KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
telah Tuntas
mengirimkan
surat dengan
Nomor : S-
564/WPB.13/K
P.1204/2019
tanggal 12
September
2019.
(Copy surat
terlampir)
B. Penilaian Kinerja Pelayanan
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Indeks Kepuasan Pegawai (IKP)
Hasil Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) Kepala KPPN harus selalu Surat Dirjen perbendaharaan Kepala 1. KPPN Tuntas
Semester II tahun 2019 atas dukungan melakukan evaluasi dan KPPN, Sumedang Tuntas
operasional pelayanan KPPN Sumedang tindak lanjut atas hasil No. Kasubag telah
terhadap 16 responden dari jumlah 17 form survei indek kepuasan umum, melaksanakan
yang disebar, memperoleh nilai 100 pegawai sehingga dapat S-03473/PB/2016 hal pembinaan
(sangat puas), sama dengan Nilai IKP meningkatkan kepuasan Kasi kepada
Semester I tahun 2019 sebesar 100% dari para pegawai atas Apresiasi hasil survei PDMS, pegawai
dengan 18 responden. dukungan operasional secara intensif
layanan. pengguna layanan Kasi melalui
Bank, berbagai
kementerian keuangan tahun kasi kegiatan,
VeraKI meliputi GKM,
2015 dan langkah-langkah Breifing Pagi,
Intimacy
kinerja layanan tahun 2016. Pegawai.
2. Secara rutin
pada saat
briefing pagi
pimpinan
senantiasa
memberikan
penekanan
terhadap hak
kewajiban
pegawai agar
dilaksanakan
secara bijak
dan
proporsional.
(Copy
dokumentasi
terlampir)
C. Penilaian Kinerja Tata Kelola
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Pengelolaan Keuangan
Terdapat Kuitansi Nomor KPPN segera memperbaiki PP 24 Tahun 2000 Tentang Kasubag Kuitansi dimaksud
dan melengkapi dokumen Umum
00427/KW/648790/2019 tanggal 05-08- tersebut Perubahan Tarif Bea Materai telah dibubuhi
2019 tidak bermaterai yang seharusnya besarnya batas materai sesuai
dikenakan Pengggunaan batas Nominal ketentuan
perpajakan yang
berlaku.
(Copy terlampir)
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
KPPN BANDUNG II - 087
Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
KetentuanTerkait Subbag/ Penyelesaian
Seksi Tuntas
A.Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN
1.1.Efektivitas Pembinaan Satker
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Monitoring Kontrak
Berdasarkan data OM SPAN, dari 1730 1. KPPN harus segera PMK No. 190/PMK. 05/2012 Seksi 1.Rekomendasi
Pencairan
kontrak selama Juli s.d. Oktober 2019 menginventarisir tentang Tata Cara Pem sebagaimana
Dana
terdapat 301 (17,40) ADK Kontrak yang satker-satker yang bayaran Dalam Rangka pada angka 1
terlambat disampaikan ke KPPN, melebihi memiliki belanja Pelaksanaan Anggaran telah
5 hari kerja setelah ditandatanganinya modal (kontraktual) Pendapatan dan Belanja ditindaklanjuti
perjanjian kontrak, diantaranya : dan berkoordinasi Negara pasal 36 ayat 1, dengan surat
agar penyampaian juncto PMK kepala KPPN
ADK kontrak tidak 178/PMK.05/2018. Bandung II nomor
Bulan Juli 2019 : terlambat; Surat Menteri Keuangan S-
a. Satker Universitas Islam Negeri Sunan 2. KPPN harus lebh no.S-66/MK.05/2019 172/WPB.13/KP.
mengoptimalkan
Gunung Jati Bandung (423523), no tanggal 22 Januari 2019 ttg 0202/2020
B- aplikasi yang telah
kontrak disediakan oleh Langkah2 Strategis tanggal 17
381.1/Un.05/III.6/KU.00.9/07/2019, Kantor Pusat yaitu Pelaksanaan Anggaran K/L Januari 2020 hal
nilai kontrak Rp. 6.264.0000,-. tools ME Budget TA 2019; Tindak Lanjut
tanggal kontrak 2 Juli 2019, Execution dan Nota Dinas Dirjen Rekomendasi
ADK diterima KPPN tanggal 27 OMSPAN untuk Perbendaharaan no. ND- Laporan Hasil
September 2019 (terlambat 58 Hari); meminimalisasi 103/PB/2019 tanggal 1 Pemeriksaan
b. Satker SNVT Penyediaan Perumahan tingginya Pebruari 2019 tentang (LHP) Semester II
Provinsi Jawa Barat (401663), no keterlambatan Petunjuk Teknis Langkah Kantor Wilayah
kontrak 50/SPK- penyampaian ADK Langkah Strategis Ditjen
RUSUS/SPRKMMK/2019, 3. KPPN harus Pelaksanaan Anggaran Perbendaharaan
nilai kontrak Rp. 95.800.000 menyampaikan Kementerian Provinsi Jawa
tanggal kontrak 26 Juli 2019, kepada Satker agar Negara/Lembaga TA 2019 Barat
ADK diterima KPPN tanggal 4 Oktober lebih serius terkait pada Kanwil DJPb dan 2.Rekomendasi
pada angka 2
2019 (terlambat 45 Hari); urgensi pendaftaran KPPN menurut hemat
kami kurang tepat
data kontrak, apalagi untuk dijadikan
sebagai
alasan yg alat/upaya
meminimalisasi
Bulan Agustus 2019 : disampaikan kurang jumlah kontrak
a. Satker Kanwil Kementerian Agama jelas. yang terlambat
disampaikan ke
Kabupaten Bandung (416393), no KPPN (> 5 hari
kerja), mengingat
kontrak pada aplikasi
tools ME Budget
B3582.1/Kk.10.4/HM.02.1/VIII/2019, Execution dan
OMSPAN tidak
tanggal kontrak 2 Agustus 2019, menyajikan
informasi kontrak-
Nilai kontrak Rp. 49.000.000,-. kontrak yang
telah
ADK diterima KPPN tanggal 29 ditandatangani
oleh PPK satker;
November 2019 (terlambat 80 Hari);
b. Satker Balai Prasarana Permukiman
Wilayah Jawa Barat (505837), no
kontrak HK.02.03/SPK/Cb12/256/2019,
nilai kontrak Rp. 199.100.000,-.tanggal
kontrak 12 Agustus 2019, ADK diterima
KPPN tanggal 4 November 2019
(terlambat 55 Hari);
Bulan September 2019 : 3. Kami
a. Satker Pelaksanaan Prasarana
dapat memastikan
Permukiman Wilayah Ii Provinsi Jawa
Barat (631123), no kontrak HK.02.03- bahwa
Cb12.2/PSP-POP/48.1/2019,
nilai kontrak Rp. 66750000,-. tanggal keterlambatan
kontrak 16 September 2019, ADK
diterima KPPN tanggal 14 November penyampaian data
2019 (terlambat 38 Hari);
kontrak tersebut
disertai dengan
surat Dispensasi
b. Satker Pelaksanaan Prasarana Pendaftaran Data
Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa
Barat (631124), No. kontrak Kontrak oleh
HK.02.03/SPK/DED.REVIT-CMS/PL-
02/PPPW.I-JB/IX/09 tanggal kontrak 4 KPPN. Yang perlu
September 2019,
nilai kontrrak 98.175.000,-. menjadi perhatian
ADK diterima KPPN tanggal 28
November 2019 (terlambat 56 Hari); kita bersama
adalah bagaimana
ketentuan
Dispensasi
Penyampaian
Data Kontrak tidak
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Bulan Oktober 2019 : dikeluarkan oleh Tuntas
a. Satker Kantor Kementerian Agama Kab. Tuntas
KPPN, agar
Bandung (416393) no kontrak Tuntas
B.4514/Kk.10.4/6/KU.01.1/X/2019, nilai menjadi usulan
kontrak Rp. 191.390.000,-.
tanggal kontrak 1 Oktober 2019,
ADK diterima KPPN tanggal 11
November 2019 (terlambat 24 Hari);
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Kepatuhan atas Hak tagih kepada Negara
Terdapat penyelesaian tagihan yang lebih Kepala KPPN segera PMK No. 190/PMK. Seksi Rekomendasi
dari 17 hari kerja setelah timbul hak tagih : menegaskan kembali Pencairan telah
Satker MAKODAM III/SLW (685983) kepada satker bahwa 05/2012 tentang Tata Cara ditindaklanjuti
penerbitan SPM agar tidak Dana dengan surat
Pembayaran Belanja Modal Termin 2 melebihi 17 hari sejak Pem bayaran Dalam Kepala KPPN
Sesuai Kontrak Nomor SP/52/Zidam III adanya hak tagih. Bandung II nomor
/Siliwangi/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019, Rangka Pelaksanaan S-
BAST Nomor BAST/75/X/2019 Tanggal 172/WPB.13/KP.0
29 Oktober 2019 dan BAP Nomor BAP- Anggaran Pendapatan dan 202/2020 tanggal
1/180/X/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 17 Januari 2020
Invoice No. 03709T/685983/2019 tgl 28 Belanja Negara, juncto hal Tindak Lanjut
November 2019 senilai Rp. Rekomendasi
487,104,000,- PMK 178/PMK.05/2018. Laporan Hasil
Surat Menteri Keuangan Pemeriksaan
(LHP) Semester II
no.S-66/MK.05/2019 Kantor Wilayah
Ditjen
tanggal 22 Januari 2019 ttg Perbendaharaan
Provinsi Jawa
Langkah2 Strategis Barat
Pelaksanaan Anggaran K/L Rekomendasi
telah
TA 2019; Dirjen ditindaklanjuti
Nota Dinas dengan surat
kepala KPPN
Perbendaharaan no. ND- Bandung II nomor
S-
103/PB/2019 tanggal 1 172/WPB.13/KP.0
202/2020 tanggal
Pebruari 2019 tentang 17 Januari 2020
hal Tindak Lanjut
Petunjuk Teknis Langkah Rekomendasi
Laporan Hasil
Langkah Strategis Pemeriksaan
(LHP) Semester II
Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah
Ditjen
Kementerian Perbendaharaan
Provinsi Jawa
Negara/Lembaga TA 2019 Barat
pada Kanwil DJPb dan
KPPN.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penyelesaian SPM menjadi SP2D
Terdapat Jangka waktu penyampaian SPM Kepala KPPN segera PMK No. 190/PMK. Seksi PD Rekomendasi
ke KPPN melebihi 2 HK setelah SPM menegaskan kembali
diterbitkan, diantaranya : kepada satker bahwa 05/2012 tentang Tata Cara telah
a. Satker 622323 Pusat Penelitian Dan penyampaian SPM ke
KPPN tidak melebihi 2 HK Pem bayaran Dalam ditindaklanjuti
Pengembangan Sumber Daya Air setelah SPM diterbitkan.
Pembayaran belanja barang, sebesar Rangka Pelaksanaan dengan surat
Rp. 20.286.000,-. sesuai dengan
Kuitansi No. 068/KWT/RK/VII/ 2019, Anggaran Pendapatan dan kepala KPPN
tanggal 3 Juli 2019 SPM tanggal 17 Juli
2019, tanggal invoice 22 Juli 2019; Belanja Negara, juncto Bandung II nomor
PMK 178/PMK.05/2018; S-
Surat Menteri Keuangan 172/WPB.13/KP.0
no.S-66/MK.05/2019 202/2020 tanggal
tanggal 22 Januari 2019 ttg 17 Januari 2020
Langkah2 Strategis hal Tindak Lanjut
b. Satker 684288 SESKO TNI Pelaksanaan Anggaran K/L Rekomendasi
Pembayaran belanja barang berupa
honorarium Dosen dan Pendukung TA 2019; Laporan Hasil
Pasis Dikreg XLVI Sesko TNI sesuai
Sprin Nomor : Sprin/719/VII/2019, SPM Pemeriksaan
Tanggal 16 Juli 2019, tanggal invoice 22
Juli 2019; Nota Dinas Dirjen (LHP) Semester II
Perbendaharaan no. ND- Kantor Wilayah
103/PB/2019 tanggal 1 Ditjen
Pebruari 2019 tentang Perbendaharaan
Petunjuk Teknis Langkah Provinsi Jawa
c. Satker 622323 Pusat Penelitian Dan Langkah Strategis Barat
Pengembangan Sumber Daya Air
Pelaksanaan Anggaran
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Pembayaran belanja barang sebesar Kementerian Tuntas
Rp. 2,680,000,-.sesuai dengan SPD No. Negara/Lembaga TA 2019 Tuntas
109,110/La.1-PNBP/IX/ 2019, SPM pada Kanwil DJPb dan
tanggal 23 Oktober 2019, tanggal KPPN. Tuntas
invoice 28 Oktober 2019;
d. Satker 622323 Pusat Penelitian Dan
Pengembangan Sumber Daya Air
Pembayaran belanja barang sebesar
Rp. 7.967.118,-. sesuai dengan SPD
No. 601 s/d 604/Lb3/IX/ 2019, SPM
tanggal 23 Oktober 2019, tanggal
invoice 28 Oktober 2019.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: SPM Gaji Induk
Keterlambatan penyampaian Gaji Induk Kepala KPPN segera PMK No.190/PMK. 05/2012 Seksi 1.Rekomendasi
periode Juli s.d. Oktober 2019 ke KPPN : Pencairan
Diantaranya : bersurat kepada Satker tentang Tata Cara telah
Dana
a. Pembayaran belanja pegawai untuk menegaskan Pembayaran Dalam Rangka ditindaklanjuti
berupa gaji induk bulan Oktober
2019 untuk 324 TNI/1039 jiwa satker kembali bahwa Pelaksanaan Anggaran dengan surat
Kesdam III/Siliwangi. Menyampaikan
SPM Gaji bulan Oktober 2019 pada pengajuan SPM gaji induk Pendapatan dan Belanja kepala KPPN
tanggal 18 September 2019;
paling lambat tanggal 15 Negara. Bandung II nomor
bulan berkenaan untuk S-
gaji induk bulan yang 172/WPB.13/KP.0
akan datang. 202/2020 tanggal
17 Januari 2020
b. Pembayaran Belanja Pegawai hal Tindak Lanjut
Berupa Gaji Induk satker 423523
Bulan September Tahun 2019 untuk Rekomendasi
1029 Pegawai/3120 Jiwa Sesuai
SPP Nomor 01066 menyampaikan Laporan Hasil
SPM Gaji bulan September 2019
pada tanggal 20 Agustus 2019; Pemeriksaan
(LHP) semester II
Kantor Wilayah
Ditjen
Perbendaharaan
c. Pembayaran Belanja Pegawai Provinsi Jawa
Berupa Gaji Induk Bulan September
2019 Untuk 310 Pegawai/887 Jiwa, Barat
menyampaikan SPM Gaji bulan
September 2019 pada tanggal 20 2. Terkait
Agustus 2019 dengan satker
yang terlambat
menyampaikan
SPM LS Gaji
Induk, kami telah
menyampaikan
surat teguran
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penatausahaan SKPP
1. Permohonan pengesahan SKKP oleh KPPN harus lebih teliti Perdirjen Perbendaharaan Seksi 1.Rekomendasi
satker ditandatangani oleh pejabat Pencairan akan dipedomani
pembuat komitmen (PPK) dan bukan dalam memeriska No. 37/PB/2009 tentang dalam
oleh kuasa pengguna anggaran Dana pelaksanaan
(KPA), yaitu : kelengkapan dan Juknis Pengalihan Pengelo tugas selanjutnya
Satker Pengadilan Negeri
Bandung (097514) atas nama : persyaratan pengesahan laan Administrasi Belanja
Lilis Setiawati, SH, MH SKPP No
W11.UI.4327/KU.02.02/IX/2019 SKPP sesuai ketentuan. PNS Pusat pasal 15 (Lamp,
tanggal 1 Juli 2019;
Supriyadi, SH, MH, SKPP No Untuk menjadi perhatian IV) 2.Temuan lebih
W11. UI.4328/KU.02.02/IX/2019 Kepdirjen Perbendaharaan
tanggal 24 Juli 2019. selanjutnya bersifat
No. KEP-287/PB/2016
administratif dan
tanggal 9 Oktober 2015
akan selalu ada
tentang SOP pada KLPPN
pada saat proses
- Surat Dirjen
SKPP
Perbendaharaan No. S-
menggunakan
11085/PB/2016 tentang
cara manual
Penyempurnaan atas
seperti yang
Perubahan Standar
2. Pengesahan SKPP oleh KPPN dilaksanakan saat
Bandung II mendahului permohonan Operasional Prosedur
penerbitan SKPP oleh satker (sesuai ini. Untuk
tanda terima permohonan SKPP), Pengesahan SKPP
yaitu : meminimalisasi
- Perdirjen Perbendaharaan
tingkat kesalahan
No.Per-2/PB/2018 tanggal
dimaksud, kiranya
15 Pebruari 2018 tentang
agar mengusulkan
SKPP Satker Ajendam Pelaksanaan Pembayaran
proses
III/Siliwangi (685983) an. Mamat Gaji Menggunakan
pengesahan
Rahmatullah, S.Ag No. Database Gaji Terpusat
SKPP
507/IX/2019 diterima tanggal 13-
menggunakan
09-2019 disahkan oleh KPPN
aplikasi yang
Bandung II tanggal 12-09-2019
terintegrasi
No. SP-3762/WPB.13/KP.02
dengan aplikasi
02/2019
SKPP Bimas Islam (650152) an. GPP/BPP/DPP.
Sri Gustiawati,B.Sc No.
B.2103/KK.10. 24/KP.09/09/2019
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
diterima tanggal 12-09-2019 Tuntas
disahkan oleh KPPN Bandung II Tuntas
tanggal 11-09-2019 No. SP-
3761/WPB.13/KP.02 02/2019
SKPP Pengadilan Negeri
Bandung (097514) an. Supriyadi,
SH, MH, SKPP No
W11.UI.4328/KU.02.02/IX/ 2019
diterima tanggal 17-09-2019
disahkan oleh KPPN Bandung II
tanggal 09-09-2019 No. SP-3753/
WPB.13/KP.02 02/2019
SKPP Pussenarhanud (684974)
an. Achmad Zaini, SKPP No
SKPP/76/IX/ 2019 diterima
tanggal 01-02-2019 disahkan oleh
KPPN Bandung II tanggal 01-10-
2019 No. SP-3933/
WPB.13/KP.02 02/2019
3. Pengesahan SKPP oleh KPPN
melebihi 3 (tiga) hari kerja sejak
pengajuan permohonan SKPP oleh
satker diterima KPPN, diantaranya :
Satker Perwakilan BKKBN
Provinsi Jawa Barat (017393) an.
Ade Muntako, S.Pd No.
4743/KU.04.02/ J.1/2019 diterima
tanggal 05-09-2019, disahkan
tanggal 23-09-2019 No.SP-
832/WPB.13/KP.02.02/2019
Satker Lanang Bandung (344632)
an. Taufik Ramdhan, ST No.
SKPP/23/ IX/2019 diterima
tanggal 10-09-2019 disahkan
tanggal 16-09-2019 No. SP-
3797/WPB.13/KP.02.02/2019.
1.2.Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Tingkat Penyelesaian SPM menjadi SP2D
Pada Laporan Rekap Penolakan SPM KPPN selau memastikan PMK 194/PMK.05/2014 Seksi 1.Rekomendasi
Periode Juli sampai dengan bulan Oktober tanggal 25-7-2014 tentang Pencairan
2019 terdapat beberapa penolakan formal data supplier yang Pelaksanaan SPAN telah
dan Substantif terdiri dari: Dana
didaftarkan oleh satker ditindaklanjuti
telah sesuai untuk Surat Direktur TP No. dengan surat
e. Penolakan Formal sebanyak 3.872 menghindari penolakan S-9398/PB.8/2015 tanggal kepala KPPN
SPM (9.60% ) pembayaran oleh KPPN 5-11-2015 hal Pokok Bandung II nomor
melalui kegiatan Permasalahan untuk S-
f. Penolakan Substantif sebanyak 79 Sosialisasi/Kegiatan Memonitoring dan Evaluasi 172/WPB.13/KP.0
SPM ( 0,18 % )
Mengajar kepada satker Kesiapan Pelaksanaan 202/2020 tanggal
dan pegawai KPPN, APBN pada Akhir Tahun 17 Januari 2020
dari jumlah 40.497 SPM sehingga data supplier hal Tindak Lanjut
yang diajukan ke KPPN Anggaran. Rekomendasi
telah sesuai. Laporan Hasil
Pemeriksaan
(LHP) semester II
Kantor Wilayah
Ditjen
Perbendaharaan
Provinsi Jawa
Barat
2. Melalui
kegiatan Layanan
Edukasi
Berkesinambunga
n dan Simultan
(LADU KETAN)
materi manajemen
Supplier telah,
sedang dan akan
kami
sosialisasikan
kepada satker
mitra kerja.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Akurasi RPD Harian Satker
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Berdasarkan hasil monitoring Aplikasi OM Kasi PD harus selalu : Peratuan Menteri Keuangan Seksi Rekomendasi Tuntas
no. PMK.277/PMK.5 /2014 Pencairan Tuntas
SPAN pada Laporan Deviasi KPPN 1.Melakukan sosialisasi tanggal 21 Desember 2014 akan kami
tentang Dana
Bandung II tercatat : (Bimtek/FGD), RencanaPenarikandana, pedomani dalam
RencanaPenerimaan Dana
- Juli : 0% khususnya kepada dan Renkas pelaksanaan
- Agustus : 1,69% satker yang tingkat tugas. Terkait
- September : 1,31% akurasi RPD nya masih dengan masih
- Oktober : 6,4% rendah. terdapat deviasi
Sehingga rata-rata deviasi RPD satker RPD dengan rata-
mencapai 2,35%, yang artinya tingkat 2.Tetap melakukan rata kurang dari
kepatuhan satker dalam penyampaian monitoring dengan 10% (2.35%),
RPD tinggi (dibawah 10%). membuat ceklis satker strategi yang akan
yang tingkatakurasi kami lakukan
RPD-nya masih rendah terkait dengan
SPM RPD adalah
mendorong satker
yang
menyampaikan
SPM RPD untuk
membuat surat
pernyataan
penundaan
penerbitan SP2D
dari KPA
sebagaimana di
atur dalam
Peraturan Menteri
Keuangan nomor
197/PMK.05/2017
tentang Rencana
Penarikan Dana,
Rencana
Penerimaan
Dana, dan
Perencanaan Kas.
