KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
b. Penyelesaian Retur SP2D sudah proses Tuntas
semua, namun ada Retur yang
terlambat penyelesaiannya yaitu:
- Satker KPP Pratama Bekasi Barat,
retur SP2D tgl.30 Januari 2020,
seharusnya tanggal 30 Pebruari 2020
tetapi baru dilesesaikan tgl,04 Maret
2020.
1.3 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Rekon Internal
1. Untuk transaksi Januari s.d. Mei 2020, 1. Karena rekon intenal Kepdirjen Kasi Akan menjadi
dokumen rekon internal antara Seksi sudah menjadi SOP perhatian selanjutnya Tuntas
Vera dengan Seksi Pencairan Dana Seksi Vera KPPN, maka Perbendaharaan Nomor: Vera
(AP-GL), yang dicetak dari Aplikasi rekon Saldo Utang (AP- KPPN
SPAN dan sudah di tanda tangani baru GL) dan Saldo Piutang KEP-287/PB/2015
s.d. tanggal 28 Maret 2020. (GR-GL) harus dilakukan
secara harian. Dokumen tentang SOP pada KPPN
2. Untuk transaksi Januari s.d Mei 2020, rekon internal harus tetap
dokumen rekon internal antara Seksi dicetak dari Aplikasi Flipbook Pedoman
Vera dengan Seksi Bank (GR-GL), SPAN H+2 dan di tanda
belum dicetak dari Aplikasi SPAN. tangani oleh seksi terkait. Pelaksa naan Tugas
2. Selain rekon Saldo Utang Seksi Verifikasi dan
(AP-GL) dan Saldo
Piutang (GR-GL) yang Akuntansi yang
dilakukan secara harian,
dilakukan juga rekon diterbitkan oleh Kantor
internal Saldo Kas/Bank
(CM-GL) yang harus Pusat Ditjen Perbenda
dicetak dari Aplikasi
SPAN dan di rekon haraan bulan Septermber
secara bulanan.
2017.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penyampaian LK UAKPA ke KPPN
1. Penyampaian LK UAKPA Tahun 2019 1. Agar menjadi perhatian PMK No Kasi Akan menjadi Tuntas
Unaudited baru 13 satker dari 75 satker Vera
yang harus menyampaikan LK UAKPA satker, setiap 222/PMK.05/2016 KPPN perhatian selanjutnya
(17,33%)
penyampaian LK UAKPA tentang Perubahan atas
2. Penyampaian LK UAKPA Tahun 2019
Audited baru 46 satker dari 75 satker Semesteran dan PMK No
yang harus menyampaikan LK UAKPA
(61.33%) Tahunan, KPPN agar 177/PMK.05/2015
membuat surat ke satker tentang Pedoman Penyu
dengan menentukan sunan dan penyampaian
batas waktu terakhir LK Kementeriran
penyampaian LK UAKPA Negara/Lem baga), di
ke KPPN. BAB II point A Jenis dan
2. LK UAKPA disampaikan Periode Pelaporan.
ke KPPN dalam bentuk PMK No
softcopy (pdf) secara 213/PMK.05/2013 yang
lengkap termasuk CALK sudah diperbaharui
dan Kertas Kerja Telaah dengan PMK No 215/
LK). PMK.05/2016 tentang
3. KPPN dapat mengenakan Sistem Akuntansi dan
sanksi adminisntratif Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat –
kepada Satker yang tidak
menyampaikan LK Pasal 22 dan Pasal 52)
Semesteran dan Dwiwarna Charter yang
Tahunan. ditandatangai oleh
4. Penyampaian LK UAKPA seluruh Kepala KPPN di
ke KPPN 100% untuk LK Jawa Barat dengan
UAKPA Tahunan Kepala Kanwil DJPb
Unaudited dan Audited Provinsi Jawa Barat
merupakan komitmen pada tanggal 28 Januari
bersama dari kepala 2020.
KPPN seluruh Jawa Barat
yang dituangkan dalam
Dwiwarna Charter.
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
B. Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode Sebelumya
KPPN PURWAKARTA - 021
Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
Ketentuan Terkait Subbag/ Penyelesaian
Seksi
A .Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN
1.1. Efektifitas Pembinaan Satker
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Penyampaian ADK Kontrak
Berdasarkan data OMSPAN, dari bulan Juli KPPN harus PMK No. 190/PMK. Kasi PD/ Sebelumnya KPPN sudah Tuntas
s.d. Agustus 2019 diketahui terdapat 2 ADK PDMS mengingatkan satker baik
kontrak (2,38%) yang terlambat dari 84 menegaskan 05/2012 tentang Tata Cara pada saat sosialisasi
ADK kontrak yang terlambat disampaikan maupun pada saat Petugas
ke KPPN yaitu melebihi 5 hari kerja setelah kembali ke Satker Pem bayaran Dalam Satker ke KPPN, bahwa
ditandatanganinya perjanjian kontrak, data kontrak termasuk
antara lain : bahwa ADK kontrak Rangka Pelaksanaan addendum kontrak harus
1. Satker KPP Pratama Subang (655565) disampaikan paling lambat
diajukan ke KPPN Anggaran Pendapatan dan 5 hari kerja setelah
kontrak tanggal 01/07/2019 Nomor: ditandatangani.
SPK-30/WPJ.22/KP.17/PPK/2019 paling cepat 5 hari Belanja Negara pasal 36
Rp.126.000.000, ADK diterima KPPN
tanggal 02/08/2019 (19 hari). kerja setelah ADK ayat 1.
2. Satker KPP Pratama Subang (655565)
kontrak tanggal 01/07/2019 Nomor: kontrak tersebut di- Kepdirjen No. 287/PB/2015
SPK-29/WPJ.22/KP.17/PPK/2019 tanggal 9 Oktober 2015
Rp.135.000.000, ADK diterima KPPN upload ke SPAN; tentang SOP pada KPPN
tanggal 02/08/2019 (19 hari).
Surat Menteri Keuangan Pada tanggal 1 Oktober
2019 menyampaikan surat
no.S-153/MK.05/2017 No. S-
503/WPB.13/KP.09.2/2019
tanggal 27-02-2017 dan hal Keterlambatan
penyampaian Data Kontrak
Surat Dirjen dan Pengajuan SPM GUP
yang sudah jatuh tempo.
Perbendaharaan no. S- yang isinya diantaranya :
1717/PB/ 2018 tanggal 15
Februari 2018 tentang
langkah-langkah strategis
Pelaksanaan Anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga TA 2018 1.Segera menandatangani
pada Kanwil DJPb dan kontrak dan menyampaikan
KPPN data kontrak dan
addendum kontrak kepada
KPPN paling lambat 5
(lima) hari kerja setelah
ditandatangani
perjanjian/kontrak untuk
dicatat ke dalam kartu
pengawasan kontrak
KPPN.
Penyampaian Penggantian
Uang Persediaan (GUP) ke
KPPN dilakukan paling
lambat dalam rentang 30
(tiga puluh) hari dari SPM
UP/GUP sebelumnya.
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Pengawasan UP/TUP
Terdapat keterlambatan dalam pengajuan KPPN harus PMK Nomor Kepala Pada setiap TUP Tuntas
KPPN,
GUP, yang sudah jatuh tempo yaitu menyampaikan 190/PMK.05/2015 tentang mensyaratkan tentang
Kasi
- Satker Dinas Ketenagakerjaan Dan surat penegasan tata cara pembayaran dalam MSKI/ penggunaan TUP. Yaitu
VeraKI
Transmigrasi Kabupaten Purwakarta kepada KPA rangka pelaksanaan APBN TUP digunakan untuk
paling lama 1 (satu) bulan
sebesar Rp.17.500.000; tanggal invoice satker yang Pasal 44 ayat (1). sejak tanggal SP2D
15-08-2019 batas teguran UP tanggal bersangkutan Surat Direktur Jenderal diterbitkan.
15-9-2019; bahwa Perbendaharaan KPPN pada tanggal 15
- Satker Pengadilan Agama Subang pertanggungjawa No. S-2570/PB/2017 tanggal Oktober mengirim surat
Rp.43.000.000,- tanggal invoice 15-08- ban UP paling 9 Maret 2017 Hal Petunjuk Nomor S-
2019 batas teguran UP 15-09-2019 lambat 1 bulan Teknis Langkah-langkah 530/WPB.13/KP.09.02/201
- Satker Kantor Pelayanan Pajak Pratama sejak SP2D UP Strategis Pelaksanaan 9 tanggal 15 Oktober
Subang Rp.60.000.000,- tanggal invoice diterbitkan; Anggaran Kementerian tentang
Pertanggungjawaban
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
22-08-2019 batas teguran UP 22-09- Menggunakan Negara/Lembaga Tahun Tambahan Uang Tuntas
2019 Anggaran 2017. Tuntas
Early Warning Persediaan terlambat
Tuntas
Sistem pada disampaikan ke KPPN
Aplikasi Si Jaka kepada semua satker.
Mantra sebagai
peringatan dini
pertanggung
jawaban UP/TUP.
1.2. Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Tingkat Penyelesaian SPM menjadi SP2D
Pada Laporan Rekap Penolakan SPM 1. Untuk PMK 194/PMK.05/2014 Kepala Penolakan Formal lebih
Periode Juli sd Agustus 2019 terdapat Seksi banyak terjadi perbedaan
penolakan formal dan Substantif terdiri meminimalisasi tanggal 25-7-2014 tentang PDMS supplier. Oleh petugas
dari: konversi tidak terdeteksi
- Penolakan Formal sebanyak 71 SPM tingginya Pelaksanaan SPAN secara manual tetapi
terdeteksi oleh sistem.
dari Jumlah 2542 SPM atau sebesar penolakan formal, Surat Direktur TP No.
2,79%
KPPN diwajibkan S-9398/PB.8/2015 tanggal
melakukan : 5-11-2015 hal Pokok
In house training Permasalahan untuk Me-
kepada satker, monitoring dan Evaluasi Sudah menghimbau
terkait data Kesiapan Pelaksanaan kepada Petugas satker
supplier APBN pada Akhir Tahun melalui meja layanan, agar
2. Menerapkan Anggaran setiap mengajukan SPM
aplikasi Three apabila ada perubahan
pass dari KPPN data supplier agar
Sukabumi,
sehingga data menginformasikan kepada
supplier SPM yang Petugas FO.
akan diajukan ke
KPPN akan Masih mempelajari dan
mengkaji aplikasi Three
divalidasi dengan pass.
data supplier dari
OMSPAN jika ada
data supplier yang
berbeda.
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Penatausahaan Retur
Berdasarkan hasil monitoring pada aplikasi Untuk Peraturan Dirjen Kasi KPPN selalu mengingatkan
OMSPAN Modul Bank periode Juli sd Bank
Agustus 2019, masih terdapat 20 SP2D meminimalisasi Perbendaharaan Nomor: Kasi kepada Petugas satker
retur dengan alasan retur : PDMS
PER-9/PB/2017 tanggal 31 untuk melakukan
- Dormant Cr (2),
- Rekening Supplier Tidak Aktif / Salah volume retur Desember 2015 tentang konfirmasi kepada pemilik
/ Tidak Ditemukan (1), SP2D, KPPN Mekanisme Penyelesaian dan sebelum mengajukan SPM
- Account Cr is Closed (1)
- Account Cr Not Found (1) harus melakukan Penatausahaan Retur SP2D rekening.
koordinasi dengan dalam rangka Implementasi
satker mitra SPAN. Pada tanggal 15 Oktober
kerjanya,; KPPN mengirim surat
Nomor S-
Mengingatkan 529/WPB.13/KP.09.02/201
satker
mengoptimalkan 9 hal Langkah-langkah
pemakaian
aplikasi OMSPAN Pencegahan Retur SP2D
sebagai salah satu
cara Dan Akurasi Data Supplier
mempercepat
untuk mengetahui kepada Semua satker
faktor penyebab
retur SP2D.
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Penatausahaan Retur
Berdasarkan hasil monitoring pada aplikasi Untuk Peraturan Dirjen Kasi KPPN selalu Tuntas
OMSPAN Modul Bank periode Juli sd Bank mengingatkan kepada
Agustus 2019, masih terdapat 20 SP2D meminimalisasi Perbendaharaan Nomor: Kasi Petugas satker untuk
retur dengan alasan retur : PDMS melakukan konfirmasi
volume retur PER-9/PB/2017 tanggal 31 kepada pemilik sebelum
- Dormant Cr (2), mengajukan SPM
- Rekening Supplier Tidak Aktif / Salah SP2D, KPPN Desember 2015 tentang rekening.
/ Tidak Ditemukan (1), harus melakukan Mekanisme Penyelesaian dan Pada tanggal 15 Oktober
- Account Cr is Closed (1) KPPN mengirim surat
koordinasi dengan Penatausahaan Retur SP2D
dalam rangka Implementasi
Satker mitra SPAN.
kerjanya,;
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
- Account Cr Not Found (1) Mengingatkan Nomor S- Tuntas
satker 529/WPB.13/KP.09.02/201 Tuntas
mengoptimalkan 9 hal Langkah-langkah
pemakaian Pencegahan Retur SP2D
aplikasi OMSPAN Dan Akurasi Data Suplier
sebagai salah satu kepada Semua satker
cara
mempercepat
untuk mengetahui
faktor penyebab
retur SP2D.
1.3 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Rekonsiliasi Eskternal
a. Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal Rekonsiliasi - Peraturan Menteri Seksi - Sudah diselesaikan
antara KPPN dengan beberapa satuan VeraKI
kerja pada Bulan Juni dan Juli 2019 eksternal antara Keuangan Nomor (daftar Monitoring
tidak dilakukan secara tuntas, dengan
rincian sebagai berikut: KPPN dan Satker 215/PMK.05/2016 tentang Rekonsiliasi terlampir)
Bulan Juni 2019: dinyatakan selesai Perubahan atas Peraturan bulan Juni s.d Juli 2019.
- KPP Pratama Subang status atau tuntas jika Menteri Keuangan Nomor
rekonsiliasi “Menunggu Tanda
Tangan KPA” status pada aplikasi 213/PMK.05/2013 tentang
- KPP Pratama Purwakarta status e-Rekon & LK Sistem Akuntansi dan
rekonsiliasi “Menunggu Tanda adalah “BAR Siap
Tangan KPA” Download”. Pelaporan Keuangan - Untuk Transaksi Dalam
Konfirmasi (TDK) sudah
- Kantor Kementerian Agama Kab. Sedangkan status Pemerintah Pusat diselesaikan sampai
Purwakarta status rekonsiliasi dengan bulan Oktober
“Menunggu Tanda Tangan KPA” rekonsiliasi - Peraturan Menteri 2019 sehingga sudah
“Menunggu Tanda tidak terdapat TDK lagi,
- Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Tangan KPA” dan Keuangan Nomor hal tersebut dikarenakan
Subang Kab. Subang status “Menunggu Tanda data pada SIAP belum
rekonsiliasi “ Menunggu Tanda Tangan Kasi Vera” 104/PMK. 05/2017 tentang muncul.
tangan Kasi Vera”
hanya Pedoman Rekonsiliasi - Aset Belum di Register
- PIP Kab. Purwakarta status Telah ditindaklanjuti ke
rekonsiliasi “Menunggu Tanda menghindarkan Dalam Penyusunan Satuan kerja ( Surat
Tangan KPA” terlampir )
satker dari sanksi Laporan Keuangan Lingkup
- PIP Kab. Subang status
rekonsiliasi “Menunggu Tanda administratif dari Bendahara Umum Negara
Tangan KPA”
KPPN. Sehubungan dan Kementerian
- Kantor Pertanahan Kab.
Purwakarta status rekonsiliasi dengan hal tersebut: Negara/Lembaga
“Menunggu Tanda Tangan KPA”
- Surat Direktur Jenderal
- Kantor Pertanahan Kab. Subang
status rekonsiliasi “Menunggu Perbendaharaan Nomor S-
Tanda Tangan KPA”
944/PB/2019 tanggal 16
- Pusat Pengembangan Teknologi
Tepat Guna status rekonsiliasi Agustus 2019 hal
“Menunggu Tanda Tangan Kasi
Vera” a. KPPN harus Pelaksanaan Rekonsiliasi
Bulan Juli 2019 memberitahuka Eksternal tingkat KPPN
- Pengadilan Agama Subang n kepada satker bulan Juli sampai dengan
(Kode satker 402587, 402588)
status rekonsiliasi “Menunggu segera November 2019
Tanda Tangan KPA”
menyelesaikan - Nota Dinas Direktur
- Pengadilan Negeri Subang
(Kode satker 097631, 099081) proses Akuntansi dan Pelaporan
status rekonsiliasi “Menunggu
Tanda Tangan KPA” rekonsiliasi Keuangan Nomor ND-
- Pengadilan Agama Purwakarta eksternal 117/PB.6/2019 tanggal 4
status rekonsiliasi “Menunggu
Tanda Tangan KPA” sampai status Februari 2019 tentang
- Kantor Pelayanan Pajak “BAR Siap Kriteria Penilaian Laporan
Pratama Subang status
Download”. Keuangan Tingkat
UAKBUN-DKPPN dan
b. KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat
satker harus UAKBUN Kanwil Ditjen
mencermati Perbendaharaan
jadwal
open/close
proses - Peraturan Menteri
rekonsiliasi Keuangan Nomor
215/PMK.05/2016 tentang
Indikator Perubahan atas Peraturan
kesuksesan Menteri Keuangan Nomor
pelaksanaan 213/PMK.05/2013 tentang
rekonsiliasi Sistem Akuntansi dan
eksternal antara Pelaporan Keuangan
KPPN dan satker Pemerintah Pusat
adalah terwujudnya - Peraturan Menteri
kesamaan data Keuangan Nomor
antara data BUN 104/PMK. 05/2017 tentang
dengan satker yang Pedoman Rekonsiliasi
ditandai dengan Dalam Penyusunan
tidak adanya Laporan Keuangan Lingkup
Transaksi Dalam Bendahara Umum Negara
Konfirmasi (TDK). dan Kementerian
Untuk itu, KPPN Negara/Lembaga
segera mengambil - Peraturan Dirjen
langkah-langkah Perbendaharaan Nomor
penyelesaian PER-33/PB/2018 tentang
sebagai berikut:
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
rekonsiliasi “Menunggu Tanda 1. Mencari Pembinaan Pelaksanaan Tuntas
Tangan KPA”
penyebab Sistem Akuntansi Dan
- Kantor Kesyahbandaran Dan terjadinya Pelaporan Keuangan
Otoritas Pelabuhan Patimban Transaksi Instansi Pada Kementerian
status rekonsiliasi “Menunggu
Tanda Tangan KPA” Dalam Negara/ Lembaga
Konfirmasi
(TDK) dan - Peraturan Menteri
- Dinas Ketenagakerjaan Dan memastikan Keuangan
Transmigrasi Kabupaten keakuratan No.222/PMK.05/2016
Purwakarta status rekonsiliasi data yang di- tanggal 30 Desember 2016
“Menunggu Tanda Tangan KPA” upload pada tentang Perubahan atas
aplikasi PMK No.177/PMK.05/2016
- Pembangunan Infrastruktur pendukung; tentang Pedoman
Permukiman Kab. Purwakarta 2. Tetap Penyusunan dan
status rekonsiliasi “Menunggu menerbitkan Penyampaian Laporan
Tanda Tangan KPA” BAR dengan Keuangan Kementerian
- Pembangunan Infrastruktur catatan atau Negara/Lembaga (Bab V
Permukiman Kab. Subang status penjelasan, jika Pedoman Telaah Laporan
rekonsiliasi “Menunggu Tanda selisih Keuangan)
Tangan KPA” disebabkan - Nota Dinas Direktur
karena Akuntansi dan Pelaporan
- Polres Purwakarta status kesalahan data Keuangan Nomor ND-
rekonsiliasi “Menunggu Tanda
Tangan KPA” pada SiAP; 117/PB.6/2019 tanggal 4
3. Menyampaikan Februari 2019 tentang
informasi Kriteria Penilaian Laporan
b. Pada pelaksanaan rekonsiliasi periode tersebut pada Keuangan Tingkat
Bulan Agustus 2019, masih terdapat
data-data yang mempengaruhi kualitas Catatan atas UAKBUN-DKPPN dan
laporan keuangan, yaitu
Laporan Laporan Keuangan Tingkat
Keuangan UAKBUN Kanwil Ditjen
Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK), (CaLK) Kuasa Perbendaharaan
dengan rincian sebagai berikut:
BUN KPPN
Purwakarta
- Pagu Bulan
Kantor Pertanahan Kab. september
Purwakarta sebesar 2019;
1.173.560.000
- Pendapatan - KPPN harus
Pengadilan Agama Subang
sebesar -9.779.500 melakukan
KPKNL Purwakarta sebesar
38.850.000 monitoring
penyelesaian
akun Aset
Belum
- Pengesahan Hibah Barang Diregister
Pengadilan Negeri - Memastikan
Purwakarta sebesar - tidak ada akun
125.542.500 Aset Belum
Diregister
tersebut pada
Aset Belum Diregister : laporan
- Lanud Suryadama
- Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 keuangan
Purwakarta Kab. Purwakarta tahunan
- Politeknik Negeri Subang
- Polres Purwakarta
- Polres Subang
- KPU Kabupaten Subang
- Pusat Pengembangan Teknologi
Tepat Guna
- Dinas Koperasi UMKM
Perdagangan Dan Perindustrian
Kabupaten Subang
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Laporan Keuangan K/L Tingkat Satker
KPPN Purwakarta - Peraturan Menteri Seksi Telah ditindaklanjuti (Surat Tuntas
VeraKI terlampir).
Satuan kerja yang telah menyampaikan segera Keuangan
laporan keuangan satker selaku UAKPA
Periode Semester I Tahun 2019 sebanyak menyampaikan No.222/PMK.05/2016
25 satker dari 64 satker wilayah kerja KPPN
Purwakrta surat penegasan tanggal 30 Desember 2016
(39,06%).
kepada kepada tentang Perubahan atas
satker agar PMK No.177/PMK.05/2016
menyampaikan tentang Pedoman
Laporan Keuangan Penyusunan dan
K/L tingkat satker Penyampaian Laporan
Keuangan Kementerian
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
periode Semesteran Negara/Lembaga (Bab II Tuntas
dan Tahunan. Tuntas
Modul Pedoman
Penyusunan dan
Penyampaian Laporan
Keuangan
Kementerian/Lembaga
- Surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor S-
625/PB/2019 tanggal 26
Juni 2019 hal Pedoman
Rekonsiliasi, Penyusunan,
dan Penyampaian Laporan
Keuangan Semester I
Tahun 2019
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Laporan Keuangan UAKBUN-D KPPN
Laporan Keuangan UAKBUN-D KPPN - KPPN harus - Peraturan Pemerintah Seksi Penyusunan LKBUND
Purwakarta Semester I Tahun 2019 VeraKI
masih perlu perbaikan dalam menyusun Nomor 71 Tahun 2010 KPPN selanjutnya telah
penyajiannya, antara lain:
- Kesesuaian antara Daftar Isi, Daftar Laporan tentang Standar Akuntansi disesuaikan dengan
Grafik, dan Daftar Tabel dengan keuangan dengan Pemerintahan, yaitu: Peraturann yang berlaku.
uraian penjelasan pada CaLK;
- Komparasi pada Laporan Arus Kas menyampaikan PSAP Nomor 3 tentang
(LAK) tidak sesuai dengan Standar informasi yang Laporan Arus Kas
Akuntansi Pemerintahan (SAP) jelas dan tidak (LAK)
menimbulkan PSAP Nomor 4 tentang
potensi Catatan atas Laporan
kesalahpahaman Keuangan
bagi para - Surat Direktur Jenderal
pembacanya dan Perbendaharaan Nomor S-
sesuai dengan 6193/PB/2017 tanggal 13
Standar Juli 2017 hal Pedoman
Akuntansi Penyusunan dan
Pemerintahan Penyampaian Laporan
(SAP). Keuangan Kuasa BUN
- KPPN harus Daerah dan Koordinator
memperbaiki Kuasa BUN Kanwil
penyajian
Laporan
Keuangan
UAKBUN-D
KPPN pada
periode Bulan
September 2019
sesuai ketentuan;
Unsur Pembinaan dan Supervisi : LPJ Bendahara
LPJ Bendahara Pengeluaran Bulan Juli KPPN segera Peraturan Menteri Keuangan Seksi Telah dilengkapi (Surat Tuntas
2019 No.162/PMK.05/2013 tanggal VeraKI terlampir)
memberitahu 15 November 2013 tentang
- Satker Pusat Pengembangan Kedudukan dan Tanggung
Satker supaya Jawab Bendahara pada
Satuan Kerja Pengelola
Teknologi Tepat Guna kedepannya Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara pasal 41 ayat
(079.01.539646) pada LPJ satker (2)
Bendahara Pengeluaran saldo uang menyampaikan
tunai di brankas lebih besar dari hard copy LPJ
50.000.000 yaitu sebesar secara tepat
waktu dan
71.096.479, tanpa dilampirkan dilengkapi
berita acara penjelasan atas saldo dengan lampiran Peraturan Direktur Jenderal
tersebut. yang sesuai Perbendaharaan No.PER-
dengan peraturan 3/PB/2014 tanggal 3 Februari
LPJ Bendahara Pengeluaran Bulan yang berlaku. 2014 tentang Petunjuk Teknis
Agustus 2019
Seksi Vera Penatausahaan,Pembukuan,
- Satker Komisi Pemilihan Umum
Kab. Subang (076.01.657061) pada segera dan Pertanggungjawaban
LPJ Bendahara Pengeluaran saldo
uang tunai di brankas lebih besar memberitahukan Bendahara pada Satuan
dari 50.000.000 yaitu sebesar
70.000.000, tanpa dilampirkan kepada satker Kerja Pengelola APBN serta
berita acara penjelasan atas saldo
tersebut. untuk Verifikasi Laporan
memperbaiki Pertanggungjawaban
kesalahan yang Bendahara pasal 11 ayat (3)
ada pada LPJ.
B. Penilaian Kinerja Pelayanan
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Indeks Kepuasan Pegawai (IKP)
Hasil Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) Kepala KPPN Surat Dirjen Kepala Akan melakukan evaluasi Tuntas
Semester II tahun 2019 terhadap dukungan KPPN, serta memberikan reward Tuntas
operasional pelayanan KPPN Purwakarta harus segera perbendaharaan No. Kasubag terhadap pegawai yang
terhadap 18 responden dari form yang Umum, mempunyai capaian kinerja Tuntas
disebar, memperoleh nilai 97,18 (sangat melakukan S-03473/PB/2016 hal yang baik.
puas), mengalami kenaikan sebesar 0,25 Kasi
poin dari semester sebelumnya yang evaluasi dan Apresiasi hasil survei PDMS
memperoleh nilai Kasi
tindak lanjut atas pengguna layanan Bank
96,93 dari 16 responden Kasi
hasil survei indek kemKementerian keuangan VeraKI
kepuasan tahun 2015 dan langkah-
pegawai sehingga langkah kinerja layanan
dapat tahun 2016.
meningkatkan
kepuasan dari
para pegawai atas
dukungan
operasional
layanan dan atas
kesesuaian antara
capaian kinerja
dengan reward
yang diterima
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Pengenaan Pajak
Terdapat beberapa nota pembelian dengan KPPN harus lebih KMK Nomor 563/KMK.03/ Subbag Sesuai ketentuan,
nilai sampai dengan RP.1.000.000,- yang teliti dalam 2003 Tanggal 24 Desember Umum
masih dikenakan PPN dan PPh Pasal 22, melaksanakan 2003 tentang Penunjukan kedepan Bendahara
antara lain: transaksi belanja Bendahara Pemerintah dan
sesuai peraturan Kantor Perbendaharaan dan pemerintah tidak akan
1. Belanja Pemeliharaan PC Unit berupa yang berlaku Kas Negara untuk
servis dan pemasangan senilai Memungut, Menyetor, dan memungut PPN untuk
Rp.250.000,- dikenakan PPN sebesar Melaporkan PPN.dan Pajak
Rp.2.273,- dan PPh ps.22 sebesar Penjualan atas Barang pembayaran sampai
Rp.454,- Mewah beserta Tata Cara
Pemungutan, Penyetoran dengan Rp.1.000.000,
2. Belanja Pemeliharaan Kendaraan dan Pelaporannya.
Roda 4 Nopol T 21 A berupa perbaikan Bendahara Bendahara pemerintah
alarm dan kelistrikan senilai PMK Nomor 110/PMK.010/
Rp.115.500,- dikenakan PPN sebesar pemerintah tidak 2018 tanggal 5 September juga tidak memungut PPH
Rp.10.500,- dan PPh ps.22 sebesar 2018 tentang Pemungutan
Rp.2,100,- perlu memungut PPh Pasal 22 Pasal 22 untuk
PPN untuk PMK Nomor 141/PMK.03/ pembayaran sampai
2015 tanggal 24 Agustus
pembayaran sampai 2015 tentang Jenis Jasa PPh dengan Rp.2.000.000,-
pasal 23
dengan
Rp.1.000.000,-
(yang memungut
adalah rekanan).
Bendahara
pemerintah juga
tidak memungut
PPH Pasal 22 untuk
pembayaran sampai
dengan
Rp.2.000.000,-
Sedangkan untuk
pengenaan PPh
pasal 23 yaitu terkait
jasa service/
pemeliharaan,
Bendahara
pemerintah wajib
memungut tarif 2%
untuk pembayaran
berapapun (tanpa
limit).
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Upload Dokumen PK
Sampai dengan Semester I tahun 2019, Pegawai KPPN KMK nomor Subbag Akan menjadi perhatian
belum semua pegawai mengupload segera melakukan Umum
dokumen pengelolaan kinerja pada upload dokumen 467/KMK.01/2014 tentang kedepan untuk melakukan
PBNOpen. Begitu juga dokumen bawahan pengelolaan kinerja
yang telah diupload belum semua sampai dengan Pengelolaan Kinerja di upload dokumen
diverifikasi oleh atasan langsungnya, semester I tahun
Dengan data sebagai berikut: 2019 pada aplikasi Lingkungan Kementerian pengelolaan kinerja pada
PBNOpen.
1. Sebanyak 15 pegawai yang telah Keuangan aplikasi PbnOpen.
mengupload dokumen PK secara
lengkap atau sebesar 83,3% Surat Sekretaris Ditjen
2. Sebanyak 9 pegawai yang upload Perbendaharaan nomor S-
dokumen PK telah diverifikasi atasan
langsungnya secara lengkap atau 4827/PB.1/2016 hal
sebesar 50%
Pengarsipan dokumen
pengelolaan kinerja.
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Perjalanan Dinas
Terdapat pertanggungjawaban perjalanan PPK harus lebih PMK nomor Subbag Telah dilengkapi dokumen Tuntas
dinas berupa visum SPD yang belum teliti dan segera Umum terlampir Tuntas
lengkap, yaitu belum mencantumkan dilengkapi 113/PMK.05/2012 tentang Tuntas
tanggal tiba, tanggal berangkat kembali
dan nama jabatan yang berwenang Perjalanan Dinas Dalam
menandatangani SPD, antara lain:
Negeri bagi Pejabat Negara,
1. SPD nomor 74/WPB.13/KP.09/2019
2. SPD nomor 75/WPB.13/KP.09/2019 Pegawai Negeri, dan Pegawai
3. SPD nomor 76/WPB.13/KP.09/2019
Tidak Tetap
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Bukti Kuitansi
Pengisian kuitasi pembayaran UP belum Bendahara harus PMK nomor 190/PMK.05/ Subbag Nomor urut kuitansi/bukti
dilaksanakan dengan lengkap yaitu belum lebih teliti dan Umum pembukuan akan diisi
diisi nomor urut kuitansi/bukti pembukuan, segera dilengkapi 2012 tentang Tata Cara sesuai nomor urut.
walaupun pada Daftar Bukti Pengeluaran
sudah mencantumkan. Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara.
Unsur Pembinaan dan Supervisi : Kebersihan
Kebersihan sarana pada lantai II : Toilet Kasubbag umum Surat Edaran Dirjen Subbag Kegiatan membersihkan
Pria, Toilet Wanita dan Tempat air wudlu Perbendaharaan nomor SE- Umum sarana dan prasarana
belum dilaksanakan secara optimal, begitu harus memonitor 6/PB/2016 tanggal 22 Januari kantor pada toilet lantai II
juga aliran air kran pada wastafel tidak 2016 tentang Penerapan sudah dilakukan secara
lancer. setiap kegiatan Sistem Manajemen Mutu ISO terjadwal. Kran wastafel di
9001:2008 pada KPPN lantai II telah diperbaiki.
membersihkan
sarana dan
prasarana kantor
utamanya pada
toilet lantai II
dapat dilakukan
secara terjadwal.
Kran wastafel di
lantai II dapat
segera diperbaiki.
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
KPPN BANDUNG I - 022
Permasalahan Rekomendasi Peraturan/Ketentuan PIC Tindak Lanjut Status
Terkait Subbag/ Penyelesaian
A. PelaksanaanTugasKuasa BUN Seksi Tuntas
1.1. Penata Usahaan Pengeluaran Negara
Kepala
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penyampaian ADK Kontrak Seksi
Pencairan
Berdasarkan Data OM SPAN, selama 1. KPPN segera Dana KPPN Bandung telah
periode bulan Januari s.d 22 November memberitahukan 1.PMK No. 190/PMK.
2019 terdapat 204 dari 2100 ADK Kontrak (
9.71%) yang terlambat disampaikan ke Satker/ 05/2012 tentang Tata Cara melakukan FGD dan
KPPN yaitu melebihi 5 hari kerja setelah
ditandatanganinya perjanjian kontrak, menegaskan Pembayaran Dalam Rangka Pembinaan kepada
antara lain :
kembali segera Pelaksanaan Anggaran satker-satker yang sering
mendaftarkan Pendapatan dan Belanja terlambat menyampaikan
ADK kontrak Negara pasal 36 ayat 1. ADK Kontrak Ke KPPN
a. Satker Sekolah Tinggi Pariwisata sesuai ketentuan 2.Surat Menteri Keuangan Bandung I kegiatan FGD
Bandung (427451) Kontrak No. (tidak melebihi 5 no.S-66/MK.05/2019 tersebut dengan
394/SPK/PPK/STPB/2019 tgl 1 Juli hari kerja setelah tanggal 22 Januari 2019 ttg mengundang 2 (dua)
2019 didaftarkan tgl 16 Agustus 2019 kontrak Langkah2 Strategis orang yaitu PPK dan
(terlambat 29 hari). Untuk satker ini ditandatangani); Pelaksanaan Anggaran K/L Pegawai yang menangani
terdapat sejumlah 90 data kontrak 2. KPPN supaya TA 2019; kontrak kegiatan tersebut
yang terlambat membuat dilaksanakan pada Hari
b. Satker Pusat Penelitian dan pemetaan/profili Nota Dinas Dirjen Rabu tanggal 21 Agustus
Pengembangan Geologi Kelautan ng satker pada Perbendaharaan no. ND- 2019 bertempat di aula
(579191) Kontrak No. setiap area 103/PB/2019 tanggal 1 KPPN, FGD tersebut
762.PJ./91/BLK.P2K/2019 tgl 03 Juli rawan Pebruari 2019 tentang untuk mengetahui
2019 didaftarkan tgl 30 Agustus 2019 permasalahan; Petunjuk Teknis Langkah kendala dan masalah
(terlambat 37 hari). 3. KPPN harus Langkah Strategis yang dihadapi satker. Dan
c. Satker Dinas Sosial Provinsi Jawa melakukan FGD Pelaksanaan Anggaran satker yang diundang
Barat (029004) Kontrak No. dan pembinaan Kementerian berdasarkan pemetaan
SP/K.001/K3Rs/VII/2019kontrak tgl 22 kepada satker Negara/Lembaga TA 2019 dari KPPN merupakan
Juli 2019 didaftarkan tgl 17 September yang masuk ke pada Kanwil DJPb dan satker-satker yang sering
2019 (terlambat 36 hari). dalam profiling. KPPN terlambat mengajukan
ADK Kontrak.
Kedepannya perlu sinergi
antara Kanwil dan KPPN
untuk melakukan
Pembinaan Bersama
kepada satker-satker.
Selain itu juga perlu
adanya pemberian
dispensasi ADK Kontrak
secara berjenjang untuk
membuat satker lebih taat
pada ketentuaan dan
regulasi misalkan :
a. satker terlambat
menyampaikan ADK
kontrak 5 (lima) kali
yang memberikan
dispensasi Kepala
KPPN
b. satker terlambat
menyampaikan ADK
kontrak 5 (lima) s/d 10
(sepuluh) kali yang
memberikan
dispensasi Kepala
Kanwil
c. satker terlambat
menyampaikan ADK
kontrak lebih dari 10
(sepuluh) kali yang
memberikan
dispensasi unit eselon
I satker bersangkutan
Pengajuan SPM atas data kontrak yang Terhadap 1 PMK No. 190/PMK. Kepala Hasil pembinaan dan Tuntas
terlambat didaftarkan, tidak sesuai dengan penyampaian Seksi supervisi pada Seksi
ketentuan dalam surat Direktur Jenderal kontrak data 05/2012 tentang Tata Pencairan Pencairan Dana Dalam
Perbendaharaan Nomor S-2570/PB/2017 yang Dana pelaksanaan Pengajuan
Cara Pembayaran
Dalam Rangka
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
yaitu harus terlebih dahulu mengajukan terlambat, KPPN Pelaksanaan Anggaran SPM atas data Kontrak Tuntas
permohonan dispensasi dan SPM paling Tuntas
cepat diajukan 5 hari kerja setelah ADK harus menerapkan : Pendapatan dan Belanja yang terlambat
kontrak didaftarkan di KPPN yaitu :
Apabila waktu Negara pasal 36 ayat 1. didaftarkan kami selalu
pendaftaran data berpedoman pada
a. Satker Kanwil Badan Pertanahan kontrak tidak 2 Surat Menteri Keuangan ketentuan dan peraturan
no.S-66/MK.05/2019
Nasional Provinsi Jawa Barat bersamaan tanggal 22 Januari 2019 yang berlaku. dan telah
ttg Langkah2 Strategis
(429692), kontrak tanggal 01 Juli dengan waktu Pelaksanaan Anggaran berusaha semaksimal
K/L TA 2019;
2019, ADK diterima KPPN tanggal pengajuan SPM, mungkin dalam
22 Juli 2019 SPMNomor maka data kontrak menyelesaikan Baik SPM
00502T/429692/2019 sebesar dapat didaftarkan maupun ADK Kontrak.
Rp164.160.000,-diajukan ke KPPN kembali ke KPPN 3 Nota Dinas Dirjen Kedepannya akan
tanggal 23 Juli 2019 (1 hari kerja) setelah terlebih Perbendaharaan no. ND- menjadi perhatian pada
dulu mendapat 103/PB/2019 tanggal 1 Seksi Pencairan Dana.
b. Satker Sekolah tinggi Pariwisata Dispensasi Pebruari 2019 tentang Perlu dipertimbangkan
Bandung (427451),kontrak tanggal 01 Pendaftaran Data Petunjuk Teknis Langkah adanya masukan/usulan
Juli 2019 Nomor Kontrak dari Langkah Strategis pada pengelola Aplikasi
322/SPK/PPK/STPB/2019, ADK Kepala KPPN Pelaksanaan Anggaran Konversi untuk bisa
diterima KPPN tanggal 26 Juli Kementerian menolak SPM yang adk
Negara/Lembaga TA
2016, mengajukan SPM Nomor Apabila waktu 2019 pada Kanwil DJPb kontraknya yang terdapat
dan KPPN
00903T/427451/2019sebesar pendaftaran data dispensasi dari kepala
Rp179.636.364,- ke KPPN tanggal 26 kontrak bersamaan KPPN.
Juli 2019 (0 hari) dengan waktu
c. Satker Sekolah tinggi Pariwisata pengajuan SPM,
Bandung (427451), kontrak tanggal 08 maka data kontrak
Juli 2019 Nomor dapat didaftarkan
430/SPK/PPK/STPB/2019, ADK kembali ke KPPN
diterima KPPN tanggal 10 setelah terlebih
September 2016, mengajukan SPM dulu mendapat
Nomor 01227T/427451/2019 sebesar Dispensasi
Rp175.021.318,- ke KPPN tanggal 12 Pendaftaran Data
September 2019 (2 hari kerja) Kontrak dari
Kepala KPPN, dan
SPM baru dapat
diajukan ke KPPN
paling cepat 5
(lima) hari setelah
data kontrak
terdaftar di KPPN;
Dalam kondisi
mendesak,
pengajuan SPM
yang bersamaan
dengan pengajuan
data kontrak, dapat
dipertimbangkan
diproses oleh
KPPN dengan
melampirkan surat
pernyataan dari
KPA dan
mendapat
persetujuan dari
Kepala KPPN;
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Pengesahan SKPP
Terdapat permohonan Pengesahan SKPP 1. Kepala KPPN Keputusan Dirjen Kepala Sesuai dengan surat
KPPN dan
pindah tidak di lampiri SK pindah dan SK harus bersurat No.KEP-287/PB/2016 Kepala KPPN Bandung I
Kasi PD
Pensiun diantaranya: kepada Satker tanggal 9 Oktober 2015 Nomor S-26
untuk melengkapi tentang SOP pada KPPN WPB.13/KP.01.02/2019
1. Satker POLRESTABES BANDUNG SKPP Pindah KP.15. 065 tanggal 2 Desember 2019
an Anisa DamayantiSKPP nomor
B/140/IX/KEP/2019 (tidak dilampiri SK dengan SK pindah. PER-2/PB/2018 tentang perihal kelengkapan
Mutasi) Pelaksanaan Pembayaran
2. Untuk menjadi Gaji menggunakan berkas SKPP dan satker
database Gaji Terpusat
perhatian Pasal 7 ayat 1,2 dan 3. tersebut sudah
2. Satker Lembaga Layanan Pendidikan selanjutnya melengkapi dengan data
Tinggi Wilayah IVan Dra H.N Hasanah SK Pindah dan SK Mutasi
SKPP nomor B/391/L4/KU.0600/2019 untuk SKPP pertinggal di
(tidak dilampiri SK Pensiun) KPPN
3. Satker BIRO RENA POLDA JABAR
an Caecilia Murni SulistyawatiSKPP
nomor 01/IX/2019/BIRO RENA
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Pengawasan UP/TUP
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Terdapat TUP yang terlambat 1. KPPN segera 1 PMK No. 190/PMK. Kepala Akan menjadi perhatian Tuntas
menyampaikan KPPN pada pelaksanaan tugas Tuntas
dipertanggung jawabkan yaitu: 05/2012 tentang Tata Kasi MSKI berikutnya
dan Kasi
surat penegasan Cara Pembayaran
PD
1. Satker Balai Besar pengembangan kepada KPA Dalam Rangka
Latihan Kerja Bandung. TUP terakhir
sebesar Rp.749.220.000tanggal 09 satker yang Pelaksanaan Anggaran
Septemberi 2019 batas teguran tanggal
09 Nopember 2019; bersangkutan Pendapatan dan Belanja
bahwapertanggu Negara pasal 36 ayat 1.
ngjawaban TUP 2 Surat Menteri Keuangan
paling lambat 1
no.S-66/MK.05/2019
bulan sejak
2.Satker Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. tanggal 22 Januari 2019
SP2D TUP
TUP terakhir sebesar ttg Langkah2 Strategis
diterbitkan;
Rp.293.812.000tanggal 08 Oktober 2019 Pelaksanaan Anggaran
batas teguran tanggal 08 Nopember 2. Menggunakan K/L TA 2019;
2019 Early Warning 3 Nota Dinas Dirjen
Sistem pada Perbendaharaan no.
Aplikasi Si Jaka ND-103/PB/2019
Mantra sebagai tanggal 1 Pebruari 2019
peringatan dini tentang Petunjuk Teknis
pertanggung Langkah Langkah
jawaban Strategis Pelaksanaan
UP/TUP; Anggaran Kementerian
3. KPPN supaya Negara/Lembaga TA
membuat 2019 pada Kanwil DJPb
pemetaan/profili dan KPPN
ng satker pada
setiap area
rawan
permasalahan;
4. KPPN harus
melakukan FGD
dan pembinaan
kepada satker
yang masuk ke
dalam profiling.
Terdapat perbedaan antara rincian rencana 1. Petugas front 1. PMK Nomor Kepala
KPPN
penggunaan dana pada surat permohonan office harus 190/PMK.05/ 2015 Kasi PD
dan Kasi
TUP dengan pertanggungjawaban TUP melakukan tentang tata cara MSKI
antara lain: pengujian atas pembayaran dalam
a.Surat satker Politeknik besehatan SPM 2. rangka pelaksanaan Hasil pembinaan dan
Bandung Nomor KU.01.02/1.2/1231/2019 pertangungjawa APBN
tanggal 8 Agustus 2019 sebesar Rp. ban PTUP Pasal 44 ayat (1). supervisi pada Seksi
129.150.000, GTUP nihil tgl. 9 September sesuai dengan Surat Menteri Keuangan
rincian no.S-66/MK.05/2019
2019 Nomor 00606T/632221/2019, daftar penggunaan tanggal 22 Januari 2019 Pencairan dalam
rincian sbb: dana TUP. ttg Langkah2 Strategis pelaksanaan perbedaan
SPM/SP2D 2. KPPN harus Pelaksanaan Anggaran antara rincian rencana
Akun Rincian K/L TA 2019; penggunaan dana pada
memberitahu 3. Nota Dinas Dirjen surat permohonan TUP
524111 22.050.000 10.850.000 KPA segera Perbendaharaan no. dengan
b.Surat satker LPMP Jawa Barat Nomor memberikan ND-103/PB/2019 pertanggungjawaban
2309/D7.12/KU/2019 tanggal 16 Agustus
2019 sebesar Rp. 375.744.000, GTUP nihil penjelasan tanggal 1 Pebruari 2019 TUP. Petugas Front Office
tgl. 16 September 2019
tertulis kepada tentang Petunjuk Teknis selalu berpedoman pada
KPPN saat Langkah Langkah ketentuan dan peraturan
mengajukan Strategis Pelaksanaan yang berlaku dan telah
00482T/419517/2019, daftar rincian sbb : SPM-TUP Anggaran Kementerian berusaha semaksimal
Akun Rincian SPM/SP2D apabila terdapat Negara/Lembaga TA mungkin dalam
perbedaan. 2019 pada Kanwil DJPb
menyelesaikan semua
521211 232.244.000 161.581.00 3. Untuk menjadi dan KPPN
0 perhatian SPM yang disampaikan
oleh satuan kerja
521213 25.100.000 14.400.000 selanjutnya. kedepannya akan menjadi
. perhatian pada seksi
522151 118.400.000 118.400.00 pencairan dana. Dan
0 koordinasi dengan seksi
MSKI akan lebih
Jumlah 294.381.00 ditingkatkan lagi
375.744.000 0
c.surat satker Balai Besar Pengembangan
Latihan Kerja Bandung Nomor
B1631/BBPLK-BDG/IX/2019 tanggal 2
September 2019 sebesar Rp.
749.220.000, GTUP nihil tgl. 08 Oktober
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
2019 nomor 02682T/452542/2019, daftar Tuntas
rincian sbb:
Akun Rincian SPM/SP2D
521211 420.970.000 430.720.000
522141 328.250.000 318.500.000
Jumlah 420.970.00 420.970.000
1.2.Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Tingkat Penyelesaian SPM menjadi SP2D
Pada Laporan Rekap Penolakan SPM Untuk PMK 194/PMK.05/2014 Kepala Tuntas
Periode Julisampai dengan bulan tanggal 25-7-2014 Seksi PD Tuntas
Nopember 2019 terdapat penolakan formal meminimalisasi tentang Pelaksanaan
dan Substantif terdiri dari: SPAN
a. Penolakan Formal sebanyak 486 SPM penolakan formal, KPPN Bandung I selalu
Surat Direktur TP
dari Jumlah 32.556 SPM atau KPPN harus segera No. S-9398/PB.8/2015 memberikan Bimbingan
sebesar 1.49% tanggal 5-11-2015 hal
b. Penolakan Substantif sebanyak 2 melakukan Pokok Permasalahan Teknis kepada satuan
SPM atau sebesar 0.006% inhouse training untuk Me-monitoring dan
Evaluasi Kesiapan kerja baik melalui
Pelaksanaan APBN pada
kepada Satker, Akhir Tahun Anggaran Sosialisasi, bimtek,
terkait data menyampaikan surat
supplier; edaran terkait dengan
Menerapkan
peraturan, uraian SPM.
aplikasi Three pass Untuk penggunaan
dari KPPN aplikasi Three Passakan
Sukabumi, kita coba untuk digunakan
sehingga data
supplier SPM yang
akan diajukan ke
KPPN akan
divalidasi dengan
data supplier dari
OM SPAN apabila
ada data supplier
yang berbeda.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Kepatuhan atas Hak tagih kepada Negara
Berdasarkan data OMSPAN, terdapat 1. KPPN segera 1. PMK No. 190/PMK. Kasi PD Sesuai dengan Surat
kepala KPPN Bandung I
beberapa penerbitan SPM yang melebihi memberitahukan 05/2012 tentang Tata S-
1269/WPB.13/KP.022/20
17 Hari Kerja sejak BAST diterbitkan. Satker/ Cara Pembayaran Dalam 19 hal percepatan data
kontrak dan penyampaian
a. Dinas Tanaman Pangan dan menegaskan Rangka Pelaksanaan SPM telah disampaikan
Holtikultura Provinsi Jawa Barat sesuai kepada satker bahwa
dengan kontrak no. 027/1202/DPKP-4 kembali bahwa Anggaran Pendapatan penerbitan SPM tidak
tanggal 10 Oktober 2019 BAST no. melebihi 17 hari kerja
00550/MKT/SMWI/X/2019 tanggal 20 penerbitan SPM dan Belanja Negara pasal sejak BAST/BAPP.
Oktober 2019 diterbitkan SPM tanggal
20 Nopember 2019, dan diterbitkan agar tidak 36 ayat 1.
SP2D tanggal 20 Nopember 2019(23
HK) melebihi 17 hari 2. Surat Menteri Keuangan
b. Satker Politeknik Negeri Bandung sejak no.S-66/MK.05/2019
dengan Nomor Kontrak :
0641/.1/PL.1/R18.2/2019Tanggal 08 BAST/BAPP tanggal 22 Januari 2019
Juli 2019, BAST Nomor :
0996/PL1/R.18Sp/2019 Tanggal 16 diterbitkan; ttg Langkah2 Strategis
September 2019 SPM tanggal 14
Nopember dan SP2D tanggal 14 2. KPPN membuat Pelaksanaan Anggaran Sesuai dengan ND
Nopember 2019 (41 HK) 103/PB/2019:
pemetaan/profili K/L TA 2019;
c. Satker Kanwil Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Jawa Barat, Kontrak ng satker pada 3. Nota Dinas Dirjen
no 33/SPK.32.100/VI/2019 tgl 28 Juni
2019, BAST no 145/BAST- setiap area Perbendaharaan no. ND- Satker Dinas Tanaman
32.100/VII/2019 tgl 05 Juli2019 SPM
tgl 11 Nopember 2019 dan diterbitkan rawan 103/PB/2019 tanggal 1 Pangan dan Holtikultura
SP2D tgl 11 Nopember 2019 (101 HK)
permasalahan; Pebruari 2019 tentang Provinsi Jawa Barat,
Petunjuk Teknis Langkah Kanwil BPN Provinsi
3. KPPN harus Langkah Strategis Jabar SPM nya telah
melakukan FGD
dan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dilengkapi dengan Surat
kepada satker
yang masuk ke Kementerian Pernyataan dari KPA atas
dalam profiling.
Negara/Lembaga TA keterlambatan 17 Hari
2019 pada Kanwil DJPb Kerja sesuai dengan
dan KPPN petunjuk langkah-
langkah strategis
pelaksanaan anggran
K/L. (SPM dan surat
Pernyataan terlampir)
Sedangkan untuk satker
Politeknik Negeri
Bandung Merupakan
pembayaran SPM
Retensi (5%)
sedangkanuntuk BAST
nya sudah dibayarkan
pada termin III (SPM dan
karwas kontrak terlampir)
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Unsur Pembinaan dan Supervisi: SPM Gaji Induk
SPM Gaji Induk Kepala KPPN segera (PMK No.190/PMK. Kepala Tuntas
Pengajuan SPM gaji induk paling lambat bersurat ke Satker KPPN dan Tuntas
untuk menegaskan 05/2012 tentang Tata Cara
tanggal 15 bulan berkenaan untuk gaji bahwa pengajuam Kepala
SPM Gaji Induk Pembayaran Dalam Rangka Seksi PD
induk bulan yang akan datang. paling lambat tanggal
15 tiap bulannya. Pelaksanaan Anggaran
a. Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Pendapatan dan Belanja
Gaji Induk PNS Satker Stasiun Negara pasal 59 ayat (6). Sesuai dengan Surat
Karantina Pertanian Bandung Bulan kepala KPPN Bandung I
Agustus 2019 Untuk 67 PNS /203 Jiwa S-
Sesuai SPP Nomor 00307 Tanggal 16 1269/WPB.13/KP.022/20
Agustus 2019. Invoice 19 hal percepatan data
00307T/499434/2019 senilai Rp. kontrak dan penyampaian
249.805.200 pada tanggal 16 Agustus SPM telah disampaikan
2019. kepada satker bahwa
b. Pembayaran Belanja Pegawai berupa SPM-LS Gaji Induk
Gaji Induk PNS Satker Rumah disampaikan paling
lambat tanggal 15
Penyimpanan Barang Sitaan Negara sebelum bulan
Bandung Bulan Agustus 2019 sebanyak pembayaran;
43 pegawai/122 jiwa sesuai SPP Untuk ketiga satker
No.00085/SPP-GJ/Induk- tersebut sesuai dengan
626072/02/2019 Tanggal 19 Agustus PMK No.190/PMK.
2019. Invoice 00085T/626072/2019 05/2012 telah diberikan
senilai Rp. 173.993.400 pada tanggal 19 surat teguran
Agustus 2019. keterlambatan
c. Pembayaran Belanja Pegawai berupa penyampaian SPM –LS
Gaji Induk PNS satker KPU Kota Gaji Induk (surat
Bandung Bulan Agustus 2019 sebanyak terlampir)
16 pegawai/52 jiwa sesuai SPP
No.00449/SPP-GJ/Induk-
657164/02/2019 Tanggal 19 Agustus
2019. Invoice 00449T/657164/2019
senilaiRp. 55.611.600 pada tanggal 22
Agustus 2019.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penerbitan SP2D Retur
Terdapat surat pemberitahuan retur dari KPPN harus lebih Peraturan Dirjen Kepala Kami mengapresiasi hasil
KPPN kepada satker yang melebihi batas teliti dan selalu Seksi
waktu 3 hari kerja yaitu: mempedomani Perbendaharaan No.PER- Bank pembinaan dan supervisi
Satker Dinas Tanaman Pangandan peraturan mengenai
Hortikultura Prov. Jabar (029160) Tata Cara 9/PB/2018 tgl.29-06-2018 pada Seksi Bank. Dalam
denganretur tgl.06-09-2019 dan surat Penyelesaian Retur
pemberitahuan dari KPPN tgl.12-09-2019. SP2D. pelaksanaan pengelolaan
(terlambat 3 hk)
Hal ini betul-betul Retur SP2D, selalu
1. satker Dinas Kesehatan Prov. Jabar menjadi perhatian,
(029015) dengan retur SP2D tgl.10-10- sehingga tidak terjadi berpedoman pada
2019 dan surat pemberitahuan dari lagi.
KPPN tgl.21-10-2019. (terlambat 4 hk) ketentuan/ peraturan yang
berlaku. Dan telah
berusaha semaksimal
mungkin dalam
menyelesaikan retur
SP2D, mulai dari
memonitor data retur
SP2D pada OM-SPAN,
2. Satker Dinas Tanaman Pangandan sampai dengan
Hortikultura Prov. Jabar (029159)
dengan retur SP2D tgl.10-10-2019 dan penerbitan SPM dan
surat pemberitahuan dari KPPN tgl.18-
10-2019. (terlambat 3 hk) SP2D Pembayaran Retur,
serta penyusunan/
pengiriman Laporan
PenyelesaianRetur. Atas
temuan hasil pembinaan
tersebut pada lajur
permasalahan, perlu kami
jelaskan bahwa
keterlambatan
pemberitahuan terjadinya
retur SP2D kepada Satker
terjadi karena adanya
keterlambatan informasi
terjadinya retur pada
monitoring Retur OM-
SPAN, terutama pada
SP2D yang penerima
dana menggunakan
rekening Bank BJB atau
bank lain dengan sistem
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
kliring. Kami telah Tuntas
Tuntas
berusaha untuk
membuktikan hal tersebut
namun hasil tampilan
pada OM-SPAN tidak
mendukung hal dimaksud.
Perlu dipertimbangkan
adanya masukan/usulan
pada pengelolaAplikasi
Om-SPAN terkait
keterlambatan informasi
terjadinya retur SP2D.
Kami selalu berusaha
untuk menyelesaikan
Retur SP2D secara tepat
waktu sesuai dengan
batas waktu yang telah
ditentukan danpada
Laporan Penyelesaian
Retur tidak terjadi Selisih
baik jumlah SP2D
maupun jumlah dana yang
diretur.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penerbitan Surat Persetujuan/PenolakanPembukaanRekening
Terdapat satker yang belum melaporkan 1. KPPN segera Peraturan Menteri Keuangan Kepala Satker sebagai berikut
pembukaan rekening setelah 20 hari kerja No. 182/PMK. 05/2017 Seksi
dari persetujuan pembukaan rekening dari bersurat kepada tgl.29-11-2018. Bank telah menyampaikan
KPPN diantaranya :
satker yang Laporan pembukaan
1. Satker Pusat Pengembangan dan
Pemberdayaan Pendidikdan Tenaga bersangkutan rekening sesuai ketentuan
Kependidikan Taman Kanak-Kanak
dan Pendidikan Luar Biasa dengan untuk segera sebagaimana terlampir,
surat persetujuan pembukaan rekening
No.S-1460/WPB.13/ KP/ 0104/ 2019 menyampaikan yaitu :
tgl.09-07-2019.
laporan 1.Balai Kesehatan Paru
2. Satker Balai Kesehatan Paru
Masyarakat Bandung dengan surat pembukaan Mayarakat Bandung,
persetujuan pembukaan rekening
No1770/WPB.13/KP.0104/2019 tgl.30- Surat Nomor
07-2019.
rekening ke KPPN KU.03.01/XL.V.1/
3. Satker Badan Narkotika Nasional Kab.
Bandung Barat dengan surat dan berpedoman 4927/ 2019
persetujuan pembukaanrekening No
S-1939/WPB.13/BG.0104/2019 tgl.22- pada Permenkeu tanggal 7 Agustus 2019.
08-2019
182/PMK.05/2017 2. BNN Kab. Bandung
Barat, suratNomor
2. hal ini betul-betul B/154/IX/Ka/Su.06/20
menjadi perhatian, 19/BNN-KBB tanggal
sehingga tidak 3 September 2019.
terulang kembali.
4. Satker Lembaga Layanan Pendidikan 3. Lembaga Layanan Dikti
Tinggi Wilayah IV dengan surat Wilayah IV, surat
persetujuan pembukaan rekening Nomor
No.S-1069/WPB.13/BG.0104/2019 B/23/L4/KU.02.00/201
tgl.29-08-2019. 9 tanggal 17 Oktober
2019.
5. Satker Satuan Brimob Polda Jabar 4. Satuan Brimob Polda
Jabar, surat Nomor
dengan surat persetujuan pembukaan B/1404/X/2019/Satbm
tanggal 10 Oktober
2019
rekening No.S- 5. KPKNL Bandung,
2139/WPB.13/BG.0104/2019 tgl.23- suratN omorS-
09-2019. 1719/WKN.08/KNL.01
6. satker Kantor Pelayanan Kekayaan /2019 tanggal 1
Negara dan Lelang Bandung dengan
surat persetujuan pembukaan rekening Oktober 2019.
No.S-2140/WPB.13/BG.0104/2019
tgl.23-09-2019. Sementara satker PPPP
TK dan PLB, juga telah
menyampaikan laporan
pembukaan rekening
(BPN) Bendahara
Penerimaan, dengan
surat Nomor
2682/B17.1/KU/2019
tanggal 31 Desember
2019.Satker telah
terlambat menyampaikan
laporan pembukaan
rekening. Namun data
rekening telah diinput
pada Aplikasi SPRINT.
Untuk selanjutnya, satker
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
yang terlambat akan Tuntas
dikenakan sanksi. Tuntas
1.3.Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah Tuntas
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Rekonsiliasi tingkat UAKPA
Jumlah satker di wilayah pembayaran KPPN Bandung I Bab II Lampiran Peraturan Seksi Vera Sudah ditindaklanjuti
KPPN Bandung I sebanyak 194 satker. segera
Yang telah mengirimkan Laporan memberitahukan MenteriKeuangan dengan:
Keuangan K/L tingkat satker (UAKPA) kepada satker untuk
Semester I Tahun 2019 sebanyak 73 menyampaikan No.222/PMK.05/2016 S_2879_WPB.13_KP.010
satker dan yang belum mengirimkan Laporan Keuangan
sebanyak 121 satker. K/L tingkat satker tanggal 30 Desember 2016 5_2019
(UAKPA) Triwulan III
Sedangkan jumlah satker yang telah Tahun 2019. tentang Perubahan atas
mengirimkan Laporan Keuangan K/L Untukpenyampaian
tingkat satker (UAKPA) Triwulan III Tahun LK K/L Tingkat Satker PMK No.177/PMK.05/2016
2019 sebanyak 32 satker dan yang belum (UAKPA) Semester I
mengirimkan sebanyak 162 satker. Tahun 2019 paling tentang Pedoman
lambat tanggal 19 Juli
2019 Penyusunan dan
danpenyampaian LK
K/L tingkat satker Penyampaian Laporan
(UAKPA) Triwulan III
Tahun 2019 paling Keuangan Kementerian
lambattanggal 16
Oktober 2019. Negara/Lembaga.
Surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan nomor S-
625/PB/2019 tanggal 26 Juni
2019 hal Pedoman
Rekonsiliasi, Penyusunan,
dan Penyampaian
LaporanKeuangan
Semester I Tahun 2019
danS-1187/PB/2019 tanggal
1 Oktober 2019 hal
Sebagai Alternatif Penyusunan Laporan
KPPN juga dapat
menyampaikan Keuangan Kementerian
kepada satuan kerja
untuk mengirimkan Negara/Lembaga Triwulan
LK K/L tingkat
UAKPA dalam bentuk III Tahun 2019.
soft copy jika
memang kesulitan
untuk menyampaikan
hardcopy nya.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: LPJ Bendahara
Terkait permasalahan LPJ Bendahara Kepala Seksi Vera Peraturan Menteri Keuangan Seksi Vera Sudah ditindaklanjuti
ditemukan hal-hal sebagai berikut: segera memberitahu No.162/PMK.05/2013 dengan S-
- LPJ Bendahara Pengeluaran Satker kedepannya tanggal 15 November 2013 2446/WPB.13/KP.0105/2
Satuan Kerja yang wajib menyampaikan
LPJ Bendahara Pengeluaran Bulan Juli s.d supaya satker tentang Kedudukan dan 019 dan S-
Oktober 2019 sebanyak 185 satker. Pada
setiap bulan dari monitoring penyampaian menyampaikan hard Tanggung Jawab Bendahara 3140/WPB.13/KP.0105/2
LPJ hardcopy belum semua satker
menyampaikan LPJ hard copy. Untuk bulan copy LPJ secara pada Satuan Kerja 019
Oktober 2019 beberapa satker belum
menyampaikan LPJ hardcopy seperti: Balai tepat waktu dan Pengelola Anggaran
dilengkapi dengan Pendapatandan Belanja
lampiran yang sesuai Negara pasal 41 ayat (2)
dengan peraturan
yang berlaku. Peraturan Direktur Jenderal
Latihan Kerja Lembang (021212), Dinas Perbendaharaan No.PER-
Perindustrian dan Perdagangan Jawa
Barat, PPPPTK Ilmu Pengetahuan Alam Seksi vera segera 3/PB/2014 tanggal 3
Bandung, Kanwil Kementerian Hukum dan memberitahukan
HAM Bandung, dll. kepada satker untuk Februari 2014 tentang
Permasalahan LPJ Bendahara memperbaiki
kesalahan yang ada Petunjuk Teknis
Penatausahaan,
Pembukuan, dan
Pengeluaran: pada LPJ. Pertanggungjawaban
1. Satker Tidak melampirkan Rekening Bendahara pada Satuan
Koran, yaitupada LPJ bulan Oktober KPPN segera Kerja Pengelola APBN serta
dan Juli 2019 satker KPKNL Bandung membuat surat Verifikasi Laporan
015.09.537738, Politeknik Negeri pengenaan sanksi Pertanggungjawaban
Bandung 400995, PPPPTK TK dan (SP2S) kepada Bendaharapasal 11 ayat(3)
PLB Bandung 023.16.361155 dan satker yang terlambat
Balai Keselamatan dan Kesehatan menyampaikan LPJ
Kerja Bandung 026.08.350079 Bendahara. Peraturan Menteri Keuangan
No.162/PMK.05/2013
2. Rekening Koran yang dilampirkan tanggal 15 November 2013
tentang Kedudukan dan
tidak sampai tanggal akhir bulan, yaitu KPPN segera TanggungJawabBendahara
padaSatuan Kerja Pengelola
pada LPJ Bulan Oktober 2019 satker menyampaikan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara pasal 42
Balai Inseminasi Buatan Lembang kepada satuan kerja ayat (1)
018.06.239001. untuk mengirimkan
3. Satker Tidak Patuh dalam Penyetoran LPJ Bendahara
Pajak yaitu pada LPJ Bulan Oktober dalam bentuk soft
2019 satker KPU Kota Cimahi copy jika memang
076.01.657232. kesulitan untuk
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
4. Konfirmasi Pajak Tidak Sesuai menyampaikan hard Peraturan Direktur Jenderal Tuntas
Tuntas
dengan Data LPJ yaitu pada LPJ copy nya. Perbendaharaan No.PER-
BulanOktober 2019 satker 3/PB/2014 tanggal 3
Ditresnarkoba Polda 060.01.651004, Februari 2014 tentang
KPP Pratama Majalaya Petunjuk Teknis
015.04.409442, Balai besar Logam Penatausahaan,
dan Mesin Bandung 019.07.248060. Pembukuan,dan
5. Berita Acara Pemeriksaan Kas tidak Pertanggungjawaban
dilampirkan, yaitu pada LPJ bulan Juli Bendahara pada Satuan
2019 pada satker Dinas Tenaga Kerja Pengelola APBN serta
Kerjadan Transmigrasi Propinsi Jawa Verifikasi Laporan
Barat 026.05.029010. Pertanggungjawaban
6. Nilai Rekening Koran pada LPJ beda Bendaharapasal 10 ayat (7)
dengan jumlah pada Rekening Koran
yaitu pada LPJ bulan Juli pada satker
Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat
027.01.020005
- LPJ Bendahara Penerimaan
Satuan Kerja yang wajib menyampaikan
LPJ Bendahara Penerimaan Bulan Juli s.d
Oktober 2019 sebanyak 45 satker. Pada
setiap bulan dari monitoring penyampaian
LPJ hard copy belum semua satker
menyampaikan LPJ hard copy. Untuk
bulanJuli 2019 beberapa satker belum
menyampaikan LPJ hard copy seperti:
Polrestabes Bandung, PPPPTK TK dan
PLB Bandung, dan Balai Kesehatan
Olahraga Masyarakat Bandung. Untuk LPJ
Bulan September 2019 beberapa satker
belum menyampaikan LPJ hard copy
seperti: PPPPTK TK dan PLB Bandung,
Polres Bandung, Ditlantas Polda Jabar,
KKP Kelas II Bandung.
Permasalahan terkait LPJ Bendahara
Penerimaan:
1. LPJ tidak dilampiri Rekening Koran
dan Daftar Rincian Saldo Rekening. (
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I
Bandung, Balai Besar
Pengembangan Pasar Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja, dan
Polrestabes Bandung untuk LPJ
Bulan September 2019
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Monitoring TDK dariAplikasi E-Rekon LK
Sampai dengan Periode Oktober 2019 KPPN mengingatkan PMK 104/PMK.05/2017 Seksi Vera Sudah ditindaklanjuti
terdapat TDK yang harus dimonitoring sbb: satker untuk segera
1. TDK PNBP Satker Tidak Aktif dengan melakukan perbaikan tentang Pedoman dengan :
atas data transaksi
status belum rekon tersebut. Rekonsiliasi dalam Rangka 190811_560951_Berita
Milik Dinas Pendidikan ProvinsiJawa
Barat 023.05.029000 sebesar Rp Penyusunan LK Lingkup _Acara_Rekonsiliasi
394.400,-.
2. TDK PNBP Satker Tidak Aktif Bersaldo BUN dan KL. 190911_678537_Berita
Milik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat 023.12.029003 sebesarRp _Acara_Rekonsiliasi
85.554.366,-.
Terkait status BAR siap download KPPN segera ND_553_WPB.13_KP.0
padasatuankerja di KPPN Bandung I yang
perlu jadi perhatian untuk bulan September melakukan konfirmasi 105_2019
2019 belum semua satker berstatus BAR
siap download yaitu satker dengan bersurat ND_606_WPB.13_KP.0
DITRESKRIMSUS Polda Jabar 678537.
kesatker yang 1_2019
bersangkutan untuk S_3090_WPB.13_KP.0
memastikan data 1_2019
tersebut agar dapat S_3091_WPB.13_KP.0
dilakukan 1_2019
penyelesaian atas S_3092_WPB.13_KP.0
permasalahan 1_2019
tersebut. S_3113_WPB.13_KP.0
Pada periode Oktober 2019, Pada Menu 105_2019
Daftar Aplikasi E-Rekon LK beberapa
permasalahan yang muncul adalah sbb: S-
Untuk status E-Rekon 2809_WPB.13_KP.01_2
satker yang belum 019
BAR siap Download ST-124
segera untuk Surat Pernyataanatas
dinaikan status E- Perbedaan Data
Rekonmenjadi BAR Rekonsiliasi 029003
siap download pada
bulan Agustus dan
September 2019.
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
A. Terdapat Satker dengan Pagu Minus Tuntas
Selain 51 sbb:
Tuntas
1. Pagu Minus Akun 52 sebanyak 22 Tuntas
satker sebagaimana terlampir.
2. Pagu Minus Akun 53 sebanyak 2 satker
sebagaimana terlampir.
B. Terdapat Saldo Tidak Normal Akun
sbb:
1. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud
yang tidak digunakan dalam
Operasional Pemerintahan pada
satker SEKOLAH TINGGI
PARIWISATA BANDUNG
(040.01.427451). Saldo Tidak Normal
muncul dari bulan Juni 2019.
2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
yang Tidak Digunakan dalam Operasi
Pemerintahan pada satker KANTOR
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
BANDUNG (107.01.414566).
3. Piutang Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
pada satker DINAS TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI JAWA BARAT
(018.04.029160).
C. Terdapat Pengembalian Belanja
Melebihi Realisasi Belanja sbb:
1. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung
040.01.427451 sebesar 14.414.500,-
B. Penilaian Kinerja Pelayanan
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Indeks Kepuasan Pegawai (IKP)
Hasil Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) Kepala KPPN Surat Dirjen Kepala Akan melakukan evaluasi
Semester II tahun 2019 terhadap dukungan KPPN,
operasional pelayanan KPPN Bandung I segera melakukan perbendaharaan No. Kasubag serta memberikan reward
terhadap 40 responden dari form yang Umum,
disebar, memperoleh nilai 99,85 (sangat evaluasi dan tindak S-03473/PB/2016 hal terhadap pegawai yang
puas), mengalami penurunan sebesar 0,07 Kasi
poin dari semester sebelumnya yang lanjut atas hasil Apresiasi hasil survei PDMS mempunyai capaian
memperoleh nilai Kasi Bank
survei indeks pengguna layanan kinerja yang baik.
99,92 dari 44 responden Kasi
kepuasan pegawai Kementerian keuangan VeraKI
sehingga dapat tahun 2015 dan langkah-
meningkatkan langkah kinerja layanan
kepuasan dari para tahun 2016.
pegawai atas
dukungan
operasional
layanan dan atas
kesesuaian antara
capaian kinerja
dengan reward
yang diterima
C.Penilaian Kinerja Tata Kelola
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Pengelolaan Kinerja Organisasi
Berdasarkan monitoring pada aplikasi e- Pengelola kinerja 1. Keputusan Menteri Subbag Data CKP (NKO) yang
performance, CKP (NKO) Kepala KPPN Umum benar adalah sebesar
Bandung 1 s.d. Triwulan III adalah sebesar harus lebih Keuangan Nomor 108,04 sesuai dengan
104,15, sedangkan perhitungan manual yang di manual NKO,
sebesar 108,04 sehingga selisih sebesar memperhatikan lagi 467/KMK.01/2014 sedangkan pada aplikasi
3,89. e-performance data CKP
detail yang ada tentang Pengelolaan selalu berubah-rubah
sehingga data yang
termasuk data-data Kinerja di Lingkungan digunakan adalah data
pada manual NKO.
hasil capaian yang Kementerian Keuangan.
paling terbaru, tidak 2. Kepdirjen Nomor KEP-
241/PB/2015 tentang
hanya mengejar Pengelolaan Kinerja di
Lingkungan Direktorat
ketepatan waktu Jenderal
Perbendaharaan.
tetapi juga validitas
data.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penatausahaan Laporan Kepegawaian
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
KPPN Bandung 1 belum mengirimkan Operator segera Surat Edaran Dirjen Subbag Sudah dilaksanakan Tuntas
Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai Umum Tuntas
(LB.2) melalui aplikasi pbnopen s.d. bulan melakukan Perbendaharaan Nomor SE- Sudah dibuat dalam
Oktober 2019. Subbag bentuk softcopy.
pengiriman LB.2 40/PB/2019 tentang Umum
beserta Pedoman Administrasi
kelengkapannya Kehadiran Pegawai di
melalui aplikasi Lingkungan DJPb, huruf J,
pbnopen paling angka 3 menyatakan,
“Dalam rangka monitoring
lambat tanggal 10
bulan berikutnya. ketertiban dan kedisiplinan
pegawai, setiap unit kerja
wajib mengunggah LB.2
secara rutin melalui aplikasi
yang disediakan oleh Kantor
Pusat DJPb paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.”
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Pembukuan Bendahara
LPJ Bendahara s.d. bulan Oktober 2019 Bendahara segera PMK 162/PMK.05/2013
belum dilampiri buku pembantu dan hasil tentang Kedudukan dan
pemeriksaan kas. mencetak dan Tanggung Jawab Bendahara
pada Satuan Kerja
melampirkan buku Pengelola APBN:
Pasal 30:
pembantu dan hasil (1) Bendahara
penerimaan kas pada menyelenggarakan
pembukuan terhadap
berkas LPJ seluruh penerimaan
dan pengeluaran yang
Bendahara. dilakukan pada satker.
(2) Pembukuan Bendahara
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri
dari Buku Kas Umum,
Buku-Buku Pembantu,
dan Buku Pengawasan
Anggaran.
Pasal 31 ayat (3), Dalam hal
pembukuan dilakukan
menggunakan aplikasi atau
dengan komputer,
Bendahara harus:
a. Mencetak BKU dan
buku-buku pembantu
paling sedikit satu kali
dalam satu bulan yaitu
pada hari kerja terakhir
bulan berkenaan; dan
b. Menandatangani hasil
cetakan sebagaimana
dimaksud pada huruf a
dan diketahui oleh:
1. Pejabat yang
bertugas
melakukan
pemungutan
penerimaan
negara, bagi
bendahara
penerimaan; atau
2. KPA atau PPK atas
nama KPA, bagi
bendahara
pengeluaran/BPP.
Pasal 40 ayat (2),
Penyampaian LPJ
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a
dilampiri dengan:
a. Berita Acara
Pemeriksaan Kas dan
Rekonsiliasi;
b. Salinan rekening koran
yang menunjukkan
saldo rekening untuk
bulan berkenaan;
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
c. Daftar Saldo Rekening; Tuntas
dan Tuntas
d. Daftar Hasil Konfirmasi Tuntas
Surat Setoran
Penerimaan Negara.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Laporan Keuangan UAKPA
KPPN Bandung 1 belum menyusun dan Selalu 1. Peraturan Menteri Subbag Sudah disusun LK UAKPA
mengirimkan Laporan Keuangan UAKPA memperhatikan Umum Triwulan III Tahun 2019,
ke Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat. aturan penyusunan Keuangan Nomor dan sudah disampaikan
dan penyampaian Subbag juga ke KPPN Bandung I
LKKL. 177/PMK.05/2015 Umum (Seksi Verifikasi dan
Akuntansi).
tentang Pedoman
Penyusunan dan
Penyampaian LKKL
sebagaimana diubah
dengan PMK Nomor
222/PMK.05/2016.
2. Surat Dirjen
Perbendaharaan Nomor
S-1187/PB/2019 tanggal
1 Oktober 2019 hal
Penyusunan LKKL
Triwulan III Tahun 2019
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penyelesaian Tagihan
Surat Perintah Bayar nomor 1. Penyelesaian PMK 190/PMK.05/2012 Kuitansi sudah dibubuhi
00562/PB/527102/2019 tanggal 24 tagihan harus
September 2019 belum ditandatangani memperhatikan tentang Tata Cara materai dan sudah
oleh Bendahara Pengeluaran, dan belum ketertiban
dibubuhi materai. Dokumen terkait Pembayaran dalam Rangka ditandatangani oleh
tagihan
seharusnya Pelaksanaan APBN, pasal Bendahara Pengeluaran
ditandatangani
oleh pejabat 17 ayat (3) huruf f
berwenang
sebelum diproses menyebutkan bahwa
lebih lanjut.
Pengujian SPP beserta
2. Dokumen yang
belum dokumen pendukung oleh
ditandatangani
segerar dibubuhi PPSPM meliputi: (g.)
tanda tangan
sesuai dengan kebenaran formal
ketentuan.
dokumen/surat bukti yang
menjadi
persyaratan/kelengkapan
sehubungan dengan
pengadaan barang/jasa.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Sarana Prasarana dan Tata Ruang
Semua Alat Pemadam Api Ringan (APAR) KPPN segera Buku Standarisasi Sarana Subbag Tabung APAR ada 9 buah Tuntas
dan Hydrant dikelola oleh GKN, sehingga Umum Tuntas
hanya terdapat 1 APAR di KPPN Bandung meminta kepada dan Prasarana (Surat yang ditempatkan pada
1. Subbag
GKN penambahan Edaran Dirjen Umum KPPN Bandung I, tetapi
APAR disetiap Perbendaharaan Nomor SE- pada saat pembinaan
ruangan sesuai 32/PB/2016) dan yang 8 tabung sedang
dengan standar Permenakertrans Nomor dalam pengisian
pengamanan yang PER.04/MEN/1980 tentang (pemeliharaan) oleh GKN
berlaku sebagai Syarat-syarat Pemasangan
mitigasi risiko dari dan Pemeliharaan Alat
ancaman kebakaran. Pemadam Api Ringan
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Pengelolaan Aset
Terdapat 549 BMN KPPN Bandung 1 KPPN segera Nota Dinas Sekretaris Barang rusak berat hasil
dalam kondisi Rusak Berat dan belum
diusulkan penghapusannya. mengusulkan proses Direktorat Jenderal dari sensus BMN akan
penghapusan BMN Perbendaharaan nomor ND- diusulkan untuk
dengan kondisi 3557/PB.1/2019 tanggal 4 dihapuskan pada tahun
Rusak Berat. November 2019 hal anggaran 2020
Percepatan Penghapusan
Perangkat Teknologi
Informasi Komunikasi (TIK)
End User di lingkup
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
KPPN BOGOR - 023
Permasalahan Rekomendasi Peraturan/Ketentuan PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Terkait Seksi Penyelesaian
PelaksanaanTugasKuasa BUN
1.1. Efektivitas Pembinaan Satker
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penatausahaan SKPP
Pengajuan permintaan penonaktifan KPPN segera Peraturan Dirjen Kepala Telah ditindaklanjuti Tuntas
Supplier belum ditandatangani memperbaiki dan Seksi
PPK,Satker Kemenag Kab. Bogor atas melengkapinya Perbendaharaan No.Per- Pencaira dengan
nama: n Dana
1. Supendi No Pengajuan B-10- Untuk menjadi 2/PB/2018 tanggal 15 penandatanganan
perhatian
048/Kk.10.01/KU.07.5/07/2019 selanjutnya Pebruari 2018 tentang Dokumen
tanggal 1 Juli 2019;
2. Ujang Anwar No Pelaksanaan penonaktifan supplier
Pengajuan B-10.478 /
Pembayaran Gaji tersebut dan untuk
Menggunakan Database
Gaji Terpusat selanjutnya akan
menjadi perhatian.
Kk.10.01 / KU.07.5 /07 /2019
tanggal 24 Juli 2019.
Pengajuan B-10.478 / Kk.10.01 /
KU.07.5 /07 /2019 tanggal 24 Juli
2019.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penyampaian ADK Kontrak
Berdasarkan Data OM SPAN, selama 1. KPPN segera 1 PMK No. 190/PMK. Kepala Seksi Hasil pembinaan dan Tuntas
periode bulan Juli – September 2019 Pencairan
memberitahuk 05/2012 tentang Tata Dana supervisi pada Seksi
terdapat 98 dari 650 ADK Kontrak
an Satker/ Cara Pembayaran Pencairan Dana Dalam
(15,07%), yang terlambat disampaikan
menegaskan Dalam Rangka pelaksanaan
ke KPPN yaitu melebihi 5 hari kerja
kembali agar Pelaksanaan Anggaran Pengajuan SPM atas
setelah ditandatanganinya perjanjian
segera Pendapatan dan data Kontrak yang
kontrak, diantaranya :
mendaftarkan Belanja Negara pasal terlambat didaftarkan
a. Satker Balai Pengelolaan Das dan
ADK kontrak 36 ayat 1. kami selalu
Hutan Lindung Citarum
sesuai berpedoman pada
Ciliwung (427216) kontrak tanggal
ketentuan 2 Surat Menteri Keuangan ketentuan dan
01/08/2019 Nomor: no.S-66/MK.05/2019
(tidak melebihi tanggal 22 Januari 2019 peraturan yang berlaku.
SPK.1530/BPDASHL.CTW.2/08/201 ttg Langkah2 Strategis
5 hari kerja Pelaksanaan Anggaran dan telah berusaha
9 S.1/8/2019 Rp. 149.997.000,- K/L TA 2019;
setelah semaksimal mungkin
ADK
kontrak dalam menyelesaikan
diterima KPPN tanggal
ditandatangan Baik SPM maupun ADK
25/09/2019 (terlambat 34 hari kerja).
i); Kontrak. Kedepannya
b. Satker Rumah Sakit Paru
2. KPPN segera 3 Nota Dinas Dirjen akan menjadi perhatian
Dr.M.Goenawan Partowidigdo
membuat Perbendaharaan no. ND- pada Seksi Pencairan
Cisarua (415511) kontrak tanggal
pemetaan/pro 103/PB/2019 tanggal 1 Dana. Perlu
19/07/2019
filing satker Pebruari 2019 tentang dipertimbangkan
Nomor:KN.01.03/XXXIV.2.p.b/8060/
pada setiap Petunjuk Teknis Langkah adanya
20
area rawan Langkah Strategis masukan/usulan pada
19 Rp. 144.733.000, ADK diterima permasalahan Pelaksanaan Anggaran pengelola Aplikasi
KPPN tanggal 02/09/2019 ; Kementerian Konversi untuk bisa
(terlambat 26 Hari Kerja). 3. KPPN harus Negara/Lembaga TA menolak SPM yang adk
melakukan 2019 pada Kanwil DJPb kontraknya yang
c. Satker Pusat Penelitian Dan FGD dan dan KPPN terdapat dispensasi
Pengembangan Tanaman Pangan, Pembinaan dari kepala KPPN.
Bogor (412007) kontrak tanggal kepada satker
30/07/2019 Nomor:B- yang masuk
907/PL.020/H.2/07/2019 ke dalam
Rp.80.000.000,-,ADKditerima profiling.
KPPN tanggal 21/08/2019
(terlambat 26 Hari Kerja)
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Kepatuhan atas Hak Tagih Kepada Negara
Berdasarkan data OMSPAN, terdapat 1. KPPN segera 1. PMK Nomor 190/PMK.05/ Kepala Telah disampaikan Tuntas
beberapa penerbitan SPM yang memberitahuk 2012 tentang Tata Cara Seksi Surat Pemberitahuan
melebihi 17 Hari Kerja sejak BAST an Satker/ Pembayaran Dalam Pencaira tangggal 06 November
diterbitkan. menegaskan Rangka Pelaksanaan n Dana 2019 Nomor S-
kembali Anggaran Pendapatan 2261/WPB.13/KP.04/2
Pada periode Juli - September 2019 bahwa dan 019
diantaranya : penerbitan Belanja Negara;
SPM agar
Pada pembayaran belanja barang tidak melebihi 2. Nota Dinas Dirjen
17 hari sejak Perbendaharaan no. ND-
SPK Nomor BAST/BAPP
316/IPH.2.01/UM.01/Peng.O/2019
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
tanggal 3 Juli 2019 dan BAST Nomor diterbitkan; 103/PB/2019 tanggal 1 Tuntas
Tuntas
360/IPH.2.01/UM.01/Peng.O/2019 Pebruari 2019 tentang
Tuntas
tanggal 10 Juli 2019 diterbitkan SPP 2. KPPN segera Petunjuk Teknis Langkah
membuat
Nomor 00145 Tanggal 19 pemetaan/pro Langkah Strategis
filing satker
Agustus 2019 dan SP2D tanggal 20 pada setiap Pelaksanaan Anggaran
area rawan
Agustus 2019 senilai Rp. permasalahan Kementerian
;
48.649.642,- Negara/Lembaga TA
Pembayaran belanja barang sesuai 2019
SPK No. B.1692/PL.010/H.12/7/2019 pada Kanwil DJPb dan
tgl. 16 Juli 2019 dan BAST No.
B.1708.1/PL.010/H.12/7/2019 tgl. 18 KPPN
Juli 2019 Sesuai SPP Nomor 00927
Tanggal 20 Agustus 2019 dan SP2D 3. Melakukan
tanggal 21 Agustus 2019
FGD dan
Pembinaan
kepada satker
Pembayaran belanja barang sesuai yang masuk
SPK No. B.1692/PL.010/H.12/7/2019 ke dalam
tgl. 16 Juli 2019 dan BAST No.
B.1708.1/PL.010/H.12/7/2019 tgl. 18 profiling.
Juli 2019 Sesuai SPP Nomor 00927
Tanggal 20 Agustus 2019 dan SP2D
tanggal 21 Agustus 2019
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Pengawasan UP/TUP
Terdapat TUP yang terlambat 1. KPPN segera PMK Nomor Kasi MSKI - Pada tanggal 9
dipertanggungjawabkan yaitu menyampaikan
190/PMK.05/2015 tentang Oktober 2019 telah
- Direktorat Pemanfaatan Jasa surat penegasan
kepada KPA satker tata cara pembayaran diterbitkan Surat
Lingkungan Hutan Konservasi yang bersangkutan
sebesar Rp. 265.320.000; tanggal bahwa Persetujuan atas
invoice 12-9-2019 batas teguran TUP
tanggal 12-10-2019; dalam rangka pelaksanaan Permohonan
- Pusat Penelitian Dan Pengembangan APBN Pasal 44 ayat (1). perpanjangan waktu
Sosial, Ekonomi, Kebijakan Dan Surat Direktur Jenderal pertanggungjawaban
Perubahan Iklim sebesar Rp.
766.000.000,- tanggal invoice 26-09- pertanggungjawaban Perbendaharaan TUP dengan nomor S-
2019 batas teguran TUP 26-10-2019 TUP paling lambat 1 No. S-2570/PB/2017 2017/WPB.13/KP.04/2
- Istana Kepresidenan Bogor sebesar bulan sejak SP2D tanggal 019 kepada Satker
Rp. 1.000.000.000,- tanggal invoice TUP diterbitkan; 9 Maret 2017 Hal Direktorat
27-09-2019 batas teguran 27-10-
2019 2. Menggunakan Petunjuk Teknis Langkah- Pemanfaatan Jasa
Early Warning Sistem langkah Strategi Lingkungan Hutan
pada Aplikasi Si Pelaksanaan Konservasi
Jaka Mantra sebagai Anggaran Kementerian - Telah disampaikan
peringatan dini Negara/Lembaga Tahun Surat Pemberitahuan .
pertanggung jawaban Anggaran 2017. tangggal 1 november
UP/TUP; 2019 Nomor S-
3. KPPN harus 2239/WPB.13/KP.04/2
membuat 019 ke KPA Pusat
pemetaan/profiling Penelitian dan
satker pada setiap Pengembangan Sosial,
area rawan Ekonomi, Kebijakan
permasalahan; dan Perubahan Iklim.
4. Melakukan FGD - Pada tanggal 29
dan Pembinaan Oktober 2019 telah
kepada satker yang diterbitkan Surat
masuk ke dalam Persetujuan atas
profiling. Permohonan
perpanjangan waktu
pertanggungjawaban
TUP dengan nomor S-
2199/WPB.13/KP.04/2
019 kepada satker
Istana Kepresidenan
Bogor
Berdasarkan Pengawasan UP pada 1. KPPN segera PMK Nomor Kepala a.Telah disampaikan
Monitoring OMSPAN, terdapat UP yang Seksi Surat Pemberitahuan.
sudah jatuh tempo, diantaranya yaitu membuat 190/PMK.05/2015 tentang MSKI dan Tangggal 25 Oktober
a. Satker Balai Pengelola Alih Teknologi bank 2019 Nomor S-
pemberitahuan tata cara pembayaran 2172/WPB.13/KP.04/
Pertanian Bogor (500941) UP 2019 ke KPA Satker
Sebesar kepada KPA dalam rangka pelaksanaan Balai Pengelola Alih
Teknologi Pertanian
Rp. satker yang APBN Bogor dan untuk
selanjutnya menjadi
495.000.000,- Tanggal 21-08- bersangkutan Pasal 44 ayat (1). perhatian.
2019,GUP terakhir tanggal 10-09- bahwa b.Telah disampaikan
2019. pertanggungjawa
ban UP paling
lambat 1 bulan
sejak SP2D GUP
terakhir
diterbitkan;
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
b. Satker Sekretariat Badan Litbang dan 2. KPPN harus lebih Surat Pemberitahuan Tuntas
Inovasi (403436) UP sebesar Tanggal 28 Oktober Tuntas
Rp180.000.000.- tanggal 05-04-2019, teliti dan cermat 2019 Nomor S-
GUP terakhir tanggal 18-09-2019 2190/WPB.13/KP.04/
dalam mengawasi 2019 ke KPA Satker
Sekretariat Badan
pertanggung Litbang dan Inovasi
jawaban UP dan
mengoptimalkan
AplikasiOMSPAN;
3. KPPN selalu
membuat
pemetaan/profiling
satker pada setiap
area rawan
permasalahan;
4. Melakukan FGD
dan Pembinaan
kepadasatker yang
masuk ke dalam
profiling.
1.2.Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana
Unsur Pembinaan dan Supervisi: TingkaT Penyelesaian SPM Menjadi SP2D
Pada Laporan Rekap Penolakan SPM Untuk - PMK 194/PMK.05/2014 Kepala
Periode Juli sampai dengan bulan Seksi PD
September 2019 terdapat beberapa meminimalisasi tanggal 25-7-2014 Telah dilakukan
penolakan formal dan Substantif terdiri
tingginya penolakan tentang Pelaksanaan SPAN pembinaan kepada
dari:
formal, - Surat Direktur TP No. satker melalui
a. Penolakan Formal sebanyak
KPPN harus S-9398/PB.8/2015 sosialisasi mau pun
524 M atau sebesar 2,64%
melakukan : tanggal 5-11-2015 hal Pokok rapat koordinasi
b.Penolakan Substantif sebanyak
9 SPM atau sebesar 0,05% dari 1. In house Taining Permasalahan untuk Pelaksanaan
Jumlah 19.843 SPM
kepada satker terkait Memonitoring dan Evaluasi Penerimaan dan
data supplier; Kesiapan Pelaksanaan
2. Menerapkan APBN pada Akhir Tahun Pengeluaran Negara
Aplikasi Three Pass Anggaran. pada akhir Tahun
dari KPPN Anggaran 2019 melalui
Sukabumi, sehingga Undangan Tanggal 01
data supplier SPM Oktober 2019 Nomor
yang akan diajukan UND-
ke KPPN akan 18/WPB.13/KP.04/201
divalidasi dengan 9
data supplier dari
OMSPAN apabila ada
data supplier yang
berbeda
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penatausahaan Retur
Berdasarkan monitoring Aplikasi 1. Untuk Perdirjen Kepala 1. Telah dilakukan Tuntas
OMSPAN, dari bulan Juli s.d September meminimalisasi Seksi
2019 terdapat Retur SP2D sebanyak volume retur Perbendaharaan No. koordinasi dengan
115 Penerima, dengan alasan retur SP2D, KPPN PD
disebabkan antara lain: selalu PER-58/PB/2013 Satker mitra kerja
Account Cr is closed, Account Cr Not melakukan Kepala
Found, Invalid Account Number, koordinasi tanggal 30 Desember Seksi KPPN Bogor melalui
Dormant Cr. dengan Satker Bank
mitra kerjanya, 2013 tentang Surat Pemberitahuan
dan selalu
mengingatkan Pengelolaan Data Tanggal 19 November
Satker supaya
lebih berhati- Supplier dan Data 2019 Nomer S-
hati
dan Kontrak dalam sistem 2397/WPB.13/KP.04/2
memastikan
keakuratan data SPAN 019
rekening;
Perdirjen No. PER-
2. KPPN segera
membuat 9/PB/2018 tanggal 29
pemetaan/profili
ng satker pada Juni 2018 tentang 2. Telah dilakukan
setiap area pemetaan /profiling
rawan Tata Cara satker pada area rawan
permasalahan; terjadi Retur SP2D
Penyelesaian Retur Periode Tahun 2019
sejak bulan Januari s.d.
Surat Perintah bulan Oktober 2019
Pencairan Dana.
3. pembinaan terhadap
satker sekaligus
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
3. Melakukan FGD dilakukan pada saat
acara sosialisasi
dan
4. Telah dilakukan
Pembinaan penggunaan aplikasi Tuntas
Three Pass namun
kepada satker terdapat kesulitan pada
saat log-in terkendala
yang masuk ke pada user dan
password.
dalam profiling;
4. Menerapkan
Aplikasi Three
Pass dari KPPN
Sukabumi,
sehingga data
supplier SPM
yang akan
diajukan ke
KPPN akan
divalidasi
dengan data
supplier dari
OMSPAN
apabila ada
data supplier
yang berbeda.
1.3.Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Rekonsiliasi tingkat UAKPA
A. Status BAR Rekonsiliasi 1. Peraturan Menteri Seksi Vera Telah disampaikan Tuntas
Periode Pelaporan LK BUN TINGKAT Surat
Daerah: tuntas/selesai Keuangan Nomor Pemberitahuan
ditandai dengan Evaluasi
- Semester 1 status BAR Siap 104/PMK.05/2017 Pelaksanaan
a. 92 Status BAR Siap download Download. Rekonsiliasi
b. 68 UAPPA-W tentang Pedoman Eksternal Tingkat
KPPN bulan Oktober
menunggu TTD KPA Rekonsiliasi dalam 2019 tangggal 19
November 2019
Penyusunan Nomor S-
2390/WPB.13/K
Salah satu Laporan Keuangan P.04/2019
parameter yang Lingkup BUN dan
68 satker (42,5% ) dari total 160 satker digunakan K/L;
yang memiliki kewajiban rekon di
bulan juli tidak tuntas dalam proses untuk 2. Nota Dinas Direktur
rekonsiliasinya dengan kondisi terinci
di atas menentukan APK Nomor
dan hanya 57.5% yang tuntas (BAR
siap download ) penilaian atas 117/PB/2019 tanggal
kualitas LK BUN 4 Februari 2019
tingkat Daerah– tentang Kriteria
KPPN adalah Penilaian LK Tingkat
Persentase BAR UAKBUN KPPN;
Bulan Juli Saip Download
a. Status menunggu satker (% BAR Siap
upload ulang&upload simakbmn gagal download);
1. 418329
2. 436801 KPPN segera
3. 502546
4. 403829 menindaklanjuti
5. 417402 kondisi tersebut
6. 461838 di atas
dengan
b. 40 UAPPA-W menunggu Ttd KPA cara
menyampaikan
47 satker (29 %) dari total 160 satker surat pada
yang memiliki kewajiban rekon di
bulan juli tidak tuntas dalam proses satker agar
rekonsiliasinya dengan kondisi terinci
di atas dan 71 % tuntas ( BAR siap untuk periode
download)
rekon bulan
Oktober dan
selanjutnya
secepatnya
melakukan
proses
rekonsiliasi
sampai dengan
tuntas (status
BAR siap down
load), sebelum
batas waktu
penyusunan LK
BUN- daerah
Tingkat KPPN.
KPPN untuk
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
mengirimkan Tuntas
surat ke pada
satker-satker Tuntas
yang memiliki
aset belum
register,
dengan tujuan
memastikan
tidak ada akun
aset belum
diregister pada
akhir tahun.
Status menunggu satker upload ulang tapi
upload SIMAK BMN berhasil
Penyampaian LKKL tingkat UAKPA KPPN segera PMK No.222/PMK.05/2016 Seksi Vera Telah disampaikan Tuntas
Semester 1 TA 2019 dari 160 satker yang Tuntas
berkewajiban enyampaikan LKKL, yang mengirimkan surat Bab II Lampiran Surat Pemberitahuan
telah menyampaikan tingkat UAKPA ke Tuntas
KPPN Bogor = 143 satker (89%) kepada satker untuk PeraturanMenteri Penyampaian
menyampaikan LKKL Keuangan tanggal Cetakan (Hardcopy)
tingkat UAKPA pada 30 Desember 2016 Laporan Keuangan
KPPN secara tepat tentang Perubahan atas UAKPA Periode
waktu PMK No.177/PMK.05/2015 Semester I 2019
tentang Pedoman tangggal 19 November
Penyusunan dan 2019 Nomor S-
Penyampaian Laporan 2761/WPB.13/
KeuanganKementerian KP.04/2019
Negara/ Lembaga.
B. Penilaian Kinerja Pelayanan
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Indeks Kepuasan Pegawai (IKP)
Hasil Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) Kepala KPPN harus Surat Dirjen Kepala 1. Mutasi internal
Semester II tahun 2019 terhadap dukungan Kantor akan dilakukan
operasional pelayanan KPPN Bogor selalu menjaga perbendaharaan No. Kasubag dengan
terhadap 48 responden, memperoleh nilai Umum Kasi mempertimban
sebesar 97,49 (sangat puas) terdapat kualitas kinerja S-4692/PB/ 2017 hal Bank gan kebutuhan
kenaikan sebesar 1,88 poin jika Kasi MSKI organisasi dan
dibandingkan dengan hasil Indeks pelayanan secara Apresiasi hasil survei Kasi Vera pegawai.
Kepuasan Pegawai (IKP) Semester I tahun
2019 sebesar 95,61. terukur dan pengguna layanan
Sebagian besar pertanyaan dijawab
dengan sangat puas, namun ada juga berkelanjutan dan kementerian keuangan
beberapa jawaban masih menjawab
“cukup puas” terkait ATK Pendukung dan melakukan tahun 2016 dan langkah-
Mutasi Internal (rotasi) pegawai.
perbaikan- perbaikan langkah kinerja layanan
terhadap unsur- unsur tahun 2017. 2. Sarana dan
peningkatan prasarana terus
pelayanan atas dilakukan
dukungan penyempurnaa n
operasional melalui sesuai dengan
peningkatan Standardisasi
BMN.
tersedianya sarana 3. Penyusunan
prasarana Kontrak Kinerja
pendukung dalam pegawai akan
kelancaran disesuaikan
operasional. dengan beban
kerja tiap
pegawai.
C. Penilaian Kinerja Tata Kelola
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penyelesaian tagihan
1. Dokumen tagihan belum 1. Pejabat Pembuat Peraturan Menteri Subbag Dokumen tagihan
Umum
disyahkan oleh Pejabat Komitmen (PPK) Keuangan Nomor sudah disahkan oleh
190/PMK.05/2012 tentang
Pembuat Komitmen (PPK) yaitu harus melakukan Tata Cara Pembayaran Pejabat Pembuat
Dalam Rangka Pelaksanaan
pada: pengujian dan Anggaran Pendapatan dan Komitmen (PPK) dan
Belanja Negara Pasal 39
SPP Nomor 00125T, mengesahkan Ayat 2 dan untuk SPBy No 000126
Pasal 42 Ayat 1
SPM Nomor 00125A tanggal 7 dokumen tagihan tidak ada, hanya
Oktober 2019 sebesar Rp. yang telah terdapat SPBY No
18.069.684,- memenuhi 000120
SPP Nomor 00111T, persyaratan.
SPM Nomor 00111A tanggal 2. Sesuai Lampiran Peraturan
XII Peraturan
10 September 2019 sebesar Menteri Menteri
Keuangan Nomor
Rp16.774.825,- Keuangan Nomor
190/PMK.05 /2012 tentang
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
SPP Nomor 00096T 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Tuntas
, Tuntas
SPM Nomor 00096A tanggal 7 Surat Perintah Dalam Rangka
Bayar (SPBy)
Agustus 2019 sebesar Rp. harus Pelaksanaan Anggaran
ditandatangani
21.754.318,- oleh PPK, Pendapatan dan Belanja
Bendahara
SPP Nomor 00077T, Pengeluaran,dan Negara Pasal 51 Ayat 1,
SPM Nomor 00077A tanggal serta perubahannya yaitu
18 Juli 2019 sebesar Rp. Peraturan Menteri
15.797.454,- Keuangan Nomor
178/PMK.05 /2018
Penerima Uang
2. Pada SPP Nomor 00101T, SPM Peraturan Menteri
Nomor 00101A tanggal 20-08-2019 3.Surat Perjalanan Keuangan Nomor
113/PMK.05 /2012 tentang
terdapat Surat Perintah Bayar (SPBy) Dinas (SPD) Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat
yang belum ditandatangani oleh PPK, khususnya pada Negara, Pegawai Negeri,
Pegawai Tidak Tetap
Bendahara Pengeluaran, dan halaman 2, harus (Lampiran I)
Penerima Uang, yaitu: dilengkapi dengan
SPBy Nomor000118 mencantumkan
tanggal 16-08-2019 tanggal “Tiba” serta
SPBy Nomor000119 dibubuhi stempel
tanggal 16-08-2019 SPBy Nomor pada bagian
000126 pengesahan oleh
PPK
3. Pertangungjawaban Surat
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor
SPD-092/WPB.13/ KP.04/2019
tanggal 12 September 2019 (SPP
Nomor 00120T SPM Nomor
00120A tanggal 27 September
2019) belum diisi secara lengkap
tanggal“Tiba” pada baris IV, serta
belum dibubuhi stempel pada
pengesahan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK).
Unsur Pembinaan dan Supervisi: PenatausahaanLaporan Keuangan KPPN Selaku Satuan Kerja (UAKPA)
Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja KPPN harus PP 71 Tahun 2010 Kasubbag Untuk selanjutnya akan
Umum menjadi perhatian.
KPPN Bogor Periode s.d. Bulan menyusun tentang Standar
September 2019 masih perlu perbaikan, Laporan Akuntansi
yaitu: Keuangan yang Pemerintahan (PSAP
a. Format Ringkasan Laporan dapat dipahami 04)
Realisasi oleh pembaca Peraturan Menteri
Anggaran disesuaikan secara luas dan Keuangan Nomor PMK-
dengan ketentuan pada PMK- terhindar 222/PMK.05/2016
222/PMK.05/2016 dariinformasi yang tentang Perubahan Atas
b. Ketidaksesuaian antara Indeks Mempunyai Peraturan Menteri
pada Ringkasan Neraca dengan potensi Keuangan Nomor 177
penjelasan pada CaLK, contoh: kesalahpahaman /PMK.05/2015 Tentang
c. Pada Indeks Ringkasan Neraca (PSAP 04) Pedoman Penyusunan
tertulis C.9 Persediaan, tetapi di Dan Penyampaian
penjelasan pada CaLK C.9 Tagihan Laporan Keuangan
Tuntutan Perbendaharaan/ Kementerian
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Negara/Lembaga pada
Perbedaan Daftar isi dengan CaLK Modul Pedoman
Contoh: Penyusunan dan
- Daftar Isi Penjelasan atas Pos Penyampaian
Pos Neraca hal 23, tetapi Laporan Keuangan
pada CaLK halaman 24 Kementerian/ Lembaga
d. Kesalahan penulisan tahun pada BAB IV Halaman 45
CaLK point B.2. Belanja, tertulis
2018 seharusnya 2019
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
KPPN CIREBON - 024
Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN Ketentuan Terkait Subbag/ Penyelesaian
Seksi
1.1. Efektifitas Pembinaan Satker
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penyampaian ADK Kontrak
Berdasarkan data OM SPAN, dari 368 1. KPPN segera 1. PMK Nomor 190/PMK. Kepala Seksi 1. KPPN Cirebon akan Tuntas
kontrak selama Juli s.d. Oktober 2019 Pencairan Tuntas
terdapat 24 (6.52%) ADK Kontrak yang memberitahukan 05/2012 tentang Tata Dana berkoordinasi
terlambat disampaikan ke KPPN, melebihi
5 hari kerja setelah ditandatanganinya Satker/ Cara Pem bayaran Kepala Seksi dengan Satker yang
perjanjian kontrak, yaitu : Pencairan
menegaskan Dalam Rangka Dana memiliki pagu
kembali agar segera Pelaksanaan Anggaran belanja Barang,
mendaftarkan ADK Pendapatan dan Belanja Modal untuk
kontrak sesuai Negara pasal 36 ayat 1, pekerjaan
a. PT Banyumas Sejahtera, satker IAIN ketentuan (tidak juncto PMK kontraktual agar
Syekh Nurjati Cirebon/423532 kontrak melebihi 5 hari kerja 178/PMK.05/2018 penyampaian ADK
tanggal 13 Agustus 2019 Nomor setelah kontrak kontrak tidak
519.A/In.08/PPK.P/KS.01.7/08/2019 ditandatangani) 2. Surat Menteri Keuangan melebihi 5 hari kerja
senilai Rp62.350.000. ADK diterima Nomor S- setelah kontrak
KPPN tanggal 7 Oktober 2019 (terlambat 66/MK.05/2019 tanggal ditanda tangani.
34 Hari) 2. KPPN segera 22 Januari 2019 tentang 2.Menyampaikan ke
b. PT REZFAN DIRGA CONSULTANT, membuat Langkah-Langkah Satker surat
satker Kantor Kementerian Agama Kab. pemetaan/profiling Strategis Pelaksanaan penegasan Langkah-
Cirebon/416755, kontrak tanggal 5 satker pada setiap Anggaran K/L TA 2019 Langkah Strategis
Agustus 2019 Nomor 02/Kk.10.09/PPK- area rawan Pelaksanaan
KUA/PWS/KS.01.01/8/2019 senilai permasalahan 3. Nota Dinas Dirjen Anggaran Nomor
Rp71.320.000 ADK diterima KPPN Perbendaharaan Nomor S-
tanggal 9 Sep 2019 (terlambat 20 Hari). ND-103/PB/2019 tanggal 50/WPB.13/KP.0602
3. Melakukan FGD dan 1 Pebruari 2019 tentang /2020 tanggal 8
Pembinaan kepada
satker yang masuk Petunjuk Teknis Januari 2020
ke dalam profiling
Langkah Langkah (terlampir).
Strategis 3. KPPN
merencanakan
melakukan FGD
dengan Satker yang
mempunyai pagu
besar terindikasi
melaksanakan
kegiatan kontraktual
Pelaksanaan
Anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga TA
2019 pada Kanwil
DJPb dan KPPN
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Perubahan Data Supplier
Surat Permohonan Penambahan Data a. Kepala KPPN Peraturan Dirjen a. Menyampaikan ke
Supplier dari Satker tidak sesuai ketentuan, harus Perbendaharaan Nomor Satker surat
antara lain : menegaskan PER-58/PB/2013 Tentang penegasan
a. Surat Penambahan Informasi kembali melalui Pengelolaan Data Supplier Langkah-langkah
Rekening dari Pejabat Pembuat surat dan Data Kontrak Dalam Strategis
Komitmen Politeknik Indramayu pemberitahuan SPAN Pelaksanaan
Nomor 123/PL 42/PPK/KU/219 tanggal kepada satker, Anggaran Nomor
30 Oktober 2019 terdapat surat terkait S-
ketidakjelasan Nama Supplier (diisi : perubahan data 50/WPB.13/KP.06
400864) dan NRS (457820), tidak ada supplier dilakukan 02/2020 tanggal 8
data ttg NPWP sesuai ketentuan Januari 2020
b. Surat Permohonan Supplier Baru dari b. Petugas KPPN (terlampir).
Kantor Kementerian Agama Kota harus lebih teliti b. Petugas KPPN
Cirebon Nomor dalam memproses akan berusaha
570/Ma.10.66/KU.01.2/10/2019 permohonan lebih teliti dalam
tanggal 29 Oktober 2019 tidak ada tersebut dan untuk memproses
data NPWP menjadi perhatian permohonan
c. Surat Permintaan Pendaftaran Data selanjutnya tersebut
Suplier dari Pejabat Pembuat
Komitmen MTs N 6 Indramayu Nomor
S.208/MTs.10.12.104/KU.00/09/2019
tanggal 26 September 2019, tidak jelas
Nama Supplier (diisi : Penyedia
Barang Jasa).
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
1.2. Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Tingkat Penyelesaian SPM menjadi SP2D
Pada Laporan Rekap Penolakan SPM a. KPPN harus selalu Surat Menteri Keuangan Kepala Seksi a. Menyampaikan ke Tuntas
Periode Juli s.d. Oktober 2019 terdapat Pencairan Tuntas
penolakan Formal dan Substantif dari memastikan data Nomor S-66/MK.05/2019 Dana Satker surat
13.025 jumlah SPM, terdiri atas : Tuntas
a. Penolakan Formal sebanyak 187 SPM supplier yang tanggal 22 Januari 2019 ttg penegasan
(1,44.%) didaftarkan oleh Langkah2 Strategis Langkah-langkah
b. Penolakan Substantif sebanyak 6
Satker telah benar Pelaksanaan Anggaran Strategis
SPM (0,05.%), antara lain disebabkan
oleh : untuk menghindari K/L TA 2019 Pelaksanaan
- Salah uraian dan salah jumlah
penolakan Anggaran Nomor
penerima pada SPM.
pembayaran oleh S-
KPPN 50/WPB.13/KP.06
b. KPPN harus 02/2020 tanggal 8
melaksanakan Januari 2020
kegiatan in house (terlampir).
training kepada b. KPPN
merencanakan
Satker dan kegiatan in house
training pada bulan
pegawai KPPN, Maret 2020
sehingga data
supplier SPM yang
akan diajukan ke
KPPN telah benar
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Kepatuhan atas Hak Tagih Kepada Nega
Terdapat penyelesaian tagihan yang lebih 1.KPPN segera 1.PMK Nomor Kepala Seksi 1. Menyampaikan ke
Pencairan
dari 17 hari kerja setelah timbul hak tagih, memberitahukan 190/PMK.05/ 2012 Dana Satker surat
antara lain : Satker/ tentang Tata Cara penegasan
a. Pembayaran Belanja Modal Kajian menegaskan Pembayaran Dalam Langkah-langkah
Ulang DED Gedung Student Centre kembali bahwa Rangka Pelaksanaan Strategis
berdasarkan SPK Nomor penerbitan SPM Anggaran Pendapatan Pelaksanaan
71/PL42/PPK/PL/2019 Tanggal 5 agar tidak melebihi dan Belanja Negara Anggaran Nomor
Juli 2019, BAPP nomor 17 hari sejak S-50
027/PL42/PPHP/PL/2019 Tanggal 8 BAST/BAPP 2.Nota Dinas Dirjen /WPB.13/KP.0602/
Agustus 2019, BAST Nomor diterbitkan Perbendaharaan Nomor 2020
85/PL42/PPK/PL/2019 Tanggal 8 ND-103/PB/2019 tanggal tanggal 8 Januari
Agustus 2019. Diterbitkan invoice 2.KPPN segera 1 Pebruari 2019 tentang
Nomor 00380T/400864/2019 2020 (terlampir).
tanggal 08-10-2019 dan SP2D membuat Petunjuk Teknis
tanggal 10-10-2019 senilai pemetaan/profiling Langkah- Langkah 2. Memetakan satker
yang nilai IKPA-
Rp86.090.175 Satker satker pada setiap Strategis Pelaksanaan nya rendah
400864/Politeknik Indramayu. ( 45 area rawan Anggaran Kementerian
HK) permasalahan Negara/Lembaga TA
b.Pembayaran Belanja Modal Renovasi 2019 pada Kanwil DJPb 3. Melakukan FGD
terhadap Satker
Laboratorium Teknik Mesin, 3.Melakukan FGD dan dan KPPN nilai IKPA nrenah.
Pembinaan kepada
berdasarkan Kontrak Nomor satker yang masuk
ke dalam profiling
245/PL42/PPK/PL/2018 Tanggal 27
Desember 2018, BAST Nomor
43/PL42/PPK/PL/2019 Tanggal 14
Mei 2019, BAP Retensi Nomor
87/PL42/PPK/PL/2019 Tanggal 01
Agust 2019. Diterbitkan invoice
Nomor 00015T/400009/2019
tanggal 14-08-2019 dan SP2D
tanggal 19-08-2019 senilai
Rp78.892.700, satker
400009/Politeknik Indramayu. (63
HK)
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penatausahaan Rekening
Laporan Penutupan Rekening 1. Kepala KPPN PMK Nomor Kepala Seksi 1. Kepala KPPN
2. segera bersurat Bank
Pengeluaran Satker MAN 1 Kabupaten kepada Satker 182/PMK.05/2017 tanggal Cirebon sudah
untuk melengkapi
Indramayu Nomor lampiran Rekening 30 Desember 2014 tentang bersurat Nomor
328/Ma.46/Ku.04/08/2019 tanggal 1 KPPN harus lebih Pengelolaan Rekening S-
teliti dan menjadi
Agustus 2019 tidak melampirkan Rekening perhatian Milik Satuan Kerja Lingkup 1553/WPB.13/KP.06
selanjutnya
Koran Kementerian 04/2019 tanggal 10
Negara/Lembaga Desember 2019
2.Selanjutnya akan
diupayakan untuk
lebih teliti
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penatausahaan Retur
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Berdasarkan hasil monitoring pada aplikasi 1. Untuk Perdirjen Kepala Seksi 1. Sudah dilakukan Tuntas
OMSPAN Modul Bank periode Juli s.d. Bank
Oktober 2019 terdapat 121 retur SP2D meminimalisasi Perbendaharaan Nomor koordinasi melalui Tuntas
dengan alasan retur : Tuntas
Rekening Supplier Tidak Aktif/ volume retur PER-58/PB/2013 WA setiap ada
Salah/Tidak Ditemukan SP2D, KPPN tanggal 30 Desember pemberitahuan
Account Cr is Closed
Account Cr Not Found segera 2013 tentang 2.KPPN Cirebon telah
Salah Nama
melakukan Pengelolaan Data memetakan satker
Sebanyak 121 SP2D sudah diproses
koordinasi dengan Supplier dan Data yang sering
satker mitra Kontrak dalam sistem mengalami retur
kerjanya, Selalu SPAN SP2D, dan akan
mengingatkan mengundang satker
satker supaya Perdirjen No. PER- untuk rapat
lebih berhati-hati 9/PB/2018 tanggal 29 koordinasi
dan memastikan Juni 2018 tentang Tata 3.Kepala KPPN
keakuratan data Cara Penyelesaian Cirebon sudah
rekening Retur Surat Perintah bersurat Nomor S-
2. KPPN segera Pencairan Dana.
membuat 1553/WPB.13/KP.06
pemetaan/profilin 04/2019 tgl. 10
g satker pada Desember 2019,
setiap area rawan agar tagihan untuk
permasalahan penerima baru dan
3. Melakukan FGD penerima lebih dari
dan Pembinaan 100, diwajibkan
kepada satker untuk ada konfirmasi
yang masuk ke rekening dari bank
dalam profiling 4.Akan dilaksanakan
4. Menerapkan sesuai dengan
Aplikasi Three rekomendasi
Pass dari KPPN
Sukabumi,
sehingga data
supplier SPM
yang akan
diajukan ke KPPN
akan divalidasi
dengan data
supplier dari
OMSPAN apabila
ada data supplier
yang berbeda.
1.3. Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Rekonsiliasi tingkat UAKPA
Untuk rekonsiliasi bulan September KPPN Cirebon Peraturan Menteri Seksi Vera Kepala KPPN
2019 pada Aplikasi e-Rekon&LK terdapat segera bersurat atau Keuangan Nomor Cirebon sudah
satker mempunyai pagu minus an : berkoordinasi 104/PMK.05/2017 bersurat Nomor S-
- Satker KOREM-063/SGJ DAM III/SLW dengan satker tentang Pedoman 1556/WPB.13/KP.06
(344218) sebesar Rp23.250.000 akun untuk memperbaiki Rekonsiliasi dalam 05/2019
524111 kesalahan tersebut Penyusunan Laporan S-
- Kantor Unit Penyelenggara Bandar dengan cara Keuangan Lingkup BUN 1557/WPB.13/KP.06
Udara Kelas III CakraBhuana Cirebon melakukan ralat dan K/L 05/2019
(568601) sebesar Rp154.569.469 akun SPM atau revisi S-
521119 DIPA/POK Nota Dinas Direktur APK 1558/WPB.13/KP.06
- Kantor Kementerian Agama Kab. Nomor 117/PB/2019 05/2019
Indramayu (416811) sebesar tanggal 4 Februari 2019 Tanggal 17-12-2019
Rp2.300.000 akun 521211, Rp1.411.550 tentang Kriteria
akun 522113 dan Rp26.253.238 akun Penilaian LK Tingkat
524111 UAKBUN KPPN
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah
Penjelasan atas pos-pos di Laporan Arus Untuk selanjutnya, Surat Dirjen Seksi Vera Akan dilaksanakan
Kas (LAK) dan Neraca pada Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK) Laporan Laporan Keuangan Perbendaharaan Nomor sesuai dengan
Keuangan UAKBUN Daerah KPPN
Cirebon Semester I TA 2019 belum komperatif disajikan S-6193/PB/2017 tanggal rekomendasi
disajikan secara komparatif
pada Laporan 13 Juli 2017 hal
Keuangan periode Pedoman Penyusunan
semesteran dan dan Penyampaian
tahunan Laporan Keuangan
Kuasa BUN – Daerah
dan Koordinator Kuasa
BUN-Kanwil
Unsur Pembinaan dan Supervisi: LPJ Bendahara
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Peraturan Menteri Seksi Vera 1a.KPPN Cirebon Tuntas
Seksi Vera Tuntas
Terdapat perbedaan jumlah uang yang 1. KPPN Cirebon Keuangan Nomor Seksi Vera sudah bersurat Tuntas
tercantum di rekening bank pada LPJ
Bendahara Pengeluaran dengan rekening segera bersurat 162/PMK.05/2013 Nomor S-
koran diantaranya :
a. Bulan Agustus 2019 a.n. atau berkoordinasi tanggal 15 November 1563/WPB.13/KP0
Satker MAN 1 Indramayu Kab. dengan satker 2013 tentang 605/2019 Tanggal
Indramayu (537131) yaitu di LPJ
tercamtum Rp0 sedangkan di rekening terkait untuk Kedudukan dan 18-12-2019
koran Rp759,20
menyelesaikan Tanggung Jawab
b. Bulan Oktober 2019 a.n.
Satker Unit Penyelenggara perbedaan/selisih Bendahara pada Satuan
Pelabuhan Indramayu (521307)
yaitu di LPJ tercantum Rp0 tersebut Kerja Pengelola 1b1.KPPN Cirebon
sedangkan di rekening koran
Rp50.000 2. Untuk menjadi Anggaran Pendapatan sudah bersurat
Satker MTsN 1 Cirebon Kab.
Cirebon (309950) yaitu di LPJ perhatian dan Belanja Negara Nomor S-
tercantum Rp0 sedangkan di
rekening koran Rp5.279.950 selanjutnya pasal 41
Peraturan Direktur 1564/WPB.13/KP0
Jenderal 605/2019 Tanggal
Perbendaharaan Nomor 18-12-2019
PER-3/PB/2014 tanggal
3 Februari 2014 tentang 1b2.KPPN Cirebon
Petunjuk Teknis sudah bersurat
Penatausahaan, Nomor S-
Pembukuan dan 1565/WPB.13/KP0
Pertanggungjawaban 605/2019 Tanggal
Bendahara pada Satuan 18-12-2019
Kerja Pengelola APBN
serta Verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban
Bendahara pasal 11
Terdapat perbedaan jumlah uang yang 1. KPPN Cirebon Peraturan Menteri 1.KPPN Cirebon sudah
bersurat Nomor S-
tercantum pada LPJ Bendahara segera bersurat Keuangan Nomor 1566/WPB.13/KP.06
05/2019 Tanggal 18-
Pengeluaran (BP) Pajak dengan Nota atau berkoordinasi 162/PMK.05/2013 tanggal 12-2019
konfirmasi penerimaan negara pada : dengan satker 15 November 2013 tentang
Bulan Oktober 2019 terkait untuk Kedudukan dan Tanggung
a.n. Pengadilan Negeri Cirebon menyelesaikan Jawab Bendahara pada
(097670) di LPJ yang perbedaan/selisih Satuan Kerja Pengelola 2.Selanjutnya akan
diupayakan lebih
disetor/pengurangan sebesar tersebut Anggaran Pendapatan dan teliti
Rp377.500 sedangkan di Nota 2. Untuk menjadi Belanja Negara pasal 41
Konfirmasi Penerimaan Negara perhatian
Rp367.500 selanjutnya Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor
PER-3/PB/2014 tanggal 3
Februari 2014 tentang
Petunjuk Teknis
Penatausahaan,
Pembukuan, dan
Pertanggungjawaban
Bendahara pada Satuan
Kerja Pengelola APBN
serta Verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban
Bendahara pasal 11
LPJ Bendahara Pengeluaran Satker 1. KPPN Cirebon Peraturan Menteri 1.KPPN Cirebon sudah
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di bersurat Nomor S-
Cirebon (649040) pada Buku Pembantu segera membuat Keuangan Nomor 567/WPB.13/KP.060
Pajak bulan Agustus 2019 terdapat saldo 5/2019 Tanggal 18-
awal sebesar Rp22.071.558, penambahan surat teguran atas 162/PMK.05/2013 12-2019
Rp4.866.674 tetapi yang disetorkan ke kas
negara (pengurangan) tidak ada/nihil ketidakpatuhan tanggal 15 November 2.Selanjutnya akan
diupayakan lebih
satker dalam 2013 tentang teliti
penyetoran pajak Kedudukan dan
2. Untuk menjadi Tanggung Jawab
perhatian Bendahara pada Satuan
selanjutnya Kerja Pengelola
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara
pasal 41
Peraturan Dirjen
Perbendaharaan
No.PER-3/PB/2014
tanggal 3 Februari 2014
tentang Petunjuk Teknis
Penatausahaan,
Pembukuan, dan
Pertanggungjawaban
Bendahara pada Satuan
Kerja Pengelola APBN
serta Verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban
Bendahara pasal 11
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Kesalahan pada pencatuman tanggal 1. KPPN Cirebon Peraturan Menteri Seksi Vera 1.KPPN Cirebon sudah Tuntas
tanda terima dan verifikasi LPJ oleh KPPN segera membuat bersurat Nomor S- Tuntas
yaitu surat pengantar penyampaian LPJ surat pengenaan Keuangan Nomor 568/WPB.13/KP.060 Tuntas
Bendahara Pengeluaran Satker SNVT sanksi (SP2S) 5/2019 Tanggal 18- Tuntas
Pelaksanaan Jaringan Sumber Air kepada satker 162/PMK.05/2013 tanggal 12-2019
Cimanuk-Cisanggarung (498159) bulan yang terlambat
Agustus 2019 tertanggal 13 September menyampaikan 15 November 2013 tentang
2019 sedangkan diterima dan diverifikasi LPJ Bendahara
KPPN tanggal 2 September 2019. Kedudukan dan Tanggung
2. Untuk yang akan
datang petugas FO Jawab Bendahara pada
agar lebih teliti
Satuan Kerja Pengelola 2.Selanjutnya akan
diupayakan lebih
Anggaran Pendapatan dan teliti
Belanja Negara pasal 41
dan 42
Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor
PER-3/PB/2014 tanggal 3
Februari 2014 tentang
Petunjuk Teknis
Penatausahaan,
Pembukuan, dan
Pertanggungjawaban
Bendahara pada Satuan
Kerja Pengelola APBN
serta Verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban
Bendahara pasal 11
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penerbitan Memo persetujuan pengesahan MPHL-BJS
Pada Surat Perintah Pengesahan 1. Petugas FO harus Peraturan Menteri Seksi Vera 1.Menjadi perhatian
Pendapatan Hibah Langsung bentuk lebih teliti dalam dan diupayakan
Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) memeriksa Keuangan nomor untuk lebih teliti
Satker KOREM-063/SGJ DAM III/SLW kesesuaian nomor dalam
(344218) bulan September dan Oktober register antara 99/PMK.05/2017 tanggal menyelesaikan
2019 tidak mencantumkan Nomor Register penetapan surat SP3HL-BJS
Hibah nomor register 18 Juli 2017 tentang
dengan SP3HL-
BJS Administrasi Pengelolaan
2. Untuk menjadi Hibah pasal 41
perhatian
selanjutnya 2.Selanjutnya akan
diupayakan lebih
teliti
B. Penilaian Kinerja Pelayanan
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Indeks Kepuasan Pegawai (IKP)
Hasil Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) Kepala KPPN harus Surat Dirjen Kepala Menjadi perhatian dan
KPPN
Semester II tahun 2019 terhadap selalu menjaga Perbendaharaan Nomor Kasubbag diupayakan
Umum
dukungan operasional pelayanan KPPN kualitas kinerja S-4692/PB/2017 hal Kasi Bank peningkatan kualitas
Kasi MSKI
Cirebon terhadap 21 responden, pelayanan secara Apresiasi hasil survei Kasi Vera pelayanan serta
memperoleh nilai sebesar 99,05 (sangat terukur dan pengguna layanan Kasubbag memenuhi tersedianya
Umum
puas) terdapat penurunan sebesar 0,19 berkelanjutan dan kementerian keuangan sarana dan prasarana
poin jika dibandingkan dengan hasil melakukan perbaikan- tahun 2016 dan langkah- pendukung
Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) Semester perbaikan terhadap langkah kinerja layanan
I tahun 2019 sebesar 99,24 dari 26 unsur-unsur tahun 2017.
responden. peningkatan
Penurunan disebabkan terdapat pelayanan atas
responden menjawab “cukup puas” terkait
dukungan operasional
Mutasi Internal (rotasi) pegawai dan
kemudahan pegawai dalam melalui peningkatan
layanan/urusan kepegawaian. tersedianya sarana
prasarana pendukung
dalam kelancaran
operasional.
C. Penilain Kinerja dan Tata Kelola
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Pengelolaan Keuangan
Pada Pengelolaan Keuangan terdapat Untuk setiap Peraturan Menteri a. Pembelian Snack
: kegiatan yang Keuangan Nomor dan Nasi Kotak
Bukti dukung untuk suatu kegiatan menyediakan 190/PMK.05/2012 tentang sesuai dengan
kurang lengkap yaitu : konsumsi ataupun Tata Cara Pembayaran jumlah yang
a. Kegiatan Bimtek Pendampingan Toolkit, jumlah Dalam Rangka diundang yaitu 116
Penyusunan LKKL Semester I penandatangan Pelaksanaan Anggaran
tahun 2019 yang absen minimal Pendapatan dan Belanja b. Daftar absen
diselenggarakan tanggal 10 Juli sama dengan Negara terlampir pada
2019 jumlah penandatangan jumlah konsumsi dokumen lain yang
absen tidak sama dengan jumlah ataupun jumlah tidak temasuk dalam
toolkit yang obyek pembinaan
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
pembelian Snack dan jumlah disediakan/yang Telah dilakukan Tuntas
akan diberikan Tuntas
pembelian nasi kotak Untuk penulisan perbaikan tanggal 16
supaya diperbaiki
b. Sosialisasi Pedoman Untuk selanjutnya Juni 2019 menjadi 16
agar lebih teliti dan
Pelaksanaan Penerimaan menjadi perhatian Juli 2019 pada SPD
Negara pada Akhir Tahun 2019 Nomor SPD-
tanggal 3 Oktober 2019 daftar 097/WPB.13/KP.060
absen tidak dilampirkan (untuk 1/2019
pembelian toolkit sebanyak 116 Telah dilakukan
buah dan pembelian toolkit perbaikan uraian “
sebanyak 348 buah) Monev Bank
Surat Perjalanan Dinas SPD Persepsi “ menjadi “
Nomor SPD- Monev Umi “ pada
097/WPB.13/KP.0601/2019 Surat Tugas Nomor
tanggal 16 Juli 2019 atas nama ST-
Setyo Budi Pramono, pada 141/WPB.13/KP.060
keterangan lain-lain tertulis Surat 1/2019 Tanggal 10-
Tugas tanggal 16 Juni 2019 09-2019
seharusnya Surat Tugas tanggal Sehubungan dengan
16 Juli 2019 dana perjalanan
Pada Surat Tugas Nomor ST- dinas tidak
141/WPB,13/KP.0601/2019 mencukupi, maka
tanggal 10 September 2019 atas nama Djaenal
tertulis dalam rangka Monev Abidin tidak
Bank Persepsi a.n. Surtinah dan dimasukkan dalam
Haelimah tetapi pada Form Bukti Surat Perintah bayar
Kehadiran Pelaksanaan dan DRPP
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam
Kota tertulis pemilik toko.
Pada Surat Tugas Nomor
ST.139/WPM.13/ KP.0601/2019
dan Form Bukti Kehadiran
Pelaksanaan Perjalanan Dinas
tercantum atas nama Djaenal
Abidin dalam rangka Monev Bank
Persepsi namun dalam Surat
Perintah bayar dan DRPP tidak
tercantum
Berdasarkan hasil pemeriksaan, KPPN harus teliti Peraturan Menteri Kasubbag Menjadi perhatian dan
terdapat pengeluaran yang tidak dalam pembuatan Umum
sesuai dengan pembebanan Surat Tugas dan Keuangan Nomor telah dilakukan
pengeluaran yang tercantum dalam segera memperbaiki
Surat Tugas, yaitu sebagai berikut : 190/PMK.05/2012 tentang pembenahan serta
Tata Cara Pembayaran akan meningkatkan
Dalam Rangka ketelitian dalam
Pelaksanaan Anggaran menyelesaikan
Nom Nomor/Ta Sumber Pendapatan dan Belanja tugas/pekerjaan
or/ nggal Dana
N Tang Jumlah Surat Negara khususnya Surat Tugas
o gal Pengelu Tugas
SPM
aran
ST-
117/WPB.
13/ DIPA Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
Rp.600. KP.0601/2
000 019
0113 22
A Agustus
2019
1 30- ST-
08- 127/WPB.
2019 13/
Rp.450. KP.0601/2
000 019
20
Agustus
2019
ST-
126/WPB.
2 0112 Rp.300. 13/
A 000 KP.0601/2
30- 019
08- 22
Agustus
2019 2019
Rp.900. ST-
000 129/WPB.
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
13/ Tuntas
KP.0601/2 Tuntas
019 Tuntas
27
Agustus
2019
ST-
128/WPB.
13/
Rp.300. KP.0601/2
000 019
27
Agustus
2019
ST-
130/WPB.
13/
Rp.300. KP.0601/2
000 019
27
Agustus
2019
Terdapat juga ketidakcocokan kronogis
penomoran Surat Tugas (ST) yaitu pada
nomor ST-117/WPB.13/KP.0601/2019
tanggal 22 Agustus 2019 dan ST-
127/WPB.13/KP.0601/2019 tanggal 20
Agustus 2019.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Pengelolaan Kepegawaian
Berdasarkan hasil pemeriksaan terkait KPPN harus lebih teliti SE-40/PB/2019 tanggal 12 Kasubbag Akan dilaksanakan
Administrasi Kehadiran pegawai, masih Umum
terdapat Laporan Ketidak hadiran Pegawai dan segera dilengkapi Juni 2019 tentang sesuai dengan
(LH2) yang belum disertai bukti dukung
ketidakhadiran seperti : dengan bukti Pedoman Administrasi rekomendasi
a. Surat Permintaan dan Pemberian
dukungnya. Kehadiran Pegawai di
Cuti untuk yang menjalani Cuti (Cuti
Tahunan, Cuti Besar, cuti sakit, Cuti lingkungan DJPb bagian F
Melahirkan, Cuti Karena Alasan pasal 2. Ayat c “ melakukan
Penting. Cuti di Luar tanggungan
negaraş Surat Permintaan dan pengarsipan dan
Pemberian Cuti bisa dicetak dari
aplikasi HRIS Kemenekeu dengen perekaman bukti ketidak
manggunakan user Unit Pengelola
Kepegawaian (UPK) yaitu Kasubbag hadiran pegawai seperti
Umum
surat tugas, surat izin cuti,
Surat Pernyataan ..dst”.
b. Surat Tugas (ST), bagi yang
melakukan perjalanan dinas (DL).
c. Surat Keterangan Terlambat. dll
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Pengelolaan BMN
Pada Pengelolaan Barang Milik Negara 1. Untuk segera PMK 181/PMK.06/2016 Kasubbag 1.Pemasangan DBR
Dan Arsip ; tentang Penatausahaan Umum akan dilaksanakan
dilakukan BMN sebagaimana
1. Terdapat Rekap Daftar Barang mestinya
Ruangan (DBR) yang belum sesuai pemasangan Daftar
data terakhir terutama penanggung 2. Pemasangan label
jawab ruangannya, dikarenakan Barang ruangan akan dilaksanakan
adanya mutasi Kepala Seksi Bank dan sebagaimana
MSKI, akan tetapi menurut staff sesuai dengan mestinya
pengelola BMN Rekap DBR sudah ada
akan tetapi belum dipasang (akan Survei BMN terakhir
dilakukan setelah selesai Survei BMN
2019) 2. Pengelolaan arsip
2. Pengelolaan arsip aktif telah dikelola inaktif harus
dengan baik, akan tetapi untuk arsip
inaktif yang tidak dikelola dengan baik ditingkatkan lagi,
ditata dengan baik
diberikan label untuk
mengetahui dan
memuduhkan dalam
pencarian, termasuk
untuk mengetahui
kapan dokumen
tersebut bisa
dihapuskan.
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
KPPN TASIKMALAYA - 025
Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
KetentuanTerkait Subbag/ Penyelesaian
Seksi
PelaksanaanTugasKuasa BUN
1.1 Efektivitas Pembinaan Satker
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Monitoring Kontrak
1. Berdasarkan data OM SPAN, dari 189 1. KPPN harus selalu PMK No. 190/PMK. Seksi a. Satker Polres Tuntas
kontrak selama periode bulan Juli s.d menginventarisir 05/2012 tentang Tata Pencairan Ciamis (643060)
Nopember 2019, dari 324 SP2d DATA satker-satker yang Cara Pembayaran Dana sudah mengajukan
Kontrak terdapat 17 (,5,2%) ADK kontrak memiliki belanja Dalam Rangka permohonan
terlambat disampaikan ke KPPN dari modal (kontraktual) Pelaksanaan Anggaran dispensasi
SP2D yaitu melebihi 5 hari kerja setelah dan kemudian Pendapatan dan Belanja pengajuan kontrak
ditandatangani nya perjanjian kontrak, berkoordinasi agar Negara pasal 36 ayat 1, ke KPPN dan sudah
diantaranya: penyampaian ADK juncto PMK di terbitkan surat
kontrak tidak 178/PMK.05/2018. dispensasi
a. Satker Polres Ciamis ( 643060), CV Bina terlambat; Surat Menteri Keuangan sebagimana
Mukti, Pekerjaan Pengadaan Meubelair no.S-66/MK.05/2019 terlampir
Polsek Pamarican. Kontrak Tanggal 5 2. KPPN harus lebih
tanggal 22 Januari 2019 b. Keterlambatan ini di
mengoptimalkan
Juli 2019,ADK diupload tanggal 14 aplikasi yang telah ttg Langkah2 Strategis karenakan ada
Agustus 2019 (terlambat 23 hari);
Pelaksanaan Anggaran penolakan data
disediakan oleh
K/L TA 2019;
Kantor Pusat yaitu kontrak yaitu
b. Satker KPU Kota Banjar (657249) PT Nota Dinas Dirjen
Astra Int. Toyota SO,PT Pengadaan 1 tools ME Budget supplier yang tidak
Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Perbendaharaan no. ND-
Inova / Tipe G Tahun 2019 Execution dan sesuai dengan data
Kontrak Tanggal 25 Juli 2019, ADK 103/PB/2019 tanggal 1
diupload tanggal 23 Agustus 2019 OMSPAN untuk data di SPAN
Pebruari 2019 tentang
meminimalisasi sehingga
Petunjuk Teknis
tingginya pengajuan dari
Langkah Langkah
keterlambatan perbaikannya
(terlambat 16 hari); penyampaian ADK Strategis Pelaksanaan
menjadi terlambat.
Anggaran Kementerian
c. Satker Politeknik Kesehatan 3. KPPN segera Negara/Lembaga TA c. Keterlambatan ini di
Tasikmalaya (632238), PT Winiharto membuat 2019 pada Kanwil DJPb karenakan ada
Pengadaan Alat Laboratorium (E- pemetaan/profiling dan KPPN penolakan data
Katalog) Berupa Timbangan Analitik satker pada setiap kontrak yaitu
Sebanyak 1 Unit area rawan supplier yang tidak
Kontrak tanggal 05 Agustus 2019, permasalahan; sesuai dengan data
ADK diupload tanggal 14 Agusus 2019 di SPAN sehingga
(terlambat 2 hari). 4. Melakukan FGD pengajuan dari
dan Pembinaan perbaikannya
d. Satker KPU Kota Tasikmalaya kepada satker yang menjadi terlambat
(657228) masuk ke dalam
PT Astra Int. Toyota SO,PT, profiling. d. Keterlambatan ini di
Pengadaan Kendaraan Roda 4 Toyota karenakan ada
All New Rush 1.5 SM/T TRD VIN 2019 penolakan data
Kontrak Tanggal 29 Juli 2019, ADK kontrak yaitu
diupload tanggal 5 September 2019 supplier yang tidak
(terlambat 23 hari); sesuai dengan data
di SPAN sehingga
pengajuan dari
perbaikannya
menjadi terlambat
e. Untuk selanjutnya
Kami akan
melakukan edukasi
kepada satker mitra
kerja terkait dengan
pendaftaran kontrak
dan penginputan
data supplier agar
tidak menjadi
kendala
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
2. Pengajuan SPM atas data kontrak yang 1. Kepala KPPN PMK No. 190/PMK. Kepala Di karenakan Tuntas
Kantor dan Tuntas
terlambat didaftarkan, tidak sesuai harus 05/2012 tentang Tata Cara Pencairan keterlambatan
menegaskan Dana
dengan ketentuan di nota dinas nomor kembali melalui Pembayaran Dalam . pendaftaran kontrak
ND-103/PB/2019 yaitu SPM paling cepat surat kepada Rangka Pelaksanaan akibat dari penolakan
diajukan 5 hari kerja setelah ADK satker bahwa Anggaran Pendapatan dan data supplier oleh
kontrak didaftarkan di KPPN yaitu : pengajuan SPM Belanja Negara pasal 36 SPAN ketika
- Satker KPU Kota Tasik (657228) atas ADK Kontrak ayat 1. mengajukan pertama
Kontrak Tanggal 29 Juli 2019 yang terlambat, kali (sesuai norma
penyampaian Kepdirjen No. 287/PB/2015 waktu) maka kami
tanggal 9 Oktober 2015
Nomor: 04/SPK/Set.KPU/VII/2019 SPM paling cepat tentang SOP pada KPPN beranggapan satker
Rp.260.000,000, ADK diterima diajukan 5 hari bersangkutan tidak
KPPN tanggal 05 September 2019 kerja setelah Surat Menteri Keuangan terlambat dalam
mengajukan SPM No. dispensasi ADK penyampaian data
00272T/657228/2019 sebesar kontrak disetujui no.S-153/MK.05/2017
KPPN. tanggal 27-02-2017 dan kontrak sehingga
Rp.260.000.000,- ke KPPN 2. Petugas Front Surat Dirjen penyampian SPM tidak
tanggal 06-09-2019; Office harus lebih Perbendaharaan Nomor harus menunggu 5 hari
teliti dan ND-103/PB/2019 tanggal 1 kerja dari pendaftaran
mematuhi Februari 2019 tentang data kontrak
ketentuan yang langkah-langkah strategis
berlaku Pelaksanaan Anggaran
3. Untuk menjadi Kementerian
perhatian Negara/Lembaga TA 2018
selanjutnya pada Kanwil DJPb dan
KPPN
Unsur Pembinaan dan Supervisi: SPM Gaji Induk
Keterlambatan penyampaian Gaji Induk KPPN segera PMK No.190/PMK. Seksi Ada penolakan
bulan Juli s.d Nopember 2019 pada Pencairan
KPPN Tasikmalaya dari jumlah 852 Gaji bersurat kepada 05/2012 tentang Tata SPM sehingga
Induk : Dana
ketika satker
Gaji Induk bulan Juli 2019 :
Satker yang Cara Pembayaran Dalam Kantor Kemenag
Satker Kantor Kementerian Agama
Kab. Ciamis (416497) disampaikan bersangkutan untuk Rangka Pelaksanaan Kab. Ciamis
pada tanggal 17 Juni 2019.
menegaskan kembali Anggaran Pendapatan (416497)
Gaji Induk bulan Agustus 2019 :
bahwa pengajuan dan Belanja Negara. mengjukan SPM
1. Satker Lanud Wiriadinata
(344829) disampaikan pada SPM gaji induk paling gaji induk bulan
tanggal 22 Juli 2019.
lambat tanggal 15 agustus 2019
2. Satker Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Tasikmalaya Kab. bulan berkenaan tersebut kembali
Tasikmalaya (424358)
disampaikan pada tanggal 17 untuk gaji induk bulan sudah melewati
Juli 2019.
yang akan datang. tanggal 15 Juni
Gaji Induk bulan September 2019 :
2019
Satker WINGDIKKAL (638002) Keterlambatan
disampaikan pada tanggal 26
Agustus 2019. tersebut karena
Gaji Induk bulan Oktober 2019 : ada kendala di
Satker Kantor Pertanahan Kabupaten rekon GPP yaitu
Pangandaran (022209) disampaikan
pada tanggal 18 September 2019. ada pegawai
pegawai pindahan
yang belum
dinonaktifkan dari
KPPN asal
sehingga rekon
gaji induk bulanan
baru bisa
dilanjutkan setelah
di nonaktifkan dari
KPPN asal yang
berimbas pada
pengajuan SPM
gaji induk bulanan
nya
Wingdikkal
merupakan satker
baru, sehingga
perlu waktu untuk
menyiapkan
segala
seusatunya dalam
hal aplikasi dan
persaipan
penyamaan data
pegawai
Ada penolakan
SPM sehingga
ketika satker
Pertanahan
Kabupaten
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Pangandaran Tuntas
Tuntas
(022209) Tuntas
mengajukan SPM
gaji induk bulan
Oktober 2019
tersebut kembali
sudah melewati
tanggal 15 Juni
2019
Untuk selanjutnya
kami akan
mengedukasi
satker dalam hal
pengajuan gaji
induk bulanan
dalam hal
peraturan maupun
aplikasi nya
sehingga di
tagetkan pada
tanggal 15
sebelum bulan
berkenaan
dipastikan satker
sudah
mengajukan SPM
gaji induk bulanan
1.2 Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Tingkat Penyelesaian SPM menjadi SP2D
Pada Laporan Rekap Penolakan SPM 1. Untuk lebih Seksi Penolakan rata rata
Periode Juli sampai dengan bulan meminimalkan PMK 194/PMK.05/2014 Pencairan
Nopember 2019 terdapat beberapa
penolakan formal dan Substantif terdiri penolakan, tanggal 25-7-2014 Dana berasal dari
dari:
KPPN harus tentang Pelaksanaan penginputan data
a. Penolakan Formal sebanyak 470 SPM
atau sebesar 3,56 % melakukan SPAN supplier yang salah
Inventarisir
b. Penolakan Substantif sebanyak 0 pada SPM. Hal ini
SPM atau sebesar 0,00 % terhadap Surat Direktur TP
sudah kami lakukan
dari jumlah 13.193 SPM permasalahan No. S-9398/PB.8/2015
tersebut dan edukasi melalui
melakukan tanggal 5-11-2015 hal
FGD/ In house inhouse training terkait
training kepada Pokok Permasalahan
Satker dengan pengelolaan
untuk Memonitoring dan
data supplier pada
Evaluasi Kesiapan
bulan februari 2019
Pelaksanaan APBN
dimaksud.
2. Menerapkan pada Akhir Tahun
Aplikasi Three Anggaran.
Pass dari KPPN
Sukabumi,
sehingga
meminimalkan
adanya
penolakan SPM
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Akurasi RPD Harian Satker
Berdasarkan hasil monitoring Aplikasi OM Kasi PD harus : Peratuan Menteri Seksi Deviasi masih di bawah
SPAN pada Laporan Deviasi KPPN Pencairan
Tasikmalaya tercatat : 1. Melakukan Keuangan no. ambang batas, namun
- Agustus : 6,84 % sosialisasi Dana
- September : 9,47 % (Bimtek/FGD), PMK.277/PMK.5 /2014 akan tetap dilakukan
- Oktober : 10,09 % khususnya kepada Kasi MSKI
Dengan rata-rata deviasi RPD satker satker yang tingkat tanggal 21 Desember monitoring dan
mencapai 8.8%. Untuk Bulan September akurasi RPD nya Deviasi
dan Oktober deviasi masih cukup tinggi masih rendah. 2014 tentang Rencana masih di koordinasi terutama
walapun masih di bawah ambang batas bawah
yang diperkenankan (15%) 2. Melakukan Penarikan Dana, Rencana ambang dengan satker yang
monitoring dengan batas,
membuat ceklist Penerimaan Dana dan namun akan mempunyai pagu besar
satker yang tingkat
akurasi RPD-nya Renkas
masih rendah
3. KPPN segera
membuat
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
pemetaan/profiling Tuntas
satker pada setiap
area rawan
permasalahan;
4. Melakukan FGD dan
Pembinaan kepada
satker yang masuk
ke dalam profiling.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Pengawasan UP/TUP
Berdasarkan Pengawasan UP pada 1. KPPN segera PMK Nomor Kepala Seksi Sudah dibuatkan surat Tuntas
MSKI dan teguran ke Satker
Monitoring OMSPAN, terdapat UP yang membuat 190/PMK.05/2015 tentang Pencairan 424364 Nomor: S-
Dana 1031/
sudah jatuh tempo, diantaranya yaitu pemberitahuan tata cara pembayaran WPB.13/KP.07/2019
tanggal 15-11-2019
a. Satker Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 kepada KPA dalam rangka pelaksanaan
Sudah dibuatkan surat
Tasikmalaya Kota (424364) UP satker yang APBN teguran ke Satker
400691 Nomor: S-
Sebesar Rp. bersangkutan Pasal 44 ayat (1). 1043/
WPB.13/KP.07/2019
35.000.000,- Tanggal 10 Januari 2019, bahwa tanggal 21-11-2019
GUP terakhir tanggal 16-10-2019. pertanggungjawab Surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan
an UP paling
b. Satker Pengadilan Agama Ciamis lambat 1 bulan No.S-2570/PB/2017
(400691) UP Sebesar Rp. sejak SP2D GUP tanggal 9 Maret 2017 Hal
20.000.000,- Tanggal 18 Januari terakhir Petunjuk Teknis Langkah-
2019, GUP terakhir tanggal 21-10- diterbitkan; langkah Strategis
2019 Pelaksanaan Anggaran
2. Diwaktu yang Kementerian Surat terlampir
akan datang Negara/Lembaga Tahun Monitoring dilakukan
KPPN harus lebih Anggaran 2017. secara berkala,
teliti dan cermat keterlambatan
dalam mengawasi revolving GU karena
pertanggung satker menunggu MP
jawaban UP dan PNBP terpusat
mengoptimalkan bertahap. Penerbitan
Aplikasi MP dari Kantor Pusat
OMSPAN; terlambat.
3. KPPN segera
membuat
pemetaan/profiling
satker pada setiap
area rawan
permasalahan;
4. Melakukan FGD
dan Pembinaan
kepada satker
yang masuk ke
dalam profiling.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: SP2D Retur Untuk Perdirjen Nomor PER- Kepala Seksi Akan selalu Tuntas
9/PB/2018 tanggal 29 Juni Bank
1. meminimalisasi 2018 tentang Tata Cara berkoordinasi dengan
1. Berdasarkan monitoring Aplikasi Penyelesaian Retur Surat
volume retur Perintah Pencairan Dana satker melalui kegiatan
omspan masih terdapat 46 SP2D
Retur dengan alasan Rekening SP2D, KPPN FGD dan Sosialisasi
Supplier tidak aktip/salah/tidak
ditemukan,Account Cr Not segera terkait rekening baik
Fung,Account Cr is Closed Rekening
sudah tutup,Invalid Account melakukan nama maupun nomor.
Number,Invalid Bank Account Name
dan Not Exit Bank Account Number, koordinasi Akan di coba
walapun telah diselesaikan secara menerapkan aplikasi
tepat waktu dengan Satker Three Pass.
2. Terdapat SPTJM yang belum dibubuhi mitra kerjanya,
materai antara lain :
dan selalu
mengingatkan Berdasarkan data
Satker supaya bahwa tidak ada Retur
lebih berhati-hati An. Satker MTSN 5
dan memastikan Ciamis yang ada MTSN
keakuratan data 5 Tasikmalaya dan
rekening; SPTJM tersebut sudah
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Satker Kementerian Agama MTsN 5 2. KPPN segera bermeterai (copy Tuntas
Tuntas
Ciamis Kab.Ciamis membuat terlampir) namun
pemetaan/profilin demikian Akan di buat
g satker pada surat penegassan
setiap area rawan kembali terkait
permasalahan; pembubuhan meterai
3. Melakukan FGD pada SPTJM untuk
dan Pembinaan permohonan
kepada satker penyelesaian Retur
yang masuk ke kepada satker
dalam profiling;
4. Menerapkan
Aplikasi Three
Pass dari KPPN
Sukabumi,
sehingga data
supplier SPM
yang akan
diajukan ke KPPN
akan divalidasi
dengan data
supplier dari
OMSPAN apabila
ada data supplier
yang berbeda.
KPPN segera
menegaskan kembali
melalui surat ke satker
bahwa setiap SPTJM
harus dibubuhi materai
1.3 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Rekonsiliasi tingkat UAKPA
1. Berdasarkan monitoring data aplikasi Proses rekonsiliasi 1. Peraturan Menteri Seksi Vera 1. Status BAR Siap
e-Rekon L&K periode Juni s.d. Oktober Keuangan Nomor
2019, proses rekonsiliasi dijelaskan dinyatakan 215/PMK.05/2016 Download telah kami
sebagai berikut: tentang Perubahan
a. Bulan Juni s.d September 2019, selesai/tuntas jika atas Peraturan tingkatkan
status rekonsiliasi sudah 100% Menteri Keuangan
BAR Siap Download; status rekonsiliasinya Nomor persentasenya dan
b. Bulan Oktober 2019, status adalah “BAR Siap 213/PMK.05/2013
rekonsiliasinya: Download”. Status tentang Sistem kami terus
- BAR Siap download: 101 Akuntansi dan
satker (68,71%) Pelaporan Keuangan menghimbau semua
- Menunggu Ttd KPA: 45 satker Pemerintah Pusat
( 30,61%) Menunggu Ttd KPA satker mitra kerja
- Menunggu Ttd Kasi Vera: 1
satker (0,68%) hanya menghindarkan agar segera
satker dari sanksi meningkatkan
KPPN. Untuk itu, statusnya pada
KPPN harus segera setiap kesempatan
sehingga pada bulan
menyampaikan Desember (akhir
pemberitahuan ke tahun) seluruhnya
Satker supaya sudah berstatus BAR
menyelesaikan proses 2. Peraturan Menteri Siap Download
Keuangan
rekonsiliasi sampai No.104/PMK.05/2017
tanggal 21Juli 2017
status BAR Siap tentang Pedoman 2. Semua kendala TDK
Rekonsiliasi dalam
2. Terdapat Transaksi Dalam Konfirmasi download setiap akhir Penyusunan Laporan pada 7.2.
Keuangan lingkup
(TDK) dengan kategori: periode rekonsiliasi Bendahara Umum Rekonsiliasi tingkat
Negara dan
a. TDK Pagu: Kementerian UAKPA ini telah kami
Negara/Lembaga
- Madrasah Aliyah Negeri 2 pasal 4 deteksi di bulan
Indikator kesuksesan Nopember 2019 dan
Pangandaran (597914) telah kami adakan
- Operasi dan Pemeliharaan pelaksanaan FGD bersama satker
Sumber Air Citanduy (020105) rekonsiliasi eksternal mitra kerja yang
b. TDK Pendapatan: antara KPPN dan bermasalah tersebut
- Lanud Wiriadinata (638729) satker adalah (termasuk masalah
- Unit Penyelenggara Pelabuhan terwujudnya kesamaan pagu-pagu minus).
Pangandaran (521285) data antara data BUN Untuk Satker inaktif
- Dinas Kesehatan Kab. dengan satker yang 3. Peraturan Dirjen (Dinas Kesehatan
Tasikmalaya (029435) ditandai dengan tidak Perbendaharaan Kab. Tasikmalaya
- Madrasah Ibtidaiyah Negeri adanya Transaksi Nomor PER- (029435) dan
Cibereum Kab. Ciamis (660450) Dalam Konfirmasi 33/PB/2018 tentang Madrasah Ibtidaiyah
(TDK). Untuk itu, Pembinaan Negeri Cibereum
KPPN segera Pelaksanaan Sistem Kab. Ciamis
(660450) telah kami
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
- KPPN Tasikmalaya selaku menginformasikan Akuntansi Dan buatkan surat Tuntas
Pengelola Penyaluran DAK Fisik TDK tersebut kepada Tuntas
dan Dana Desa (403528) satker dan mengambil Pelaporan Keuangan dengan tembusan ke
langkah-langkah
c. TDK Kas BP penyelesaiannya. Instansi Pada pihak terkait agar
- KPPN Tasikmalaya selaku
Kementerian Negara/ dapat ditindaklanjuti
Pengelola Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa (403528) Lembaga karena di KPPN tidak
mungkin lagi
melakukan tindak
lanjut/ perbaikan
kPPN Tasikmalaya (inaktif)
3. Akun Aset Belum Diregister: harus segera
- Lanud Wiriadinata (344829) menyampaikan Untuk TDK Kas BP
- Unit Penyelenggara Pelabuhan penegasan kepada KPPN Tasikmalaya
Pangandaran (521285) satker untuk selaku Pengelola
menyelesaikan Penyaluran DAK
- Politeknik Kesehatan permasalahan Fisik dan Dana Desa
Tasikmalaya (632238) munculnya akun Aset (403528) telah
- Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Belum Diregister masuk ke CALK
Ciamis (308319) tersebut dan sebagai Catatan
- MTsN 2 Pangandaran (572966) memastikan bahwa Penting Lainnya
yakni “tidak ada
- MTsN 2 Tasikmalaya Kota akun tersebut tidak
menu input setoran
(575450) boleh muncul pada kas” pada SAKTI
- MAN Banjar (675212) laporan keuangan DAK Fisik sehingga
- MTsN 4 Pangandaran (681180) tahunan satker. kas BP terjadi selisih.
- BPS Kab. Ciamis (018733)
- Polres Tasikmalaya (643056) 3. Semua Aset Belum
Diregister telah kami
- Polres Ciamis (643060) deteksi di bulan
Nopember 2019 dan
- BNN Kota Tasikmalaya (418318) KPPN kami sampaikan
kepada satker mitra
- KPU Kota Tasikmalaya (657101) Tasikmalayaharus kerja pada forum
FGD pada akhhir
- KPU Kota Banjar (657249) segera menyampaikan Nopember 2019.
penegasan kepada
4. Saldo Tidak Normal satker untuk
- MTsN 4 Ciamis (416507)
- BPS Kab. Ciamis (018733) menyelesaikan
- Polres Tasikmalaya Kota
(643056) permasalahan
- KPU Kota Banjar (657249)
munculnya Saldo Nota Dinas Direktur
APK No. ND-
Tidak Normal tersebut 117/PB.06/2019
tanggal 4 Februari
dan segera 2019 tentang Kriteria
Penilaian Laporan
menyelesaaikannya. Keuanagan Tingkat
UAKBUN–D KPPN
dan Laporan
Keuangan Tingkat
UAKKBUN – Kanwil
Ditjen
Perbendaharaa
4. Semua Saldo Tidak
Normal telah kami
deteksi di bulan
Nopember 2019 dan
kami sampaikan
kepada satker mitra
kerja pada forum
FGD pada akhhir
November 2019.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah KPPN
- Dasar Hukum pada Laporan Keuangan KPPN Tasikmalaya 1. Peraturan Pemerintah Seksi Vera Dasar hukum pada LK
BUN D KPPN
Kuasa BUN Daerah belum di-update, segera memperbaiki Nomor 71 Tahun 2010 Tasikmalaya telah kami
update untuk periode-
contohnya: dasar hukum tentang Standar periode berikutnya
akan ditampilkan das ar
Kep Dirjen Perbendaharaan Nomor penyusunan Laporan Akuntansi hukum yang sudah
Pemerintahan, yaitu: benar.
187/PB/2017 sudah dinyatakan tidak Keuangan dan PSAP Nomor 3
berlaku dan digantikan dengan Kep komparasi/perbanding tentang Laporan
Arus Kas (LAK)
Dirjen Nomor 211/PB/2018 an periode pada PSAP Nomor 4
tentang Catatan atas
- Penyajian komparasi atau periode berikutnya Laporan Keuangan
perbandingan periode pada LAK dengan
memperhatikan
Laporan Keuangan Bulan Juli, peraturan yang berlaku
Agustus, September (TW III, dan pada saat penyusunan
Oktober 2019 tidak sesuai sehingga laporan keuangan
penjelasan pada CaLK nya tidak tepat.
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Contohnya: perbandingan atau 2. Surat Direktur
komparasi LAK Triwulan III 2019
dibandingkan dengan Triwulan III Jenderal Tuntas
2018. Tuntas
Perbendaharaan
Tuntas
Nomor S-
6193/PB/2017 tanggal
13 Juli 2017 hal
Pedoman Penyusunan
dan Penyampaian
Laporan Keuangan
Kuasa BUN Daerah
dan Koordinator Kuasa
BUN Kanwil.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Laporan Keuangan UAKPA Tingkat Satker
Satker yang mengirimkan Laporan KPPN harus 1. Peraturan Menteri Seksi Vera Telah kami tegaskan
Keuangan Tingkat UAKPA periode Keuangan
semester I Tahun 2019 adalah 43 dari 147 menegaskan kembali No.222/PMK.05/2016 kembali hal
satker tanggal 30 Desember
( 29,25%) melalui surat bahwa 2016 tentang penyampaian LK
Perubahan atas PMK
Satker wajib No.177/PMK.05/2016 UAKPA dengan surat
tentang Pedoman
mengirimkan Laporan Penyusunan dan Nomor.
Penyampaian Laporan
Keuangan Tingkat Keuangan 047/WPB.13/KP.07/20
Kementerian
UAKPA secara Negara/Lembaga (Bab 20 tanggal 21 Januari
II Modul Pedoman
lengkap (disertai Penyusunan dan 2020.
Penyampaian Laporan
CaLK) ke KPPN Keuangan
Kementerian/Lembaga
periode semesteran
2. Surat Direktur
dan tahunan, serta Jenderal
Perbendaharaan
harus melakukan Nomor S-625/PB/2019
tanggal 26 Juni 2019
telaah atas laporan hal Pedoman
Rekonsiliasi,
keuangnya. Penyusunan, dan
Penyampaian Laporan
Keuangan Semester I
Tahun 2019
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penatausahaan LPJ Bendahara Pengeluaran
Terdapat satker-satker yang tidak KPPN harus 1. Peraturan Menteri Telah kami tegaskan
melampirkan Nota Konfirmasi Pajak pada menginformasikan Keuangan kembali hal
LPJ Bendahara Bulan Oktober 2019 supaya satker segera No.162/PMK.05/2013 penyampaian LPJ
diantaranya : melengkapi LPJ tanggal 15 November Bendahara dan
a. Kejari Tasikmalaya 005126) Bendahara dengan 2013 tentang kelengkapannya
b. Kejari Kab. Tasikmalaya (672652) Nota Konfirmasi Pajak Kedudukan dan dengan surat Nomor.
c. KPKNL Tasikmalaya (525343) Tanggung Jawab 048/WPB.13/KP.07/20
d. Kemenag Kab. Tasikmalaya Bendahara pada 20 tanggal 21 Januari
(416473) Satuan Kerja 2020.
Pengelola Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Negara pasal
40
2. Peraturan Direktur
Jenderal
Perbendaharaan
No.PER-3/PB/2014
tanggal 3 Februari 2014
tentang Petunjuk Teknis
Penatausahaan,
Pembukuan,dan
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Pertanggungjawaban Tuntas
Bendahara pada Satuan Tuntas
Kerja Pengelola APBN
serta Verifikasi Laporan Tuntas
Pertanggungjawaban Tuntas
Bendahara pasal 10 Tuntas
A. PENILAIAN KINERJA PELAYANAN
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Indeks Kepuasan Pegawai (IKP)
Hasil Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) Kepala KPPN selalu Surat Dirjen Kepala Akan tetap menjaga
Semester II tahun 2019 atas dukungan Kantor
operasional pelayanan KPPN Tasikmalaya tetap menjaga perbendaharaan No. kualitas kinerja
terhadap 30 responden, memperoleh nilai Kasubag
sebesar 99,64 (sangat puas) mengalami kualitas kinerja S-4692/PB/2017 hal Umum pelayanan ini secara
kenaikan sebesar 2,1 poin dari hasil
Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) pelayanan ini secara Apresiasi hasil survei Kasi PD terukur dan
Semester I tahun 2019 sebesar 97,54
dengan responden sebanyak 30. terukur dan pengguna layanan Kasi MSKI berkelanjutan serta
berkelanjutan serta kementerian keuangan Kasi Bank tetap melakukan
tetap melakukan tahun 2016 dan langkah- Kasi Vera perbaikan-perbaikan
perbaikan-perbaikan langkah kinerja layanan terhadap unsur-unsur
terhadap unsur- tahun 2017. peningkatan
unsur peningkatan pelayanan
pelayanan;
Pimpinan harus selalu
melakukan
pendekatan yang lebih
terbuka kepada staf,
sehingga diharapkan
mampu memberikan
pemahaman yang
positif kepada staf nya
akan pentingnya
jawaban yang optimal
dalam pencapaian IKP.
C. PENILAIAN KINERJA TATA KELOLA
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penyusunan Penetapan Manual IKU
Penyusunan penetapan manual IKU saat Penyusunan PMK No.467/KMK.01/2014 Subbagian Untuk periode
ini baru sebatas copy paste dari template Umum
manual IKU yang disampaikan dari Kantor penetapan manual IKU tentang Pengelolaan selanjutnya
Pusat .
harus diisi sesuai Kinerja Di Lingkungan penyusunan manual
dengan ketentuan, Kementerian Keuangan IKU akan mengikuti
yaitu mencantumkan: ketentuan yang telah
Nama pemilik IKU, ditetapkan
Sumber data untuk
membedakan IKU
bukan tanggung
renteng dan pengisian
target realisasi pada
tabel untuk IKU
sebelumnya.
Unsur Pembinaan dan Supervisi Pengelolaan User PIC KPPN pada aplikasi training PbnOpen
Pengelolaan user PIC KPPN pada aplikasi Pengelolaan akses IKU Pemenuhan Jamlat Subbagian Mulai tahun 2020
PBNOpen belum dikelola secara optimal, Pegawai dan IKU Tes Hard Umum
sehingga berdampak pada kurang user PIC KPPN pada competency sudah dibuatkan SK
termonitoringnya data-data kepegawaian,
seperti data terpenuhinya pemenuhan aplikasi training selain Pengelola Aplikasi
jamlat pegawai, data hasil test hard
competency dan lain-lain dikelola oleh KSU agar
ditunjuk pegawai Training sebagai
lainnya sebagai pendamping KSU yaitu
pendamping. Nomor KEP-
012/WPB.13/
KP.07/2020 (terlampir)
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Pelaksanaan Review K3 Tahun 2019
Prosentase pelaksanaan review K3 tahun Pelaksanaan review SE Menteri Keuangan Subbagian Sudah dilaksanakan
2019 pada tanggal 4 Desember 2019 baru K3 tahun 2019 harus nomor SE-27/MK.1/2019 Umum
mencapai 25,71% atau baru direview dapat dilaksanakan tentang pengelolaan kinerja review untuk seluruh
sebanyak 9 pegawai dari 35 pegawai. 100% paling lambat semester II Tahun 2019
pegawai melalui
aplikasi e-performance
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
pada tanggal 16 Tuntas
Desember 2019. Tuntas
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penyusunan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perintah Lembur (SPTPL)
Penyusunan Surat Pernyataan Tanggung Setiap pembuatan SE Direktur Jenderal Subbagian Akan dilaksanakan
Jawab Perintah Lembur (SPTPL) belum Perbendaharaan Nomor Umum
sesuai dengan ketentuan SE-34/PB2013 tabel pada SPTPL SE-34/PB/2013 tentang untuk pembuatan
yaitu pada isian tabel serta yang bertanda Tata Cara Administrasi
tangan pada SPTPL harus mengacu pada Kehadiran dan Pelaporan SPTPL periode
Pelaksanaan Kerja Lembur
SE-34/PB/2013 dan di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan
SPTPL ditandatangani berikutnya
oleh Kepala Kantor
bukan Kepala
Subbagaian Umum
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
KPPN KARAWANG - 086
Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
KetentuanTerkait Subbag/ Penyelesaian
Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN Seksi
1.1 Efektivitas Pembinaan Satker Seksi
PD/PDMS
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penatausahaan SKPP
Terdapat penandatangan SKPP 1. Kepala KPPN Keputusan Dirjen Surat Kepala KPPN Tuntas
segera bersurat
mencantumkan nama jabatan struktural, ke Satker untuk Perbendaharaan No. KEP- Karawang tentang
menegaskan
antara lain: kembali bahwa 287/PB/2016 tgl. 9 Oktober penegasan “ jabatan
penandatangan
1. Satker Badan Pusat Statistik Kabupaten SKPP adalah 2016 tgl. 9 Oktober 2016 penandatangan SKPP “
Kuasa Pengguna
Karawang SKPP No. Anggaran. tentang SOP pada KPPN :
B.601/BPS/32150/8/2019 tanggal 14 2. Untuk menjadi KP.15.065. Tanggal 1 November
perhatian
Agustus 2019. selanjutnya. PER-37/PB/2009 tentang 2019
2. Satker Balai besar Peramalan Petunjuk Teknis No. S-
Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengalihan Pengelolaan 601/WPB.13/KP.11/20
SKPP No. 688/KU.130/C.8/8/2019 Administrasi Belanja 19
tanggal 9 Agustus 2019. Pegawai Negeri Sipil Pusat.
PER-2/PB/2018 tentang
Pelaksanaan Pembayaran
Gaji menggunakan
database Gaji Terpusat
Pasal 7 ayat 1,2 dan 3.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Perubahan Data Supplier
Surat Permohonan Perubahan Data Kepala KPPN Peraturan Dirjen Seksi Surat Kepala KPPN Tuntas
Supplier dan Data Kontrak dari Satker tidak PD/PDMS
sesuai ketentuan, antara lain tidak mengirimkan surat Perbendaharaan No. PER- Karawang tentang
ditandatangani oleh Pejabat Pembuat
Komitmen : pemberitahuan 58/PB/2013 Tetang ketentuan jabatan
kepada Satker, Pengelolaan Data Supplier penandatangan data
supaya penyampaian dan Data Kontrak Dalam supplier dan data
a. Satker Kantor Pelayanan Pajak surat terkait SPAN kontrak :
Pratama Karawang Selatan, No.
14965/ WPJ.22/KP.1603/2019 tanggal perubahan data
27 Agustus 2019 ditandatangani oleh
Plh. Kepala Kantor. supplier sesuai Tanggal 1 November
2019 No. S-
ketentuan. 600/WPB.13/KP.11/20
19
b. Satker Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karawang, No.B-
3715/Kk.10.15/1/ KU.00.1/08/2019
tanggal 20 Agustus 2019
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna
Anggaran.
c. Satker Lembaga Pemasyarakatan
kelas IIA Karawang, No. W11.PAS
8.KU.03.03-3683 tanggal 27
September 2019 ditandatangani oleh
Kuasa Pengguna Anggaran
Unsur Pembinaan dan Supervisi: SPM Gaji Induk
Keterlambatan penyampaian Gaji Induk Kepala KPPN segera PMK No.190/PMK. 05/ Seksi Surat Pemberitahuan Tuntas
PD/PDMS ke Satker UNSIKA :
ke KPPN : bersurat kepada 2012 tentang Tata Cara 1. Tanggal 16 Juni
a. Satker Universitas Singaperbangsa Satker yang Pembayaran Dalam 2019 No. S.272a
/WPb.13/KP.1102/
tgl 16 Juli 2019 bersangkutan untuk Rangka Pelaksanaan 2019
2. Tanggal 16 Juli
b. Satker Universitas menegaskan kembali Anggaran Pendapatan 2019 No. S.366/
WPb.13/KP.1102/2
Singaperbangsang tanggal 17 Juli bahwa pengajuan dan Belanja Negara. 019
2019 SPM gaji induk paling
lambat tanggal 15
bulan berkenaan
untuk gaji induk bulan
yang akan datang.
1.2 Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Tingkat Penyelesaian SPM menjadi SP2D
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Pada Laporan Rekap Penolakan SPM KPPN harus selalu PMK 194/PMK.05/2014 Seksi Surat Kepala KPPN Tuntas
Periode Juli 2019 s.d September 2019 PD/PDMS Karawang Tanggal 4 Tuntas
terdapat penolakan formal dan Substantif memastikan data tanggal 25-7-2014 Tentang November 2019 Tuntas
terdiri dari: No.S-
- Penolakan Formal sebanyak 79 SPM supplier yang Pelaksanaan SPAN 603/WPB.13/KP.1102/
2019.
dari Jumlah 2.153 SPM atau sebesar didaftarkan oleh Surat Direktur TP No.S-
0.03%
- Penolakan Substantif sebanyak 0 Satker telah benar 9398/PB.8/2015 tanggal
SPM atau sebesar 0%
untuk menghindari 05-11-2015 tentang Pokok
penolakan Permasalahan untuk
pembayaran oleh monitoring dan Evaluasi
KPPN melalui Kesiapan Pelaksanaan
kegiatan in house APBN pada akhir tahun
training kepada anggaran
Satker yang sering
mengalami penolakan
formal, sehingga data
supplier SPM yang
akan diajukan ke
KPPN telah benar.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Kepatuhan atas Hak tagih kepada Negara
Berdasarkan data OMSPAN, terdapat Kepala KPPN segera 1. PMK No. 190/ Seksi Surat Kepala KPPN
beberapa penyelesaian tagihan melebihi 2. PD/PDMS Karawang Tanggal 4
batas waktu 17 hari kerja setelah timbulnya bersurat kepada PMK.05/ 2012 tentang November 2019
hak tagih kepada Negara No. S-
Satker untuk Tata Cara 602/WPB.13/KP.1102
d. Satker Komisi Pemilihan Umum /2019
Karawang kontrak No. 027/03/SP menegaskan kembali Pembayaran Dalam
/PPK-KPUKrw/2019 tanggal 15
Agustus 2019, BAST No. bahwa penerbitan Rangka Pelaksanaan
027/13/BA.ST/Set.KPU/2019 tanggal
28 Agustus 2019 diterbitkan SPP SPM agar tidak Anggaran Pendapatan
tanggal 24 September 2019, dan
diterbitkan SP2D tanggal 24 September melebihi 17 hari kerja dan Belanja Negara
2019 (19 HK)
sejak BAST/BAPP pasal 36 ayat 1.
e. Satker Politeknik Kelautan dan
Perikanan Karawang diterbitkan. Surat Menteri
kontrak No.06/SPK/PPK.POLTEK-
KRW/V/2019 tgl.20 Mei 2019, BAST Keuangan No.S-66/
No.08/BASTPBJ/PP.POLTEK-
KRW/VI/2019 tgl. 28 Juni 2019 MK.05/2019 tanggal
diterbitkan SPP tanggal 25 Juli 2019,
dan diterbitkan SP2D tanggal 25 Juli 22 Januari 2019 ttg
2019 (19 HK)
Langkah2 Strategis
Pelaksanaan
Anggaran K/L TA
2019;
3. Nota Dinas Dirjen
Perbendaharaan no.
ND-103/PB/2019
tanggal 1 Pebruari
2019 tentang Petunjuk
Teknis Langkah
Langkah Strategis
Pelaksanaan
Anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga TA
2019 pada Kanwil
DJPb dan KPPN
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Akurasi RPD Harian Satker
Berdasarkan hasil monitoring Aplikasi Om Kasi PDMS harus PMK-197/PMK.05/2017 Seksi Telah dilaksanakan
selalu : PD/PDMS
SPAN pada Laporan Deviasi KPPN 1. Melakukan tentang Rencana monitoring pada
Karawangbulan monitoring dengan Penarikan Dana, Rencana Aplikasi OMSPAN
membuat ceklist
- Juli 16.96 satker yang tingkat Penerimaan Dana dan penyerapan RPD
akurasi RPD-nya
masih rendah Perencanaan Kas
2. Melakukan
- Agustus 16.67 bimtek/FGD
terhadap satker
- September 17.04 dimaksud di atas
Rata-rata deviasi RPD satker mencapai
16.89% yang artinya tingkat kepatuhan
satker dalam penyampaian RPD masih
rendah (diatas 13%).
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penatausahaan Retur
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
1. Berdasarkan monitoring di Aplika1s.i Kepala KPPN segera Perdirjen No. PER-9 Seksi Bank Telah dibuatkan surat Tuntas
/PB/2018 tanggal 29 Juni kepada Satker lingkup Tuntas
OMSPAN, secara umum KPPN telah menyurati kembali 2018 tentang Tata Cara Seksi pembayaran KPPN
Penyelesaian Retur Surat Vera/VeraKI karawang sesuai
menyelesaikan /memproses Retur kepada Satker terkait, Perintah Pencairan Dana. rekomendasi (Surat
Kepala KPPN
SP2D tepat waktu dan tepat jumlah. untuk lebih teliti dalam Perdirjen No.PER-9/PB/ Karawang Nomor : S-
2018 tanggal 29 Juni 2018 599/WPB.13 /KP.1103/
Namun hasil monitoring dari bulan Juli penatausahaan tentang Tata Cara 2019 tanggal 31
Penyelesaiaan Retur Surat Oktober 2019
s.d September 2019 terdapat Retur rekening, sehingga Perintah Pencairan Dana
Sehubungan dengan
SP2D sebanyak 48 Penerima, dengan dapat meminimalisasi keterlambatan
penyampaian Surat
alasan retur disebabkan antara lain: terjadinya Retur Pemberitahuan Retur
SP2D tanggal Retur 31
Account Cr is closed, Account Cr Not SP2D. Juli 2019 an. Neneng
dkk., dengan Surat
Found 2. Pemberitahuan tgl. 8
Agustus 2019 Nomor :
3. Untuk selanjutnya S-415/WPB.13/
KP.1103/ 2019.
2. Terdapat keterlambatan Surat selalu diterbitkan tepat Sesuai rekomendasi
Tim Pembinaan Kanwil
Pemberitahuan Retur SP2D melebihi waktu sesuai dengan DJPb Prov Jabar telah
dimintaan konfirmasi
3(tiga) hari kerja : ketentuan yang melalui hai.djpb
dengan tanggapan
Satker Kemenag (416637) Tgl berlaku bahwa telah terjadi
gangguan pengiriman
Retur SP2D 31 Juli 2019 Surat BS BNI untuk transaksi
31 Juli 2019. Sehingga
Pemberitahuan Tgl 8 Agustus 4. KPPN harus lebih teliti baru dapat terkirimkan
ke sistem pada tanggal
2019 Nomor : untuk menginput data 7 Agustus 2019
sebagaimana data
415/Wpb.13/KP.1103/2019 ata5s. terlampir. Namun
demikian untuk
nama pemilik rekening 6. KPPN harus selanjutnya kami akan
melaksanakan
NENENG menegaskan kembali penyampaian Surat
Pemberitahuan kepada
Satker Kemenag (416637) Tgl melalui surat ke Satker Satker sesuai
ketentuan.
Retur SP2D 2 Agustus 2019 Tgl bahwa setiap SPTJM
Untuk selanjutnya akan
Pemberitahuan tgl 8 Agustus harus dibubuhi meterai dilaksanakan secara
lebih teliti dan sesuai
2019 An.Pemilik Rekening AAH aturan yang berlaku
KHIROH Telah dibuatkan surat
kepada KPA Satker
Satker Kemenag (416637) Tgl Wilayah Kerja KPPN
Karawang sesuai
Retur SP2D 2 Agustus 2019 Tgl dokumen terlampir
(Surat Kepala KPPN
Pemberitahuan 8 Agustus 2019 Karawang Nomor S-
599/
An.Pemilik Rekening SRI WPB.13/KP.1103/2019
REZEKI Terkait rekonsiliasi
internal telah difasilitasi
3. Terdapat penginputan Surat di Aplikasi SPAN
Pemberitahuan Retur Nomor : S- dengan form hasil print
415/Wpb.13/KP.1103/2019 tanggal 8 out disiapkan dan
Agustus 2019 di OMSPAN tertera tgl ditandatangani oleh
9 Agustus 2019 staf Seksi Vera dan
4. Terdapat SPTJM yang belum dibubuhi
materai antara lain :
Satker Universitas
Singaperbangsa Karawang tgl
26 September 2019
Satker Kemenag Kab.Karawang
(416637) tanggal 15 Agustus
2019
Satker Universitas
Singaperbangsa Karawang tgl
19 Agustus 2019
Satker Kantor Kemenag
Kab.Karawang ( 416637 ) Tgl
20 Agustus 2019
1.3 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Rekonsiliasi Internal
Selama bulan Juli sampai dengan KPPN harus segera Keputusan Dirjen
September 2019, penandatanganan
dokumen hasil rekonsiliasi internal meperbaiki data Perbendaharaan Nomor
dilakukan di Seksi Vera.
sehingga KEP-287/PB/2015 tanggal
penandatanganan 9 Oktober 2015 tentang
dokumen hasil SOP KPPN Nomor
rekonsiliasi internal KP.15.001.
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
dilakukan sebagai E Book SOP KPPN yang disetujui oleh Kasi Tuntas
Tuntas
berikut : diterbitkan bulan Veraki, telah Tuntas
1. Saldo Utang (AP-GL) September 2017.
dilaksanakan.
disiapkan oleh Kepala Disisi lain, sesuai SOP
Seksi Vera dan No. KEP-287/PB/2015
disetujui oleh Kepala hasil rekonsiliasi
Seksi PD diketahui oleh Seksi
2. Saldo Piutang PD/PDMS dan Seksi
(GR/AR-GL) disiapkan Bank tapi tidak tersedia
Kepala Seksi Vera dan pada menu Aplikasi
disetujui oleh Kepala SPAN.
Seksi Bank Namun demikian untuk
memenuhi permintaan
Tim Pembina telah kita
siasati dengan
menambahkan
stempel persetujuan
oleh Kasi PDMS dan
Kasi Bank (dokumen
terlampir)
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Rekonsiliasi tingkat UAKPA
Untuk rekonsiliasi bulan September KPPN Karawang harus PMK No.104/PMK.05/ 2017 Seksi Terkait pagu minus
2019 pada Aplikasi e-Rekon & LK terdapat segera Vera/VeraKI
satker mempunyai pagu minus belanja memberitahukan tanggal 21 Juli 2017 tersebut terjadi pada
barang akun 522112 an. Satker Balai Besar kepada satker untuk
Peramalan Organisme Penganggu memperbaiki tentang Pedoman akun digit 6 merupakan
Tumbuhan Karawang Jabar (020072) kesalahan tersebut
sebesar Rp. 374.574 dengan melakukan Rekonsiliasi dalam kewenangan Satker.
ralat SPM atau revisi
DIPA / POK Penyusunan Laporan Sedangkan
Keuangan lingkup kewenangan KPPN
Bendahara Umum Negara hanya melakukan
dan Kementerian Negara/ monitoring pada akun 2
Lembaga pasal 6 Nota digit saja.
Dinas Dinas Direktur APK Namun demikian
No. ND-117/PB.06/ 2019 KPPN sudah
tanggal 4 Februari 2019 menghimbau kepada
tentang Kriteria Penilaian Satker untuk
Laporan Keuangan Tingkat melakukan koreksi,
UAKBUN–D KPPN dan dan telah dilakukan
Laporan Keuangan Tingkat koreksi pada tanggal
UAKKBUN – Kanwil Ditjen
29 Oktober 2019.
Perbendaharaan. (dokumen terlampir).
Unsur Pembinaan dan Supervisi: LPJ Bendahara
LPJ Bendahara Pengeluaran tidak dilampiri Setiap awal bulan, PMK No.162/PMK.05/ 2013 Seksi Terkait LPJ Bendahara
Vera/VeraKI
Nota Konfirmasi Penerimaan Negara yang melalui WA group tanggal 15 November 2013 Pengeluaran dan
diterbitkan KPPN : KPPN Karawang harus tentang Kedudukan dan Bendahara
1. Bulan Agustus 2019 an. Satker menginformasikan Tanggung Jawab Penerimaan yang
Kejaksaan Negeri Karawang (005201) kepada satker Bendahara pada Satuan belum dilampiri Nota
2. Bulan September 2019 an. Satker kelengkapan dokumen Kerja Pengelola Anggaran Konfirmasi Penerimaan
- Kejaksaan Negeri Karawang yang harus Pendapatan dan Belanja Negara, perlu
(005201) dilampirkan di LPJ Negara pasal 40. dijelaskan kadang Nota
- Balai Besar Peramalan Bendahara Konfirmasi mengalami
Organisme Penganggu Perdirjen Nomor PER- keterlambatan akibat
Tumbuhan Karawang Jabar 3/PB/2014 tanggal 3 adanya gangguan pada
(020072) Februari 2014 tentang aplikasi OMSPAN.
- Balai Kesehatan Mata Petunjuk Teknis Namun demikian KPPN
Masyarakat Jawa Barat (538840) Penatausahaan, Karawang sudah
- MTsN 4 Karawang Kab. Pembukuan,dan menyampaikan surat
Pertanggungjawaban teguran ke Satker
Karawang (572881) Bendahara pada Satuan terkait
- MAN 2 Karawang Kab. Kerja Pengelola APBN ketidaklengkapan
Karawang serta Verifikasi Laporan lampiran SPJ tersebut.
Pertanggungjawaban (bukti surat teguran
LPJ Bendahara Penerimaan tidak dilampiri Bendahara pasal 10 terlampir).
Nota Konfirmasi Penerimaan Negara yang
diterbitkan KPPN : Sebagai tambahan
informasi untuk LPJ
Bulan Juli 2019 an. Satker Bendahara
- Kejaksaan Negeri Karawang Penerimaan Satker
Polres Karawang dan
(005201) Universitas
- Universitas Singaperbangsa
(400859)
- Polres Karawang (6430000
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
Singaperbangsa Nota Tuntas
Tuntas
Konfirmasi Penerimaan
Tuntas
Negara telah
dilampirkan.
B. PENILAIAN KINERJA PELAYANAN
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Indeks Kepuasan Pegawai (IKP)
Hasil Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) Kepala KPPN harus Surat Dirjen Kepala KPPN, - Pada Semester II
Semester II Tahun 2018 terhadap Perbendaharaan -
dukungan operasional pelayanan KPPN selalu menjaga S-4692/PB/2017 No. Kasubag Tahun 2019
Karawang sebesar 99,92 (sangat puas) hal Umum
dengan responden 20 Pegawai, untuk kualitas kinerja Jumlah Pegawai
Semester I tahun 2019 sebesar 99,73
(sangat puas) dengan responen 22. pelayanan secara Apresiasi hasil survei pada KPPN
terukur dan pengguna layanan Karawang 23
berkelanjutan dan Kementerian Keuangan Pegawai, 2
pegawai Cuti
melakukan perbaikan- Tahun 2016 dan langkah- Tahunan dan 1
perbaikan terhadap langkah kinerja layanan Pegawai Cuti
unsur-unsur tahun 2017. Alasan Penting
peningkatan sehingga Jumlah
pelayanan atas responden untuk
dukungan operasional Kuisioner Indeks
melalui peningkatan Kepuasan
Pegawai sebanyak
tersedianya sarana 20 responden
prasarana pendukung
dalam kelancaran Hasil Indeks
operasional. Kepuasan
Pegawai (IKP)
Semester II Tahun
2019 pada KPPN
Karawang sebesar
99.92
dibandingkan
dengan Semester I
tahun 2019
sebesar 99.86
terdapat
peningkatan
sebesar 0.06 dan
KPPN Karawang
akan terus
melakukan
Penyelarasan
Strategi antara unit
teknis dan unit
pendukung dan
akan terus
melakukan
perbaikan-
perbaikan
terhadap unsur-
unsur peningkatan
pelayanan atas
dukungan
operasional
sehingga Kualitas
Kinerja Pelayanan
dapat terus
meningkat.
C. PENILAIAN KINERJA TATA KELOLA
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penyelesaian Tagihan
1. Pertangungjawaban Surat Perjalanan Surat Perjalanan 1. PMK Nomor Kasubag 1. Sesuai arahan Tim
Dinas (SPD) Nomor PRIN- Umum Pembinaan Kanwil
67a/WPB.13/KP.11/ 2019 tanggal 2 Dinas (SPD) 190/PMK.05/2012 DJPb Provinsi
Agustus 2019 belum diisi secara Jawa Barat Surat
khususnya pada tentang Tata Cara Perjalanan Dinas
halaman 2, harus Pembayaran Dalam
dilengkapi dengan Rangka Pelaksanaan
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
lengkap tanggal “Tiba dan Berangkat” mencantumkan Anggaran Pendapatan telah diperbaiki Tuntas
khususnya pada angka II dan VI tanggal “Tiba dan dan Belanja Negara (dokumen Tuntas
2. Pembayaran Honorarium Narasumber Berangkat” terlampir)
atas nama Slamet Waluyo S.Si, M.Si 2. Surat tugas telah Tuntas
tidak dilampiri/dicantumkan Surat Pembayaran 2. Peraturan Menteri dilampirkan
Keputusan tentang pembayaran dengan No : ST-
kepada yang bersangkutan (SP2D honorarium harus ada Keuangan Nomor 71a/ WPB.13/
Nomor 190861301002082 tanggal 19- KP.11/2019
08-2019, SPPT/086/ 1903335949 dasar otorisasi 113/PMK.05/2012 tanggal 29 Juli
2019 (dokumen
pembayarannya tentang Perjalanan terlampir)
berupa Surat Dinas Dalam Negeri
Keputusan/Surat Bagi Pejabat Negara,
Tugas yang Pegawai Negeri,
dilampirkan/dicantumk Pegawai Tidak Tetap
an dalam dokumen (Lampiran I)
pembayaran.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Pengelolaan BMN
1.Daftar Barang Ruangan belum dilakukan Kasubbag Umum PMK Nomor 181/ Kasubag Telah dilakukan sensus
perubahan Pejabat Penanggung Jawab Umum
Ruangan dan perlu dilakukan harus melakukan PMK.06/2016 tentang BMN dengan aplikasi
penyesuaian keadaan/jumlah barang
yang sesuai. penyesuaian Penatausahaan Barang SIMAN dimana
keadaan/jumlah Milik Negara terdapat menu rubah
lokasi, barang sesuai
barang dalam ruangan (Form.UPG.1.2.11) ruangan. Ceta DBR
serta memperbaharui pada aplikasi Sakti
2.Terdapat 2 (dua) jenis barang dengan Pejabat Penanggung belum bias dilakukan
kondisi rusak berat belum diusulkan Jawab Ruangan PMK Nomor : 181/ karena masih
penghapusannya yaitu sepeda motor PMK.06/2016 tentang menunggu
sinkronissasi dari
(kode barang 3.02.01.04.001) dan KPPN Karawang Penatausahaan Barang Aplikasi SIMAN ke
stabilisator (Kode Barang segera melakukan Milik Negara (Pasal 42) aplikasi SAKTI
3.05.02.06.019) proses pengusulan
penghapusan untuk KPPN Karawang telah
menindaklanjuti
BMN yang dengan mengusulkan
persetujuan
dikategorikan rusak penghapusan BMN
berupa AADB dan
berat sesuai ketentuan stabilisator kepada
Kepala Kanwil DJPB
yang berlaku Prov Jawa Barat ,
dengan surat Nomor:
ND-476/
WPB.13/KP.11/2019
tanggal 21 Oktober
2019.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Administrasi Kepegawaian
Terdapat ketidaksesuaian laporan KPPN Karawang harus Surat Edaran Menteri Kasubag a. Ybs. mengajukan
Umum
kehadiran pegawai tanggal 5 Juli 2019 selalu melakukan Keuangan Nomor SE- cuti ½ hari siang
a.n. Rusminingsih. Yang bersangkutan sosialisasi/GKM 4/MK.1/2019 tentang namun pada
mengajukan cuti 1 (satu) hari tetapi di tentang prosedur cuti Mekanisme Cuti Secara aplikasi HRIS oleh
Laporan Harian Kehadiran Pegawai online kepada seluruh Online di Lingkungan ybs., dicantumkan
tercatat cuti setengah hari (CSHS) pegawai Kementerian Keuangan menjadi 1 hari.
b. Ybs. mengisi daftar
hadir masuk pada
pukul 07.43.54 wib
dan mengisi daftar
hadir pulang pada
pukul 13.34.42 wib.
c. Ybs. telah
dikenakan
potongan
kehadiran TL1 dan
tidak mendapatkan
uang makan serta
sisa cuti berkurang
1 hari.
Aturan cuti sesuai
dengan SE Dirjen
No.SE-40/PB/2019
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
tanggal 12 Juni 2019 Tuntas
telah disampaikan
pada saat briefing pagi
tanggal 3 Juli 2019.
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
KPPN SUMEDANG - 087
Permasalahan Rekomendasi Peraturan/Ketentuan Terkait PIC Tindak Lanjut Status
Subbag/ Penyelesaian
Seksi
A.Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN
1.1.Efektivitas Pembinaan Satker
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Tingkat Penyelesaian SPM menjadi SP2D
Pada Laporan Rekap Penolakan SPM dari Untuk meminimalisasi PMK 194/PMK.05/2014 Kasi Kegiatan inhouse Tuntas
Periode Juli s.d. Agustus 2019 terdapat tanggal 25-7-2014 tentang PDMS
penolakan formal dan Substantif terdiri tingginya penolakan Pelaksanaan SPAN training telah
dari:
formal, KPPN selalu dilakukan dengan
c. Penolakan Formal sebanyak 16 SPM
dari Jumlah 25.168 SPM atau sebesar melakukan ; Surat Direktur TP No. mengundang PPK
0.06%
inhouse training S-9398/PB.8/2015 tanggal 5- satker bersamaan
d. Penolakan Substantif sebanyak 0 SPM
dari Jumlah 25.168 SPM atau sebesar 0% kepada Satker, terkait 11-2015 hal Pokok dengan acara FGD
data supplier; Permasalahan untuk Monev IKPA pada
Menerapkan aplikasi Memonitoring dan Evaluasi tanggal 19
Three pass dari KPPN
Kesiapan Pelaksanaan APBN September 2019.
Sukabumi, sehingga data pada Akhir Tahun Anggaran (Dokumentasi
supplier SPM yang akan kegiatan terlampir)
diajukan ke KPPN akan
divalidasi dengan data
supplier dari OM SPAN
apabila ada data supplier
yang berbeda.
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Akurasi RPD Harian Satker
Berdasarkan hasil monitoring Aplikasi KPPN tetap melakukan Peratuan Menteri Keuangan Kasi Monitoring RPD Tuntas
OmSPAN pada Laporan Deviasi KPPN no. PMK.197/PMK.5 /2017 PDMS
Sumedang terdapat deviasi bulan: monitoring dengan tanggal 21 Desember 2017 Harian selalu
tentang Rencana Penarikan
membuat ceklist RPD dana, Rencana Penerimaan dilakukan setiap hari
Dana dan Renkas
Juli 0,0 satker untuk menjaga melalui aplikasi OM
deviasi RPD satker tetap SPAN. (Dokumen
Agustus 12,5 rendah. terlampir)
rata-rata deviasi RPD satker mencapai Untuk RPD SNVT
6.25% dari ambang batas yang Pembangunan
diperkenankan 10% yang artinya tingkat Bendungan BBWS
kepatuhan satker dalam penyampaian Cimanuk
RPD sangat tinggi. Cisanggarung pada
Pada Bulan Agustus 2019 terdapat satker Laporan Bulan
SNVT Pembangunan Bendungan BBWS
Cimanuk Cisanggarung memiliki tingkat Agustus telah
deviasi sebesar 100%
dilakukan
penyesuaian
sehingga deviasi
menjadi 0%.
(Copy laporan
terlampir)
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penatausahaan Rekening
Terdapat keterlambatan penyampaian KPPN Segera bersurat Peraturan Menteri Keuangan Kasi a.KPPN Sumedang Tuntas
laporan penutupan rekening, Satker No. 182/PMK. 05/2017 tgl.29- Bank
Pengadilan Agama Sumedang.Nomor kepada satker yang 11-2018. telah membuat
W10-A.10/2-137/X/2019 tgl. 12-09-2019
melebihi 20 hari kerja dari persetujuan bersangkutan untuk surat penegasan
Perubahan Nama Rekening KPPN nomor
S-448/WPB.13/KP.1203/2019 tanggal 23- menegaskan kembali dengan Nomor :
07-2019.
S-
bahwa laporan penutupan 560/WPB.13/KP.
rekening berpedoman 1203/2019
pada Permenkeu tanggal 8 Oktober
182/PMK.05/2017 2019.
(Copy surat
terlampir)
b. Laporan
Penutupan
rekening oleh
Pengadilan
Agama tanggal 12
September 2019
Nomor W10-
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT LAMPIRAN MATRIKS
A10/2437/KU/IX/ Tuntas
2019. Tuntas
Tuntas
(Copy laporan
terlampir) Tuntas
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penatausahaan Retur
Kekurangan kelengkapan lampiran KPPN segera bersurat Peraturan Dirjen Kasi KPPN Sumedang
Permohonan Ralat/Perbaikan data Bank,
rekening Penerima Pembayaran atas surat kepada satker yang Perbendaharaan No.PER- Kasi telah membuat surat
No.0622/MTs.10.94/PP.00.5/05/2019 PDMS
tgl.29-05-2019 yaitu Surat Pernyataan bersangkutan untuk 9/PB/2018 tgl.29-06-2018 penegasan dengan
Tanggung Jawab Mutlak tidak dibubuhi Kasi
Materai menegaskan kembali PDMS Nomor :S-
bahwa Lampiran 505/WPB.13/KP120
Permohonan 3/2019 tanggal 18
Ralat/Perbaikan data September 2019.
rekening Penerima (Copy surat
terlampir)
Pembayaran berpedoman
pada Peraturan Dirjen No.
PER-9/PB/2018.
1.2.Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penyampaian ADK Kontrak
Berdasarkan data Om SPAN bulan Juli s.d, 1. KPPN segera bersurat PMK No. 190/PMK. 05/2012 KPPN Sumedang
Agustus 2019 terdapat 4 ADK kontrak yang ke satker untuk tentang Tata Cara Pem telah mengirimkan
disampaikan ke KPPN melebihi 5 hari kerja menegaskan kembali bayaran Dalam Rangka surat penegasan
(0.04%) setelah ditandatanganinya bahwa penyampaian Pelaksanaan Anggaran terkait pengiriman
perjanjian kontrak, dari jumlah 100 ADK ADK Kontrak ke KPPN Pendapatan dan Belanja data kontrak.
Kontrak. antara lain : paling lambat 5 hari Negara pasal 36 ayat 1.
kerja setelah kontrak (Dokumen terlampir)
a. CV. GUNUNG PARANG satker Institut ditandatangani ;
Pemerintahan Dalam Negeri, diupload Surat Menteri Keuangan
tanggal 30 Agustus 2019
penandatanganan kontrak tgl. 11 Juli 2019 no.S-66/MK.05/2019
(terlambat 31 hari)
2. KPPN harus selalu tanggal 22 Januari 2019 ttg
b. PT. GREEN HILL UNIVERSAL HOTEL
Satker Institut Pemerintahan Dalam Negeri, melakukan edukasi ke Langkah2 Strategis
diupload tanggal 19 Juli 2019
penandatanganan kontrak tgl. 11 Juli 2019 satker terkait Pelaksanaan Anggaran K/L
(terlambat 1 hari)
penyampaian ADK TA 2019;
c. CV. AFSHEEN KURNIA, satker Kantor
Kementerian Agama Kab. Sumedang di Kontrak ke KPPN paling Nota Dinas Dirjen
upload tanggal 06 Agustus 2019
penandatanganan kontrak tanggal 26 Juli lambat 5 hari kerja Perbendaharaan no. ND-
2019 (terlambat 2 hari)
setelah kontrak 103/PB/2019 tanggal 1
d. CV. SURYA KENCANA LINTAS YASA
satker Institut Pemerintahan Dalam Negeri ditandatangani. Pebruari 2019 tentang
di upload tanggal 30 Agustus 2019
penandatanganan kontrak tanggal 05 Petunjuk Teknis Langkah
Agustus 2019 (terlambat 14 hari)
Langkah Strategis
Pelaksanaan Anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga TA 2019
pada Kanwil DJPb dan
KPPN
Penerbitan Daftar LPJ Bendahara
Unsur Pembinaan dan Supervisi: Penatausahaan LPJ Bendahara Pengeluaran
a. Terdapat satker yang belum KPPN harus PER-3/PB/2014 Tanggal 3 Kasi a. KPPN
Februari 2014 VeraKI Sumedang
menyampaikan Hardcopy LPJ dari bulan mengiformasikan atau telah
mengirimkan
Juni s.d . Juli 2019 antara lain : bersurat ke satker untuk Tentang Petunjuk Teknis surat dengan
Nomor : S-
Badan Narkotika Nasional Kab. segera melengkapinya. Penatausahaan Pembukuan 563/WPB.13/K
P.1204/2019
Sumedang dari Pertanggungjawaban tanggal 12
September
b. Terdapat satker yang belum lengkap Nota Bendahara pada Satuan Kerja 2019.
Konfirmasi Pajak dari bulan juni dan Juli
2019 antara lain : Pengelola Anggaran (Copy surat
terlampir)
Pendapatan dan Belanja
b. KPPN
Negara serta Verifikasi Sumedang
1.Pengadilan Negeri Sumedang Laporan Pertanggung jawaban
(097521)
Bendahara
2.Pengadilan Negeri Sumedang
(099069)
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Home
Explore
Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
View in Fullscreen
Buku ini menyajikan lampiran data mengenai hasil pembinaan dan supervisi seluruh KPPN di lingkup Kanwil DJPb provinsi Jawa Barat
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 551
Pages: