Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN
KANTOR WILA YAH PROVINSI JAWA BARA T

Gedung Dwi Wama Jalan Dlponegoro No.59 Bandung 40122

Telepon (022) 7207046 Faksimili (022) 7207048
Website :http://kanwfl-<ljpbjabar.net

BERITA ACARA PEMBINAAN
PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA

Pada hari ini, Jum'at tanggal limabelas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

I. Nama Riyadi

NIP 196302271985031003

Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan Ketua Tim Pembina

Disertai dengan Anggota Tim Pembina :

1. Nanang Trimantra , NIP 19761020 19990301 001 Penata Tk.l (111/d)

2. Arifin Setiyono NIP 19710409 199803 1002 Pembina (IV/a)

3. Iman Rohendiawan NIP 19690727 199012 1 00 3 Pembina (IV/a)

4. Marlina Rus Ananti NIP 19640617 198503 2 00 2 Penata Muda Tk.l (111/b)

5. Euis Dartini NIP 19641222 198503 2 00 1 Penata Muda Tk.l (111/b)

6 Purwaningsih NIP 19640804 198503 2 00 2 Penata Tk.l (111/d)

7. Eja Suteja NIP 19680626 198703 1 00 1 Penata Tk. I (111/d)

8. Rini Purwantini NIP 19620711198210 2 00 1 Penata Muda Tk. I (111/b)

9. Endang Kusmara NIP 19630227 198703 1 001 Penata Muda Tk.l (111/b)

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

II. Nama Tardin Hidayat

NIP 19640105 198503 1002 2 001

Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan Kepala KPPN Tasikmalaya (Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah)

Selanjutnya disebut Pihak Kedua
1. Sesuai dengan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat tanggal

20 April 2020, nomor: ST~ 1331WPB.13/2020 Pihak Pertama setelah melapor dan menyerahkan Surat
Tugas kepada Pihak Kedua, langsung melakukan tugas pembinaan mengenai pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tasikmalaya dari tanggal 11s.d15 Mei 2020;

2. Sasaran Pemeriksaan meliputi :

a. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN;
b. Pelayanan Perbendaharaan;

c. Kinerja dan Tata Kelola KPPN;

d. lnovasi dan Prestasi
3. Periode Pembinaan adalah bulan Januarii sampai dengan 17 April 2020;

4. Pembinaan terhadap Satker lingkup KPPN Tasikmalaya

a. Penyebaran Survey Kepuasan Pegawai atas Dukungan Operasional

b. Penyebaran Survey Kepuasan Pegawai terhadap tim Pembina

5. Hasil pembinaan yang dilakukan melalui pemeriksanaan terhadap dokumen-dokumen terkait dan melalui
kuisioner tersebut adalah sebagaimana tercantum pada Resume Hasil Pembinaan.

Resume ini sifatnya masih sementara, sedangkan hasil selengkapnya akan disampaikan dalam
bentuk Laporan Hasil Pembinaan (LHP) yang akan disusulkan kemudian

Demikian Serita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

z•I KrPihak Kedua, Tasikmalaya, 15 Mei 2020
Tasikmalaya Pihak Pertama,

Ketua Tim Pembina

Tardin Hidayat Riyad i

DWIWARNA
CHARTER

LHPS KPPN Periode
Semester I Tahun 2020



PERATURAN-PERATURAN

TERKAIT

LHPS KPPN Periode
Semester I Tahun 2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1 DAN 2 JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA PUSAT
10710 TELEPON : (021) 344-9230 PSW. 5205, 5206, (021) 3843417 FAKSIMILI (021) 3454640 LAMAN:
WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

NOTA DINAS
NOMOR ND-1379/PB.1/2020

Yth : Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Tanggal Negara Semester I Tahun 2020
: 24 April 2020

Berkenaan dengan pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Semester I Tahun 2020, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut.

1. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016
tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
Kantor Wilayah DJPb melaksanakan pembinaan dan supervisi pada KPPN secara periodik 2
(dua) kali dalam setahun, yang dilakukan melalui pemeriksaan dokumen-dokumen terkait
dengan unsur-unsur pembinaan, pengamatan langsung pada KPPN, serta wawancara dengan
para pegawai dan stakeholder KPPN.

2. Ketentuan pembinaan dan supervisi dalam KEP-261/PB/2016 tersebut, telah dilakukan
penyempurnaan melalui PER-24/PB/2019 yang memungkinkan pelaksanaan pembinaan dan
supervisi dilakukan melalui on desk dan/atau on the spot dengan memanfaatkan
perkembangan IT, namun baru mulai berlaku sejak bulan Juli 2020.

3. Selanjutnya, sehubungan dengan adanya pendemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan mengingat PER-24/PB/2019 belum dapat diterapkan, pelaksanaan pembinaan dan
supervisi KPPN Semester I tahun 2020 agar dilaksanakan melalui on desk dan tanpa
pengamatan ke KPPN serta tanpa wawancara kepada stakeholder dan pegawai KPPN secara
langsung.

4. Untuk itu, pembinaan dan supervisi KPPN Semester I tahun 2020 agar dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN
1) Pembinaan dan supervisi terhadap Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN dilaksanakan
berdasarkan data yang terdapat dalam database Kanwil seperti OMSPAN, SPRINT,
MONSAKTI, eSPM dan lain-lain, tanpa pengamatan secara langsung dan wawancara
kepada pegawai KPPN;
2) Dalam hal diperlukan, hasil pembinaan dan supervisi Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN
dapat dikonfirmasi kepada KPPN melalui video conference dan/atau media komunikasi
lainnya.

b. Pelayanan Perbendaharaan
1) Pembinaan dan supervisi terhadap unsur Pelayanan Perbendaharaan dilaksanakan
berdasarkan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan pelayanan perbendaharaan yang
disampaikan kepada Kanwil DJPb, serta media informasi KPPN, seperti media sosial
dan website KPPN, tanpa pengamatan langsung dan wawancara kepada stakeholder
dan pegawai KPPN;

2) Penilaian...

2) Penilaian kinerja Pelayanan Perbendaharaan dilaksanakan hanya terhadap komponen
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang mencakup:
a) Visi, Misi, Peta Strategi, IKU, Moto Pelayanan, dan Nilai-Nilai Kementerian
Keuangan;
b) Standar dan Maklumat Pelayanan;
c) Keterbukaan Informasi Publik;
d) Pengelolaan Pengaduan;
e) Pengendalian Gratifikasi; dan
f) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.

3) Dalam hal diperlukan, hasil pembinaan dan supervisi terhadap unsur Pelayanan
Perbendaharaan dapat dikonfirmasi kepada KPPN melalui video conference dan/atau
media komunikasi lainnya.

c. Kinerja dan Tata Kelola
1) Pembinaan dan supervisi terhadap unsur Kinerja dan Tata Kelola dilaksanakan
berdasarkan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan pelayanan perbendaharaan yang
disampaikan kepada Kanwil DJPb, serta media informasi KPPN, seperti media sosial
dan website KPPN, tanpa pengamatan langsung dan wawancara kepada pegawai
KPPN;
2) Penilaian Kinerja dan Tata Kelola dilaksanakan terhadap Kinerja Organisasi,
Manajemen SDM, Manajemen Keuangan, Pengendalian Internal, serta Komunikasi
dan Koordinasi Pimpinan;
3) Penilaian Manajemen Keuangan pada Kinerja dan Tata Kelola dilaksanakan pada
komponen Penyusunan Rencana Anggaran, Pengelolaan Gaji/Tunjangan, dan
Penatausahaan Laporan Keuangan;
4) Dalam hal diperlukan, hasil pembinaan dan supervisi terhadap unsur Kinerja dan Tata
Kelola dapat dikonfirmasi kepada KPPN melalui video conference dan/atau media
komunikasi lainnya.

d. Inovasi dan Prestasi
1) Pembinaan, supervisi, dan penilaian Inovasi KPPN dilaksanakan berdasarkan
Proposal Inovasi KPPN, tanpa pengamatan langsung dan wawancara kepada pegawai
KPPN;
2) Pembinaan, supervisi, dan penilaian Prestasi KPPN dilaksanakan berdasarkan
dokumen prestasi KPPN, seperti salinan/foto piagam penghargaan dan/atau foto piala,
tanpa pengamatan langsung dan wawancara kepada pegawai KPPN.
3) Dalam hal diperlukan, hasil pembinaan dan supervisi terhadap Inovasi dan Prestasi
dapat dikonfirmasi kepada KPPN melalui video conference dan/atau media komunikasi
lainnya.

e. Selanjutnya hasil penilaian unsur-unsur pembinaan dan supervisi KPPN sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dituangkan dalam form penilaian
sebagaimana terlampir, dan disampaikan ke Kantor Pusat DJPb sesuai ketentuan dalam
KEP-261/PB/2016.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik
R.M. Wiwieng Handayaningsih





























































KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA BARAT

GEDUNG DWI WARNA JL. DIPONEGORO NO. 59 BANDUNG 40123

NOTA DINAS
NOMOR ND-497/WPB.13/2020

Yth : Kepala KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa

Sifat Barat
Lampiran : Biasa
Hal :
: Perpanjangan Penerapan Percepatan Payment Process Request (PPR)
Tanggal
pada Aplikasi SPAN
: 29 Mei 2020

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara No. ND-659/PB.3/2020
tanggal 28 Mei 2020 hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan kebijakan
Bank Indonesia yang menyesuaikan jadwal kegiatan operasional dan layanan publik dari yang
sebelumnya berakhir 29 Mei 2020 menjadi 15 Juni 2020, maka kebijakan pengaturan percepatan
proses Payment Process Request (PPR) pada SPAN agar tetap berpedoman pada Nota Dinas
Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-437/PB.3/2020 tanggal 26 Maret 2020, yaitu sampai
dengan 15 Juni 2020.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik
Sahat M.T. Panggabean

KEMENTERIAN KEUANGAN RE PUBLI K INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 9 jPBj2018


TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN RETUR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Menirnbang DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

a. bahwa pencairan dana dalarn rangka pelaksanaan kegiatan
dan penggunaan anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) dilaksanakan melalui transfer dana dari
Kas Negara pada bank operasional kepada Rekening Pihak
Penerirna yang ditunjuk pada Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D);

b. bahwa pencairan dana dapat terjadi kegagalan transfer dana
ke rekening pihak penerima, dan bank penerirna rnelakukan
penolakanj pengernbalian (retur) SP2D;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (7) Peraturan
Menteri Keuangan Nornor 190jPMK.05j2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, tata cara penyelesaian
pencairan dana dengan mekanisme retur SP2D diatur oleh
Direktur Jenderal Perbendaharaan;

d. bahwa penyelesaian dan penatausahaan retur SP2D, perlu
dilakukan secara sederhana, cepat, transparan, akuntabel,
tertib dan akurat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah
Pencairan Dana.

Mengingat : l. Peraturan Pernerintah Nornor 45 tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
103, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5423);
2 . Peraturan Menteri Keuangan Nornor 190jPMK.05j2012
tentang Tata Cara Pernbayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154jPMK.05j2014
tentang Pelaksanaan Sistern Perbendaharaan dan Anggaran
Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 96jPMK.05j2017
tentang Tata Cara Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian
Penerirnaan Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188jPMK.05j2017
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah
Pencairan Dana Melalui Sistern Perbendaharaan dan
Anggaran Negara;