Laporan
Pembukaan
Rekening telah
disampaikan oleh
satker.
Untuk
kedepannya akan
lebih diperhatikan
lagi
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening
Terdapat keterlambatan pengiriman 1.KPPN segera bersurat Peraturan Menteri Keuangan Seksi Laporan
laporan permohonan persetujuan No. 182/PMK. 05/2017 tgl.29- Bank Pembukaan
pembukaan rekening dari Satker setelah 20 kepada satker yang 11-2018. Rekening telah
HK sejak , persetujuan pembukaan disampaikan oleh
rekening dari KPPN diantaranya : bersangkutan untuk satker.
a. Satker Balai Diklat Pembangunan
untuk segera Untuk
Karakter SDM Transfortasi yang kedepannya akan
tgl.06-08-2019, Laporan dari satker menyampaikan laporan lebih diperhatikan
tanggal 2 September 2019; lagi
b. Satker Pusat Sains dan Teknologi pembukaan rekening ke
Nuklir Terapan dengan surat
persetujuan KPPN tgl.15-07-2019 dan KPPN dan berpedoman
laporan dari satker tgl.03-12-2019.
pada Permenkeu
182/PMK.05/2017
2. Hal ini harus betul-betul
menjadi perhatian bagi
KPPN, sehingga tidak
terulang kembali.
Terdapat keterlambatan Persetujuan 1. KPPN harus Peraturan Menteri Keuangan Seksi Untuk Tuntas
Bank kedepannya akan
Pembukaan Rekening melebihi 5 hari mempedomani No.182/PMK.05/2017 tgl.29- lebih diperhatikan
lagi.
kerja sejak diterimanya surat permohonan peraturan mengenai 11-2017
dari satker yaitu : Pengelolaan
a. Satker Kejaksaan Tinggi Jabar Rekening Milik
Dengan Permohonan Satker Tgl.05- Satuan Kerja Lingkup
07-2019 Dan Persetujuan KPPN Kementerian
Tgl.17-07-2019; Negara/Lembaga
2. KPPN harus
memperhatikan
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
b. Kejaksaan Negeri Kab. Bandung supaya tidak terulang Tuntas
Dengan Permohonan Satker kembali Tuntas
Tgl.26-09-2019 Dan Persetujuan
KPPN tgl.08-10-2019. Tuntas
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Persetujuan TUP
Terdapat perbedaan nominal persetujuan KPPN harus lebih teliti dan PMK No. 190/PMK. Seksi Ada typo antara
MSKI
TUP oleh KPPN dengan Pengajuan yang memeriksa kelengkapan 05/2012 tentang Tata Cara nilai angka (Rp
disampaikan satker Kemenag Kota dan jumlah nominal yang Pembayaran Dalam 43.173.000) dan
Bandung melalui surat nomor diajukan. Hal ini harus Rangka Pelaksanaan huruf (Empat
B.7344/KK.10.19.6/KU.01.1/9/2019 betul-betul menjadi Anggaran Pendapatan dan puluh tiga juta
sebesar Rp. 43.172.000,-. Sementara perhatian, sehingga tidak Belanja Negara; seratus tujuh
persetujuan dari KPPN No. ND- terjadi lagi. puluh dua ribu
718/WPB.13/KP.0203/2019 tanggal 19 KEP 287/PB/2015 rupiah) dalam
SOP KPPN
September 2019 sebesar Rp. surat persetujuan
43.173.000,- (selisih 1000 rupiah). TUP dan yang
benar adalah yang
tertulis dengan
huruf.
SPM dan SP2D
yang terbit sudah
sesuai dengan
nilai yang diajukan
oleh Satker yaitu
sebesar Rp
43.172.000,00
(terlampir).
Kami akan lebih
teliti lagi.
Penerbitan Daftar LPJ Bendahara
Unsur Pembinaan dan Supervisi Analisis Laporan Keuangan
a. Berdasarkan telaah kertas kerja bulan 1. Atas kesalahan Peraturan Menteri Seksi Vera a. Telah
November 2019 masih didapati dilakukan
kesalahan kode satuan kerja untuk akun potongan SPM oleh Keuangan No. koreksi akun
perpajakan (411121) yang berasal dari di potongan
potongan SPM satker di luar DJP. Satker, KPPN harus 190/PMK.05/2012 tentang SPM atas
kesalahan
b. Berdasarkan telaah kertas kerja bulan selalu berkoordinasi Tata Cara Pembayaran kode satuan
November 2019 masih didapati akun kerja akun
Belanja Pembulatan Gaji PNS (511169) secara aktif dengan Dalam Rangka perpajakan.
dan Belanja Pembulatan Gaji PNS
TNI/Polri (511119) yang bernilai negatif satker sehingga Pelaksanaan Anggaran
di beberapa satker.
konfirmasi kebenaran Pendapatan dan Belanja
akun dapat segera Negara.
Peraturan
diperoleh dan koreksi Menteri
dapat segera Keuangan No.
dilakukan. 214/PMK.05/2013 tanggal ( koreksi
terlampir)
2. KPPN harus 31 Desember 2013 tentang
membuat Nota Dinas Bagan Akun Standar.
koreksi kesalahan Keputusan Direktur b. Telah
menyampaika
akun ke Seksi Jenderal Perbendaharaan n surat ke
satuan kerja
Pencairan Dana No. KEP-531/PB/2018 Tgl yang memiki
pagu minus
untuk kemudian 25 Oktober 2018 tentang untuk
melakukan
diteruskan kepada Pemutakhiran Kodefikasi koreksi
(revisi).
satker bersangkutan Segmen Akun pada Bagan
melalui Surat Kepala Akun Standar.
Nota Dinas Direktur APK
Kantor.
3. Pada saat pengujian Nomor ND-117/PB.6.2019
SPM, petugas FO tanggal 4 Februari 2019 hal
harus lebih Kriteria Penilaian LK tingkat (surat
terlampir)
memperhatikan lagi UAKBUN-D KPPN dan LK
terkait kebenaran tingkat UAKKBUN-Kanwil.
penggunaan kode
akun dan kode satker
terutama pada kolom
Potongan SPM.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Laporan Keuangan UAKBUN-D
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Berita Acara Penyesuaian Nomor BA- KPPN harus segera Nota Dinas Direktur APK Seksi Vera Lampiran Daftar Tuntas
melampirkan dalam Daftar Nomor ND-117/PB.6.2019 Seksi Vera Rincian Berita Tuntas
060/WPB.13/KP.02.05/2019 tanggal 28 Rincian Berita Acara tanggal 4 Februari 2019 hal Acara
Penyesuaian/Berita Acara Kriteria Penilaian LK tingkat Penyesuaian/Berit Tuntas
Oktober 2019 dan BA- Koreksi pada Lampiran UAKBUN-D KPPN dan LK a Acara Koreksi
Laporan Keuangan. tingkat UAKKBUN-Kanwil. pada Laporan
062/WPB.13/KP.02.05/2019 tanggal 28 Keuangan
UAKBUN-D bulan
Oktober 2019 belum dicantumkan dalam Oktober 2019
telah diperbaiki.
Daftar Rincian Berita Acara (terlampir)
Penyesuaian/Berita Acara Koreksi pada Telah dibuatkan
surat
Lampiran Laporan Keuangan UAKBUN-D pemberitahuan
kepada seluruh
bulan Oktober 2019. satuan kerja yang
belum
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Waktu Penyampaian Laporan Keuangan menyampaikan
laporan LKKL baik
Dari 177 satker: 1. KPPN Bandung II selalu Lampiran Peraturan untuk Semester I
maupun yang
a. Sebanyak 54 Satker Belum mendorong satker Menteri Keuangan Nomor Triwulan III tahun
2019 (terlampir
Menyampaikan LKKL Semester I Tahun untuk menyampaikan 222/PMK.05/2016 tentang
2019; LKKL sesuai aturan Perubahan atas PMK
b. Sebanyak 121 Satker Belum yang berlaku dan Nomor 177/PMK.05/2016
Menyampaikan LKKL Triwulan III Tahun memberikan sanksi tentang Pedoman
2019. berupa penerbitan Penyusunan dan
SP2S kepada satker Penyampaian LKKL
yang tidak menyebutkan bahwa
menyampaikan LKKL “Setiap KPA wajib
sesuai batas waktu melakukan rekonsiliasi dan
yang ditentukan. menyampaikan Laporan
Keuangan kepada KPPN
2. KPPN segera sesuai dengan batas waktu
menyampaiakan yang telah ditentukan.
informasi kepada satker Apabila UAKPA
supaya menyampaikan terlambat/tidak melakukan
LKKL dimaksud dalam rekonsiliasi dan
bentuk softcopy. menyampaikan Laporan
Keuangan sesuai dengan
batas waktu yang telah
ditentukan, KPPN
mengenakan sanksi
administratif kepada
sakter selaku UAKPA”.
Surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan nomor S-
625/PB/2019 tanggal 26
Juni 2019 hal Pedoman
Rekonsiliasi, Penyusunan,
dan Penyampaian LK
Semester I Tahun 2019.
S-1187/PB/2019 tanggal 1
Oktober 2019 hal
Penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga
Triwulan III Tahun 2019.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)
Seluruh dokumentasi SKTB tidak KPPN harus melampirkan Keputusan Direktur Jenderal Seksi Vera Buku Besar dan
dilampirkan Buku Besar dan Daftar Buku Besar dan Daftar Perbendaharaan Nomor KEP- Daftar
Penerimaan A3 yang dicetak melalui SPAN. Penerimaan A3 yang 287/PB/2015 tentang SOP Penerimaan A3
dicetak melalui SPAN. pada KPPN (SOP Nomor: telah dipenuhi.
KP.15.010) Angka 4.b. (terlampir)
disebutkan bahwa Kepala
Seksi Vera mencetak SPAN
Buku Besar dan Daftar
Peneriman A3.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penatausahaan MPHLBJS
Seluruh MPHLBJS sudah dilakukan jurnal KPPN harus membuat Surat Direktur SITP No. S- Seksi Vera Telah dibuatkan Tuntas
penyesuaian, namun belum disertakan 9636/PB.8/2015 tanggal 13
Berita Acara Jurnal Penyesuaian. Berita Acara Jurnal November 2015 hal Petunjuk Berita Acara
Teknis Pengesahan Hibah
Penyesuaian dan Barang/Jasa/Surat Berharga Jurnal
pada SPAN.
didokumentasikan. Penyesuaian
(terlampir)
Surat Direktur APK No.
S-8168/PB.6/2017 tanggal
19 Oktober 2017 hal
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Pedoman umum Tuntas
Tuntas
pelaksanaan jurnal pada Tuntas
Tuntas
general ledger SPAN. Tuntas
Lampiran I, angka 5, huruf d
disebutkan bahwa, “Jurnal
MPHLBJS
didokumentasikan dengan
Berita Acara Jurnal
sebagaimana diatur dalam S-
9636/PB.8/2015.
B. Penilaian Kinerja Pelayanan
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Indeks Kepuasan Pegawai (IKP)
Hasil Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) Kepala KPPN selalu tetap Surat Dirjen perbendaharaan Kepala Kami akan selalu
Semester II tahun 2019 terhadap No. Kantor berusaha
dukungan operasional pelayanan KPPN menjaga kualitas kinerja S-4692/PB/2017 hal Apresiasi semaksimal
Bandung II terhadap 32 responden, hasil survei pengguna layanan Kasubag mungkin untuk
memperoleh nilai sebesar 99,62 (sangat pelayanan secara terukur kementerian keuangan tahun Umum mempertahankan/
puas) mengalami penurunan sebesar 2016 dan langkah-langkah menjaga kualitas
0.03 poin dari hasil Indeks Kepuasan dan berkelanjutan dan kinerja layanan tahun 2017. Kasi PD kinerja pelayanan
Pegawai (IKP) Semester I tahun 2019 secara terukur dan
sebesar 99,65 dengan responden melakukan perbaikan- Kasi MSKI berkelanjutan
sebanyak 31. dengan lebih baik.
Penurunan hasil IKP disebabkan terdapat perbaikan terhadap unsur- Kasi Bank
tingkat kepuasan pegawai terkait 8 unsur
dukungan operasional menjawab “puas” unsur peningkatan Kasi Vera
dan menjawab 5 dukungan operasional
menjawab “sangat puas”. pelayanan atas dukungan
operasional melalui
peningkatan tersedianya
sarana prasarana
pendukung dalam
kelancaran operasional.
C. Penilaian Kinerja Tata Kelola
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Manajemen Kinerja
Berdasarkan monitoring Upload Dokumen Melakukan upload seluruh Nota Dinas Direktur Jenderal Subbag Sudah dilengkapi
Pengelolaan Kinerja pada Aplikasi Fitur dokumen pengelolaan Umum dan akan menjadi
Upload Performance PbnOpen, sebagaian kinerja tersebut pada Perbendaharaan Nomor ND- perhatian untuk
besar pegawai KPPN Bandung II belum aplikasi PBNOpen melalui berikutnya.
melaksanakan upload dokumen PK sampai fitur upload performance. 221/PB/2019 tanggal 22 Maret
dengan triwulan III tahun 2019, yaitu
dokumen sebagai berikut: 2019 hal Pengelolaan Kinerja
1. Laporan Capaian IKU Triwulan III
Ditjen Perbendaharaan
2019 (84,36%)
2. Bukti Pendukung Capaian IKU Periode Triwulan I Tahun 2019.
Triwulan III 2019 (87,5%)
Unsur Pembinaan dan Supervisi Manajemen Keuangan
Pada Pengadaan Barang dan Jasa untuk Untuk setiap pekerjaan Peraturan Menteri Keuangan Subbag HPS sudah
yang melibatkan pihak ke Umum
Pekerjaan Renovasi Ruang Rapat KPPN 3 harus melampirkan HPS RI Nomor 190/PMK.05/2012 dilengkapi dan
Bandung II Nomor SPK 006/WPB.13/KP tentang Tata Cara dilampirkan
02.02/PBJ/2019 tanggal 20 Oktober 2019 Pembayaran Dalam Rangka menjadi satu
dengan nilai kontrak Rp. Pelaksanaan Anggaran kesatuan dengan
60.000.000,-. HPS tidak terlampir. Pendapatan dan Belanja SPK Nomor :
Negara SPK-
006/WPB.13/KP.0
2.02/PBJ/2019
tanggal 20
Oktober 2019
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Manajemen Kepegawaian
KPPN Bandung 2 belum mengirimkan Operator melakukan SE Dirjen Perbendaharaan Subbag Sudah dilengkapi
laporan bulanan ketertiban pegawai (LB 2) Umum dan akan menjadi
melalui aplikasi pbn Open bulan oktober pengiriman LB2 beserta No : SE-40/PB/2019 tentang perhatian untuk
2019 berikutnya.
kelengkapannya melalui Pedoman Administrasi
aplikasi pbnopen paling Kehadiran pegawai di
lambat tanggal 10 bulan lingkungan DJPb huruf J,
angka 3 menyatakan “ dalam
berikutnya
rangka monitoring ketertiban
pegawai, setiap unit kerja
wajib menggunggah LB2
secara rutin melalui aplikasi
yang disediakan oleh Kantor
Pusat DJPb paling lambat 10
bulan berikutnya
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Pada kertas kerja Sensus BMN KPPN Pada KPPN Bandung 2, Nota Dinas Biro Manajemen Subbag Sensus telah Tuntas
Bandung 2, jumlah barang yang ada Umum
sebanyak 1.283 item, namum belum hanya terdapat 1 0rang Barang Milik Negara dan dilakukan.
dilakukan sensus BMN sesuai dengan
batas akhir sampai tanggal 31 Oktober petugas yang menangani Pengadaan Nomor :
2019
BMN, untuk lebih optimal, ND1428/SJ.7/2019 tanggal 21
KPPN harus Juni 2019 tentang
memberdayakan SDM nya Pelaksanaan Sensus BMN
untuk melakukan sensun Kemenkeu Thn 2019
BMN
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
KPPN GARUT - 096
Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
KetentuanTerkait Subbag/ Penyelesaian
A.PelaksanaanTugasKuasa BUN Seksi Tuntas
1.1.Efektivitas Pembinaan Satker Kasi Tuntas
PDMS
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Tingkat Penyelesaian SPM menjadi SP2D
Kepala
Berdasarkan data OMSPAN, pada KPPN harus memastikan PMK 194/PMK.05/2014 KPPN Hal ini akan menjadi perhatian
laporan Rekap Penolakan SPM dari
periode Maret s.d. Juli 2019 terdapat data supplier yang tanggal 25-7-2014 Tentang dan dan perbaikan pelayanan
penolakan formal sebanyak 60 Kepala
SPM. didaftarkan oleh Satker Pelaksanaan SPAN Seksi kami. KPPN Garut senantiasa
MSKI
telah benar untuk Surat Direktur TP No.S- melakukan pembinaan
menghindari penolakan 9398/PB.8/2015 tanggal 05- kepada satker baik melalui
pembayaran oleh KPPN 11-2015 tentang Pokok acara sosialisasi pelaksanaan
melalui kegiatan in Permasalahan untuk anggaran maupun tatap muka
house training kepada monitoring dan Evaluasi di meja layanan terkait data
Satker dan pegawai Kesiapan Pelaksanaan supplier. KPPN garut juga
KPPN, sehingga data APBN pada akhir tahun telah mencoba memakai
supplier SPM yang akan anggaran aplikasi Three pass dari
diajukan ke KPPN telah KPPN Sukabumi.
benar.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Pengelolaan TUP
Terdapat Surat Pernyataan 1. Kepala KPPN Peraturan Menteri Keuangan Telah ditindak lanjuti.
Dokumen terlampir
permohonan TUP yang segera bersurat No.-190/PMK.05/2012
ditandatangani dengan kepada satker tsb tanggal 29-11-2012 Tentang
mencantumkan nama Jabatan untuk melengkapi Tata Cara Pembayaran
seharusnya di tandatangani dengan surat pernyataan Dalam Rangka Pelaksanaan
agar ditandatangani Anggaran Pendapatan Dan
menggunakan KPA, yaitu: belanja Negara, pasal 59
Satker KPU Kabupaten Garut oleh KPA menjadi ayat 2 huruf a
(657096) No.52/KU.03.1.1- 2. Untuk
sy/3205/sek-kab.VI/2019, perhatian di waktu
ditandatangani oleh Sekretaris KPU yang akan datang
Kabupaten Garut
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Monitoring Kontrak
Berdasarkan data OM SPAN, dari 1KPPN selalu PMK No. 190/PMK. Seksi Hal ini akan menjadi perhatian Tuntas
05/2012 tentang Tata Pencaira dan perbaikan pelayanan
46 kontrak selama Maret s.d. Juli menginventarisir Cara Pem bayaran Dalam n Dana kami.
Rangka Pelaksanaan
2019 terdapat 3 (0.06%) ADK satker-satker yang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara pasal
Kontrak yang terlambat memiliki belanja modal 36 ayat 1, juncto PMK
178/PMK.05/2018.
disampaikan ke KPPN, melebihi 5 (kontraktual) dan
hari kerja setelah berkoordinasi agar
ditandatanganinya perjanjian penyampaian ADK
kontrak, antara lain : kontrak tidak terlambat;
- KPU kabupaten Garut (657096) 2KPPN harus lebh Surat Menteri Keuangan
no.S-66/MK.05/2019
kontrak tanggal 06/04/2019 mengoptimalkan tanggal 22 Januari 2019
ttg Langkah2 Strategis
Nomor: 446/SPK.- aplikasi yang telah Pelaksanaan Anggaran
K/L TA 2019;
BJ/PPK/IV/2019 Rp. disediakan oleh Kantor
74.800.000,- dan kontrak tanggal Pusat yaitu tools ME
06/04/2019 Nomor: 448/SPK.- Budget Execution dan
BJ/PPK/IV/2019 Rp. OMSPAN untuk
69.960.000,- ADK diterima meminimalisasi Nota Dinas Dirjen
KPPN tanggal 23/04/2019 keterlambatan Perbendaharaan no. ND-
(terlambat 5 hari). penyampaian ADK 103/PB/2019 tanggal 1
- KPU kabupaten Garut (657096) Pebruari 2019 tentang
kontrak tanggal 09/04/2019 Petunjuk Teknis Langkah
Nomor: 457/SPK.- Langkah Strategis
BJ/PPK/IV/2019 Rp. Pelaksanaan Anggaran
74.800.000,- ADK diterima Kementerian
KPPN tanggal 23/04/2019 Negara/Lembaga TA
(terlambat 3 hari). 2019 pada Kanwil DJPb
Atas keterlambatan diatas, telah dan KPPN
diajukan Permohonan Dispensasi
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Pengajuan Kontrak yang dilampiri Tuntas
surat pernyataan dari Satker.
Pengajuan SPM atas data kontrak Terhadap penyampaian PMK No. 190/PMK. Kepala Hal ini akan menjadi perhatian Tuntas
05/2012 tentang Tata Kantor dan perbaikan pelayanan
yang terlambat didaftarkan, tidak data kontrak yang Cara Pem bayaran Dalam kami.
Rangka Pelaksanaan dan
sesuai dengan ketentuan yaitu SPM terlambat, KPPN Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara pasal Kasi
paling cepat diajukan 5 hari kerja menerapkan : 36 ayat 1. PDMS
setelah ADK kontrak didaftarkan di Apabila waktu
KPPN yaitu : pendaftaran data
- KPU kabupaten Garut (657096) kontrak tidak
kontrak tanggal 06/04/2019 bersamaan dengan Surat Menteri Keuangan
no.S-66/MK.05/2019
Nomor: 446/SPK.- waktu pengajuan SPM, tanggal 22 Januari 2019
ttg Langkah2 Strategis
BJ/PPK/IV/2019 Rp. maka data kontrak Pelaksanaan Anggaran
K/L TA 2019;
74.800.000,- dan kontrak tanggal dapat didaftarkan
06/04/2019 Nomor: 448/SPK.- kembali ke KPPN
BJ/PPK/IV/2019 Rp. setelah terlebih dulu
69.960.000,- ADK diterima mendapat Dispensasi
KPPN tanggal 23/04/2019 SPM Pendaftaran Data Nota Dinas Dirjen
no 00191T/657096/2019 Kontrak dari Kepala Perbendaharaan no. ND-
sebesar Rp. 66.640.000 dan KPPN; 103/PB/2019 tanggal 1
SPM no 00192T/657096/2019 Pebruari 2019 tentang
sebesar Rp. 62.328.000 diajukan
Apabila waktu Petunjuk Teknis Langkah
ke KPPN tanggal 29 April 2019. pendaftaran data Langkah Strategis
(4 hari) kontrak bersamaan Pelaksanaan Anggaran
- KPU kabupaten Garut (657096) dengan waktu Kementerian
kontrak tanggal 09/04/2019 pengajuan SPM, maka Negara/Lembaga TA
Nomor: 457/SPK.- data kontrak dapat 2019 pada Kanwil DJPb
BJ/PPK/IV/2019 Rp. didaftarkan kembali ke dan KPPN
717.613.248.000,- ADK diterima KPPN setelah terlebih
KPPN tanggal 23/04/2019 SPM dulu mendapat
no 00190T/657096/2019 Dispensasi
sebesar Rp. 642.590.045 Pendaftaran Data
diajukan ke KPPN tanggal 29 Kontrak dari Kepala
April 2019. (4 hari) KPPN , dan SPM baru
- dapat diajukan ke
KPPN paling cepat 5
(lima) hari setelah data
kontrak terdaftar di
KPPN;
Dalam kondisi
mendesak, pengajuan
SPM yang bersamaan
dengan pengajuan data
kontrak, dapat
dipertimbangkan
diproses oleh KPPN
dengan melampirkan
surat pernyataan dari
KPA dan mendapat
persetujuan dari Kepala
KPPN;
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penatausahaan Rekening
1. Permohonan pembukaan 1. KPPN harus segera PMK-182/PMK.05/ 2017 Kepala 1.Telah dilengkapi Asli Surat Tuntas
tentang Pengelolaan Seksi Kuasa. Fotocopy terlampir
rekening yaitu satker menginormasikan Rekening Milik Satuan Kerja Bank (Asli Surat Kuasa pertinggal
Lingkup KPPN)
Komandan Korem ke satker untuk Kementerian/Lembaga
2.Telah dilengkapi Asli Surat
062/Tarumanagara hanya segera melengkapi Kuasa.Foto copy terlampir
(Asli Surat Kuasa pertnggal
dilampiri fotocopy Surat Kuasa dokumen asli Surat KPPN)
Nomor:B/1090/V/2019 tanggal Kuasa.
10-5-2019 seharusnya yang 2. KPPN segera
dilampirkan adalah Asli Surat melengkapi
Kuasa. dokumen asli Surat
Kuasa.
2. Permohonan pembukaan
rekening satker Kantor
Pelayanan Perbendaharaan
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Negara Garut belum dilampiri Tuntas
Surat Kuasa
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penatausahaan Retur
1.Berdasarkan Monitoring di Aplikasi 1.Kepala KPPN segera Perdirjen No. PER- Kepala 1.KPPN Telah menyampaikan Tuntas
9/PB/2018 tanggal 29 Juni Seksi Surat Teguran Kepada
OMSPAN, secara umum KPPN menyurati kembali 2018 tentang Tata Cara Bank dan Satker yang SP2D nya diretur
Penyelesaian Retur Surat Kasi (Foto copy Surat Teguran
Garut telah menyelesaikan kepada Satker terkait, Perintah Pencairan Dana. PDMS terlampir)
/memproses Retur SP2D tepat untuk lebih teliti dalam Perdirjen No. PER-
9/PB/2018 tanggal 29 Juni
waktu dan tepat jumlah. Namun penatausahaan 2018 tentang Tata Cara
Penyelesaian Retur Surat
hasil monitoring dari bulan Maret rekening. Sehingga Perintah Pencairan Dana.
dapat meminimalisasi 2.Telah dilengkapi Asli
SPTJM (Foto copy terlampir,
s.d Juli 2019 terdapat Retur SP2D terjadinya Retur SP2D. Asli SPTJM pertinggal KPPN)
sebanyak 10 Penerima, dengan
alasan Retur disebabkan 2. KPPN segera
diantaranya Account Cr is closed, menginformasikan ke 3.Dari hasil penelitian nilai
Account Cr Not Found satker untuk
2.Surat Pemberitahuan Retur SP2D melengkapi dokumen bersih SPM yang benar,
Asli SPTJM. adalah : Rp.46.324.186,-telah
Satker Balai Pemasyarakatan dilakukan perbaikan
Kelas II Garut hanya dilampiri 3. Petugas FO KPPN pencantuman nilai tagihan
fotocopy SPTJM tanggal 13 Juni harus selalu pada SPTJM menjadi
2019 seharusnya yang dilampirkan mengecek/meneliti Rp.46.324.186,-
adalah Asli SPTJM . kembali dan (Foto copy terlampir)
3. Terdapat perbedaan jumlah uang melengkapi dokumen
di SPTJM tanggal 14 Mei 2019 tersebut sesuai dengan 4.SPTJM telah dilengkapi
materai Rp.6.000,-
ketentuan yang berlaku (Fotocopy terlampir)
dengan di SPM tgl 15 mei 2019
Nomor:00008A/999077/2019 4. KPPN segera
satker Balai Pemasyarakatan menyampaikan ke
Kelas II Garut. tercantum di SPM satker untuk
sebesar Rp46.324.186,- melengkapi Dokumen 5.Surat Kuasa pada
sedangkan di SPTJM sebesar tersebut sesuai dengan Permohonan Pembukaan
Rp50.775.000,- aturan yang berlaku, Rekening telah dilengkapi
untuk menjadi sesuai format pada Lampiran
perhatian diwaktu yang PMK Nomor
4. Terdapat SPTJM yang belum akan datang. 181/PMK.05/2017 ( Fotocopy
dibubuhi materai yaitu satker : 5. KPPN segera terlampir)
-Kementerian Agama Kabupaten menyampaikan ke
Garut tanggal 29 mei Nomor
B1813/Kk.10.05/4/PP.00/05/2019 satker untuk
-Balai Pemasyarakatan kelas II
Garut tanggal14 Mei 2019 melengkapi Dokumen
-Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Garut tanggal 10 Mei tersebut sesuai dengan
2019
Nomor:Kk.10.5/1/KU.00.2/05/163 aturan yang berlaku,
2/2019
-Kepolisian Negara Republik untuk menjadi
Indonesia Daerah Jawa Barat
Resos Garut bulan Mei 2019. perhatian diwaktu yang
-Kapolres Garut bulan April 2019.
akan datang.
5.Pada Permohonan Pembukaan
rekening terdapat Surat Kuasa
tidak sesuai dengan format
lampiran PMK Nomor
182/PMK.05/2017 belum
mencantumkan
Lokasi,tanggal/bulan/tahun yaitu :
- Satker Korem
062/Tarumanagara Surat
-Kuasa Nomor: B/1157/ V/2019
Satker komando Resor Militer062
Tarumanagara Surat Kuasa Nomor
B/686/III/2019
Penerbitan Daftar LPJ Bendahara
Unsur Pembinaan dan Supervisi: LPJ Bendahara
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
1. Belum semua satker menyam 1. KPPN harus meminta 1. Perdijen Seksi 1. KPPN Garut telah Tuntas
kepada satker yang Vera
paikan LPJ Bendahara belum Perbendaharaan No meminta satker
menyampaikan
Penerimaan ke KPPN : hardcopy LPJ Benda PER-3/PB/2014 ten menyampaikan
hara beserta lampiran
a. Bulan Maret 2019, dari 6 dokumen pendukung tang Petunjuk Teknis hardcopy LPJ
nya agar menyampai
satker yang wajib kan ke KPPN, terma Penata usahaan, Bendahara Pengeluaran
suk satker yang
menyampaikan LPJ, sudah Pembu kuan dan maupun Penerimaan
menyampaikan LPJ,
terdapat 4 satker yang tetapi belum lengkap Pertanggung jawaban beserta lampiran
lampiran dokumen
sudah menyampaikan pendukungnya. Bendahara pada Satker dokumen pendukungnya
(66,67%), Satker yang Pengelola APBN serta ke KPPN, baik melalui
WA Grup “Garut Pasti
belum, yaitu Pengadilan Verifikasi Laporan Bisa” maupun melalui
Negeri Garut Pertanggungjawaban
(005.01.097542 & Ben dahara, pasal 7 dan surat dinas (screenshoot
005.03.099072). pasal 10. terlampir).
b. Bulan Juni 2019, dari 6
satker yang wajib 2. PMK No 2. Selisih sebesar Rp.
menyampaikan LPJ, 162/PMK.05/2013 156.000,- antara LPJ
terdapat 3 satker yang 2. Selisih pada LPJ Ben tentang Kedudukan Dan Bendahara Penerimaan
dahara Penerimaan
sudah menyampaikan antara nilai setoran Tanggung Jawab Benda Satker Kejari Garut
PNBP di LPJ (BP
(50,00%). Satker yang PNBP) dengan Nota hara Pada Satuan Kerja dengan Nota Konfirmasi
Konfirmasi Penerima
an Negara (lebih kecil Penerimaan Negara
nilai di nota konfir
belum, yaitu Pengadilan masi), agar dicek Pengelola Anggaran (lebih kecil nilai di nota
dengan seksi Bank,
Negeri Garut kemungkinan ada Pen dapatan dan konfirmasi), merupakan
penerimaan negara
(005.01.097542 & yang belum tercatat Belanja Negara pasal penerimaan sewa rumah
di seksi Bank misal
005.03.099072) dan ada kesalahan nomor 43. dinas yang dipotong
NTPN, maka harus
Pengadilan Agama Garut direkam kembali di melalui SPM Gaji Induk.
Seksi Bank.
(005.04.400711). Karena penerimaan
2. Belum semua satker sewa rumah dinas bukan
merupakan penerimaan
menyampaikan LPJ Bendahara fungsional dan tidak
Pengeluaran ke KPPN. Dari 35 masuk ke rekening
satker yang wajib Bendahara Penerimaan,
menyampaikan LPJ : maka disarankan agar
a. Bulan Maret 2019, terdapat tidak dibukukan dalam
31 satker yang sudah LPJ Bendahara
menyampaikan (88,57%). Penerimaan. Untuk itu
satker Kejari Garut telah
Satker yang belum, antara memperbaiki LPJ
lain MAN 2 Garut tersebut, sehingga
(025.04.575418) 3. KPPN harus sudah tidak ada selisih
b. Bulan April 2019, terdapat membuat surat lagi antara LPJ
34 satker yang sudah penegasan kem bali Bendahara Penerimaan
menyampaikan (97,14%). kepada satuan kerja Satker Kejari Garut
dengan nilai setoran
Satker yang belum antara bahwa dengan PNBP pada Nota
lain MAN 2 Garut adanya Aplikasi SP Konfirmasi Penerimaan
(025.04.416465). RINT tidak menggu Negara (dokumen
c. Bulan Mei 2019, terdapat gurkan kewajiban sat terlampir)..
33 satker yang sudah ker menyampaikan
menyampaikan (94,29%). hardcopy LPJ Benda 3. KPPN Garut telah
Satker yang belum antara hara beserta lampiran membuat surat
lain MAN 5 Garut dokumen pendukung penegasan kembali
(025,04,575422), Korem- nya. Termasuk mengi kepada satuan kerja
062 DAM III/SLW ngatkan kembali doku terkait penyampaian
(012.22.344217). men-dokumen pendu hardcopy LPJ
d. Bulan Juni 2019, terdapat kung yang harus Bendahara beserta
30 satker yang sudah dilam pirkan satker lampiran dokumen
menyampaikan (85,71%). pada LPJ Bendahara pendukungnya, dengan
Satker yang belum antara nya. surat Kepala KPPN
Garut Nomor S-
lain MAN 3 Garut 307/WPB.13/KP.1004/2
(025.04,575401), Demikian juga halnya 019.
Pengadilan Agama Garut dengan KPPN, de
(005.01.400710) ngan Aplikasi a.Sudah ditindaklanjuti sesuai
dengan poin 1
SPRINT tidak
b.LPJ Bulan April 2019
3. Dalam verifkisai LPJ dan menghilangkan Bendahara Pengeluaran
Korem-062 DAM III/SLW
kelengkapan dokumen LPJ, fungsi verifikasi data (012.22.344217) yang uang
tunainya di brankas lebih
antara lain terdapat : pada Seksi Vera dari Rp. 50 juta sudah
melampirkan Berita Acara
a. Pada bulan Juni 2019, LPJ terhadap LPJ Benda Keadaan Kas (BA
terlampir).
Bendahara Penerimaan hara & dokumen
Kejari Garut pendukung nya harus
(006.01.005130), tedapat tetap dilakukan.
selisih antara nilai setoran
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
PNBP di LPJ (BP PNBP) 4. Untuk satker yang c.LPJ Bendahara Tuntas
Tuntas
dengan Nota Konfirmasi sudah melakukan up Pengeluaran Rumkit Tk. IV
Penerimaan (lebih kecil load ADK LPJ ke Guntur Kesdam III/SLW
nilai di nota konfirmasi) Aplikasi SPRINT (012.22.418385) Bulan Juni
sebesar Rp 156.000. sebe lum tanggal 10 2019 telah dilampiri dengan
b. Pada bulan April 2019, LPJ bulan berikutnya, Berita Acara Pemeriksaan
Bendahara Pengeluaran akan tetapi belum Kas dan Rekonsiliasi dan
Korem-062 DAM III/SLW menyampaikan Rekening Koran (dokumen
(012.22.344217), uang hardcopy LPJ terlampir).
tunai di brankas lebih dari Bendahara, kepada 4. KPPN Garut telah meminta
Rp. 50 juta, satker tidak satker yang bersang satker menyampaikan
hardcopy LPJ Bendahara
melampirkan Berita Acara kutan dapat diberikan Pengeluaran maupun
Keadaan Kas. surat peringatan Penerimaan beserta
c. Pada bulan Juni 2019, LPJ bahwa apabila dalam lampiran dokumen
Bendahara Pengeluaran jangka waktu yang pendukungnya ke KPPN,
Rumkit Tk. IV Guntur ditentukan KPPN, sat dengan Surat Kepala KPPN
Kesdam III/SLW ker belum meyam Garut Nomor
257/WPB.13/KP.1004/201
(012.22.418385) tidak paikan hardcopy LPJ 9 Hal Teguran
melampirkan Berita Acara Bendahara beserta Penyampaian LPJ
Pemeriksaan Kas dan dokumen pendukung Bendahara Bulan Maret
Rekonsiliasi dan Rekenig nya, satker dapat dan April 2019 (surat
Koran. dikenakan sanksi terlampir), dan Nomor
administratif berupa 258/WPB.13/KP.1004/201
penudaan penerbitan 9 Hal Teguran
Penyampaian LPJ
SP2D atas SPM-UP/ Bendahara Bulan Mei dan
TUP/GUP dan SPM- Juni 2019 (Surat terlampir).
LS yang diajukan
oleh Bendahara 5.Akan kami sesuaikan
Pengelua ran
5. Label untuk ordner
dokumen LPJ masih
tertulis tahun 2018
harus diperbaiki dan
disesuaikan menjadi
tahun 2019.
Laporan Keuangan Satker/UAKPA
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penyampaian Cetakan LK UAKPA Semester I Tahun 2019
Belum semua satker (UAKPA) 1. KPPN harus 1. PMK No Seksi 1.KPPN Garut telah
meyampaikan LK Semester I Tahun Vera
2019 ke KPPN. Dari 36 satker, yang mengingatkan 222/PMK.05/2016 mengingatkan kembali
sudah menyampaikan 21 satker
(58,33%) kembali kepada tentang Perubahan atas satker (UAKPA) mitra kerja
Satker (UAKPA) akan PMK No untuk memenuhi
kewajibannya untuk 177/PMK.05/2015 kewajibannya
menyampaikan ceta tentang Pedoman menyampaikan cetakan
kan laporan Penyu sunan dan Laporan Keuangan
keuangan Semester I penyampaian LK Semester I Tahun 2019
Tahun 2019 kepada Kementeriran Negara kepada KPPN
KPPN /Lembaga), di BAB II (hardcopy/softcopy LK
(hardcopy/softcopy point A Jenis dan secara lengkap termasuk
LK secara lengkap Periode Pelaporan CALK dan Kertas Kerja
termasuk CALK dan Telaah LK ) melalui WA
Grup “Garut Pasti Bisa”
Kertas Kerja Telaah 2. PMK No (screenshoot terlampir).
LK ) 213/PMK.05/2013 yang
sudah diperbaharui 2.Kepada satker yang belum
menyampaikan Laporan
2. Kepada satker yang dengan PMK No 215 Keuangan Semester I
Tahun 2019, KPPN Garut
belum /PMK.05/2016 tentang telah membuat surat
peringatan dengan surat
menyampaikan LK, Sis tem Akuntansi dan Kepala KPPN Garut Nomor
S-260/WPB.13/KP.1004
KPPN harus Pela poran Keuangan /2019 yang didalamnya
Peme rintah Pusat – memuat bahwa apabila
membuat surat peri dalam jangka waktu yang
ditentukan KPPN, satker
ngatan bahwa pasal 22 dan pasal 52) tidak menyampaikan LK,
maka dapat dikenakan
apabila dalam jangka sanksi administratif berupa
waktu yang
ditentukan KPPN,
satker tidak
menyampaikan LK,
maka dapat
dikenakan sanksi
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
administratif berupa penundaan penerbitan Tuntas
pengembalian SPM
yang diajukan satker SP2D atas SPM UP, TUP,
ke KPPN,
dikecualikan GUP dan LS Bendahara.
terhadap SPM-LS
Belanja Pega wai, Dari 36 satker, yang sudah
SPM-Langsung
kepada pihak ketiga, menyampaikan 35 satker,
dan SPM Pengemba
lian. masih ada 1 satker lagi
yang belum menyampaikan
Laporan Keuangan
Semester I Tahun 2019,
yaitu satker PIP Kab. Garut
(daftar monitoring
terlampir).
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Rekonsiliasi Tingkat UAKPA (Rekonsiliasi Ekternal)
1. Status rekon BAR Siap KPPN harus 1. PMK 104/PMK.05/2017 1.KPPN Garut selalu Tuntas
Download, di e-rekon&LK :
a. April 2019, dari 36 satker, mengingatkan kembali tentang Pedoman mengingatkan satker untuk
sudah 29 satker (80,56%)
b. Mei 2019, dari 36 satker, dan bersurat, bagi Rekonsiliasi dalam meningkatkan status e-
sudah 33 satker (91,67%)
satker2 terkait. Penyusunan LK Lingkup rekon nya menjadi BAR
2. Terdapat 1 (satu) satker,
Monitoring Rekon Internal BUN dan K/L Siap Download melalui
Sawal (SIMAK BMN-SAIBA) di Grup WA “Garut Pasti Bisa”
e-rekon&LK belum sama, yaitu 2. Nota Dinas Direktur
MTsN 3 Garut (di SIMAK di
catat di akun 117121, di SAIBA APK Nomor ND-
dicatat di akun 117124)
117/PB.6/2019, (screenshoot terlampir).
Lampiran II, point D. a.Pada rekonsiliasi Bulan
April 2019 masih ada 2 satker
yang sampai dengan saat ini
masih berstatus “Menunggu
Satker Upload Ulang” yaitu
3. Monitoring Lainnya di e- Satker Pengadilan Agama
rekon&LK Garut (400710) dan
a. Transfer Keluar/Masuk, Pengadilan Agama Garut
terdapat 1 transaksi (satker (400711), dikarenakan satker
Korem-062 DAM III/SLW) tersebut sampai batas akhir
b. TK/TM Persediaan, upload erekon, belum
terdapat 33 transaksi mengupload ADK Perbaikan.
Tapi sesuai dengan surat
Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor S-
536/PB/2019 tanggal 21 Mei
2019, Rekonsiliasi Bulan April
2019 dikecuaikan dari aturan
sanksi, sehingga KPPN Garut
tidak menerbitkan SP2S untuk
satker yang bersangkutan
(Daftar Monitoring terlampir).
b.Untuk rekonsiliasi Bulan Mei
2019, seluruh satker mitra
kerja KPPN Garut telah
berstatus “BAR Siap
Download” (Daftar Monitoring
terlampir)
1. KPPN Garut telah
membuat surat kepada
Satker Korem 062 DAM
III/Slw, Polres Garut dan
KPU kab. Garut, dengan
surat Kepala KPPN
Garut
NomorS444/WPB.13/KP
.1004/2019
2. Pada Rekonsiliasi bulan
Agustus 2019 ada 3
satker yang masih
terdapat selisih transfer
Keluar dan Transfer
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
masuk, yaitu Korem 062 Tuntas
DAM III/Slw, Polres Tuntas
Garut
Tuntas
dan KPU Kab. Garut.
3. Untuk itu KPPN Garut
telah membuat surat
kepada Satker
Madrasah Tsanawiyah
Negeri 3 Garut, dengan
surat Kepala KPPN
Garut Nomor S-
303/WPB.13/KP.1004/2
019
Penyusunan LK UAKBUN Daerah
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Catatan Penting Lainnya
Monitoring rekonsiliasi yang terkait Hasil monitoring e- 1. Surat Dirjen Seksi Sesuai dengan arahan Kanwil
dengan tingkat partisipasi dalam Vera
penilaian LKBUN baru sebagian rekon&LK untuk tingkat Perbendaharaan Nomor Ditjen Perbendaharaan
dijelaskan di CaLK :
1. Pada LK UAKBUN Mei 2019 partisipasi dan S-6193/PB/2017 hal Provinsi Jawa Barat, hasil
baru menjelaskan Saldo Tidak progres/tindak lanjut yang Pedoman Penyusunan monitoring e-rekon&LK untuk
Normal
2. Pada LK UAKBUN Juni 2019 telah dilaksanakan oleh dan Penyampaian LK tingkat partisipasi dan
baru menjelaskan Pagu Minus
KPPN harus menjelaskan Kuasa BUN Daerah dan progres/tindak lanjut telah
permasalahan tersebut di Koorinator Kuasa BUN dilaksanakan oleh KPPN
Catatan Penting Lainnya, Kanwil, Lampiran III, Garut dan telah dijelaskan di
yang meliputi : point D, nomor 6. Catatan Penting Lainnya pada
a. Status Rekonsilasi (% 2. Nota Dinas Direktur LK UAKBUN-D Bulan Agustus
BAR Siap Download) APK Nomor ND- 2019 (dokumen terlampir),
b. Penyelesaian TDK 117/PB.6/2019, yang meliputi :
Pendapatan Satker Lampiran II, point D. a. Status Rekonsilasi (%
Inaktif BAR Siap Download)
c. Penyelesaian Pagu b. Penyelesaian TDK
Minus Pendapatan Satker
d. Penyelesaian Saldo Inaktif
Tidak Normal c. Penyelesaian Pagu
e. Aset Belum Diregister Minus
d. Penyelesaian Saldo
Tidak Normal
e. Aset Belum Diregister
Untuk selanjutnya akan kami
pedomani.
B. Penilaian Kinerja Pelayanan
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Indeks Kepuasan Pegawai (IKP)
Hasil Indeks Kepuasan Pegawai Kepala KPPN harus selalu Surat Dirjen Kepala Selesai
(IKP) Semester II tahun 2019 Kantor
terhadap dukungan operasional menjaga kualitas kinerja perbendaharaan No.
pelayanan KPPN Garut terhadap 15 Kasubag
responden, memperoleh nilai pelayanan secara terukur S-4692/PB/2017 hal Umum
sebesar 100 (sangat puas) sama
dengan hasil Indeks Kepuasan dan berkelanjutan dan Apresiasi hasil survei Kasi
Pegawai (IKP) Semester I tahun Bank
2019 sebesar 100 dengan terus melakukan pengguna layanan
responden sebanyak 16. Kasi
perbaikan-perbaikan kementerian keuangan VeraKI
terhadap unsur-unsur tahun 2016 dan langkah- Kasi
PDMS
peningkatan pelayanan langkah kinerja layanan
atas dukungan tahun 2017.
operasional melalui
peningkatan tersedianya
sarana prasarana
pendukung dalam
kelancaran operasional.
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
KPPN SUKABUMI - 128
Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
KetentuanTerkait Subbag/ Penyelesaian
Seksi
A. PelaksanaanTugasKuasa BUN
1.1 Efektivitas Pembinaan Satker
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Pengawasan UP/TUP
Terdapat tanggal pengajuan SPM dari 1. Petugas front office 1. PMK Nomor Kepala Untuk berikutnya akan Tuntas
KPPN menjadi perhatian.
satker yang mendahului tanggal surat KPPN harus 190/PMK.05/2015 Kasi PD
dan Kasi
persetujuan TUP dari KPPN. melakukan tentang tata cara MSKI
SPM satker KPU Kab Cianjur (657029) pengujian atas SPM pembayaran dalam
Nomor 00197T/657029/ 2019 tanggal 8 pertangungjawaban rangka pelaksanaan
Juli 2019 sebesar Rp. 307.440.000, PTUP dengan Surat APBN
sementara surat persetujuan TUP Persetujuan TUP. Pasal 44 ayat (1).
tanggal. 9 Juli 2019 Nomor S- 2. Untuk menjadi 2. Surat Menteri
545/WPB.13/KP.05/2019 perhatian Keuangan no.S-
selanjutnya. 66/MK.05/2019 tanggal
22 Januari 2019 ttg
Langkah2 Strategis
Pelaksanaan Anggaran
K/L TA 2019;
Nota Dinas Dirjen
Perbendaharaan no. ND-
103/PB/2019 tanggal 1
Pebruari 2019 tentang
Petunjuk Teknis Langkah
Langkah Strategis
Pelaksanaan Anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga TA 2019
pada Kanwil DJPb dan
KPPN
1.2 Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Tingkat Penyelesaian SPM menjadi SP2D
Pada Laporan Rekap Penolakan SPM KPPN harus PMK 194/PMK.05/2014 Seksi Untuk berikutnya akan Tuntas
Periode Juli sampai dengan bulan Pencairan menjadi perhatian. Tuntas
Oktober 2019 terdapat beberapa memastikan data tanggal 25-7-2014
penolakan formal dan Substantif terdiri Dana
dari: supplier yang tentang Pelaksanaan
g. Penolakan Formal sebanyak 6 didaftarkan oleh satker SPAN
SPM ( 0,07% )
telah sesuai untuk Surat Direktur TP
h. Penolakan Substantif sebanyak 0
SPM ( 0% ) menghindari penolakan No. S-9398/PB.8/2015
dari jumlah 7.703 SPM pembayaran oleh KPPN tanggal 5-11-2015 hal
melalui kegiatan in Pokok Permasalahan
house training kepada untuk Memonitoring dan
satker dan pegawai Evaluasi Kesiapan
kppn, sehingga data Pelaksanaan APBN
supplier yang diajukan pada Akhir Tahun
ke KPPN telah sesuai. Anggaran.
1.3 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN
Penerbitan Daftar LPJ Bendahara
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penatausahaan LPJ Bendahara
Masih terdapat satker yang Setoran Atas adanya perbedaan 1.Perbendaharaan Seksi Vera Sehubungan perbedaan
No.PER-3/PB/2014
Penerimaan Pajak menurut LPJ tersebut di tanggal 3 Februari 2014 tersebut dapat dijelaskan
tentang Petunjuk Teknis
berbeda dengan yang di Nota rekomendasikan agar : Penatausahaan, sebagai berikut:
Pembukuan,dan
Konfirmasi antara lain : 1. Seksi Vera segera Pertanggungjawaban 1. Kejaksaan Negeri Kab.
Bendahara pada Satuan
1. Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi menginformasikan ke Kerja Pengelola APBN Sukabumi (009467),
serta Verifikasi Laporan
( 009467 ) satker bila Nota Pertanggungjawaban selisih pada LPJ bulan
Bendahara .
2. PPPPTK Cianjur (361157) Konfirmasinya Agustus disebabkan
3. Kantor Kementerian Agama berbeda dengan yang karena yang diminta
Kab. Cianjur ( 416718 ) di LPJ. konfirmasi setoran
penerimaan nya
2. Seksi Vera harus merupakan gabungan
lebih meningkatkan
koordinasi dengan Setoran Penerimaan
Pajak dan Setoran
Seksi Bank terkait PNBP (dokumen
terlampir).
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Setoran Penerimaan 2. P4TK Cianjur Tuntas
Negara tersebut. Tuntas
(361157), pada bulan
Oktober terdapat
kelebihan setoran
penerimaan pajak yang
dikonfirmasi
dibandingkan setoran
penerimaan pajak
menurut LPJ, Satker
P4TK Cianjur sudah
menyampaikan
perbaikan nota
konfirmasi tersebut.
(dokumen terlampir)
3. Kantor Kementerian
Agama Kab. Cianjur
(416718), pada bulan
September terdapat
kelebihan setoran
penerimaan pajak yang
dikonfirmasi terhadap
setoran penerimaan
pajak menurut LPJ.
Satker Kanror
Kemenag Kab. Cianjur
sudah menyampaikan
perbaikan nota
konfirmasi tersebut.
(dokumen terlampir)
B. PENILAIAN KINERJA PELAYANAN
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Indeks Kepuasan Pegawai (IKP)
Hasil Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) Kepala KPPN harus Surat Dirjen Kepala akan tetap
Semester II Tahun 2019 terhadap Kantor
dukungan operasional pelayanan KPPN menjaga kualitas kinerja Perbendaharaan No. Kasubag mempertahankan capaian
SUKABUMI sebesar 100 (sangat puas) Umum
dengan responden 24 Pegawai, sama pelayanan secara terukur S-4692/PB/2017 hal Kasi Bank dengan menjaga kualitas
dengan Semester I tahun 2019 sebesar
100 (sangat puas) dengan responen 24. dan berkelanjutan dan Apresiasi hasil survei Kasi kinerja pelayanan agar
VeraKI
melakukan perbaikan- pengguna layanan pencapaian IKP selalu
perbaikan terhadap Kementerian Keuangan maksimal.
unsur-unsur peningkatan Tahun 2016 dan langkah-
pelayanan atas dukungan langkah kinerja layanan
operasional melalui tahun 2017.
peningkatan tersedianya
sarana prasarana
pendukung dalam
kelancaran operasional.
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
KPPN KUNINGAN - 147
Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
A. PelaksanaanTugasKuasa BUN KetentuanTerkait Subbag/ Penyelesaian
Seksi
1.1 Efektivitas Pembinaan Satker
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penyampaian ADK Kontrak
Berdasarkan Data OM SPAN, dari 69 1. KPPN harus segera 1.PMK No. 190/PMK. Seksi KPPN Kuningan telah Tuntas
ADK kontrak selama periode semester II Pencairan
2019, terdapat 4 ADK (5,80%) yang menginventarisir 05/2012 tentang Tata menyampaikan surat
terlambat disampaikan ke KPPN Dana
melebihi 5 hari kerja setelah satker-satker yang Cara Pembayaran Kepala KPPN no. S-
ditandatangani perjanjian kontrak,
antara lain : memiliki belanja Dalam Rangka 767/WPb.13/KP.08/2019
c. Satker Dinas Pertanian Dan modal (kontraktual) Pelaksanaan Anggaran tentang monitoring dan
Perikanan Kabupaten Majalengka
(029073) kontrak tanggal 27/08/2019 dan berkoordinasi Pendapatan dan Belanja tindak lanjut perbaikan
Nomor:
agar penyampaian Negara pasal 36 ayat 1, IKPA Triwulan III 2019
027/01/SPK/EC.02/APBN/Distankan/
2019 Rp. 75.494.220, ADK diterima ADK kontrak tidak jo. PMK diantaranya berisi
KPPN tanggal 04 September 2019 (
terlambat 1 hari) terlambat; 178/PMK.05/2018. informasi batas ahir
d. Satker Dinas Perdagangan Dan 2. KPPN 2.Surat Menteri Keuangan pengajuan data kontrak ke
Perindustrian Kabupaten Kuningan no.S-66/MK.05/2019
(029456) kontrak tanggal 14/08/2019 dapat tanggal 22 Januari 2019 KPPN.
Nomor: 510 / 1130.1 / PERDAG ttg Langkah2 Strategis
mengoptimalkan Pelaksanaan Anggaran
Rp. 99.077.000, ADK diterima KPPN K/L TA 2019;
tanggal 06 September 2019 tools aplikasi yang
(terlambat 12 hari)
ada, seperti ME
Budget Execution
dan OMSPAN untuk
lebih meminimalisasi 3.Nota Dinas Dirjen
keterlambatan Perbendaharaan no.
penyampaian ADK ND-103/PB/2019
tanggal 1 Pebruari 2019
tentang Petunjuk Teknis
Langkah Langkah
Strategis Pelaksanaan
Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga TA
2019 pada Kanwil DJPb
dan KPPN
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Pengawasan UP/TUP
Berdasarkan Rekap GUP dan PTUP 1. KPPN harus segera 1. PMK Nomor Kepala Telah ditindaklanjuti Tuntas
KPPN Tuntas
periode Semester II 2019 diperoleh data menyampaikan 178/PMK.05/2018 Kasi PD sesuai surat Kepala KPPN
dan Kasi
sebagai berikut : penegasan kepada tentang Perubahan MSKI nomor S-767/WPB.13/
1. Untuk PTUP terdapat 1 (satu) satker untuk segera PMK 190 Seksi KP.0805/2019 tgl.17
melakukan revolving Pencairan
/PMK.05/2012 tentang Setember 2019 dan bukti
Dana
keterlambatan pertanggung UP (penggantian UP) Tata Cara penerimaan negara sisa
jawaban senilai Rp. 135.550.000; jika penggunannya Pembayaran Dlam TUP terlampir
yang terlambat di telah mencapai minimal Rangka Pelaksanaan
pertanggunjawabkan. Atau 20% 50 %; APBN.
dari 5 PTUP yang ada.
2. Untuk GUP terdapat 1 (satu) 2. Sebagai bahan 2. Nota Dinas Dirjen
pembinaan kepada
keterlambatan dalam penyampaian satker Perbendaharaan no.
GUP senilai Rp. 50.000.000,- ND-103/PB/2019
yanga terlambat di tanggal 1 Pebruari
pertanggungjawabkan. Atau 1,25% 2019 tentang Petunjuk
dari 80 UP yang ada. Teknis Langkah
Langkah Strategis
Pelaksanaan
Anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga TA
2019 pada Kanwil
DJPb dan KPPN.
1.2 Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Tingkat Penyelesaian SPM menjadi SP2D
Pada Laporan Rekap Penolakan SPM Untuk lebih PMK 154/PMK.05/2014 KPPN Kuningan telah
Periode Semester II 2019, data
mengenai penolakan formal dan meminimalisasi tentang Pelaksanaan menyampaikan surat
substantif adalah :
penolakan, KPPN harus SPAN Kepala KPPN no. S-
melakukan: 767/WPb.13/KP.08/2019
tentang monitoring dan
tindak lanjut perbaikan
IKPA Triwulan III 2019
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
a.Penolakan Formal sebanyak 108 SPM inhouse training kepada diantaranya berisi Tuntas
dari Jumlah 3.379 SPM atau sebesar Satker, terkait data Tuntas
3.20 % supplier; informasi perlunya satker Tuntas
b.Penolakan Substantif sebanyak 1 mengajukan data supplier Tuntas
SPM dari Jumlah 3.379 SPM atau
sebesar 0.03 % yang benar dengan
Aplikasi Three pass memperhatikan data yang
(KPPN Sukabumi) telah terdaftar di
dapat diterapkan, OMSPAN dan kebenaran
sehingga data supplier dan ketelitian pendaftaran
SPM yang akan supplier baru.
diajukan ke KPPN akan Telah menyampaiakn
langsung kepda satker
divalidasi dengan data untuk teliti dan benar
dalam menyampaikan
supplier dari OM SPAN data supplier.
apabila ada data
supplier yang berbeda
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penyelesaian Retur SP2D
Berdasarkan Monitoring di Aplikasi Kepala KPPN harus Perdirjen nomor PER- Kepala Setiap menyampaikan
OMSPAN, secara umum KPPN 9/PB/2018 tentang Tata Kantor surat pemberitahuan retur
Kuningan telah menyelesaikan segera bersurat kepada Cara Penyelesaian Retur SP2D, Kepala KPPN telah
/memproses Retur SP2D tepat waktu Surat Perintah Pencairan dan mengingatkan kepada
dan tepat jumlah. Namun hasil Satker terkait, untuk lebih Dana. Kepala Satker terkait agar lebih
monitoring dari bulan Juli s.d Agustus Seksi teliti dalam pencantuman
2019 masih terdapat Retur SP2D teliti dalam Bank nama, nomor rekening
sebanyak 8 Penerima, dengan alasan dan/ atau nama bank/pos
Retur disebabkan diantaranya Account penatausahaan rekening. pada SPM, selanjutnya
Cr is closed, Account Cr Not Found, KPPN mengusulkan agar
Dormant Cr, Rekening Supplier Tidak Sehingga dapat menggunakan Aplikasi
Aktif / Salah / Tidak Ditemukan three pass untuk
meminimalisasi terjadinya mencegah terjadinya retur
sebelum SPM diproses
Retur SP2D. oleh petugas FO.
1.3 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN
Penerbitan Daftar LPJ Bendahara
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penatausahaan LPJ Bendahara
I. Di bulan Juli 2019 terdapat satker Kepala Seksi Vera harus Perbendaharaan No.PER- Seksi Vera Telah ditindaklanjuti
dengan uang di brankas lebih dari
Rp.50.000.000,- dan tidak ada Berita menginformasikan 3/PB/2014 tanggal 3 sesuai surat Kepala KPPN
Acara Keadaan Kas diantaranya:
kepada satker-satker Februari 2014 tentang
1. Kantor Kementerian Agama
Kab.Majalengka (416874) Rp. yang tercantum di kolom Petunjuk Teknis nomor S-
52.997.850,-
permasalahan untuk Penatausahaan, 799/WPB.13/KP.0805/20
2. MAN 1 Kuningan Kab. Kuningan
(537077) Rp. 71.630.100,- segera membuat Berita Pembukuan,dan
Acara Keadaan Kas Pertanggungjawaban 19 tgl.27 Setember 2019
sebagai kelengkapan LPJ Bendahara pada Satuan
Bendahara Kerja Pengelola APBN
serta Verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban
Bendahara .
II. Terdapat satker yang belum setor KPPN harus segera PMK-242/PMK.03/2014 Telah ditindaklanjuti
pajak di bulan Juni dan Juli 2019 membuat Surat Teguran
serta tidak ada Surat Teguran, ke satker dan contoh Tentang Tata Cara sesuai surat Kepala KPPN
diantaranya : format surat tegurannya
ada di Per-3/PB/2014 Pembayaran dan nomor S-
format II Lampiran 11.
Penyetoran Pajak 776/WPB.13/KP.0805/20
19 tgl.23 Setember 2019,
1. MTSN 11 Kuningan Kab. nomor S-
Kuningan (661359) RP.
1.574.416,- 777/WPB.13/KP.0805/20
19 tgl.23 Setember 2019
dan nomor S-
2. Balai Tanaman Nasional Rp. 778/WPB.13/KP.0805/20
8.489.727,-
19 tgl.23 Setember 2019
3. KPU Majalengka Rp.14.445.799,-
Laporan Keuangan Satker/UAKPA
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Waktu Penyampaian LK KL-UAKPA ke KPPN
Belum semua Satker di wilayah KPPN Kuningan harus Peraturan Menteri Seksi Vera Telah ditindaklanjuti
pembayaran KPPN Kuningan
menyampaikan Laporan Keuangan K/L membuat surat ke satker Keuangan sesuai surat Kepala KPPN
Semesteran tingkat Satker (UAKPA)
Tahun 2019. untuk segera No.222/PMK.05/2016 nomor S-
Berdasarkan data dari Seksi Vera dari
76 Satker, terdapat 38 Satker yang menyampaikan Laporan tanggal 30 Desember 2016 780/WPB.13/KP.0805/20
Keuangan Semesteran tentang Perubahan atas 19 tgl.23 Setember 2019
Tingkat UAKPA Tahun PMK No.177/PMK.05/2015
2019 dengan batas tentang Pedoman
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
belum menyampaikan Laporan toleransi waktu sesuai Penyusunan dan Tuntas
Keuangan K/L Semesteran tingkat
satker (UAKPA) Tahun 2019. kebijakan dari KPPN, Penyampaian Laporan Tuntas
B. PENILAIAN KINERJA PELAYANAN dengan mengacu pada Keuangan Kementerian Tuntas
Tuntas
surat Dit. APK No.S- Negara/Lembaga, pada Tuntas
Tuntas
625/PB./2019 bahwa Lampiran BAB II tentang
maksimal penyampaian Tata Cara Penyusunan dan
LKKL-UAPPA-W paling Penyampaian Laporan
lambat tanggal 31 Juli Keuangan Kementerian
2019 Negara/ Lembaga.
Surat Dit. APK No S-
625/PB/2019 tanggal 26
Maret 2019 hal Pedoman
Rekonsiliasi,Penyusunan
dan Penyampaian Laporan
Keuangan Semester I 2019
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Indeks Kepuasan Pegawai (IKP)
Hasil Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) Kepala KPPN harus Surat Dirjen Kepala Akan terus selalu
Semester II tahun 2019 terhadap mempertahankan kualitas Kantor meningkatkan kualitas
dukungan operasional pelayanan kinerja pelayanan yang Perbendaharaan No. kinerja layanan
KPPN Kuningan terhadap 13 sudah bagus secara Kasubag
responden, memperoleh nilai sebesar terukur dan berkelanjutan S-4692/PB/2017 hal Umum
100 (sangat puas) sama dengan hasil dan melakukan
Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) perbaikan-perbaikan Apresiasi hasil survei Kasi Bank
Semester I tahun 2019 sebesar 100 terhadap hal-hal yang
(sangat puas) dengan responden dirasa masih kurang untuk pengguna layanan Kasi
sebanyak 16 peningkatan pelayanan VeraKI
stakeholder. Kementerian Keuangan
tahun 2016 dan langkah-
langkah kinerja layanan
tahun 2018.
C. PENILAIAN KINERJA TATA KELOLA
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Keuangan
Surat Perintah Bayar tanggal 09 Juli KPPN segera PMK.190/PMK.05/2012 Kasubag Surat Perintah Bayar
2019 Nomor 00364/PB/634661/2019 memperbaiki dan Umum
sebesar Rp.3.737.657,- belum melengkapi dokumen tentang Tata Cara tgl.09 Juli 2019 No.
ditandatangani bendahara pengeluaran dimaksud, untuk menjadi Kasubag
perhatian selanjutnya Pembayaran Dalam Umum 00364/PB/634661/2019
Rangka Pelaksanaan Kasubag sebesar Rp.3.737.657,-
Umum
Anggaran Pendapatan dan telah ditandatangani
Kasubag
Belanja Negara. Umum bendahara pengeluaran(
Terlampir ).
Surat Perintah Bayar tanggal 11 Juli KPPN segera PMK.190/PMK.05/2012 Surat Perintah Bayar
memperbaiki dan tgl.11 Juli 2019 No. :
2019 Nomor : 00374/PB/634661/2019 melengkapi dokumen tentang Tata Cara 00374/PB/634661/2019
dimaksud, untuk menjadi sebesar Rp.991.999,-
sebesar Rp.991.999,- belum perhatian selanjutnya Pembayaran Dalam telah ditandatangani PPK
( Terlampir ).
ditandatangani PPK Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
Laporan Kegiatan Menghadiri Pelatihan KPPN segera PMK.190/PMK.05/2012 Laporan Kegiatan
memperbaiki dan
Teknis Perbendaharaan Penyusunan melengkapi dokumen tentang Tata Cara Menghadiri Pelatihan
dimaksud, untuk menjadi
Laporan Keuangan perhatian selanjutnya Pembayaran Dalam Teknis Perbendaharaan
Kementerian/Lembaga dan Rangka Pelaksanaan Penyusunan Laporan
Pengendalian Intern Atas Pelaporan Anggaran Pendapatan Keuangan
Keuangan Angkatan VIII Tahun dan Belanja Negara. Kementerian/Lembaga
Anggaran 2019 tanggal 1 Juli 2019 dan Pengendalian Intern
belum ditandatangani Kepala Kantor Atas Pelaporan Keuangan
yang merupakan lampiran Kuitansi Angkatan VIII Tahun
Nomor Bukti: 00349/KW/634661/2019 Anggaran 2019 tanggal 1
Juli 2019 telah
ditandatangani Kepala
Kantor ( Terlampir ).
Penomoran pada Surat Pernyataan KPPN segera - PMK.190/PMK.05/2012 Penomoran pada Surat
Tanggung Jawab Perintah Lembur yang Pernyataan Tanggung
merupakan lampiran SPM No.SPM memperbaiki dan tentang Tata Cara Jawab Perintah Lembur
00060T/634661/2019 tgl.10 Juli 2019 yang merupakan lampiran
masih tertulis tahun 2018 : melengkapi dokumen Pembayaran Dalam SPM
No.00060T/634661/2019
dimaksud, untuk menjadi Rangka Pelaksanaan tgl.10 Juli 2019 sudah
diperbaiki dan sudah
perhatian selanjutnya Anggaran Pendapatan tertulis tahun 2019
(Terlampir).
dan Belanja Negara.
Lampiran XII
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
KPPN BEKASI - 171
Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
A. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN Ketentuan Terkait Subbag/ Penyelesaian
Seksi
1.1 Efektivitas Pembinaan Satker
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Perubahan Data Supplier
Surat Permohonan Penambahan Data Kepala KPPN segera Peraturan Dirjen Kasi Telah ditindaklanjuti melalui Tuntas
Supplier dari Satker tidak sesuai PD/PDMS
ketentuan, antara lain : mengirimkan surat Perbendaharaan No. Surat Kepala KPPN Bekasi
Pejabat penandatangan Surat pemberitahuan kepada PER-58/PB/2013 Tetang No. S-664/
Permohonan Perubahan Data Supplier
tidak sesuai dengan ketentuan. Satker, agar Pengelolaan Data WPB.13/KP.03/2019
Surat Permohonan Perubahan penyampaian surat Supplier dan Data tanggal 21 November 2019
Data Supplier dari Kantor
Kementerian Agama Kab. Bekasi terkait perubahan data Kontrak Dalam SPAN perihal Tindak Lanjut Hasil
supplier sesuai Pembinaan oleh Kanwil
ketentuan. DJPb Provinsi Jawa Barat
kepada Satker Kantor
Untuk menjadi Kementerian Agama
perhatian selanjutnya. Kabupaten Bekasi dan
Satker KPP Pratama
- No. Cikarang Selatan
Kd10.16/I/Ku.00/4441/2019
tgl 11 Oktober 2019; dan (copy surat terlampir)
- No. B-
6458/kk.10.21/I/KU.00/07/
2019 tgl 29 Juli 2019
ditandatangani oleh Kasubbag
Tata Usaha, seharusnya
ditandatangani oeh Pejabat
Pembuat Komitmen (lamp VII
Per-58/PB/2013)
Nota Dinas dari KPP Pratama
Cikarang Selatan :
- No. ND-
561/WPJ.22/KP.02/2019 tgl
9 Agustus 2019 ;
- No. ND-
560/WPJ.22/KP.02/2019 tgl
9 Agustus 2019 ;
hal Permohonan Perubahan
NPWP, ditandatangani oleh
PPSPM, seharusnya
ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Komtmen (PPK).
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Monitoring Kontrak
Berdasarkan data OM SPAN, dari 354 1. KPPN harus PMK No. 190/PMK. Kasi Atas keterlambatan data Tuntas
PD/PDMS kontrak yang disampaikan
kontrak selama periode bulan Juli s.d menginventarisir satker- 05/2012 tentang Tata ke KPPN Bekasi, hal hal
yang sudah dilakukan
akhir September 2019, terdapat 24 satker yang memiliki Cara Pem bayaran antara lain berkoordinasi
dengan satker khususnya
(7,92%) ADK kontrak dari 303 kontrak belanja modal Dalam Rangka pada saat menyampaikan
yang terlambat disampaikan ke KPPN permohonan dispensasi
yaitu melebihi 5 hari kerja setelah (kontraktual) dan Pelaksanaan Anggaran pengajuan data kontrak.
ditandatanganinya perjanjian kontrak,
antara lain : berkoordinasi agar Pendapatan dan Untuk selanjutnya terkait
pengajuan data kontrak
penyampaian ADK Belanja Negara pasal akan menjadi perhatian dari
satuan kerja agar
kontrak tidak terlambat; 36 ayat 1, juncto PMK kedepannya disampaikan
secara tepat waktu.
a. PT. TANCRIST DUA 178/PMK.05/2018.
BERSAUDARA (Satker KPKNL 2. KPPN agar lebh Surat Menteri
Bekasi/604460) kontrak tgl 10 Juli mengoptimalkan aplikasi Keuangan no.S-
2019 Per- yang telah disediakan 66/MK.05/2019 tanggal
01/WKN.08/KNL.02/PBJ/2019, oleh Kantor Pusat yaitu 22 Januari 2019 ttg
ADK diupload tgl 9 September tools ME Budget Langkah2 Strategis
2019 (38 hari) Execution dan OMSPAN Pelaksanaan Anggaran
untuk lebih K/L TA 2019;
meminimalisasi
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
b. PT. MEGAH MITRA SUKSES keterlambatan Nota Dinas Dirjen Tuntas
Tuntas
(Satker Sekolah Tinggi penyampaian ADK Perbendaharaan no. Tuntas
Tuntas
Transportasi Darat/ 414355) ND-103/PB/2019 Tuntas
kontrak tgl 12 Agustus 2019 3. Untuk menjadi perhatian tanggal 1 Pebruari 2019
SPK.351/VIII/PPK- berikutnya tentang Petunjuk
RBM/KU.003/STTD -2019, ADK Teknis Langkah
diupload tgl 27 September 2019 Langkah Strategis
(29 hari). Pelaksanaan Anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga TA
2019 pada Kanwil DJPb
dan KPPN
Unsur Pembinaan dan Supervisi: SPM Gaji Induk
Keterlambatan penyampaian Gaji KPPN harus kembali PMK No.190/PMK. Kasi Telah ditindaklanjuti melalui
Induk ke KPPN antara lain: PD/PDMS Surat Kepala KPPN Bekasi
Pembayaran Belanja Pegawai Gaji menegaskan kepada 05/2012 tentang Tata No. S-
Induk Agustus 2019, Satker KPP 664/WPB.13/KP.03/2019
Pratama Cibitung, Sesuai Dengan Satker bersangkutan Cara Pembayaran tanggal 21 November 2019
SPP Nomor 00226T Tanggal 18 Juli perihal Penyampaian Gaji
2019, No Invoice bahwa pengajuan SPM Dalam Rangka Induk Bulan Agustus 2019
00226T/635769/2019 disampaikan kepada Kuasa Pengguna
pada tanggal 18 Juli 2019. gaji induk paling lambat Pelaksanaan Anggaran Anggaran Polres Metro
Bekasi, KPP Pratama
tanggal 15 bulan Pendapatan dan Belanja Pondok Gede dan KPU
Kabupaten Bekasi.
berkenaan untuk gaji induk Negara. (copy surat terlampir)
bulan yang akan datang.
1.2 Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Tingkat Penyelesaian SPM menjadi SP2D
Pada Laporan Rekap Penolakan SPM Untuk lebih PMK 194/PMK.05/2014 Kasi Permasalahan terkait
Periode Juli sampai dengan akhir tentang Pelaksanaan PD/PDMS
bulan September 2019, data mengenai meminimalkan SPAN masih banyaknya SPM
penolakan formal dan Substantif terdiri
dari: penolakan, KPPN harus yang dikembalikan oleh
a. Penolakan Formal sebanyak 170 melakukan Inventarisir KPPN, telah dilakukan
SPM atau sebesar 2,31 %
terhadap permasalahan diskusi kepada seluruh
b. Penolakan Substantif sebanyak 0
SPM atau sebesar 0 % dari tersebut dan melakukan satuan kerja pada kegiatan
jumlah 7.342 SPM
FGD kepada Satker. sosialisasi langkah langkah
akhir tahun anggaran 2019
sebagaimana undangan
Nomor Und-
525/WPb.13/2019 tanggal
15 Oktober 2019
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Akurasi RPD Harian Satker
Berdasarkan hasil monitoring Aplikasi Kasi PD harus selalu Peratuan Menteri Kasi Deviasi RPD tingkat satker
OM SPAN pada Laporan Deviasi PD/PDMS
KPPN Bekasi tercatat : melakukan monitoring Keuangan no. yang masih tinggi lebih
- Juli : 9,41 % dengan membuat ceklis PMK.277/PMK.5 /2014 disebabkan karena satuan
- Agustus : 0,0 %
- September : 3,35 % satker yang tingkat akurasi tanggal 21 Desember kerja gagal menyampaikan
Dengan rata-rata deviasi RPD satker
mencapai 4,25%, maka akurasi RPD RPD-nya masih rendah 2014 tentang Rencana SPM secara tepat waktu.
adalah 95,75%.
Penarikan Dana, Rencana Untuk RPD yang tidak
Penerimaan Dana dan terealisasi KPPN Bekasi
Renkas meminta satker untuk
menyampaikan surat
pernyataan atau alasan
atas RPD yang tidak dapat
menyampaikan SPM.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Pengawasan UP/TUP
Berdasakan Laporan Karwas GUP dan 1. KPPN harus PMK Nomor Kasi Atas keterlambatan satker
TUP periode bulan Juli 2019 s.d akhir MSKI/
bulan September 2019, diperoleh data menyampaikan surat 190/PMK.05/2015 tentang VeraKI dalam melakukan GU, telah
sebagai berikut :
penegasan kepada KPA tata cara pembayaran ditindaklanjuti dengan surat
1. Untuk PTUP tidak ada
keterlambatan dalam pengajuan satker agar segera dalam rangka Kepala KPPN Bekasi
GU atas TUP.
melakukan revolving UP pelaksanaan APBN Pasal nomor S-
2. Dalam semester II, terdapat 3
SPM yang sudah jatuh tempo (penggantian UP) jika 46 ayat (1). Jo. PMK 1225/WPb.13/KP.03/2019
(belum di GU kan).
penggunannya telah 178/2018. tanggal 01 Juli 2019
mencapai minimal 50 % kepada KPA MAN 2 Kab.
dan mengingatkan Nota Dinas Dirjen Bekasi.
Perbendaharaan no. ND-
satker bahwa Surat Kepala KPPN Bekasi
kepada KPA Kementerian
penggunaan UP untuk
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
kebutuhan operasional 103/PB/2019 tanggal 1 Agama Kota Bekasi Tuntas
satker dalam satu bulan; Pebruari 2019. (614934) nomor S- Tuntas
1224/WPb.13/KP.03/2019 Tuntas
2. Dalam hal satker belum tanggal 01 Juli 2019 Tuntas
mengajukan
penggantian UP dalam Surat Kepala KPPN Bekasi
waktu 1 bulan sejak kepada KPA Polres Metro
SP2D UP atau SP2D Bekasi Kota nomor S-
GUP terakhir diterbitkan, 1378/WPb.13/KP.03/2019
Kepala KPPN segera tanggal 18 Juli 2019
menyampaikan surat
pemberitahuan kepada
KPA. Bila dalam jangka
waktu 1 bulan kemudian
belum diajukan GU,
Kepala KPPN memotong
UP tunai sebesar 25%
(PMK 178/2018 psl 44).
Unsur Pembinaan dan Supervisi: SP2D Retur
Terdapat 36 SP2D Retur dengan Untuk meminimalisasi Peraturan Dirjen Kasi Bank Semua retur SP2D telah
alasan : volume retur SP2D, diproses sebelum jatuh
KPPN harus selalu Perbendaharaan Nomor : tempo penyelesaian retur
1. Rekening tidak aktif melakukan koordinasi, berakhir sesuai Perdirjen
2. Rekening sudah ditutup, komunikasi dengan PER-9/PB/2018 tanggal Perbendaharaan No. PER-
3. Invalid Account Number Satker mitra kerjanya, 9/PB/2018.
4. Account Credit Not Found memastikan keakuratan 29 Juni 2018 tentang Tata
5. Invalid Bank Account Name data supllier; Untuk meminimalisasi retur
6. Not Exist Account Number cara Penyelesaian Retur SP2D telah disampaikan
7. Account CR is Close Mengingatkan satker melalui sosialisasi dan FGD
Seluruh SP2D retur sudah proses OK agar mengoptimalkan Surat Perintah Pencairan kepada satker maupun WA
pemakaian aplikasi Grup satker.
OMSPAN sebagai salah Dana.
satu cara mempercepat
untuk mengetahui faktor
penyebab retur SP2D.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: SP2D Void
Berdasarkan monitoring OMSPAN a. KPPN harus melakukan a. Perdirjen no Per- Kasi SP2D tersebut telah
5/PB/2015 tentang PD/PDMS dilakukan void ke
bulan Juli s.d. Agustus 2019 terdapat 1 langkah-langkah mekanisme dan Kasi Direktorat SITP tanggal 29-
pembatalan SP2D 7-2019 melalui S-
buah SP2D Void, yaitu : Invoice no: strategis dengan dan surat Bank 106/WPB.13/KP.03/2019
Pengesahan pada sesuai surat permintaan
00102T/493197/2019 tanggal 3-07- melakukan pengawasan SPAN tanggal 9 satker tanggal 24-7-2019
Maret 2015 pasal 3; No. KU.03-CM/244 (copy
2019 pada Bank PFK (Transito) dan pembinaan dalam dan surat terlampir)
(Transito UP Bekasi) untuk rangka mencegah b. Surat Direktur TP
No.S-8450/PB/2015
pertanggung jawaban tambahan Uang terjadinya void SP2D tanggal 7 Oktober
2015 Hal Optimalisasi
Persediaan Keperluan Belanja Barang yang disebabkan oleh Tugas Bidang SKKI
dan Seksi MSKI
sesuai SPP Nomor 00102 tanggal 3 kesalahan Satuan kerja dalam penyelesaian
pending issues pada
Juli 2019 No. SP2D dan user KPPN KPPN.
191711701000064 tanggal 04-07- b. Petugas validasi dan
2019 Rp.0,-. konversi FO KPPN
harus lebih teliti dalam
pengujian SPM. KPPN
juga perlu melakukan
koordinasi dan
pengawasan
penyebab terjadinya
void.
1.3. Laporan Keuangan Tingkat BUN
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penatausahaan LPJ Bendahara
Terdapat perbedaan jumlah saldo Kepala Seksi Vera agar Perbendaharaan Kasi KPPN Bekasi telah
antara Daftar Rincian Kas dengan No.PER-3/PB/2014 Vera/Vera
Rekening Koran, yaitu : menyurati atau tanggal 3 Februari 2014 menindaklanjuti dengan
tentang Petunjuk Teknis KI
Balai Besar Pengujian Perangkat menginformasikan ke Penatausahaan, melakukan konfirmasi
Telekomunikasi, jumlah saldo Daftar Pembukuan,dan
satker yang tercantum di dengan Satker Balai Besar
kolom permasalahan Pengujian Perangkat
untuk segera melakukan Telekomunikasi, dan satker
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Rincian Kas sebesar Rp.94.724.740,- konfirmasi sehingga tidak Pertanggungjawaban tersebut telah melakukan Tuntas
Bendahara pada Satuan Tuntas
saldo Rekening Koran Rp.76.889.915,- terdapat perbedaan jumlah Kerja Pengelola APBN perbaikan untuk LPJ bulan
serta Verifikasi Laporan
sehingga terdapat selisih sebesar Rp. antara saldo Daftar Rincian Pertanggungjawaban Juli, Agustus dan
Bendahara .
17.834.825,- Kas dengan saldo September 2019
Rekening Koran. bersamaan dengan
pengajuan LPJ bulan
Oktober 2019.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Waktu Penyampaian LK KL-UAKPA ke KPPN
Belum semua Satker di wilayah 1.KPPN Bekasi harus 1.PMK Kasi Akan dilaksanakan
Vera/Vera
pembayaran KPPN Bekasi membuat surat ke No.222/PMK.05/2016 sosialisasi lebih lanjut
KI
menyampaikan Laporan Keuangan satker untuk segera tanggal 30 Desember sesuai PMK Nomor
K/L Semesteran tingkat Satker menyampaikan Laporan 2016 tentang 213/PMK.05/2013
(UAKPA) Tahun 2019. Keuangan Semesteran Perubahan atas PMK
Tingkat UAKPA Tahun No.177/PMK.05/2015
Berdasarkan data dari Seksi Vera dari 2019 dengan batas tentang Pedoman
77 Satker, terdapat 68 Satker yang
belum menyampaikan Laporan toleransi waktu sesuai Penyusunan dan
Keuangan K/L Semesteran tingkat
satker (UAKPA) Tahun 2019. kebijakan dari KPPN, Penyampaian Laporan
dengan mengacu pada Keuangan Kementerian
PMK No. Negara/Lembaga, pada
213/PMK.05/213 Lampiran BAB II tentang
Tentang Sistem Tata Cara Penyusunan
Akuntansi Dan dan Penyampaian
Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat. Kementerian Negara/
Lembaga.
Surat Dit. APK No.S- 2.PMK No.
625/PB./2019 bahwa
maksimal penyampaian 213/PMK.05/2013
LKKL-UAPPA-W paling
lambat tanggal 19 Juli Tentang Sistem
2019
Akuntansi Dan
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.
2. KPPN harus selalu rutin
mengadakan pelatihan, 3. PMK No.
bimtek kepada satker- 215/PMK.05/2016
satker yang masih Tentang Peubahan
mengalami kendala Atas PMK. No.
dalam proses 215/PB.05/2016
penyusunan laporan Tentang Sistem
keuangannya melalui Akuntansi Dan
layanan mini TLC Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.
4. Surat Dit. APK No S-
625/PB/2019 tanggal
26 Maret 2019 hal
Pedoman
Rekonsiliasi,Penyusu
nan dan Penyampaian
Laporan Keuangan
Semester I 2019
B. PENILAIAN KINERJA PELAYANAN
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Indeks Kepuasan Pegawai (IKP)
Hasil Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) Kepala KPPN harus Surat Dirjen Kepala KPPN Bekasi secara Tuntas
KPPN,
Semester II tahun 2019 terhadap mempertahankan kualitas Perbendaharaan No. Kasubag berkesinambungan akan
Umum
dukungan operasional pelayanan kinerja pelayanan yang S-4692/PB/2017 hal melakukan berbagai upaya
KPPN Bekasi terhadap 31 responden, sudah bagus secara Apresiasi hasil survei perbaikan pelayanan yang
memperoleh nilai sebesar 100 terukur dan berkelanjutan pengguna layanan dirasa masih dapat
(sangat puas) sama dengan hasil dan melakukan perbaikan- Kementerian Keuangan dioptimalkan, untuk
Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) perbaikan terhadap hal-hal tahun 2016 dan langkah- menjaga kualitas kinerja
Semester I tahun 2019 sebesar 100 yang dirasa masih kurang langkah kinerja layanan pelayanan yang telah baik.
(sangat puas) dengan responden untuk peningkatan tahun 2018.
sebanyak 29 pelayanan stakeholder.
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
C. PENILAIAN KINERJA TATA KELOLA
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Keuangan
Daftar Rincian Pembayaran tidak Daftar Rincian Pembayaran Surat Direktur Jenderal Kasubag Telah dilakukan perbaikan Tuntas
sesuai format dalam Surat Direktur dapat dilakukan sepanjang Umum sebagaimana rekomendasi Tuntas
Jenderal Perbendaharaan S-46/PB/ memiliki jenis akun dan Perbendaharaan S- dari Tim Pembina Kanwil Tuntas
2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang uraian pembayaran yang DJPb Provinsi Jawa Barat
Format Pertanggungjawaban Uang sama untuk beberapa bukti 46/PB/ 2013 tanggal 3 dengan mengacu pada
Persediaan Yang Sulit Dikuitansikan. pembelian dalam jumlah Surat Direktur Jenderal
Diantaranya terdapat pada : sampai dengan Rp Januari 2013 tentang Perbendaharaan S-46/PB/
1.000.000,-. 2013 tanggal 3 Januari
1. SPM nomor 00069A tanggal 19 Format 2013 tentang Format
Agustus 2019 yaitu : Pertanggungjawaban Uang
SPBy no. SPBy/305/2019 Pertanggungjawaban Persediaan Yang Sulit
SPBy no. SPBy/307/2019 dikuitansikan.
SPBy no. SPBy/308/2019 Uang Persediaan Yang
SPBy no. SPBy/310/2019
Sulit Dikuitansikan
2. SPM nomor 00062A tanggal 5
Agustus 2019 yaitu : KPPN harus segera
diperbaiki sesuai
ketentuan.
SPBy no. SPBy/275/2019
SPBy no. SPBy/276/2019
SPBy no. SPBy/280/2019
SPBy no. SPBy/281/2019
SPBy no. SPBy/283/2019
SPBy no. SPBy/286/2019
Kuitansi/bukti pembelian yang Untuk kuitansi/bukti Peraturan Pemerintah no. Kasubag Telah dilakukan perbaikan
dijadikan bukti pembayaran belum 24 tahun 2000 tentang Umum sebagaimana rekomendasi
dibubuhi meterai sesuai ketentuan pembelian yang dijadikan Perubahan tarif Bea dari Tim Pembina Kanwil
atau ditempel meterai kemudian. Meterai dan Besarnya DJPb Provinsi Jawa Barat
Diantaranya terdapat pada : bukti pembayaran harus batas Pengenaan Harga dengan mengacu pada
Norminal yang dikenakan Peraturan Pemerintah no.
ditempel meterai sesuai Bea Meterai dan Undang- 24 tahun 2000 tentang
undang no 13 Tahun 1985 Perubahan tarif Bea
dengan ketentuan dan tentang Bea Meterai Meterai dan Besarnya
batas Pengenaan Harga
pihak yang menerima Norminal yang dikenakan
Bea Meterai dan Undang-
3. SPM nomor 00069A tanggal 19 pembayaran undang no 13 Tahun 1985
tentang Bea Meterai.
Agustus 2019 yaitu : membubuhkan tanda
kuitansi/bukti no. tangan pada sebagian
K/305/2019 no.
no. meterai yang telah
kuitansi/bukti no.
K/309/2019 no. ditempelkan.
kuitansi/bukti KPPN harus segera
K/311/2019 memperbaiki dan
melengkapi
kuitansi/bukti dimaksud dokumen
K/310/2019
kuitansi/bukti
K/313/2019
4. SPM nomor 00062A tanggal 5
Agustus 2019 yaitu :
kuitansi/bukti no.
K/271/2019 no.
no.
kuitansi/bukti no.
K/277/2019 no.
kuitansi/bukti
K/280/2019
kuitansi/bukti
K/281/2019
kuitansi/bukti
K/283/2019
Belum melampirkan bukti setoran KPPN Bekasi harus segera Peraturan Menteri Telah dilakukan penyetoran
pungutan pajak atas kuitansi/bukti menyetorkan pajak yang
pembelian yaitu pada SPM no. 00057A belum dipungut yaitu PPN Keungan No. terhadap kekurangan
tanggal 18 Juli 2019 pada SPBy nomor sebasar Rp 181.369,- ke
K/262/2019 atas struk pembelian di Kas Negara. 190/PMK.05/2012 tentang pembayaran PPN sebesar
Lotte Mart sebesar Rp 1.995.055,-
Untuk selanjutnya agar Tata Cara Pembayaran Rp. 181.369,- ke Kas
menjadi perhatian
dalam rangka APBN Negara.
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Kepegawaian
Pegawai yang menjani Cuti Setengah KPPN harus melakukan Surat Edaran Menteri Kasubag Telah dilakukan Tuntas
Hari tidak mengisi daftar hadir sesuai pemotongan terhadap Umum
ketentuan: egawai tersebut karena Keuangan No SE- pemotongan TKPKN
dianggap TL3 mengisi
a.n. Nunung Nurhayati, tanggal 19 daftar hadir setelah pukul 4/MK/2019 tentang sebesar 2,5% kepada
Agustus 2019 cuti setengah hari pagi. 13.31 (setelah selesai jam
Absen masuk pukul 18.33 dan absen kerja) dan dikenakan Mekanisme Cuti Secara pegawai a.n. Nunung
pulang pukul 18.36. potongan TKPKN 2,5%.
Online di Lingkungan Nurhayati serta telah
Menteri Keuangan disetorkan ke Kas Negara.
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
C. Rekapitulasi Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode Berjalan
Permasalahan Rekomendasi Peraturan/Ketentuan PIC Tindak Lanjut Status
Terkait Subbag/S Penyelesaian
A. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN eksi Tuntas
Kasi PD/
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Penyampaian ADK Kontrak Tuntas
PDMS
Penyampaian ADK Kontrak KPPN harus memberitahukan - PMK No. 190/PMK. KPPN selalu
melebihi 5 hari kerja setelah Kasi PD/
ditandatanganinya kepada satker untuk segera 05/2012 tentang Tata PDMS mengingatkan dan
perjanjian/kontrak
Terjadi pada: menyampaikan ADK kotrak Cara Pem bayaran berkoordinasi dengan
KPPN Bandung I
KPPN Bekasi yang telah ditandatangani Dalam Rangka Satker dalam
KPPN Cirebon
KPPN Karawang KPPN harus berupaya Pelaksanaan Anggaran penyampaian ADK
KPPN Sumedang
KPPN Tasikmalaya mencegah terjadinya Pendapatan dan Belanja Data Kontrak tidak
KPPN Bandung II
KPPN Bogor ketelmabatan kontrak dengan Negara pasal 36 ayat 1. melebihi 5 hari kerja
cara: - Kepdirjen No. setelah ditandatangani.
Menginventaris satker yang 287/PB/2015 tanggal 9
memiliki belanja modal, Oktober 2015 tentang Menyampaikan surat
hal Petunjuk Teknis
melakukan pembinaan yang SOP pada KPPN Langkah-langkah
Strategis Pelaksanaan
intensif melalui bimtek, - Nota Dinas Direktur Anggaran Kementerian
Negara/Lem-baga
training khusus, konsultasi Jenderal 2020
online Perbendaharaan Nomor
ND-984/PB/2019
tanggal 4 Desember
2019 hal Petunjuk
Teknis Langkah- KPPN telah melakukan
monitoring pencocokan
Langkah Strategis data antara data
diaplikasi SAS dengan
Pelaksanaan Anggaran data komitmen yang
ada di Aplikasi OM
Tahun Anggaran 2020 SPAN.
Pengajuan SPM atas data kontrak Apabila waktu pendaftaran data - PMK No. 190/PMK. Dalam setiap
yang terlambat didaftarkan, tidak kontrak tidak bersamaan 05/2012 tentang Tata kesempatan telah
sesuai dengan ketentuan yaitu dengan waktu pengajuan SPM, Cara Pem bayaran disosialisasikan
setelah mendapat dispensasi maka data kontrak dapat Dalam Rangka kepada satuan kerja
SPM paling cepat diajukan 5 hari didaftarkan kembali ke KPPN
kerja setelah ADK kontrak setelah terlebih dulu mendapat Pelaksanaan Anggaran terkait langkah langkah
didaftarkan. Dispensasi Pendaftaran Data
Terjadi pada: Kontrak dari Kepala KPPN; Pendapatan dan Belanja strategis pelaksanaan
Negara pasal 36 ayat 1. anggaran kementerian
- Kepdirjen No. Negara/ lembaga.
KPPN Bandung I Apabila waktu pendaftaran data 287/PB/2015 tanggal 9
KPPN Bekasi kontrak bersamaan dengan
Oktober 2015 tentang
KPPN Tasikmalaya waktu pengajuan SPM, maka SOP pada KPPN
KPPN Bandung II data kontrak dapat didaftarkan - Nota Dinas Direktur
kembali ke KPPN setelah Jenderal
KPPN Bogor Perbendaharaan Nomor
terlebih dulu mendapat ND-984/PB/2019
Dispensasi Pendaftaran Data tanggal 4 Desember
Kontrak dari Kepala KPPN, dan 2019 hal Petunjuk
SPM baru dapat diajukan ke Teknis Langkah-
KPPN paling cepat 5 (lima) hari Langkah Strategis
setelah data kontrak terdaftar di Pelaksanaan Anggaran
KPPN; Tahun Anggaran 2020
Dalam kondisi mendesak,
pengajuan SPM yang
bersamaan dengan pengajuan
data kontrak, dapat
dipertimbangkan diproses oleh
KPPN dengan melampirkan
surat pernyataan dari KPA dan
mendapat persetujuan dari
Kepala KPPN;
Keterlamabatan penyampaian KPPN harus memberitahukan a. PMK 190 tahun 2012 Kasi PD/ Telah ditegaskan Tuntas
khususnya Ps 59 ayat PDMS
SPM ke KPPN melebihi 2 hari Satker/ menegaskan kembali (5) kembali kepada Satker
kerja setelah SPM ditandatangani. bahwa penyampaian SPM penyampaian SPM
Terjadi pada: kepada KPPN paling lambat 2 kepada KPPN paling
KPPN Purwakarta, KPPN (dua) hari kerja setelah SPM b. ND Dirjen lambat 2 (dua) hari
Sukabumi diterbitkan. Perbendaharaan kerja setelah SPM
KPPN Bandung I nomor ND 984/PB/ diterbitkan.
KPPN Bekasi 2019 tanggal 4
KPPN Cirebon
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
KPPN Karawang Desember 2019
KPPNTasikmalaya
KPPN Garut tentang Petunjuk
KPPN Bandung II
KPPN Bogor Teknis langkah- Tuntas
Tuntas
langkah strategis Tuntas
Pelaksanaan Tuntas
Anggaran TA 2020 Tuntas
Unsur Pembinaan dan Supervisi : SPM Gaji Induk
Masih ditemukannya Kepala KPPN segera bersurat PMK No.190/PMK. Kepala Setiap awal bulan
KPPN dan
Keterlambatan penyampaian SPM kepada Satker yang 05/2012 tentang Tata Kasi PD/ pengajuan gaji Induk
Gaji Induk ke KPPN (KPPN bersangkutan untuk Cara Pembayaran Dalam PDMS melalui group
Purwakarta, KPPN Sukabumi, menegaskan kembali dan selalu Rangka Pelaksanaan WhatsApp selalu
KPPN Bandung I, KPPN Bekasi, mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan diingatkan untuk
KPPN Cirebon, KPPN Karawang, pengajuan SPM gaji induk dan Belanja Negara. menyampaikan SPM
KPPN Tasikmalaya, KPPN paling lambat tanggal 15 bulan gaji induk ke KPPN
Bandung II, KPPN Bogor berkenaan untuk gaji induk paling lambat tanggal
bulan yang akan datang. 15 sebelum bulan
pembayaran.
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Tingkat Penyelesaian SPM menjadi SP2D
Masih banyaknya penolakan SPM KPPN harus berupaya ntuk PMK 194/PMK.05/2014 tgl. Kasi PD/ 1.KPPN telah
PDMS
secara formal maupun substantif meminimalisasi terjadinya 25-07-2014 tentang melakukan
pada KPPN Lingkup Kanwil DJPB penolakan formal melalui: Pelaksanaan SPAN. pembinaan terhadap
Provinsi Jawa Barat untuk satker (in-house
semester I tahun 2020 (KPPN Pemberitahuan dalam setiap Surat Direktur TP No. S- training) terutama
kegiatan yang melibatkan
Purwakarta, KPPN Sukabumi, satker 9398/PB.8/2015 tgl. 05-11- yang sering
KPPN Bandung I, KPPN Bekasi, 2015 hal Pokok melakukan
KPPN Cirebon, KPPN Karawang, Permasalahan untuk kesalahan
KPPN Kuningan, KPPN Pemberitahuan melalui Monitoring dan Evaluasi substantif.
Sumedang, KPPN Tasikmalaya, media online, website kantor Pemberitahuan
KPPN Garut, KPPN Bandung II, Kesiapan Pelaksanaan kepada satker dalam
KPPN Bogor) Pemberitahuan melalui APBN pada akhir tahun setiap kegiatan yang
layanan CSO, Mini TLC Anggaran. melibatkan satker.
Setiap penolakan SPM di Keputusan Dirjen Pb No. Penolakan Formal
SPAN harus diisi alasan KEP-287/PB/2015 tgl. 09-
penolakannya. 10-2015 Nomor SOP lebih banyak terjadi
KP.12.063
perbedaan supplier.
Oleh petugas
konversi tidak
terdeteksi secara
manual tetapi
terdeteksi oleh
sistem.
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Pengawasan UP/TUP
Masih terdapat keterlambatan 1. KPPN segera PMK Nomor Kepala KPPN telah
KPPN dan
pertanggungjawaban UP/TUP menyampaikan surat 190/PMK.05/2015 mengirimkan surat
KasiPD/
sehingga KPPN (KPPN penegasan kepada KPA tentang tata cara PDMS, pemberitahuan kepada
Purwakarta, KPPN Bandung I, satker agar segera pembayaran dalam Kasi Satker dan telah
MSKI/
KPPN Bandung II, KPPN Bogor, melakukan revolving UP rangka pelaksanaan VeraKI melakukan koordinasi
KPPN Tasikmalaya ) (penggantian UP) jika APBN Pasal 44 ayat (1). dengan Satker di
penggunannya telah Surat Menteri Keuangan wilayah kerjanya atas
mencapai minimal 50 %; No. S-66/MK.05/2019 keterlambatan
2. Dalam hal satker belum tanggal 22 Januari 2019 pertanggungjawaban
mengajukan penggantian ttg Langkah2 Strategis UP/TUP
UP dalam waktu 2 bulan Pelaksanaan Anggaran
sejak SP2D UP atau SP2D K/L TA 2019;
GUP terakhir diterbitkan, Nota Dinas Direktur
Kepala KPPN Jenderal
menyampaikan surat Perbendaharaan Nomor
pemberitahuan kepada ND-984/PB/2019
KPA untuk menyampaikan tanggal 4 Desember
penjelasan secara tertulis 2019 hal Petunjuk
3. Menggunakan Early Teknis Langkah-
Warning System pada Langkah Strategis
Aplikasi Si Jaka Mantra Pelaksanaan Anggaran
sebagai peringatan dini Tahun Anggaran 2020
pertanggung jawaban
UP/TUP.
Terdapat perbedaan antara 1. Petugas front office agar PMK Nomor Kepala KPPN telah
KPPN dan menyampaikan surat
rincian rencana penggunaan dana melakukan pengujian atas 190/PMK.05/2015
SPM pertangungjawaban tentang tata cara
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
dengan pertanggungjawaban PTUP dengan rincian pembayaran dalam Kasi Seksi kepada satker terkait
PD, Kasi
TUP( KPPN Purwakarta, KPPN penggunaan TUP. rangka pelaksanaan penjelasan mengenai
MSKI
Bandung I, KPPN Bekasi, KPPN 2. KPA agar memberikan APBN Pasal 44 ayat (1). perbedaan antara
Karawang, KPPN Kuningan, penjelasan tertulis kepada Nota Dinas Direktur rincian penggunaan
KPPN Sumedang, KPPN KPPN saat mengajukan Jenderal TUP dengan
Tasikmalaya, KPPN Bandung II) SPM-TUP apabila terdapat Perbendaharaan Nomor pertanggungjawaban Tuntas
perbedaan. Tuntas
ND-984/PB/2019 TUP.
Tuntas
tanggal 4 Desember
2019 hal Petunjuk
Teknis Langkah-
Langkah Strategis
Pelaksanaan Anggaran
Tahun Anggaran 2020
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Kepatuhan atas Hak tagih kepada Negara
Masih ditemukan ketidakpatuhan Kepala KPPN segera bersurat PMK Kepala KPPN sudah
atas hak tagih kepada negara Seksi PD/
terkait penyelesaian tagihan yang kepada Satker untuk NO.190/PMK.05/2012 melaksanakan sesuai
lebih dari 17 hari kerja setelah Kasi
timbul hak tagih (KPPN Bandung menegaskan kembali bahwa tentang Tata Cara PDMS rekomendasi yaitu
I, KPPN Bogor, KPPN
Cirebon,KPPN Bandung II , KPPN penerbitan SPM tidak melebihi Pembayaran Dalam mengirimkan surat
Karawang, KPPN Sukabumi,
KPPN Sumedang, KPPN 17 hari kerja sejak BAST/BAPP Rangka Pelaksanaan penegasan kembali
Tasikmalaya)
diterbitkan Anggaran Pendapatan kepada satker.
dan Belanja Negara.
Nota Dinas Direktur
Jenderal
Perbendaharaan Nomor
ND-984/PB/2019
tanggal 4 Desember
2019 hal Petunjuk
Teknis Langkah-
Langkah Strategis
Pelaksanaan Anggaran
Tahun Anggaran 2020
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Akurasi RPD Harian Satker
Berdasarkan hasil monitoring Kasi PD agar : PMK-197/PMK.05/2017 Kepala Akan selalu
Aplikasi Om SPAN pada Laporan Seksi PD/
Deviasi, masih terdapat rata-rata tentang Rencana informasikan kembali
deviasi RPD satker lebih dari 10% Kasi
(KPPN Bandung I, KPPN Bekasi, 1. Melakukan sosialisasi Penerimaan Dana dan PDMS mengenai ketentuan di
KPPN Tasikmalaya)
(Bimtek/FGD), khususnya Perencanaan Kas atas kepada satker dan
kepada satker yang tingkat akan lebih teliti lagi di
akurasi RPD nya masih masa yang akan
rendah. datang.
2. Melakukan monitoring
dengan membuat ceklis
satker yang tingkat akurasi
RPD-nya masih rendah
3. KPPN agar membuat
pemetaan/ profiling satker
pada setiap area rawan
permasalahan;
4. Melakukan FGD dan
Pembinaan kepada satker
yang masuk ke dalam
profiling.
Unsur Pembinaan dan Supervisi : SP2D VOID
Masih ditemukannya SP2D Void a.KPPN agar melakukan Perdirjen no Per- Kasi Seksi Karena adanya Tuntas
Bank
pada beberapa KPPN (KPPN langkah-langkah strategis 5/PB/2015 tentang gangguan jaringan
Sukabumi, KPPN Bandung I, dengan melakukan mekanisme pembatalan SPAN . Hal tersebut
KPPN Bekasi, KPPN pengawasan dan pembinaan SP2D dan surat sudah ada Surat
Tasikmalaya, KPPN Bandung II ) dalam rangka mencegah Pengesahan pada Pemberitahuan dari
terjadinya void SP2D yang SPAN tanggal 9 Maret Direktur SITP. Untuk
disebabkan oleh kesalahan 2015 pasal 3; void arena
Satuan kerja dan user KPPN Surat Menteri Keuangan kesalahan pada saat
b. Petugas validasi dan konversi No S- 66/MK.05/ 2019 pembuatan PPR.
agar lebih teliti dalam tanggal 22Januari 2019 KPPN Telah
pengujian SPM. KPPN juga tentang langkah-langkah melakukan PPR
perlu melakukan koordinasi
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
dan pengawasan penyebab strategis Pelaksanaan ulang dan diberi Tuntas
terjadinya void. Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga TA tanggal SP2D Tuntas
2019 pada Kanwil DJPb Tuntas
dan KPPN sesuai tanggal jatuh Tuntas
Tuntas
tempo seharusnya Tuntas
KPPN telah
melakukan
monitoring pada
OMSPAN dan
bersurat ke Kantor
Pusat guna
penyelesaian SP2D
Void untuk
menghilangkan data
tersebut pada OM
SPAN
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Penatausahaan Rekening
Terdapat Satker yang belum Kepala KPPN segera membuat PMK Nomor Kepala Telah diterbitkan surat
melaporkan pembukaan rekening surat teguran kepada Satker KPPN teguran terkait laporan
ke KPPN (KPPN Bandung I, atas keterlambatan 182/PMK.05/2017 tanggal pembukaan/penutupan
KPPN Bekasi) penyampaian/penerbitan dan rekening
laporan pembukaan/penutupan 29 November 2017 Pasal Kasi Bank
rekening
17 (a) tentang Pengelolaan
Rekening Milik Satuan
Kerja Lingkup
Kementerian
Negara/Lembaga
Terdapat format surat KPPN agar bersurat kepada Peraturan Menteri Seksi KPPN telah
Bank
Persetujuan permohonan satker yang bersangkutan agar Keuangan No. 182/PMK. menyampaikan surat
rekening dari KPPN yang tidak format surat laporan 05/2017 tentang tentang kepada satker apabila
sesuai dengan PMK persetujuan pembukaan Pengelolaan Rekening ada permintaan
No.182/PMK.05/2017 (KPPN Milik Satuan Kerja Lingkup persetujuan
Purwakarta, KPPN Tasikmalaya, rekening berpedoman pada Kementerian pembukaan rekening
KPPN Bekasi) Permenkeu 182/PMK.05/2017 Negara/Lembaga menggunakan format
sesuai dengan PMK
nomor
182/PMK.05/2017.
Unsur Pembinaan dan Supervisi : SP2D Retur
Masih ditemukannya SP2D Retur Untuk meminimalisasi volume Perdirjen No. PER- Kepala Telah berkirim surat
pada sejumlah KPPN (KPPN retur SP2D, 9/PB/2018 tanggal 29 Juni KPPN dan terkait Retur dan
Purwakarta, KPPN Sukabumi, KPPN selalu melakukan 2018 tentang Tata Cara Kasi Bank kelengkapannya
KPPN Bandung I, KPPN Bekasi, Penyelesaian Retur Surat
KPPN Cirebon, KPPN Karawang, koordinasi dengan Satker Perintah Pencairan Dana.
KPPN Kuningan, KPPN mitra kerjanya; Nota Dinas Direktur
Sumedang, KPPN Tasikmalaya, Optimalkan pemakaian fitur Pengelolaan Kas Negara
KPPN Garut, KPPN Bandung II, validasi rekening pada Nomor ND-347/PB.3/2020
KPPN Bogor) Aplikasi OM SPAN; hal Fitur Validasi Rekening
KPPN selalu mempedomani pada Aplikasi OM SPAN
peraturan mengenai Tata
Cara Penyelesaian Retur
SP2D.
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Penggunaan KKP
Belum Semua Satker KPPN harus terus Peraturan Menteri Seksi KPPN tetap
MSKI
Mengajukan Penggunaan KKP menyampaikan informasi terkait Keuangan Nomor
(Kartu Kredit Pemerintah) dan implementasi KKP kepada 196/PMK.05/2018 tentang mengimbau kepada
belum semua Satker satker melalui berbagai media Tata Cara Pembayaran seluruh Satker wajib
menggunakannya secara dan cara. Selain itu KPPN juga dan Penggunaan Kartu KKP, untuk
maksimal (KPPN Sukabumi, meminta satker yang sudah Kredit Pemerintah menggunakan KKP
KPPN Bandung I, KPPN mendapatkan persetujuan dari
Kuningan, KPPN Bandung II, KPPN tetapi belum
KPPN Cirebon, KPPN Karawang, menggunakan KKP
KPPN Sumedang, KPPN Tasik.
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Laporan Keuangan tingkat UAKPA
Beberapa satker, belum KPPN segera Bab II Lampiran Peraturan Telah disampaikan
mengirimkan Laporan Keuangan memberitahukan kepada Menteri Keuangan Kasi kepada satker mitra
VeraKI
K/L tingkat satker (UAKPA) satker agar menyampaikan No.222/PMK.05/2016 kerja KPPN untuk
Tahun 2019 (KPPN Sukabumi, Laporan Keuangan K/L tanggal 30 Desember menyampaikan
tingkat satker (UAKPA) 2016 tentang Perubahan
KPPN Bandung I, KPPN Bekasi, atas PMK Laporan Keungan
KPPN Kuningan, KPPN Unaudited dan Audited
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Sumedang, KPPN Tasikmalaya, Semester I Tahun 2019 No.177/PMK.05/2016 Tahun 2019. dan telah Tuntas
KPPN Garut, KPPN Bandung II,
KPPN Bogor) tentang Pedoman dibuat surat
Penyusunan dan penegasan lebih lanjut
Kepada satker yang belum Penyampaian Laporan oleh Kepala KPPN
menyampaikan LK, KPPN Keuangan Kementerian untuk mengingatkan
segera membuat surat peri Negara/Lembaga Satker agar
ngatan bahwa apa bila dalam menyampaikan LK/KL
jangka waktu yang ditentukan Audited 2019
KPPN, satker tidak
menyampaikan LK, maka
dapat dikenakan sanksi
administratif berupa
pengembalian SPM yang
diajukan satker ke KPPN,
dikecualikan terhadap SPM-
LS Belanja Pegawai, SPM-
Langsung kepada pihak
ketiga, dan SPM
Pengembalian.
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Rekonsiliasi Eksternal
Pada Rekonsiliasi eksternal KPPN memberitahukan - Peraturan Menteri Kasi Sudah diselesaikan Tuntas
antara KPPN dan Satker tidak Keuangan Nomor Veraki/ Tuntas
dilakukan secara tuntas (KPPN kepada satker segera 215/PMK.05/2016
Purwakarta, KPPN Sumedang, tentang Perubahan atas Vera
KPPN Karawang, KPPN Garut) menyelesaikan proses Peraturan Menteri
Keuangan Nomor Seksi
rekonsiliasi eksternal 213/PMK.05/2013 Vera/
tentang Sistem VeraKI
sampai status “BAR Siap Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Download”. Pemerintah Pusat
KPPN dan satker - Peraturan Menteri
jadwal Keuangan Nomor
mencermati proses 104/PMK.05/2017
tentang Pedoman
open/close Rekonsiliasi Dalam
Penyusunan Laporan
rekonsiliasi Keuangan Lingkup
Bendahara Umum
Negara dan
Kementerian
Negara/Lembaga
- Nota Dinas Direktur
Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Nomor ND-
117/PB.6/2019 tanggal 4
Februari 2019 tentang
Kriteria Penilaian
Laporan Keuangan
Tingkat UAKBUN-
DKPPN dan Laporan
Keuangan Tingkat
UAKBUN Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
.
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Laporan Keuangan Kuasa BUN-D
Beberapa Laporan Keuangan KPPN harus memperbaiki - PP 71 Tahun 2010 CatatanLaporan
Kuasa BUN-D Satker salah penulisan dalam CaLK Laporan PSAP 04 tentang CaLK
penulisan dalam Catatan Atas Keuangan Kuasa BUN-D Keuangan (CaLK)
Laporan Keuangan (KPPN
Purwakarta, KPPN Karawang, - Peraturan Menteri Kuasa BUN-D sudah
KPPN Sumedang)
Keuangan Nomor diperbaiki)
221/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
216/PMK.05/2015
tentang Tatacara
Penyusunan dan
Penyampaian Laporan
Keuangan Bendahara
Umum Negara
B. Penilaian Kinerja Pelayanan
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Penilaian Kinerja Pelayanan
Berdasarkan hasil survei Dalam rangka mempertahankan S-4692/PB/2017 tanggal Kepala KPPN berusaha Tuntas
kepuasan Satker dari 12 KPPN KPPN
secara keseluruhan hasilnya dan peningkatan pelayanan 22 -05-2017 tentang mempertahankan hasil Tuntas
memuaskan artinya seluruh Kasubbag Tuntas
satker dari 12 KPPN Lingkup KPPN, seluruh pegawai KPPN Apresiasi hasil survei Umum yang sudah di capai Tuntas
Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat Kasi PD/
merasa puas dengan pelayanan selalu proaktif dan kepuasan pengguna PDMS selama ini dengan
yang diberikan oleh petugas di
KPPN walaupun terdapat berkoordinasi deng layanan Kementerian Kasi Bank selalu pro aktif dan
masukan tetapi sifatnya Kasi Vera/
membangun seperti untuk terus stakeholders. Survei kepuasan keuangan Tahun 2016 dan berkoordinasi dengan
mempertahankan apa yang VeraKI
sudah diberikan, tingkatkan terus stakeholder agar sesering Langkah langkah stakeholders dan akan
pelayanan dan keramahan
mungkin dibuat untuk peningkatan kinerja terus meningkatkan
mengetahui tingkat harapan dan layanan tahun 2017. pelayanan untuk
kepuasan dari Satker. mencapai
kesempurnaan
C. Penilaian Kinerja Tata Kelola
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Pengelolaan Keuangan
Belum dijalankan secara optimal KPPN agar selalu PerdirjenPajakNomor Kepala KPPN telah melakukan
dalam hal pengujian substansif Subbag perbaikan–perbaikan
dan formal pada dokumen melaksanakan SOP KPPN dan PER-41/PJ/2015 umum
pendukung SPM antara lain: atas kesalahan
Kuitansi, SPby, peraturan perbendaharaan yang TentangPengamananTran
tersebut.
berlaku. PPSPM agar lebih teliti saksiElektronikLayananPaj
mengkoreksi kelengkapan SPM ak Online
sebelum dibuatkan SPM. PMK nomor
190/PMK.05/2015 tentang
tata cara pembayaran
dalam rangka pelaksanaan
APBN.
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Tata Kelola
Masih ditemukan Agar segera diperbaharui PMK Nomor Kasubbag Sudah ditindaklanjuti
sesuai dengan Pejabat Umum
penanggungjawab ruangan pada penanggung Jawab ruangan 120/PMK.06/2007 tentang
yang sekarang
DBR di seluruh ruangan belum di Penatausahaan Barang
update sesuai kondisi yang Milik Negara
sebenarnya
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Manajemen Kepegawaian
Mash ditemukan Laporan bulanan Operator agar melakukan SE Dirjen Kasubbag Sudah ditindaklanjuti
ketertiban pegawai (LB 2) belum pengiriman LB2 beserta Umum oleh KPPN
dikirim melalui aplikasi Pbn Open kelengkapannya melalui aplikasi Perbendaharaan No :
Pbn Open paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya SE-40/PB/2019 tentang
Pedoman Administrasi
Kehadiran pegawai di
lingkungan DJPb huruf J,
angka 3 menyatakan “
dalam rangka monitoring
ketertiban pegawai,
setiap unit kerja wajib
menggunggah LB2
secara rutin melalui
aplikasi yang disediakan
oleh Kantor Pusat DJPb
paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
D. Rekapitulasi Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode Sebelumnya
Permasalahan Rekomendasi Peraturan/Ketentuan PIC Tindak Lanjut Status
Terkait Subbag/ Penyelesaian
A.Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN Seksi Tuntas
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Penyampaian ADK Kontrak Kasi PD/
PDMS
Penyampaian ADK Kontrak melebihi 5 KPPN selalu - PMK No. 190/PMK. KPPN selalu mengingatkan
hari kerja setelah ditandatanganinya dan berkoordinasi dengan
perjanjian/kontrak (KPPN Purwakarta, menginventarisasi satker- 05/2012 tentang Satker dalam penyampaian
KPPN Bandung I, KPPN Bogor, KPPN ADK Data Kontrak tidak
Cirebon, KPPN Tasikmalaya, KPPN satker yang memiliki Tata Cara Pem melebihi 5 hari kerja setelah
Sumedang,KPPN Bandung II, KPPN ditandatangani.
Kuningan, KPPN Bekasi) belanja modal bayaran Dalam
(kontraktual) dan Rangka
berkoordinasi agar Pelaksanaan
penyampaian ADK Anggaran
kontrak tidak terlambat; Pendapatan dan Menyampaikan surat hal
Petugas FO di KPPN Belanja Negara Petunjuk Teknis Langkah-
harus lebih teliti dan pasal 36 ayat 1. langkah Strategis
mematuhi ketentuan yang - Kepdirjen No. Pelaksanaan Anggaran
berlaku; 287/PB/2015 Kemen-terian Negara/ Lem-
KPPN harus lebih tanggal 9 Oktober baga 2019
mengoptimalkan 2015 tentang SOP
apliKepala Seksi yang pada KPPN KPPN telah melakukan
monitoring pencocokan data
telah disediakan oleh - Surat Menteri antara data diapliKepala
Seksi SAS dengan data
Kantor Pusat yaitu tools Keuangan no. S- komitmen yang ada di
ApliKepala Seksi OM
ME Budget Execution dan 153/MK.05/2017 SPAN.
OMSPAN untuk tanggal 27-02-2017
meminimalisasi tingginya dan surat Dirjen
keterlambatan Perbendaharaan
penyampaian ADK no. S-1717/PB/
2018 tanggal 15
Februari 2018
tentang langkah-
langkah strategis
Pelaksanaan
Anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga
TA 2018 pada
Kanwil DJPb dan
KPPN
Pengajuan SPM atas data kontrak yang Apabila waktu pendaftaran - PMK No. 190/PMK. Kasi PD/ Dalam setiap kesempatan Tuntas
PDMS
terlambat didaftarkan, tidak sesuai data kontrak tidak 05/2012 tentang telah disosialisasikan
dengan ketentuan yaitu setelah bersamaan dengan waktu Tata Cara Pem kepada satuan kerja terkait
mendapat dispensasi SPM paling cepat pengajuan SPM, maka data bayaran Dalam langkah langkah strategis
diajukan 5 hari kerja setelah ADK kontrak dapat didaftarkan Rangka pelaksanaan anggaran
kontrak didaftarkan di KPPN (KPPN kembali ke KPPN setelah Pelaksanaan kementerian Negara/
Garut) terlebih dulu mendapat Anggaran lembaga.
Dispensasi Pendaftaran Pendapatan dan
Data Kontrak dari Kepala Belanja Negara
KPPN; pasal 36 ayat 1.
Apabila waktu pendaftaran - Kepdirjen No.
data kontrak bersamaan
dengan waktu pengajuan 287/PB/2015
SPM, maka data kontrak
dapat didaftarkan kembali tanggal 9 Oktober
ke KPPN setelah terlebih
dulu mendapat Dispensasi 2015 tentang SOP
Pendaftaran Data Kontrak
dari Kepala KPPN, dan pada KPPN
SPM baru dapat diajukan ke
KPPN paling cepat 5 (lima) - Surat Menteri
hari setelah data kontrak
terdaftar di KPPN; Keuangan no.S-
66/MK.05/2019
tanggal 22-01-2019
tentang langkah-
langkah strategis
Pelaksanaan
Anggaran
Kementerian
Dalam kondisi mendesak, Negara/Lembaga
pengajuan SPM yang TA 2019 pada
bersamaan dengan Kanwil DJPb dan
pengajuan data kontrak, KPPN
dapat dipertimbangkan
diproses oleh KPPN dengan
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
melampirkan surat Tuntas
Tuntas
pernyataan dari KPA dan Tuntas
Tuntas
mendapat persetujuan dari
Tuntas
Kepala KPPN;
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Perubahan data Supplier
Surat Permohonan perubahan data Kepala KPPN segera Peraturan Dirjen Kasi PD/ KPPN Telah berkirim surat
Supplier dari Satker tidak sesuai PDMS kepada satker
ketentuan (KPPN Cirebon, KPPN bersurat surat kepada Perbendaharaan No.
Karawang, KPPN Bekasi)
Satker, setiap PER-58/PB/2013
penyampaian surat Tetang Pengelolaan
terkait perubahan data Data Supplier dan
supplier sesuai Data Kontrak Dalam
ketentuan. SPAN
Untuk menjadi
perhatian selanjutnya.
Unsur Pembinaan dan Supervisi : SPM Gaji Induk
Masih ditemukannya Keterlambatan Kepala KPPN segera PMK No. 190/PMK. Kepala Setiap awal bulan
penyampaian SPM Gaji Induk ke KPPN bersurat kepada Satker KPPN
(KPPN Bandung I, KPPN Karawang, yang bersangkutan untuk 05/2012 tentang Tata dan Kasi pengajuan gaji Induk
KPPN Tasikmalaya, KPPN Bandung II, menegaskan kembali dan
KPPN Bekasi) selalu mengingatkan bahwa Cara Pembayaran PD/ melalui group WhatsApp
pengajuan SPM gaji induk PDMS
paling lambat tanggal 15 Dalam Rangka selalu diingatkan untuk
bulan berkenaan untuk gaji
induk bulan yang akan Pelaksanaan menyampaikan SPM gaji
datang.
Anggaran induk ke KPPN paling
Pendapatan dan lambat tanggal 15 sebelum
Belanja Negara. bulan pembayaran
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Tingkat Penyelesaian SPM menjadi SP2D
Masih banyaknya penolakan SPM Untuk meminimalisasi PMK Kasi PD/ 1.KPPN telah melakukan
secara formal maupun substantif pada 194/PMK.05/2014 tgl. PDMS
KPPN Lingkup Kanwil DJPB Provinsi tingginya penolakan formal, 25-07-2014 tentang pembinaan terhadap
Jawa Barat untuk semester II tahun Pelaksanaan SPAN.
2019 (KPPN Purwakarta, KPPN KPPN agar melakukan : satker (in-house training)
Bandung I, KPPN Bogor, KPPN Cirebon,
KPPN Tasikmalaya, KPPN Karawang, terutama yang sering
KPPN Sumedang, KPPN Bandung II,
KPPN Garut, KPPN Sukabumi, KPPN In house training kepada melakukan kesalahan
Kuningan, dan KPPN Bekasi). Satker, terkait data
suplier; Surat Direktur TP No. substantif.
S-9398/PB.8/2015 tgl. 2. KPPN telah menerapkan
Menerapkan 05-11-2015 hal Pokok three pass
aplikasi 3.Penolakan Formal lebih
Three pass dari KPPN Permasalahan untuk banyak terjadi perbedaan
Sukabumi, sehingga data Monitoring dan supplier. Oleh petugas
supplier SPM yang akan Evaluasi Kesiapan konversi tidak terdeteksi
diajukan ke KPPN akan Pelaksanaan APBN secara manual tetapi
divalidasi dengan data pada akhir tahun terdeteksi oleh sistem.
supplier dari OMSPAN Anggaran.
apabila ada data suplier
yang berbeda. Keputusan Dirjen Pb
No. KEP-287/PB/2015
Setiap penolakan SPM di tgl. 09-10-2015 Nomor
SPAN harus diisi alasan SOP KP.12.063
penolakannya.
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Pengawasan UP/TUP
Kurang tertibnya penatausahaan 1. KPPN segera PMK Nomor Kepala KPPN telah memakai
UP/TUP sehingga KPPN tidak mengirim KPPN apliKepala Seksi Si Jaka
surat teguran ke satker yang terlambat menyampaikan surat 190/PMK.05/2015 dan Kasi Mantra tersebut dan
mempertangungjawabkan UP/TUP pada selanjutnya mengirimkan
Semester II tahun 2019 (KPPN penegasan kepada KPA tentang tata cara PD/ surat pemberitahuan GUP
Purwakarta, KPPN Bandung I, KPPN PSDM, yang jatuh tempo kepada
Bogor, KPPN Tasikmalaya, KPPN satker agar segera pembayaran dalam Satker dan telah melakukan
Kuningan, KPPN Bekasi) Kasi koordinasi dengan Satker di
melakukan revolving UP rangka MSKI/ wilayah kerjanya atas
VeraKI keterlambatan
(penggantian UP) jika pelaksanaan APBN pertanggungjawaban
UP/TUP
penggunannya telah Pasal 44 ayat (1).
mencapai minimal 50 %; Surat Menteri
2.Dalam hal satker belum Keuangan no. S-
mengajukan penggantian 66/MK.05/2019
UP dalam waktu 2 bulan tanggal 22 Januari
sejak SP2D UP atau 2019 tentang
SP2D GUP terakhir Langkah-langkah
diterbitkan, Kepala KPPN Strategis
menyampaikan surat Pelaksanaan
pemberitahuan kepada Anggaran K/L TA
KPA untuk menyampaikan 2019;
penjelasan secara tertulis Nota Dinas Dirjen
3. Menggunakan Early Perbendaharaan
Warning System pada Nomor ND-
Aplikasi Si Jaka Mantra 103/PB/2019
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
sebagai peringatan dini tanggal 1 Pebruari Tuntas
pertanggungjawaban Tuntas
UP/TUP. 2019 tentang
Tuntas
Petunjuk Teknis Tuntas
Langkah Langkah
Strategis
Pelaksanaan
Anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga
TA2019 pada
Kanwil DJPb dan
KPPN
Terdapat perbedaan antara rincian 1. Petugas front office agar PMK Nomor Kepala KPPN telah menyampaikan
rencana penggunaan dana dengan KPPN
pertanggungjawaban TUP (KPPN melakukan pengujian atas 190/PMK.05/2015 dan Kasi surat kepada satker terkait
Bandung I) Seksi
SPM pertangungjawaban tentang tata cara PD, Kasi penjelasan mengenai
MSKI
PTUP dengan rincian pembayaran dalam perbedaan antara rincian
penggunaan TUP. rangka penggunaan TUP dengan
2. KPA agar memberikan pelaksanaan APBN pertanggungjawaban TUP.
penjelasan tertulis kepada Pasal 44 ayat (1).
KPPN saat mengajukan Surat Menteri
SPM-TUP apabila Keuangan no.S-
terdapat perbedaan. 66/MK.05/2019
tanggal 22 Januari
2019 ttg Langkah2
Strategis
Pelaksanaan
Anggaran K/L TA
2019;
Nota Dinas Dirjen
Perbendaharaan
no. ND-
103/PB/2019
tanggal 1 Pebruari
2019 tentang
Petunjuk Teknis
Langkah Langkah
Strategis
Pelaksanaan
Anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga
TA 2019 pada
Kanwil DJPb dan
KPPN
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Kepatuhan atas Hak tagih kepada Negara
Masih ditemukan ketidakpatuhan atas Kepala KPPN segera PMK Kepala KPPN sudah melaksanakan
hak tagih kepada negara terkait bersurat kepada Satker Seksi
penyelesaian tagihan yang lebih dari 17 untuk menegaskan kembali NO.190/PMK.05/20 PD/ Kasi sesuai rekomendasi yaitu
hari kerja setelah timbul hak tagih bahwa penerbitan SPM tidak PDMS
(KPPN Bandung I, KPPN Bogor, KPPN melebihi 17 hari kerja sejak 12 tentang Tata mengirimkan surat
Cirebon, KPPN Bandung II dan KPPN BAST/BAPP diterbitkan
Karawang) Cara Pembayaran penegasan kembali kepada
Dalam Rangka satker.
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Negara.
Surat Dirjen
Perbendaharaan
Nomor S- 1717/PB/
2018 tanggal 15
Februari 2018
tentang langkah-
langkah strategis
Pelaksanaan
Anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga
TA 2018 pada
Kanwil DJPb dan
KPPN.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: SP2D Void Perdirjen no Per- Kasi Karena kesalahan pada
5/PB/2015 tentang Seksi saat pembuatan PPR.
Masih ditemukannya SP2D Void pada a. KPPN agar melakukan
beberapa KPPN (KPPN Purwakarta, langkah-langkah strategis
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
KPPN Bekasi). dengan melakukan mekanisme Bank KPPN Telah melakukan Tuntas
pengawasan dan pembatalan SP2D PPR ulang dan diberi Tuntas
pembinaan dalam rangka dan surat tanggal SP2D sesuai Tuntas
Tuntas
mencegah terjadinya void Pengesahan pada tanggal jatuh tempo Tuntas
SP2D yang disebabkan SPAN tanggal 9 seharusnya
oleh kesalahan Satuan Maret 2015 pasal 3; KPPN telah melakukan
kerja dan user KPPN Surat Menteri monitoring pada
b. Petugas validasi dan Keuangan No S- OMSPAN dan bersurat
konversi agar lebih teliti 66/MK.05/ 2019 ke Kantor Pusat guna
dalam pengujian SPM. tanggal 22 Januari penyelesaian SP2D Void
KPPN juga perlu 2019 tentang untuk menghilangkan
melakukan koordinasi dan langkah-langkah data tersebut pada OM
pengawasan penyebab strategis SPAN
terjadinya void. Pelaksanaan
Anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga
TA 2019 pada
Kanwil DJPb dan
KPPN.
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Penatausahaan SKPP
Masih terdapat Pembuatan SKPP 1.Kepala KPPN segera • Keputusan Dirjen Kepala Telah disampaikan surat
belum sesuai dengan Peraturan seperti bersurat kepada Satker Kantor kepada seluruh satker agar
masih mencantumkan nama jabatan untuk memperbaiki dan No.KEP- dan Kasi didalam menyampaikan
struktural, ditandatangani bukan oleh a.n melengkapi kekurangan Seksi SKPP ke KPPN disesuaikan
KPA, SKPP pindah tidak dilampiri SK SKPP. 287/PB/2016 dengan format atau aturan
Pindah,tanggal SKPP mendahului PD/ yang telah ditetapkan.h
tanggal terima SKPP, pengesahan 2.Untuk menjadi perhatian tanggal 9 Oktober MSKI
SKPP lebih dari 3 (tiga) hari, SKPP selanjutnya.
pindah tidak dilampiri penonaktifan 2015 tentang
Supplier (KPPN Bandung I, KPPN
Bogor, KPPN Karawang, KPPN SOP pada KPPN
Bandung II)
KP.15. 065
Peraturan Dirjen
Perbendaharaan
Nomor Per-
2/PB/2018 tanggal
15 Pebruari 2018
tentang
Pelaksanaan
Pembayaran Gaji
Menggunakan
Database Gaji
Terpusat
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Penatausahaan Rekening
Terdapat keterlambatan Kepala KPPN segera PMK Nomor Kepala Telah diterbitkan surat
membuat surat teguran KPPN teguran terkait laporan
penyampaian/penerbitan laporan: kepada Satker atas 182/PMK.05/2017 pembukaan/penutupan
keterlambatan penyampaian dan rekening
pembukaan rekening, penutupan / penerbitan laporan tanggal 29 November Kasi
pembukaan / penutupan Bank Telah diterbitkan surat
rekening (KPPN Bandung I, KPPN rekening. 2017 Pasal 17 (a) terkai kelengkapan surat
Kepala kuasa asli
Bandung II, KPPN Sumedang). tentang Pengelolaan KPPN
Rekening Milik Satuan dan
Kasi
Kerja Lingkup Bank
Kementerian
Negara/Lembaga
Surat Permohonan Persetujuan Kepala KPPN membuat PMK Nomor
Pembukaan rekening Surat Kuasa dari
KPA berupa fotokopi, seharusnya asli surat kepada Satker agar 182/PMK.05/2017
(KPPN Garut)
melengkapi dengan tanggal 29 November
dokumen asli. 2017 Pasal 17 (a)
tentang Pengelolaan
Rekening Milik Satuan
Kerja Lingkup
Kementerian
Negara/Lembaga
Unsur Pembinaan dan Supervisi : SP2D Retur
Masih ditemukannya SP2D Retur pada Untuk meminimalisasi Perdirjen No. PER- Kepala Telah berkirim surat terkait
sejumlah KPPN (KPPN Purwakarta, KPPN Retur dan kelengkapannya
KPPN Bandung I, KPPN Bogor, KPPN volume retur SP2D, 9/PB/2018 tanggal 29 dan Kasi
Cirebon, KPPN Sumedang, KPPN Bank
Karawang, KPPN Kuningan, KPPN KPPN selalu melakukan Juni 2018 tentang
Bandung II, KPPN Tasikmalaya, KPPN
Garut, KPPN Bekasi) koordinasi dengan Satker Tata Cara
mitra kerjanya; Penyelesaian Retur
Optimalkan pemakaian Surat Perintah
Aplikasi Threepass; Pencairan Dana.
KPPN selalu
mempedomani peraturan
mengenai Tata Cara
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Penyelesaian Retur Tuntas
SP2D. Tuntas
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Rekonsiliasi tingkat UAKPA Tuntas
Tuntas
KPPN segera Bab II Lampiran Kasi Belum diterima nya LK/KL
VeraKI
Beberapa satker, belum mengirimkan memberitahukan kepada Peraturan Menteri Tingkat UAKPA
Laporan Keuangan K/L tingkat satker
(UAKPA) semester I Tahun 2019 satker agar Keuangan dikarenakan Satker masih
(KPPN Purwakarta, KPPN Bandung I,
KPPN Bogor, KPPN Tasik, KPPN menyampaikan Laporan No.222/PMK.05/2016 ada yang menyelesaikan
Bandung II, KPPN Garut, KPPN Bekasi Keuangan K/L tingkat
satker (UAKPA) Semester tanggal 30 Desember permasalahan dengan
2016 tentang eselon I, namun untuk
I Tahun 2019 Perubahan atas PMK mengingatkan Satker agar
No.177/PMK.05/2016 menyampaikan LK/KL
tentang Pedoman Audited 2018 KPPN telah
Kepada satker yang Penyusunan dan berkirim Surat (Surat
belum menyampaikan LK,
KPPN segera membuat Penyampaian terlampir).
surat peri ngatan bahwa
apa bila dalam jangka Laporan Keuangan
Kementerian
Negara/Lembaga
waktu yang ditentukan Surat Direktur
KPPN, satker tidak Jenderal
menyampaikan LK, maka Perbendaharaan
dapat dikenakan sanksi nomor S-
administratif berupa 9861/PB/2018 tanggal
pengembalian SPM yang 28 Desember 2018
diajukan satker ke KPPN, hal Jadwal
Rekonsiliasi,
dikecualikan terhadap Penyusunan dan
SPM-LS Belanja Pega Penyampaian LKKL
wai, SPM-Langsung Tahun 2018
kepada pihak ketiga, dan
SPM Pengembalian. Unaudited serta
Perlakuan Akuntansi
atas Transaksi Akhir
Tahun Anggaran
2018.
Surat Direktur
Jenderal
Perbendaharaan
nomor S-
313/PB/2019 tanggal
21 Maret 2019 hal
Penyampaian dan
Koreksi
Data/Transaksi pada
LKKL TA 2018
Audited.
Unsur Pembinaan dan Supervisi : LPJ Bendahara Pengeluaran
Pada LPJ Bendahara beberapa Satker KPPN segera bersurat Peraturan Direktur Kepala Satker telah melengkapi
tidak melampirkan Nota Konfirmasi KPPN
penerimaan pajak dari KPPN (KPPN kepada satker dalam Jenderal dan Kasi Nota Konfirmasi
Bandung I, KPPN Bogor, KPPN Seksi
Tasikmalaya,KPPN Karawang, KPPN menyampaikan LPJ Perbendaharaan Vera/ Penerimaan Negara
Sumedang) VeraKI
dilengkapi dengan lampiran No.PER-3/PB/2014
yang sesuai dengan tanggal 3 Februari
peraturan yang berlaku. 2014 tentang Petunjuk
Teknis
Penatausahaan,
Pembukuan, dan
Pertanggungjawaban
Bendahara pada
Satuan Kerja
Pengelola APBN serta
VerifiKepala Seksi
Laporan
Pertanggungjawaban
Bendahara
Terdapat perbedaan jumlah uang yang 1. KPPN segera bersurat Peraturan Menteri Kepala 1.KPPN sudah bersurat
tercantum pada LPJ Bendahara KPPN
Pengeluaran (BP) Pajak dengan Nota atau berkoordinasi Keuangan Nomor dan Kasi 2.Untuk selanjutnya akan
Konfirmasi Penerimaan negara (KPPN Seksi lebih teliti
Cirebon, KPPN Garut, KPPN Sukabumi, dengan satker terkait 162/PMK.05/2013 Vera/
KPPN Bekasi) VeraKI
untuk menyelesaikan tanggal 15 November
perbedaan/selisih 2013 tentang
tersebut Kedudukan dan
2. Untuk menjadi perhatian Tanggung Jawab
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
selanjutnya Bendahara pada Tuntas
Tuntas
Satuan Kerja Tuntas
Pengelola Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Negara pasal
41
Peraturan Direktur
Jenderal
Perbendaharaan
Nomor PER-
3/PB/2014 tanggal 3
Februari 2014 tentang
Petunjuk Teknis
Penatausahaan,
Pembukuan, dan
Pertanggungjawaban
Bendahara pada
Satuan Kerja
Pengelola APBN serta
Verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban
Bendahara pasal 11
Terdapat satker yang uang tunai di KPPN agar segera Peraturan Direktur Kasi Telah dibuatkan Berita
brankas lebih dari Rp. 50.000.000,- tidak Vera/ Acara Keadaan Kas
ada Berita Acara Keadaan Kas (KPPN menginformasikan atau Jenderal VeraKI
Purwakarta, KPPN Bogor, KPPN Garut, Sudah diselesaikan
KPPN Kuningan) bersurat ke satker untuk Perbendaharaan Kasi
Veraki/
segera membuat Berita No.PER-3/PB/2014
Vera
Acara Keadaan Kas dan di tanggal 3 Februari
sampaikan ke KPPN. 2014 tentang Petunjuk
Teknis
Penatausahaan,
Pembukuan, dan
Pertanggungjawaban
Bendahara pada
Satuan Kerja
Pengelola APBN serta
VerifiKepala Seksi
Laporan
Pertanggungjawaban
Bendahara .
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Rekonsiliasi Eksternal
Pada Rekonsiliasi eksternal antara KPPN memberitahukan - Peraturan Menteri
KPPN dan Satker tidak dilakukan secara
tuntas (KPPN Purwakarta, KPPN kepada satker segera Keuangan Nomor
Bogor, KPPN Garut)
menyelesaikan proses 215/PMK.05/2016
rekonsiliasi eksternal tentang Perubahan
sampai status “BAR
Siap Download”. atas Peraturan
Menteri Keuangan
Nomor
KPPN dan satker 213/PMK.05/2013
mencermati jadwal
open/close proses tentang Sistem
rekonsiliasi
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan
Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
104/PMK. 05/2017
tentang Pedoman
Rekonsiliasi Dalam
Penyusunan
Laporan Keuangan
Lingkup Bendahara
Umum Negara dan
Kementerian
Negara/Lembaga
- Surat Direktur
Jenderal
Perbendaharaan
Nomor S-
944/PB/2019
tanggal 16 Agustus
2019 hal
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Pelaksanaan Tuntas
Tuntas
Rekonsiliasi
Tuntas
Eksternal tingkat
KPPN bulan Juli
sampai dengan
November 2019
- Nota Dinas Direktur
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan Nomor
ND-117/PB.6/2019
tanggal 4 Februari
2019 tentang
Kriteria Penilaian
Laporan Keuangan
Tingkat UAKBUN-
DKPPN dan
Laporan Keuangan
Tingkat UAKBUN
Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Pada pelaksanaan rekonsiliasi masih 1. Mencari penyebab - Peraturan Menteri Kasi Sudah diselesaikan
terdapat data yang mempengaruhi Veraki/
kualitas lap keuangan, yaitu TDK,pagu, terjadinya Transaksi Keuangan Nomor
pendapatan, aset belum diregister, Vera
pengesahan hibah (KPPN Purwakarta, Dalam Konfirmasi (TDK) 215/PMK.05/2016
KPPN Bandung I, KPPN Bogor, KPPN
Cirebon, KPPN Tasikmalaya) dan memastikan tentang Perubahan
keakuratan data yang atas Peraturan
di-upload pada aplikasi Menteri Keuangan
pendukung; Nomor
2. Tetap menerbitkan BAR 213/PMK.05/2013
dengan catatan atau tentang Sistem
penjelasan, jika selisih Akuntansi dan
disebabkan karena Pelaporan
kesalahan data pada Keuangan
SiAP; Pemerintah Pusat
3. Menyampaikan - Peraturan Menteri
informasi tersebut pada Keuangan Nomor
Catatan atas Laporan 104/PMK. 05/2017
Keuangan (CaLK) tentang Pedoman
Kuasa BUN KPPN Rekonsiliasi Dalam
Purwakarta Bulan Penyusunan
september 2019; Laporan Keuangan
Lingkup Bendahara
Umum Negara dan
Kementerian
Negara/Lembaga
- Peraturan Dirjen
Perbendaharaan
Nomor PER-
33/PB/2018 tentang
Pembinaan
Pelaksanaan
Sistem Akuntansi
Dan Pelaporan
Keuangan Instansi
Pada Kementerian
Negara/ Lembaga
B. Penilaian Kinerja Pelayanan
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Penilaian Kinerja Pelayanan
Berdasarkan hasil survei kepuasan Dalam rangka S-4692/PB/2017 Kepala KPPN berusaha
Satker dari 12 KPPN secara KPPN
keseluruhan hasilnya memuaskan mempertahankan dan tanggal 22 -05-2017 mempertahankan hasil yang
artinya seluruh satker dari 12 KPPN Kasubba
Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Jawa peningkatan pelayanan tentang Apresiasi g Umum sudah di capai selama ini
Barat merasa puas dengan pelayanan Kasi PD/
yang diberikan oleh petugas di KPPN KPPN, seluruh pegawai hasil survei kepuasan dengan selalu pro aktif dan
walaupun terdapat masukan yang PDMS
sifatnya membangun seperti untuk terus KPPN selalu proaktif dan pengguna layanan Kasi berkoordinasi dengan
mempertahankan apa yang sudah Bank
diberikan, tingkatkan terus pelayanan berkoordinasi deng Kementerian Kasi stakeholders dan akan terus
dan keramahan Vera/
stakeholders. Survei keuangan Tahun 2016 VeraKI meningkatkan pelayanan
kepuasan stakeholder agar dan Langkah langkah untuk mencapai
sesering mungkin dibuat peningkatan kinerja kesempurnaan
untuk mengetahui tingkat layanan tahun 2017.
harapan dan kepuasan dari
satker.
C. Penilaian Kinerja Tata Kelola
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Pengelolaan Keuangan
Belum dijalankan secara optimal dalam KPPN agar selalu Perdirjen Pajak Nomor Kepala KPPN telah melakukan Tuntas
hal pengujian substansif dan formal Subbag perbaikan–perbaikan atas Tuntas
pada dokumen pendukung SPM melaksanakan SOP KPPN PER-41/PJ/2015
antara lain: Kuitansi, SPK, Faktur dan umum kesalahan tersebut. Tuntas
SSP dan peraturan Tentang Pengamanan Tuntas
perbendaharaan yang Transaksi Elektronik
berlaku. PPSPM agar lebih LayananPajak Online
teliti mengkoreksi PMK nomor
kelengkapan SPM sebelum 190/PMK.05/2015
dibuatkan SPM. Jika belum tentang tata cara
lengkap PPSPM tidak boleh pembayaran dalam
merekam di apliKepala rangka pelaksanaan
Seksi SAKTI. APBN.
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Perjalanan dinas
Masih ditemukannya surat perjalanan SPD harus diperbaiki PMK Nomor Kasubbag Sudah ditindaklanjuti sesuai
PMK Nomor 113/PMK.05/
dinas yang belum divisum, perjalanan Utnuk selanjutnya harus 113/PMK.05/ 2012 Umum 2012 dan Perdirjen No
Per-22/PB/2013
dinas yang belum ditandatangani PPK. lebih teliti tentang Perjalanan
Dinas Dalam Negeri
Bagi Pejabat
Negara, Pegawai
Negeri, dan
Pegawai Tidak
Tetap.
Perdirjen Nomor
PER-
22/PB/2013tentang
Ketentuan Lebih
Lanjut Pelaksanaan
Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara,
Pegawai Negeri dan
Pegawai Tidak
Tetap
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Sarana dan Prasarana
Masih ditemukan Penanggungjawab Agar segera diperbaharui PMK Nomor Kasubbag Sudah ditindaklanjuti
ruangan pada DBR di seluruh ruangan sesuai dengan Pejabat
belum di update sesuai kondisi yang Penanggung Jawab ruangan 120/PMK.06/2007 Umum
sebenarnya yang sekarang.
tentang
Penatausahaan
Barang Milik Negara
Terdapat aset BMN yang rusak tapi segera diusulkan proses Nota Dinas Sekretaris Kasubba Barang rusak berat hasil
g Umum dari sensus BMN diusulkan
belum diusulkan penghapusannya penghapusan BMN dengan Direktorat Jenderal untuk dihapuskan pada
tahun anggaran 2020.
kondisi Rusak Berat. Perbendaharaan
nomor ND-
3557/PB.1/2019
tanggal 4 November
2019 hal Percepatan
Penghapusan
Perangkat Teknologi
Informasi Komunikasi
(TIK) End User di
lingkup Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan.
NOTA DINAS
PEMBERITAHUAN
PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
LHPS KPPN Periode
Semester I Tahun 2020
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
GEDUNG DWI WARNA JL. DIPONEGORO NO. 59 BANDUNG 40123
NOTA DINAS
NOMOR ND-551/WPB.13/2020
Yth : 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bandung I
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bandung II
Dari
: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa
Sifat Barat
Lampiran
Hal : Segera
Tanggal : 1 (Satu) Berkas
: Pemberitahuan Kegiatan Pembinaan dan Supervisi KPPN
: 18 Juni 2020
1. Dasar:
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
b. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 tentang
Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
c. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-101/PB/2018 tentang
Standar Operasional Prosedur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
d. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-1379/PB.1/2020
tanggal 24 April 2020 hal Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Semester I Tahun 2020.
2. Berdasarkan ketentuan pada angka 1 (satu) tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan Pembinaan dan Supervisi KPPN, Monev WBBM,
Monev ISO, Monev Pelaksanaan Tugas KI, dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Tanggal 22 s.d. 23 Juni 2020, dilaksanakan secara on desk;
b. Tanggal 24 s.d. 27 Juni 2020, dilaksanakan secara on the spot.
Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan.
Ditandatangani secara elektronik
Sahat M.T. Panggabean
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
GEDUNG DWI WARNA JL. DIPONEGORO NO. 59 BANDUNG 40123
NOTA DINAS
NOMOR ND-499/WPB.13/2020
Yth : 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bogor
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Kuningan
Dari
: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa
Sifat Barat
Lampiran
Hal : Segera
Tanggal : 1 (Satu) Berkas
: Pembinaan dan Supervisi On Desk KPPN Bogor dan Kuningan
: 02 Juni 2020
1. Dasar:
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
b. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-4/MK.1/2020 tentang Imbauan Tindak Lanjut
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Lingkungan
Kementerian Keuangan;
c. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 tentang
Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
d. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-101/PB/2018 tentang Standar
Operasional Prosedur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
e. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-1379/PB.1/2020
tanggal 24 April 2020 hal Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Semester I Tahun 2020.
2. Berdasarkan ketentuan pada angka 1 (satu) tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Jawa Barat akan melaksanakan Pembinaan dan Supervisi pada KPPN Bogor dan KPPN
Kuningan melalui mekanisme on desk tanggal 8 s.d. 12 Juni 2020.
3. KPPN diminta untuk mempersiapkan dokumen, foto dokumentasi sebagai bahan konfirmasi
dan menunjuk pejabat/pegawai sebagai PIC KPPN untuk memperlancar proses konfirmasi dari
Tim Pembinaan dan Supervisi.
4. Pelaksanaan konfirmasi oleh Tim Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat kepada KPPN selama
proses pembinaan dan supervisi dilakukan menggunakan sarana komunikasi (zoom, telepon,
WA, dan email).
Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan.
Ditandatangani secara elektronik
Sahat M.T. Panggabean
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
GEDUNG DWI WARNA JL. DIPONEGORO NO. 59 BANDUNG 40123
NOTA DINAS
NOMOR ND-533/WPB.13/2020
Yth : 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bekasi
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Sukabumi
Dari
: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa
Sifat Barat
Lampiran
Hal : Segera
Tanggal : 1 (satu) berkas
: Pembinaan dan Supervisi On Desk KPPN Bekasi dan Sukabumi
: 10 Juni 2020
1. Dasar:
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
b. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-4/MK.1/2020 tentang Imbauan Tindak Lanjut
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan
Kementerian Keuangan;
c. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman
Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
d. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-101/PB/2018 tentang Standar
Operasional Prosedur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
e. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-1379/PB.1/2020
tanggal 24 April 2020 hal Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Semester I Tahun 2020.
2. Berdasarkan ketentuan pada angka 1 (satu) tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Jawa Barat akan melaksanakan Pembinaan dan Supervisi pada KPPN Bekasi dan KPPN
Sukabumi melalui mekanisme On Desk tanggal 15 s.d. 19 Juni 2020.
3. KPPN diminta untuk mempersiapkan dokumen, foto dokumentasi sebagai bahan konfirmasi
dan menunjuk pejabat/pegawai sebagai PIC KPPN untuk memperlancar proses konfirmasi dari
Tim Pembinaan dan Supervisi.
4. Pelaksanaan konfirmasi oleh Tim Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat kepada KPPN selama
proses pembinaan dan supervisi dilakukan menggunakan sarana komunikasi (Zoom, telepon,
WhatsApp, dan e-mail).
Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan.
Ditandatangani secara elektronik
Sahat M.T. Panggabean
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
GEDUNG DWI WARNA JL. DIPONEGORO NO. 59 BANDUNG 40123
NOTA DINAS
NOMOR ND-400/WPB.13/2020
Yth : 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Garut
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sumedang
Dari
: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa
Sifat Barat
Lampiran
Hal : Segera
Tanggal : 1 (Satu) berkas
: Pembinaan dan Supervisi KPPN
: 20 April 2020
1 Dasar:
a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
b Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-4/MK.1/2020 tentang Imbauan Tindak
Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Lingkungan
Kementerian Keuangan;
c Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 tentang
Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
d Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-101/PB/2018 tentang
Standar Operasional Prosedur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2 Berdasarkan ketentuan pada angka 1 tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Jawa Barat akan melaksanakan Pembinaan dan Supervisi KPPN melalui mekanisme on
desk.
3 KPPN diminta untuk mempersiapkan dokumen-dokumen, foto dokumentasi, dan bukti-bukti
pendukung lainnya sebagai bahan konfirmasi kepada Tim Pembinaan dan Supervisi.
4 Pelaksanaan konfirmasi oleh Tim Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat kepada KPPN selama
proses pembinaan dan supervisi dilakukan menggunakan sarana komunikasi (zoom,
telepon, WA, dan email).
Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan.
Ditandatangani secara elektronik
Sahat M.T. Panggabean
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
GEDUNG DWI WARNA JL. DIPONEGORO NO. 59 BANDUNG 40123
NOTA DINAS
NOMOR ND-412/WPB.13/2020
Yth : 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Purwakarta
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Karawang
Dari
: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa
Sifat Barat
Lampiran
Hal : Segera
Tanggal : 1 (satu Berkas)
: Pembinaan dan Supervisi KPPN
: 23 April 2020
1 Dasar:
a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
b Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-4/MK.1/2020 tentang Imbauan Tindak
Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Lingkungan
Kementerian Keuangan;
c Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 tentang
Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
d Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-101/PB/2018 tentang
Standar Operasional Prosedur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2 Berdasarkan ketentuan pada angka 1 (satu) tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan Pembinaan dan Supervisi KPPN melalui
mekanisme on desk pada tanggal 27 s.d. 30 April 2020.
3 KPPN diminta untuk mempersiapkan dokumen, foto dokumentasi sebagai bahan konfirmasi
dari Tim Pembinaan dan Supervisi.
4 Pelaksanaan konfirmasi oleh Tim Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat kepada KPPN selama
proses pembinaan dan supervisi dilakukan menggunakan sarana komunikasi (zoom,
telepon, WA, dan email).
Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan.
Ditandatangani secara elektronik
Sahat M.T. Panggabean
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
GEDUNG DWI WARNA JL. DIPONEGORO NO. 59 BANDUNG 40123
NOTA DINAS
NOMOR ND-445/WPB.13/2020
Yth : 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Cirebon
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tasikmalaya
Dari
: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa
Sifat Barat
Lampiran
Hal : Segera
Tanggal : 1 (satu) Berkas
: Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode Semester I Tahun 2020
: 06 Mei 2020
1. Berdasarkan pada:
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
b. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-4/MK.1/2020 tentang Imbauan Tindak
Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Lingkungan
Kementerian Keuangan;
c. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 tentang
Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
d. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-101/PB/2018 tentang
Standar Operasional Prosedur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
e. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-1379/PB.1/2020
tanggal 24 April 2020 hal Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Semester I Tahun 2020
2. Berdasarkan ketentuan pada angka 1 (satu) tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan Pembinaan dan Supervisi KPPN melalui
mekanisme on desk pada tanggal 11 s.d. 15 Mei 2020.
3. KPPN diminta untuk mempersiapkan dokumen, foto dokumentasi sebagai bahan konfirmasi
dari Tim Pembinaan dan Supervisi.
4. Pelaksanaan konfirmasi oleh Tim Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat kepada KPPN selama
proses pembinaan dan supervisi dilakukan menggunakan sarana komunikasi (zoom,
telepon, WA, dan email).
Ditandatangani secara elektronik
Sahat M.T. Panggabean
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Home
Explore
Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
View in Fullscreen
Buku ini menyajikan lampiran data mengenai hasil pembinaan dan supervisi seluruh KPPN di lingkup Kanwil DJPb provinsi Jawa Barat
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 551
Pages: