dan
lupa mengisi my task dan lapor kondisi kesehatan, dan
setiap pegawai menyadari bahwa menjaga integritas
adalah keharusan, bukan hanya karena monitor dari
atasan atau pimpinan.
164 Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2020 - Aplikasi
SMARTOR (Sistem Manajemen Aktivitas Rutin
Kantor)
KPPN Cirebon
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Inovasi berbasis IT (web based) yang • PIC kegiatan menyiapkan dokumen. Inovasi SMARTOR masih signifikan
dibangun oleh KPPN Cirebon sebagai • Verifikasi kelengkapan dokumen. dijalankan pada unit kerja hingga saat ini
sarana bagi para pegawai KPPN Cirebon • Upload dokumen ke aplikasi Smartor. karena belum ada aplikasi/ sistem terkait
dalam mendokumentasikan hasil yang disediakan oleh kantor pusat.
kegiatan.
Sebelum Inovasi SMARTOR Setelah Inovasi
Terjadi kesulitan bagi Seksi lain atau Seluruh dokumentasi kegiatan rutin kantor
pihak-pihak lain yg berkepentingan untuk dapat diadministrasikan dengan baik dan
dapat mengakses laporan kegiatan. tersimpan rapi dan dapat diakses oleh
pihak berkepentingan.
Deskripsi Inovasi
SMARTOR (Sistem Manajemen Aktivitas Rutin Kantor) merupakan inovasi berbasis IT yang dibangun
oleh KPPN Cirebon sebagai sarana bagi para pegawai KPPN Cirebon dalam mendokumentasikan hasil kegiatan
yang dilaksanakan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan akan mudah dalam mengakses dokumentasi
kegiatan tersebut pada saat diperlukan.
Pengguna aplikasi SMARTOR (Sistem Manajemen Aktivitas Rutin Kantor) adalah seluruh pegawai KPPN
Cirebon. Sumber Daya yang digunakan dalam membangun inovasi ini:
1. Sumber Daya Manusia merupakan sumber daya utama dalam membangun inovasi ini pegawai yang telah
ditunjuk, para pegawai KPPN Cirebon selaku pencetus inisiasi inovasi, Kepala Seksi dan Kepala Kantor
selaku pengarah dan penanggungjawab.
2. Komputer/Laptop digunakan untuk membangun dan mengunakan aplikasi.
3. Jaringan Internet.
Dengan SMARTOR seluruh dokumentasi kegiatan rutin kantor dapat diadministrasikan dengan baik dan
tersimpan rapi dalam bentuk softcopy sehingga kemungkinan hilangnya laporan kegiatan dapat diminimalisir.
Selain itu pihak-pihak yang berkepentingan akan mudah mengakses dokumen tersebut karena SMARTOR
berbasis Web dan dapat diakses kapan saja sepanjang memiliki user password untuk mengakses SMARTOR dan
memiliki jaringan internet.
Stakeholder atau penerima manfaat dari Aplikasi SMARTOR adalah seluruh pegawai KPPN Cirebon,
mulai dari Kepala Kantor, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional hingga para Pelaksana KPPN Cirebon. Dalam rangka
pelaksanaan Aplikasi SMARTOR seluruh Seksi terlibat dalam penyiapan dokumen laporan kegiatan rutin
kantor, yang selanjutnya dokumen tersebut akan diupload di SMARTOR oleh admin Aplikasi SMARTOR.
Keunggulan dari Aplikasi SMARTOR adalah sebagai berikut:
1. Layanan secara online.
2. Layanan 24 jam.
3. Mudah di akses, kapan saja dimana saja.
4. Kecepatan layanan.
5. Kerahasiaan dan keamanan dokumen (penggunaan user dan password untuk mengakses Aplikasi).
6. Pengendalian arsip secara elektronik.
Latar Belakang
Dalam memberikan dukungan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi, kantor pusat Ditjen Perbendaharaan
telah mengembangkan berbagai aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk simplikasi pekerjaan di kantor
vertikal seperti Nadine, eDJPb dan lain-lain. Namun aplikasi-aplikasi tersebut belum mengakomodir kebutuhan
sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pendokumentasian hasil kegiatan sehingga perlu dibangun aplikasi
tambahan sebagai inovasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini yang memberikan ide bagi KPPN
Cirebon untuk membangun inovasi berbasis IT yang bisa digunakan sebagai alat untuk mempermudah para
pegawai dalam pendokumentasian kegiatan yang dilaksanakan di KPPN Cirebon.
KPPN Cirebon senantiasa berbenah dalam memberikan pelayanan terbaik, baik untuk pihak eksternal
maupun internal. Salah satu langkah untuk memperbaiki pelayanan adalah dengan membangun inovasi yang
akan membantu atau mepermudah pelaksanaan tugas, agar tujuan yang diinginkan tercapai sesuai dengan
target yang diharapkan.
Berbagai inovasi telah dibangun oleh KPPN Cirebon, baik yang berbasis IT maupun non IT. Salah satunya
inovasi berbasis IT yang dibangun adalah Aplikasi SMARTOR (Sistem Manajemen Aktivitas Rutin Kantor).
Tujuan pengembangan aplikasi ini adalah untuk memudahkan para pegawai atau pihak yang berkepentingan
Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat 165
Genderang Inovasi untuk Negeri
dalam mendokumentasikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing PIC kegiatan dan
memudahkan ketika dokumen kegiatan tersebut dibutuhkan kembali. Dengan hadirnya aplikasi SMARTOR ini
diharapkan semua dokumentasi kegiatan aktivitas kantor dapat tertatausahakan dengan baik, sehingga para
pegawai dapat dengan mudah mencari kembali dokumen tersebut ketika dibutuhkan, baik untuk kepentingan
internal maupun untuk kepentingan eksternal seperti untuk kepentingan pembinaan dan supervisi kanwil atau
ketika ada permintaan dari pihak luar KPPN.
Penggunaan Inovasi
Masing-masing PIC kegiatan dari setiap Seksi di KPPN Cirebon menyiapkan dokumen kegiatan antara
lain undangan, notulen, foto kegiatan dan laporan hasil kegiatan. Selanjutnya Kepala Seksi terkait melakukan
verifikasi atas kelengkapan dokumen tersebut. Kemudian Admin Aplikasi SMARTOR melakukan upload
dokumen ke aplikasi SMARTOR.
Sebelum Implementasi
Penyimpanan dokumentasi laporan kegiatan rutin kantor dilakukan oleh masing-masing PIC/ Seksi
secara manual, sehingga terjadi kesulitan bagi Seksi lain atau pihak-pihak lain yg berkepentingan untuk dapat
mengakses laporan tersebut. Selain itu juga sering terjadi hilangnya laporan kegiatan, karena PIC/Seksi terkait
lupa dimana menyimpan laporan tersebut.
Setelah Implementasi
Seluruh dokumentasi kegiatan rutin kantor dapat diadministrasikan dengan baik dan tersimpan rapi
dalam bentuk softcopy sehingga kemungkinan hilangnya laporan kegiatan dapat diminimalisir. Selain itu pihak-
pihak yang berkepentingan akan mudah mengakses dokumen tersebut karena SMARTOR berbasis Web dan
dapat diakses kapan saja sepanjang memiliki user password untuk mengakses SMARTOR dan memiliki jaringan
internet.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi SMARTOR masih signifikan dijalankan pada unit kerja hingga saat ini karena belum ada aplikasi/
sistem terkait yang disediakan oleh kantor pusat Ditjen Perbendaharaan maupun Kementerian Keuangan.
2020 - Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
Rekap Lembur Petugas Subbagian Umum melakukan Aplikasi Rekap Lembur Versi 1.0 ini
perekaman dokumen pada Aplikasi Rekap merupakan kebijakan dalam upaya
KPPN Cirebon Lembur Versi 1.0 yang meliputi data kegiatan para pegawai di lingkungan
pegawai, waktu pelaksanaan kerja KPPN Cirebon menghasilkan kerja lembur
Deskripsi & Latar Belakang lembur, dan laporan hasil pekerjaan yang menunjang aktivitas organisasi
lembur. mencapai tujuan.
Aplikasi yang menggunakan sistem
Google Drive untuk menatausahakan
dokumen terkait pelaksanaan kegiatan
lembur pegawai.
Sebelum Inovasi Rekap Lembur Setelah Inovasi
Pengelolaan dokumentasi pelaksanaan Pengelolaan dokumen lembur dapat
lembur belum tertata dengan baik. tertata dengan baik, kecepatan dan
validitas data dapat
dipertanggungjawabkan.
Deskripsi Inovasi
Aplikasi Rekap Lembur ini digunakan dalam rangka mendukung gerakan efisiensi di lingkungan Ditjen
Perbendaharaan. Aplikasi Rekap Lembur Versi 1.0 merupakan aplikasi yang menggunakan sistem Google Drive.
Aplikasi ini digunakan untuk menatausahakan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan lembur pegawai.
Dokumen yang harus dipenuhi yaitu Nota Dinas permohonan kerja lembur kepada atasan langsungnya, surat
perintah melaksanakan kerja lembur berikut laporan kegiatan kerja lembur disertai lampiran hasil kegiatan/
output yang dihasilkan, yang diketahui oleh atasan langsung dan dilengkapi bukti foto pegawai dalam kegiatan
lembur. Semua dokumen dimasukan dalam aplikasi google drive.
Dengan menggunakan Aplikasi Rekap Lembur Versi 1.0 ini diharapkan KPPN Cirebon dapat memantau
pelaksanaan kegiatan lembur pegawai agar lebih transparan sehingga tidak terjadi lembur fiktif. Karena
didukung dengan laporan hasil kerja lembur yang berisi output pekerjaan yang dilaksanakan beserta foto
kegiatan.
166 Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
Stakeholder atau penerima manfaat dari Aplikasi Rekap Lembur Versi 1.0 ini adalah seluruh pegawai
KPPN Cirebon. Aplikasi Rekap Lembur Versi 1.0 ini ditatausahakan oleh petugas kepegawaian pada Sub Bagian
Umum KPPN Cirebon.
Dengan adanya Aplikasi Rekap Lembur Versi 1.0 ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pembayaran uang lembur karena pegawai yang melaksanakan kerja lembur pada hari libur wajib membuat
laporan atas pekerjaan yang dilaksanakan. Sehingga dapat mencegah adanya lembur fiktif.
Latar Belakang
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-45/PB/2017 tentang Gerakan
Efisiensi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Cirebon melakukan perbaikan melalui
perubahan tata kelola manajemen SDM terkait pelaksanaan kerja lembur dalam rangka mendukung dan
mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab serta untuk
memenuhi tuntutan publik terhadap efisiensi birokrasi.
Penggunaan Inovasi
Pegawai yang akan melaksanakan kerja lembur harus membuat nota dinas pemberitahuan kerja lembur
yang diketahui oleh atasan langsungnya. Dan setelah selesai melaksanakan kerja lembur, membuat laporan atas
hasil pekerjaan lembur yang diketahui atasan langsung untuk disampaikan ke urusan kepegawaian Sub Bagian
Umum.
Petugas kepegawaian pada Sub Bagian Umum melakukan perekaman dokumen pada Aplikasi Rekap
Lembur Versi 1.0 yang meliputi data pegawai, waktu pelaksanaan kerja lembur dan laporan hasil pekerjaan
lembur.
Sebelum Implementasi
Pengelolaan dokumentasi pelaksanaan lembur belum tertata dengan baik.
Setelah Implementasi
Dengan menggunakan Aplikasi Rekap Lembur Versi 1.0 pengelolaan dokumen lembur dapat tertata
dengan baik, kecepatan dan validitas data dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya aplikasi ini kegiatan
lembur dapat tertata dengan baik, dan penyusunan rekap pelaksanaan lembur lebih cepat.
Keberlanjutan Inovasi
Aplikasi Rekap Lembur Versi 1.0 ini merupakan kebijakan kepala kantor dalam rangka berupaya bahwa
proses kegiatan para pegawai di lingkungan KPPN Cirebon akan menghasilkan kerja lembur yang dapat
menunjang aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan.
Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat 167
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Non Aplikasi
Forcass (Forum Curhat dan Anjangsono Satker)
KPPN Cirebon
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Forum dialog antara KPPN Cirebon • Forcass diselenggarakan seminggu Apabila pandemi covid telah mereda dan
dengan mitra KPPN Cirebon dalam sekali (jam 9 - 10 pagi). dapat dilakukan tatap muka, untuk masa
membahas permasalahan pelaksanaan mendatang kegiatan FORCASS akan
anggaran yang dilaksanakan secara • Semua satker mitra KPPN Cirebon dikembangkan dilakukan secara luring.
daring melalui aplikasi ZOOM. dapat bergabung.
• Satker dipersilakan untuk
menyampaikan pertanyaan/masukan/
saran/konsultasi layanan.
Sebelum Inovasi Forcass Setelah Inovasi
Banyak pertanyaan yang sama dan Kinerja layanan KPPN Cirebon dan
berulang dari satuan kerja yang Kinerja satuan kerja semakin meningkat.
disampaikan melalui WAG/telepon ke
KPPN Cirebon.
Deskripsi Inovasi
Inovasi FORCASS adalah inovasi berbasis manual (non IT) berupa Forum dialoq antara KPPN Cirebon
dengan satuan kerja mitra KPPN Cirebon dalam membahas permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja
dalam pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi ZOOM. Kegiatan ini
dilaksanakan sekali dalam seminggu dengan mengundang seluruh saker. Dialog dilakukan secara santai dengan
harapan dapat menggali masukan dan saran terkait kinerja layanan KPPN Cirebon.
Tujuan dari Inovasi ini adalah untuk menjembatani satuan kerja dan KPPN untuk dapat memberikan
informasi secara lisan dan bertatap muka walaupun melalui zoom. Dengan adanya forum ini dapat mengurangi
rasa kangen antara satker dan KPPN serta dapat lebih bersinergi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan
Keuangan Negara.
Dengan Inovasi FORCASS diharapkan semua permasalahan yang dialami satuan kerja mitra KPPN
Cirebon dapat segera diatasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan kualitas kinerja satuan kerja dan KPPN Cirebon.
Stakeholder atau penerima manfaat dari Inovasi FORCASS adalah seluruh satker mitra kerja KPPN
Cirebon. Penanggung jawab dan Penatausahaan inovasi FORCASS berada pada seksi MSKI meskipun demikian
seluruh Seksi akan terlibat karena layanan yang digunakan adalah produk dari seluruh seksi pada KPPN Cirebon
termasuk sub bagian umum sebagai supporting unit.
Keunggulan dari Inovasi FORCASS adalah sebagai sarana untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi
dengan satuan kerja untuk menunjang keberhasilan capaian Kinerja satuan kerja yang tentunya akan berimbas
pada kinerja KPPN Cirebon sebagai kuasa BUN di daerah.
Latar Belakang
Banyaknya pertanyaan yang masuk ke KPPN melalui WAG/telepon/email/hai cso mendorong KPPN
Cirebon untuk membuka forum dialoq dengan satuan kerja secara daring.Selain itu KPPN juga ingin lebih
mendekatkan diri kepada stakeholder/satuan kerja mengingat saat ini satker jarang dating ke KPPN
sehubungan dengan masih dibatasinya aktivitas masyarakat karena situasi pandemic covid-19.
Selama ini konsultasi hanya dilakukan melalui telepon/WAG, padahal percakapan menggunakan sarana
tersebut sangat terbatas apalagi Bahasa tulisan dapat menimbulkan perbedaan persepsi(miss komunikasi).
Disamping itu juga percakapan melalui telepon membutuhkan biaya dan tentunya membertakan bagi satuan
kerja terutama bagi satuan kerja yang memiliki anggaran terbatas.
Sehubungan dengan hal diatas dan juga sebagai pengobat rindu antara satker dan KPPN Cirebon, maka
KPPN Cirebon membangun inovasi melalui forum dialoq secara daring yang diberi nama FORCASS.Dengan
adanya inovasi ini Sebagian rasa kangen satker dapat terobati karena di forum ini satker dapat berdialoq secara
langsung dengan petugas KPPN untuk menyampaikan permasalahan /masukan/keluhan/konsultasi terkait
pengelolaan APBN kepada petugas KPPN.KPPN Cirebon sangat mengapresiasi setiap masukan/keluhan
permasalahan yang disampaikan satuan kerja , hal ini demi perbaikan pelayanan KPPN Cirebon di masa yang
akan dating.
Penggunaan Inovasi
Forcass diselenggarakan seminggu sekali pada pukul 09.00 s,d 10.00 WIB. Dialoq dilakukan melalui zoom
meeting dan semua satker mitra KPPN Cirebon dapat bergabung/join pada alamat zoom ang telah ditentukan.
Dalam forum ini satker dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan/masukan/saran/konsultasi layanan
semua permasalahan yang dihadapi satker selama ini.
Sarana yang dibutuhkan adalah komputer/laptop/smartphone dan jarngan internet masing-masing
pegawai pada satuan kerja. Monitoring dan evaluasi inovasi Forcass dilakukan sebulan sekali. Kegiatan monev
168 Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
ini bertujuan untuk melihat hasil tindaklanjut oleh masing-masing seksi terkait atas masukan/saran.keluhan
yang disampaikan oleh satuan kerja serta perbaikan pelasanaan kegiatan Forcass.
Sebelum Implementasi
Sebelum adanya kegiatan inovasi Forcass, banyak pertanyaan yang sama dan berulang seputar
aplikasi,persyaratan [pencairan dana, SKPP dan lain-lain dari satuan kerja yang disampaikan melalui WAG/
telepon ke KPPN Cirebon. Hal ini tentu membutuhkan waktu dan tenaga bagi petugas KPPN Cirebon untuk
memberikan jawaban atas pertanyan tersebut, bahkan terkadang penjelasan tersebut harus dilakukan berulang-
ulang karena perbedaan persepsi atas pertanyaan/jawaban yang diberikan. Sehingga menimbulkan rasa
ketidakpuasan dari satuan kerja.
Setelah Implementasi
Dampak nyata dengan adanya Inovasi FORCASS yang dilakukan pada tahun 2021, kinerja layanan KPPN
Cirebon dan Kinerja satuan kerja semakin meningkat.Hal ini terlihat dari Peningkatan nilai IKPA satuan kerja
dan KPPN Cirebon serta kenaikan indeks survey kepuasan layanan KPPN pada semester II Tahun 2020 rata2
sebesar 4,66 (skala 5) menjadi 4,73 pada Semseter I Tahun 2021..
Keberlanjutan Inovasi
Apabila situasi pandemic covid telah mereda dan dapat dilakukan tatap muka, untuk masa mendatang
kegiatan FORCASS akan dikembangkan tidak hanya dilakukan secara daring namun secara luring dengan
mengundang satuan kerja mitra kerja KPPN Cirebon.
Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat 169
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Non Aplikasi
Sistem Rekon Dini
KPPN Cirebon
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Rekonsiliasi belanja pegawai bulanan Satker mengirimkan ADK rekon gaji Untuk memastikan keberlanjutan inovasi
yang dilakukan 2 bulan sebelumnya (untuk pembayaran 2 bulan yang akan ini, KPPN Cirebon secara rutin
sehingga proses pembayaran belanja datang) kepada KPPN melalui surel. melaksanakan sosialisasi SIREDI kepada
pegawai akan lebih cepat dan lancar KPPN mengunduh ADK tersebut dan para satker.
melaksanakan rekonsiliasi.
Sebelum Inovasi SIREDI Setelah Inovasi
Pemrosesan rekonsiliasi gaji di KPPN Pemrosesan rekonsiliasi gaji di KPPN
membutuhkan waktu 1 jam untuk dapat dilakukan 2 bulan sebelum
memproses SPM. pembayaran belanja pegawai sehingga
pemrosesan per SPM hanya membutukan
waktu 1 menit.
Deskripsi Inovasi
Rekonsiliasi belanja pegawai bulanan yang dilakukan 2 bulan sebelumnya sehingga proses pembayaran
belanja pegawai akan lebih cepat dan lancar.
Latar Belakang
Selama ini proses rekonsiliasi gaji dilakukan bersamaan dengan ketika satuan kerja mengajukan SPM
belanja pegawai sehingga membutuhkan waktu dan satker harus antri cukup lama.
Penggunaan Inovasi
Satker mengirimkan ADK rekon gaji (untuk pembayaran 2 bulan yang akan datang) kepada KPPN melalui
surel. KPPN mengunduh ADK tersebut dan melaksanakan rekonsiliasi. Jika ada kesalahan, KPPN akan segera
mengonfirmasi kepada satker bersangkutan.
Sebelum Implementasi
Pemrosesan rekonsiliasi gaji di KPPN dilakukan bersamaan dengan pengajuan SPM belanja pegawai oleh
satker, sehingga membutuhkan waktu 1 jam untuk memproses SPM.
Setelah Implementasi
Pemrosesan rekonsiliasi gaji di KPPN dapat dilakukan 2 bulan sebelum
pembayaran belanja pegawai sehingga pemrosesan per SPM hanya membutukan waktu 1
menit.
Keberlanjutan Inovasi
Untuk memastikan keberlanjutan inovasi ini, KPPN
Cirebon secara rutin melaksanakan sosialisasi SIREDI kepada
170 Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Non Aplikasi
Klaim Otomatis Pensiun Pertama (Kopitam)
KPPN Cirebon
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Kerja sama KPPN Cirebon dengan PT • KPPN menerbitkan pengesahan SKPP. Inovasi ini akan tetap berlanjut karena
TASPEN Cabang Cirebon guna • KPPN mengirim ADK SKPP kepada PT telah ditandatangani nota kesepahaman
percepatan layanan kepada pegawai KPPN Cirebon dengan PT TASPEN
negeri yang akan pensiun sehingga Taspen. cabang Cirebon.
pembayaran pensiun pertama dilakukan • PT Taspen memroses pembayaran
lebih cepat.
pensiun.
Sebelum Inovasi Kopitam Setelah Inovasi
Proses pembayaran pensiun pertama Proses pembayaran pensiun pertama
memerlukan waktu hingga 15 hari. dapat dilakukan hanya dalam 1 hari kerja.
Deskripsi Inovasi
Kerja sama KPPN Cirebon dengan PT TASPEN Cabang Cirebon dalam rangka percepatan layanan kepada
pegawai negeri yang akan memasuki masa pensiun sehingga pembayaran pensiun pertama dapat dilakukan
lebih cepat. PT Taspen akan memproses pembayaran pensiun pertama berdasarkan ADK SKPP yang dikirimkan
KPPN tanpa menunggu SKPP asli dari satker atau pegawai bersangkutan.
Latar Belakang
Pemrosesan pembayaran pensiun pertama bagi pegawai negeri satuan kerja vertikal membutuhkan
waktu 1 hingga 15 hari sejak SKPP disahkan oleh KPPN atau menunggu SKPP asli diterima oleh PT Taspen.
Waktu yang cukup lama tersebut cukup menyusahkan bagi calon penerima pensiun.
Penggunaan Inovasi
Setelah menerima SKPP dan Surat Penonaktifan dari satker, KPPN akan menerbitkan pengesahan SKPP.
Selanjutnya KPPN akan mengirim ADK SKPP kepada PT TASPEN melalui surel. PT TASPEN memproses
pembayaran pensiun dalam waktu paling lama 2 hari kerja.
Sebelum Implementasi
Proses pembayaran pensiun pertama memerlukan waktu hingga 15 hari.
Setelah Implementasi
Proses pembayaran pensiun pertama dapat dilakukan hanya dalam 1 hari kerja.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini akan tetap berlanjut karena telah ditandatangani nota kesepahaman KPPN Cirebon dengan
PT TASPEN cabang Cirebon.
Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat 171
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Non Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
Simangpret • Satker mengirimkan file rekonsiliasi Inovasi Simangpret masih signifikan
GPP ke dijalankan pada unit kerja hingga saat ini
KPPN Tasikmalaya [email protected]. karena satker lebih familier
Deskripsi & Latar Belakang • KPPN memprosesnya dan menginfokan Setelah Inovasi
status rekon.
Sistem/layanan untuk mengatasi Pemrosesan rekonsiliasi gaji pada GPP
permasalahan rekonsiliasi GPP secara • Satker mengajukan SPM dilampiri terpusat menjadi cepat
tercepat yang dilatarbelakangi masih status rekon. SPM gaji yang tertolak menjadi sedikit
lamanya waktu pemrosesan rekonsiliasi
gaji pada GPP terpusat. Simangpret
Sebelum Inovasi
Waktu rekonsiliasi gaji pada GPP terpusat
masih lama
Banyak SPM gaji yang tertolak
Deskripsi Inovasi
Simangpret merupakan sistem/layanan untuk mengatasi permasalahan rekonsiliasi GPP secara tercepat.
Dengan simangpret, rekonsiliasi GPP satker dengan KPPN dan proses SPM gaji menjadi lebih cepat.
Latar Belakang
Simangpret dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Seringnya rekonsiliasi gaji pada hari-H pengajuan SPM
2. Banyaknya SPM gaji yang tertolak karena rekonsiliasi belum berhasil
3. Masih lamanya waktu pemrosesan rekonsiliasi gaji pada GPP terpusat.
Penggunaan Inovasi
Satker mengirimkan file rekonsiliasi GPP melalui email [email protected]. Selanjutnya,
petugas KPPN akan memprosesnya dan menginfokan status terkini kepada satker. Pada saat pengajuan SPM
gaji, satker diminta menyertakan status rekon dari simangpret.
Sebelum Implementasi
1. Jumlah satker yang melakukan rekonsiliasi gaji pada hari-H pengajuan SPM masih banyak,
2. Waktu pemrosesan rekonsiliasi gaji pada GPP terpusat masih lama,
3. Banyak SPM gaji yang tertolak karena rekonsiliasi belum berhasil,
4. Perlu pengajuan SPM berkali-kali untuk SPM gaji.
Setelah Implementasi
1. Satker melakukan rekonsiliasi gaji sebelum hari-H pengajuan SPM,
2. Pemrosesan rekonsiliasi gaji pada GPP terpusat menajdi cepat,
3. SPM gaji yang tertolak karena rekonsiliasi belum berhasil menjadi sedikit,
4. Pengajuan SPM gaji cukup dilakukan satu kali dan langsung berhasil.
Keberlanjutan Inovasi
Walaupun fungsi serupa telah disediakan pada Aplikasi e-SPM menu Gaji, Inovasi Simangpret masih
signifikan dijalankan pada unit kerja hingga saat ini karena satker lebih familiar dengan inovasi ini dan
fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pengolahan data oleh petugas KPPN.
172 Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2019 - Aplikasi
E-monitoring Pelayanan Cepat, Informatif,
responsif, Mandiri, serta Inovatif (Aplikasi
EMPAL CIREMAI)
KPPN Kuningan
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi android untuk mempermudah Satker akan mudah dan cepat Keberlanjutan sumber daya yang
pelayanan persetujuan SKPP, persetujuan menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus digunakan dalam menerapkan aplikasi
TUP, dan konfirmasi setoran penerimaan datang ke KPPN. Sekarang apa yang memungkinkan aplikasi ini dapat terus
negara. dibutuhkan oleh satker dapat dengan berlanjut karena tidak membutuhkan dana
cepat didapatkan dengan sekali sentuh yang besar.
layar smartphone.
Sebelum Inovasi EMPAL CIREMAI Setelah Inovasi
Untuk mengetahui apakah SKPP/TUP/ Satker terbantu dalam melakukan
Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara, monitoring persetujuan SKPP/TUP/
Satker menanyakan langsung secara Konfrimasi Surat Setoran sehingga
personal melalui petugas KPPN. mempercepat pelaksanaan tugas dalam
hal pelaksanaanAPBN.
Deskripsi Inovasi
EMPAL CIREMAI merupakan singkatan dari E-Monitoring Pelayanan Cepat, Informatif, Responsif,
Mandiri, dan Inovatif. EMPAL CIREMAI adalah aplikasi android yang dibuat oleh KPPN Kuningan untuk
mempermudah pelayanan kepada Satuan Kerja (Satker). Penamaan ini diambil dari kearifan lokal setempat
yaitu Empal sebuah makanan khas daerah Cirebon dan Ciremai yang merupakan nama gunung yang terdapat di
daerah Kuningan. Dengan nama ini, KPPN Kuningan mencoba mengangkat budaya lokal sehingga nama aplikasi
ini menjadi unik dan senantiasa melekat di hati para stakeholder yang berada di wilayah kerja KPPN Kuningan.
Latar Belakang
KPPN Kuningan sebagai bagian dari kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan (DJPb) menghadapi
tantangan di era digital sekarang ini. Salah satu tantangannya adalah menyediakan aplikasi yang memberikan
informasi yang transparan, efektif dan efisien terkait beberapa produk layanan yang diberikan. Ada beberapa
produk
layanan yang penting terkait Perbendaharaan tetapi belum terdapat inovasi berupa teknologi yang
memudahkannya. Produk layanan tersebut antara lain:
1. Persetujuan SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) adalah Surat Keterangan tentang
penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikan pembayarannya yang dibuat/dikeluarkan
oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas pegawai yang pindah atau pensiun berdasarkan surat keputusan yang
diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN setempat bahwa record
pegawai tersebut dalam database pegawai telah dipindahkan ke dalam tabel pegawai nonaktif.
2. Persetujuan TUP (Tambahan Uang Persediaan) adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah
disediakan.
3. Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara adalah layanan KPPN yang bertujuan untuk memastikan setoran
penerimaan negara baik setoran Pajak, PNBP, dan Non Anggaran diterima di Kas Negara serta untuk
pengamanan atas penerimaan negara sebagaimana diamanatkan dalam Perdirjen Perbendaharaan No.
PER5/PB/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara.
Penggunaan Inovasi
Dengan adanya aplikasi EMPAL CIREMAI ini, Satker akan mudah dan cepat menyelesaikan pekerjaannya
tanpa harus datang ke KPPN. Sekarang apa yang dibutuhkan oleh satker dapat dengan cepat mereka dapatkan
dengan sekali sentuh di layar smartphone mereka. Secara tidak langsung, hal ini juga berdampak pada pelayanan
KPPN yang semakin meningkat dan memuaskan karena data (SPM, LPJ Bendahara, dll) semakin cepat dan
akurat saat diproses oleh KPPN.
Sebelum Implementasi
Sebelum ada inovasi EMPAL CIREMAI, untuk mengetahui apakah SKPP/TUP/Konfirmasi Setoran
Penerimaan Negara, Satuan Kerja (Satker)menanyakan langsung secara personal melalui petugas KPPN baik
datang langsung ke kantor atau melalui sarana komunikasi telpon maupun Whatsapp.
Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat 173
Genderang Inovasi untuk Negeri
Setelah Implementasi
Satker terbantu dalam melakukan monitoring persetujuan SKPP/TUP/Konfrimasi Surat Setoran
sehingga mempercepat pelaksanaan tugas dalam hal pelaksanaanAPBN. Pimpinan unit KPPN dapat mudah
melakukan monitoring dokumen persetujuan sehingga dapat memantau bawahannya dalam menyelesaikan
dokumen SKPP/TUP/Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara.
Keberlanjutan Inovasi
Sumber daya yang digunakan untuk inovasi ini antara lain laptop, software desain grafis, dan aplikasi
untuk membuat aplikasi android. Sumber daya-sumber daya tersebut digunakan untuk membuat logo/icon dan
membangun aplikasi android. Untuk menginformasikan kepada Satker dan masyarakat umum digunakan
beberapa media promosi seperti Youtube, Facebook, Whatsapp, dll. Semua pegawai juga terlibat dalam
memberikan masukan dan mensosialisasikannya kepada Satker. Aplikasi ini unik dan belum pernah diterapkan
di kantor KPPN lain sehingga berpotensi untuk dapat diaplikasikan di kantor lainnya. Keberlanjutan sumber
daya yang digunakan dalam menerapkan aplikasi memungkinkan aplikasi ini dapat terus berlanjut karena tidak
membutuhkan dana yang besar. Anggaran yang dibutuhkan tidak banyak yaitu anggaran membeli akun google
play sebesar $25 atau sekitar Rp 300.000,- setelah itu aplikasi dapat terus berjalan tanpa biaya hosting sehingga
dapat terus berlanjut tanpa biaya yang tinggi.
2019 - Aplikasi
Sistem Informasi Terpadu Perbendaharaan
(SITAPE)
KPPN Kuningan
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi berisi tentang pedoman Satker mengakses aplikasi Sitape Inovasi aplikasi SITAPE Kuningan
perbendaharaan dan aplikasi yang kemudian memilih menu sesuai merupakan inovasi yang berkelanjutan
membantu satker dalam mengakses kebutuhan. karena kami selalu meng-update apabila
portal OMSPAN, HAI DJPb, website ada hal-hal tertentu yang perlu
DJPb, dan website KPPN Kuningan. disesuaikan.
Sebelum Inovasi SITAPE Setelah Inovasi
Satker menghadapi permasalahan, Sekarang semua hal yang dibutuhkan
mereka harus antri untuk berkonsultasi di oleh satker dapat dengan cepat mereka
CSO. dapatkan dengan sekali sentuh di layar
smartphone mereka.
Deskripsi Inovasi
KPPN Kuningan sebagai bagian dari kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan (DJPb) menghadapi
tantangan di era digital sekarang ini. Penggunaan teknologi informasi telah dilakukan oleh kantor pusat DJPb
dengan membangun sistem perbendaharaan dan segala macam tools penunjangnya seperti SPAN (Sistem
Perbendaharaan Anggaran Negara), OMSPAN (Online Monitoring SPAN), HAI, dll. Hal ini menjadi tantangan
bagi KPPN Kuningan dalam memberikan layanan kepada Satker mitra kerja agar dapat beradaptasi dengan
perubahan tersebut. Berikut ini adalah analisis masalah yang dihadapi oleh KPPN Kuningan antara lain:
1. Satker Mitra KPPN Kuningan memiliki latar belakang SDM yang berbeda diantaranya belum familiar dalam
hal penggunaan internet. Padahal hampir semua layanan sekarang menggunakan internet seperti email,
OMSPAN, HAI, E-Rekon, Simponi, dll.
2. Peraturan-peraturan perbendaharaan sebagai pedoman bagi Satker belum terkodifikasi dalam sebuah
layanan yang mudah diakses dan perlu dibuat dalam media yang interaktif agar mudah dipahami oleh Satker
seperti video tutorial, contoh SPM, format persuratan dll.
3. Perlu adanya sebuah layanan yang terintegrasi dalam satu aplikasi (All in One) sehingga praktis dan portable
dalam penggunaannya.
Latar Belakang
Aplikasi ini dibuat sendiri oleh pegawai KPPN Kuningan, Dzikri Wahdani Basunanda (pelaksana Seksi
Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal). Aplikasi ini terinspirasi saat yang bersangkutan menjadi
CSO(Customer Service) dimana Satker seringkali bertanya mengenai format persuratan, ketentuan SPM,
tutorial aplikasi satker, dll. Selain itu, pegawai dari Seksi Bank dan Seksi Veraki juga memberikan masukan
174 Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
dalam pembuatan aplikasi ini. Aplikasi ini terwujud berkat dukungan Kepala Kantor KPPN Kuningan, Bapak
Sulaiman. Menurut beliau, aplikasi ini adalah salah satu wujud KPPN Kuningan dalam memberikan pelayanan
prima kepada stakeholders.
Penggunaan Inovasi
SITAPE (Sisitem Informasi Terpadu Perbendaharaan) KPPN Kuningan merupakan salah satu inovasi
KPPN Kuningan untuk meningkatkan layanan kepada Satker (Satuan Kerja) mitra kerja KPPN. Aplikasi ini
membantu Satker (Satuan Kerja) dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang berkaitan dengan pelaksanaan
APBN. Pada aplikasi ini, Satker akan mudah dalam memahami pedoman-pedoman dalam pelaksanaan APBN
seperti:
1. Tata Cara Pengajuan SPM
2. Peraturan terbaru terkait perbendaharaan
3. Berita tentang perbendaharaan
4. Format Persuratan
5. Buku Panduan Teknis KPA, PPK, PPSPM, Bendahara
Selain berisi tentang pedoman perbendaharaan, aplikasi ini juga membantu satker dalam mengakses
portal OMSPAN, HAI DJPb, website DJPb, dan website KPPN Kuningan. Aplikasi-aplikasi yang tadinya
terpisah-pisah sekarang terintegrasi menjadi satu (All in One) di aplikasi SITAPE Kuningan ini. Fitur menu:
1. Portal OMSPAN (Online Monitoring SPAN) 5. Portal Sipandu (Pengaduan)
2. Portal HAI DJPb 6. Portal Sprint
3. Portal DJPb Website 7. Portal e-Rekon
4. Portal KPPN Kuningan Website
Aplikasi ini dapat digunakan oleh seluruh bendahara kantor/satuan kerja pengelola APBN di Indonesia.
Dengan aplikasi ini para bendahara/operator satuan kerja akan terbantu dalam melakukan pekerjaannya.
Sebelum Implementasi
Sebelum aplikasi ini dibuat, saat Satker menghadapi permasalahan, mereka harus antri untuk
berkonsultasi di CSO. Begitu juga saat Satker membutuhkan format surat tertentu, mereka harus rela antri di
CSO untuk kemudian CSO mencetak format surat sebagaimana yang dibutuhkan. Apabila ada petugas Satker
baru yang belum mengerti cara penggunaan aplikasi satker, mereka juga harus antri di CSO untuk dibimbing
oleh CSO dalam menggunakan aplikasi satker tersebut.
Setelah Implementasi
Sekarang semua hal yang dibutuhkan oleh satker dapat dengan cepat mereka dapatkan dengan sekali
sentuh di layar smartphone mereka. Secara tidak langsung, hal ini juga berdampak pada pelayanan KPPN yang
semakin meningkat dan memuaskan karena data (SPM, LPJ Bendahara, dll) semakin cepat dan akurat saat
diproses oleh KPPN
Keberlanjutan Inovasi
Pembelajaran yang dapat dipetik adalah pelayanan prima merupakan tugas dan tanggung jawab yang
harus diberikan oleh sebuah instansi pemerintah kepada masyarakat.
Setiap pegawai di instansi pemerintah harus memiliki inisiatif dan inovasi dalam meningkatkan layanan
yang diberikan. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan
layanannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis masalah-masalah dan mencari solusinya kemudian
diwujudkan dan diterapkan dalam sebuah produk layanan prima berbasis teknologi modern.
Inovasi aplikasi SITAPE Kuningan merupakan inovasi yang berkelanjutan karena kami selalu meng-
update apabila ada hal-hal tertentu yang perlu disesuaikan. Aplikasi ini dapat direplikasi dan diinstall oleh
satker-satker di seluruh Indonesia karena telah tersedia di google playstore.
Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat 175
Genderang Inovasi untuk Negeri
2021 - Aplikasi
Sistem Informasi dan Monitoring Pelayana KPPN
Secara Daring (SIMPING)
KPPN Purwakarta
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi berbasis web yang menyediakan Satker mempuyai user masing-masing Aplikasi Simping masih signifikan
berbagai informasi kepada satker dan kemudian satker menginput data dan dijalankan oleh KPPN.
sebagai media penyampaian data menyampaikan berbagai layanan melalui
layanan ke KPPN secara online serta aplikasi Simping.
monitoring status penyelesaian layanan
secara realtime.
Sebelum Inovasi SIMPING Setelah Inovasi
Satker menyampaikan layanan Dokumentasi layanan menjadi rapi
menggunakan email sehingga tidak satker dapat memantau status layanan
terdokumentasi secara rapi, Satker tidak KPPN dan Taspen dipermudah proses
mengetahui status penyelesaian layanan SKPP.
secara realtime.
Deskripsi Inovasi
Aplikasi berbasis web yang menyediakan berbagai informasi kepada Satuan Kerja dan sebagai media
penyampaian data layanan ke KPPN secara online serta Satker dapat memonitoring status penyelesaian layanan
secara realtime. Aplikasi dapat di akses di alamat simping.net
Latar Belakang
1. Masih terdapat penyampaian layanan masih menggunakan email/ diantar langsung ke KPPN (seperti SKPP,
Konfirmasi Setoran dll) dan tidak terdokumentasi secara rapi;
2. Satker tidak mengetahui status penyelesaian layanan secara realtime.
Penggunaan Inovasi
Satker mempuyai user masing-masing kemudian satker menginput data dan menyampaikan berbagai
layanan melalui aplikasi Simping. KPPN memeriksa, memproses , menyetujui atau menolak layanan melalui
aplikasi Simping.
Sebelum Implementasi
Satker menyampaikan layanan menggunakan email sehingga tidak terdokumentasi secara rapi, Satker
tidak mengetahui status penyelesaian layanan secara realtime.
Setelah Implementasi
1. Dokumentasi berbagai layanan menjadi rapi.
2. Satker dapat memantau status penyelesaian layanan
secara realtime.
3. KPPN dapat mencetak surat pengantar SKPP dan
surat persetujuan TUP dari Aplikasi.
4. PT Taspen dan PT Asabri dapat mengakses untu
mendowload SKPP Pensiun.
Keberlanjutan Inovasi
Aplikasi Simping masih signifikan dijalankan
oleh KPPN.
176 Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2018 - Aplikasi
Aplikasi Rekonsiliasi Akurasi TUP (SIRATU)
KPPN Sumedang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Inovasi untuk mendapatkan data pagu Dengan database DIPA maka seluruh Inovasi ini dapat terus dikembangkan dan
yang akurat dalam pengajuan Rencana data akun di DIPA muncul dan tinggal klik diperbaharui sesuai perkembangan
Penggunaan dana TUP dan memastikan untuk mencari data yang akan dimintakan Inovasi.
pertanggungjawabannya sesuai dengan TUP-nya. Termasuk jika terdapat koreksi
rencana yang diajukan. data realisasi DIPA, maka database untuk Setelah Inovasi
rencana TUP di aplikasi Siratu juga sudah
Sebelum Inovasi update. Proses verifikasi dilakukan dengan
aplikasi secara otomatis, data yang
Rencana Pengguaan Dana TUP diproses SIRATU dihasilkan sangat akurat sehingga dapat
secara manual, sehingga sering terjadi mempermudah proses layanan.
data yang dituangkan tidak sesuai dengan
kondisi sisa pagu DIPA, sehingga pada
saat pengajuan pertanggungjawaban,
sering terjadi perbedaan.
Deskripsi Inovasi
Dalam rangka meningkatkan pelayanan KPPN Sumedang dan memudahkan Satuan Kerja untuk
mendapatkan data pagu yang akurat pada saat membuat Rencana Penggunaan DanaTUP-nya, maka KPPN
Sumedang berinisiatif menciptakan alat bantu berupa Aplikasi Rekonsiliasi Akurasi TUP (SIRATU). Inovasi ini
merupakan upaya untuk mendapatkan data pagu yang akurat dalam pengajuan Rencana Penggunaan dana TUP
dan memastikan pertanggungjawabannya sesuai dengan rencana yang diajukan.
Yang mengusulkan adalah pegawai Front Office Seksi PDMS yang langsung terlibat dengan tugas
dimaksud. Usul tersebut muncul karena pengajuan SPM-TUP terdiri atas banyak akun dan output serta bernilai
total besar. Sehingga membutuhkan verifikasi akun yang teliti,konsisten, dan kemudian pada saat pengajuan
pertanggungjawabannya (SPM-PTUP) pencocokannya lebih mudah, cepat, dan akurat.
Inovasi ini memecahkan masalah karena, pertama pencocokan secara manual diganti menjadi sistem
aplikasi, kedua data akun yang banyak dapat secara mudah diverifikasi konsistensinya antara rencana dan
pertanggungjawabannya.
Tujuan utama pelaksanaan inovasi ini adalah mitra kerja KPPN yang mengajukan SPM-TUP. Dalam hal
ini Pejabat Pembuat Komitmen yang membuat rencana TUP, Pejabat Penandatangan SPM yang mengajukan
SPM TUP dan SPM PTUP-nya, serta Bendahara yang melakukan pencatatan transaksi keuangan sesuai dengan
akun masing-masing. Inovasi Siratu ini hanya ada di KPPN Sumedang, khusus untuk melakukan pencocokan
(rekonsiliasi) data antara SPM-PTUP dengan Rencana Penggunaan Dana TUP.
Aplikasi terkait SPM-TUP dan SPM-PTUP-nya ini adalah pertama kalinya di seluruh KPPN di Indonesia.
Dengan aplikasi ini maka proses perencanaan TUP di tingkat satuan kerja bisa lebih akurat. Begitu pula proses
verifikasi SPM-PTUP di KPPN Sumedang juga makin cepat dan akurat. Hal ini bisa dilakukan baik untuk SPM-
PTUP yang sekaligus selesai maupun dicicil hingga beberapa kali SPM-PTUP. Inovasi ini tidak merubah
peraturan pengajuan SPM TUP. Yang dilakukan adalah mempercepat cara pengajuannya dan proses verifikasi
SPM-PTUP dengan aplikasi, sehingga data lebih valid dan akurat.
Aplikasi Siratu ini merupakan komplemen dari aplikasi persuratan yang digunakan lingkup Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, yang baru pertama kali digunakan oleh KPPN
Sumedang.
Latar Belakang
Masalah utama yang perlu diselesaikan dalam melakukan verifikasi pengajuan SPM membutuhkan
waktu yang cukup lama dan rendahnya tingkat akurasi data saat pencocokan secara manual antara ADK SPM-
PTUP dengan scan Rincian Permintaan TUP. Di tingkat satuan kerja, aplikasi ini mudah dilaksanakan karena
menggunakan database. Termasuk jika terdapat koreksi data realisasi DIPA, maka database untuk rencana TUP
di aplikasi Siratu juga sudah update. Di tingkat KPPN, dalam hal ini Front Office, maka ADK Siratu diterima
melalui aplikasi persuratan. Bisa langsung terlihat detil rencana permintaan TUP, baik akun dan angka sehingga
mudah dan cepat untuk melakukan verifikasinya.
Penggunaan Inovasi
Inovasi ini tidak merubah peraturan pengajuan SPM TUP. Alur penggunaan melalui aplikasi SAS. Pada
menu DIPA aplikasi SAS existing. Dengan database DIPA tersebut, maka seluruh data akun di DIPA muncul dan
tinggal klik untuk mencari data yang akan dimintakan TUP-nya . Termasuk jika terdapat koreksi data realisasi
DIPA, maka database untuk rencana TUP di aplikasi Siratu juga sudah update.
Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat 177
Genderang Inovasi untuk Negeri
Di tingkat KPPN, dalam hal ini Front Office, ADK Siratu diterima melalui aplikasi persuratan. Bisa
langsung terlihat detil rencana permintaan TUP, baik akun dan angka sehingga mudah dan cepat untuk
melakukan verifikasinya.
Sebelum Implementasi
Rencana Pengguaan Dana TUP diproses secara manual, sehingga sering terjadi data yang dituangkan
tidak sesuai dengan kondisi sisa pagu DIPA, sehingga pada saat pengajuan pertanggungjawaban, sering terjadi
perbedaan. Pada saat dilakukan pertanggungjawaban terjadi perbedaan, satker kesulitan untuk membuat surat
keterangan karena dihitung secara manual, sehingga sering kali terjadi surat keterangan perbedaan tidak sesuai
dengan kondisi yang sebenarnya.
Sedangkan bagi KPPN, sebelum inovasi verifikasi ketersediaan pagu pada permohonan TUP dilakukan
secara manual demikian juga verifikasi SPM Pertanggungjawaban TUP maupun surat keterangan perbedaan
antara rencana dengan realisasi dilakukan melalui aplikasi OMSPAN Menu modul penganggaran. Sehingga
apabila terjadi perbedaan memelukan waktu yang lama untuk melakukan proses verifikasi.
Setelah Implementasi
Bagi Satker, inovasi ini diterima dan bahkan disambut antusias oleh mitra kerja karena sangat membantu
proses perencanaan TUP di satuan kerja dan membantu proses SPM-PTUP (pertanggungjawabannya) secara
konsisten dengan akun dan nilai TUP. Dengan adanya inovasi ini sangat membantu bagi KPPN,karena proses
verifikasi dilakukan dengan aplikasi secara otomatis,data yang dihasilkan sangat akurat sehingga dapat
mempermudah proses layanan.
Di sisi petugas Front Office KPPN, maka sangat membantu karena proses verifikasi untuk SPM-PTUP
dengan akun yang banyak dan nilai besar serta pertanggungjawabannya dicicil, memudahkan melakukan
verifikasi dan pemantauan akun yang digunakan serta jumlah SPM-PTUP yang diajukan. Dengan menggunakan
inovasi ini semua proses dilakukan melalui aplikasi, sehingga mempermudah satker untuk mendapatkan data
yang akurat baik pada saat pembuatan rencana maupun pada saat pertanggungjawaban.
Keberlanjutan Inovasi
Aplikasi ini mudah dan simple, replikasi aplikasi ini sangat mungkin dilakukan, bahkan untuk satuan
kerja yang kegiatan dan capaian outputnya banyak dan tersebar. Inovasi ini dapat terus dikembangkan dan
diperbaharui sesuai perkembangan Inovasi ini dapat direplikasi oleh KPPN lain dan Satker.
178 Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2018 - Aplikasi
Warung Tahu (Wahana Ngariung Untuk
Meningkatkan Pengetahuan)
KPPN Sumedang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Kegiatan Belajar dalam suasana santai, Bisa dilakukan tatap muka dengan WARUNG TAHU disesuaikan dengan
dilakukan saat berisirahat dan makan suasana santai atau melalui zoom dan kondisi terkini sesuai dengan kebutuhan
siang selain itu sebagai sarana Coaching kanal youtube dan dapat dilihat organisasi dan dapat direplikasi oleh
and Counseling antara atasan dengan kegiatannya melalui website, IG maupun KPPN lain atau Stakeholder.
bawahan. facebook KPPN Sumedang.
Sebelum Inovasi Warung Tahu Setelah Inovasi
Kegiatan peningkatan SDM dilakukan di Pegawai dan Satuan Kerja, Pemerintah
AULA, maupun TLC untuk Satuan Kerja Daerah ataupun masyarakat umum dapat
secara formal. menambah wawasan dalam suasana
santai.
Deskripsi Inovasi
Disamping itu pula dalam rangka menggairahkan dan meningkatkan interaksi pegawai dan satuan kerja
untuk tetap mencari pengetahuan walaupun sambil santai dan beristirahat di warung tahu pemberian nama
warung tahu ini sejalan dengan ke-khas-an dari Kabupaten Sumedang yaitu Tahu Sumedang.
Tujuan berdirinya warung tahu antara lain untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh Pegawai
maupun satker antara lain peningkatan hard competency pegawai melalui belajar bersama atau mandiri yang
dilakukan pada saat ada waktu luang. Kegiatan Belajar dalam suasana santai, dilakukan saat berisirahat dan
makan siang selain itu sebagai sarana Coaching and Counseling antara atasan dengan bawahan. Dengan adanya
inovasi ini memberikan semangat kepada para pegawai untuk mempelajari peraturan maupun aplikasi sehingga
yang semula hanya CSO yang dapat melayani konsultasi stakeholder, dengan adanya inovasi ini pada saat
istirahat, konsultasi dapat dibantu oleh pegawai lain.
Dalam perkembangannya warung tahu ini diupdate untuk kegiatan layanan KPPN kepada Satuan Kerja
secara luring/daring untuk kegiatan kelas mandiri khusus Satuan Kerja yang bermasalah meliputi penggantian
SDM seperti Bendahara, PPK/PPSPM dan operator pengelolaan perbendaharaan. Narasumber untuk
peningkatan kapasitas SDM ini Kepala KPPN, para Kepala Seksi, pejabat fungsional , Para Satuan Pengaman
KPPN Sumedang kegiatan di warung tahu ini dikemas dengan menarik melalui talk show, webinar, bincang
bincang santai sharing knowledge dll.
Warung Tahu ini dapat diikuti melalui zoom dan kanal youtube dan dapat dilihat kegiatannya melalui
website, IG maupun facebook KPPN Sumedang.
Latar Belakang
KPPN Sumedang sebagai bagian dari kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan (DJPb) menghadapi
tantangan di era digital sekarang ini. Salah satu tantangannya adalah memberikan informasi yang transparan,
efektif dan efisien terkait beberapa produk layanan yang diberikan. Salah satu inovasi layanan peningkatan
kapasitas SDM Pegawai dan Stakeholder ( Satker, Pemkab, Masyarakat Umum) melalui Warung Tahu.
Warung Tahu ini awalnya merupakan saung lesehan berdiri pada bulan Juli 2018 yaitu sarana
pembelajaran disediakan oleh Kantor untuk para pegawai maupun satker.
Inovasi ini baru satu-satunya di Jawa Barat, yang mencoba mengangkat kearifan/budaya lokal yang
identik dengan khas kota Sumedang dengan julukan “kota tahu”.
Inovasi ini dikemas seperti sebuah warung lesehan yang dilengkapi dengan sebuah meja/etalase layanan
berikut daftar menu. Uniknya bahwa dalam daftar menu itu bukan daftar makanan atau minuman yang
disajikan melainkan daftar panduan peraturan yang dapat dipelajari dan dalam daftar harga diisi nomor
peraturan terkait.
Untuk menjembatani komunikasi antara pegawai dengan atasan, KPPN dengan Satuan Kerja , maka
muncul ide Warung Tahu. Solusi Warung Tahu dikemas dengan suasana santai sehingga diharapkan dapat
meningkatkan kapasitas SDM (Pegawai, Satuan Kerja dan Pemkab) sehingga permasalahan yang sering
dihadapi dapat terselesaikan dengan suasana yg santai.
Penggunaan Inovasi
Bisa dilakukan tatap muka dengan suasana santai atau melalui zoom dan kanal youtube dan dapat dilihat
kegiatannya melalui website, IG maupun facebook KPPN Sumedang dan bisa juga, apabila satker tidak bisa
mengikuti secara langsung tersedia rekaman kegiatan warung tahu melalui Aplikasi MouTahu_087 (Aplikasi
Mobile Monitoring, Training Pengetahuan).
Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat 179
Genderang Inovasi untuk Negeri
Sebelum Implementasi
Sebelum ada inovasi Warung Tahu, kegiatan peningkatan SDM dilakukan di AULA, maupun TLC untuk
Satuan Kerja secara formal.
Setelah Implementasi
Pegawai dan Satuan Kerja, Pemerintah Daerah ataupun masyarakat umum dapat menambah wawasan
dalam suasana santai.
Keberlanjutan Inovasi
WARUNG TAHU disesuaikan dengan kondisi terkini sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dapat
direplikasi oleh KPPN lain atau Stakeholder.
180 Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2018 - Non Aplikasi
SIGAP (Asistensi Gangguan Aplikasi dan
Peraturan)
KPPN Sumedang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Suatu tim sigap dan cepat untuk Menyampaikan melalui media komunikasi SIGAP disesuaikan dengan kondisi terkini
menyelesaikan permasalahan aplikasi (surat, Whats app) ke semua satuan kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi dan
dan peraturan-peraturan pengelolaan bahwa KPPN siap membantu dapat direplikasi oleh KPPN Lain dan
APBN di tingkat satuan kerja. menyelesaikan permasalahan aplikasi Stakeholder.
hari itu juga tanpa dipungut biaya.
Sebelum Inovasi SIGAP Setelah Inovasi
Satuan kerja biasanya datang sendiri Satker diundang melalui zoom, kelas
sendiri ke KPPN untuk mendapatkan mandiri atau swalayan melalui
solusi. Hal ini tentu akan menambah lama MouTahu_087 (Aplikasi Mobile monitoring
layanan penyelesaian pekerjaan. dan training pengetahuan ).
Deskripsi Inovasi
Inovasi ini merupakan salah satu solusi sigap dan cepat untuk menyelesaikan permasalahan aplikasi dan
peraturan-peraturan pengelolaan APBN di tingkat satuan kerja. Dengan anggota lintas seksi (Subbag Umum,
Seksi PDMS, Seksi Bank, dan Seksi Veraki), Tim ini diharapkan bekerja maksimal dan memuaskan. Inovasi
SIGAP tidak hanya aplikasi saja, namun terkait dengan peraturan-peraturan, KPPN dengan sigap dapat
menyelesaikan permasalahan yang ada di Satuan Kerja. Prinsip SIGAP adalah “one day solution”. Sigap ini
diperuntukan Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah.
Adapun tujuan utama inovasi ini diperuntukan untuk para petugas aplikasi keuangan dan aset di satuan
kerja maupun di pemerintah daerah (DAK/DD). Terutama satuan kerja dengan jenis pekerjaan yang banyak dan
besar, dimana aplikasi menjadi kebutuhan utama dalam penyelesaian pekerjaan dan satuan kerja baru (TP).
Contoh satuan kerja dimaksud antara lain adalah IPDN, Pengadilan Negeri Sumedang, dan Polres Sumedang
atau Satuan kerja baru (TP), Diskoperindag.
Latar Belakang
Ide ini muncul ketika Pimpinan KPPN melihat satuan kerja sangat sering datang ke KPPN untuk
konsultasi terkait aplikasi, padahal aplikasi tersebut sudah disosialisasikan, selain itu pergantian para pengelola
perbendaharaan di satker.
Penggunaan Inovasi
Melalui ZOOM, On the spot, kelas mandiri dan bisa dibuka di HP berbasis Android pada aplikasi
MoTahu_087 masing masing Satker. Strategi yang dilakukan adalah menyampaikan melalui media komunikasi
(surat, Whats app) ke semua satuan kerja bahwa KPPN siap membantu menyelesaikan permasalahan aplikasi
hari itu juga tanpa dipungut biaya. Dalam hal terdapat permintaan penyelesaian permasalahan aplikasi, satuan
kerja diminta menyampaikan informasi masalah secara detil kepada KPPN. Tim KPPN lalu melakukan rapat dan
analisa penyelesaian, termasuk simulasi jika permasalahannya agak rumit. Bahkan juga melakukan konsultasi
ke Tim aplikasi kantor pusat dalam hal permasalahan aplikasi belum mendapat solusi. Setelah analisa selesai,
Tim SIGAP segera melaksanakan kegiatan tersebut dengan penugasan resmi dari Kepala KPPN.
Sebelum Implementasi
Pekerjaan keuangan di satuan kerja hampir semuanya didukung oleh aplikasi. Antara lain GPP, SAIBA,
SAS, SILABI, SIMAK BMN, e-rekon, sprint, SAKTI dan OMSPAN.
Dalam hal terdapat permasalahan tersebut, satuan kerja biasanya datang sendiri sendiri ke KPPN untuk
mendapatkan solusi. Hal ini tentu akan menambah lama layanan penyelesaian pekerjaan.
Setelah Implementasi
Untuk permasalahan yang sama, Satker diundang melalui zoom, kelas mandiri atau swalayan melalui
MouTahu_087 (Aplikasi Mobile monitoring dan training pengetahuan ). Sehingga hasil yang didapatkan akan
optimal.
Keberlanjutan Inovasi
SIGAP disesuaikan dengan kondisi terkini sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dapat direplikasi oleh
KPPN Lain dan Stakeholder.
Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat 181
Genderang Inovasi untuk Negeri
2018 - Non Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
Badega APBN Bisa dilakukan tatap muka maupun daring BADEGA APBN tetap dapat dilakukan
dalam kegiatan forum komunikasi. Para dalam mengawal APBN.
KPPN Sumedang pemangku kepentingan bisa dapat
langsung mencari data melalui aplikasi Setelah Inovasi
Deskripsi & Latar Belakang OMSPAN.
Komunikasi menjadi lebih efektif dan
Forum Komunikasi antara KPPN Badega APBN diharapkan dapat mengetahui
Sumedang, Pemkab Sumedang, Polres permasalahan yang timbul sejak dini.
Sumedang, dan Kejaksaan Negeri
Sumedang untuk mengawal dan
memastikan penyaluran DAK Fisik dan
DD berjalan efektif sesuai peraturan yang
berlaku.
Sebelum Inovasi
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa sering terlambat
dikarenakan sinergi belum terjalin.
Deskripsi Inovasi
Badega APBN teridiri dari dua suku kata yaitu Badega dan APBN. Kata Badega diambil dari bahasa Sunda
yang artinya pengawal, sedangkan APBN merupakan kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara. Badega APBN mengandung arti pengawal dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Inovasi Badega APBN adalah suatu inovasi KPPN Sumedang yang berbentuk Forum Komunikasi antara KPPN
Sumedang, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Polres Sumedang, dan Kejaksaan Negeri Sumedang. Tujuannya
mengawal dan memastikan proses penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa berjalan efektif sesuai
peraturan dan ketentuan yang berlaku. Badega APBN merupakan inovasi yang kreatif karena melibatkan pemda
dan penegak hukum sehingga diharapkan dapat meminimalisir resiko dalam pengelolaan DAK Fisik dan Dana
Desa. Badega APBN menjadi forum komunikasi inovatif, cepat mengantisipasi permasalahan dan solutif.
Pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Kepala KPPN Sumedang, Pemerintah Kab.
Sumedang, Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang dan Kepala Polres Sumedang Badega APBN dilakukan secara
rutin per triwulan dan berkelanjutan.
Latar Belakang
Adanya perbedaan persepsi dalam menyikapi peraturan, selain itu belum terbangun komunikasi yang
intensif antara KPPN Sumedang dengan stakeholder pengelola DAK Fisik dan Dana Desa serta penyelesaian
penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa antara SP2D BUN dan SP2D BUD lebih dari 7 hari kerja.
Penggunaan Inovasi
Bisa dilakukan tatap muka maupun daring dalam kegiatan forum komunikasi. Para pemangku
kepentingan bisa dapat langsung mencari data melalui aplikasi OMSPAN.
Sebelum Implementasi
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sering terlambat dikarenakan sinergi belum
terjalin. Komunikasi tidak lancar, kurangnya pengawasan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Setelah Implementasi
Komunikasi menjadi lebih efektif dan diharapkan dapat mengetahui permasalahan yang timbul sejak
dini, meminimalisir penyelewengan dana dalam pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa sehingga penyaluran
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa tepat waktu. Penyampaian laporan Monev DAK Fisik dan Dana Desa
setiap triwulan dan Laporan Pertanggungjawaban DAK Fisik dan Dana Desa.
Keberlanjutan Inovasi
BADEGA APBN tetap dapat dilakukan dalam mengawal APBN dan dapat direplikasi oleh KPPN lain.
182 Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2018 - Non Aplikasi
Layanan Terpadu (Co-Location )
KPPN Sumedang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Kerjasama KPPN Sumedang dan PT Untuk informasi Co-location ini KPPN Co-location tetap dapat dilakukan dalam
Taspen Bandung dalam rangka Sumedang membuat publikasi berupa kondisi apapun.
meningkatkan pelayanan kepada jadwal layanan service point melalui
pemangku kepentingan. berbagai media sosial.
Sebelum Inovasi Layanan Terpadu Setelah Inovasi
Satuan kerja, masyarakat untuk info Mendekatkan layanan pada pemangku
terkait pengajuan pensiun dan layanan PT kepentingan, yaitu tidak harus datang ke
Taspen lainnya harus langsung datang ke Bandung tetapi cukup datang ke KPPN
PT Taspen Cabang Bandung. Sumedang.
Deskripsi Inovasi
Layanan Terpadu (Co-Location ) KPPN Sumedang- PT. Taspen Bandung merupakan wujud koordinasi
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan dilaksanakan melalui Nota
Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) Tentang Pelayanan Bersama melalui Counter Terpadu antara
KPPN Sumedang dengan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Bandung yang ditandatangani 1 Agustus 2018.
Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama yakni kesepakatan kerjasama dengan prinsip saling
menguntungkan berupa pelaksanaan pelayanan bersama melalui Counter Terpadu untuk melayani pemangku
kepentingan di wilayah Kabupaten Sumedang, antara lain mencakup: Koordinasi, konsultasi, dan pelayanan
terkait Program Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara; dan Kerjasama lain yang berpotensi untuk dikembangkan
di kemudian hari.
Jenis Layanan sebagai berikut :
1. Pengajuan SPP Klim PT. Taspen
2. Pengajuan Mutasi Pensiun
3. Pengajuan KPT
4. Pengajuan Mutasi Keluarga
5. Pengajuan Usul /Ralat SK Pensiun Janda/Duda/Yatim Piatu
6. Pengajuan JKK/JKM
7. Informasi Ketaspenan
Inovasi ini merupakan bagian dari komitmen pimpinan KPPN Sumedang untuk meningkatkan kepuasan
stakeholder. Dengan layanan terpadu (Co-Location) antara KPPN Sumedang dan PT. Taspen kemudahan dalam
pengurusan layanan ketaspenan semakin cepat dan mudah. Tidak hanya pegawai Satker, pemda, masyarakat
umum juga dapat menggunakan fasilitas ini, Pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan ini adalah
Kepala Kantor, Kepala Seksi bank, Pelaksana Seksi Bank, PT. Taspen dan PNS Purna Bakti dan PNS yang akan
memasuki masa purna bakti serta petugas kepegawaian satuan kerja. Rencana di tahun 2022 Co-location tidak
hanya dengan PT.Taspen,KPPN akan melakukan sinergi dengan BPJS Kesehatan dan Kantor Pelayanan Pratama
Pajak Sumedang.
Latar Belakang
Jarak tempuh Sumedang ke PT Taspen cukup jauh menempuh waktu 2,5 jam.
Penggunaan Inovasi
Untuk informasi Co-location ini KPPN Sumedang membuat publikasi berupa jadwal layanan service
point melalui banner, informasi ke WA Grup Satker dan web KPPN Sumedang dan melalui MouTahu_087, tatap
muka maupun Whats app ( konsultasi).
Sebelum Implementasi
Satuan kerja, masyrakat untuk info terkait pengajuan pension dan layanan PT.Taspen lainnya harus
langsung dating ke PT Taspen Cabang Bandung, dengan jarak tempuh cukup jauh.
Setelah Implementasi
Co-location ini dapat dirasakan langsung oleh stakeholder adalah kemudahan dalam mendapatkan
layanan yang diperlukan pada saat menjelang purna bakti maupun setelah purna bakti. KPPN lebih dikenal
dimasyarakat umum (image branding).
Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat 183
Genderang Inovasi untuk Negeri
Mendekatkan layanan pada pemangku kepentingan, yaitu tidak harus datang ke Bandung tetapi cukup
datang ke KPPN Sumedang.
Keberlanjutan Inovasi
Co-location tetap dapat dilakukan dalam kondisi apapun dan dapat direplika oleh KPPN Lain maupun
Satuan Kerja.
2018 - Non Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan
Surabi87 Satker dapat langsung membuka link Inovasi ini dapat terus dikembangkan dan
bit.ly/surabi87. diperbaharui sesuai perkembangan dan
KPPN Sumedang dapat direplikasi oleh KPPN lain.
Surabi87
Deskripsi & Latar Belakang Setelah Inovasi
Aplikasi berbasis internet yang dipasang Setelah Inovasi , pengaduan saran usulan
pada deskripsi WhatsApp Grup Satuan dapat dilakukan dengan mudah tingkal
Kerja sebagai media jembatan membuka link bit.ly/surabi87.
komunikasi antara mitra kerja dengan
KPPN Sumedang.
Sebelum Inovasi
Media komunikasi untuk menjembatani
saran dan pengaduan melalui website.
Deskripsi Inovasi
Inovasi Surabi87 merupakan :
Gabungan kata dan angka yaitu Surabi dan angka 87, Surabi = Suara Abdi (bahasa Sunda) dan 87=kode
KPPN Sumedang. Aplikasi berbasis internet yang dipasang pada deskripsi WhatsApp Grup Satuan Kerja
(MIssU). Surabi87 pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan
kepada stakeholder Media komunikasi antara Mitra Satuan Kerja dengan KPPN Sumedang terkait dengan
saran/usul atau pengaduan para pemangku kepentingan atas layanan KPPN Sumedang. Surabi87 hadir untuk
melengkapi media komunikasi yang telah ada yaitu SIPANGSI. Surabi87 dintegrasikan ke dalam WhatsApp Grup
Satuan kerja sebagai media jembatan komunikasi antara mitra kerja dengan KPPN Sumedang. Selain
pengaduan, satker dapat memberikan saran usulan melalui Surabi87. Surabi87 telah disosialisasikan kepada
satuan kerja, termasuk tata cara menggunakan aplikasi Surabi87. Surabi87 menjadi inovasi yang dapat
memecahkan masalah dengan mencari solusi terbaik terhadap setiap permasalahan maupun keluhan yang ada
pada satker. Inovasi ini menjadi unik karena inovasi ini mudah diakses dan familiar karena dipasang di deskripsi
WhatsApp Group dengan link bit.ly/surabi87.
Latar Belakang
Satuan kerja harus membuka website untuk melalukan pengaduan.
Penggunaan Inovasi
Satker dapat langsung membuka link bit.ly/surabi87.
Sebelum Implementasi
Media komunikasi untuk menjembatani saran dan pengaduan melalui website ( terbatas).
Setelah Implementasi
Setelah Inovasi , pengaduan saran usulan dapat dilakukan dengan mudah tingkal membuka link bit.ly/
surabi87 melalui HP. Surabi87 menjadi pilihan lain pilihan media komunikasi (pengaduan) yang telah ada
sebelumnya.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini dapat terus dikembangkan dan diperbaharui sesuai perkembangan dan dapat direplikasi oleh
KPPN lain.
184 Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
2018 - Aplikasi
SIPANGSI (Aplikasi Pengaduan Instansi)
KPPN Sumedang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Aplikasi Pengaduan Instansi berbasis Satker menginstal pada PC/Laptop dan Inovasi ini dapat terus dikembangkan dan
internet yang terhubung dengan email terhubung dengan email pengaduan diperbaharui sesuai perkembangan.
pengaduan KPPN Sumedang karena KPPN.
belum tersedia media komunikasi terkait Setelah Inovasi
saran dan pengaduan satuan kerja. SIPANGSI
Menambah pilihan media komunikasi
Sebelum Inovasi yang telah ada sebelumnya.
Media komunikasi untuk menjembatani
saran dan pengaduan terbatas.
Deskripsi Inovasi
Inovasi SIPANGSI singkatan dari Aplikasi Pengaduan Instansi berbasis internet yang terhubung dengan
email pengaduan KPPN Sumedang. SIPANGSI ini memanfaatan teknologi informasi untuk mendukung
peningkatan kinerja dan pelayanan kepada stakeholder semakin baik Sipangsi merupakan jembatan komunikasi
antara mitra kerja dengan KPPN Sumedang yang berisi saran dan pengaduan, pengusulan pemecahannya oleh
Kepala KPPN Sumedang, Kepala Seksi terkait dan pelaksana. Inovasi ini menjadi unik karena aplikasi diinstall
pada PC/Laptop Satuan kerja dan terhubung dengan email pengaduan KPPN Sumedang. SIPANGSI menjadi
inovasi yang dapat memecahkan masalah dengan mencari solusi terbaik terhadap setiap permasalahan maupun
keluhan yang ada pada satker. Melalui SIPANGSI memitigasi i penanganan saran dan pengaduan.
Latar Belakang
Belum tersedia media komunikasi yang dimiliki KPPN Sumedang terkait saran dan pengaduan satuan
kerja.
Penggunaan Inovasi
Satker menginstal pada PC/Laptop dan terhubung dengan email pengaduan KPPN.
Sebelum Implementasi
Media komunikasi untuk menjembatani saran dan pengaduan terbatas. Pengaduan langsung melalui
sarana pengaduan DJPb.
Setelah Implementasi
Setelah Inovasi, pengaduan dilakukan terlebih dahulu melalui
SIPANGSI, sehingga permasalahan dapat diselesaikan di tingkat
KPPN. Menambah pilihan media komunikasi yang telah ada
sebelumnya.
Keberlanjutan Inovasi
Inovasi ini dapat terus dikembangkan dan diperbaharui sesuai
perkembangan dan dapat direplikasi oleh KPPN lain.
Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat 185
Genderang Inovasi untuk Negeri
2018 - Non Aplikasi
Buku Pintar Penyaluran Dana Desa
KPPN Sumedang
Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan
Buku saku yang dapat digunakan oleh Aparat desa, stakeholder dapat Buku pintar penyaluran dana desa selalu
aparat desa terkait dengan peraturan dan menggunakan langsung melalui HP terupdate sesuai dengan kondisi.
persyaratan penyaluran dana desa dalam hanya dengan membuka aplikasi
rangka peningkatan efektivitas dan MoTahu_087.
kualitas layanan.
Sebelum Inovasi Buku Pintar Penyaluran Setelah Inovasi
Dana Desa
Informasi tentang persyaratan penyaluran Informasi tentang persyaratan penyaluran
dana desa diketahui terbatas. dana desa tidak hanya kalangan terbatas.
Deskripsi Inovasi
Merupakan buku saku yang dapat digunakan oleh para aparat desa khususnya terkait dengan peraturan
dan persyaratan penyaluran dana desa dalam rangka peningkatan efektivitas dan kualitas layanan atau
partisipasi para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Kepala
KPPN Sumedang, Pemerintah Kab. Sumedang, Kepala Desa dan masyarakat.
Latar Belakang
Aparat desa kesulitan dalam mencari referensi terkait penyaluran dana desa. Masalah utama yang perlu
diselesaikan adalah bagaimana proses penyaluran dana desa dari RKUN ke RKD berjalan efektif, tepat waktu
dan akuntabel.
Penggunaan Inovasi
Inovasi Buku Saku ini dapat menjadi pegangan aparat desa dalam hal pemenuhan persyaratan penyaluran
dana desa menjadi efektif,dan tepat waktu. Aparat desa, stakeholder dapat menggunakan langsung melalui HP
hanya dengan membuka aplikasi MoTahu_087.
Sebelum Implementasi
Informasi tentang persyaratan penyaluran dana desa diketahui terbatas.
Setelah Implementasi
Informasi tentang persyaratan penyaluran dana desa tidak hanya kalangan terbatas (aparat desa).
Keberlanjutan Inovasi
Buku pintar penyaluran dana desa selalu terupdate sesuai dengan kondisi dan dapat direplikasi oleh
KPPN maupun Satker.
186 Kanwil DJ Pb Provinsi Jawa Barat
Genderang Inovasi untuk Negeri
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Genderang Inovasi untuk Negeri - Volume 2
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search